Eksisnya gerakan Papua merdeka ditengarai akibat tidak sampainya dana otonomi khusus (otsus) kepada rakyat Papua
Total dana otsus yang disalurkan pemerintah pusat ke Provinsi Papua dan Papua Barat sejak 2002 hingga 2010 tercatat mencapai Rp28,84 triliun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melaporkan adanya dugaan penyelewengan dana tersebut.
“Saya khawatir dana itu diselewengkan sehingga rakyat Papua tidak merasakan dampak dan manfaat apapun. Ini harus ada transparansi kemana dana otsus itu digunakan,” ujar anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani kepada INILAH.COM, Kamis (20/10/2011).
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, langkah pendekatan militer pemerintah di Papua harus disertai dengan upaya memastikan dana otsus Papua tidak diselewengkan oleh elite-elite lokal di Papua.
“Ini persoalan kesejahteraan, sebab keterwakilan Papua di kabinet, pemekaran wilayah serta program otsus tidak dirasakan rakyat Papua, ini persoalannya,” terangnya.
Seperti diberitakan, Rabu (19/10/2011) sekelompok orang menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua III, di Lapangan Zakheus Padang Bulan, Abepura, Jayapura dan mendeklarasikan Papua Merdeka. Polda Papua membubarkan acara tersebut dan menetapkan lima orang sebagai tersangka. [mah]
JAYAPURA—Ketua Panitia Kongres Rakyat Papua (KRP) III Selpius Bobii telah mengumumkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menugaskan Menkopolhukam untuk mewakilinya hadir membuka KRP III sekaligus memberikan bantuan dana.
Namun demikian, Menteri Koodinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang dikonfirmasi via sms terkait pernyataan tersebut membantahnya. “Yang jelas pada tanggal tanggal itu Menteri ada di Jakarta semua,” katanya melalui SMS singkatnya. Salah seorang anggota Penjaga Tanah Papua (PETAPA) atau Satgas Papua menyampaikan informasi bahwa KRP III akan diadakan di Lapangan Misi Padang Bulan. Hal ini dikarenakan Boy Eluay menolak pemakaian lapangan makam ayahandanya, Theys Eluay untuk KRP III.
Sementara itu, Ketua Panitia KRP III Selpius Bobii yang dikonfirmasi via ponsel semalam terkait bantahan Menkopolhukam bahwa Presiden SBY tak pernah menugaskan Menteri Koperasi membuka KRP III tak menanggapinya.
Konggres Dinilai Memperuncing Hubungan Papua-Jakarta
Sedangkan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Vitalis Yumthe, menilai, pelaksanaan Konggres Rakyat Papua III yang berlangsung di Jayapura, akan memperuncing hubungan antara masyarakat adat Papua dengan pemerintah pusat di Jakarta. Dengan demikian, memperuncing kondisi keamanan dan stabilitas Negara, termasuk mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat asli Papua terhadap pemerintahan saat ini.
“Nah jika itu dilaksanakan maka upaya pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Papua akan sedikit terhambat karena kebijakan-kebijakan yang diambil dalam Konggres tersebut,” ujarnya kepada sejumlah wartawan saat di konfirmasi kemarin di Sekretariat MRPB, Hotel Mansinam Beach Manokwari.
Yumthe menegaskan, oleh karena itu, aspirasi-aspirasi yang muncul dalam pelaksanaan konggres sebaiknya di arahkan dalam ranah NKRI.
“Kalau berbicara soal hak warga Negara berkumpul dan menyampaikan pendapat, itu syah-syah saja. Tetapi yang pentingnya diarahkan untuk proses percepatan pembangunan di Papua dalam wadah NKRI. Kalau pelaksanaan konggres mengeluarkan kebijakan untuk referendum, tentunya keluar dari agenda besar pembangunan di wilayah Papua. Kalau agenda konggres tersebut sebelum adanya MRP dan MRPB, wajar dan boleh-boleh saja, tetapi saat ini sudah ada lembaga ini, yang sudah diakui keberadaannya oleh pemerintah pusat, kenapa kita harus bicara di luar arena lagi?,” ujarnya.
Dia juga menyebutkan, sebanarnya para pemimpin masyarakat adat di Papua, harus menyadari bahwa tidak boleh lagi ada gerakan seperti saat ini. “Kalau ini terjadi, maka sebagai anak adat dan anak asli Papua yang diperjuangkan oleh lembaga-lembaga adat yang ada di wilayah ini untuk duduk di lembaga ini, bahwa kita telah keluar dan melakukan perlawanan terhadap Negara,” tegasnya.
Untuk itu, dia ingin mempertanyakan, benarkah perjuangan masyarakat adat Papua dalam Konggres III yang berlangsung di Jayapura saat ini, dapat memberikan kontribusi yang poisitif atau tidak bagi percepatan pembangunan di Papua ke depan? “Pemerintah Pusat kan telah memberikan Otsus bagi Papua, ada MRP yang menjadi wadahnya lembaga adat, agama dan perempuan di Papua. Jika memang ada persoalan seperti itu, marilah kita biacarakan dalam wadah MRP. Jangan kita bicara di luar jalan,” ujarnya.
Dikatakan, jika memang masyarakat adat menilai Otsus ini telah gagal, sebenarnya kegagalan Otsus ini juga dibawah kepemimpinan orang-orang Papua sendiri. “Untuk itu, mari kita akhiri ini semua, sambil terus berupaya untuk menuntut hak-hak kita dalam bingkai NKRI melalui proses pembangunan di semua sektor,” kata Yumthe lagi.
Dikatakan, kegagalan demi kegagalan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini di Papua, baginya, sebagai sebuah proses untuk maju. “Marilah kita bersama-sama berbicara dalam wadah MRP, sehingga segala persoalan yang menjadi pergumulan kita selama ini, dapat diselesaikan oleh pemerintah. Kalau seperti ini, kepada siapa lagi, masyarakat asli Papua ini harus menopang harapan mereka, kalau bukan kepada kita yang telah dipercayakan baik oleh Negara maupun lembaga adat di wilayah ini?,” sebut Yumthe lagi.(mdc/gil/don/L03)
JAYAPURA – Ratusan Polisi dan TNI akan membubarkan paksa pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III di Distrik Abepura, Jayapura, jika kegiatan tersebut menyimpang dan bertentangan dengan NKRI.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Wachyono mengatakan pihaknya tidak segan membubarkan massa jika ada bendera Bintang Kejora yang dikibarkan di lokasi.
“Gelar pasukan dari kepolisian dan TNI telah dilakukan. Sekarang kepolisian dibantu TNI sudah membuat pagar betis di titik masuk ke lokasi. Jika ada sesuatau yang terjadi seperti mengibarkan bendera Bintang Kejora dan teriakan ‘Merdeka’ akan dibubarkan paksa,” ujar Wachyono kepada kontributor Sun TV, Minggu malam.
Dia melanjutkan, ratusan personel disiagakan dari Polda Papua dibantu Polres Jayapura, Polresta Jayapura, serta polsek.
Selain itu, polisi juga mendapat bantuan sekira 100 personel TNI dari Batalion 751/BS yang berada di bawah kendali Kodam XVII Cendrawasih.
Pembukaan Kongres Rakyat Papua sedianya dilakukan kemarin, namun karena penjagaan ketat dari polisi dan TNI, kongres baru akan dibuka hari ini dan dilaksanakan hingga tiga hari mendatang.
Berdasarkan pantauan di Lapangan Padang Bulan, Abepura, Jayapura, lokasi digelarnya kongres, ratusan orang sudah memasuki lokasi. Mereka berasal dari Petapa (Pasukan Penjaga Tanah Adat Papua), pasukan Koteka, dan pasukan Papua Barat.
Berdasarkan informasi dari sekretariat panitia kongres ada sekira 80 ribu orang dari Papua dan Papua Barat yang diprediksi menghadiri acara ini.
Namun hingga Senin (17/10/2011), pukul 10.50 WIT acara belum juga dimulai, padahal seharusnya acara dibuka sekira pukul 09.00 WIT.
Semakin dekatnya pelaksanaan Kongres Rakyat Papua II, disikapi aparat keamanan dengan cara meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya, melakukan sweeping Jumat (14/10) tadi malam di Depan TMP Waena. Sweeping ini memeriksa setiap barang bawaan warga dengan menghentikan setiap kendaraan rodao 4 yang lewat untuk diperiksa aparat gabungan TNI-Polri. Setiap barang bawan yang mencurigakan seperti barang tajam (sajam) diamankan aparat.
Hingga berita ini ditulis diperoleh kabar jika sweeping tersebut berhasil menyita sejumlah barang bukti, yang selanjutnya diamankan ke Polsekta Abepura, termasuk surat-surat yang terkait dengan kongres Rakyat Papua II.(don/don/l03)
FOKER LSM Papua, Sawit Watch, Greenpeace, SKP Jayapura dan Walhi dan Sorpatom menyampaikan keterangan soal mega proyek MIFFE di Merauke di Swissbelt Hotel, Jayapura, Rabu (12/10)FOKER LSM Papua, Sawit Watch, Greenpeace, SKP Jayapura dan Walhi dan Sorpatom menyampaikan keterangan soal mega proyek MIFFE di Merauke di Swissbelt Hotel, Jayapura, Rabu (12/10)
JAYAPURA—Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) telah mendapatkan tanggapan dari Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB melalui surat yang dikirim Chairperson of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination Anwar Kemal kepada Duta Besar Untusan Tetap dan Misi Tetap Indonesia di Genewa H.E.M Dian Triansyah Djani dimana salah satu komisi PBB ini meminta kepada pemerintah Indonesia tentang beberapa hal. Pertama, mempertimbangkan mengundang Pelapor Khusus PBB tentang situasi HAM dan kebebasan dasar masyarakat adat. Kedua, bertemu dengan Komite CERD guna membicarakan masalah masalah ini, dalam sidang Komite mendatang di Genewa dari tanggal 13 Pebruari sampai 13 Maret 2012. Ketiga, menyampaikan informasi tentang semua isu dan masalah yang dijabarkan dalam surat tersebut, sebelum tanggal 31 Januari.
Hal ini disampaikan Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antara lain FOKER LSM Papua, Sawit Watch, Greenpeace, SKP Jayapura dan Walhi serta Sorpatom ketika menggelar jumpa pers di Swissbelt Hotel, Jayapura, Rabu (12/10)
Koalisi LSM mengatakan, menanggapi respons PBB terhadap proyek MIFEE, Koalisi LSM mendesak pemerintah Indonesia agar menghentikan secara total setiap aktivitas yang berkaitan dengan proyek MIFEE dan mengundang pelapor khusus PBB tentang situasi HAM dan kebebasan dasar masyarakat adat untuk meninjau proyek tersebut sebelum 31 Januari 2012.
MIFEE untuk Estat Pangan dan Energi Terpadu Merauke disebut sebut bermakna sangat strategis bagi keamanan persediaan pangan dan cadangan energi Indonesia.
Proyek yang menelan 1,6 juta hektar itu diharapkan akan menghasilkan jutaan ton beras, jagung, kacang kacangan, daging sapi, gula dan seterusnya. Cita cita yang begitu muluk itu ternyata membuat orang tutup mata terhadap masalah besar yang sekarang sudah dihadapi oleh warga Merauke yang tanah mereka tertelan proyek MIFEE.
MIFEE bisa dikatakan mega proyek ambisius pemerintah Indonesia. Slogannya adalah bagaimana Indonesia bisa memberikan makan dunia. Proyek ambisius ini mencakup lahan seluas 1,6 juta hektar yang ingin disulap menjadi sebuah wilayah agribisnis. Harapannya bisa menghasilkan pangan yang bisa diekspor keluar negeri. Dengan kata lain MIFEE berorientasi ekspor.
Dalam proyek MIFEE dikabarkan sudah ada 36 investor yang tertarik untuk menanamkan modal senilai Rp 18,9 triliun. Sementara yang lainnya merupakan pemodal dalam negeri.
Riset dan pengamatan berbagai pihak, terutama NGO terhadap proyek MIFEE telah mengindentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Pertama, proyek yang mencapai 2 juta ha tanah tanah masyarakat adat ini telah berdampak dan akan terus mengancam keberadaan hak hak masyarakat adat.
Kedua, selain yang dilaporkan juga ekspansi tersebut akan merambah dan menggusur tanah tanah masyarakat adat untuk mendukung kelapa sawit, pembalakan kayu akan menyebabkan membludaknya para pekerja dari luar bukan penduduk dari luar, dan semakin mempertaruhkan masa depan mereka, menghilangkan berbagai pilihan sumber penghidupan dan penghancuran ekonomi tradisional mereka. Kenyataan ini akan membuat masyarakat adat Marind (khususnya) dan masyarakat adat Papua secara umum akan terdesak dan menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri.
Ketiga, aktivitas aktivitas perambahan di lahan yang direncanakan didukung oleh negara pihak dan menikmati perlindungan dari TNI.
Keempat, pengambilan keputusan mengenai eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dan dikontrol oleh UU Nasional yang mengabaikan masyarakat adat, kendati sudah ada UU Otsus Papua tahin 2001 yang dimaksudkan untuk desentralisasi pengambilan kebijakan atas berbagai permasalahan yang dijabarkan kepada tingkat provinsi dan yang belum dilaksanakan karena peraturan turunan tak ada.
Kelima, diduga sebagian besar wilayah MIFEE diklasifikasikan sebagai “hutan” dan dibawah Kementerian Kehutanan yang diduga menafsirkan UU Kehutanan tahun 1999 semakin membatasi hak hak masyarakat adat.
Keenam, telah terjadi manipulasi atas masyarakat oleh investor da pejabag pejabat negara untuk mendapatkan tanda tangan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan persyaratan hukum membuktikan sertifikat hak atas tanah adat. (mdc/don/l03)
Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo saat diawawancarai wartawanJAYAPURA—Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Jumat (09/09) kemarin mulai melakukan kunjungan ke wilayah Papua. Pada hari pertama Kasad menyempatkan diri menemui seluruh perwira segarnisun Jayapura dan memberikan arahan. KASAD tiba di Markas Kodam XVII/Cenderawasih sekitar pukul 10.00 WIT. Kedatangan KASAD ke Papua untuk mengetahui langsung kondisi prajurit yang saat ini sedang bertugas di garis depan NKRI wilayah Timur. Kasad juga ingin mengetahui kendala-kendala dan kekurangan yang dialami prajurit selama menjalankan tugas yang menjadi tanggungjawab di masing-masing satuan.
“Keberadaan saya di Papua ini adalah wujud keinginan saya sejak saya diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat yaitu tatap muka dengan prajurit saya yang terdepan. Saya akan mendukung habis-habisan prajurit saya disini yang dalam tugas pokoknya menjaga tetap tegaknya NKRI,” kata KASAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo saat memberi arahan didepan prajurit Kodam XVII/Cenderawasih.
Selain itu, kedatangan KASAD ke Papua juga untuk mengetahui prajurit yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di perbatasan , bagaimana kondisi terakhirnya. Langkah ini sebagai bentuk pembinaan khususnya bagi prajurit penjaga perbatasan. Kedatangan KASAD ini, juga sebagai bentuk pemberian motivasi bagi prajurit TNI yang selama ini bertugas wilayah Kodam XVII/Cenderawasih dan menjaga pos-pos di perbatasan. Namun yang paling ditekankan adalah, agar prajurit TNI terdepan ini tidak melakukan pelanggaran-pelangaran yang dapat mengganggu tugas negara .
“Diharapkan supaya prajurit penjaga perbatasan tidak melakukan pelanggaran-pelangaran atau mengulangi hal yang sama pada masa yang akan datang. Sebab apabila prajurit terdepan penjaga perbatasan selalu melakukan pelanggaran maka akan mempengaruhi tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada negara,” tekan KASAD.
Pada kunjungan hari pertama di Jayapura, setelah memberikan arahan kepada prajurit di Makodam. KASAD dan rombongan menuju pos Kaliasin untuk menerima paparan Dankolakopsrem 172/PWY dan dilanjutkan meninjau pos perbatasan. Pada sore hari Kasad meninjau pembangunan musium Kodam yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian.
Sedangkan pada malam hari KASAD melakukan tatap muka dengan Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan muspida propinsi Papua. Dalam kunjungan kerja di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih yang direncanakan 3 (tiga) hari ini , selain Jayapura KASAD juga akan menemui prajuritnya yang berada di Wamena, Timika dan Merauke pada kunjungan ini KASAD didampingi Aspam, Asops dan Kadispenad. (dee/don/l03)
JAYAPURA—Klaim yang disampaikan Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni bahwa munculnya serangkaian aksi kekerasan dan penembakan di Papua dan Jayapura khususnya hingga merengut nyawa manusia baik warga sipil maupun aparat TNI/Polri bahkan menjurus ke isu SARA diklaim sebagai suatu skenario pihak pihak tertentu mendapat tanggapan dari Anggota Komisi A DPRP dr Johanes Sumarto ketika dihubungi diruang kerjanya, Kamis (8/9). Dia menegaskan, peristiwa kekerasan dan penembakan disejumlah wilayah di Provinsi Papua dan Kota Jayapura adalah suatu tindak pidana kriminal oleh warga yang mungkin kurang sadar atau dilakukan warga yang kesejahteraannya belum cukup.
Karena itu, tambahnya, pihaknya menyarankan kepada KNPB apabila belum ada bukti bukti yang pasti menyangkut klaim tersebut jangan menebak-nebak yang pada akhirnya menimbulkan masalah.
Meskipun tak menyebut dengan jelas pihak yang diklaim melakukan skenario serangkaian aksi kekerasan dan penembakan, tapi pihaknya mengatakan bahwa yang dimaksud skenario itu dilakukan aparat TNI/Polri. Hanya saja KNPB tak berani terus terang pihak pihak yang melakukan skenario itu.
“Apabila belum ada bukti yang mengarah pada pelaku jangan ngomong dan menduga-duga serta menebak-nebak pelakunya,” tandasnya.
“Kami juga tak pernah menebak bahwa pihak yang membuat kekerasan itu disuruh siapa kah atau apakah kami tak menebak tapi menunggu saja hasil pemeriksaan aparat polisi. Dengan begitu maka kita akan saling menjaga,” ungkapnya.
Menurutnya, pihaknya sebetulnya bangga dengan KNPB karena memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, aktif organisasi, peka terhadap aspirasi masyarakat. Tapi hendaknya jangan menimbulkan saling curiga, mengira-ngira yang tak betul.
Apalagi mengatakan serangkaian aksi kekerasan dan penembakan yang dilakukan agar dana operasi pengamanan segera dicairkan. Pasalnya, dana cair itu dana itu setiap aparat itu sudah ada dananya. Ada kejadian ataupun tidak tetap dana itu ada untuk kegiatan.
“Kalau tak ada kejadian ya untuk menjaga keamanan. Kalau ada kejadian ya untuk mencari siapa pelakunya bukan mencari cari alasan ataupun kegiatan,” tukasnya. (mdc/don/l03)
JAYAPURA [PAPOS] – Penjabat Gubernur Provinsi Papua Dr.Drs.Syamsul Arief Rivai, MS mengajak kepada seluruh masyarakat Papua untuk tetap memelihara ketertiban dan menjaga keamanan di Papua, terutama untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016. Lantaran ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang tidak menginginkan tanah Papua damai.
“Kepada seluruh masyarakat yang ada di Papua, mari kita semua pelihara ketertiban dan keamanan di Papua, terutama dalam menghadapi Pemilihan Gubernur yang akan datang,” ujar Penjabat Gubernur Provinsi Papua Dr.Drs.Syamsul Arief Rivai, MS kepada wartawan di Gedung Negara, belum lama ini.
Menurut Syamsul Arief Rivai, keamanan yang kondusif di Papua perlu terus dijaga dan dipertahankan. Kemanan ini bisa terwujud tentunya dengan pengendalian diri, sabar dan tidak mudah terprovokasi dalam menjelang pekansaaan dalam menghadapi persiapan Pemilihan Gubernur.“Ya, kita berharap pemilihan Gubernur yang defenitif dapat terlaksanan secepatnya sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU,” tandasnya.
Dikatakan, gangguan keamanan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, merupakan perbuatan orang-orang tidak bertanggungjawab, mereka tidak suka suka apabila Papua damai. Nah, pada saat kedamaian dipelihara, pada saat itupula mereka mencoba melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di tanah Papua.
Namun demikian kata dia, hal-hal seperti itu pasti akan dihadang sendiri oleh-oleh saudara-saudara kita sendiri. ‘’Apakah itu pihak keamanan maupun saudara-saudara saya dari non muslim pasti ikut memelihara keamanan dan ketertiban Papua,”tuturnya.
Jadi pelaku tidak hanya berhadapan dengan aparat keamanan, tetapi juga akan berhadapan dengan seluruh rakyat Papua. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat Papua, tanpa kecuali agar terus menjaga, memelihara dan menciptakan ketertiban dan keamanan di tanah Papua yang kita cintai ini.
“Mereka tidak suka melihat orang damai. Untuk itu, mereka akan selalu berupaya melakukan keributan-keributan. Nah pada saat damai, mereka akan mencoba mengganggu kedamaian itu,” tukasnya.[tho]
Written by Tho/Papos
Thursday, 08 September 2011 00:00
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Wachayono saat menunjukkan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan aparat saat penyergapan 13 orang yang dicurigai sebagai anggota TPN/OPM di perbukitan skyland, Rabu (31/8).
Jayapura- Aparat gabungan TNI/Polri beranggotakan 115 personil berhasil menangkap 13 orang yang dicurigai sebagai kelompok TPN/OPM. Dari 13 orang tersebut, dua di antaranya dipastikan sebagai tersangka kasus penembakan dan pembunuhan di kampung Nafri, Distrik Abepura, Jayapura, beberapa waktu lalu. Penyergapan 13 orang yang dicurigai sebagai TPN/OPM ini dilakukan Rabu (31/8) saat umat muslim sedang melaksanakan hari raya Idul Fitri. Tiga belas orang tersebut berhasil disergap tim gabungan yang dipimpin langsung Kapolres Jayapura Kota, AKBP Imam Setyawan. Dari 13 orang tersebut terungkap dua diantaranya diduga kuat sebagai pelaku utama tindak kekerasan dan penembakan yang terjadi di skyland dan tanjakan kampung Nafri beberapa waktu lalu.
Kedua pelaku yakni PK dan EK. Awalnya keduanya dikatahui sebagai pelaku pembakaran mobil di Skyland pada (7/6), namun dari pengembangan penyelidikan, ternyata PK juga adalah pelaku penembakan serta pembunuhan di Nafri .
Hal itu sebagaimana diungkapkan Kapolda Papua IRJEN POL Drs BL TOBING kepada sejumlah wartawan Rabu (31/8) di ruang Cendrawasih Polda Papua. Dikatakan , jika pelaku adalah target lama, namun baru dapat diungkap dari saksi yang berhasil diamankan di Polresta Jayapura dalam operasi penangkapan tersebut.
Lebih lanjut Kapolda mengatakan, jika pihaknya masih terus akan melakukan penyidikan dan juga pengusutan kasus- kasus kekerasan yang terjadi di Kota Jayapura dan Papua umumnya.
Sementara dari hasil penyergapan tersebut, juga berhasil ditemukan barang bukti berupa dokumen TPN/OPM yang ditanam di dalam tanah, peluru doble loop, cap , anak panah, parang , busur, linggis , mesin ketik , sepatu PDL, tulang kasuari, buku diari milik DK pimpinan TPN/OPM, dompet milik OK wakil dewan revolusi TPN/OPM,serta beberapa HP dan dompet milik saksi.
Sementara pantauan ANTARA Jayapura, Rabu siang, di bukit belakang kompleks Vuria, Kotaraja, lokasi pengejaran dan penangkapan, sempat terjadi baku tembak sebelum akhirnya para pelaku diringkus.
Sementara Dani Kogoya yang oleh pihak kepolisian setempat dianggap sebagai otak serangkaian aksi teror di Kota Jayapura, berhasil meloloskan diri dalam penyergapan itu. Mereka yang ditangkap masing-masing-masing-masing, TW, AW, MK, BK, DK, SK, YK, YKO, YuK, WW, EK dan PKo.
AK dan PK yang sudah dijadikan sebagai tersangka sebelum penyergapan itu dilakukan aparat.
Lebaran BERJALAN AMAN
Sementara itu, mesikipun kota Jayapura akhir – akhir ini di kejutkan dengan serangkaian kejadian pembunuhan dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum – oknum tertentu yang ingin mengacaukan keamanan,
namun saat pelaksanaan hari raya Idul Fitri tetap berjalan dengan baik dan kondusif. Hal ini di tegaskan Kapolda Papua IRJEN POL Drs BL TOBING saat gelar jumpa pers sekaligus halal bihalal dengan wartawan di ruang Cenderawasih Polda Papua Rabu (31/8) .
“Sampai saat ini situasi Papua kususnya Kota Jayapura menjelang dan saat hari raya Idul Fitri kondusif,”katanya. Lebih lanjut BL TOBING menegaskan kalau aparat keamanan TNI/POLRI akan selalu memberikan pelayanan keamanan terhadap masyarakat Papua khususnya Kota Jayapura sebagai barometer kamtibmas di Tanah Papua, oleh karena itu BL Tobing meminta agar masyarakat selalu menciptakan suasana yang aman dan jangan cepat terprovokasi oleh segalah bentuk isu yang tidak bertanggung jawab. (cr32/ant/don/l03)
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan Komisi Waligereja Indonesia (KWI), melakukan Konferensi Pers untuk mendesak pemerintah segera lakukan dialog Papua, di Kantor KWI, Jakarta, Minggu (21/8/2011)
JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan Komisi Waligereja Indonesia (KWI) mendesak pemerintah agar segera melakukan dialog dengan masyarakat Papua terkait dengan sejumlah kekerasan di daerah tersebut.
Mantan Koordintor Kontras Usman Hamid menilai, pemerintah saat ini terlihat tidak serius untuk mencegah atau mengungkap pelaku-pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.
“Sebelum situasi Papua menjadi kritis, kami mendesak agar elite-elite Pemerintah dan DPR agar tidak menyibukan diri dalam hirup pikuk persoalan korupsi yang mengancam kepentingan sendiri, seperti kasus Nazaruddin ini. Mereka harus mempedulikan nasib rakyat, terutama rakyat di Papua,” ujar Usman saat melakukan konferensi pers di Kantor KWI, Jakarta, Minggu (21/8/2011).
Lebih lanjut, tambah Usman, masyarakat Papua menuntut dialog, dan membahas sumber masalah Papua secara jujur, bukan sebatas persepsi sepihak atas stabilitas keamanan, otonomi khusus, dan pembangunan ekonomi saja, seperti dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal itu harus dilakukan agar tujuan otonomi khusus betul-betul dijalankan agar hak-hak asli orang Papua dipulihkan.
“Baik jaminan kesejahteraan, pendidikan sampai soal penghormatan harga diri Papua harus diperhatikan secara serius. Karena otsus di Papua sekarang ini bisa kita katakan telah gagal,” kata Usman.
Sementara itu, menurut anggota KWI Romo Benny, soal gangguan keamanan di Papua, pemerintah seharusnya tidak hanya bertindak tegas untuk menjamin tetap terjaganya ketertiban kehidupan masyarakat, dan tegaknya keadulatan NKRI. Seharusnya, kata Romo Benny, Presiden menginstruksikan jajaran Polri untuk mengusut tuntas siapa pelaku gangguan keamanan itu, diikuti dengan bukti-bukti hukum yang kuat, tidak hanya asal tuding menuding.
“Karena rakyat Papua mengingkan pola-pola lama menciptakan konflik dan kekerasan di tanah mereka itu dihentikan,” kata Romo Benny.
Sementara itu, untuk pembangunan ekonomi, pemerintah juga seharusnya tidak hanya fokus hanya dengan pendekatan ekonomi. Menurut Romo Benny, beberapa masalah seperti bidang kesehatan dan pendidikan, marjinalisasi, diskriminasi, dan kontradiksi antara Papua dan Jakarta tentang sejarah dan identitas politik papua, dapat juga menjadi penyebab kegagalan pembangunan rakyat Papua.
“Masalah ini semua hanya bisa diselesaikan dengan mekanisme dialog sebagaimana dialog yang terjadi dalam kasus Aceh, dan sebuah pengakuan kepada identitas politik orang-orang Papua,” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Romo Benny, jika pemerintah berjanji membangun komunikasi yang konstruktif di Papua, dialog dengan masyarakat Papua harus segera dilaksanakan agar kondisi di daerah tersebut tidak semakin kritis.
“Presiden mengatakan, menata Papua dengan hati adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua, sebagai gerbang timur wilayah Indonesia. Dan jika pernyataan itu sungguh-sungguh, maka seharusnya kunci itu juga digunakan untuk membuka pintu jalan menuju dialog Papua dengan segera,” tukasnya.
Papua Merdeka News 