Integrasi Pemuda Papua dan Pendatang Perlu Ditingkatkan

JAYAPURA-Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Kristen Indonesia, Hironimus Hilapok mengatakan, salah satu kelemahan yang ada pada generasi muda Papua adalah sulit bergaul dengan pemuda non Papua.
“Untuk meningkatkan kualitas kita, maka kita harus banyak bergaul dengan pemuda dari luar Papua. Ketika bergaul dengan mereka, maka kita akan menyadari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Oleh sebab itu, integrasi (penyatuan) antara pemuda Papua dengan pendatang perlu ditingkatkan,” ujar Hironimus saat menjadi pembicara dalam seminar daerah yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Reformasi dan KNPI Provinsi Papua di Hotel Matoa, Jumat (8/8).

Selain itu, dirinya juga menyoroti lemahnya persatuan antara mahasiswa dari daerah pegunungan dengan mahasiswa dari daerah pantai. Hal ini harus diperbaiki, sebab jika mahasiswa jalan sendiri-sendiri, maka akan melemahkan gerakan mahasiswa itu sendiri.

Pada seminar yang dipandu oleh Frits Ramandey ini, Hironimus yang saat ini sedang menyelesaikan program pasca sarjana ilmu politik di Universitas Indonesia juga menyoroti bahwa sekarang ini ada celah yang jauh antara generasi yang muda dengan generasi yang sudah tua, sehingga gerenasi muda sekarang ini seperti ayam yang kehilangan induknya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Provinsi Papua, Muhammad Rifai Darus,SH dalam kesempatan itu menyatakan, selama ini ada proses pengkaderan generasi muda Papua yang terputus.
“Senior-senior yang sudah menduduki berbagai jabatan di eksekutif maupun legislatif tidak pernah lagi memperhatikan bagaimana membangun generasi muda. Inilah yang menjadi keprihatinan kita dan hal ini juga yang menggugah hati kita untuk memperhatikan masalah pembangunan generasi muda ini,” tandasnya.

Kepada generasi muda, Rifai mengajak untuk selalu berkreasi dan merebut setiap kesempatan yang ada. “Jangan biarkan kesempatan itu mengalir seperti air, nanti akan terus mengalir ke tempat yang lebih rendah,” pesannya. Ketua DPD KNPI ini juga menekankan pentingnya roh kebersamaan antara pemuda Papua, hanya dengan roh kebersamaan ini pemuda bisa berbicara di tingkat Papua dan tingkat nasional, bahkan internasional. (fud

Konsumsi Wiro Seorang Pria Tewas – 2 Orang Lainnnya Kritis

SENTANI-Tragedi kematian beruntun beberapa waktu lalu yang menewaskan sejumlah warga akibat mengkonsumsi minuman local (milo), kembali terulang dan saat ini yang menjadi korban adalah tiga pemuda bernama Dominggus Wenda, Yepius Wenda, dan Kalikalok Kogoya.

Akibat mengkonsumsi minuman keras (miras) jenis Wisky Robinson (wiro) sebanyak 8 botol di Kompleks Rawa Pos 7 Sentani Kabupaten Jayapura, sekitarpukul 21.00 WIT Selasa (8/7) mengakibatkan Dominggus Wenda langsung tewas. Korban ditemukan tewas oleh salah seorang warga bernama Demus Wenda pukul 05.00 WIT, Rabu (9/7) tidak jauh dari tempat ketiganya mengkonsumsi miras. Sementara itu dua rekannya Yepius dan Kalikalok kini dalam keadaan kritis.

Saat ditemukan korban langsung dievakuasi ke salah satu rumah yang berada disekitar TKP. Warga yang awalnya menduga korban telah meninggal, namun saat meraba tubuhnya terasa masih hangat, korban langsung dibawa RSUD Yowary untuk mendapat kepastian medis bahwa korban memang sudah meninggal dunia.

Setelah dokter yang memeriksa tubuh korban memastikan korban telah meninggal maka keluarganya langsung membawa jenasah korban ke rumah duka di kompleks Rawa Pos 7 Sentani. Sementara 2 teman korban Yepius dan Kalikalok, yang mengalami kondisi kritis tidak segera di bawah ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan medis.

Ketika disinggung terkait alasan penahanan kedua korban lainnya untuk tidak mendapat perawatan medis, salah satu keluarga korban bernama Nius Wakur enggan memberikan komentar lebih lanjut. Namun Nius menceritakan kronologisnya dimana saat itu 3 orang pria yang berprofesi sehari-hari sebagai petani itu, membeli 8 botol wiro dan mengkonsumsinya secara bersama-sama. Nius mengatakan, korban (Dominggus red) diduga tewas saat mengkonsumsi miras karena sebelumnya sedang sakit.

Kapolres Jayapura AKBP Drs Didi S Yasmin ketika dikonfirmasi mengatakan dalam kasus tersebut saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Hanya saja pihaknya sudah mengamankan barang bukti berupa 8 botol minuman Wiro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Kasus ini terjadi karena kurang adanya kesadaran dari korban. Sehingga saat ini belum ada yang dapat kami duga sebagi pelaku. Namun kami sudah mengamankan barang bukti untuk selanjutnya akan kami ambil sampelnya. Jangan-jangan ada jenis campuran cairan lain yang dimasukkan ke dalam muniman tersebut,” tegas Kapolres. (jim)

Hasil Penelitian Agar Jadi Acuan

Guna Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian ke Depan

PUNCAK JAYA-Bupati Pucak Jaya Lukas Enembe, SIP mengatakan, hasil penelitian pertanian yang dilakukan oleh Pemkab Puncak Jaya melalui Dinas Pertanian bekerjasama dengan Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) Pertanian Provinsi Papua dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian Bogor diharapkan bisa dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan pertanian ke depan.


Hal ini ditegaskan Bupati Enembe dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati, Drs. Henock Ibo pada acara pembukaan Seminar Hasil Penelitian Agroekologi Zona Kabupaten Puncak Jaya, di kediaman Wabup, Rabu (9/7).


Diakui, sejak terbentuknya Kabupaten Puncak Jaya bahkan saat ini telah melahirkan kabupaten baru yaitu Kabupaten Puncak ternyata sudah banyak dilakukan penelitian tapi khusus untuk penelitian Agroekologi Zona ini baru pertama kali dilakukan. Untuk itu hasil peneletian pertanian ini perlu diimplementasikan menuju pembangunan ke depan mengingat pembangunan yang dilakukan di bidang pertanian hanya mengacu kepada budaya atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pertanian dalam arti luas.
“Guna menunjang penelitian pertanian perlu dukungan data dan informasi yang akurat dan valid sehingga bisa menetapkan zona potensial sumberdaya lahan yang baik untuk pertanian,”ungkapnya.


Ditempat yang sama, Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Pertanian, WH. Janggo mengatakan, maksud dan tujuan digelarnya seminar ini tidak lain untuk melaksanakan inventarisasi, karakterisasi dan evaluasi potensi sumberdaya lahan sebagai dasar dalam penyusunan AEZ dan peta pewilayahan komoditas pertanian unggulan serta akan menentukan jenis komoditas pertanian unggulan yang dapat dikembangkan guna mendukung peningkatan pendapatan petani dan pendapatan daerah (PAD) berdasarkan potensi sumberdaya lahan.(nal)

Waspadai HUT OPM! Dandim: 1 Juli Hanya Diperingati Sebagai HUT Bhayangkara

JAYAPURA-Untuk memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) menjelang 1 Juli besok, yang disebut-sebut sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka/Tentara Pembebasan Nasional (OPM/TPN), TNI/Polri se- Garnizun Jayapura, Minggu (29/6) menggelar apel siaga gabungan bertempat di Makodim 1701/ Jayapura. Continue reading “Waspadai HUT OPM! Dandim: 1 Juli Hanya Diperingati Sebagai HUT Bhayangkara”

HELMI TOATUBUN DAN VERDI PAYUNG TAPI KORUPSI DAN

HELMI TOATUBUN DAN VERDI PAYUNG TAPI KORUPSI DANA TUNJANGAN BIAYA STUDI AKHIR MAHASISWA – MAHASISWI STIE – PORT-NUMBAY

Dengan melihat perkembangan pada kampus Stie.Port – Numbay telah berlangsung sejak Lembaga intitusi perguruan tinggi itu berdiri di bawah naungan yayasan cinta tanah air,dengan dukungan dan motifasi yang sangat kuat dalam rangka menciptakan kualitas sumber daya manusia papua,agar orang papua ras melanesia hitam keriting ini berdiri diatas kaki sendiri,cita-cita inilah yang selalu di kampanyekan oleh pemerintah neokolonialis indonesia untuk mensejahterakan orang papua,baik itu di bidang pendidikan, kesehatan,infrastruktur, dan dan lain-lainnya yang menyangkut dengan hak hidup orang papua diatas tanahnya sendiri. Namun yang perlu diketahui bersama dalam melihat dari berbagai aspek tadi, ternyata salah satu diantara aspek itu yang belum dapat terwujud adalah aspek pendidikan,mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi tidak bisa dapat dikatakan indonesia sukses menjamin orang papua dari aspek pendidikan tadi,karena fakta membuktikan bahwa disetiap intitusi perguruan tinggi yang ada di papua penuh dengan manipulasi administrasi, korupsi,kolusi, nepotisme, penipuan, pembohongan, dan penghisapan allah akademis.

Hal ini terjadi pada Lembaga Perguruan
Tinggi Stie.Port-Numbay,disana para dosen-dosen sedang membangun sebuah proyek pembunuhan kualitas sumber daya manusia lewat berbagai alasan administarsi akademik,memberikan kesempatan/ kemudahan terhadap mahasiswa amber,menyulitkan mahasiswi-mahasiswa papua dalam berbagai urusan akademis di kampus itu.situasi ini berlangsung sejak lama hingga hari barulah terungkap kehadapan publik dengan jelas sekali bahwa dari antara sekian banyak dosen-dosen di kampus tersebut,mulai nampak koruptor-koruptor kakap yang selama kenyang dengan hak mahasiswa-mahasiswi,seperti yang dilakukan oleh kedua orang staf sekaligus dosen yakni Helmi.

Toatubun dan Verdi Payung Tapi. Kedua orang dosen ini sedang memainkan peran yang cantik dengan manajemen Allah akademik,agar para mahasiswa menganggap bahwa hal yang dilakukan oleh "Helmi Toatubun dan Verdi Payung Tapi adalah benar.

Akan tetapi jika di lihat saat ini Mahasiswa – mahasiswi papua sedang di tumis dalam koali oleh kedua orang dosen ini,tanpa di sadari proses
pemanipulasian administrasi akademik sedang berlangsung aman dan damai,apalagi yang sangat memprihatinkan adalah ketidaktahuan mahasiswa-mahasiswi dengan kejelasan dana tunjungan bagi mahasiswa tahap akhir yang di berikan oleh pemerintah propinsi papua lewat Dinas Sosial Propinsi dan di tangani langsung oleh perguruan tinggi tersebut.

Boleh dikatakan bahwa Lembaga Akademis lebih jahat dari yang kita bayangkan,maka dengan melihat karakter busuk yang dilakukan oleh kedua orang dosen ini perlu ada tinjauan/ di periksa dan di penjarakan bilah terbukti melakukan pelanggaran dalam manajemen administrasi.

HAELMI TOATUBUN DAN VERDI PAYUNG TAPI KORUPSI BESAR YESSSSSS!!!!!!!!!!!!!

Mobile post sent by SPMMobile using Utterzreply-count Replies.

Para Aktivis Gerakan Papua Merdeka yang Kembali ke Pangkuan NKRI

Beberapa tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) memilih kembali ke kampung halaman sebagai WNI. Mereka ingin membangun tanah Papua dalam kerangka otonomi khusus.

SEJAK 1969 Nick Messet mencoba berjuang untuk sebuah negara Papua yang merdeka. Karena pilihannya itu, dia kehilangan identitas sebagai warga negara Indonesia (WNI). Namun, setelah puluhan tahun berjuang, Messet sadar bahwa memerdekakan provinsi yang dulu bernama Irian Jaya itu bukan hal gampang.

Messet lahir di Kampung Keder, Kabupaten Sarmi, Papua, 1946, dari keluarga yang cukup terhormat. Ayahnya, Thontje Messet, pernah menjadi bupati Jayapura (1975 – 1982). Dia putra Papua yang cerdas. Usai meraih gelar sarjana muda arsitektur di ITB, Messet pulang ke Papua. Dia dijanjikan bisa kuliah di Amerika. Namun, rencana itu dibatalkan pemerintah tanpa alasan yang jelas.

"Saya lalu berpikir kalau kita tinggal dengan bangsa yang jahat (Republik Indonesia, Red) akan sangat berbahaya," katanya kepada Cenderawasih Post (Grup Jawa Pos).

Pada 1966, Messet lalu meminta restu ayahnya untuk sekolah pilot di Sekolah Penerbangan NASA (Nationwide Aviation Space Academy) di Australia dan lolos menjadi penerbang. "Kenapa saya ingin menjadi pilot? Karena saya mau buktikan bahwa kita orang Papua pintar-pintar," katanya.

Pulang dari Negeri Kanguru, dia menjadi aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Jabatannya: pejabat penghubung (liaison officer) antara para pejuang OPM dan Papua Nugini (PNG).

Dengan lisensi penerbang yang dipunyainya, Messet diterima bekerja sebagai pilot maskapai penerbangan PNG (Air Nugini). Tapi, perjuangannya terus dilakukan. Selama 10 tahun di PNG, dia banyak menyelundupkan tokoh OPM ke PNG. Karena kegiatan itu, dia ditangkap dan dideportasi oleh pemerintah PNG. Untungnya, dia menerima suaka dan sejak 1979 tinggal di Swedia.

Meski hanya berbekal semangat, di Swedia Messet terus berjuang. "Di Swedia, pengangguran seperti kita dijamin hidupnya oleh pemerintah," ujarnya.

Messet terus melakukan kampanye dan melakukan lobi-lobi internasional untuk membantu kemerdekaan West Papua. Dalam lobi internasionalnya itu, Messet antara lain bertemu Yuri Andropov, pimpinan KGB, pada September 1982. Kepala Dinas Intelijen Uni Soviet (sekarang Rusia) itu, lanjut Messet, berjanji membantu kemerdekaan Papua dengan mengirimkan senjata melalui Vietnam. Tapi, rencana itu batal karena Tuhan punya rencana lain. Yuri keburu meninggal dunia.

Selain ke Uni Soviet, Messet juga menemui tokoh-tokoh penting di negara Pasifik seperti di Vanuatu dan Nauru.

Pada 1985 Messet diajak pemerintah Vanuatu untuk menjadi pilot di Air Vanuatu. Tawaran itu diterimanya. Jabatan itu dijalani hingga 1988. Ketika terjadi konflik di negara yang terletak di Pasifik itu, Messet ikut menjadi korban. "Saya kembali lagi ke Swedia hidup sebagai pengangguran," katanya.

Selama di Swedia, Messet sempat bertemu tokoh GAM Hasan Tiro dan seorang tokoh yang disebut Zainal. "Saya pernah bawa Zainal ke Rusia, tapi Yuri (Yuri Andropov) tidak mau bertemu dengan tokoh GAM," ujarnya.

Pada 1994, Messet kembali ke PNG yang saat itu dipimpin PM Julius Chan. Situasi politik di negara itu sudah berubah. Dia menghubungi rekannya, Franzalbert Joku, untuk menfasilitasi dirinya kembali ke tanah Papua melalui PNG.

Julius Chan menyambut positif kepulangan Messet ke Port Moresby, ibu kota PNG. Yang membuat dia bersyukur, Chan memerintahkan pencabutan surat deportasi. Di negeri itu, dia bergabung dengan Nation Air dan kembali bekerja sebagai pilot.

Pada 1997 secara kebetulan Messet bertemu Fredy Numberi yang saat itu gubernur Papua. Oleh Numberi, Messet mendapat tugas membantu urusan Papua di PNG. Namun, setelah Numberi diangkat menjadi menteri, Messet berhenti. Dia lalu ke Australia dan aktif kembali pada kegiatan politiknya.

Pada 2001 Papua kembali bergolak menyusul terbunuhnya Pimpinan Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hio Eluay. Dia terlibat aktif dalam berbagai lobi internasional untuk menekan pemerintah RI.

Namun, pada 11 Juli 2005 Messet kembali bertemu Fredy di Jakarta yang mengajak Messet bekerja di bidang perikanan. Ajakan yang sama disampaikan Gubernur Papua Barnabas Suebu saat bertemu dengannya setahun kemudian.

Messet mengatakan, dalam menyelesaikan masalah Papua, tokoh-tokoh Papua memiliki dua pandangan. Kalangan OPM seperti Zet Rumkorem dan Yacob Prai menginginkan masalah Papua diselesaikan melalui jalur konfrontasi militer. "Tapi, kami memilih cara dialog yang damai," ujarnya.

Masalah Papua terus menggelinding hingga menjadi perhatian intenasional. Namun, sejalan dengan itu, hati Messet juga terpanggil untuk kembali pulang. "Hati saya untuk pulang sebenarnya sudah ada ketika bertemu Pak Fredy," ujarnya.

Puncaknya, Messet meminta Fredy menjamin kepulangannya itu. Namun, dia tak bisa memberikan jaminan. Alasannya, hal seperti itu adalah isu yang sangat sensitif.

Lewat pendekatan melalui KBRI di Port Moresby kepada pemerintah pusat, Jakarta menyambut positif, tetapi tidak langsung mengiyakan. Suatu saat dia bertemu tokoh Sulsel Alwi Hamu yang mau mempertemukannya dengan Wapres Jusuf Kalla pada Juli 2007 lalu. Akhirnya keinginan itu terwujud. Pada akhir Februari lalu bukti identitas dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia telah diberikan oleh utusan Wapres Jusuf Kalla.

"Saya melihat perubahan di Indonesia. Demokrasi sudah berkembang meski belum sempurna. Tapi, saya yakin akan terus tumbuh," katanya.

Selain itu, dengan Otsus Papua, dia melihat Papua semakin menunjukkan kemajuan. Messet ingin ikut membangun Papua melalui bidang lain. "Otsus adalah hasil perjuangan Papua Merdeka. Tanpa perjuangan Papua merdeka, Otsus tidak akan lahir," tandasnya.

Pelajaran lain yang dipetik dari perjuangan selama 40 tahun untuk Papua merdeka, kata Messet, adalah banyak negara yang berjanji membantu perjuangan OPM. "Itu hanya janji yang tak terwujud hingga detik ini."

Kisah Mantan Aktivis Gerakan Papua Merdeka yang Kembali ke Pangkuan NKRI (bagian-1)

40 Tahun Melobi Negara Luar, Tidak Ada yang Terealisasi. Nicholas Simion Messet dan Frans Albert J, Franzalbert F.A Joku adalah sebagain dari para pejuang gerakan Papua Merdeka atau OPM, tapi kini mereka berbalik arah ingin menjadi bangsa Indonesia yang hakiki. Apa yang membuat kedua orang radikal ini berbalik arah dan bagaimana perjuangan mereka untuk gerakan Papua merdeka. Simak juga keinginan pejuang OPM lainnya yang ingin kembali ke pangkuan NKRI tetapi belum terwujud.

Laporan RAHMATIA

Perjuangan itu begitu melelahkan tetapi tak jua terwujud, begitu kata Nick Messet tentang perjuangannya untuk gerakan Papua merdeka. Bagaimana tidak, puluhan tahun sejak tahun 1969, ia menanggalkan identitasnya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan berjuang untuk mewujudkan Papua merdeka untuk lepas dari NKRI, namun toh hingga detik ini usaha itu tak kunjung berhasil. Padahal berbagai cara telah dilakukan untuk mewujudkan impian yang kian meredup itu.
Messet lahir di Keder Sarmi 1946 silam dari keluarga yang cukup terhormat, ayahnya pernah menjadi Bupati Kabupaten Jayapura Thontje Messet (1975 – 1982). Awalnya Messet adalah seorang putra Papua yang cerdas pernah kuliah di ITB. Usai meraih gelar sarjana muda Arsitek, Messet pulang ke Papua dan dijanjikan untuk kuliah di Amerika Serikat, tetapi rencana itu kemudian batal tanpa alasan yang jelas oleh pemerintah. “Saya lalu berpikir kalau kita tinggal dengan bangsa yang jahat (Republik Indonesia, red) akan sangat berbahaya,” kisahnya menerawang.

Tahun 1966, Messet lalu meminta restu ayahnya untuk sekolah pilot di Sekolah Penerbangan Nasa (Nationwide aviation space academy) di Australia dan lolos hingga ia menjadi penerbang. Lulus dari sekolah itu dan melihat situasi politik Papua ketika itu yang labil khususnya menjelang pelaksanaan PEPERA, ia berpikir untuk ikut berjuang bagi kemerdekaan Papua atau West Papua. Lalu bergabung dengan gerakan – gerakan separatis yang menentang pemerintah RI. Jabatan Messet ketika itu adalah sebagai Koordinator di wilayah Perbatasan yang memberikan kartu identitas bagi anggota GSP/OPM yang hendak menyeberang ke Papua New Guinea (PNG).

Selain sebagai koordinator, Messet juga ketika itu bertugas memberikan saran dan usul dan ide kepada OPM sehingga ia diangkat menjadi pejabat penghubung. Ketika menjadi pejabat penghubung ini, Messet pernah tertangkap beberapa kali oleh aparat karena terbukti membantu kegiatan separatis khususnya menjelang pelaksanaan PEPERA.
Messet menjadi pejabat penghubung di perbatasan selama 10 tahun, 1979 ia dipindahkan ke Swedia setelah empat kali dideportasi oleh pemerintah RI kemudian terakhir PNG. Pemerintah PNG mendeportasi Messet karena tertangkap basah di Vanimo pada 27 September 1978 ketika menyelundupkan 2 orang tokoh utama OPM di perbatasan yakni Yacob Prai yang kemudian berjuang di Swedia dan John Otto O di Vanuatu. “Kedua tokoh ini saya selundupkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri PNG Michael Somare, sebab ketika itu ada rapat penting di negara itu yang diagendakan akan membahas masalah Papua,” kenangnya. Hingga akhirnya Messet dideportasi oleh pemerintah PNG ke Swedia.

Di Swedia, hanya berbekal semangat, Messet terus berjuang, untungnya pemerintah Swedia sangat demokratis dan mau membiayai hidupnya yang pengangguran ketika itu namun harus berusaha untuk mencai pekerjaan. “Di Swedia, pengangguran seperti kita di jamin hidupnya oleh pemerintah,” ujarnya.
Messet terus melakukan kampanye dan melakukan lobi – lobi internasional untuk membantu kemerdekaan West Papua. Dalam lobi internasionalnya itu, Messet antara lain bertemu dengan Direktur KGB Rusia di Moskow Yuri Antropov pada September 1982. ketika itu, ia dijanjikan oleh Yuri akan membantu kemerdekaan West Papua dengan mengirimkan senjata melalui Vietnam Utara, namun rencana ini batal karena Tuhan punya rencana lain, Yuri keburu meninggal dunia. “Padahal waktu itu saya sudah senang karena Rusia mau membantu Papua untuk merdeka, Yuri meninggal dunia,” ujarnya pelan.
Selain ke Rusia, Messet juga menemui tokoh – tokoh penting di negara Pasisfik baik di Vanuatu, Nauru, Jerman, Ukraina, Vietnam, Belanda, Cekoslovakia, Jepang sampai ke PBB.
Messet kemudian menjadi pilot ditahun 1974, setelah tamat dari Sekolah Penerbang di Australia. Meski sekolah di Australia, Messet tidak pernah melobi pemerintah Australia untuk membantu Papua Merdeka, keinginannya di Australia hanya belajar meski sesekali melakukan kampanye. “Kenapa saya terus belajar menjadi pilot, karena niat saya sampai detik ini, saya mau buktikan bahwa kita orang Papua pintar – pintar,” tukasnya dengan semangat. Sejak itu ia menjadi bekerja pada Maskapi Air Nuigini namun tetap bekerja untuk OPM hingga akhirnya ia kembali di deportasi ke Swedia.
Tahun 1985 ia diajak oleh pemerintah Vanuatu untuk menjadi pilot di Air Vanuatu hingga tahun 1988, tetapi karena terjadi konflik dalam negeri di negara itu, Messet juga menjadi korban, Messet kembali lagi ke Swedia hidup sebagai pengangguran.

Selama di Swedia, Messet sempat bertemu dengan tokoh GAM Hasan Tiro dan Zainal “Saya pernah bawa Zaenal ke Rusia, tapi Yuri (direktur KGB Rusia) tidak mau ketemu dengan tokoh GAM,” ujarnya.
Tahun1994, Messet menyempatkan diri kembali ke West Papua (RI) untuk bertemu kerabatnya di tanah air, ketika ia kembali ke PNG. Saat itu PNG telah dipimpin oleh Julius Chan dan situasi politik di negara itu sudah berubah. Ia menghubungi rekannya Franzalbert Joku untuk menfasilitasi dirinya kembali ke tanah Papua melalui PNG. “Saya kontak pak Franz minta difasilitasi kepulangan saya,” ujarnya.

Perdana Menteri Julius Chan rupanya menyambut positif kepulangan Meset dan disambut positif, pada tahun 1994 ia meninggalkan Swedia dan sejak itu ia kembali berdomisli di Port Moresby. “Setelah di Poprt Moresby Chan perintahkan pencabutan surat deportasi saya,” katanya. Di Port Moresby ia bergabung dengan Nation Air dan kembali bekerja sebagai pilot di Maskapai itu.

April 1994, untuk pertama kalinya Messet masuk ke Jayapura setelah melalui proses yang cukup rumit. “Saya sebenarnya ketika itu sudah ingin kembali menjadi WNI karena waktu itu Papua sudah jaya diera Orde baru, tapi keinginan saya itu tidak ditanggapi serius oleh pemerintah RI,” katanya. Akhirnya Messet tetap komit pada perjuangannya untuk mewujudkan Papua Merdeka.

Tahun 1997, secara kebetulan Messet bertemu dengan Fredy Numberi yang ketika itu menjadi Gubernur Papua, ia lalu diperbantukan untuk urusan ke PNG, tetapi setelah Numberi diangkat menjadi menteri, ia berhenti. Ia lalu kembali ke Australia dan aktif kembali pada kegiatan politiknya.

Tahun 2000, tepatnya bulan Februari, bersama Franz Joku, Theys Eluai, Tom Beanal dan tokoh – tokoh lainnya mereka menggelar Musyawarah Besar di Sentani yang disusul dengan Kongres Papua bulan Mei 2000 dan mambentuk Presidium Dewan Papua (PDP). Pada Kongres itu, Messet membawa 130 orang West Papua dari PNG (panel pasifik).

Setelah kongres Messet bersama Frans Joku ditugaskan PDP sebagai moderator urusan internasional, hingga saat itu kampanye Papua Merdeka terus ditingkatkan di tingkat internasional.

15 Juni 2000 Messet kembali ke Port Moresby, disponsori pemerintah Nauru salah satu negara di Pasifik Island, Messet boleh kemana saja untuk melakukan lobi internasional dan puncaknya adalah milleniun summit PBB di New York dan pada September 2000 pimpinan PDP They Hio Eluai, Tom Beanal dan 11 putra Papua lainnya salah satunya Yoris Raweyai menuju New York dan berikutnya pimpinan dan delegasi PDP menghadiri Pasifik Island Forum di Kiribati, disini dikeluarkan satu resolusi pasal 17 yang dalam komunikenya menyatakan keprihatinan bangsa – bangsa itu atas gejolak di Papua dan mendorong tokoh – tokoh politik Papua dan pemeirntah RI untuk menyelesaikan masalah Papua secara damai. “Tapi sebagian orang menterjemahkan salah,” imbuhnya.

Disitu juga komunike itu disambut baik. Dan selanjutnya Indonesia menjadi anggota Post Forum Dialogue Partner dan ditindaklanjuti dengan pertemuan negara – negara di Pasifik. Bersamaan dengan itu, Undang Undang 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua lahir. “Otsus adalah buah perjuangan aspirasi Papua Merdeka,” katanya.

Hingga tahun 2001, Papua kembali bergolak menyusul terbunuhnya Pimpinan PDP Theys Hio Eluay. Kejadian ini membakar hati masyarakat Papua tak terkecualil Messet. Tahun 2003, ia ke Australia dan terus melakukan kampanye politiknya dan pada bulan Mei ia ke Cekoslovakia untuk misi Gereja dan kembali melalui Singapore dan kembali lagi ke Australia. Tetapi di jalan ada yang mengajaknya ke Jakarta, 11 Juli 2005 Messet kembali bertemu Fredy Numberi dan mengajaknya untuk bekerja di bidang perikanan hingga akhirnya tahun 2006 ia diajak Gubernur Barnabas Suebu.
Messet mengatakan, dalam menyelesaikan masalah Papua tokoh – tokoh Papua memiliki dua pandangan. Kalangan OPM seperti Zet Rumkorem dan Yacob Prai menginginkan masalah Papua diselesaikan melalui jalur konfrontasi militer. “Tapi kami memilih cara dialog yang damai dan sepertinya itu berhasil,” ujarnya.

Masalah Papua terus menggelinding hingga menjadi perhatian intenasional tetapi sejalan dengan itu, hati Messet juga terpanggil untuk kembali menjadi bagian dari Bangsa Indonesia. “Hati saya untuk pulang sebenarnya sudah ada ketika bertemu dengan pak Fredy,” ujarnya. Dan puncaknya, ia meminta Fredy Numberi untuk menjaminkan kepulangannya itu. Namun Numberi tak bisa memberikan jaminan sebab apa yang akan dilakukannya itu adalah issu yang sangat sensitive. Hal yang sama juga dilakukan oleh Gubernur Suebu. “Tapi saya sadar, saya tidak ingin melibatkan pak Bas dan pak Numberi,” imbuhnya.

Untungnya melalui pendekatan – pendekatan yang dilakukan melalui KBRI (kedutaan besar RI) di Port Moresby kepada pemerintah pusat di Jakarta, ia bertemu dengan pejabat penting di KBRI Pratito Soeharyo dan Frans Pampo yang didukung oleh Dubes RI di Port Moresby Brigjend TNI Bom Soeyanto. Mereka menjembatani Messet untuk berinteraksi dengan Jakarta.

Jakarta menyambut positif tetapi tidak langsung mengiyakan, kembalinya Messet diuji dengan menemui Eny Faleomavega di Amerika Serikat dengan membawa misi Otsus untuk penyelesaian masalah Papua. Dan Kunjungan Eny ke Indonesia adalah bukti kesungguhan Messet dan Franz Joku untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
Hingga suatu saat ia bertemu dengan Alwi Hamu dan mau mempertemukannya dengan Wapres Jusuf Kalla pada Juli 2007 lalu. Dan akhirnya keinginannya itu terwujud dan kemarin bukti identitas dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia itu telah diberikan oleh utusan Wapres Jusuf Kalla.

Namun begitu, satu hal yang ditekankan Messet adalah bahwa dirinya ingin kembali ke pangkuan ibu pertiwi tak lain karena melihat Indonesia saat ini telah berubah. “Saya melihat perubahan di Indonesia, demokrasi sudah berkembang meski belum sempurna, tapi saya yakin akan terus tumbuh,” katanya. Selain itu, dengan Otsus, ia melihat Papua semakin menunjukan kemajuan, tak heran kalau terbersit keinginannya untuk ikut membangun Papua melalui bidang lainnya. “Otsus adalah perjuangan Papua Merdeka, tanpa perjuangan Papua merdeka Otsus tidak akan lahir,” tandasnya.
Tak hanya itu, satu yang dipetik dari perjuangannya selama 40 tahun untuk Papua merdeka, Messet telah kemana-mana melakukan lobi internasional di sejumlah negara demi terwujudnya Papua merdeka tetapi yang ditemuinya hanya janji yang tak jua terwujud hingga detik ini.(bersambung)
Cepos

Mengapa Asing Ikut Bermain di Papua? (1)

JAKARTA – Laksda (purn) Robert Mangindaan, yang kini aktif di LSM Center for Defense and Maritime Studies (CDMS) dalam sebuah diskusi di kantor redaksi Sinar Harapan awal Agustus lalu menilai isu Papua telah sampai pada tingkat yang gawat, karena ada kepentingan asing yang mulai bermain di sana. Indikasinya antara lain dengan pembentukan gugus tugas (task force) Papua di AS dan Australia yang kedua-duanya dipimpin oleh mantan militer dan militer aktif.

Di AS, gugus tugas Papua berada di bawah LSM Council on Foreign Relations dipimpin Laksamana (Purn) Dennis Blair, mantan Panglima Komando Pasifik. Sementara di Australia, gugus tugas Papua diketuai oleh Jenderal Peter Cosgrove, Panglima Australian Defense Force (ADF) yang pada 1999 menjadi Panglima Interfet ke Timor Timur.

Indikasi lain adalah munculnya permintaan 20 senator AS pada 28 Juni lalu, agar PBB mengirimkan wakil khusus untuk memantau situasi keamanan di Papua dan Aceh. Terkait dengan itu, kantor berita AP melaporkan pada 8 Juli mengenai pengungkapan dokumen rahasia yang lebih dari 25 tahun dari arsip nasional, yakni dokumen tahun 1969 yang terkait dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Dalam dokumen itu Henry Kissinger, Penasihat Keamanan AS, disebutkan menyarankan kepada Presiden Nixon yang akan berkunjung ke Jakarta, agar AS mendukung Indonesia dalam masalah Pepera, yang diselenggarakan oleh PBB pada tahun 1964 dan berujung masuknya Irian Barat sebagai teritori RI.

”Para senator itu mempertanyakan keabsahan dukungan AS terhadap Pepera. Harap diingat, isu Timor Timur senantiasa hidup di kongres hanya karena ada tiga senator yang aktif, dan berakhir dengan lepasnya provinsi ke-27 itu. Sekarang ada 20 senator yang memberi perhatian serius pada masalah Papua, ini tidak main-main,” tegas Mangindaan.

Desakan internasional seperti itu bukan yang pertama, karena pada bulan Maret, sejumlah 88 anggota Parlemen Irlandia juga mendesak Sekjen PBB meninjau kembali Pepera. Uskup Afrika Selatan, Desmond Tutu, pada bulan Februari juga menyuarakan hal yang sama.

Tidak Bisa Digugat?

Pemerintah sendiri bukannya tidak menyadari hal ini. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkeham), Yusril Izha Mahendra, seusai Rakor Polkam pada pertengahan Juli lalu menegaskan bahwa hasil Pepera telah menjadi keputusan hukum internasional yang tidak bisa digugat kembali.

”Ini lebih banyak soal politik daripada persoalan hukum. Keputusan lebih dari 40 tahun lalu, tidak bisa diukur dengan parameter-parameter yang ada sekarang. Mekanisme yang bisa berlaku pada zaman itu, ya seperti itulah keadaannya,” kata Yusril.

Dia menjelaskan tingkat pendidikan rakyat Papua pada tahun 1960-an tidak memungkinkan dilaksanakannya referendum. one man one vote, sehingga Pepera hanya dilakukan melalui representasi. Meski Yusril mengakui tetap ada mekanisme dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggugat hal itu.

Sedangkan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Independen Papua, Zainal Sukri, dalam perbincangan dengan SH, Sabtu (7/8), menilai bahwa dokumen lama yang diungkapkan oleh Amerika Serikat mengenai dukungan terhadap Pepera merupakan upaya AS untuk lepas tangan, dengan alasan secara yuridis AS tidak pernah terlibat secara langsung. Dia berharap Pemerintah segera meminta klarifikasi dari Washington DC.

”Kita harus ungkapkan juga fakta-fakta sejarah yang kita miliki. Sehingga dokumen yang dikeluarkan Amerika perlu kita klarifikasi berdasarkan dengan fakta dan realita yang ada tentang Pepera itu dengan dasar-dasar hukum, komitmen dan statement serta kesepakatan yang pernah ditempuh,” kata Zainal, yang di persidangan sering mendampingi para terdakwa kasus makar termasuk mendampingi tokoh Presidium Dewan Papua (PDP) Theys H Eluay (almarhum), Thaha Al Hamid, Pendeta Herman Awom dll.

Artinya, dalam New York Agreement (Perjanjian New York) tahun 1962 ada sejumlah syarat yang kalau disimak secara objektif terlihat Pepera harus dilakukan berdasarkan standar internasional, yaitu dilakukan oleh setiap orang dan memenuhi syarat secara perorangan (one man one vote), dengan memberikan suara apakah Papua berdiri sendiri sebagai negara merdeka atau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun dalam pelaksanaannya, Pepera justru berdasarkan pada Perjanjian Roma antara pemerintah Indonesia dengan Belanda yang dilakukan berdasarkan sistem musyawarah perwakilan dengan 750 orang untuk satu suara. ”Jadi wajar kalau ada klaim dari masyarakat Papua bahwa pelaksanaan Pepera bertentangan dengan kebiasaan internasional,” kata Zainal.

Tidak Padu

Pemerintah tampaknya memang harus bekerja keras merebut dan mengembalikan kepercayaan rakyat, tidak boleh berhenti pada sekadar memberi argumentasi. Karena persoalannya adalah apakah berbagai kebijakan di Papua sudah memuaskan aspirasi masyarakat di sana. Task Force Papua, pimpinan Laksamana (purn) Dennis Blair, misalnya, telah membuat kajian tentang Papua yang dituangkan dalam sebuah laporan yang dibukukan, dan di situ ada tiga hal yang menonjol. Pertama, bagaimana mengurus Papua dalam konteks nasionalisme Indonesia. Kedua, bagaimana menangani Papua dalam konteks otonomi khusus. Ketiga, mengenai tata pemerintahan (good governance) yang baik.

”Ketiga pengelompokan itu memang menjadi isu-isu penting di Papua, namun sayangnya pemerintah pusat tidak memiliki kesepahaman dan sikap terhadap ketiga isu tersebut. Kita sangat lemah di situ,” kata Mangindaan. Dia menunjuk konflik di Ambon, Poso dan perlakuan HAM yang buruk di Papua dapat menjadi entry point bagi kekuatan-kekuatan asing untuk masuk. Apalagi, AS berkepentingan menyelamatkan investasi senilai US$ 25 miliar di Timika, dan AS tidak suka China masuk ke Papua melalui Proyek Tangguh.

Pandangan itu dibenarkan pengamat masalah Papua, Frans Maniagassi. Dalam pandangannya, tuntutan merdeka sebagian disuarakan oleh generasi muda yang lahir awal tahun 1980-an, yang umumnya mereka tak punya ikatan dengan masa lalu seperti Pepera. ”Sehingga haruslah didalami mengapa mereka meminta merdeka, antara lain dengan tuntutan agar Pepera ditinjau. Pemerintah di Jakarta harus melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan selama ini terhadap Papua,” katanya.

Maniagassi menegaskan masyarakat Papua sesungguhnya menginginkan diperlakukan sebagaimana layaknya manusia Indonesia lainnya dengan tetap memperhatikan identitas adat dan budayanya yang khas. Sehingga mandat untuk membentuk Majelis Rakyat Papua seperti tertuang di UU Otsus Papua, misalnya, seharusnya diakomodasi.

Dia menuturkan, dirinya pernah diundang oleh Komisi HAM PBB di Den Haag dan betapa dia tercengang ketika dipaparkan berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan tercatat dengan sangat rapi dan rinci, sampai ke kesatuan terkecil. ”Hal-hal seperti itu yang malah tidak pernah diketahui oleh Jakarta,” katanya.

Bahwa Jakarta tidak serius menangani masalah Papua juga dinyatakan Laksda (Purn) Budiman Djoko Said, Wakil Ketua CDMS, yang menilai langkah-langkah Pemerintah menyangkut Papua tidak padu dalam suatu orkestrasi yang baik, dan tidak bergerak dalam kerangka Otonomi Khusus.

”Seharusnya pemerintah mengedepankan supervisi terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan Otonomi Khusus, sehingga setiap adanya kemungkinan deviasi dapat dideteksi sejak dini dan dilakukan koreksi,” katanya. (ded/xha/ngl)

Written by ambolom, Friday, 27 August 2004
http://web.archive.org/web/20040831113623/http://papuapost.com/Mambo/index.php?option=content&task=view&id=14

UU Otsus Butuh 3000 an Perda

Jayapura– Anggota Tim Pengkaji UU Otonomi Khusus Papua, Drs. Agustinus Kafiar, MA mengatakan dengan diberlakukannya UU otsus, maka pembangunan perlu dititk beratkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan dengan demikian tingkat pendapatan dan kebutuhan rakyat dapat teratasi dengan baik.

Dengan adanya otonomi khusus diperlukan sekitar 3000-an peraturan Daerah (perda) di Provinsi Papua. Selain dibidang ekonomi kerakyatan yang perlu diperhatikan lagi adalah bidang peternakan. bidang perikanan, bidang pertanian.

Ketiga bidang ini menurut Kafiar bidang ini merupakan akar persoalan nasib rakyat di Papua.

” Karenanya saya minta apa yang telah diperjuangkan dapat ditangkap dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan rakyat Papua,” katanya kepada PAPUA POST di Sasana Krida, Rabu (23/1) seraya menambahkan bahwa yang berhak menikmati hasil pembangunan adalah rakyat Papua sendiri hal ini sangat berorinentasi pada pembangunan hak-hak dasar dan sesuai dengan tepat sasaran.

Diakui Agustinus, selam ini memang pembangunan yang dijalankan terkesan dari atas kebawah, akibatnya keinginan masyarakat tidak terakomodir dan berbuntut pada sosial ekonomi yang lemah.

Sebaiknya yang ditawarkan oleh pemerintah pusat adalah konsep pembangunan,lebih khususnya sistem pembangunan ekonomi kerakyatan, tentunya ini juga dapat memungkinkan demokrasi di Indonesia menuju keterbukanan. Demikian dikemukakannya (Matius Sobolim)

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny