Deplu Puji Sikap Provinsi Papua

JAYAPURA (PAPOS) -Departemen Luar Negeri memuji sikap pemerintah otonomi khusus Papua, yang selalu berkonsultasi bila menjalin hubungan dengan pihak luar negeri.

“Sikap pemerintah Papua dalam menjalin hubungan dengan luar negeri perlu dihargai, karena selalu berkonsultasi dengan Deplu,” kata Kepala Sub-Direktorat Mekanisme Hak Sipil dan Politik, Diana Emilla Sari Sutikno, dalam seminar di Jayapura pada akhir pekan lalu. Seminar itu, yang dihadiri pengamat dan pejabat Papua, diprakarsai Departemen Luar Negeri untuk memaparkan hasil kaji lapangan 15 peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Luar Negeri.

Kaji lapangan di Papua dan Vanimo, Papua Nugini, dari 30 November hingga 7 Desember 2008 tersebut dipimpin direktur sekolah tersebut, Jonny Sinaga.

Diana dalam paparannya mengungkapkan bahwa ada kalangan pemerintah propinsi berusaha menjalin hubungan langsung dengan negara asing tanpa berkonsultasi dengan pemerintah pusat.

Ia menilai langkah semacam itu menunjukkan sikap eforia dari kalangan pejabat propinsi dalam menerapkan Undang-Undang Otonomi Daerah. “Padahal, langkah tersebut benar-benar menyalahi undang-undang itu, yang salah satu pasalnya tidak membolehkan pemerintah propinsi menjalin hubungan langsung dengan negara asing,” kata dia seperti dilansir dari Antara, tadi malam.

Diana mencontohkan, ada kerajaan di Indonesia yang mengadakan perwakilan di Trengganu, Malaysia, dengan nama Konsulat Jenderal. Padahal, katanya, konsulat jenderal dalam terminologi diplomatik adalah suatu perwakilan negara, yang mengemban misi diplomasi di negara sahabat.

Langkah seperti itu pernah dilakukan kalangan pengusaha Papua dengan mengadakan Kantor Perwakilan Papua di Beijing, Cina. Tapi belakangan, setelah berkonsultasi dengan departemen luar negeri, pengusaha Papua menyadarinya dan mengganti nama dan kini kedudukannya berada di bawah koordinasi kedutaanbesar Indonesia Beijing.

Pengadaan perwakilan Papua itu sebetulnya baik, yaitu untuk menarik pemodal Cina guna menanamkan modal di Papua, tapi nama perwakilan itu kurang tepat ditilik dari terminologi diplomatik, kata Diana.

Sementara itu, Gubernur Papua Barnabas Suebu SH menyatakan juga selalu berkonsultasi dengan departemen luar negeri bila melakukan hubungan dengan lembaga antarbangsa untuk kepentingan Papua.

Dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan dari Jakarta di kantornya pada pekan lalu, Gubernur Suebu, yang juga mantan dutabesar Indonesia untuk Meksiko, menceritakan kerap berkunjung keluar negeri untuk bertemu dengan berbagai pejabat pemerintah terkait, di samping warga Papua, yang anti-pemerintah Indonesia, di luar negeri, dengan tujuan menjelaskan kepada mereka mengenai perkembangan terkini Papua.

Di sisi lain, untuk memperkuat diplomasi Indonesia di fora internasional, terutama masalah menyangkut Papua, departemen luar negeri menempatkan diplomatnya, Berty Fernandez, di Papua.
Tugas utama Berty adalah membuat laporan kepada Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengenai perkembangan terkini papua, sebagai bahan diplomasi Indonesia di fora internasional. Berty dipercaya pemerintah Papua selaku Kepala Kerjasama Perbatasan Papua-Papua Nugini.(nas)

December 9, 2008 0

Agus : DPRP Dukung Penyelesaian Hukum

JAYAPURA (PAPOS) – Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Drs, Agus Rianto mengatakan, hasil sharing dengan DPRP dengan Polda Papua, Kamis (4/12) kemarin, mendukung penyelesaian segala permasalahan menyangkut hukum yang dilakukan Polda Papua. “Mereka sangat mendukung penanganan hukum yang dilakukan oleh Polda Papua, sebab secara sadar masalah politik tidak bisa disatukan dengan permasalahan hukum,” jelasnya kepada Papua Pos, Kamis (4/12) kemarin, melalui ponselnya.

Lanjutnya, salah satu topic yang dibicarakan yakni permasalah Buctar Tabuni yang sedang ditanggani Polda Papua khususnya Dit Reskrim. Dengan mengetahui adanya penangganan kasus ini, beberapa massa simpatisan mendatangi Polda Papua dengan cara-cara yang kurang sopan dan baik. “Kami senang diawasi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus, tapi kalau didatangi dengan cara ‘menyerang’ Polda Papua secara beramai-ramai, sepertinya kurang baik dan tampaknya telah mengintervensi Polda Papua,” jelasnya.

Kalau memang, mau mengawasi jalanannya penangganan kasus, Polisi jelas membuka diri, akan tetapi tidak serta merta melakukan tindakan yang dianggap mengintervensi. Akan lebih baik, kalau masyarakat itu mempercayakan penanganan kasus kepada Polisi dan melakukan pengawasan jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus terhadap Buctar Tabuni dan penggangan kasus lainnya.

Sebab, Polisi dalam menangani kasus diikat oleh peraturan yang sudah ada sehingga mekanismenya sudah baku. Dan tindakan Polisi bila salah langkah maka masyarakat bisa melakukan sanggahan atas penanggan kasus tersebut.(feri)

Ditulis Oleh: Feri/Papos
Jumat, 05 Desember 2008

December 5, 2008 0

KANRPB Tuntut Kemerdekaan Papua Barat

DHONI SETIAWAN

Ratusan mahasiswa Papua se-Jawa Bali yang tergabung dalam Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat (KANRPB) dengan menggunakan berbagai atribut adat melakukan aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin (1/12). Dalam aksinya mereka menuntut Pemerintah Pusat untuk membuka ruang dialog dan melaksanakan Referendum bagi kebebasan rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri.
DHONI SETIAWAN

JAKARTA, SENIN – Sebanyak 300 orang yang tergabung dalam Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat atau KANRPB melakukan aksi di Bundaran HI, Jakarta, Senin (1/12). Mereka menuntut kemerdekaan Papua Barat. Sebelumnya mereka juga melakukan aksi serupa di Istana Negara.

“Hari ini kita menyatakan sikap bahwa Papua merdeka merupakan keniscayaan sejarah yang tidak bisa diganggu oleh kekuatan yang dapat menindas,” kata Juru Bicara KANRPB, Wenslaus Edowai.

Edowai menjelaskan, otonomi yang selama ini diberikan pemerintah pusat ternyata hanya dinikmati kaum borjuis dengan tidak melibatkan masyarakat akar rumput Papua. Kasus HIV juag semakin meningkat tanpa perhatian pemerintah untuk menangani secara khusus.

Bahkan pemda di Papua, lanjut Edowai, dianggap perpanjangan pemerintah pusat untuk memperlebar kekuasannya. Maka dari itu dalam aksi ini massa menyampaikan deklarasi yang terdiri dari empat butir, yakni pertama, tidak mengakui keberadaan pemerintahan Indonesia di Papua Barat karena kependudukan Indonesia adalah ilegal. Kedua, menolak rekayasa Pemerintah Indonesia lewat Pepera tahun 1969. Ketiga, menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri. Keempat, meminta bantuan serta dukungan dari dunia internasional.

“Kami akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat sampai Jakarta memberikan ruang dialog untuk melakukan referendum,” kata Edowai.

Setelah satu jam berunjuk rasa sejak pukul 16.30, akhirnya massa bubar dengan tertib. Aparat kepolisian pun terlihat berjaga-jaga di Bundaran HI hingga akhirnya massa membubarkan diri. (C12-08)

Dapatkan artikel ini di URL:KCM

December 3, 2008 0

Gubernur Suebu: Tuntutan Merdeka Telah Berkurang

DHONI SETIAWAN

JAYAPURA, RABU – Gubernur Papua Barnabas Suebu mengatakan saat ini jumlah rakyat Papua yang menuntut kemerdekaan sudah jauh berkurang. “Hasil pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) di Papua sudah mulai dirasakan masyarakat sehingga tuntutan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah jauh berkurang,” kata Gubernur Suebu di Jayapura, Selasa (2/12) malam.

Menurut dia, indikasi berkurangnya tuntutan kemerdekaan itu terlihat dari kehadiran warga untuk memperingati apa yang disebut hari “Papua Merdeka” pada 1 Desember dengan wujud mengibarkan bendera bintang Kejora. “Di masa sebelum Pemberlakuan Otonomi Khusus, ribuan orang menghadiri hari kemerdekaan pada setiap 1 Desember dan diwarnai aksi kekerasan. Namun kini acara semacam itu hanya dihadiri segelintir orang,” katanya.

Bertalian dengan itu, gubernur menyesalkan penilaian beberapa kalangan yang hanya terfokus pada pengibaran bendera Papua Merdeka saja tanpa melihat akar persoalannya.

Suebu, yang pernah menjadi gibernur Papua di masa Orde Baru itu, mengibaratkan pengibaran Bendera Papua hanyalah asap saja, sementara apinya adalah kemiskinan, ketidakadilan dan keterbelakangan. “Jika apinya telah kita bendung, maka asapnya tidak akan muncul lagi,” kata Suebu mengibaratkan.

Dalam pertemuan dialogis dengan sejumlah wartawan dari berbagai media massa cetak Jakarta di kediaman resmi gubernur di Jayapura, Suebu menjelaskan beragam persoalan yang dihadapi provinsi terkebelakang di Indonesia tersebut. Pertemuan para wartawan Ibukota dan Gubernur Suebu itu diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri, yang pada kesempatan itu dihadiri pula para peserta Diklat calon diplomat RI.

Gubernur memaparkan mengenai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan membendung pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Menjawab pertanyaan Antara dalam pertemuan itu menyangkut kecaman Amnesti Internasional atas pelanggaran HAM di Papua, Suebu menepis bahwa banyak data yang digunakan lembaga tersebut tidak akurat. “Saya pernah menemui pimpinan Amnesti Internasional yang bermarkas di Inggris itu. Ternyata data mengenai para korban HAM yang dihimpunnya tidak akurat,” katanya.

Sebelumnya, pada 25 September, Amnesti Internasional mendesak Pemerintah Indonesia untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM di Papua terutama mengenai penyiksaan terhadap para narapidana.

Suebu mengungkapkan bahwa pihak Amnesti pernah menunjukkan pada dia tentang nama-nama korban HAM di Papua. “Tapi saya sendiri tidak mengenal (nama-nama) yang disodorkan Amnesti. Bagaimana saya menjelaskan. Toh saya sendiri tidak mengenal nama-nama korban pelanggaran HAM itu,” katanya.

IMA

Dapatkan artikel ini di URL:KCM

December 3, 2008 0

Waspadai, Jualan Kasus HAM Papua – Hari ini Ada Konsentrasi Massa

Catatan:
Sesungguhnya siapapun tidak menjadikan isu HAM sebagai jualan. Isu HAM adalah isu kemanusiaan, isu yang tidak pernah dan tidak akan pernah lenyap dari Bumi Cenderawasih sepanjang NKRI menjajah Tanah dan Bangsa Papua.
—————
JAKARTA – Integrasi bangsa Indonesia harus terus dipelihara dan dijaga. Saat ini salah satu ancaman disintegrasi terbesar adalah di wilayah Papua. Apalagi, kini mulai banyak operator-operator yang menjual kasus-kasus HAM di Papua untuk mendapatkan perhatian dunia internasional.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Wiwik Setiawati Firman mengemukakan bahwa masalah-masalah HAM di Papua sudah jauh membaik sejak 2004 lalu. “Memang hingga kini masih ada beberapa kasus yang disoroti dunia internasional, tapi kita juga terus mengupayakan langkah-langkah penyelesaian,” ujarnya di kantor Deplu, Jakarta kemarin (1/12).

Beberapa persoalan yang muncul antara lain masalah pemenjaraan Filep Karma dan Yusak Pakage yang divonis 15 tahun penjara. Yusak juga dianiaya karena mata kirinya dipukul oleh aparat. “Ini yang sedang kami dorong agar diproses. Hukuman terhadap keduanya juga banyak dipertanyakan karena hanya mengibarkan bendera Bintang Kejora,” lanjutnya.

Kasus ini sempat semakin mencuat ketika dibentuk kaukus International Perlemen for West Papua di Inggris. Meski hanya dihadiri oleh dua orang anggota parlemen Inggris yang tidak signifikan, kelompok yang menjual kasus HAM Papua ini mengatakan bahwa dunia internasional berada di belakang kemerdekaan Papua.

“Ini yang harus dipahami dan diluruskan. Kami juga berkepentingan untuk menyelesaikan kasus-kasus di Papua, sehingga nanti dunia internasional bisa melihat bahwa tanah Papua telah damai,” lanjutnya.
Tanggal 1 Desember sendiri diperingati sebagai hari kemerdekaan Papua yang ditandai dengan pengibaran bendera bintang kejora. Kemarin sendiri dari laporan di Papua, telah terjadi konsentrasi massa. Namun situasi tetap dapat dikendalikan.

Selain kasus Yusak Pakage juga ada masalah HAM Alex Wanda, yang mengaku bahwa dia bersama pacarnya Helen Wangi dilecehkan oleh oknum aparat marinir di Papua.

“Asintel sudah mengatakan bahwa kejadiannya tidak seperti itu. Tapi kita akan dorong biar dibuat BAP dan keputusan pengadilan yang memutuskan hal tersebut karena kasus ini telah masuk sorotan,” imbuhnya.

Angin segar terhadap pemerintah Indonesia muncul dari kepulangan Yunus Wainggai dan putrinya, Anike Wainggai ke Indonesia akhir pekan lalu. Setelah hampir tiga tahun berada di Australia, Yunus merupakan nahkoda perahu yang membawa 43 WNI asal Papua ke Australia pada akhir tahun 2005.
Dari dua kasus kepulangan sebagian dari kelompok tersebut, menunjukkan bahwa telah terdapat tipu daya dan janji-janji yang tidak dipenuhi oleh Herman Wainggai dan kelompoknya.

Wiwik mengakui bahwa problem terbesar di Papua adalah masalah ekonomi sosial yang memprihatinkan. Dengan sumber daya alam yang begitu melimpah, Papua masih termasuk daerah terbelakang yang tertinggal.

“Kondisi ini menjadi perhatian kami. Dari catatan kami yang harus dibenahi adalah transparansi pemerintah daerah di Papua,” tegasnya. (iw)

December 2, 2008 0

TNI-Polri Siap Amankan 1 Desember

JAYAPURA (PAPOS)- TNI-Polri akan bertindak tegas, kepada pihak-pihak tertentu atau sekelompok masyarakat, yang mencoba mengusik keamanan wilayah Papua, dengan memanfaatkan moment 1 Desember.

“TNI/Polri siap amankan 1 Desember diseluruh Papua, meski ada isu-isu akan dilakukan berbagai kegiatan oleh sekelompok orang tertentu,” tegas Kapolda Papua Irjen Pol Drs FX Bagus Ekodanto ketika ditemui wartawan usai acara lomba gerak jalan santai di lapangan Brimob Kotaraja, Sabtu (29/11) lalu.

Kata Kapolda, pihaknya telah menerima surat edaran dari sekelompok kepentingan orang yang ingin memisahkan Papua dari NKRI pada tanggal (27/11) namun surat tersebut, namun oleh Kapolda ditanggapi dengan meminta kepada sekelompok itu agar melengkapi persyaratan sebelum melakukan kegiatan.

Persyaratan yang diminta antara lain adalah mencantumkan nama penanggung jawab atau koordinator, menjelaskan tari-tarian yang disajikan pada kegiatan tersebut, apakah mengandung makna Makar, penggunaan atribut budaya Papua, apakah memaknai bendera Bintang Kejora, dan juga tulisan yang dicantumkan pada spanduk.

“Surat sudah kita terima tapi, kita juga sudah kembalikan surat tersebut, disitu kita minta agar mereka melengkapi persyaratan,” lanjut Kapolda.

Kapolda menegaskan, apabila didalam kegiatan yang rencananya akan dilangsungkan hari ini (1/12, red) melanggar hukum maka, pihak aparat akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Papua sudah aman, jangan buat menjadi tidak aman, tidak ada kompromi kalau melanggar hukum,” tegas Kapolda.

Kapolda menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi terhadap isu-isu yang tidak benar, masyarakat juga harus pandai memilah mana yang dilakukan demi kepentingan kelompok tertentu, dan mana yang dilakukan demi kepentingan masyarakat banyak.(lina)

Ditulis Oleh: Lina/Papos
http://papuapos.com
Irjen Pol Drs FX Bagus Ekodanto

December 1, 2008 0

Mahasiswa Jangan Mudah Terprovokasi

JAYAPURA (PAPOS) – Kapolresta Jayapura AKBP Roberth Djoenso,SH mengajak semua mahasiswa-mahasiswi distrik Ilu kabupaten Puncak Jaya yang mengecap pendidikan di Kota Jayapura agar turut menciptakan kondisi aman ditengah masyarakat serta tidak mau terprovokasi dengan ajakan oknum yang tidak jelas. “Saya meminta agar mahasiswa/mahasiswi turut menciptakan suasana aman di kota Jayapura ini agar aktifitas masyarakat tetap terjaga dan terbina,” ujar Roberth saat perkenalan mahasiswa/mahasiswi baru di pantai Base-G, Jayapura, Sabtu (29/11) kemarin.

Mahasiswa/mahasiswa merupakan kaum intelektual yang mampu memilah mana hal baik dan mana hal yang tidak baik. Dengan demikian, diminta agar pelajar maupun mahasiswa Puncak Jaya khususnya dari distrik Ilu bisa menjaga dan mengajak masyarakat lain untuk tetap meningkatkan situasi yang kondusif di Kota Jayapura.

Terlebih lagi, bila ada ajakan yang tidak baik seperti mengganggu situasi Kamtibmas, maka mahasisa pelajar dan pemuda mampu menepis hal yang tidak baik tersebut.

Hal senada juga disampaikan pembina pelajar, mahasisawa/mahasiswi di Kota Jayapura, Agus Kogoya untuk menciptakan rasa aman dan kondusif di Kota Jayapura merupakan tanggung jawab bersama semua lapisan masyarakat, terlebih lagi mahasiswa mempunyai cara pandanga dan wawasan yang luas. Maka dapat menjadi suri tauladan bagi pelajar dan masyarakat asal distrik Ilu kabupaten Puncak Jaya, untuk sama-sama menjaga dan saling menghargai orang lain.“Mahasiswa harus bisa dan mampu menjadi contoh bagi yang lain,” terangnya.(feri)

Ditulis Oleh: Feri/Papos
Senin, 01 Desember 2008

December 1, 2008 0

Wakapolres : 1 Desember 2008, Saya Jamin Aman

Dari Apel Siaga TNI-Polri – Masyarakat Diharap Tidak Mudah Terprovokasi

PUNCAK JAYA -Guna mengantisipasi gejolak yang terjadi 1 Desember 2008 (hari ini) yang disebut-sebut hari kemerdekaan bangsa Papua, di Kabupaten Puncak Jaya, TNI/Polri bersama Satpol PP, organisasi pemuda (KNPI), tokoh masyarakat, kepala kampung dan kepala suku menggelar apel siaga di Alun-Alun Kota Baru Mulia, Sabtu (29/11). Dalam apel siaga itu dihadiri unsur TNI yang bertugas di Kabupaten Puncak Jaya antara lain, Timsus 753/AVT, Satgas Rajawali Kompi Yonif 754/ENK, Koramil 1705/Pania, dan Brimobda Polda Papua BKO Polres Puncak Jaya serta Kadistrik Mulia.

Kapolres Puncak Jaya, AKBP. Criss Rihulay melalui Wakapolres Puncak Jaya, Kompol. Drs Marselis Sarimin berharap 1 Desember, hari ini tidak terjadi gejolak dalam masyarakat.” Puncak Jaya merupakan basis saudara-saudara yang belum sepaham dengan kita, namun melalui pendekatan dan hasil penggalangan yang dilakukan kepada tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda, perempuan, kepala kampung dan kepala suku, diharapkan situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif,”ungkap Wakapolres kepada wartawan usai apel siaga.

Terkait dengan itu, dirinya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya agar tidak mudah terprovokasi oleh orang yang tidak ingin daerah ini aman dan kondusif. Wakapolres juga mengatakan, masyarakat dilarang membawa senjata tajam (Sajam) ataupun sejenisnya karena hal tersebut selain menggangu ketertiban umum yang dapat diancam dengan pidana penjara sesuai dengan UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dan bahan peledak.

Kemudian masyarakat harus senantiasa menjaga, mengamankan rumah dan lingkungannya masing-masing dengan berperan aktif melakukan pengamanan secara swakarsa. Apabila ada hal-hal yang mencurigakan dilakukan oleh orang atau oknum yang bertanggungjawab, masyarakat segera melaporkannya kepada pihak berwajib atau aparat keamanan.”Demi terciptanya situasi dan kondisi Kamtibmas yang kondusif maka masyarakat harus peka terhadap lingkungannya masing-masing, baik itu di tingkat kabupaten, distrik maupun di kampung-kampung,”tandasnya. (nal)

December 1, 2008 0

Separatis Papua: Tuntutan Atau Intervensi Asing

Anggota Komisi I DPR RI berharap pemerintah memacu pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat, karena hanya dengan cara itu, nilai-nilai persatuan dan kesatuan kebangsaan akan kuat tertanam di masyarakat. DEMIKIAN pendapat Yooris Raweyai (Fraksi Partai Golkar) dan Ali Mochtar Ngablin (Bintang Pelopor Demokrasi/BPD) dalam diskusi “Separatisme Papua; Tuntutan atau Intervensi Asing” di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (27/11) kemarin.

Pendapat senada juga disampaikan mantan Menteri Luar Negeri (menlu) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicolas Messet. Nicolas yang pernah melakukan kampanye OPM di beberapa negara di Eropa dan Amerika, kembali menjadi WNI pada 27 Nopember 2007.

Dalam diskusi ini, Nicolas mengemukakan, OPM tidak cocok lagi digunakan untuk menyebut Organisasi Papua Merdeka tetapi “Orang Papua Membangun”.

Menurut dia, kampanye OPM di luar negeri sudah melemah dan orang-orangnya tidak solid. Yang ada adalah penipuan-penipuan. “Saya berjuang 39 tahun. Tak ada yang mau kasih uang. Penipu semua,” katanya.

Ali Mochtar Ngabalin juga mengemukakan, ketidakadilan dan diskriminasi masih dirasakan masyarakat Papua. Persoalan utama masyarakat Papua adalah persamaan hak.

“Bagaimana keseriusan pemerintah pusat mengurus Papua?,” katanya yang menambahkan, gerakan separatis sebenarnya mengecil dan hal itu disebabkan karena ketidakadilan dan diskriminasi dalam pembangunan.

Ngabalin dalam Sidang Parlemen Parlemen (APA) ke-2 di Teheran (Iran), dua tahun lalu, menantang anggota parlemen negara lain yang mempertanyakan persoalan Papua.

“Bagaimana orang luar lebih tahu Papua dari saya yang orang Indonesia, orang dari Papua. Pasti kamu bohong,” katanya kepada anggota parlemen negara lain.

Persoalannya, kata Ngabalin, apakah orang Indonesia memang mengakui bahwa Papua benar-benar bagian dari Indonesia kalau masih memberlakukan diskriminasi dan ketidakadilan.

JUSTIFIKASI

Yorris menjelaskan, OPM tidak pernah menentukan struktur kepemimpinan. OPM hanya justifikasi yang digunakan aparat terhadap sekelompok orang yang melakukan pelanggaran hukum.

Munculnya aksi-aksi sporadis terutama menjelang tanggal yang diklaim sebagai ulang tahun OPM (setiap awal Desember) merupakan pelampiasan atas ketidakadilan pembangunan wilayah Papua oleh pemerintah pusat.

Menurut Yorris, ketidakadilan dan diskriminasi bagi kedua propinsi di Papua masih terjadi hingga saat ini. Salah satunya, melalui UU tentang Perpajakan yang tidak mencerminkan keadilan.

Waktu Belanda masih menguasai Papua hanya mengambil minyak di Sorong dan batubara di Bintuni. Tetapi setelah masuk NKRI, wilayah Papua di kavling-kavling untuk mengeksploitasi sumber daya alam sehingga ekosistem rusak.

Dia mengemukakan, Papua bergabung ke NKRI tahun 1962 dan secara resmi menjadi propinsi ke 27 tahun 1969. Tetapi sumber daya alam Papua sudah dikavling mulai tahun 1967.

Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat papua terkait perpajakan dan royalti terjadi pada sumbangan pajak PT Freeport kepada pemerintah Indonesia sebesar Rp17 triliun/tahun.

“Kita minta 30 persen dikembalikan ke masyarakat Papua untuk membangun wilayah. Tetapi Papua hanya memperoleh Rp300 miliar/tahun untuk 25 kabupaten/kota,” kata Yorris.

Kenyataan ini, kata Yorris menggambarkan ketidakadilan. “Jadi jangan menuduh separatisme. Perjuangan kami ingin bebas dari kemiskinan dan kebodohan,” katanya.

Perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat juga dinilai rendah. Akibat tingkat kesehatan rendah, usia hidup orang Papua rata-rata 47 tahun dan banyak penyakit AIDS.

Menurut Yorris, penyelesaian persoalan bukan pada ekonomi, tetapi pada kemauan politik pemerintah pusat. “Amanat UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak dijalankan pemerintah secara konsisten,” katanya.

UU Otsus mengamanatkan pula bahwa pemerintah harus menerbitkan setidaknya dua Keppres dan 9 peraturan pemerintah (PP) serta 11 Perda propinsi dan Perda khusus untuk pelaksanaan Otsus. “Tetapi pemerintah tidak konsisten,” katanya.(**)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Jumat, 28 November 2008

November 29, 2008 0

Jelang 1 Desember, Polres dan Kodim 1702 Jayawijaya Gelar Pasukan

WAMENA-Untuk mengantisipasi timbulnya gangguan keamanan di wilayah hukum Polres Jayawijaya jelang 1 Desember yang disebut-sebut hari kemerdekaan bangsa Papua, aparat TNI/Polri melakukan gelar pasukan yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati Jayawijaya, Jumat (28/11).

Upacara gelar pasukan yang melibatkan kurang dari 500 personel TNI/Polri itu terdiri dari satuan batalyon 756 Wimane Sili, Kodim 1702 Jayawijaya, Polres Jayawijaya dari berbagai satuan dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP).

Upacara gelar pasukan tersebut dihadiri Dandim 1702 Jayawijaya Letkol Inf Grandy Mangiwa, Wakapolres Jayawijaya Kompol Rudolf Beay dan para undangan lainnya. Kapolres Jayawijaya, AKBP Drs Abd Azis Dj, SH yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan, gelar pasukan ini merupakan satu bentuk keperdulian pihak aparat dalam rangka mengantisipasi timbulnya gangguan keamanan menjelang Desember yang dianggap sebagai bulan suci bagi umat beragama.

“Pada Desember ini menjadi perayaan yang bermakna penting bagi Umat Kristiani dan Islam untuk merayakan hari raya keagamaan,”tandasnya. Menurutnya apel kehormatan cipta kondisi itu berdasarkan perintah Panglima TNI dan Kapolri yang diteruskan melalui Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua untuk melakukan pengamanan di wilayahnya masing-masing.
Disinggung menjelang 1 Desember yang disebut-sebut sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua, kata dia, pihak aparat akan bersiaga penuh untuk mengantisipasi timbulnya konflik di tengah-tengah masyarakat. “TNI/Polri dalam melaksanakan tugasnya senantiasa melibatkan elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan elemen lain. TNI/Polri tak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat selaku mitra kerjanya,”paparnya.

Di tempat yang sama, Dandim 1702 Jayawijaya, Letkol Inf Grandy Mangiwa meminta kepada personel baik TNI maupun Polri agar senantiasa berkordinasi dengan atasan masing-masing sesuai perintah komando. “Tugas yang berat itu akan terasa ringan bila dilaksanakan dengan senang hati dan penuh percaya diri,” imbuhnya.(jk)

November 29, 2008 0