Lomba Lari 10 K Semarakkan Peringatan 1 Mei di Keerom

Ditulis oleh (rhy/aj/acowar  

Sekda Keerom,Drs.Yerry F.Dien saat mengangkat bendera sebagai dimulainya lomba Lari MarahtonARSO – Salah satu kegiatan menyambut hari kembalinya Irian Jaya Barat Ke Pangkuan Negara Kesatuan Republin Indonesia (NKRI) 1 Mei  2011, di Kabupaten Keerom diselenggarakan lomba lari 10 kilometer.

Lomba tersebut diikuti mulai dari berbagai kalangan, seperti  TNI, Polri dan Masyarakat. Dari pantuan Bintang Papua, terlihat ada juga dari kalangan anak-anak yang juga ikut berbartisipasi dalam lomba lari tersebut, baik laki-laki maupun perempuan.

Lomba  lari 10 K  yang mengambil Star di kilometer 9, Arso 1 dan finish di Halaman Kantor Bupati Keerom, dibuka oleh Sekda Keerom,Drs.Yerry F.Dien, yang dalam sambutannya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk selalu menjalin persatuan dan kesatuan untuk membagun Kabupaten Keerom.

“Diharapakan kepada masyarakat agar dapat saling bersatu padu demi tercapainya Kabupaten Keerom yang sejahterah,” harapnya. (rhy/aj)

Minggu, 01 Mei 2011 17:18

,

Peringatan 1 Mei Dirangkai Ibadah

Written by Eka/Papos  

SENTANI [PAPOS]-Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 1 Mei tahun 1963 Irian Barat yang saat ini diganti nama menjadi Papua resmi berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesi [NKRI] atau menjadi bagian NKRI, sehingga sejarah itu, terus dikenang dan diperingati setiap tahun oleh masyarakat Papua.

Meskipun sejarah itu, dikenang setiap tahun, namun sebagaian masyarakat Papua tidak mengakui sejarah tersebut, bagi mereka sejarah tersebut di rekayasa. Seperti disampaikan Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut S.Pd kepada wartawan di Sentani beberapa hari lalu.

Menurut Forkorus Yaboisembut, sejarah tersebut harus diklarifikasi, sebab dinilai cacat hukum. “Bagi kami anak bangsa Papua, masuknya Papua ke NKRI bukan berintegrasi tetapi dianeksasi atau kata lain penggabungan politik secara paksa, oleh Bangsa Indonesia melalui operasi Trikora dengan penuh intimidasi. Oleh sebab itu, jika bangsa Indonesia memperingati 1 Mei sebagai hari berintegrasinya Papua ke NKRI, maka masyarakat Papua memperingatinya sebagai hari Aneksasi Papua ke NKRI,“ujar Forkorus Yaboisembut.

Dikatakan, bagi orang Papua yang tau betul sejarah tanggal 1 Mei itu, bukan hari berintegrasi Papua ke NKRI tapi Aneksasi bangsa Papua ke NKRI oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1963.

Forkorus mengatakan bagi bangsa Papua tanggal 1 Mei dirayakan sebagai hari aneksasi bangsa Papua ke Indonesia, sehingga mungkin tidak dirayakan seremonial tetapi bangsa Papua mengheningkan cipta sejenak sambil berdoa kepada Tuhan terhadap nasib dan perjuangan Bangsa Papua selanjutnya untuk menuntut hak-hak politiknya kedepan agar kembali sebagai sebuah bangsa yang bebas untuk menentukan nasibnya sendiri.

Untuk itu, DAP tetap memberingati hari tersebut dengan persi DAP, sehingga dihimbau kepada semua Bangsa Papua untuk merenung sebentar dan berdoa kepada Tuhan memohon campur tangannya guna eksistensi perjuangan bangsa Papua.

Ketika disinggung tentang perjuangan DAP dalam memperjuangan hak-hak Poitik bangsa Papua. Forkorus mengatakan bahwa perjuangan tetap berjalan dan saat ini sedang dilakukan gerakan-gerakan diluar Negeri oleh National Parlemen West Papau [NPWP] dan Internationa Parlemen West Papua [IPWP], direncanakan bakal ada sebuah agenda penting yang akan dilakukan oleh kedua organsiasi perjuangan itu di luar Negeri guna kemajuan Papua.[eka]

Saturday, 30 April 2011 00:00

, , ,

Forkorus: Papua Dianeksasi ke NKRI

SENTANI-Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 1 Mei tahun 1963 Papua yang kalah itu dikenal dengan nama Provinsi Irian Barat resmi berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI) masuk dalam provinsi ke 26. Dan hal sejarah ini terus diperingati dari tahun ke tahun oleh setiap generasi anak bangsa, termasuk juga yang akan dilakukan pada Minggu 1 Mei besok.

Namun bagi Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut S.Pd sejarah tersebut harus diklarifikasi khususnya bagi anak bangsa Papua, karena masuknya Papua ke Indonesia bukan berintegrasi tetapi dianeksasi (penggabungan politik secara paksa) oleh Indonesia melalui operasi Trikora dengan penuh intimidasi. Oleh sebab itu Forkorus menegaskan jika bangsa Indonesia memperingati 1 Mei sebagai hari berintegrasinya Papua ke NKRI maka pihaknya dan masyarakat Papua memperingatinya sebagai hari Aneksasi Papua ke NKRI. “Bagi kami orang Papua 1 Mei itu bukan hari berintegrasi Papua ke NKRI tapi kami memperingatinya sebagainya dengan hari Aneksasi bangsa Papua oleh Indonesia pada tahun 1963,” ujar Forkorus.

Dan untuk memperingatinya Forkorus mengatakan mungkin tidak dilakukan seremonial yang muluk-muluk tetapi Forkorus menghimbau kepada semua ‘bangsa Papua’ untuk bisa mengheningkan cipta sejenak sambil berdoa kepada Tuhan terhadap nasib dan perjuangan Bangsa Papua selanjutnya untuk menuntut hak-hak politiknya agar diluruskan kembali sebagai sebuah bangsa yang bebas untuk menentukan nasibnya sendiri.

“Tidak ada seremonial peringatan HUT Aneksasi yang muluk-muluk tapi saya himbau kepada semua bangsa Papua untuk merenung sebentar dan berdoa kepada Tuhan memohon campur tangannya guna eksistensi perjuangan bangsa Papua, untuk mengembalikan hak-hak Politinya,” ujar Forkorus.

Disinggung terkait sepak terjang DAP terkait perjuangan hak-hak Politik bangsa Papua Forkorus mengatakan bahwa perjuangan tetap berjalan dan saat ini sedang dilakukan gerakan-gerakan diluar Negeri oleh National Parlemen West Papau dan Internationa Parlemen West Papua, yang direncanakan bakal ada sebuah agenda penting yang akan dilakukan oleh kedua organsiasi perjuangan bangsa Papua itu di luar Negeri. (jim/don)

Jumat, 29 April 2011 16:20

,

Lebih 9 Pucuk Senpi Polda Hilang

JAYAPURA—Sejak 2009 hingga sekarang lebih dari 9 pucuk senjata api (senpi) milik anggota Kepolisian Polda Papua dilaporkan hilang. Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) Wachyono mengatakan senjata-senjata tersebut merupakan senjata laras panjang seperti SS1 maupun laras pendek seperti Revolver.

“Kalau tahun 2009 ada, sekitar 6 atau 9, angka pastinya saya kurang tahu. Jenis senjatanya macam-macam ada SS1, laras panjang maupun revolver hilang karena dicuri atapun diserang Pospol yang ada di gunung-gunung itu.” Wachyono menjelaskan, tahun 2009 senjata yang hilang antara 6 sampai 9 pucuk, pada 2010 nihil, sementara awal April 2011, satu pucuk senjata dirampas dalam penyerangan Polsek Dogiyai, kabupaten Paniai.

“Hilangnya senjata karena berbagai sebab seperti dirampas oleh masyarakat yang melakukan penyerangan ke kantor Polisi maupun hilang karena kelalaian anggota,” tukasnya.

Ditambahkan, hingga kini senjata yang hilang belum ada satupun yang berhasil ditemukan kembali.  Meski demikian, kata Wachyono, pihaknya terus berupaya melakukan penyelidikan demi mendapatkan kembali senjata yang hilang tersebut. (dee/don)

http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=…:lebih-9-pucuk-senpi-polda-hilang&catid=25:headline&Itemid=96

Rabu, 20 April 2011 00:47

Masa Kerja Majelis Rakyat Papua Diperpanjang

Ribuan warga Papua menuntut pembubaran dan pembatalan pemilihan anggota MRP di Papua (26/1). TEMPO/ Jerry Omona TEMPO Interaktif, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan telah memperpanjang masa kerja anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2010-2015 hingga satu bulan mendatang. Masa kerja anggota MRP itu harusnya berakhir pada 31 Januari lalu. Meski dari pihak MRP sudah menyampaikan bahwa mereka membutuhkan 15 hari untuk perpanjangan, namun Gamawan memutuskan memperpanjang satu bulan. “Saya sudah perpanjang satu bulan supaya aman (save). Mudah-mudahan dalam 15 hari ini sudah selesai,” kata Gamawan di kantornya, Jum’at (4/2). Menurut Gamawan, proses pemilihan anggota MRP periode yang baru masih terus berjalan. Ia melihat sudah tidak ada kendala dalam prosesnya, anggaran dan peraturan daerah istimewa (perdais) juga sudah turun. “Tapi mekanismenya ini masih perlu waktu,” ujarnya. Karenanya, ia mengharapkan anggota MRP dapat segera merampungkan tugas mereka dalam waktu kurang dari satu bulan ke depan. “Masih ada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan. Kita kasih satu bulan supaya tidak ada perpanjangan-perpanjangan lagi,” kata dia. MRP, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, adalah representasi tokoh-tokoh masyarakat Papua yang berwenang memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga Papua. Tokoh-tokoh masyarakat Papua yang mengisi MRP terdiri atas para wakil adat, wakil agama, dan wakil perempuan. MAHARDIKA SATRIA HADI, Jum’at, 04 Februari 2011 | 18:12 WIB

, ,

Forum Diskusi Terbatas Libatkan Masyarakat Papua

JAYAPURA [PAPOS]- Jika tidak ada aral melintang, Rabu [15/12] Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia [DPD-RI] akan menggelar forum diskusi terbatas dengan melibatkan stakeholders dari Papua serta Menko Polhukam di Jakarta. Forum ini untuk melengkapi dan menerima berbagai masukan dari berbagai sudut pandang masing-masing stakeholder.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Pansus Otsus Papua DPD-RI Drs. Paulus Sumino, MM kepada Papua Pos ketika berbincang-bincang di Jayapura, Rabu [8/12] siang.

“Pesertanya kita undang dari democrat centre, Gubernur, sejumlah tokoh masyarakat dari Papua serta sejumlah pengamat dari Papua,” kata Sumino.

Sebelum forum diskusi terbatas ini dilaksanakan di Jakarta, Tim Pansus Otsus Papua dipimpim Paulus Sumino tiba di Jayapura, Rabu [8/12] pagi. Rombongan terdiri dari Paulus Sumino, Dr.[HC] A.M. Fatwa, Dra. Eni Khaerani, M.Si, Denty Eka Widi Pratiwi, SE, Telie Gozelie, SE, Pdt. Elion Numberi, S.Th dan Herlina Murib. Tim Pansus Papua akan berada di Jayapura selama tiga hari.

“Agenda kami adalah melakukan pertemuan dengan pemuka masyarakat, pemuka agama. Kemudian akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua dan Papua Barat. Pertemuan Pansus DPD-RI dengan Uncen, kemudian akan melakukan pertemuan dengan DPRP, MRP di kantor DPRP,” terangnya.

Sebelumnya juga pihaknya telah melakukan forum diskusi terbatas. Pada waktu itu, Pansus Otsus Papua DPR-RI telah melakukan pertemuan dengan ketua DPRP, Drs. John Ibo, MM, wakil ketua DPRP dan MRP. Dalam pertemuan tersebut kita menerima berbagai masukan-masukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masng.

Adapun kata Sumino kehadiran tim Pansus Otsus DPD-RI di Jayapura saat ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, pansus Otsus akan melakukan identifikasi sekaligus merumuskan masalah-masalah yang terjadi di Papua.

“Kita akan lebih pokus terhadap perubahan pasal UU Otsus. Kita ingin mencari informasi atau masukan-masukan terkait pelaksanaan Otsus di Papua. Misalnya, setelah Otsus berjalan di Papua, apa hasilnya, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan. Nah, yang belum dilakukan adalah amanah dari Komisi Kebenaran Rekonsilidasi [KKR],” ujar Sumino.

KKR ini menurut Sumino sangat penting supaya kita bisa menjelaskan kepada rakyat dan dunia luar tentang Papua dalam NKRI. Oleh karena pihaknya berharap sebelum bulan Maret berakhir sudah ada keputusan tentang rekomendasi DPD-RI. ‘’Jadi pada bulan Maret 2011 mendatang sudah menjadi laporan kepada Paripurna DPD-RI. Laporan ini akan berisi rekomendasi dan solusinya,” tandas mantan ketua Komisi B DPRP ini.

Pertemuan dengan berbagai stake holder di Jakarta lanju dia untuk mendapatkan masukan-masukan. Setelah pertemuan itu, pansus akan melakukan perumusan masalah-masalah. Kemudian hasil rumusan ini akan disampaikan ke masyarakat secara terbuka.

“Tahap berikutnya kita akan mencari solusi. Karena masa tugas Pansus Otsus DPD-RI berakhir bulan Maret 2011. Kita akan bekerja semaksimlamungkin sehingga diharapkan bulan Maret 2011 sudah menjadi laporan dan akan disampaikan pada Paripurna DPD-RI,” terangnya. [bela]

Written by Bela/Papos
Thursday, 09 December 2010 00:00

Diduga Lindungi OPM, Rumah Warga Digeledah TNI

JAYAPURA – Satu kompi aparat TNI dari Kostrad 330, dini hari tadi, menggeledah rumah salah satu warga kampung Workwana, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura, Papua.

Penggeladahan rumah milik Lukas Menigir ini dilakukan karena warga Kabupaten Keerom tersebut dilaporkan melindungi salah satu dari anggota DNPB (Dalam negeri Papua Barat) atau yang lebih dikenal dengan sebutan TPN/OPM yaitu Lambert Pekikir.

Namun, penggeledahan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam, mulai pukul 04.30 sampai pukul 05.30 WIT ini sama sekali tak membuahkan hasil.

Karena sebetulnya, Lambert Pekikir yang tak lain adalah Panglima TPN/OPM wilayah Kabupaten Keerom, tak berada di rumah Lukas Menigir seperti yang dilaporkan selama ini.

Tak ada kerusakan yang dilakukan aparat pasca-penggeledahan tersebut, namun warga sekitar mengaku trauma dengan penggeledahan yang dianggap semena-mena itu.

“Kita minta untuk diberikan jaminan perlindungan keamanan, karena sebagai warga kita merasa terancam dengan kecurigaan para aparat, “ ujar Lukas di Jayapura, Jumat (26/11/2010).

Sementara itu, pihak TNI belum mau memberikan keterangan kepada media terkait dengan penggeledahan tersebut. (teb)

Jum’at, 26 November 2010 – 15:05 wib
Nurlina Umasugi – Okezone

Disesalkan, SBY Tak Buka Ruang Dialog

Weynand Watori dan Lamadi de LamatoJAYAPURA—DPRP menyesalkan terhadap kedata­ngan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Papua, yang tidak memberikan ruang dialog dengan rakyat Papua.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRP Ir Weynand Watori dan Pengamat Politik Papua Lamadi de Lamato yang dihubungi secara terpisah di Jayapura, Selasa (23/11) kemarin.

Menurut Watori, ini adalah kesempatan bagi Presiden SBY untuk mendengar ungkapan hati rakyat Papua. Apalagi rakyat Papua menginginkan adanya dialog, kenapa tak diberi ruang untuk dialog dengan rakyat Papua. Lalu pertanyaanya, rakyat demo minta dialog itu dibawa kemana? “Ini kan hanya monolog saja, pernyataan satu arah, sedangkan orang Papua punya masalah mau ditaruh dimana? Mereka mau sampaikan kepada siapa,” imbuhnya.

Menurut dia, pihaknya sangat menyesalkan perjala­nan yang begitu panjang dan mahal, serta hanya beberapa waktu saja, tapi tak sedikitpun menyinggung permasalahan Papua yang membuat rakyat demo, baik di DPR, Gubernur dan Jakarta, juga pernyataan yang dikeluarkan di berbagai media massa. Pasalnya, ada begitu banyak masalah yang dihadapi rakyat Papua. Mulai soal pelanggaran HAM, penolakan Otsus lalu itu menjadi masalah karena keluar di media massa dan mendapatkan tanggapan. Persoalan-persoalan itu mesti diangkat, karena itu satu kasus dari sekian banyak kasus di Papua.

“Dan kesempatan kedatangan Presiden SBY mestinya harus membicarakan permasalahan itu. Karena rakyat Papua menanyakan hal itu,” ungkapnya.

Rakyat Papua bilang Otsus gagal dan demo untuk menolak atau kembalikan Otsus, kenapa tak dibuka ruang untuk bicara. Coba Presiden SBY tanya saya mendengar laporan bahwa rakyat Papua mengatakan bahwa Otsus gagal, tolong sampaikan kira-kira kegagalan ini siapa yang menyebabkan.Supaya mendeteksinya jelas.

“Apakah karena gubernurnya, ataukah karena para bupati, supaya ke depan seper­ti itu supaya jelas untuk memperbaiki sistim, karena tidak kita tak ada jalan memperbaiki sistim,” tukasnya.

“Lalu, rakyat terus mencari solusi lain dengan mengajukan pertanyaan. Jadi, bagi saya jika misalnya Presiden siapkan waktu sekitar 3-4 jam untuk dialog dengan rakyat Papua, tinggal bermalam sehari atau 2 hari di Papua, kenapa tak dilakukan.”

“Jadi, laporan selama ini Papua tidak aman itu tidak benar. Image internasional bahwa Papua tak aman, harus dibantah oleh Presiden dengan datang ke Papua, sehingga menyakinkan Papua aman. Mungkin alas an protokoler dan banyak masalah di Negara ini, tapi banyak masalah yang menggeroti Indonesia adalah di Papua sehingga harus segera diselesaikan. Jangan membuat image akhirnya orang Papua merasa tak diperhatikan,” tuturnya.

Pengamat Politik, Lamadi de Lamato menandaskan, kedatangan Presiden SBY diluar harapan rakyat Papua, padahal kedatangannya diharapkan dapat menyelesaikan beberapa masalah Papua. Intinya, kedatangan SBY sama tak menyentuh permasalahan aktual yang menjadi perhatian masyarakat Papua saat ini.

Apalagi, ujarnya, kedatangan SBY mahal dan tak direspon baik, apakah karena pembisiknyan tak mau menyentuh itu karena Papua sangat rentan. Seolah-olah SBY berhati-hati menyentuh masalah Papua.

Dia mengatakan, Ini menunjukan Papua telah menjadi pembahasan di internasional, mestinya SBY lebih terbuka terhadap rakyat Papua melalui pidatonya.

“Pernyataan beliau tidak banyak memberikan hal yang baru untuk rakyat Papua, terutama dalam kondisi sekarang,”katanya.

Apalagi, presiden tidak menyebutkan evaluasi Otsus, tetapi itu hanya label yang digunakan orang lain untuk evaluasi Otsus.

Pelanggaran HAM itu tidak disebutkan langsung, tapi inilah yang menjadi inti persoalan Papua.

Bahkan, katanya, SBY tak menyinggung tentang evaluasi Otsus, |pelanggaran HAM, dia banyak sebut tentang negara-negara luar dan pentingnya optimis sebagai bangsa bahwa ke depan bisa menjadi negara yang besar jika kita mau bekerja keras.

Padahal kedatangan Presiden SBY bukan kunjungan biasa, karena membawa seluruh anggota kabinetnya, hingga KPK, BPK hadir dalam kunjungannya.

“Dia tak menyebutkan tentang Otsus yang gagal, tak menyinggung pelanggaran HAM, kami sayangkan sekali. Padahal kita berharap beliau menyingung hal itu, sehingga kemudian masyarakat Papua yang gamang dengan Otsus dan gamang dengan pelanggaran HAM dapatkan sedikit pencerahan dengan kehadiran beliau.”

“Saya pikir pidato yang langsung didepan masyarakat dan mahasiswa terutama calon pemimpin Papua, kita sayangkan sekali. Tidak menyebut point penting itu, kita menjadi pesimis Otsus yang macet yang dikritisi bagaimana nasib rakyat Papua kedepan.”

Yang beliau sampaikan, karena tuntutan yang keras bagaimana Otsus dapat berjalan, apa yang dibuat, banyak pikiran misalnya dibuat semacam lembaga pemantau Otsus yang berkantor di Papua tak disebutkan sama sekali, seperti di daerah Aceh. (mdc/don)

Memajukan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Pemerintah tengah mengupayakan peningkatan peran di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.

Marty Natalegawa (Antara/ Widodo S Jusuf)
VIVAnews – Indonesia dan Papua Nugini berkomitmen mengupayakan kemajuan bagi operasionalisasi pos perbatasan Skouw-Wutung. Pos perbatasan Indonesia-Papua Nugini tersebut telah resmi dibuka pada Maret lalu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kami berkomitmen mewujudkan kemajuan segera pada pos perbatasan ini, sehingga kita bisa memfasilitasi komunikasi dan travel komunitas dua pihak di perbatasan,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam konferensi pers usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Samuel Tei Abal, di kantor Kementerian Luar Negeri, Rabu malam, 4 Agustus 2010.

Prinsip pos perbatasan Indonesia-Papua Nugini sama dengan pos perbatasan Indonesia-Timor Leste, yakni bagaimana bisa memfasilitasi komunikasi dan interaksi warga yang tinggal di perbatasan. “Di Timor Leste ada format border pass, tapi di Papua Nugini ada format lain yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” kata Natalegawa.

Natalegawa juga menyampaikan apresiasi kepada Papua Nugini atas kerja sama mereka sehingga memungkinkan repatriasi (pemulangan) secara sukarela warga negara Indonesia dari Papua Nugini. Natalegawa berharap pemerintah Papua Nugini bisa memberikan bantuan dan fasilitas yang sama bila masih ada warga Indonesia yang ingin kembali ke tanah air. Marty membenarkan bahwa masih ada beberapa warga negara Indonesia yang ingin pulang, tetapi belum bisa dipastikan jumlahnya.

Dalam joint ministerial commission kedua ini, setelah yang pertama dilakukan pada 2003, selain isu perbatasan dan repatriasi warga Indonesia, kedua menteri luar negeri juga membahas isu yang merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan Presiden Yudhoyono ke Papua Nugini pada Maret lalu.

Isu-isu tersebut antara lain, kerja sama di bidang pembangunan, pertahanan, dan keamanan, perdagangan, investasi dan keuangan, transportasi dan telekomunikasi, pendidikan, budaya dan pariwisata, serta sejumlah isu lain.

Indonesia dan Papua Nugini mulai menjalin hubungan konsuler pada 1973, yang kemudian ditingkatkan menjadi hubungan diplomatik segera setelah Papua Nugini memperoleh kemerdekaan dari Australia pada 16 September 1975. Indonesia merupakan negara kedua setelah Australia yang mengakui kemerdekaan Papua Nugini.(np)
• VIVAnews

RABU, 4 AGUSTUS 2010, 22:36 WIB Pipiet Tri Noorastuti, Harriska Farida Adiati

Pangdam: Prajurit Jangan Takut Hukum dan HAM

Jayapura [PAPOS] – Panglima Komando (Pangdam) XVII Cenderawasih, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI, Hotma Marbun meminta prajurit TNI agar agar tidak takut pada aturan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Karena hukum dan HAM bukan untuk ditakuti melainkan untuk ditaati. Apabila selama pelaksanaan tugas kita dapat mentaati semua hukum dan aturan yang berlaku, maka tidak perlu ada yang dikhawatirkan,” kata Pangdam Hotma Marbun saat memimpin upacara penerimaan dan pembekalan prajurit satuan tugas (Satgas) Batalyon Infantri (Yonif) 141/AYJP di Jayapura, Selasa.

Satgas Yonif 141/AYJP akan menggantikan Satgas Yonif 527/Baladibya Yodha dan Satgas Yonif 330/TD menggantikan Satgas Yonif 713/Satya Tama sebagai Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG.

Pangdam Hotma Marbun menegaskan, setiap prajurit TNI tidak perlu takut dan ragu-ragu dalam bertindak, jika terjadi gangguan keamanan yang membahayakan masyarakat, pos dan diri pribadi, asalkan selalu berpedoman pada aturan.

“Setiap tindakan seorang prajurit TNI harus sesuai aturan. Jangan sampai tindakan satu orang oknum akan membuat nama korps tercemar,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, pangdam Hotma Marbun juga mengingatkan, tempat tugas baru para prajurit yang akan menjaga wilayah perbatasan RI-PNG cukup beresiko, karena daerah itu rawan tindakan kriminal dan gangguan keamanan.

Ia berpesan agar prajurti bisa hidup berdampingan dan melakukan pembinaan kepada masyarakat di sekitar perbatasan untuk meningkatkan kesadaran tentang kehidupan berbangsa dan bernegara serta patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

“Selain itu, wilayah perbatasan juga rawan tindakan kriminal seperti penyelundupan, jual beli senjata maupun amunisi, dan merupakan wilayah yang dapat digunakan untuk kegiatan infiltrasi/eksfiltrasi intelejen asing kewilayah Papua,” papar Pangdam Hotma Marbun.

Untuk menghadapi kerawanan tersebut, katanya, satgas pamtas harus tetap waspada dan terus berpatroli keamanan maupun patroli pemeliharaan patok secara intensif.

Dan juga melakukan pembinaan kepada masyarakat disekitar perbatasan untuk meningkatkan kesadaran tentang kehidupan berbangsa dan bernegara serta patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

“Hal tersebut merupakan tugas pokok satuan pengamanan perbatasan, yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di sepanjang wilayah perbatasan darat RI-PNG,” ujar Pangdam Hotma Marbun.

Wilayah perbatasan RI-PNG memiliki panjang kurang lebih 780 kilo meter, memanjang dari daerah Skouw disebelah utara, membujur sampai selatan hingga sungai Benscbach, dan hanya ditandai dengan 52 patok batas atau monument.

Kondisi medan perbatasan RI-PNG pada umumnya berupa pegunungan dan hutan belantara serta sungai-sungai, sehingga sangat sulit jika ditempuh melalui jalur darat. [ant/agi]

Written by Ant/Papos
Thursday, 21 October 2010 00:00

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny