Kanwil Depkumham Siap Terima Laporan Kasus HAM

JAYAPURA-Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Papua, Nazarudin Bunas SH, MH mengungkapkan bagi para korban pelanggaran HAM namun merasa tidak mendapat keadilan dalam proses hukumnya, bisa melaporkan ke Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) melalui Kanwil Depkumham Papua.

Laporan tersebut kata Bunas, dapat disampaikan melalui pos pengaduan yang mulai dioperasikan awal tahun ini.”Pembicaraan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak Oktober 2008, namun baru aktif beroperasi Januari lalu dan hingga kini baru dua orang yang melapor namun terkait permasalahan tenaga kerja,” ungkap Nazarudin Bunas pada wartawan diruang kerjanya, Rabu (11/2).

Keseriusan ini dilakukan dengan membentuk panitia tetap yang terdiri dari instansi pemerintah daerah, Kodam XVII/Cenderawasih, polisi, kejaksaan, TNI Angkatan Laut dan Depkum dan HAM sendiri. “Jadi, jika ada korban pelanggaran HAM yang merasa proses hukumnya tidak jelas atau bahkan terkesan dipersulit bisa mendatangi sekertariat sambil membawa bukti kasusnya,”tandasnya.
Namun lanjut Nazarudin jika perkara tersebut telah mendapat penanganan baik dari aparat kepolisian hingga ke kejaksaan, maka tidak perlu lagi membuat laporan tambahan. “Yang menjadi problem adalah saat korban memiliki bukti pelanggaran HAM, namun kasusnya tidak selesai dan seakan mentah kembali maka silahkan melapor untuk kam tindaklanjuti sejauh mana perkara tersebut,” papar Kakanwil didampingi Kadiv pemasyarakatan, Demianus Rumbiak, SH .

“Namun sejauh itu bisa ditampung di KUHP yah berarti proses hukumnya bisa dibilang berjalan. Cuma terdapat perbedaan yang cukup mencolok menurut Nazarudin untuk pelaporan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan kota-kota lainnya,”lanjutnya.
Ia menjabarkan persoalan didaerah lain seperti Jakarta, banyak ditemukan aparat keamanan melakukan penganiayaan terhadap masyarakat maupun pelaku pidana namun kasus sebagai kasus pidana biasa. Namun yang terjadi di Papua jika dilakukan oleh aparat maka langsung diangkat sebagai isu pelanggaran HAM.

“Jika di Papua, orang asli Papua dianiaya oleh polisi maka kasus tersebut naik sampai ke PBB padahal sebenarnya siapa saja yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain masuk dalam kategori pelanggaran HAM tanpa melihat siapa pelakunya,” ujar Nazarudin memberikan gambaran konkritnya. Hingga menurutnya ada kasus yang bisa diselesaikan secara hukum positif tanpa harus dibawa ke dunia Internasional atau dilaporkan ke PBB. (ade)

February 12, 2009 0

Australia Dukung Otsus Papua

SYDNEY (PAPOS) -Pemerintah Australia percaya otonomi lebih luas (Otsus) yang telah diberikan pemerintah RI kepada Provinsi Papua dan Papua Barat sudah benar dan tepat. Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith dalam penjelasan persnya menanggapi pertanyaan media tentang apakah ia sudah menerima surat dari Organisasi Papua Barat Australia berkaitan dengan apa yang disebut penahanan 11 warga Papua Barat dalam kasus pengibaran bendera Bintang Kejora saat demo.

Dalam pernyataan persnya yang diperoleh Koran ini tadi malam dari Antara, Menlu Smith mengatakan, dia belum menerima surat tersebut, namun tidak benar pemerintah Australia dan Indonesia tidak menyinggung isu-isu Papua maupun Papua Barat.

Ia mengatakan, dia dan Menlu Hassan Wirajuda menyinggung masalah-masalah Papua dalam pertemuan pribadi maupun konferensi pers di Jakarta tahun lalu. Dalam masalah Papua, pemerintah Australia memandang penting kondisi di kedua provinsi paling timur Indonesia itu.

“Kami percaya pada pemerintah RI terkait dengan pandangannya tentang otonomi lebih luas bagi kedua provinsi ini sebagai sesuatu yang benar dan tepat,” katanya.

Masalah Papua merupakan salah isu paling sensitif dalam hubungan bilateral Australia-Indonesia. Setelah diganggu masalah Timor Timur tahun 1999, hubungan kedua negara kembali meradang pada 2006 setelah Canberra memberi visa proteksi sementara kepada 43 orang pencari suaka asal Papua Barat.

Pemerintah RI sempat menarik sementara Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu, TM Hamzah Thayeb. Namun kasus yang telah menimbulkan insiden diplomatik serius dan memperdalam ketidakpercayaan sebagian publik Indonesia pada Australia itu pula yang mendorong pemerintah kedua negara duduk bersama untuk merumuskan perjanjian keamanan yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Lombok tahun 2006.

Perjanjian yang ditandatangani di Lombok oleh menteri luar negeri kedua negara pada 13 November 2006 dan resmi berlaku sejak 7 Februari 2008 itu menegaskan komitmen Indonesia dan Australia untuk saling menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing negara.

Konsisten dengan kewajiban internasional dan hukum nasional masing-masing, kedua negara sepakat untuk tidak memberi dukungan apapun atau juga berpartisipasi dalam kegiatan perorangan maupun entitas yang dapat mengancam stabilitas, kedaulatan atau keutuhan wilayah pihak lain, termasuk mereka yang berupaya memakai wilayah salah satu negara untuk mendorong atau melakukan kegiatan-kegiatan separatisme.(nas/ant)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Jumat, 16 Januari 2009

January 17, 2009 0

Pemekaran Intan Jaya dan Deiyai Dipastikan Mei

Nabire – Dipastikan Pemekaran Kabupaten Intan Jaya dan Deiyai akan direalisasikan pada bulan Mei mendatang, sekaligus pelantikan Caretaker Bupatinya. Hal ini disampaikan Bupati Paniai Naftali Yogi,S.Sos pada syukuran lahirnya dua kabupaten tersebut.

Dikatakan pemekaran kedua kabupaten ini atas dukungan dari beberapa tokoh masyarakat yang ikut menandatangani usulan Pemekaran Kabupaten.

“Kita melaksanakan pemekaran sekarang dan yang akan menikmati hasilnya adalah generasi yang akan datang.Kita hanya berjuang untuk memekarkan dan meletakan dasar supaya dilanjutkan oleh anak-anak kita,” ungkap Bupati Yogi.

Terkait dengan kepastian pemekaran tersebut tim pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Paniai yang terdiri dari unsur birokrat,legislatif dan masyarakat mulai melaksanakan Sosialisasi ketengah masyarakat.
Soal pemekaran Kabupaten Intan Jaya dan Deiyai dilakasanakan setelah disahkan oleh DPR-RI melalui Undang-Undang Nomor:54 dan 55 pada 26 November tahun 2008 lalu,diawali dari Kabupaten Nabire.

Sosialisasi perdana kepada masyarakat Intan Jaya dan Deiyai yang bermukim di kota Nabire dilaksanakan pada Selasa (13/1) lalu di Kampung Gerbang Sadu Distrik Nabire Barat.

Masyarakat dari Intan Jaya dan Deiyai di Nabire menyambut lahirya dua kembar Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Paniai dengan sebuah acara syukuran yang dipusatkan di Halaman Kantor Kepala Kampung Gerbang Sadu. Syukuran dikoordinir oleh,Agus Zonggenau,dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paniai,Widigipa dan Harun Hagimbau dimeraihkan dengan acara baker batu dengan 7 ekor babi.

Sementara itu,Kepala Suku Moni Zoter Zonggenau mengungkapkan sudah merinduhkan sejak lama kapan wilayah yang didiami oleh suku Moni da Wolani ini juga bias mendapat sebuah Kabupaten sendiri.Kerinduan itu mulai terwujud ketika Naftali Yogi memimpin Paniai dengan memekarkan Intan Jaya dengan wilayah Timur dan Deiyai dibagian Barat Paniai.(jon)

January 16, 2009 0

8 Polisi Ditempatkan di Pospol Tingginambut

PUNCAK JAYA-Kasus penyerangan Pos Polisi Tingginambut, tampaknya membuat Polda Papua khususnya Polres Puncak Jaya tak mau kecolongan lagi. Untuk itu Polres Puncak Jaya menempatkan 8 orang anggotanya ditambah 5 orang anggota Brimobda Papua BKO Polres Puncak Jaya untuk mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan terjadi.

Kapolres Puncak Jaya, AKBP. Chris Rihulay, SSt.Mk saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Rabu (14/1) membenarkan penempatan 8 orang anggotanya ditambah 5 orang anggota brimob.

“Sesuai dengan kebijakan Kapolda Papua maka kita menempatkan anggota baru disana guna mengisi pos polisi disana dan anggota yang lama kita tarik ke Polres,”ungkapnya.

Kapolres mengakui, memang penempatan anggota ini merupakan bentuk pergantian (rolling) anggota lama kepada anggota baru dan nantinya minimal 3 bulan kemudian maksimal 6 bulan lamanya. 8 orang anggota yang ditempatkan itu, jelas Kapolres, termasuk dengan kepala pos polisinya ditambah 5 orang anggota brimob sehingga berjumlah 13 orang anggota saat ini yang menjaga pos tersebut.

Disinggung mengapa berjumlah 8 orang yang ditempatkan, Kapolres mengungkapkan, hal itu perlu dilihat jumlah personil yang ada di Polres sehingga kalau dipandang perlu penambahan lagi maka tidak menutup kemungkinan akan ditambah. Dengan demikian, ditempatkannya anggota baru di pos tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Disinggung soal hasil penyelidikan yang dilakukan pihaknya, Ia menambahkan, saat ini memang belum ada tanda-tanda namun demikian, pihaknya masih tetap melakukan upaya pendekatan melalui tokoh agama, adat, pemuda dan aparat kampung. “Memang sampai saat ini, kami belum menemukan hal-hal yang ganjil namun kamin tetap melakukan penyelidikan dan melakukan pendekatan secara persuasive kepada masyarakat,”tandasnya. (nal)

January 15, 2009 0

PBB Dukung Pembangunan di Jayawijaya

Wamena (PAPOS) – Kepala United Nations Development Programme (UNDP) dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Indonesia, El Mostafa, mengatakan dukungannya pada pembangunan di kabupaten Jayawijaya melalui kegiatan bersama enam lembaga yang ada di PBB yakni Unicef, UNDP, ILO, UNFPA, UNV dan WHO dengan berbagai pelayanan di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya. Menurutnya, keberadaan enam lembaga PBB tersebut secara bersama-sama mendukung pemerintah daerah maupun masyarakat di kedua kabupaten untuk mencapai tujuan pembangunan millennium. Melalui perpaduan program dari masing-masing lembaga akan mendukung pembangunan dikedua wilayah tersebut sekaligus mempererat kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah, masyarakat madani dan masyarakat adat.

“ Kerjasama antara lembaga-lembaga PBB disini adalah suatu contoh baik tentang bagaimana kita memadukan kekuatan dan bekerja sama untuk pembangunan,” ujar El Mostafa kepada Papua Pos di Wamena Kamis (18/12) kemarin.

Oleh karena itu PBB berkomitmen untuk bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah maupun masyarakat melalui berbagai program gabungan yang dapat menggurangi tupang tindih maupun kekosongan-kekosongan serta usaha yang maksimal.

Dijelaskannya, delapan tahun, 189 negara yang tergabung dalam PBB termasuk Indonesia, PBB berjanji untuk mengurangi kemiskinan sebesar 50 persen pada Tahun 2015 mendatang dengan mewujudkan peningkatan kesehatan, pendidikan dan kesejateraan umum di seluruh dunia.

Sementara itu, Sekretrais daerah Jayawijaya, Drs.Thomas Ameng menyampaikan dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap pendekatan terkordinasi dari lembaga-lembaga PBB dan program kerjasama yang ada.

Menurutnya, kendala-kendala pada pencapaian tujuan pembangunan millennium di pegunungan tengah memang sangat berat. Namun pemerintah daerah yakin bahwa pencapaian bisa dilakukan dengan adanya dukungan kuat dari mitra-mitra pembangunan.

Menburut, Thomas Ameng, Kabupaten Jayawijaya setelah pemekaran memiliki 39 Distrik, 375 Kampung dan 2 kelurahan dengan jumlah penduduk kurang lebih 144.854 jiwa. Namum sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur di segala bidang.

Dia berharap melalui dukungan dari Badan Dunia (UNDP) diharapkan asa percepatan pembangunan di daerah ini untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat di daerah ini.(rico/cr-43)

Ditulis Oleh: Pappos/Rico/Cr-43
Jumat, 19 Desember 2008

December 19, 2008 0

Mansoben: Perbatasan RI-PNG Butuh Kearifan Lokal

JAYAPURA (PAPOS) -Paradigma pembangunan wilayah perbatasan RI dengan Papua Nugini (PNG) saat ini adalah pembangunan yang memiliki kearifan dan berkelanjutan. Artinya, para pembuat kebijakan dan perancang pembangunan di kawasan perbatasan antar negara ini harus memahami dan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang tersedia di tempat tersebut,meliputi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).

Hal ini disampaikan Dr.J.R.Mansoben MA, pengajar Universitas Cenderawasih (Uncen) ketika membawakan makalah pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penanganan Wilayah Perbatasan RI-PNG Tahun 2008 yang diselenggarakan Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah Provinsi Papua di Jayapura, Kamis (11/12).

Mansoben menekankan pentingnya pembasahan pembangunan di wilayah perbatasan RI-PNG pada aspek potensi SDM, yaitu unsur kearifan lokal dan kaitannya dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).

“Pemahaman ini menjadi landasan bagi perencanaan model pengembangan masyarakat yang tepat, terutama pada daerah perbatasan RI-PNG,” katanya.

Penduduk yang bermukim di daerah perbatasan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal,pertama kelompok etnik, yang terdiri dari tujuh kelompok etnik.

Berikutnya adalah wilayah pemerintahan yang tersebar dalam lima wilayah Kabupaten dan Kota yang mencakup 20 distrik. Selain itu adalah penyebaran lingkungan ekologi yang dibagi menjadi daerah dataran pantai dan daerah perbukitan.

Disusul aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kondisi ekologi, yaitu menangkap ikan,berkebun, berburu dan meramu hasil hutan. Dalam penataan kehidupan bermasyarakat, Mansoben menjelaskan bahwa terdapat dua sistem kepemimpinan yang dianut, yaitu sistem kepemimpinan yang bersifat chieftainship (kepala suku) dan kepemimpinan bigmen (pria berwibawa).

Ciri-ciri kepemimpinan chieftainship adalah pemimpin diangkat berdasarkan ascribed status atau pewarisan dari pemimpin sebelumnya. Pemimpin yang diangkat mendapat legitimasi dari ceritera mitos nenek moyang sehingga masyarakat percaya bahwa pemimpin mereka adalah titisan atau representasi dewa.

Sedangkan kepemimpinan bigmen (pria berwibawa) adalah sistem kepemimpinan yang berdasarkan pada achievement (pencapaian) sehingga pemimpin adalah seseorang yang memiliki kualitas dan kemampuan yang termanifestasi dalam keberhasilan ekonomi, keberanian memimpin perang,mengorganisir kelompok, kearifan dan kedermawanan untuk menolong orang lain.

Walaupun banyak perbedaan antara daerah satu dengan yang lain di wilayah perbatasan, namun ada satu kesamaan dalam aktivitas ekonomi mereka, yaitu bersifat ekonomi subsistem.

Implikasinya adalah tujuan utama dari setiap aktivitas ekonomi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (keluarga) dan kepentingan sosial lain, seperti upacara adat.

Dalam masyarakat seperti ini, unit produksi utama adalah anggota keluarga, tujuan produksi terbatas dan tidak ada spesialisasi pekerjaan dalam suatu komunitas.

Selain itu, ketergantungan kepada SDA terutama hasil hutan dan hasil hutan bukan kayu sangat tinggi.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, Mansoben menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan masyarakat di sepanjang daerah perbatasan RI-PNG berbasis SDA hendaknya merupakan intervensi yang memihak kepada penduduk setempat sekaligus ramah lingkungan.

Model pengembangan sebaiknya tidak berskala besar yang menggunakan teknologi canggih dan manajemen yang kompleks sebab masyarakat belum siap untuk terlibat di dalamnya.

Model pengembangan yang disarankan adalah yang berskala kecil dengan penggunaan teknologi tepat guna yang cepat dan mudah dikuasi oleh masyarakat setempat.

Model pengembangan ini dibedakan berdasarkan ekologi pantai dan dataran rendah serta untuk daerah pegunungan tinggi.

Oleh karena program-program pengembangan yang akan dilaksanakan berasal dari luar dan belum dikenal masyarakat, maka perlu dilakukan pendampingan secara utuh tanpa terputus.

“Agar proses pendampingan berjalan baik maka para pendamping harus dibekali dengan pemahaman tentang masyarakat dimana mereka akan melakukan tugasnya,” katanya.(ant)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Jumat, 12 Desember 2008

December 13, 2008 0

Tahun Depan 708 Pelintas Batas Kembali ke Papua

JAYAPURA-Sebanyak 708 orang pelintas batas yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyeberang ke negara tetangga Papua New Guinea (PNG) rencananya akan dipulangkan pada tahun 2009.

Kembalinya para pelintas batas tersebut ke pangkuan NKRI menurut Kepala Badan Perbatasan Provinsi Papua, Berty Fernandes, merupakan upya yang dilakukan

Pemprov Papua dan pemerintah pusat. “Bukan hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat lebih berperan untuk mengembalikan pelintas batas dari negara lain,” kata Kepala Badan Perbatasan Provinsi Papua, Berty Fernandes kepada Cenderawasih Pos, Jumat (12/12).

Dikatakan, dari berbagai informasi yang dihimpun pemerintah, jumlah pelintas batas yang berada di negara tetangga sekitar 25 ribu hingga -28 ribu orang.

Namun sejak 1984 hingga 2005 pemerintah RI telah mengembalikannya ke Papua sekitar 15 ribu orang. “Sisanya yang belum kembali akan diupayakan agar segera bergabung dengan saudara-saudaranya yang ada disini,”jelasnya.

Diungkapkan, meski umumnya masyarakat di Indonesia merayakan ntal bersama keluarga seperti yang terjadi di daerah-daerah lainnya yang mulai terlihat orang-orang pulang kampung, namun untuk pelintas batas masih belum ditemui adanya eksodus besar-besaran masuk ke Papua.

Kendati begitu, Berty Fernandes tidak menepis bahwa ada beberapa orang pelintas batas yang jumlahnya sekitar 10 sampai 20 orang yang pulang ke Papua mulai awal Desember ini. “Perayaan Natal ini belum ada lonjakan, kalau pun ada jumlahnya tidak lebih dari 20 orang,”terangnya.

Untuk masalah pelintas batas, agar tidak menjadi masalah, baik itu masalah kepulangan maupun penanganannya, menurutnya kedepan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat akan mensinkronkan hal-hal yang berkaitan dengan para pelintas batas khususnya di wilayah RI-PNG.

Diharapkan, kepulangan para pelintas batas ke wilayah RI bukan menjadi beban pembangunan pada daerah yang didatanginya, melainkan kepulangan mereka dapat memagari integritas nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi bahkan meningkatkan citra bangsa.(api)

December 13, 2008 0

Garis Perbatasan Papua–PNG Tidak Semua Dijaga Pasukan

MAGELANG (PAPOS) -Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo mengatakan, tidak semua garis perbatasan antara Papua dengan PNG ditempatkan pasukan pengamanan baik TNI maupun Polri karena jumlah personel yang relatif terbatas. Penegasan itu disampaikan, Jumat (12/12) kemarin, usai memimpin Penutupan Pendidikan Taruna Tingkat III Akademi Militer di Lembah Gunung Tidar Kota Magelang, Jawa Tengah.

Pasukan pengamanan perbatasan, katanya, berada di berbagai tempat yang dinilai rawan terhagap gangguan keamanan. Kendati ia tidak menyebut secara jelas daerah-daerah yang relatif rawan di perbatasan antara kedua negara itu.

“Namanya Papua itu dari ujung utara ke selatan lebih kurang seribu kilometer, pasukan kita hanya terbatas, sehingga ditempatkan di tempat rawan, di samping itu juga transportasi atau jalan yang terbatas, antarkecamatan juga pakai pesawat. Ini perlu dimaklumi sehingga tentara kita bersama Polri hanya menjaga tempat-tempat yang strategis, yang cukup rawan,” katanya.

Pada kesempatan itu Agustadi juga mengatakan, pintu perbatasan antara Papua (Indonesia) dengan Papua New Guine (PNG) dibuka setiap hari. “Perbatasan dengan PNG memang setiap hari dibuka,” jelasnya.

Setiap hari, katanya, orang dari PNG bisa belanja ke Jayapura asalkan memiliki Kartu Pelintas Batas. Apalagi, katanya, setiap hari Sabtu dan Minggu, di Wutung yang juga salah satu kawasan perbatasan antara Papua dengan PNG, dibuka pasar bagi masyarakat setempat.

“Kalau hari Sabtu dan Minggu, di perbatasan, di Wutung, itu ada pasar yang kita gelar, kita peruntukkan anggota yang ada di situ dan untuk PNG yang ingin belanja,” katanya.

Kemungkinan, katanya, harga berbagai barang kebutuhan di Pasar Wutung relatif lebih murah ketimbang di PNG. “Bebas mereka masuk yang penting ada Kartu Pelintas Batas,” katanya.(ant/nas)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Sabtu, 13 Desember 2008

December 13, 2008 0

Garis Perbatasan Papua

“Kalau hari Sabtu dan Minggu, di perbatasan, di Wutung, itu ada pasar yang kita gelar, kita peruntukkan anggota yang ada di situ dan untuk PNG yang ingin belanja,” katanya.

Kemungkinan, katanya, harga berbagai barang kebutuhan di Pasar Wutung relatif lebih murah ketimbang di PNG. “Bebas mereka masuk yang penting ada Kartu Pelintas Batas,” katanya.(ant/nas)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Sabtu, 13 Desember 2008

December 13, 2008 0

Papua Bukan Daerah Operasi Militer

JAYAPURA (PAPOS) –Ketika coffee morning bersama jajaran pers di Jayapura, Rabu (10/12) kemarin, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI A.Y Nasution, menegaskan Papua bukan daerah operasi melainkan daerah tertib sipil. Kendati tertib sipil, anggota TNI diminta senantiasa waspada terhadap setiap gerakan kelompok separatis bersenjata di Papua, walau menurut Pangdam, tidak ada alasan untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis tersebut.

“Perjuangan kelompok separatis saat ini dilakukan secara gerilya, sehingga bila kita lengah, maka mereka (kelompok separatis, red) pasti akan menyerang,”tegasnya.

Pangdam didampingi Kasdam Brigjen TNI Hambali beserta sejumlah pejabat dilingkungan Kodam XVII Cenderawasih mengakui, meski demikian kekuatan mereka saat ini tidak seberapa, apalagi kelompok tersebut terpecah menjadi beberapa kelompok, dan tidak terorganisasikan secara baik.

Namun kondisi itu, diingatkan tidak boleh membuat anggota lengah, karena bila sampai lengah maka, tidak tertutup kemungkinan kelompok tersebut, akan melakukan penyerangan ke pos TNI.

“Saat ini kami lebih mengedepankan pendekatan teritorial atau kemanusiaan dan tidak ada operasi militer di Papua,” tegas jenderal berbintang dua ini.

Mayjen TNI A.Y Nasution juga membenarkan walaupun saat ini di Papua terjadi pemekaran namun tidak berarti ditubuh TNI juga mengalami hal tersebut. Saat ini wilayah Kodam XVII Cenderawasih meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat dengan empat korem dan 13 kodim.

Sementara itu, untuk mengamankan wilayah perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) tercatat empat batalyon penugasan, tiga diantaranya berasal dari batalyon luar Papua.(ant)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Kamis, 11 Desember 2008

December 11, 2008 0