Catatan:
BUKAN BELUM SEMPURNA, sudah GAGAL TOTAL!!!!
——————–
[JAYAPURA] Perjalanan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua dan Papua Barat terus mendapat sorotan. Otsus belum sempurna, belum banyak mengubah wajah masyarakat Papua. Perlu ada komitmen tegas dari semua pihak, sehingga fokus pembangunan masyarakat asli Papua, dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
Demikian dikatakan Pemrakarsa Otsus Papua, Prof Dr M Ryaas Rasid kepada wartawan, seusai melantik Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Papua, di Papua, baru-baru ini.
Dikatakan, perlu evaluasi objektif sekali dalam setahun terkait dengan pelaksanaan otsus yang dilakukan pemerintah daerah. Dari evaluasi itu, akan dipelajari kesalahan dan langkah-langkah yang kurang tepat untuk disempurnakan serta dikoreksi sehingga proses pembangunan dapat berjalan maksimal.
Tidak ada yang sempurna di dunia ini. “Kita harus jujur mengatakan ada yang sempurna dan tidak sempurna. Kita harus terbuka, pusat jangan mudah curiga bahwa Papua salah menggunakan dana. Bagaimanapun saling menjaga penting dan harus ada evaluasi yang objektif setiap tahun. Itu tugas DPR setiap tahun. Kalau rakyat telantar, DPR yang berdosa,” katanya.
Masa Depan
Jika otsus dikelola dengan baik, pasti wajah Papua akan berubah. “Kalau cerdas dikelola, saya kira Papua suatu waktu akan maju lebih baik dari pulau-pulau lain di Indonesia. Papua kaya raya, apalagi kalau potensi manusia dan alam dikelola secara benar. Masa depan Indonesia, ada di Papua. Jawa itu sudah masa lampau, Sumatera dan Sulawesi itu masa sekarang dan Papua masa yang akan datang,” ujarnya.
Tokoh Papua, Theo Waimuri mengatakan, untuk mengatasi otsus yang tidak mengena di masyarakat asli Papua perlu audit penggunaan dana otsus. Ini harus dilakukan terhadap birokrasi yang mengatur dana otsus. Bila ada penyalahgunaan, harus ditangkap sebab selama ini rakyat Papua selalu berdemo dan meneriakkan otsus tidak berjalan baik selama ini,” ujarnya. [154]
Catatan:
Apa yang perlu diselidiki lagi? Semua orang tahu, bayi dalam kandungan-pun tahu, Papua mau merdeka karena itu memang hak fundamentalnya, bukan karena kekurangan sesuap nasi seperti pandangan para penghianat dalam gambar ini.
—————
SP/Charles Ulag
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Yorrys Raweyai (kiri), bersama anggota DPR dari Partai Bulan Bintang, Ali Mochtar Ngabalin (tengah), dan mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka, Nicholas Masset berdiskusi tentang “Separatis Papua:Tuntutan Atau Intervensi Asing?” di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11).
[JAKARTA] Lebih dari 50 persen orang Papua saat ini masih ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)). Ironisnya, sebagian besar dari mereka adalah generasi muda yang lahir setelah masa kemerdekaan. Untuk itu, perlu diteliti secara mendalam alasan mereka ingin merdeka.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yorrys Raweyai mengemukakan hal itu kepada SP seusai berbicara dalam diskusi bertajuk Separatisme Papua: Tuntutan atau Intervensi Asing? yang diselenggarakan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di Jakarta, Kamis (27/11). Pembicara lain adalah anggota Komisi I Ali Mochtar Ngabalin, Mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicholas Masset, dan Ketua Umum PB HMI, Arip Mustopa.
Yorrys mengatakan, generasi muda Papua minta merdeka itu umumnya adalah mahasiswa yang kuliah di Papua, Jawa, dan luar negeri. Ia khawatirkan, kemungkinan ada informasi atau pemahaman yang salah, yang diterima generasi muda Papua, sehingga keinginan berpisah itu semakin kuat.
Pada 2002, sebuah lembaga swadaya masyarakat bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih (Uncen) Jayapura, Pemerintah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, melakukan penelitian. Hasilnya, lebih dari 50 persen orang Papua meminta merdeka.
“Data itu masih signifikan sampai sekarang. Pemerintah agar peka mencari solusi lebih baik atas situasi ini dengan pendekatan kemanusiaan, bukan kekerasan,” ujar Yorrys.
Separatisme
Dalam diskusi tersebut, para pembicara sepakat bahwa di Papua tak ada separatisme. Yang tumbuh subur di provinsi paling timur itu adalah tuntutan mendapatkan keadilan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan hak-hak lain yang selayaknya diterima masyarakat asli Papua.
“Pemerintah harus arif menyikapi masalah masyarakat asli Papua. Selesaikan masalah Papua dengan cara-cara yang sesuai dengan kultur orang asli sana, sehingga mereka merasa tenteram dalam kerangka kehidupan yang dipahami melalui prinsip NKRI,” kata Ngabalin.
Nicholas berpandangan ada intervensi asing, yang ingin mengambil keuntungan dari berbagai potensi sumber daya alam di Papua. Arip Mustopa meminta warga Papua membuang anggapan bahwa orang Jawa menjadi kelompok yang menjajah. Masyarakat Jawa, Papua, Kalimantan, Sumatera atau Sulawesi, semua adalah aset Indonesia. [J-11]
PORT MORESBY (PAPOS) -Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Papua Nugini (PNG) sepakat untuk menyelesaikan masalah perbatasan kedua negara secara damai, seperti dikemukakan Mendagri RI Mardiyanto dan Mendagri PNG Mendagri Job Pomat dalam pembukaan sidang ke-26 Komite Bersama Perbatasan RI-PNG di Port Moresby, PNG, Kamis (6/11) kemarin. “Kedua negara perlu untuk meningkatkan kerjasama terutama untuk memecahkan berbagai isu perbatasan kedua pihak,” kata Mendagri Mardiyanto.
Ia mengatakan, kedua negara juga perlu mengelola wilayah perbatasan secara baik. Hubungan bilateral kedua negara yang kuat dapat meningkatkan kerjasama kedua pihak untuk kesejahteraan masyarakat di perbatasan.
Oleh karena itu, ia berharap beberapa isu di perbatasan kedua negara seperti di Wara Smol dan Marantikin, masalah lingkungan di sungai, dan lain-lain dapat segera diselesaikan secara baik.
Hal senada diungkapkan Mendagri PNG, Job Pomat. Ia mengatakan segala perbedaan pandang di antara kedua pihak tidak menghalangi penyelesaian masalah secara baik dan damai.
“Kami sedang menyiapkan segala hal terkait penyelesaian beberapa isu tersebut. Fasilitas di Wutung telah hampir selesai, begitupun dengan jalan yang menghubungkan Vanimo-Jayapura,” katanya.
Untuk masalah Wara Smol, PNG telah merampungkan “term of reference”.
Di sela-sela sidang, Mendagri Mardiyanto dijadwalkan mengadakan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri PNG Michael T Somare dan Menlu PNG.(ant/nas)
PORT MORESBY (PAPOS) -Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea (PNG) memulai sidang ke-26 Komite Bersama Perbatasan (Joint Border Committee/JBC) guna membahas pengelolaan wilayah perbatasan kedua negara, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dalam sidang yang berlangsung di Port Moresby, PNG, Kamis (6/11) kemarin, delegasi Indonesia dipimpin Mendagri Mardiyanto dan delegasi PNG diketuai Mendagri Job Pomat.
Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri Edi Pratomo
Seperi dirilis Koran ini dari ANTARA mengatakan, beberapa agenda yang akan dibahas adalah pembukaan pos pemeriksaan lintas batas di Skow-Wutung.
Selain itu, dibahas pula repatriasi 708 WNI yang tersebar di 10 wilayah di PNG, pembentukkan “joint services on education and health” di Wara Smol dan Marantikin Papua.
Hubungan bilateral RI-PNG berkembang positif sejak ditandatanganinya perjanjian saling menghormati, persahabatan dan kerjasama (“treaty on mutual respect, friendship and cooperation”) RI-PNG pada 1986 dan “the basic agreement on the border agreement” pada 11 April 1990.(ant/nas)
MERAUKE- Menteri Dalam Negeri Drs. H. Mardiyanto memimpin langsung rombongan pertemuan Joint Border Committee (JBC) ke-26 yang berlangsung di Port Moresby, Papua Nuguinea selama 2 hari mulai 5-6 Nopember. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan tahunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PNG terkait perbatasan kedua negara dalam rangka membahas berbagai issu dan kerjasama antar kedua Negara.
Dengan menggunakan pesawat khusus milik TNI Angkatan Udara jenis Boing, rombongan Mendagri yang berjumlahkan sekitar 30 lebih orang itu transit sekitar 1 jam di Merauke. Tampak dalam rombongan itu, Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH, Kapolda Papua Irjen Polisi FX Bagus Eko Danto dan mantan Penjabat Gubernur Papua Drs Saut Situmorang, M.Sc.
Kepada Pers saat akan meninggalkan Merauke menuju Ports Moresby, Mendagri Mardiyanto mengungkapkan, dirinya transit di Merauke dalam rangka menghadiri Joint Border Committee yang merupakan kerja sama perbatasan yang dibangun oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan PNG.
Menurut Mendagri, pertemuan akan dimulai malam ini (kemarin malam,red) melalui rapat-rapat dengan berbagai agenda-agenda yang sudah disepakati bersama untuk dibahas lebih detail yang nantinya diperoleh langkah konkrit di lapangan.
Konkrit nyata yang diharapkan itu, ungkap Mendagri seperti pembukaan Skouw-Wutung. Lalu pembangunan kerja sama perbatasan di bidang penanggulangan HIV/AIDS. ‘’Juga yang akan disentuh menyangkut masalah kerja sama keamanan dan pertahanan bersama,’’ jelasnya.
Hal lainnya, lanjut Mantan Gubernur Jawa Tengah ini, menyangkut masalah dampak lingkungan hidup dan akibat atau dampak dari penambangan-penambangan alam yang ada di sekitar perbatasan.
‘’Itu beberapa agenda yang akan dibahas dalam pertemuan itu dan mudah-mudahan tepat waktu. Karena disamping malam nanti baru acaranya dimulai, tapi sebelumnya pertemuan sudah dimulai sejak kemarin oleh Tim pendahulu,’’ jelas Mendagri.
Mendagri berjanji akan memberikan informasi balik apa hasil yang disepakati bersama dalam pertemuan tersebut. ‘’Hasilnya, besok malam baru kita berikan. Karena kita masih akan transit dan akan makan malam bersama Bupati besok setelah balik dari sana,’’ tambah Mendagri. (ulo)
Para Pendemo dengan Spanduk Bertuliskan Tolak Militerisme di Papua - Puluhan Massa Datangi DPRP
JAYAPURA-Puluhan massa yang menamakan diri Koalisi Peduli HAM Papua menggelar aksi demo di DPR Papua, Senin (3/11) kemarin. Aspirasi yang diusung adalah menolak kehadiran militer di Papua, karena dianggap hanya membuat rakyat Papua tak tenang.
Para pendemo itu, tiba di Gedung DPR Papua sekitar pukul 11.35 WIT setelah sebelumnya berjalan kaki dari Taman Imbi. Mereka terdiri dari masyarakat, pemuda dan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Jayapura. Tak seperti biasanya, mereka hanya datang dengan membawa satu spanduk yang bertuliskan Stop Praktek Militerisme di Papua, Buka Ruang Demokrasi di Papua. Selain itu tak ada lagi pamflet lain atau sejenisnya.
Setibanya di Gedung DPRP, massa yang dipimpin Jeffri Tabuni dan Bukctar Tabuni itu, berlarian mengitari air mancur yang ada di tengah halaman Gedung DPRP sembari berteriak – teriak histeris, lalu berjajar sembari membentangkan spanduknya. Mereka lalu berdoa dan selanjutnya berorasi.
Dalam orasinya, mereka meminta DPRP untuk membuka ruang demokrasi bagi orang Papua. Khususnya terkait dengan sikap TNI/Polri yang menyikapi aksi mereka pada aksinya tanggal 20 Oktober lalu.
Selain itu, kedatangan sejumlah pasukan TNI pekan lalu ke Jayapura rupanya membuat mereka bertanya – tanya, sehingga mereka ingin menanyakan langsung kepada dewan apakah itu memang kebijakan daerah atau bukan. “Kami datang ke sini untuk mempertanyakan kepada DPRP tentang kedatangan militer yang semakin hari semakin tak terbatas,” kata Jeffri.
Untuk itu, ia meminta DPRP agar segera membuka ruang demokrasi dan hak berekspresi atau hak menyampaikan aspirasi bagi rakyat Papua. “Sekarang ini kami datang sedikit karena tanggal 16 Oktober lalu di blok oleh aparat TNI/Polri,” katanya.
Kata Jeffri, kedatangan militer di Papua tidak membuat rakyat Papua tenang sebaliknya mereka bertanya-tanya resah. “Karena itu kami menyatakan menolak aparat militer masuk ke Papua,” koarnya. Untuk itu juga, pihaknya menyerukan untuk melawan praktik militerisme di Papua dan Papua. “Kenapa ada drop militer di Papua, itu hanya mengusik ketenangan masyarakat Papua,” katanya.
Begitu juga dengan Buktar, ia menanyakan kehadiran militer di Papua. “Kenapa bawa militer, apakah di Papua ada perang,” teriaknya. Ia meminta pemerintah agar menjelaskan bahwa Papua adalah zona damai, bukan zona militer. Ia lalu berteriak “Militer,” dan dijawab oleh massa “No,” begitu berulang – ulang. Tak lama setelah itu, mereka lalu mengheningkan cipta selama 3 menit.
Bergantian mereka berorasi, mereka juga mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab dengan kedatangan aparat militer ke Papua. Mereka juga mengatakan bahwa kalau militer tidak keluar dari Papua sosialisikan dan pulang ke daerah masing-masing. Entah apa maksudnya. Mereka juga mengatakan bahwa sikap represif aparat TNI/Polri pada 16/10 lalu sehingga massa yang hendak demo ke Kota Jayapura menjadi terhambat.
Massa sempat kesal juga karena cukup lama menunggu anggota DPRP belum juga menemui mereka, meski tak lama kemudian mereka diterima langsung oleh Ketua DPR Papua Drs John Ibo, MM yang di dampingi Ketua Komisi B Paulus Sumino, Sekretaris Komisi A Yanni, SE, Ketua Komisi C Yan Ayomi dan Miriam Ambolon.
Di depan anggota DPRP itu, Buktar bertanya apakah kehadiran militer di Papua telah disahkan oleh DPRP. Ia mengatakan bahwa yang ia tahu yang namanya tentara tugasnya adalah menjaga wilayah teritorial. “Tetapi kok militer begitu banyak yang masuk ke Papua ini sangat meresahkan,” katanya.
Menanggapi hal itu, John Ibo juga mengakui bahwa pada dasarnya pihaknya tidak menyukai tindakan kekerasan. Ia mengatakan kedatangan militer ke Papua mungkin karena tugas karena kondisi daerah. Karena itu agar rakyat tidak penasaran dan bertanya – tanya maka pihaknya akan menggelar pertemuan dengan menghadirkan Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua untuk duduk bersama dan bicara dari hati – hati dan mengungkap segala ganjelan di hati rakyat Papua.
“Saya akan mengupakayakan kita membuka forum untuk berbicara dari hati ke hati tentang masalah ini khususnya tentang pasukan militer yang ada di Papua,” katanya. Hanya saja, kapan forum itu dilaksanakan, John Ibo tak bisa menentukan kepastiannya sebab semua sangat tergantung dari waktu yang dimiliki oleh Pangdam XVII/Cenderawasih maupun Kapolda Papua. “Sebab mereka ini sangat sibuk, jadi kita nanti menyesuaikan dengan waktu mereka,” ujarnya.
Meski begitu, seusai aksi demo kemarin, John Ibo langsung memerintahkan stafnya untuk menyusun surat undangan kepada petinggi militer dan polisi di Papua.
Kendati sempat tawar – menawar dengan kepastian dilaksanakannya forum terbuka itu, akhrnya Buktar Tabuni dan setuju juga. Tak lama setelah itu tanpa membacakan pernyataan sikapnya, ia langsung menyerahkan pernyataan sikap itu kepada John Ibo. Hal ini juga tak biasanya sebab biasanya pernyataan sikap itu dibacakan dulu sebelum kemudian di serahkan.
Kendati begitu, informasi yang dihimpun Cenderawasih Pos, isi pernyataan sikap itu terdiri dari 6 point yang isinya sebagai berikut : 1, meminta dihentikannya penangkapan dan represitas TNI/Pori terhadap aksi – aksi damai rakyat Papua Barat. 2, Hentikan intervensi TNI/Polri dalam lingkungan kampus, 3, Segera lakukan proses hukum terhadap pelaku penembakan Opinus Tabuni dan pelaku pemukulan terhadap Buktar CS tanggal 20 Oktober lalu. 4, hentikan proses hukum terhadap ketua DAP, Forkorus Yaboisembut serta pengurus DAP yang lainnya demi hukum, HAM dan demokrasi. Point ke- .5 Segera tarik kembali pendropan ribuan pasukan TNI organik dan non organik dari Papua dan terakhir atau ke-6 meminta intervensi internasional dalam hal ini pasukan perdamaian PBB dalam penyelesaian masalah Papua.
Usai menyerahkan pernyataan sikap yang tembusannya tertulis ke Presiden RI itu, Buktar Tabuni langsung menyalami para anggota dewan dan memeluk John Ibo selanjutnya aksi demo yang berlangsung damai itu bubar.(ta)
DEMO : Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI) Provinsi Papua, kembali menggelar aksi demo damai di halaman kantor Gubernur Papua, Selasa (4/11) kemarin
JAYAPURA (PAPOS) – Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH dikecam sejumlah denominasi Gereja-gereja di tanah Papua yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI) Provinsi Papua, Selasa (4/11) kemarin saat menduduki kantor Gubernur dan DPRP. Demo dami yang dilakukan ini merupakan lanjutan aksi demo 4 Agustus lalu, ratusan massa mengkritisi kinerja dan kebijakan Kaka bas. Dari aksi demo itu juga terungkap kekesalan massa yang mengatakan Kaka Bas jarang ditempat dan menuding Otsus tidak jalan.
Kedatangan denominasi Gereja-gereja dari FKKI Provinsi Papua ini, menuntut aspirasi mereka yang disampaikan tiga bulan silam kepada pemerintah Provinsi Papua terutama Gubernur Barnabas Suebu, namun karena tidak mendapat jawaban, kelompok ini kembali melakukan aksi meminta jawaban atas aspirasi yang disampaikan.
Meski sudah bertahan beberapa jam di kantor gubernur Papua, keinginan massa yang terwadahi di FKKI tidak berhasil bertemu dengan gubernur dan tidak mendapatkan jawaban atas aspirasi yang dititipkan 3 bulan yang lalu.
Sekitar pukul 10.00 WIT, ratusan massa sudah menduduki kantor Gubernur Dok II, sambil menunggu massa lainnya, pendemo yang telah berada di tempat langsung menggelar ibadah, dengan melakukan nyanyian rohani.
Tuntutan FKKI Papua kemarin, mengecam Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH karena dinilai gagal menjalankan pemerintahan dan Otonomi Khusus di Papua. Hal ini terbukti dengan banyaknya poster dan spanduk yang bertuliskan, -Kaka Bas ko Gubernur Papua, bukan DKI Jakarta, Kaka Bas ko Sip dan pintar, tapi masa Hatari lebih pintar dari ko-.
Massa juga mengecam Gubernur karena jarang berada di tempat khususnya di Papua, karena dari dua kali aksi demo yang dilakukan FKKI, Gubernur tidak dapat ditemui karena keluar daerah.
Hal ini yang membuat para pendemo kecewa, pasalnya aspirasi yang akan disampaikan harus diterima langsung oleh Gubernur tanpa bisa diwakili.
Dalam aksi demo damai kemarin, berbagai orasi dilontarkan masing-masing perwakilan.
Seperti yang dilontarkan Pdt. John Baransano, dalam orasi dirinya mengatakan, selama pemerintahan Gubernur Bas Suebu belum ada program-program telah mensejahterakan rakyat Papua.
Inginkan Gubernur
Tidak lama melakukan orasi, pendemo ditemui Sekda Papua, Drs. Tedjo Soeprapto, MM untuk memberikan arahan sekaligus menerima aspirasi yang ingin disampaikan. Namun, massa menolak kehadiran Sekda di hadapan mereka dan memintanya kembali ke ruangannya, karena massa menginginkan Gubernur.
Setelah tak ada kepastian bahwa Gubernur akan menemui mereka, setelah melakukan orasi kurang lebih 3 jam, massa membubarkan diri dari kantor Gubernur, dan melanjutkan aksi ke gedung DPR Papua sekitar pukul 13.30 WIT dengan berjalan kaki.
Setibanya di DPRP sekitar pukul 14.00 WIT, massa langsung menggelar orasinya. Tak lama kemudian, pendemo langsung diterima Ketua DPRP, Drs. John Ibo, MM beserta beberapa Ketua Komisi.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada John Ibo, pendemo meminta agar KPK dihadirkan di Papua untuk mengoreksi penggunaan dana Implementasi Otsus di tanah Papua yang terkesan memboroskan.
Selain itu, mereka juga menolak pemberlakuan UU Pornografi dan Porno Aksi di Papua, karena terkesan bertentangan dengan adat di Papua.
Bukan hanya itu, mereka menolak pemberlakuan UU maupun peraturan yang bernuansa Syariah dalam bentuk apapun, yang berpotensi dapat mengganti Pancasila dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Kedua, mereka mendesak keseriusan pemerintah pusat, Gubernur Papua dan Ketua DPRP Papua, untuk segera menetapkan dan mengalokasikan 11 kursi bagi orang asli Papua di DPRP Papua untuk periode 2009-2014, juga mendesak agar dibentuk lembaga khusus ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Papua untuk mengelola dana Otsus secara proposional.
“Segera membentuk Komisi AD-Hoc guna merancang Perdasi dan Perdasus yang urgent bagi hidup orang asli Papua,” kata Pendeta Tom Infandi.
Tak hanya itu, mereka juga meminta agar Kepala Biro Keuangan, DR. Achmad Hatari, M.Si dan Direktur Utama Bank Papua yang dipimpin orang luar, agar diganti oleh putra daerah. Hal ini ditekankan berdasarkan bukti bahwa yang bersangkutan dinilai tidak berkomitmen melaksanakan Perdasus Nomor 1 Tahun 2006, tentang pembagian dana penerimaan daerah Papua.
Setelah selesai menyampaikan orasi dan pernyataan sikap, Ketua DPRP Papua, Drs. Jhon Ibo, MM mengatakan akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut, namun segala permasalahan butuh proses untuk menyelesaikannya. Maka setelah itu, massa pun membubarkan diri sekitar pukul 15.30 WIT.(islami)
Ditulis Oleh: Islami/Papua Pos
Rabu, 05 November 2008
Sengatan matahari siang membuat massa Koalisi Peduli Ham Papua KPHP, yang tengah melakukan aksi demo di gedung DPRP, Senin (3/11) kemarin, nyaris tak terkendali, pasalnya massa dibiarkan begitu saja selama hampir sekitar 30 menit di plataran parkir gedung DPRP.
MELIHAT massa massa sudah mulai emosi, Kaur Dalmas Polresta Jayapura Ipda Piliphus Halitopo dihadapan massa meminta agar jangan emosi dan hindari bentrok. Karena kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.
‘’Adek-adeku tidak bisa memaksakan kehendak kepada polisi, sebagai kaum intelektual harus lebih bersabar. Kami dari aparat kepolisian tidak punya masalah dengan adek-adek mahasiswa. Jadi jangan memaksakan kehendak, karena kibatnya bisa fatal,’’kata Halitopo.
Nasehat Halitopo yang juga selaku kepala suku Pegunungan ini direspon baik oleh massa, sehingga massa mundur.’’ Kami juga tahu etika, kami sebagai kaum intelektual tidak mungkin sampai mendobrak pintu. Aspirasi ini akan kami sampaikan dengan tenang dan secara santun kebapak-bapak dewan,’’ kata salah seorang massa yang disambut yel…
Kesabaran massa tidak sia-sia, sekitar pukul 12.35 Wit ketua DPRP Drs. John Ibo, MM bersama ketua komisi C Yan Ayomi, S.Sos, ketua komisi B Paulus Sumino, MM, sekretaris komisi A DPRP Yanni dan staf DPRP Rudolf Morin turun menemui massa. Kedatangan pimpinan DPRP ini disambut baik oleh massa dengan menyampaikan orasinya. Dalam orasinya kordinator Koalisi Peduli HAM Papua, Buchtar Tabuni mempertanyakan apakah APBD Papua disahkan untuk masuknya militer di Papua.
Sebab saat ini menurutnya, basis militer ada dimana-mana. Apakah tidak lebih baik uang pembangunan pos-pos itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Untuk itu, massa meminta ke DPRP agar bersedia memfasilitasi Koalisi Peduli HAM Papua duduk bersama dengan Kapolda, Pangdam dan Pemerintah. Kehadiran pemerintah sangat penting untuk memberikan penjelasan, jika memang DPRP tidak pernah menyetujui masuknya militer ke Papua.
Usai mendengar aspirasi massa, ketua DPRP Drs. John Ibo, MM menyebutkan bahwa tidak ada kebijakan dari DPRP untuk mendatangkan TNI ke Papua. ‘’Kebijakan itu tidak ada. Hanya euporia yang ada, gerakan menakut-nakuti rakyat,’’ kata Ibo.
Bahkan politisi ulung Golkar ini menyatakan kesiapan DPRP untuk memfasilitasi pertemuan koalisi dengan Pangdam dan Kapolda untuk berbicara dari hati ke hati. Namun demikian ketua DPRP tidak bisa memastikan kapan akan dilakukan pertemuan karena ini menyangkut waktu. Apalagi dua lembaga itu berbeda.
’’ Kita akan usahakan secepatnya dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi masalah waktu dengan Kapolda dan Pangdam,’’ kata Ibo seraya menugaskan komisi A DPRP yang diwakili sekretaris komisi A DPRP Yanni segera melakukan kordinasi dan mencari waktu yang tepat kapan bisa dilakukan pertemuan.
Jawaban yang disampaikan oleh ketua DPRP kurang memuaskan massa, sehingga massa minta agar ketua serius dan memastikan kapan waktunya, bila perlu minggu ini sudah ada pertemuan.
Jika tidak, kata Buctar setelah aspirasi disampaikannya dan diterima ketua DPRP, massa akan datang lebih bsar dari yang hadir sekarang. ’’ Kami berikan waktu sebelum tanggal 13 November sudah harus ada pertemuan Koalisi, Kapolda dan Pangdam dan kami akan lengkapi semua data-data terkait terjadinya kekerasan yang dilakukan militer ke masyarakat.Usai menyampaikan aspirasi, massa kembali kerumah- masing-masing tanpa ada keributan. (**)
WAMENA (PAPOS) – Pasca bentrok antara oknum TNI dan oknum Polri, situasi kota Wamena dan sekitarnya aman dan kondusif ditandai aktifitas warga masyarakat tetap berjalan normal seperti biasa.
Hal ini sesuai komitmen TNI dan Polri sama-sama menjaga situasi daerah agar tetap aman dan terkendali seperti dijelaskan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI A.Y. Nasution dan Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Bagus Ekodanto. Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Bagus Ekodanto menegaskan kepada wartawan di Wamena bahwa akan menyelesaikan masalah ini secara tuntas. “Untuk oknum anggota Polri dan TNI yang terlibat, tetap akan menjalani proses hingga ke pengadilan, dan ini telah mejadi komitmen bersama kami“ tegas Ekadanto.
Akibat bentrok pada Sabtu (1/11) dini hari itu , salah satu anggota TNI Prada Lamek, mengalami luka tembak di bagian pantat kini sedang menjalani perawatan secara intensif dan sudah mulai berangsur-angsur sembuh.
Satu anggota TNI hingga kini masih belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pencaharian. Anggota Brimob Brigpol Erik Alfons mengalami luka pada bagian belakang kepala, siku tangan kiri dan pinggang bagian belakang, Briptu Jusman mengalami luka di tangan kiri.
Sementara itu, Dir Reskrim Polda Papua Kombes Pol Drs Paulus Waterpauw melalui Plh AKBP Bonar Sitinjak SH mengatakan, sebagai bentuk keseriusan Polda Papua untuk menindaklanjuti kasus ini, pihaknya mengirim 6 penyidik dibac-up POM ke Wamena.
Selain itu pihaknya kata Bonar juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 saksi dari personil Brimob.” Enam penyidik yang dikirimkan diantaranya 3 perwira,” ujarnya kepada wartawan, Senin (3/11) kemarin di Mapolda Papua.
Keberangkatan enam penyidik ini nantinya akan berkoordinasi dengan Polres Jayawijaya. Bahkan, enam penyidik Dit Reskrim bersama penyidik Polres Jayawijaya akan bergabung dengan POM TNI dari Kodam XVII/Cenderawasih.
Disinggung hal apa saja yang ditanyakan kepada 8 saksi, Bonar menjelaskan, sekitar kejadian tersebut tentunya. ” Pertanyaan sifatnya tidak jauh kaitaannya dengan bentrok di Wamena,” jelasnya.(iwan/feri)
Papua Merdeka News 