Kunjungan Komisi VIII DPR-RI “Pantau” Otsus Papua

JUBI — Kedatangan Komisi VIII DPR RI bersama rombongan melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Papua yang juga dihadiri oleh tokoh agama, adat, MRP dan DPRP, untuk melakukan pengawasan atau mengontrol serta memantau implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Karena selain membuat undang-undang dan anggaran, DPR RI juga harus melakukan pengawasan sejauh mana penggunaan anggaran APBN itu digunakan di daerah,” ujar Ketua Tim Komisi VIII DPR RI Drs.Manuel Kaisiepo kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Sasana Krida, Senin (31/10).

Dikatakan, kunjungan kerja komisi VIII ke Papua untuk meminta masukan-masukan dalam rangka pembahasan beberapa peraturan perundang-udangan, disisilain kunjungan DPR RI ke Papua yang membidangi Agama, Sosila, Budaya dan pemberdayaan perempuan.

Mengenai adanya dana untuk pembangunan daerah tertinggal di Papua, kata Manuel Kaisiepo, untuk daerah tertinggal posnya ada di kementerian sosial untuk daerah tertinggal. “Akan tetapi, di Papua satu daerah yang mendapat bantuan Rp.17 miliar, yang kita pertanyakan kenapa Papua hanya satu daerah yang mendapat bantuan tersebut,” ungkap Kaisiepo, yang pada tahun 2000-2001 menjabat Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Kabinet Persatuan Nasional.

Dikatakan, untuk memberikan keberpihakan kesejahteraan secara sosial, ekonomi, harkat dan martabat rakyat Papua, tetapi setelah 10 tahun berjalan dengan kucuran anggaran yang besar belum membawa dampak yang signitifikan jika dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat Papua. “Angka kemiskinan di Papua sangat tinggi sekali yang mencapai 34 persen, berarti ada yang salah. Namun bukan Undang-undangnya tetapi implementasi,”ulasnya.

Sebabnya, lebih lanjut diminta, agar kedepan harus ada perbaikan. Karena Undang-undang Otsus ini memberikan kewenangan yang besar dan anggaran besar.
“Seharusnya UU Otsus ini dapat memberikan atau mendorong peningkatan kesejahteraan, termasuk harkat dan martabat akan muncul dengan sendirinya ketika orang mempuntai pendidikan yang baik dan ekonominya baik,” tandasnya.

Dirinya menilai , sebab dengan dana Rp.17 miliar sementara wilayah Papua sangat luas dan letak geografisnya yang sangat sulit, sehingga untuk membuat jalan dengan dana sebesar itu tidak cukup. “Sehingga itu merupakan kewajiban kami, karena kami yang menentukan anggarannya dengan adanya aspirasi dari Papua yang mempertanyakan dana untuk daerah tertinggal,” tuturnya.

“Kami juga harus memantau anggaran realisasi penggunaan anggaran yang ada dalam bidang kami untuk dikontrol, walaupun DPR yang mempunyai tugas dan fungsi membuat undang-undang, menetapkan anggaran,” jelasnya.

Diakui, dana yang kita setujui datang kita control apa sudah dilakukan termasuk di Papua. Pada kesempatan tersebut, Manuel Kaisiepo sebagai putera asli Papua menilai terjadinya gejolak dan konflik yang terjadi di Papua merupakan ekspresi ketidak puasan dan kekecewaan masyarakat akibat tidak berjalannya UU Otsus secara konsekuen. “Pada hal ketika Undang-undang Otsus dirancang kita berharap harapan sangat besar dan ketika UU otsus itu jadi isinya sangat baik, yang diharapkan mengakhiri konflik-konflik yang terjadi di masa lampau,” sambungnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Provinsi Papua, Constant Karma menyambut baik kedatangan para anggota Komisi VIII DPR-RI dalam rangka melakukan pengawasan implemntasi Otsus Papua. Acara tersebut diakhiri dengan pemberian cindera mata dari Tim Komisi kepada Pemda Papua. (JUBI/Eveerth Joumilena)

October 31, 2011 0

Lagi, Penembak Misterius Beraksi di Timika

JAYAPURA – Lagi, aksi penembakan oleh kelompok tak dikenal terjadi di areal jalan tambang PT Freeport Indonesia, Sabtu 29 Oktober sekitar 08.30 WIT, Tepatnya di Mile 36. Meski sempat terjadi adu tembak, tapi tidak ada korban dalam kejadian itu.

Juru Bicara Polda Papua, Kombes Wachyono mengatakan, pelaku menembak mobil patroli anggota TNI. ‘’Pada saat patroli TNI dari cek point 40 melakukan patroli ke mile 36, mereka Mendengar bunyi tembakan dari dalam hutan, setelah mendengar bunyi tembakan patroli TNI melakukan tembakan balasan ke dalam hutan sambil mengejar pelaku penembakan, ke arah bunyi tembakan,’’ ujarnya. Brimob yang berada di mile 40 juga menyusul ke mile 36 dan berusaha melakukan pengejaran. ‘’Hasilnya nihil, pelaku berhasil menghilang di dalam hutan,’’paparnya.

Namun, yang pasti, tidak ada korban dalam kejadian itu, baik dari TNI maupun Brimob.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Puncak Jaya Lukas Enembe mendapat surat dari kelompok yang mengaku TPN/OPM dan mengklaim sebagai yang bertanggung jawab atas penembakan terhadap Kapolsek Mulia, Dominggus Otto Awes, sama seperti surat yang diterima Kapolres Puncak Jaya AKBP Alex Korwa.

‘’Saya terima surat itu dari seseorang yang mengakui sebagai wakil komandan operasi OPM bernama Rambo Wonda,’’kata Lukas Enembe, ketika dihubungi via selulernya, Sabtu 29 Oktober.

Isi surat itu kata Enembe ‘’Kami sampaikan kepada Bapak Bupati Puncak Jaya, bahwa yang bertanggung jawab atas perampasan senjata dan penembakan Kapolsek di 8andara Mulia adalah Kodam X dibawah komandan Purom alias Okinak Wonda. Kalau bapak-bapak TNI dan Polisi mau cari kami, silahkan datang ke Kampung Pilia, kami siap menunggu. Jangan melakukan operasi di Ligitime sampai Girimuli, kalau mau operasi silahkan kirimkan orang non Papua.’’

Enembe mengakui, kelompok ini diluar komando Goliat Tabuni yang memiliki markas di Yambi dan Tingginambut. ‘’Pusat militer mereka di Pilis daerah Kuyawage di Kabupaten Intan Jaya, memang dulunya mereka dibawah komando kelompok Marunggen, yang sekarang ternyata sudah memiliki komandan baru dan mengatasnamakan Kodam X serta senjata api yang lumayan banyak,’’terangnya.

Menurutnya, Kelompok ini adalah sayap militer OPM, dimana, ada 30 sayap militer mereka, dan dipusatkan di Tingginambut. Lanjut Enembe, saat surat itu disampaian, dirinya sempat memberikan bendera merah putih untuk mereka bawa pulang, tapi ditolak. Mengenai situasi terkahir Puncak Jaya, Enembe menyatakan berangsur pulih, namun/malam hari, Patroli aparat keamanan lebih diintensifkan. (jir/don/l03)

October 31, 2011 0

3000-an Eks TPN/OPM Menjadi Ancaman?

JAYAPURA- Ribuan eks TPN/OPM yang sejak puluhan tahun lalu menyeberang ke Negara tetangga Papua New Guinea (PNG), kini kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kembalinya warga Papua yang selama orde baru dicap sebagai separatis, karena merasa tanah kelahirannya sudah aman, dan jauh lebih baik dibanding Negara tempat mereka mengungsi, terutama sejak otonomi khusus diberlakukan. Namun, mereka berpotensi menjadi ancaman, karena tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. ‘’ Ada sekitar 3000-an eks TPN/OPM asal PNG yang kembali ke NKRI dalam tiga tahun terakhir, mereka saat ini tersebar di 8 distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua, yang berbatasan langsung dengan Papua New,’’ujar Redison Manurung Kepala Badan Perbatasan dan Kesbangpol Linmas Kabupaten Pegunungan Bintang, Jumat 28 Oktober. Lanjutnya, dari identifikasi yang dilakukan, alasan para eks TPN/OPM itu kembali, karena menganggap Papua sudah aman dan jauh lebih maju terutama sejak otonomi khusus diberlakukan. ‘’Dulu mereka lari ke PNG, karena merasa Papua tidak aman, tapi sejak otonomi khusus diberlakukan, mereka melihat perkembangan sangat pesat dan menjanjikan serta bisa mensejahterahkan. Dan mereka berharap bisa ikut merasakan, sehingga memutuskan pulang,’’kata dia.

Namun, sambungnya, mereka hingga kini belum memiliki pekerjaan serta tempat tinggal, dan hanya selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah dengan mengajukan proposal. ‘’Hampir setiap saat mereka membawa proposal meminta bantuan dana ke pemerintah, sementara yang diberikan hanya bisa untuk keperluan sesaat, karena anggaran pemerintah kabupaten sangat terbatas,’’ucapnya.

Jika kondisi ini terus menerus berlangsung, pemerintah kabupaten Pegunungan Bintang akan kewalahan, sementara jika permintaan para eks TPN/OPM itu tidak dipenuhi bisa menimbulkan dampak social. ‘’Mereka bisa menjadi ancaman, jika tidak segera ditangani dengan baik,’’ singkatnya.

Menurut Redison, langkah-langkah yang sudah dipersiapkan pihaknya dalam menangani Eks TPN/OPM itu, berencana menyiapkan perumahan bagi mereka, serta lahan untuk digarap. ‘’Upaya kami masih sebatas merencanakan, membangun perumahan bagi mereka, seperti yang pernah dilakukan Menko Kesra dijamannya Aburizal, tapi terkendala anggaran yang sangat terbatas,’’imbuhnya.

Untuk melakukan identifikasi terhadap eks TPN/OPM itu, pihaknya juga masih kesulitan karena keterbatasan sarana dan prasarana. ‘’ Mereka memang tersebar di 8 distrik, tapi yang paling banyak di Distrik Batom yang berbatasan langsung dengan PNG, sementara untuk menjangkau kesana hanya bisa menggunakan pesawat, karena belum ada akses jalan,’’terangnya.(jir/don/l03)

October 31, 2011 0

Tim Utusan SBY Temui Kapolda

Kapolda Papua foto bersama dengan utusan SBY

JAYAPURA – Situasi politik di Papua yang belakangan ini menjadi sorotan publik pasca Kongres Rakyat Papua III, mulai mendapat respon positif dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menyusul dengan memanasnya Papua, SBY mengutus Tim terpadu direktorat keamanan diplomatik pemerintah pusat, menemui pihak Polda Papua, Jumat 28 Oktober. Tim yang terdiri dari beberapa kementrian itu langsung menemui Kapolda Papua, Irjen Pol BL Tobing, untuk mencari data – data dan bukti tentang situasi keamanan yang sebenarnya terjadi di Papua belakangan ini. Tim terpadu keamanan diplomatik terdiri dari beberapa kementrian antara lain, Polhukam, Dagri, Luar Negeri dan BIN. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Cenderawasih Jumat (28/10) di hadiri pejabat tinggi polda antara lain Kapolda Papua Irjen Pol BL TOBING , Kapolres Jayapura kota AKBP H Imam Setiawan serta Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Wacyhono . Dalam pertemuan itu, Kapolda Papua BL TOBING memberikan data resmi yang terjadi lapangan dan bukan opini. Diharapkan dengan adanya kunjungan tim terpadu ini, setelah menerima fakta yang terjadi di Papua agar memberikan berita atau informasih yang benar bahwa Papua aman dan masih untuh dalam konteks NKRI kepada rekan dari Negara lain, yang memiliki hubungan diplomasi, serta investor asing yang menanamkan saham di Papua .

Pasalnya, merekalah yang akan menjadi corong pemerintah Indonesia bagi luar negeri untuk berbicara dengan Negara luar tentang keamanan di Indonesia dan juga dalam urusan diplomatic.

Demikian Kabid Humas Polda Papua Kombel Pol Wachyono kepada wartawan usai pertemuan dengan tim direktorat keamanan dan diplomatic luar negeri di ruang Cenderawasih Polda Papua, sekitar pukul 01.00 wit .

Sementara itu, Ketua Tim terpadu Utusan SBY Samsul Risam enggan memberikan keterangan kepada wartawan, bahkan terkesan menghindar dari wartawan.
Juru Bicara Polda Papua, Kombes Wachyono mengatakan, kedatangan tim terpadu keamanan, atas perintah Presiden. Untuk mengetahui secara jelas kondisi Papua yang belakangan ini eskalasinya meningkat. “Mereka ingin mendapat fakta yang sebenarnya, mengenai kondisi situasi Papua, terkait terjadinya sejumlah aksi kekerasan,”imbuhnya.
Kata dia, pihak Polda kemudian menjelaskan situasi yang sebenarnya tentang Papua. “Kami memberikan berbagai fakta yang diminta mereka,”tandasnya.

Ditanya, apakah kondisi Papua memang sudah sangat mencemaskan, sehingga presiden mengirim tim terpadu untuk mencari fakta, Wachyono hanya mengatakan, tidak semua wilayah di Papua yang bergolak atau ada tindak kekerasan. “Hanya beberapa wilayah yang ada gejolak, sementara wilayah lain aman dan kondusif kok,”tukasnya.
Wachyono juga mengatakan, bahwa situasi Puncak Jaya berangsur pulih. Aktivitas masyarakat mulai berjalan normal meski tetap waspada. “Puncak Jaya mulai aman,”singkatnya.

Mengenai pasukan Brimob yang didatangkan dari Kelapa Dua Depok, Wachyono, belum tiba di Puncak Jaya. “Cuaca yang ekstrem membuat pengiriman personil mengalami kendala, sehingga personil yang ada disana di optimalkan untuk menciptakan situasi yang ada,”katanya. (jir/cr-32/don/l03)

October 28, 2011 1

Presiden: Papua Diselesaikan dengan Pendekatan Kesejahteraan

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan, dalam menyelesaikan gejolak di Papua dan Papua Barat pemerintah menempuh pendekatan kesejahteraan, bukan pendekatan keamanan. Pendekatan itu dilakukan sejak Yudhoyono dipercaya memimpin negeri ini setelah menang dalam pemilu tahun 2004.

Hal itu diutarakan Presiden Yudhoyono di Istana, Jakarta, Kamis (27/10), saat membuka sidang kabinet paripurna pertama setelah perombakan kabinet dan pelantikan sejumlah menteri, 19 Oktober lalu. Presiden menjelaskan, dalam 100 hari program Kabinet Indonesia Bersatu Jili I ia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

“Intinya, untuk keadilan, kemajuan dan kesejahteran warga di Papua dan Papua Barat,” kata Presiden. Menurut Presiden, sejak tujuh tahun lalu sudah banyak hal dilakukan pemerintah untuk warga Papua dan Papua Barat. Dana desentralisasi fiskal, kata Presiden, dari tahun ke tahun terus meningkat. Ada pula program PNPM Mandiri dan percepatan pembangunan Papua/Papua Barat.

Selain itu, kata Presiden, pemerintah menyiapkan dan menyusun satu unit kerja untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Semua itu dilakukan dalam kerangka menjalankan otonomi khusus dengan sungguh-sungguh demi keadilan dan kemajuan warga Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (DOR)

October 27, 2011 0

Panglima TNI: Kopassus Cuma Latihan

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono - inilah.com/Ardhy fernando

INILAH.COM, Bahkan Agus mengaku heran dengan kabar adanya pasukan Kopassus yang diperbantukan untuk mengamankan sejumlah pergolakan yang terjadi. “Saya tidak mengerti dari mana anda dapat informasi soal Kopassus,” ujarnya di gedung DPR Jakarta, Selasa (25/10/2011).

Panglima mengatakan, pengiriman yang dilakukan hari ini bukan dalam konteks menjaga keamanan di Papua melainkan hanya latihan semata. “Kopassus yang diminta untuk yang latihan pada hari ini,” bantahnya.

Agus mengatakan bahwa sejauh ini belum ada permintaan untuk perbantuan keamanan. Penjagaan keamanan masih dilakukan oleh aparat Kepolisian. Menurutnya, keamanan di Papua masih sebatas darurat sipil. Dengan itu, penjagaan keamanan dilakukan oleh aparat kewilayahan dalam hal ini Polda dan Kodam.

“Belum ada permintaan (pasukan TNI, red). Insiden di Papua ditangani pasukan kewilayahan yakni dari Polda dan Kodam, melakukan sinergitas untuk melakukan pencegahan-pencegahan yang diperlukan,” jelasnya.

Terkait dengan dugaan adanya keterlibatan anggota TNI yang membuat jatuhnya korban ketika Kongres III, Agus membantahnya. “Nanti kita tunggu hasil Kepolisian seperti apa,” katanya.

Dia yakin, anggotanya tidak akan terlibat dalam aksi pengamanan kongres tersebut. Apalagi, hingga dikabarkan kalau TNI turut terlibat yang menyebabkan jatuhnya korban tewas hingga enam orang.

“Semua yang dilakukan oleh TNI ada aturannya. Manakala ada anggota yang melakukan kesalahan pasti ada proses hukumnya. Saya bisa jamin itu (TNI tidak terlibat, red) tidak ada,” tegasnya. [mah]

October 25, 2011 1

AS Akui Isu Papua Sangat Sensitif

Jakarta – Situasi di Papua yang memanas belakangan ini mendapat perhatian dari pemerintah Amerika Serikat (AS). AS pun mengakui permasalahan Papua merupakan isu yang sangat sensitif.

Hal itu disampaikan Asisten Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Bidang Asia Timur dan Pasifik, Kurt M. Campbell dalam pertemuan dengan para wartawan di Jakarta hari ini.

“Kami menyadari ini merupakan isu yang sangat sensitif. AS menaruh perhatian dan tetap memandang Indonesia sebagai mitra penting, namun kami juga berharap untuk bisa melihat isu Papua ditangani secara efektif,” ujar Campbell di kediaman Dubes AS di Jakarta, Selasa (25/10/2011).

Dalam pertemuan itu, Campbell juga mengatakan, pemerintah AS mengakui adanya pertikaian soal buruh di perusahaan Freeport. Karenanya AS menyerukan adanya dialog yang lebih erat antara pihak Freeport, pemerintah Indonesia serta masyarakat Papua.

Dikatakan Campbell, pemerintah AS juga mendukung adanya penyelidikan atas insiden-insiden di Papua.

“Kami percaya bahwa setiap kali ada tuduhan atau insiden, harus diadakan penyelidikan secara menyeluruh dan bisa memenuhi rasa keadilan,” tutur Campbell.

Campbell juga menekankan bahwa pemerintah AS tetap mendukung otonomi khusus di Papua dan otonomi itu harus terus dipertahankan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Leon Panetta dalam kunjungannya ke Jakarta, juga menegaskan bahwa pemerintah AS mendukung penuh cara-cara pemerintah Indonesia menangani isu Papua.
(ita/vit)

October 25, 2011 1

NKRI Sudah Final, Jangan Coba-coba Ganggu Keutuhan NKRI

JUMPA PERS: Kapolda Papua Irjen [Pol] Bigman Lumban Tobing, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu dan tokoh-tokoh masyarakat memberikan keterangan pers terkait pelaksanaan KRP III di ruang kerja Penjabat Gubernur, Jumat [21/10]

Bigman Lumban Tobing, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu dan tokoh-tokoh masyarakat memberikan keterangan pers terkait pelaksanaan KRP III di ruang kerja Penjabat Gubernur, Jumat [21/10]”]JAYAPURA [PAPOS] – Silahkan saja berkumpul dan menyampaikan pendapat, tetai jangan mengganggu keutuhan NKRI. Sebab NKRI mulai dari Sabang sampai Merauke sudah final. NKRI sudah harga mati. Jadi siapa saja yang mencoba mengganggu keutuhan NKRI maka seluruh warga Negara Indonesia akan menghadangnya.

Demikian disampaikan Penjabat Gubernur Papua, Dr.Drs. Syamsul Arief Rivai, MS kepada wartawan diruang kerjanya, Jumat [21/10] usai melakukan pertemuan dengan sejumlah FORKOMPIMDA, tokoh agama dan tokoh masyarakat.’’ Jadi pemerintah tidak melarang masyarakat berkumpul dan menyampaikan aspirasinya, termasuk pelaksanaan Kongres Rakyat Papua [KRP] III,asalkan tidak bertentangan dengan aturan atau norma-norma hukum yang berlaku di NKRI,’’ tandasnya.

Untuk menyikapi gejolak yang terjadi di Tanah Papua saat ini, Penjabat Gubernur Provinsi Papua melakukan pertemuan tertutup dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah [FORKOMPIMDA] diantaranya Kapolda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, tokoh Masyarakat serta tokoh agama di ruang kerja Gubernur, Jumat [21/10] kemarin.

Menurut Penjabat Gubernur, NKRI adalah final, wilayahnya mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu komitmen nasional. Untuk itu, siapapun dia warga negara dimuka bumi ini, tentu mempunyai komitmen yang sama untuk menjaga keutuhan negara Indonesia yang dicintai ini.

Oleh karena itu, tegas Gubernur, karena wilayah NKRI sudah final, sehingga jika ada kelompok atau orang yang mencoba memberikan statmen lebih dari pada itu, bukan saja warga Papua yang akan bertindak, tetapi seluruh rakyat Indonesia pasti akan menghadapinya.

“Jika ada kelompok atau orang yang ingin membangun negara di atas negara, bukan saja masyarakat di Papua yang akan bertindak menghadangnya, tetapi seluruh rakyat yang ada di Indonesia pasti akan melakukan hal yang sama,”tukasnya.

Lanjut Rivai, berkaitan dengan Kongres Rakyat Papua [KRP] III, sebenarnya pemerintah dan aparat keamanan sudah memberikan tolerasi cukup tinggi untuk pertemuan itu. Dimana sudah mempersilahkan untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat, asal tidak menyinggung NKRI.

Sayangnya, dalam pertemuan yang berlangsung dari Senin [17/10) hingga Rabu (19/10) ada yang melanggar. Karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan, maka aparat keamanan terpaksa harus mengamankan beberapa orang untuk dimintai keterangan terkait kongres itu. “Dinamika di lapanganlah yang menyebabkan adanya ekses sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,”ujarnya.

Namun pihak aparat keamanan baik dari TNI dan Polri sudah berusaha sedemikian rupa dengan bertindak sesuai dengan [SOP] dalam penanganan persoalan. “Memang ada beberapa orang yang ditangkap pihak kepolisian, namun yang tidak berkaitan dengan persoalan sudah dilepaskan kembali. Tetapi bagi mereka yang secara nyata diduga mempunyai pengaruh terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan itulah yang sementara ditangani oleh pihak Polda untuk selanjutnya di proses secara hukum,” jelasnya.

Syamsul Arief mengajak seluruh masyarakat Papua untuk bersama-sama mendudukan masalah ini secara proposional.”Mari kita memberikan dukungan kepada aparat keamanan dalam mengambil langkah untuk menyelamatkan bangsa, bukan untuk kepentingan perseorangan melainkan untuk keselamatan penjagaan wilayah NKRI. Dengan demikian kita sepakat bahwa Indonesia itu final. Kalau kemudian ada ekses, saya meminta agar ditangani juga secara profosional,” ujarnya.

Untuk itu, ia berharap, kejadian yang terjadi pada Kongres Rakyat Papua III hendaknya kejadian yang terakhir dan tidak akan terulang lagi dimasa-masa yang akan datang. “Pada masayarakat Papua, mari kita bersama-sama membangun daerah ini dan menjaga ketertiban serta keamanan di provinsi tertimur di Indonesia ini, apalagi kita akan melaksanakan Pemilihan Gubernur Papua,” katanya.

Ditempat yang sama, Kapolda Papua Irjen Pol Bigman Lumban Tobing menegaskan bahwa kongres rakyat Papua III tidak dihentikan, meskipun pada awal pembukaan sudah terjadi penyimpangan dan melanggar aturan yang ada. Inilah toleransi terbesar yang diberikan aparat keamanan.

“Kami tidak menghentikan kongres tersebut, meskipun pada saat mau berlangsung ada pengibaran bendera bintang kejora. Meskipun sudah melanggar aturan yang ada, aparat keamanan memilih menunggu hingga berakhirnya pertemuan itu. Kalau ada ekses itu dinamika dilapangan,” tegasnya.

Menyinggung soal adanya tiga orang yang ditemukan tewas pasca penutupan kongres, Kapolda mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Apalagi kata Kapolda, pihak kepolisian tidak menerima permintaan izin penyelenggaraan KRP III tersebut. Karena, salah satu syarat pelaksanaan kongres adalah harus jelas tempat pelaksanaannya. ‘’Jadi sampai saat ini tidak ada permintaan izin, tapi inilah toleransi kita terbesar walaupun pada pembukaan sudah ada pengibaran bendera, tapi kita tunggu sampai selesai pelaksanaan kongres,’’ tandasnya.

“Kalau ada masyarakat termasuk rekan-rekan media, atau siapapun yang memiliki bukti penyebab tewasnya tiga orang tersebut silahkan sampai ke kepolisian, jangan cuma katanya-katanya silahkan sampaikan kepada kita. Kami akan menindaklanjutinya,’’tukasnya.

Lebih lanjut dikemukakan Kapolda, ke enam pelaku KRP IIIyang sementara ditahan akan diproses secara hukum. Sedangkan yang lainnya sudah dikembalikan oleh pihak kepolisian. Pada kesempatan tersebut.’’Sekali lagi saya klarifikasi bahwa Kongres tidak dihentikan. Karena, jika dihentikan mengapa tidak dari awal dihentikan,’’ katanya.

Sementara ketua DRPRP John Ibo membantah secara tegas adanya isu bahwa setiap anggota dewan gajinya dipotong untuk pendanaan KRP III. Isu itu tidak benar karena DPRP adalah suatu lembaga karena merupakan lembaga harus ada kebijakan yang merupakan keputusan. “Kami tidak pernah mempunyai keputusan atau kebijakan setiap anggota menyumbangkan dana terhadap kongres, bila memang ada akan ditemukan,” pungkasnya.[tho]

Written by Thoding/Papos
Saturday, 22 October 2011 00:00

October 25, 2011 1

SBY & Menhan AS Bicarakan Kesejahteraan Papua

Jakarta – Dinamika politik di Papua sempat disinggung dalam pertemuan antara Menhan AS Leon Panetta dengan Presiden SBY. Namun tidak ada penekanan khusus terhadap isu yang kerap diungkit Kongres AS tersebut.

Demikian jawaban Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, ditanya mengenai isu Papua dalam kunjungan kehormatan Menhan Leon Panetta kepada Presiden SBY. Pertemuan berlangsung di Nusa Dua, Bali, Senin (24/10/2011).

“Tidak menyinggung itu secara khusus,” jawab Faiz.

Menurutnya, konteks pembicaraan isu Papua dalam pertemuan adalah kerjasama bidang pertahanan. Presiden SBY menjelaskan, faktor yang lebih ditonjolkan pemerintah adalah peningkatan kesejahteraan.

“Ada kebijakan khusus untuk Papua yang menekankan kesejahteraan, bukan pendekatan keamanan,” jelas Faiz.

Hal lain yang juga disinggung adalah rencana keikutsertaan Presiden AS, Barrack Obama, ke Bali pada akhir Nopember 2011. Obama ke Bali untuk mengikuti KTT ASEAN dan East Asia Summit yang berlangsung dalam waktu hampir bersamaan.

“Sempat disinggung kepastian kedatangan Obama dalam East Asia Summit dan topik-topik yang akan dibahas,” ujar Faiz.

(lh/rdf)

October 24, 2011 0

Penjabat Gubernur Provinsi Papua: Silakan Berpendapat, Tapi Jangan Singgung NKRI

JAYAPURA – Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Syamsul Rivai menegaskan, setiap warga Negara Indonesia bebas menyampaikan aspirasi dan berpendapat di depan umum, asalkan sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku.

‘’Silahkan berkumpul, mengeluarkan pendapat itu sah-sah saja, tapi jangan menyinggung NKRI, jangan melenceng dari aturan yang berlaku, apalagi mencoba mendirikan negara dalam negara. Jika itu yang terjadi maka akan ditindak tegas,’’ujar Syamsul Rivai kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat 21 Oktober, menyikapi aksi pembubaran paksa Kongres Rakyat Papua III oleh aparat keamanan. Dalam pertemuan menyikapi pasca Kongras III itu, juga hadir Kapolda Papua Irjen Pol BL Tobing,Ketua DPR Papua Drs John Ibo MM, Pangdam XVIII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu, tokoh masyarakat, tokoh adat .

Kata dia, NKRI sudah final dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapa dan pihak manapun. Dan, bukan hanya aparat keamanan yang bertugas menjaga keutuhan negaranya, tapi juga seluruh rakyatnya. ‘’NKRI wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, jika ada yang mencoba mengganggunya, seluruh rakyat Indonesia akan menghadang, dan tentu yang berada di Papua menjadi front pertama yang menghadangnya,’’tegas dia.

Menurut dia, pemerintah sebenarnya sudah sangat toleran dengan pelaksanaan kongres rakyat Papua III, namun, karena sudah melenceng yakni mengibarkan bendera bintang kejora dan mendeklarasikan Negara dan pemerintahannya, tentu, pemerintah tidak tinggal diam. ‘’Pemerintah sangat menghargai kebebasan berpendapat, tapi jika sudah melenceng jauh tidak mungkin diam saja,’’paparnya.

Lanjut Gubernur, langkah aparat gabungan Polisi dan TNI membubarkan paksa kongres, sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). ‘’Mereka yang ditangkap dan saat ini diproses adalah yang diduga memiliki pengaruh dalam kongres, melanggar aturan dan perundang-undangan, jadi tindakan aparat sudah sesuai ketentutan yang berlaku,’’singkatnya.

Mengenai jatuhnya korban jiwa, kata Gubernur, itu hanya ekses dari sebuah penanganan kasus. ‘’Jatuhnya korban yang tidak diinginkan, hanya dinamika lapangan saat penanganan,’’imbuhnya.

Kapolda Papua Irjen Pol BL Tobing yang juga hadir di ruang kerja Gubernur mengatakan, pembubaran paksa kongres, karena sudah melenceng dan mencoba merongrong NKRI. ‘’Kami sudah memberikan toleransi, kongres berjalan tanpa ada surat izin,kemudian hari pertama terjadi pengibaran bintang kejora, lantas kemudian malah mencoba mendirikan sebuah Negara, ini kan jelas melanggar, tentu harus ditindak,’’tandasnya.

Mengenai jumlah korban jiwa mencapai enam orang sesuai dengan klaim Komnas HAM, Kapolda menadaskan, silahkan memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta. ‘’Kalau memang ada 6 orang menjadi korban, dan diduga ditembak silahakn serahkan datanya, jangan hanya katanya-katanya. Kalau memang itu ditembak, tunjukan bukti itu dilakukan aparat, nanti oknumnya akan diproses,’’tukasnya.

Enam tersangka kasus Kongres Rakyat Papua (KRP) III tetap diproses hukum. Mereka adalah, Forkorus Yaboisembut, Selpius Bobbi, Edison Gladius Waromi, August Makbrawen Sananay Kraar, Dominikus Sorabut dan Get Wenda

Kapolda Papua menandaskan, ratusan peserta KRP III yang diamankan pada Kamis (20/10) telah dilepas dan dikembalikan kepada masyarakat.

Sementara menurut Wakil Ketua Perwakilan Komnas HAM Papua, Matias Murib, tim Komnas HAM pusat akan turun melakukan investigasi terkait aksi pembubaran dan tewasnya sejumlah warga dan peserta kongres. ‘’Minggu depan, komnas HAM pusat akan turun melakukan penyelidikan,’’ucap dia.

Nama-nama 6 orang korban tewas, James Gobay 25, Yosaphat Yogi (28), Daniel Kadepa (25), Maxsasa Yewi (35), Yacob Samnsabra (53), Pilatus Wetipo (40). Sedangkan yang luka-kula akibat dipukul dan dipopr aparat, Ana Adi (40), Miler Hubi (22), Matias Maidepa (25). (jir/mdc/don/l03)

October 21, 2011 1