JK Diminta Gelar Malino III untuk Papua

Makassar – Perdamaian Malino I untuk Poso dan Malino II untuk Ambon sukses di tangan Wapres Jusuf Kalla. Ditambah lagi dengan perdamaian Aceh. JK pun diminta untuk menggelar perdamaian Malino III untuk mengatasi konflik Papua.

“Kami berharap setelah pertemuan, Pak Wapres bisa memfasilitasi dan memediasi untuk menggelar dialog. Bisa saja digelar pertemuan Malino III untuk konflik Papua,” kata Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie.

Hal ini disampaikan dia sebelum melakukan pertemuan dengan JK. Jimmy mendatangi kediaman JK di Jl Haji Bau, Makassar, Kamis (10/9). Dituturkan dia, selama ini kerap terjadi konflik antara rakyat Papua, Papua Barat, dan pemerintah pusat.

Diakui dia, JK memang sebentar lagi tidak duduk dalam pemerintahan. Namun JK tetap dipercaya mampu menangani konflik Papua. Sebab selama ini kapasitas JK dalam pemerintahan telah teruji, terutama untuk menangani konflik daerah.

“Selama ini Pak Wapres memiliki peran yang sangat besar dalam penyelesaian masalah Papua. Selain itu juga memiliki pengalaman dalam penyelesaian daerah konflik. Seperti konflik Aceh, Ambon dan Poso,” ujar Jimmy.

Salah satu karya nyata JK dalam menangani konflik Papua yakni dengan keluarnya UU 35/2008 tentang perubahan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Isinya antara lain soal pemberlakuan Otsus di Papua dan Papua Barat bukan hanya di Papua seperti yang dijabarkan sebelumnya dalam UU 21/2001. Dalam UU 35/2008 juga berisi perubahan konsep pemilihan daerah yang awalnya dipilih DPRD, kini diserahkan ke rakyat untuk pemilihan langsung.

Jimmy menjelaskan, sebelumnya beberapa elit Papua menghadap JK dan meminta digelarnya dialog kebangsaan antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua. Hal ini dipicu oleh kegagalan dalam pelaksanaan otsus. “Kalaupun nanti ada dialog kebangsaan ini, kami minta dilakukan di Malino, Sulsel,” pungkasnya. (INILAH)

September 10, 2009 0

Menkokesra serahkan 390 rumah untuk mantan OPM

Timika–Menko Kesra Aburzal Bakri, Selasa, menyerahkan 390 unit rumah yang dibangun untuk mantan anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) di dua kabupaten di Papua.

Kedua kabupaten yang memperoleh bantuan itu yakni Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 264 unit rumah dan Kabupaten Lani Jayasebanyak 126 unit rumah.

Selain membantu membangun rumah-rumah untuk mantan TPN-OPM, dikawasan itu juga dilengkapi dengan gedung sekolah dasar, Puskesmas pembantu, air bersih dan listrik tenaga surya dan micro hydro.

Penyerahan yang langsung di serahkan secara simbolis itu diterima kedua bupati masing masing Bupati Pegunungan Bintang Welington Wenda dan Bupati Lani Jaya Ir.Pribadi, bertempat di Timika. Menko Kesra dalam sambutannya mengatakan, dalam melakukan pendekatan khususnya kepada mantan anggota TPN-OPM, pemerintah melakukan pendekatan kesejahteraan rakyat.

“Untuk membiayai kegiatan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit namun tidak bisa menggunakan dana APBN, sehingga dalam melaksanakan kegiatan tersebut digunakan dana yang berasal dari rekening khusus,” ungkap Ical, panggilan akrab Aburizal Bakri.

Menko Kesra juga mengharapkan kedepan Pemda Papua dapat menggunakan dana otonomi khusus (otsus) untuk membangun daerah pedalaman yang masih terpencil dan miskin.

“Saya sebetulnya ingin berkunjung kesalah satu tersebut namun saat ini tidak dapat dilaksanakan karena terbatas masalah waktu dan cuaca,” kata Ical.

Ia juga mengharapakan agar para mantan anggota TPN-OPM yang kini sudah kembali dan membaur dengan masyarakat dapat menyebarkan kabar gembira ini sehingga mereka yang masih berada dihutan mau mengikuti jejak dan kembali dalam NKRI dengan prinsip otsus di Papua.

264 unit rumah yang dibangun di Kabupaten Pegunungan Bintang itu tersebar di Distrik Batom, Iwur, Walatkubun dan Ewenkatop. Sedangkan sisanya 126 unit yang dibangun di Kab.Lani Jaya tersebar di Distrik Kuyawage, Balingga, dan Distrik Mlagaineri.
Ant/tya

September 9, 2009 0

Rakyat Papua Desak Dialog Kebangsaan Antara Jakarta – Papua

Pertimbalan rakyat Papua meminta pemerintahpunce menggese menggelar dialog kebangsaan antara Jakarta-Papua untuk menyelesaikan seluruh persoalan di tanah Papua.. Otonomi khusus yang telah berlangsung selama sekitar sembilan tahun dinilai telah gagal.Seramai 12 orang pertimbalan rakyat Papua, Khamis (3/9) diterima Naib Presiden Jusuf Kalla di pejabat Wapres di Jakarta..

Mereka menyampaikan lima permasalahan utama di Papua yang mesti diselesaikan bersama dengan pemerintah punce .Salah seorang pertimbalan rakyat Papua, Pendeta Karel Phil Erari memaparkan permasalahan itu yaitu dialog kebangsaan otonomi khas , rencana pemekaran wilayah, pertubohan penyelaras pengawasan program dan dana, dan pembongkaran makam Theys H Eluai. Dialog,kata Phil, merupakan alat demokratis guna menyelesaikan perbelahan di Papua,” ujarnya usai diterima Wapres di Jakarta. Phil yakin penyelesaian atas berbagai persoalan di Papua boleh diselesaikan dengan baik. Bila Aceh Sahaja boleh diselesaikan, Papua pula boleh diselesaikan.Beberapa tokoh Papua yang diterima Wapres, antara lain,Ahli DPR asal Papua Simon P Morin, tokoh orang ramai suku Amungme Tom Beanal, dan ahli DPD asal Papua Ferdinanda Ibo Yatipao.
(Malay/asni)

September 3, 2009 0

Tokoh Papua: Beri JK Mandat Jembatani Dialog Kebangsaan

Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak sepuluh tokoh Papua mendesak agar pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memberikan mandat kepada Jusuf Kalla untuk menjadi “jembatan” dalam Dialog Nasional Kebangsaan Papua-Jakarta. Dialog Nasional Kebangsaan dianggap wadah yang paling tepat untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul terkait dengan persoalan masyarakat Papua.

Desakan itu disampaikan oleh anggota DPR asal Papua, Simon Maureen yang didampingi Ketua Presidium Dewan Papua Tom Beanal seusai bertemu dengan Wapres, Kamis (3/9) siang.

Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam, Wapres Kalla yang jabatannya sebentar lagi berakhir, didampingi oleh staf dan tokoh-tokoh lainnya seperti mantan rektor Universitas Cendrawasih August Kafiar, mantan Wakil Gubenur Papua Jhon RG Djopari, Pendeta Karel Phil Erari, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Ferninanda Ibo-Watipao.

“Kita harapkan Pak JK diberi mandat oleh pemerintah, untuk menjadi mediator dalam dialog nasional tersebut,” kata Maureen.

Menurutnya, masyarakat Papua tidak bermasalah jika Kalla tak bersedia memenuhi permintaan itu. “Namun Insya Allah, mengingat sumbangsih Pak Kalla selama ini dalam berbagai persoalan yang terjadi di Aceh dan di Ambon, tentu Pak Kalla akan bisa mempertimbangkan menjadi ‘jembatan’ dalam dialog tersebut,” tambah Maureen.

Hal senada disampaikan Tom Beanal. Mengingat pengalaman wapres dalam berbagai penyelesaian konflik, ia dinilai bisa berperan dalam dialog ini.

Adapun Pendeta Karel Erari mengatakan Dialog Nasional Kebangsaan sebenarnya sudah lama berlangsung, dan ingin ditingkatkan lagi secara rutin agar bisa menjadi katarsis penyelesaian seluruh persoalan yang ada di tanah Papua. “Kami tidak ingin keluar dari NKRI, akan tetapi kami ingin tempat untuk berbicara bebas dan merdeka dalam dialog nasional kebangsaan tersebut,” katanya.

Ia menilai, dialog ini mempunyai arti penting, sebab otonomi khusus dinilai tak berhasil untuk mengangkat kesejahteraan rakyat Papua. Menurutnya otsus hanya dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat besar yang menggunakan dana otsus.

September 3, 2009 0

Puluhan Prajurit Marinir Kawal Pulau Terluar Papua

Prajurit Marinir bakal mengamankan pulau-pulau terluar di Kabupaten Supiori seperti Mapia,Barasi dan Panairoto.

BIAK—Puluhan prajurit Marinir TNI AL dikerahkan untuk mengawal perairan dan Pulau Mapia,Barasi dan Pulau Panairoto yang merupakan pulau-pulau terluar di Kabupaten Supiori.

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI AY Nasution di Biak, Senin, mengatakan,kehadiran prajurit Marinir di pulau terluar itu dalam rangka menjaga kekayaan potensi alam serta melindungi wilayah Negara Kesatuan RI.

"Saya akan melihat langsung prajurit yang melaksanakan tugas pengamanan pulau terluar di Mapia," ungkap Pangdam Mayjen AY Nasution menanggapi kegiatan pengamanan pulau terluar di Supiori.

Ia mengakui,wilayah pulau terluar di Kabupaten Supiori seperti Mapia,Barasi dan Panairoto memiliki potensi laut yang melimpah sehingga harus mendapat penjagaan ketat agar asset laut itu tidak diambil nelayan asing.

Tujuan lain pengamanan pulau terluar di Supiori,lanjut Pangdam Nasution, agar wilayah perairan laut milik NKRI itu tak diklaim negara lain seperti yang pernah terjadi pada beberapa pulau di Indonesia misalnya Sipadan dan Ligitan.

"Bagaimana situasi penjagaan pengamanan pulau terluar, saya akan melihat langsung ke lapangan supaya bisa mengetahui suka duka prajurit Maninir dalam menjaga pulau terluar Mapia dan sekitarnya," papar Pangdam Nasution.

Pangdam Mayjen TNI AY Nasution menurut rencana pada Senin akan meninjau Pulau Mapia bersama rombongan Gubernur Barnabas Suebu,Kapolda Papua, Irjen Pol.FX Bagus Eko Danto.(ant)

Ditulis oleh ant
Selasa, 01 September 2009 02:33

September 1, 2009 0

Polisi Masih Ragu-ragu

JAYAPURA-Lapter Kapeso yang terletak di Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya tampaknya masih akan lebih lama lagi dikuasai oleh kelompok yang disinyalir dari TPN/OPM.
Pasalnya, pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua masih ingin melihat perkembangan terakhir dari upaya negosiasi yang telah dijalankan. Bahkan polisi membuka diri untuk melakukan negosiasi kembali.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Drs FX Bagus Ekodanto saat dikonfirmasi wartawan di RM Citra Bundo Ruko Dok II Jayapura mengatakan, masih akan ada dilakukan negosiasi kembali.

Namun Kapolda menegaskan, pihaknya juga masih terus melakukan himbauan kepada kelompok pimpinan Decky Imbiri tersebut agar tidak menguasai lapter Kapeso.

Bagus Ekodanto membenarkan, bahwa pada Jumat (29/5) kemarin merupakan negosiasi terakhir, tapi hal tersebut tidak serta merta langsung menyerbu kelompok yang menduduki Lapter Kapeso di Distrik Mamberamo Hilir tersebut.

Dalam negosiasi ketiga kemarin, Kapolda belum dapat informasi apa yang menjadi kemauan kelompok yang menguasai Lapter Kapeso. “Belum, belum ada kabar sampai sekarang,” kata Kapolda Bagus Ekodanto.

Pihaknya masih akan melihat perkembangan terakhir. “Kami tidak semata-mata langsung menyerbu tapi masih melihat perkembangannya,” terang jenderal bintang dua ini.

Sekadar diketahui, sejak Lapter Kapeso dikuasai kelompok TPN/OPM, Polisi sudah mengirimkan 2 pleton Brimob dan 1 regu Detasemen khusus (Densus) ke Mamberamo Raya untuk membantu proses negosiasi dengan kelompok TPN/OPM.

Beberapa hari sebelumnya Polda Papua sudah mengirimkan 1 SSK Brimob ke kampung Bagusa yang tak jauh dari lokasi Lapter Kapeso.

Sementara itu eks pentolan OPM yang Nick Messet mengatakan, aparat keamanan harus melibatkan berbagai komponen masyarakat seperti dewan adat, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh gereja setempat.

” Saya yakin jika masalah ini diatasi dengan cara-cara merakyat, semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik. Sebab, pada dasarnya mereka ini hanyalah korban dari orang-orang yang memiliki kepentingan disana. Warga sebenarnya tidak tahu menahu soal apa yang mereka tuntut, karena mereka ini orang-orang yang kurang berpendidikan yang mudah dipengaruhi pihak-pihak tertentu,” ujarnya, kemarin.

Messet yang juga orang asli Sarmi ini yakin bahwa orang-orang yang menduduki Lapter tersebut bukan kelompok TPN/OPM, tapi masyarakat biasa yang terhasut oleh orang-orang tertentu. Karena itu, adanya tudingan bahwa mereka ini TPN/OPM, tidaklah benar.

Sepengetahuan dirinya, tegas Messet, bahwa mereka yang menduduki lapter adalah orang-orang yang frustasi. Orang Papua kalau tidak memiliki pekerjaan, maka mereka bisa berbuat seperti itu karena tidak memiliki pekerjaan atau kesibukan lain.

” Yang jelas mereka ini hanya menginginkan kesejahteraan dan keadilan sosial, apalagi diera Otsus sekarang ini. Tapi saya juga tidak memungkiri jika ada juga orang-orang Papua yang pemalas sehingga hidupnya tidak maju-maju. Jadi kalau kondisinya seperti ini, jangan menyalahkan pemerintah, tapi salahkan diri sendiri dan pemerintah daerah,” ujar Nick Messet yang pernah tinggal lama di luar negeri.

” Saya sendiri jika tinggal di Papua mungkin juga jadi orang malas. Makanya saya tinggal di luar negeri, biar disana terbuka pikiran dan wawasan untuk bisa melihat dunia dan kehidupan ini bisa lebih baik lagi, terutama membangun kampungnya sendiri,” ungkapnya.

Untuk itu, dirinya mengharapkan kepada orang-orang yang menghasut masyarakat seperti Decki Imbiri dan teman-temannya agar keluar dari Mamberamo dan segera kembali ke kampungnya membangun daerahnya sendiri, supaya rakyatnya lebih sejahtera dan damai.

Baginya, Otsus adalah solusi terbaik untuk membangun Papua agar lebih maju, makmur dan sejahtera. Sebab, tidak ada cara lain untuk memajukan daerah ini kecuali Otsus.

” Di era yang sudah maju ini, sudah tidak zamannya lagi kita berjuang untuk Papua Merdeka. Sampai kapanpun Papua tidak akan bisa merdeka. Justru dengan adanya Otsus ini Papua sudah merdeka, tapi dalam bingkai NKRI. Merdeka macam apalagi yang mau dicari, karena semuanya sudah terjawab dalam Otsus. (bat/mud/wen/luc)

May 30, 2009 0

Gubernur, DPRP dan MRP Harus Bicara

JAYAPURA-Bergulirnya wacana untuk merevisi Undang-undang 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua, tampaknya tinggal menunggu respon pemerintah Provinsi Papua.

Anggota Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua (Pokja Papua), Frans Maniagasi juga berpendapat dengan melihat perjalanan Otsus selama ini, tidak ada alasan lagi menunda-nunda perwujudan wacana itu. Bahkan bagi dia, yang paling cocok dilakukan adalah mengamandemen UU nomor 21 tersebut, karena ada beberapa pasal yang tidak relevan dengan kondisi yang ada di Papua.

Antara lain, perkembangan lain munculnya Papua Barat yang perlu diakomodir, misalnya apakah MRP tetap satu sebagai perwakilan kultur orang Papua atau dipisahkan menjadi dua. “Karena UU Otsus Papua dan Aceh berbeda, Aceh lebih pada syariat Islam, kita di Papua lebih pada kultural, MRP menjadi symbol sekaligus penyatu kultural budaya Papua,” katanya saat ditemui di sela perayaan HUT Kodam di PTC, Kamis (28/5).

Dikatakan, Otsus sudah 8 tahun jalan, namun belum bisa maksimal, karena itu harus diamandemen agar jauh lebih bagus lagi supaya ada keleluasan. “Apakah model seperti Aceh itu, harus diatur dengan baik,”jelasnya.

Tapi lanjutnya, kalau dilihat dari Otsus sendiri MRP harus satu. Harus membuat satu peraturan induk yang menjadi referensi untuk membuat Perdasi dan Perdasus.

“Jadi di Papua perdasus yang utama apa sih orang asli Papua dan hak ulayat seperti apa. Itu yang penting, dari situ baru kita bisa jabarkan orang Papua itu seperti apa, karena dalam UU otsus ras Malanesia, sehingga itu yang perlu dilihat kembali,” tambahnya.

Demikian juga hak ulayat itu perlu diamandemen, sehingga ada penambahan-penambahan pasal dan ayat, tetapi dengan catatan tetap harus menjaga roh dari pada otsus itu sendiri.

Hanya saja lanjutnya persoalannya adalah apakah setelah amandemen ini akan dilaksanakan dengan baik. “Jadi ini harus perlu dibicarakan, baik antara Gubernur, DPR Papua dan MRP serta stakeholder terkait, setelah itu kita bahwa ke pemerintah pusat,”ujarnya.

Sementara itu secara terpisah Ketua MRP Drs Agus A. Alua, M.Th dan Gubernur Papua Barat Bram O Atururi juga memberikan komentar mengenai wacana tersebut.

Kendati baru mendengar wacana itu, tetapi Agus Alua mengaku setuju jika UU yang merupakan jalan tengah penyelesaian masalah Papua itu direvisi kembali. Agus menyerahkan semuanya pada keinginan rakyat Papua, sehingga kalau memang rakyat Papua ingin agar UU Otsus di rekonstruksi karena sudah tidak relevan dengan kondisi Papua sekarang ini maka pihaknya juga tentu setuju.

May 29, 2009 0

TNI Tak Mau Gegabah

Jenderal TNI Djoko Santoso

JAKARTA (PAPOS) -Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, pihaknya tidak akan gegabah menghadapi kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), termasuk yang masih menduduki bandara perintis Kapeso sejak 19 Mei. “Kami tidak mau gegabah, karena di sana kan juga ada warga sipil. Di sekitar bandara ada 300 orang. Jadi, jangan sampai kita gegabah hingga menimbulkan korban jiwa,” kata Panglima TNI usai menghadiri seminar “Memahami Indonesia Yang Asing: Realitas Sosial Budaya di Perbatasan RI-Malaysia, di Jakarta, Kamis (28/5) kemarin,

Jenderal Djoko Santoso mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk terus mengadakan pendekatan persuasif terhadap para anggota kelompok separatis OPM yang hingga kini masih menduduki bandara perintis Kaisiepo tersebut.

“Kami sudah sepakat untuk tetap mengedepankan cara-cara persuasif. Kita tidak mau gegabah, menjadi perhatian internasional dan dinyatakan sebagai pelanggar HAM. Kita tetap kedepankan komunikasi yang baik, meski itu menyangkut kedaulatan tetapi kita tetap persuasif dulu..gak mungkin lalu kita tembaki semua,” katanya.

Tentang batas waktu yang ditetapkan untuk para OPM yang menduduki bandara, Djoko mengatakan, itu sangat tergantung pada kepolisian. “Yang berada di depan, kini masih kepolisian. Jadi tentang batas waktu bagi OPM ya tergantung mereka. Tanyakan saja ke polisi,” ujar Djoko.

Sementara itu, Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Polisi F.X. Bagus Ekodanto mengaku pihaknya sudah mengirimkan pasukan ke Membramo. Pengiriman pasukan itu menyusul laporan dan permintaan dari masyarakat Membramo dan Bupati Membramo Raya atas pendudukan Bandara Perintis Kapeso oleh kelompok bersenjata.

Bagus mengatakan, untuk menuju lokasi dibutuhkan waktu tempuh selama dua hari. Dan itu pun hanya bisa ditempuh dengan pesawat perintis dari Jayapura. Menurut Bagus, kondisi di Membramo memang cukup genting. Sekelompok masyarakat sudah menguasai lapangan terbang dan melarang warga sekitar untuk ke luar wilayah.

Selain mengirim pasukan, Bagus mengatakan, Polda Papua sudah berkoordinasi dengan gereja dan tokoh masyarakat serta pemangku adat setempat. Polda memberi kesempatan kepada mereka untuk berunding dengan kelompok yang menduduki bandara.

“Jika negosiasi tidak berbuah hasil, Polda Papua akan mengambil tindakan untuk merebut kembali bandara dan menormalisasikan situasi Membramo Raya,” demikian Bagus. Selain menduduki bandara, kelompok bersenjata itu juga mengibarkan Bendera Bintang Kejora.(ant)

Ditulis oleh Ant/Papos
Jumat, 29 Mei 2009 00:00
Jenderal TNI Djoko Santoso

May 29, 2009 0

Cermati Potensi Ancaman di Papua

JAYAPURA (PAPOS) –Warga Kodam XVII/Cenderawasih diminta senantiasa mencermati, mewaspadai dan mengantisipasi berbagai potensi ancaman dan gejolak yang timbul di wilayah Papua. Permintaan itu disampaikan Kasad Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI A.Y Nasution pada upacara peringatan HUT ke-46 Kodam XVII/Cenderawasih di lapangan PTC, Kamis (28/5) kemarin.

Menurut Kasad, kecenderungan peningkatan komplesitas permasalahan di Papua mulai saat pelaksanaaan Pemilu Legislatif hingga berbagai aksi terror dan separatis bersenjata bukanlah tanpa sebab. Semua itu kata Kasad, ditujukan mengganggu stabilitas keamanan wilayah Papua dan Papua Barat.

Setiap permasalahan atau gangguan keamanan yang timbul pada hakekatnya, kata Kasad, tidak secara sporadis dan berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian sebab akibat dari suatu kondisi, bahkan tidak menutup kemungkinan merupakan rekayasa dari pihak, kelompok atau golongan tertentu.”Cermati berbagai itu,”kata Kasad.

Dalam menghadapi Pilpres mendatang, Kasad juga mengajak warga Kodam XVII/Cenderawasih membangun kerjasama dengan segenap komponen bangsa, sehingga selalu tercipta kebersamaan, ikatan yang kokoh kuat untuk menyelesaikan setiap gejolak dan permasalahan yang timbul.

Selain itu diingatkan oleh kasad, untuk senantiasa mengenali dan pahami semua sisi kehidupan masyarakat. Karena tambahnya, dengan mengenali dan memahami karater budaya adat istiadat Papua, diharapkan berbagai kemudahan akan diperoleh untuk mengajak masyarakat menfokuskan diri kepada upaya-upaya pembangunan.(cr-50)

Ditulis oleh Cr-50/Papos
Jumat, 29 Mei 2009 00:00

May 29, 2009

TNI Bertekat Mewujudkan Papua Tanah Damai

TNI dalam Upacara HUT Trikora17 Mei lalu, Kodam XVII/Cenderawasih genap berusia 46 tahun. Dan Kamis (28/5) hari ini, HUT Kodam XVII/Cenderawasih akan diperingati di Lapangan PTC Entrop. Lalu bagaimana pandangan Pangdam A.Y Nasution mengenai HUT kali ini?

Oleh : Anyong/Papua Pos

HARI ini, Kamis (28/5) Kodam XVII/Cenderawasih melaksanakan resepsi peringatan HUT Kodam ke-46 yang diselenggarakan di Lapangan PTC Entrop menggelar Upacara Parade dan Defile, yang akan dihadiri seluruh Prajurit maupun pejabat Kodam XVII/Cenderawasih.

Mengusung Tema

May 28, 2009 0