Libatkan Petapa dan Mahasiswa

JAYAPURA [PAPOS] – Penangungjawab KPP, Pastor DR.Neles Tebay, Pr mengatakan untuk mengamankan pelaksanaan Konfrensi Perdamaian Papua[KPP] di Aula Uncen yang berlangsung selama 3 hari yakni 5-7 Juli, pihaknya melibatkan Penjaga Tanah Papua [PETAPA] sebanyak 100 orang dan 300 ratusan Mahasiswa.

Demikian disampaikan Penangungjawab KPP, Pastor DR.Neles Tebay, Pr kepada wartawan usai melakukan pengecekan persiapan terakhir di Auditorium Uncen, kemarin. ‘’Persiapan sudah final, tidak ada lagi masalah. Kita sudah siap untuk menggelar Konfrensi Perdamaian Papua [KPP], besok [ baca hari ini, red],’’ kata Neles.

Demikian juga kata dia, Menkopolhukam, Djoko Suyanto akan tiba besok pagi. Pagi ini red]. Kehadiran Menkopolhukam ini sekaligus juga akan membuka Konferensi Perdamaian Papua [KPP].

Bahkan para peserta dari kabupaten dan Kota se-tanah Papua sudah hadir di Jayapura. Mereka ditempatkan di beberapa tempat penginapan. “Ya, peserta semua sudah berada di Jayapura. Dengan demikia kegiatan sudah bisa dimulai, termasuk Menkopolhukam dipastikan hadir, demikian juga pak Gubernur, Barnabas Suebu, SH. Kita sudah bertemu, bahkan beliau bersedia membawa materi. Selain itu Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasih juga menyatakan kesediannya untuk hadir dan mereka bersedia membawa materi,” ujara Tebay.

‘’Kita optimis kegiatan akan berlangsung aman dan damai se3suai dengan harapan kita semua,’’ tambahnya.[cr-63].

Written by Cr-63/Papos
Tuesday, 05 July 2011 00:00

July 5, 2011 0

Wilayah Perbatasan Harus Diperhatikan

Written by Frans/Papos
Thursday, 30 June 2011 00:00

MERAUKE [PAPOS] – Banyak persoalan yang ditemukan di wilayah perbatasan NKRI-PNG seperti kemiskinan, para pelintas batas, pelayanan terhadap masyarakat dan beberapa persoalan mendasar lain. Olehnya, pemerintah pusat memberikan dukungan penuh agar dilakukan pemekaran terhadap sejumlah wilayah di daerah perbatasan, termasuk Kota Merauke dan Kabupaten Muyu. Olehnya, Pemkab Merauke sebagai kabupaten induk, harus memberikan dukungan secara penuh.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Tim Pemekaran Kabupaten Muyu, Agustinus Kuyap kepada sejumlah wartawan media cetak dan elektronik dalam konfrensi pers Selasa (28/6). “Saya melihat, Pemkab Merauke tidak menghargai Gubernur Papua, Barnabas Suebu. Hal itu dapat dibuktikan dari tidak ada itikad baik untuk menerima rekomendasi yang telah ditandatangani. Kan, kami hanya menyerahkan untuk dikembalikan lagi. Itu prosedurnya untuk tim bergerak lagi ke tingkat pusat,” ujar Kuyap.

Dijelaskan, selama ini, kabupaten induk yang berada di daerah-daerah perbatasan, hanya melihat kepentingan di pusat, tanpa mengetahui kondisi kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Olehnya, pemerintah pusat memberikan suatu perhatian secara serius agar sejumlah wilayah perbatasan harus dimekarkan. Sehingga pemerintah setempat, dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kita harus akui jika sesama masyarakat di daerah perbatasan, kurang tersentuh selama ini. Jadi, dengan pemekaran, tentunya mereka akan dilayani secara baik,” tegas dia.

Kebijakan pemerintah pusat itu, lanjut dia, harus didukung dan tidak boleh ditolak. “Mau tidak mau, suka tidak suka, kabupaten induk harus mendukung dan mendorong dilakukan pemekaran. Harus dipahami juga bahwa daerah perbatasan adalah benper terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, semua orang harus memberikan dukungan,” pintanya.

Ditambahkan, perjuangan untuk pemekaran Kota Merauke dan Kabupaten Muyu, bukan baru terjadi sekarang. Tetapi sudah dari berberapa tahun silam dan itu harus bisa dipahami semua orang, termasuk Pemkab Merauke. Apalagi, berbagai kajian telah dilakukan dan juga presentasi d tingkat provinsi oleh kabupaten induk. Jadi, harusnya Pemkab Merauke memberikan dukungan untuk pemekaran segera direalisasikan. [frans]

July 1, 2011 0

Ada Rekayasa dan Konspirasi Dibalik Menghilangnya Speedboat dengan 17 Penumpang di Perairan Mamberamo Raya 2 Tahun Silam (Bag. 4/Habis)

DECKY IMBIRI Cs DIDUGA PENYANDERA 17 PENUMPANG SPEEDBOAT

Misteri hilangnya 17 penumpang speedboat 3 Maret 2009 yang di duga di sandera, pembunuhan Pdt. Zeth Krioman saat mengantar logistik Pemilukada ke Barapase 8 April 2009, dan peristiwa pendudukan dan pengibaran bendera Bintang Kejora di Lapangan Terbang Kapeso selama sebulan, 3 Mei 2009 – 4 Juni 2009 di duga sebagai satu rangkaian peristiwa yang tidak dapat dipisahkan, dimana pelaku serta tujuannya sama. Benarkah ada aroma konspirasi didalamnya, dan bukan murni inisiatif kelompok TPN – OPM ?

Oleh : Walhamri Wahid

Lelaki berperawakan sedang itu duduk menggelosor di lantai, celana loreng dengan baju kaos putih agak kumal membalut tubuhnya yang sedikit berisi, rambutnya rapi dengan potongan pendek, wajahnya terlihat sehat, kejujuran terpancar dari tatapan matanya yang tenang dan polos, kata demi kata meluncur mulus dari mulutnya menjawab semua pertanyaan wartawan tanpa harus berpikir dulu, karena ia mengaku berada dan menjadi bagian dari peristiwa yang tengah ia ungkapkan itu. Tidak ada nama, tidak ada foto atau gambar, hanya ada rekaman suara, itulah komitmen awal yang dibangun antara Bintang Papua dengan Sang Informan, setelah yakin ada jaminan untuk hal itu barulah akhirnya ia mau bercerita mengungkapkan apa saja yang ia ketahui.

“sekitar akhir February 2009 saya berada di Kasonaweja, pada suatu malam saat duduk nongkrong bersama teman – teman di suatu tempat, Decky Imbiri datang dan menghampiri kami dan mengatakan bahwa ia baru saja datang dari Serui bersama 6 (enam) rekan lainnya”, kata informan Bintang Papua memulai ceritanya siang itu, Kamis, 5 Mei 2011 di sebuah rumah di kawasan Waena Kota Jayapura.

Menurutnya Decky Imbiri menjabat sebagai Ka. Staff Ops TPN-OPM Kodam Jaya Wilayah Mamta, ia sendiri dalam kelompok TPN – OPM membawahi 9 (sembilan) anak buah dengan jabatan sebagai Komandan Regu.

“dimana Sekwan (Eduard Sasarawani-Red)”, tanya Decky Imbiri ketika itu yang dijawab tidak tahu oleh informan ini, lalu kemudian Decky Imbiri kembali bertanya, “dimana Pak Kabag Umum (Ishak Petrus Muabuay-Red) sebelum informan Bintang Papua ini menjawab, salah seorang rekannya menyela, “Ada di Serui”.

Sampai di situ, Decky Imbiri mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengajak informan dan beberapa rekannya yang ada di situ untuk ke Kampung Namunaweja esok hari sementara Decky Imbiri bersama 6 orang yang bersamanya dari Serui malam itu juga berangkat ke Namunaweja setelah mendapat bantuan bensin 1 drum dari pemuda Kasonaweja malam itu.

Keesokan harinya ia bersama sekitar 50 orang pemuda bergerak ke Kampung Namunaweja dan melakukan pertemuan dengan Decky Imbiri pada sebuah gereja, di dalam pertemuan itulah baru diketahui bahwa 6 orang yang bersama Decky Imbiri adalah 3 (tiga) orang utusan dari Fernando Warobay dan 3 (tiga) orang utusan dari Erick Manitori.

“dalam pertemuan itu Decky menyampaikan kami akan membuat kegiatan yang terfokus di Kapeso, dan saya ingat itu hari Kamis, keesokan harinya Jumat rombongan Decky Imbiri bertolak ke Kapeso, dan setelah bermalam semalam di Kapeso, hari Minggu rombongan Decky Imbiri melanjutkan perjalanan ke Teba – Warembori dan kembali bermalam, Selasa 3 Maret 2009 Decky Imbiri dan 6 orang yang bersamanya bergerak menuju Serui”, kata informan tersebut dengan mimik serius. Dan pada hari dan tanggal yang sama pula 17 penumpang speedboat yang di tumpangi Ishaak Petrus Muabuay di khabarkan hilang hingga kini.

Masih menurut informan Bintang Papua, bahwa setelah melakukan penyanderaan terhadap 17 penumpang speedboat rombongan Ishak Petrus Muabuay, Decky Imbiri dengan menggunakan speedboat yang telah dipersiapkan yang dibawa dari Nabire langsung kembali lagi ke Serui dan selanjutnya menuju ke Jayapura untuk bertemu dengan Panglima Besar TPN – OPM Kodam Jaya Wilayah Mamta (Richard Hans Yoweni) dengan sebelumnya menghanyutkan speedboat tersebut di daerah sekitar Demta dan Depapre Kabupaten Jayapura, yang kemungkinan speedboat inilah yang ditemukan dan dianggap sebagai speedboat yang di tumpangi 17 penumpang rombongan Ishak Petrus Muabuay.

Sedangkan para sandera, masih menurut informan, sepeninggal Decky ke Jayapura para sandera di tangani langsung dan di bawa oleh 6 orang yang bersama – sama Decky Imbiri yang dikenali sebagai utusan dari Fernando Warobay dan Erick Manitori itu.

“info yang saya dengar Panglima Besar TPN – OPM Richard Hans Yoweni tidak menyetujui rencana yang di rancang oleh Decki Imbiri sehingga ia kembali ke Serui dengan kapal putih kemudian di jemput dengan perahu motor tempel kepala hitam langsung menuju ke Kapeso”, ujarnya.

Sementara itu di hari yang sama juga, terjadi pendropan personel pemuda yang di rekrut dari kampung Trimuris, Trimuris II, Baudi, Kasonaweja, Murumere, Marinapalen, Mataweja, Kosata, Biarameso, Bagusa, warembori dan manaunaweja, yang dijemput dan di drop oleh salah seorang personel berinisial SK yang semuanya di kumpulkan di Kampung Soaseso.

“pendropan dari daerah Yapen Waropen dilakukan oleh Fernando Worabay sampai ke Tanjung Durfile dan dari sana ke Kapeso oleh SK”, katanya menambahkan bahwa ia berada bersama – sama dengan rombongan yang di drop ke Kapeso itu.

Informan Bintang Papua tersebut juga menjelaskan bahwa sebenarnya kegiatan pendudukan Lapangan Terbang Kapeso serta pengibaran bintang kejora selama sebulan itu tidak di setujui oleh Richard Hans Yoweni, karena ia menuturkan bahwa sesampainya di Kapeso, ada 9 orang yang di utus oleh Decky Imbiri untuk menjemput dua petinggi TPN – OPM yakni Richard Hans Yoweni dan Alex Makabori di Kampung Subu, namun selama seminggu 9 orang tersebut menanti kedatangan kedua petinggi TPN – OPM tersebut tidak muncul – muncul akhirnya seorang utusan Decki Imbiri mendatangi mereka dan di suruh kembali ke Kapeso.

Sesampainya 9 orang ini di Kapeso kebetulan ada pesawat terbang yang datang, dan kembali Decky Imbiri mengirim utusan 2 orang ke Jayapura untuk menemui dua petinggi TPN – OPM, setelah menunggu 1 minggu, kedua utusan tersebut kembali dan mengabarkan bahwa kedua petinggi tersebut tidak mau mengikuti kegiatan tersebut, dan saat itu juga Decky Imbiri langsung mengambil alih pimpinan di Kapeso bersama Erik Manatori dan Cosmos Makabori, dan tepatnya Minggu, 3 Mei 2009 pukul 06.00 WIT berkibarlah “bintang kejora” di Lapter Kapeso dan di mulailah drama pendudukan Lapter Kapeso selama sebulan lebih.

Keterlibatan Decki Imbiri sebagai “dalang” pendudukan Lapter Kapeso 3 Mei 2009 lalu itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjenpol FX Bagus Ekodanto dan Juru Bicara Polri Irjenpol Abubakar Nataprawira ketika itu, dimana keduanya menegaskan bahwa Decki Imbiri adalah eks anggota TNI dari Batalyon 751 BS Sentani yang telah desersi berpangkat Prajurit Satu (Pratu), namun ketika itu kedua petinggi Polri tersebut tidak menyimpulkan keterkaitan antara kasus Lapter Kapeso dengan beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya termasuk dugaan penyanderaan 17 penumpang speedboat Ishaak Petrus Muabuay apalagi kasus pembunuhan Pdt. Zeth Krioman.

Namun pengakuan salah seorang keluarga korban yang bertandang ke Redaksi Bintang Papua di Kotaraja Selasa (7/6) setelah membaca pemberitaan koran ini, bahwasanya pasca penyergapan oleh Brimob dan Tim Densus 88 di Kapeso, Polda Papua memanggil beberapa keluarga korban untuk mengenali beberapa temuan barang – barang pribadi yang di duga milik korban penyanderaan, diantaranya ada celana dalam, BH dan beberapa barang lainnya yang ditemukan di sekitar lokasi Lapter Kapeso, dan saat itu beberapa keluarga korban mengenali bahwa itu adalah barang – barang pribadi korban.

Penuturan informan Bintang Papua dan temuan Polda Papua atas sejumlah barang – barang pribadi di area sekitar Lapter Kapeso memperkuat pengakuan Niko Aronggear seperti yang tertuang dalam laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Dirwasnas Kesbangpol Kemendagri yang telah di muat dalam tulisan ini edisi pertama.

Dimana Niko Aronggear menjelaskan bahwa saat terjadi peristiwa Kapeso Berdarah dimana kelompok Decki Imbiri melakukan penyanderaan Bandara Kapeso dan pengibaran Bintang Kejora selama hampir sebulan lebih, saat terjadi penyerbuan oleh pasukan Brimob, dirinya berada di bawah tiang bendera bersama seorang pendeta berinisial DM, yang mana menurut pengakuannya saat penyerbuan pasukan Brimob itu para sandera ada bersama kelompok Decki Imbiri di wilayah Kapeso, setelah ada penyerbuan maka para sandera dengan tangan terikat di belakang di bawa keluar dari Kapeso dengan berpindah – pindah tempat sampai berada di Markas TPN PB – OPM Wilayah Yapen Waropen – Mamberamo.

Sanggahan keterlibatan kelompok TPN – OPM dalam kasus dugaan penyanderaan 17 penumpang speedboat seperti yang di kemukakan oleh beberapa pihak salah satunya Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib bisa jadi benar, karena ada upaya “dalang” dari keseluruhan peristiwa ini, Decki Imbiri untuk “mengajak” kedua petinggi TPN-OPM masuk ke dalam skenario yang sudah ia rancang entah atas inisiatif sendiri atau pesanan kelompok lain, tapi nampaknya semua rancangan Decki Imbiri tidak di setujui oleh kedua petinggi TPN – OPM Richard Hans Yoweni dan Alex Makabori.

“saya tahu bagaimana Panglima Yoweni punya perjuangan, dia tidak akan pernah mau menodai dengan tindakan – tindakan seperti itu, main uang, sandera, dan sebagainya, karena saya tahu pasti itu bukan rancangannya, dan TPN – OPM tidak terlibat jauh ke dalam peristiwa itu, namun bisa jadi inisiatif Decki Imbiri Cs sendiri atau ada kepentingan lain yang menggerakkannya, ini yang harus di ungkap oleh polisi, supaya tidak asal main tuduh dan mengkambing hitamkan TPN-OPM terus”, komentar salah seorang informan Bintang Papua yang mengaku dekat dan mengenal sosok Richard Hans Yoweni maupun Alex Makabori dengan baik.

Terkait dua tahun lamanya para sandera masih bertahan di dalam hutan atau dimanapun berada, bukanlah hal yang mustahil, mengingat pengakuan beberapa keluarga korban bahwa dalam speedboat tersebut terdapat miliaran uang, belum lagi informasi yang berhasil di peroleh TPF Dirwasnas Kesbangpol Kemendagri bahwa ada kegiatan supply bahan makanan (BAMA) maupun obat – obatan dari Serui ke tempat yang belum terlacak, bisa menjadi dasar mengapa sandera maupun pelaku masih bertahan.

Dan bila dikaitkan dengan sepucuk surat bertanggal 18 Januari 2011 yang di kirimkan oleh Leonard Sayori yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta, dan surat dengan nomor : 01/VIII-F/MIL/SM/pang-Dgv.II.PNP/2010 tertanggal 10 November 2010 yang ditujukan langsung ke Presiden RI di Jakarta dari Thadius Jhoni Kimema Jopari Magaiyogi yang mengklaim dirinya sebagai Panglima TPN PB Devisi II Makodam Pemka IV Paniai merangkap Anggota Dewan Revolusioner Papua Barat Melanesia Nation yang kedua surat tersebut isinya terkait hasil Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Raya, kuat dugaan serangkaian peristiwa yang terjadi di Mamberamo Raya sarat konspirasi serta rekayasa dan bukan murni “kerjaan” kelompok TPN-OPM. Tugas polisi dan pemerintah untuk mengungkap itu semua. (Selesai)

June 10, 2011 0

Ada Rekayasa dan Konspirasi Dibalik Menghilangnya Speedboat dengan 17 Penumpang di Perairan Mamberamo Raya 2 Tahun Silam (Bag. 1)

TENGGELAM ATAU DISANDERA TPN – OPM ?

Dua tahun lalu, 3 Mei 2009 sebuah speedboat yang di tumpangi Kabag Umum Kabupaten Mamberamo Raya Isak Petrus Muabuay dengan 16 penumpang lainnya dinyatakan hilang di perairan Mamberamo Raya, namun hingga kini bangkai maupun barang – barang pribadi ke-17 penumpang tidak pernah ditemukan, kecuali sebuah speedboat kosong yang konon ditumpangi mereka ditemukan terdampar di pesisir perairan Hamadi. Ada upaya pembiaran dan aroma konspirasi yang melibatkan sejumlah “orang penting” di Mamberamo Raya dengan melibatkan kelompok TPN-OPM. Oleh : Walhamri Wahid Perempuan tua itu kini seperti orang senewen, siang dan malam selama dua tahun terakhir ini hati dan pikirannya tidak pernah lepas dari sosok sang anak tercinta, Natalia Rumbiak salah satu pencari kerja yang berada satu speedboat dengan Kabag Umum Kabupaten Mamberamo Raya Isak Petrus Muabuay dan 15 penumpang lainnya yang hingga kini tidak jelas rimbanya.

Setelah hampir dua tahun lebih coba di sembunyikan, dan dianggap sebagai kecelakaan murni akibat alam yang tidak bersahabat saat itu, kini secara perlahan peristiwa yang menimpa 17 penumpang speedboat yang bergerak dari Serui menuju ke Kasonaweja dan dikhabarkan menghilang di perairan sekitar Kampung Bonoi – Poiwai daerah perbatasan antara Kabupaten Yapen dan Mamberamo mulai terkuak secara perlahan dan memberi satu harapan baru bagi para keluarga bahwa masih ada yang hidup dari ke-17 penumpang itu, dan di duga kuat mereka sebenarnya bukan hilang karena tenggelam di gulung ombak, namun mereka di sandera oleh kelompok TPN – OPM yang beroperasi di kawasan tersebut. Dugaan masih hidupnya para penumpang dan diyakini mereka saat ini tengah di sandera oleh TPN-OPM berawal dari sepucuk surat bertanggal 18 Januari 2011 yang di kirimkan oleh Leonard Sayori yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta Surat Leonard Sayori itu di perkuat dengan surat bernomor : 01/VIII-F/MIL/SM/pang-Dgv.II.PNP/2010 tertanggal 10 November 2010 yang ditujukan langsung ke Presiden RI di Jakarta dari Thadius Jhoni Kimema Jopari Magaiyogi yang mengklaim dirinya sebagai Panglima TPN PB Devisi II Makodam Pemka IV Paniai merangkap Anggota Dewan Revolusioner Papua Barat Melanesia Nation.

Kedua surat tersebut juga sampai ke tangan Direktur Kepwaspadaan Nasional (Dirwasnas) Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri di Jakarta yang di tindak lanjuti dengan membentuk sebuah Tim Pencari Fakta (TPF) yang mencoba melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut. TPF bentukan Dirwasnas tersebut akhirnya melakukan sejumlah kontak dengan kelompok TPN – OPM dengan perantaraan beberapa pihak termasuk salah satunya di fasilitasi oleh Leonard Sayori, dimana via telepon Kamis, 17 February 2011 sekitar pukul 11.30 WIB saat masih di Jakarta Leonard mencoba menghubungi Nikanor Aronggear yang diklaim menjabat sebagai Panglima TPN – OPM Wilayah Yapen Waropen – Mamberamo yang kebetulan sedang berada di Kota Jayapura. Dalam pembicaraan telepon tersebutlah, Nikanor Aronggear mengungkapkan tentang peristiwa penyanderaan 17 penumpang speedboat yang menurutnya hingga kini masih hidup dan akan dilepaskan bila permintaan mereka yang merupakan janji salah satu pasangan calon Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya yang kini telah ditetapkan sebagai Bupati Mamberamo Raya periode 2010 – 2015 memberikan sejumlah uang kepada mereka ditepati. Berawal dari kontak via telepon Jakarta – Jayapura itulah akhirnya Dirwasnas menugaskan salah seorang staff-nya bertolak ke Jayapura untuk bertemu dengan Nikanor Aronggear guna meminta keterangan lebih lengkap.

Dan dua hari kemudian, 19 February 2011 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Tanjung Marine Hamadi – Kota Jayapura Niko Aronggear membeberkan rentetan sejumlah peristiwa yang terjadi selama ini di Kabupaten Mamberamo Raya salah satunya peristiwa penyanderaan 17 penumpang speedboat tersebut.

Dalam laporan tertulis TPF bentukan Dirwasnas yang diterima oleh Bintang Papua terungkap bahwa Niko Aronggear mengaku di panggil khusus oleh Leonard Sayori ke Jayapura untuk memberikan kesaksian. “pertama, saya dan anak buah di suruh menyandera speedboat Ishak Petrus Muabuay yang datang dari Serui menuju Kasonaweja karena dia adalah Kabag Umum Pemkab Mamberamo Raya yang mengetahui penggunaan keuangan Pemkab Mamberamo selama ini, saya sandera mereka ada 9 orang, perempuan dan laki – laki, ada nama Pak Fredy, Selina, Ibu Manado (kemungkinan yang dimaksud dengan Ibu Manado adalah salah seorang pencari kerja yang ikut dalam rombongan bernama Imroatul Khasanah – Red) dan saya sudah bunuh 7 (tujuh) orang jadi sekarang tinggal 2 (dua) orang yaitu Pak Fredy sekarang ada di tempat Ona Patiasina dan Ibu Manado di tempat Jesya Murib, mereka hanya menunggu perintah dari saya untuk bunuh binatang dua ini” kata Niko Aronggear langsung kepada staff khusus TPF Dirwasnas ketika itu. Untuk meyakinkan Staff Khusus Dirwasnas di tengah – tengah perbincangan di Pantai Marine Hamadi 4 bulan lalu itu, Niko Aronggear meminta dibelikan pulsa dan menelpon seseorang. “ini perintah dari Komandan, dan bilang kepada isteri saya untuk kasih makan itu binatang Fredy dan coba lihat dan bilang kepada anak buah, kalau minum mabuk, tidak boleh memperkosa itu perempuan, kasihan dia biarkan saja”, ujar Niko di telepon memberikan instruksi kepada seseorang di ujung telepon, dimana seperti pengakuan Staff Khusus Dirwasnas saat itu Niko Aronggear datang di temani 5 orang anak buahnya dan di dampingi Ajudannya yang dikenali bernama Tanasirem. Masih dalam pertemuan itu, Niko Aronggear mengaku bahwa speedboat yang di tumpangi Ishak Petrus Muabuay dan 16 penumpang lainnya di tenggelamkan di derah Danau Rawa Kangkung hutan di wilayah Mamberamo. Niko Aronggear juga menjelakan bahwa saat terjadi peristiwa Kapeso Berdarah dimana kelompok TPN – OPM melakukan penyanderaan Bandara Kapeso dan pengibaran Bintang Kejora selama hampir sebulan lebih, saat terjadi penyerbuan oleh pasukan Brimob, dirinya berada di bawah tiang bendera bersama seorang pendeta berinisial DM, yang mana menurut pengakuannya saat penyerbuan pasukan Brimob itu para sandera ada bersama kelompok TPN-OPM di wilayah Kapeso, setelah ada penyerbuan maka para sandera dengan tangan terikat di belakang di bawa keluar dari Kapeso dengan berpindah – pindah tempat sampai berada di Markas TPN PB – OPM Wilayah Yapen Waropen – Mamberamo. Masih dalam laporan tertulis TPF Dirwasnas yang diperoleh salinannya oleh Redaksi Bintang Papua, Niko Aronggear mengatakan bahwa Bupati Kabupaten Mamberamo Raya (Demianus Kyeu Kyeu, SH) harus bayar Rp. 5 Milyard kepadanya karena aksi penyanderaan tersebut serta beberapa peristiwa lainnya menjelang Pemilukada di Mamberamo Raya merupakan instruksi dari yang bersangkutan.

Namun tudingan dan isi kedua surat tersebut di bantah keras oleh Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Demianus Kyeu Kyeu, SH kepada Bintang Papua via ponsel Perwira Penghubung (Pabung) Kodim Mamberamo Raya Kamis, 5 Mei 2011, Bupati menjelaskan bahwa surat dan sejumlah isu yang di hembuskan oleh beberapa pihak merupakan ekses dari sisa – sisa pelaksanaan Pemilukada yang telah selesai, dan itu merupakan upaya – upaya dari lawan politiknya yang belum bisa menerima kekalahan. “Itu kejahatan kemanusiaan bila saya terlibat dengan peristiwa penyanderaan 17 penumpang speedboat, dan bila ada yang bisa membuktikan bahwa benar – benar ke- 17 penumpang itu masih hidup, Pemda pasti akan melakukan upaya penyelamatan, ini merupakan tindakan penyerangan terhadap wibawa pemerintahan, saya memang ada di minta ketemu dengan beberapa orang yang mengaku utusan maupun staff dari Kesbangpol Kemendagri, tapi kalau memang mereka datang dengan tujuan tugas resmi, kenapa tidak menggunakan jalur resmi, menyurat resmi, saya melihat ada kepentingan lain di balik isu ini semuanya”, tegas Demianus di ujung telepon.

Ketika ingin di konfirmasi lebih lanjut terkait beberapa hal, Bupati menjanjikan kepada Bintang Papua dalam waktu 2 – 3 har ke depan dirinya atau orang kepercayaannya akan turun ke Jayapura menemui wartawan untuk menjelaskan dan meluruskan tudingan itu semua. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi tambahan dari Bupati ataupun orang kepercayaannya seperti yang dijanjikan, bahkan ketika Bintang Papua mencoba mengkonfirmasi beberapa kali lewat dua nomor handphone Bupati, hingga berita ini dinaikkan tidak bisa dihubungi. Dan Minggu (5/6) kemarin, lewat Ajudannya Bintang Papua mencoba meminta tolong untuk dijembatani melakukan konfirmasi tambahan kepada Bupati, namun kurang mendapat respon dari Ajudan yang balik menanyakan wartawan memperoleh nomor teleponnya dari mana, dan ia hanya menjalankan tugas bahwa setiap orang yang mau berurusan dengan Bupati harus di ketahui identitasnya. Terkait peristiwa penyanderaan ini, Kapolda Papua Irjenpol Bekto Soeprapto melalui Kabidhumas Kombespol Wachyono menjelaskan bahwa untuk membentuk Tim Khusus guna menelusuri kembali kebenaran informasi penyanderaan itu dan keberadaan para sandera kini pihaknya tidak bisa bertindak gegabah dan serta merta, namun harus menunggu surat resmi dan pemberitahuan dari Kemendagri bila benar hal tersebut sudah di laporkan ke Kemendagri. Direktur Kewaspadaan Nasional (Dirwasnas) Dirjen Kesbangpol Kemendagri di Jakarta, Widyanto P, SH, M.Si menjawab pertanyaan Bintang Papua via SMS menjelaskan selama ini pihaknya masih mencoba melakukan upaya – upaya persuasif untuk menyelesaikan masalah ini, dan pihaknya sudah beberapa kali mencoba ingin bertemu dengan Bupati Mamberamo Raya secara langsung maupun melalui perantara Staff Khusus yang ditugaskan ke Jayapura tapi tidak diterima. “berdasarkan pengakuan tersangka, keterangan beberapa pihak, dan hasil penyelidikan kami selama ini”, jawabnya singkat via SMS ketika ditanya apa bukti dan alasan mendasar baginya yang merasa yakin para korban benar – benar di sandera dan bukan hilang tenggelam di gulung ganasnya ombak.

Menindak lanjuti statement Kabidhumas Polda Papua dalam pemberitaan Harian Bintang Papua edisi Jumat, 3 Juni 2011 lalu dalam berita dengan judul “2 Tahun Kecelakaan Speedboat di Mamberamo Masih Misterius”, dimana Kabidhumas menjelaskan bahwa apabila keluarga korban mengirim surat kepada Mendagri bukan kewenangan polisi, kecuali bila ada surat tembusan dari Kemendagri kepada kepolisian barulah pihaknya menindaklanjuti upaya pencarian korban ditanggapi secara tertulis oleh Staff Khusus Dirwasnas yang juga sebagai Ketua Tim Pencari Fakta bentukan Dirwasnas Kesbangpol Kemendagri, Eny Tan. Menurutnya Dirwasnas Kesbangpol Kemendagri mengetahui adanya kecelakaan speedboat di Mamberamo berdasarkan 3 (tiga) surat yang diberkan oleh utusan masyarakat pada tanggal 17 February 2011 di Jakarta yakni surat Leonard Sayori ke Mahkamah Konstitusi, sebuah surat yang ditujukan kepada Tuan – Tuan Panglima OPM Wilayah Mamberamo yang di atasnya bertanggal 4 September 2010 (tanggal surat tulis tangan, sedangkan isi surat diketik komputer-Red) yang di bagian akhir surat tertera Mengetahui Bupati Mamberamo Raya lengkap dengan tanda tangan dan stempel Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dan surat Panglima TPN – OPM PB Divisi II Makodam Pemka IV Paniai yang ditanda tangani oleh Thadius Magaiyogi. Berdasarkan surat – surat dimaksud Dirwasnas Kesbangpol Kemendagri melakukan penyelidikan dan melakukan upaya persuasif baik terhadap Bupati Mamberamo Raya maupun terhadap TPN – OPM namun hingga kini belum membuahkan hasil untuk upaya pembebasan para sandera dimaksud. “sangat disayangkan bila Polda Papua bilang tidak mengetahui dugaan peristiwa penyanderaan ini dan masih menunggu surat tembusan dari Kemendagri, karena masalah ini terjadi merupakan satu rangkaian dengan beberapa masalah yang muncul menjelang Pemilukada di Mamberamo Raya dan rencana audit KPK terhadap penggunaan APBD 2008/2009 Mamberamo Raya yang tidak jelas, dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Penjabat Bupati ketika itu baik oleh BPK/BPKP maupun Polda Papua”, kata Eny Tan dalam surat tertulisnya yang di terima Redaksi Bintang Papua Sabtu kemarin.

Dan menurutnya seyogyanya Polda Papua sudah lebih awal mengetahui dan melakukan pencarian maupun penyelidikan terhadap saksi – saksi dan beberapa pihak yang diduga sebagai pelaku antara lain : Jhon Tanaty yang kini telah mendekam di LP Serui dengan dakwaan pembunuhan terhadap Pdt. Krioman (Ketua Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya) yang di duga adalah saksi kunci orang – orang yang terlibat dalam peristiwa penyanderaan speedboat dimaksud. .(bersambung) Daftar 17 Penumpang Speedboat yang Hilang di Perairan Mamberamo 2 Tahun Lalu 1). Ishak Petrus Muabuay, 2). Brigpol Ayub Karubaba, 3). Rahmania, 4). Ferdiyanto Sunur, 5). Atika Saraswati, 6). Yuliana Muay, 7). Gerson Wanggai, 8). Maikel Kawari, 9). Lambert Wanggai, 10). Tonny Fonataba, 11). Jack Karubaba, 12). Guntur Tarobi, 13). Waryono Waromi, 14). Dhopi Reba, 15). Natalia Rumbiak, 16). Ema Samori, 17). Imroatul Khasanah

via ScribeFire

June 8, 2011 0

Masalah Keamanan Freeport

Paskalis: Kodam dan Polda Papua Cukup Membekap

Jayapura-Seringnya terjadi gangguan keamanan di PT Freeport Indonesia, yang telah banyak menelan korban jiwa, menjadi salah satu perhatian serius dari Komisi I DPR RI yang membidangi masalah pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informasi. Terkait dengan itu, Komisi I DPR RI mengagendakan pembahasan masalah keamanan yang krusial di wilayah operasional PT Freeport Indonesia (PTFI), demi tercipta rasa aman bagi ribuan karyawan bersama keluarga mereka di perusahaan tambang mineral tembaga, emas dan perak terkemuka di dunia itu. Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Kaukus Parlemen RI untuk Papua, Paskalis Kossay,S.Pd,MM di Jayapura, Kamis. “Kami sudah meminta rekan-rekan di Komisi I DPR RI untuk mengagendakan pertemuan khusus dengan manajemen PT Freeport Indonesia guna membahas persoalan keamanan di areal tambang itu sehingga ada jaminan keamanan riil bagi ribuan karyawan yang bekerja di situ,” katanya.

Diakui bahwa pihaknya pada beberapa pekan lalu telah bertemu dengan manajemen PTFI yang diwakili Vice President, Sonny Kosasih dan pada kesempatan itu, baik dirinya maupun manajemen Freeport memiliki kesamaan pandangan bahwa persoalan keamanan di areal operasional tambang Freeport harus segera dibahas dan dicarikan jalan keluar yang baik demi kebaikan bersama dan untuk nama baik Indonesia di mata masyarakat antarbangsa.

Menurut Paskalis, yang baru saja menerbitkan bukunya “Pergumulan Putra Balim di Senayan” itu, salah satu solusi menuntaskan persoalan keamanan di Freeport adalah Pemerintah harus meninjau kembali Kepres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas).

“Sangat baik kalau pengamanan di wilayah operasional Freeport itu ditangani Freeport dan didukung penuh oleh aparat keamanan dari Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua, karena merekalah yang lebih memahami kondisi riil dan situasi sosial-budaya masyarakat di Papua,” katanya.

Itu berarti, petugas keamanan internal Freeport berada di lingkaran dalam dan aparat TNI-Polri di lingkaran luar.

Selain itu, kita melibatkan juga masyarakat setempat untuk ikut memberikan kontribusi mengamankan wilayah operasional tambang mineral terbesar di dunia itu.

Paskalis mengakui, gangguan keamanan sering terjadi di wilayah Freeport dan telah menelan banyak korban jiwa, namun hingga kini pemerintah belum mampu menuntaskan persoalan kemanusiaan yang krusial ini.

“Negara harus dapat memberikan jaminan keamanan riil bagi semua orang yang berada di wilayah Obvitnas itu. Jangan sampai Negara gagal menciptakan keamanan dan memberikan rasa aman kepada ribuan karyawan Freeport beserta keluarga mereka,”kata Paskalis.(don/don)

June 4, 2011 0

Kekerasan Suburkan Aspirasi ‘M’

Pimpinan Agama: NII Sudah Jelas Makar, Tapi Tak Dikerasi Seperti Papua

Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua, Pdt. Elly Doirebo Sth MM, Pdt. Dr Benny Giay, Pdt. Socrates Sofyan Yoman ketika jumpa pers menyikapi situasi Papua terkini di Kantor Sinode KINGMI, Jalan Sam Ratulangi, Jayapura, Selasa (1/6).

JAYAPURA—Kekerasan yang terus dilakukan lembaga negara dilihat sebagai siasat untuk meradikalisasi atau membuat orang Papua makin radikal atau menyuburkan aspirasi Papua merdeka (baca: aspirasi M) di kalangan masyarakat Papua. Demikian antara lain disampaikan Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua masing masing, Pdt. Elly Doirebo Sth MM, Pdt. Dr Benny Giay, dan Pdt. Socrates Sofyan Yoman ketika jumpa pers menyikapi situasi Papua terkini antara lain spanduk Papua Tanah Damai yang dipanjang TNI/Polri di Kantor Sinode KINGMI, Jalan Sam Ratulangi, Jayapura, Selasa (1/6). Pdt. Dr Benny Giay mengatakan kekerasan terhadap rakyat sipil yang dilakukan lembaga keamanan negara baik TNI/Polri di Tanah Papua terjadi silih berganti. Sebuah masalah kekerasan belum selesai dituntaskan muncul lagi kekerasan yang lain. Bahkan semua kekerasan itu berada di luar kontrol Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua. “Ibarat kita memberikan cek kosong ke lembaga lembaga lain karena Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua belum pernah menindaklanjuti proyek itu dengan merumuskan Papua Tanah Damai seperti apa baik di bidang agama, politik, kebudayaan serta kemasyarakatan,” tukasnya.

Padahal, lanjutnya, ketika terjadi pertemuan dihadiri Uskup dan semua Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua serta DPR Papua ketika peluncuran Buku Misi Gereja dan Budaya Kekerasan di Tanah Papua di Aula STT tahun 2006 didalam acuan pihaknya telah merusmuskan suatu gagasan yang bagus untuk memberi ruang kepada para gembala, katakis, imam dan petugas gereja di tingkat komunitas untuk bicara tentang Papua Tanah Damai.

“Gagasan gagasan bagus ini kita tak pernah pegang dia, rumuskan dia, kita perjuangkan dia lewat lembaga gereja, perempuan dan pemuda mungkin terbatasnya sumber daya manusia di tingkat gereja,” katanya.

Pdt. Elly Doirebo Sth MM mengatakan pihaknya mempersoalkan statemen aparat keamanan Papua Tanah Damai karena tanah ini tetap damai dari masa lalu sampai kini. Pihaknya mengatakan kehidupan damai di Papua adalah orang Non Papua dapat hidup bersama masyarakat asli orang Papua dan saling menghargai sebagai manusia dan masing masing tahu kodratnya dia dimana berada dan bagaimana kepentingan orang asli sehingga jangan menimbulkan cekcok antara satu dengan yang lain.

Dia mengatakan, sebenarnya pihaknya ingin menciptakan Papua Tanah Damai. Ironisnya rasa keindonesiaan dia rasakan ketika berada diluar negeri.

Menurut dia, siapapun ingin bicara tentang Papua buka kaca mata Indonesia dan pakai kaca mata Otsus melihat Papua itu baru pas. Karena orang di Papua bertindak berdasarkan Otsus. Hidup dalam nuansa itu. “Ketika kami bergerak dalam nuansa itu orang lain lihat dalam kaca mata umum Indonesia tak pas dan kami selalu akan salah. Orang Papua suka suka terus dia angkat bendera Bintang Kejora. Itu jelas jelas dalam Otsus adalah lambang daerah. Tapi ketika dia lihat dengan kacamata Indonesia salah. Tapi kalau dia lihat dalam kacamata Otsus tak salah,” katanya.

Menurut Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua, pihaknya melihat lembaga keamanan negara menunjukkan tanda- tanda dan perhatian untuk mengangkat tema Papua Tanah Damai. Damai itu indah, Damai itu kasih dan lain lain belakangan ini. Tapi amat disayangkan tindakan tindakan yang dilakukan lembaga tersebut hanya berhenti diseputar wacana wacana indah di spanduk spanduk, di depan lembaga lembaga keamanan atau di jalan masuk pusat pemukiman dan perkantoran. “Dalam suasana Paskah ini kami mengajak umat untuk menyimak kekerasan berikut ini yang bertentangan dengan kata kata indah tentang perdamaian di spanduk spanduk tadi,”katanya. Mereka pun membuka rekaman kembali peristiwa yang terjadi, antara lain; 30 Mei –2 Juni Anggen Pugu/Tunaliwor Kiwo bersama Telengga Gire mengalami penyiksaan oleh Anggota TNI di Pos Kwanggok Nalime Kampung Yogorini Distrik Tingginambut.

Pada 15 September 2010 sekitar pukul 18.30 WIT Aparat Brimob dari Kompi C tanpa memberikan arahan dan peringatan melakukan penembakan terhadap dua orang korban sipil masing masing Naftali Kwan (50) dan Sapinus Kwan (40) serta Arfinika Kwan mengalami patah tulang punggung akibat terpelosok jatu ke jurang saat berlari menghindari aparat. Pencoretan nama nama anggota MRP terpilih almarhun Agus Alue Alua dan Ny Hana Hikoyabi awal April 2011. Penembakan terhadap 2 orang warga sipil di Dogiyai dan penyisiran terhadap masyarakat di sekitarnya dalam rangka melindungi Bandar togel Kapolsek kamu Martinus Marpaung.

Isu TNI—Polri akan melakukan latihan gabungan di Pegunungan Tengah. Penganiayaan dan pembunuhan terhadap Derek Adii di Nabire pada 14 Mei 2011. Penikaman terhadap Gerald Pangkali di depan Korem oleh 2 orang anggota TNI Waena 18 Mei (sekalipun itu sudah dibantah bukan ditikam). Penanganan terhadap kekerasan di Abepura yang berpihak kepada pelaku kekerasan bukan kepada korban pada 29 Mei lalu.

Kekerasan demikian dilakukan sambil menyibukan diri memasang spanduk tadi. Maka itu kami lihat antara, sebagai upaya upaya lembaga negara untuk memelihara budaya pembohongan publik yang sering dikemukakan pimpinan lintas agama di Jawa. Budaya bicara lain main lain terus dipelihara. Dengan semangat kebangkitan Kristus mari kita hentikan budaya “Pembohongan Publik” tadi . Kedua, kekerasan yang terus dilakukan oleh lembaga negara ini kami lihat sebagai siasat untuk meradikalisasi atau membuat orang Papua makin radikal atau menyuburkan aspirasi Papua merdeka di kalangan masyarakat Papua yang kemudian bisa mereka pakai sebagai alasan untuk menangkap atau membunuh orang Papua. Lembaga keamanan negara berperan sebagai penabur benih aspirasi Papua merdeka dengan pendekatan kekerasn yang terus menerus dan kemudian mereka sendiri tampil sebagai penimat apa yang telah mereka tabor. Mereka menuai benih benih kebencian yang ditanam karena ujung ujungnya melahirkan separatism yang kemudian menjadi surat izin untuk operasi keamanan yang sekaligus menjadi sarana untuk mempercepat kenaikan pangkat. Ketiga, kami melihat maraknya spanduk kasih itu damai dan lain lain atau kegiatan seperti KKR atau penyelengaraan Paskah Naional dan lain lain yang mendatangkan pembicara dari pusat hanya sebagai upaya berbagai pihak untiuk menyembunyikan wajah kekerasan negara yang telah ditunjukan diatas.

Pdt. Dr Benny Giay menandaskan, mata rantai kekerasan ini walaupun mungkin dilakukan tanpa sengaja tapi bagi orang Papua proses proses yang menyuburkan aspirasi Papua merdeka.
Ketika ditanya langkah langkah konkrit yang dilakukan Pimpinan Gereja Gereja diu Tanah Papua untuk mencega peristiwa peristiwa kekerasan, dia mengatakan, pihaknya melibatkan umat untuk membangun kesadaran. “Ini yang penting karena ini barang sudah diluar kontrol kita. Kami tak bisa kontrol lagi. Kita sudah tak bisa pegang kendali,” katanya.

Socrates melanjutkan, terkait hal ini Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua lebih mendengar suara umat. Pasalnya, kalau rakyat ingin dialog, maka pihaknya mendukungnya untuk menyelesaikan persoalan di Papua karena kekerasan tak akan menyelesaikan persoalan kekerasan. Kekerasan akan melahirkan kekerasan yang lebih keras lagi. Dia mengatakan, umat Tuhan di Tanah Papua berteriak dimana mana baik Papua maupun di luar Papua menyampaikan masalah Papua tak bisa diselesaikan dengan muncong senjata serta dengan mengkreasi kekerasan yang membuang energi. “Solusi yang bermartabat, manusia dan simpatik datang dialog antara rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia selesaikan persoalan Papua.,” ungkapnya.

Menurut Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua prihatin menemukan diskriminasi yang luar biasa seperti peristiwa yang terjadi 29 Mei justru pihak korban, tapi pelaku kejahatan ini dibiarkan leluasa. Karena itu, lanjutnya, pihaknya menghimbau kepada aparat keamanan secara bijaksana menyikapi suatu persoalan itu. Dia mengatakan, secara nasional pemerintah Indonesia dan aparat keamanan sangat diskriminatif menyikapi masalah masalah yang terjadi di Papua seperti yang saya tegaskan tadi Negara Islam Indonesia (NII) sudah jelas jelas dikatakan makar kenapa itu tak diperlakukan dengan keras. Yogyakarta secara jelas jelas menentukan nasib sendiri kenapa orang orang itu ditangkap dan dipenjarakan.

“Ini jadi pertanyaan bagi kami. Kepentingan pemerintah Indonesia di Tanah Papua adalah kepentingan ekonomi dan politik serta keamanan. Kalau tiga kepentingan ini diganggu orang Papua terus jadi korban,” ungkapnya. Karena itu selama ini Gereja, katanya, rakyat Papua selalu menyampaikan mari kita duduk bicara atau dialog itu dimana mana. Semua rakyat Papua meminta itu. Kami harap kekerasan baik parsial atau sporadis kami minta dihentikan di Tanah Papua ini. Pihaknya mengimbau kepada lembaga negara khususnya TNI/Polri menjelang Paska Hari Kenaikan Kristus diharapkan Yesus membawa damai. “Jadi semua orang harus berpikir damai yang sesungguhnya bukan damai yang secara teori atau gantung spanduk dimana mana tapi tetap melakukan kekerasan,” tukasnya. (mdc/don)

June 4, 2011 0

Partai Lokal di Papua Bisa Dibentuk

JAYAPURA—Kegiatan studi banding anggota DPR Papua ke Provinsi Aceh antara lain mempelajari pembentukan partai lokal yang untuk pertama kalinya ikut serta dalam Pemilu 2009 lalu. Pasalnya, Partai Lokal dapat dibangun di Provinsi Papua sebagaimana amanat UU Otsus No 21 Tahun 2001.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai,SIP diruang kerjanya, Selasa (31/5). Dia mengatakan, pihaknya telah menyiapkan Perdasus 11 kursi yang merupakan jatah orang asli Papua di DPR Papua. “Pengangkatan 11 kursi hanya bisa dilakukan melalui Perdasus yang akan disiapkan serta dibahas mekanisme rekrutmen nantinya,” kata Magai.

Ditanya mungkinkah 11 kursi DPR Papua jatah orang asli Papua dapat diakomodir, dia mengatakan, 11 kursi tinggal menunggu Perdasus yang sementara dibahas di Badan Legislatif (Baleg) DPR Papua sekaligus dibahas mekenisme rekrutmen yang akan mewakili orang asli Papua di DPR Papua. (mdc/roy)

Ditulis oleh (mdc/roy/acowar
Selasa, 31 Mei 2011 12:40

May 31, 2011 1

Dorkas Dwaramuri Nahkodai MRP

BERSAMA : Ketua MRP terpilih Debora Dwaramuri bersama Pdt. Herman Saud, Timotius Murib dan Yoram Wamrauw

JAYAPURA[PAPOS]-Setelah melalui rapat pleno pemilihan ketua Majelis Rakyat Papua [MRP] periode 2011-2015 yang cukup alot. Akhirnya Debora Dwaramuri dari unsur perempuan perwakilan Provinsi Papua Barat berhasil menyingkirkan 11 calon ketua MRP. Debora meraih 48 suara, ketua satu Pdt.Herman Saud,MTh dengan 29 suara. Sedangkan wakil ketua ketiga Timotius Murib jumlah 28 suara.

Ketua MRP yang baru, Dorkaa Dwaramuri ketika memberikan keterangan pers, Senin [30/5] kemarin malam di Hotel Matoa mengungkapkan, MRP merupakan lembaga kultur orang Papua sehingga kedepan kapasitas MRP harus ditingkatkan.“MRP merupakan rumah semua rakyat Papua, sehingga harus terbuka kepada semua unsure baik unsure adat, perempuan, adat maupun agama. Sehingga kapasitas MRP harus ditingkatkan,” ujar Debora.

Terutama adat Papua yang merupakan norma rakyat Papua yang mengatur kehidupan masyarakat Papua, jika keluar dari norma adat maka akan terjadi kesalahan besar. Sebagai rumah kultur orang Papua harus terus ditingkatkan. “Lembaga Kultur sebagai kultur orang Papua dan rumah adat Papua karena hanya adat berkaitan erat dengan norma, jika keluar dari adat maka akan kita melakukan masalah,”paparnya.

Sebagai anggota MRP harus mengawal pelaksanaan pembangunan Papua, karena yang perlu diketahui adalah bahwa MRP merupakan rumah rakyat dan rumah orang Papua. Dimana, siapapun yang datang harus diterima baik adat, perempuan maupun agama.

“Karena tujuan dari NKRI adalah bagaimana rakyat Papua sejahterah, kami berusaha membuat agar MRP menjadi rumah rakyat Papua,”tuturnya.

Sebagai ketua MRP yang terpilih untuk masa kepemimpinan lima tahun kedepan, MRP tidak dapat maju apabla hanya dipimpin oleh satu orang saja. Namun, semua anggota MRP harus duduk bersama-sama. Untuk membahas keinginan orang asli Papu, demi meningkatkan taraf hidup orang Papua.

“Langkah awal yang akan saya lakukan bersama-sama dengan anggota MRP yang lain adalah harus saling duduk bersama untuk membahas keinginan orang Papua,”ucapnya.

Sementara menurut ketua sementara MRP Yoram Wamrauw bahwa, MRP merupakan lembaga Negara sehingga adanya persepsi bahwa MRP tidak dapat dipimpin oleh seorang perempuan merupakan persepsi yang salah.

“Sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Negara RI harus tunduk pada aturan maupun demokratisasi, maka tidak ada perempuan dengan laki-laki,”tandasnya.

Sehingga harus tunduk pada hukum dasar yang ada dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk membina masyarakat Papua menuju masa depan yang lebih baik dari masa-masa yang lalu, jadi persepsi mengenai ketua MRP tidak boleh dijabat oleh perempuan merupakan persepsi salah.

“Kita harus tunduk pada tatanan dan hukum yang ada sebagai lembaga Negara, karena perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama, dan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi,”ulasnya.

Terpilihnya Dorkas Dwaramuri sebagai ketua MRP merupakan suatu kemajuan di Papua yang harus dijunjung tinggi dan harus dihargai, karena perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Dan terpilihnya perempuan lima tahun kedepan harus tetap dihargai.[tho]

Written by Thoding/Papos
Tuesday, 31 May 2011 00:00

May 31, 2011 0

Pemekaran Papua Tengah Mencuat

BIAK [PAPOS] – Sebanyak 200 tokoh masyarakat asal 15 kabupaten di Papua Tengah akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran kementerian terkait untuk realisasi pendirian provinsi Papua Tengah Juni mendatang.

Tokoh adat Biak Yan Korwa di Biak,Minggu, mengatakan, keberangkatan 200 tokoh masyarakat Papua perwakilan 15 kabupaten menyampaikan aspirasi percepatan realisasi provinsi Papua Tengah sebagai mana amanah UU No 45 tahun 1998 tentang pemekaran provinsi Papua.

“Sebelum bertolak ke Jakarta 200 masyarakat bersama tim 502 akan mendeklarasikan pendirian Provinsi Papua di DPRD Biak, saya harapkan rencana kegiatan ini bisa berjalan sesuai jadwal,”ungkap Yan Korwa.

Ia mengakui, melalui percepatan kehadiran provinsi Papua Tengah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperpendek birokrasi pelayanan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat di 15 kabupaten.

Keinginan akan berdirinya provinsi Papua Tengah, menurut Korwa, merupakan suatu realita serta sebagai kebutuhan nyata di masyarakat guna mempercepat laju pembangunan di wilayah Papua Tengah. “Aspirasi pendirian provinsi Papua Tengah segera disikapi pemerintah pusat sehingga tidak menimbulkan kecewaan masyarakat di arus bawah,”imbuh tokoh adat Yan Korwa.

Sementara itu, Koordinator Satgas Papua Marinus Ronsumbre mendesak jajaran kementerian terkait di Jakarta serta DPR RI segera memproses aspirasi tuntutan pendirian daerah otonomo baru provinsi Papua Tengah. “Untuk meredam tuntutan pemisahan diri rakyat Papua sebaiknya pemerintah pusat menyetujui pendirian provinsi Papua Tengah, hal ini sebagai wujud kepedulian pemerintah pusat mengangkat harkat masyarakat di 15 kabupaten wilayah Papua Tengah,”ungkap Marinus.

Ia mengakui, rencana keberangkatan 200 tokoh masyarakat Papua Tengah ke Jakarta hanya membawa satu misi yakni menuntut pendirian provinsi pemekaran Papua Tengah dengan ibukota Biak serta mendukung figur anak asli Papua Laksma TNI (Purn) Dick Henk Wabiser sebagai caretaker Gubernur.

Jajaran Satgas Papua Biak, lanjut Marinus, siap mengawal serta mendukung penuh pendirian provinsi Papua Tengah sebagai suatu keinginan bersama masyarakat untuk mengejar ketertinggalan,kemiskinan serta keterbelakangan pembangunan di 15 kabupaten.

Sebelumnya, Sekretaris tim 502 Biak Chaidir Massing mengakui, keberangkatan 200 tokoh masyarakat Papua Tengah akan diawali dengan deklarasi di DPRD serta dilanjutkan berangkat ke Jakarta menyampaikan aspirasi pendirian Papua Tengah.

“Saya harapkan rencana keberangkatan 200 tokoh masyarakat Papua Tengah ke Jakarta mendapat dukungan berbagai pihak sehingga selama kegiatan di Jakarta bisa berjalan sukses dan lancar,” harap mantan anggota DPRD Supiori periode 2004-2009. [bel/ant]

Written by Bel/Ant/Papos
Tuesday, 31 May 2011 00:00

May 31, 2011 0

Lomba Jubi Warnai Peringatan 1 Mei di Perbatasan RI-PNG

Ditulis oleh (aj/aj/acowar

Para peserta lomba memanah sat berpose bersama panitia. JAYAPURA—Peringatan 1 Mei sebagai hari kembalinya wilayah Papua ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tampaknya diperingati hingga di wilayah Perbatasan RI-PNG.perayaan tersebut dilakukan dengan pelaksanaan lomba jubi (memanah) dan turnamen bola voley.

Dalam lomba yang melibatkan masyarakat di delapan kampong, ditutup oleh Kepala Distrik Muara Tami Robby Kepas Awi. “Dengan memperingati moment 1 Mei, adalah sebagai salah satu upaya kita menghormati jasa para pahlawan,” ujarnya saat memberikan sambutan yang diikuti ratusan warga masyarakat di Perbatasan RI-PNG.

Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan 1 Mei, Lettu Inf. Dony Fransisco yang menjabat sebagai Danpos Perbatasan, mengatakan bahwa peringatan 1 Mei tersebut dilaksanakan untuk menumbuhkan dan mempertebal jiwa nasionalisme di dalam kehidupan bermasyarakat.

Tentang lomba yang digelarnya, untuk lomba bola voly , diikuti oleh 12 tim. “Sedangkan lomba memanah menggunakan jubi, diikuti dengan antusias oleh masyarakat. Ada 264 peserta lomba jubi,” ungkapnya.

Keluar sebagai pemenang lomba jubi, Enos Mallo sebagai juara satu, Ismael Nally sebagai juara dua, Yakob samallo sebagai juara tiga. Sedangkan lomba bola voly, dimenangkan tim dari Kampung Holtekamp sebagai juara satu, dari Kampung Moso sebagai juara dua dan dari kampong Wutung sebagai juara tiga. (aj/aj)

Senin, 02 Mei 2011 23:29

via ScribeFire

May 3, 2011 0