Agar Daerah Kaya Tak Menuntut Merdeka

By Saad Saefullah, Posted on May 19, 2016, www.islampos.com

BARU-baru ini beredar secara viral foto di sosial media pengibaran bendera OPM (Organisasi Papua Merdeka) dengan menyingkirkan bendera merah putih. Aparatpun terkesan membiarkan pengibaran ini terjadi.

Terjadi juga pemberian jatah yang sangat besar dalam pengelolaan hasil Sumber Daya Alam (SDA) di daerah-daerah yang pernah memberontak kepada pemerintah RI. Hal ini menyebabkan daerah-daerah kaya yang lain menjadi iri hati.

Mereka mengatakan bahwa hal ini seperti di sebuah keluarga di mana ada anak yang baik dan bandel dan sering meminta ini itu. Justru yang selalu dibelikan barang adalah anak yang bandel itu. Hal ini mendorong anak yang tidak bandel untuk menjadi bandel juga. Perumpamaan ini berlaku juga kepada daerah-daerah. Ini mendorong daerah-daerah yang tidak memberontak untuk memberontak.

Sebenarnya ada 3 point penting pengelolaan keuangan Pusat-Daerah. Isu pertama adalah beberapa persoalan mendasar yaitu ada peraturan bagi hasil tapi implementasinya kabur tentang hitung-hitungan bagi hasil itu. Juga ada kesimpangsiuran data misalnya antara pertamina atau PT Aneka Tambang dengan pemda dan dengan Multi National Corporation (MNC) yang beroperasi di daerah. Sehingga terjadi akal-akalan dari pemerintah pusat.

MNC pun tidak transparan dalam mengungkapkan data keuangan mereka sebagaimana diungkap oleh anggota-anggota DPR yang mengusulkan hak angket dalam bagi hasil Blok Cepu antara Exxon Mobil-Pemerintah RI c.q. Pertamina. Juga dalam bagi hasil Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Amien Rais baru-baru ini.

Isu kedua adalah birokrasi yang bobrok baik di pusat maupun daerah. Misalnya terjadi penundaaan pencairan dana sehingga lahirlah calo-calo anggaran. Juga terjadi proyek pembangunan tanpa tender karena pengusaha sudah memulai proyek tanpa adanya dana dari pemda mereka memakai dana sendiri. Mau tidak mau ketika dana cair mereka langsung ditunjuk pemda untuk menjadi pelaksana proyek.

Juga ada permasalahan pengelolaan SDA yang sebagian besar masih dikelola pusat. Ini menyebabkan pemda tidak mandiri. Sebagai contoh, dinas-dinas di daerah tidak bisa mendesain program. Juga tidak adanya transparansi dari pemerintah pusat dan daerah.

NGO dan CSO di daerah juga ada beberapa yang berkolusi dengan pemerintah daerah. Awalnya mereka bergandengan tangan dalam menekan pemerintah pusat dan DPR dalam hal APBD. Kemudian ujung-ujungnya mereka mendapat proyek-proyek dari pemerintah daerah.

Yang cukup menarik adalah studi kasus sejarah Riau yaitu tuntutan Riau Merdeka. Pada tahun 1956 ada Kongres Rakyat Riau di Bengkalis. Kongres ini menghasilkan 3 opsi yaitu bergabung dengan Malaya, bergabung dengan NKRI, atau berdiri sendiri alias merdeka. Tetapi ketika itu pilihannya adalah bergabung dengan NKRI.

Kontrak Politik bergabung dengan NKRI ditinjau kembali ketika pada tahun 1994 ada kelaparan di daerah Kampung Giri, Riau. Peristiwa ini mendorong beberapa intelektual Riau untuk mengadakan Kongres Rakyat Riau yang memutuskan Riau harus merdeka karena Negara ini tidak bisa menjamin kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 2000 kembali diadakan Kongres Rakyat Riau yang menghasilkan 3 opsi yaitu Merdeka, Otonomi, atau Federal.

Di sini terlihat ada kesan pemerintah pusat tidak percaya kepada daerah. Pada tahun 2000 terjadi deadlock pembicaraan mengenai Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Blok CPP di Riau antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Riau.

Pemerintah pusat lebih percaya kepada bangsa asing dari pada pemerintah Riau yang nota bene adalah bangsa sendiri, seolah-olah Riau adalah jajahan Jakarta yang diperas terus-menerus.

Sebagai contoh adalah Pulau Singkep setelah timahnya habis ditinggalkan dalam keadaan rusak dan sekarang menjadi seperti Pulau Hantu karena sepi dan tidak terurus. Pulau Singkep kemudian juga jadi daerah tertinggal dan kantong kemiskinan.

Memang ada tradisi pada pemerintah Indonesia bahwa daerah-daerah yang setia kepada NKRI tidak diurus. Hanya daerah yang memberontak saja yang diberikan gula-gula, diperhatikan, dan diberikan kue pembangunan serta dikabulkan sebagian besar tuntutannya.

Sebagaimana bisa dilihat dalam sejarah bahwa Sumatra Barat dibangun setelah terjadi pemberontakan PRRI, Sulawesi Utara dibangun setelah Permesta. Papua dan Aceh diberikan Otonomi Khusus. Bahkan Mantan Anggota GAM diberikan gaji bulanan (tunjangan) dan tanah.

Ini merupakan preseden buruk. Ini akan mendorong daerah-daerah kaya yang selama ini baik-baik saja dan tidak banyak menuntut untuk menuntut lebih banyak atau bahkan memberontak oleh karena yang memberontaklah yang diperhatikan dan diberi gula-gula.

Kalau daerah kaya itu berada di perbatasan dengan negara lain maka ini akan lebih berbahaya lagi. Hal ini bisa dilihat pada wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Barat. Ada jurang kesejahteraan yang sangat dalam antara wilayah RI dengan Malaysia. Ini menyebabkan WNI yang di perbatasan itu ingin merdeka saja. Seharusnya wilayah perbatasan jangan dijadikan halaman belakang RI tetapi beranda depan RI.

Kabupaten Sambas dan penduduknya berkiblat ke Malaysia bukan NKRI. Hal ini disebabkan akses ke Malaysia jauh lebih mudah dari pada ke RI. Baik akses jalan maupun komunikasi.

Di daerah Riau, Kepualuan Riau dan provinsi-provinsi di Kalimantan bahkan para Sultan atau bangsawan pemangku adat mempunyai hubungan darah dan kekerabatan dengan Sultan-Sultan di Malaysia. Hendaknya pemerintah sekarang ini belajar dari sejarah agar tidak terantuk batu yang sama dan terperosok ke lubang yang sama, dua kali. []

May 19, 2016 1

Tuntutan kemerdekaan Papua, RI-KNPB ‘berebut pengaruh’

Heyder Affan, Wartawan BBC Indonesia, 14 April 2016

Perebutan pengaruh antara pemerintah Indonesia dan kelompok pendukung kemerdekaan Papua di kawasan Pasifik terus berlanjut menyusul unjuk rasa ratusan orang di Papua yang menuntut agar diakui oleh sebuah blok regional di kawasan Pasifik, Rabu (13/04).

Sementara Indonesia terus mendesak agar statusnya di organisasi Melanesian Spearhead Group, MSG, meningkat dari anggota asosiatif menjadi anggota penuh, kata seorang anggota DPR.

MSG, adalah sebuah blok regional di kawasan Pasifik, yang meliputi Fiji, Vanuatu, Papua Nugini dan kepulauan Solomon. Organisasi dibentuk pertama kali pada 1988.

Semula sebagai observer (peninjau), Indonesia diterima sebagai anggota asosiatif MSG pada KTT ke-20 di Honiara, Kepulauan Solomon pada Juni 2015 lalu, tetapi selalu diprotes oleh organisasi Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).

Lanjut ke Sumber Berita: BBC News Indonesia

April 14, 2016 1

Akademisi : Gunakan Pasal Makar, Indonesia Menjajah Papua

Jayapura, Jubi – Pengamat Politik Papua dari Universitas Cendrawasih Jayapura, Marianus Yaung menilai pemerintah Republik Indonesia menjajah orang Papua di negerinya sendiri.

“Wilayah kolonial, kalau pasal makar dikenakan kepada aktivis,” tegas Yaung dalam keterangan persnya, menanggapi penetapan dua aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai tersangka Makar Pasca pembubaran Ibadah di Mimika Papua beberapa waktu lalu.

Baca: Pembubaran Ibadah di Timika : 15 Orang Diperiksa, Dua Ditetapkan Tersangka

Kata Yaung, penggunaan pasal makar terhadap aktivis KNPB itu tidak kena konteks, dan terkesan dipaksakan. Karena organisasi yang KNPB dukung, Melanesia Spearhead Group itu berada di wilayah Pasifik bukan di Papua. Juga, aktivitas ibadah itu tidak bertentangan dengan UU, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

“Karena itu salah gunakan pasal makar. Makar hanya dikenakan kepada kegiatan organisasi yang ada dalam negeri. Menggunakan pasal makar, itu sama saja Indonesia menjajah Papua,” tegasnya.

Kata dia, pasal makar yang digunakan itu pasal produk pemerintah Belanda saat menjajah Indonesia. Pemerintah Belanda, saat ini, sudah tidak lagi menggunakan pasal makar. Hanya Indonesia saja yang masih mengunakan pasal makar untuk orang Papua.

“Negara asal pasal makar ini saja sudah menghapusnya. Pemerintah Belanda sadar kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat itu penting,” ungkapnya serius memuji pemerintah Belanda.

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, di Jayapura, mengatakan, dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka itu masing masing Steven Itlay yang menjabat Ketua KNPB dan Jus Wenda anggota KNPB yang juga diduga pelaku penganiayaan terhadap Kapolres Mimika AKBP Yustanto.

Menurut Kapolda, Steven Itlay akan dikenakan pasal makar yakni primer pasal 106 KUHP jo pasal 53 KUHP dan subsider pasal 160 KUHP, sedangkan Jus Wenda dikenakan pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 212 KUHP.

Adapun barang bukti yang disita yakni spanduk bertuliskan referendum dan gambar bendera bintang kejora, kata Irjen Waterpauw lagi.

Ones Suhuniap Sekretaris KNPB pusat, membantah pernyataan Kapolres Mimika, yang mengaku dipukul aktivis KNPB.

Baca KNPB : Pemukulan Kapolres Mimika itu Fitnah

“Pernyataan Kapolres itu tidak benar. Itu fitnah. Tidak ada yang memukul dia. Itu modus untuk mengkriminalisasi KNPB,” kata Ones Suhuniap, Sekretaris Umum KNPB, Rabu (6/4/2016).

Ia menambahkan, ibadah di Timika yang dimediasi KNPB itu pun tidak mengganggu aktifitas umum.

“Kami lakukan di halaman gereja bukan halaman kantor polisi,” kata Ones. (Mawel Benny)

April 10, 2016 0

Socratez: RI Tolak PM Solomon Justru Percepat Papua Merdeka

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Tokoh Papua, Pendeta Socratez Sofyan Yoman, menilai penolakan Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap permintaan pertemuan dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, untuk membahas masalah Papua Barat justru dapat mempercepat Papua Merdeka.

“Kalau Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) ditolak, untuk apa Indonesia menjadi anggota MSG? Dengan alasan-alasan seperti ini Indonesia semakin memberikan legitimasi dan kekuatan lobby-lobby ULMWP di dunia Internasional. Akibatnya, Indonesia sendiri mempercepat Papua Merdeka,” kata Socratez dalam pesan singkat yang dikirim ke satuharapan.com, hari Jumat (26/2).

Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP) itu juga menilai, bahwa “memang sangat berat dan rumit bagi pemerintah Indonesia menghadapi masalah Papua.”

Dia mencontohkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan awal kemenangan bagi Pemerintah Indonesia. “Tapi sayang, pasal demi pasal dan ayat demi ayat yang dalam UU Otsus itu tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh bahkan kenyataannya Otsus telah gagal total.”

Untuk memperbaiki itu, kata Socratez, pemerintah provinsi Papua sudah mengajukan Otsus Plus tapi itu juga ditolak pemerintah.

“Permintaan untuk smelter dibangun di Papua juga tidak digubris Jakarta. Lebih parah lagi penembakan 4 siswa di Paniai 8 Desember 2014, yang dilakukan aparat keamanan tidak ditangkap dan diadili pelakunya.”

Lebih lanjut, Socratez yang berada di Jayapura, menilai lebih fatal lagi bagi pemerintah Indonesia yang menolak Tim Pencari Fakta dari Pasific Island Forum (PIF) ke Papua dan menolak menerima kunjungan ketua MSG PM Salomon Islands untuk pertemuan dengan Indonesia sebagai anggota MSG.

“Pemerintah Indonesia jangan persalahkan rakyat Papua tapi introspeksi diri baik-baik demi kebaikan Indonesia,” katanya.

Jokowi Tolak Bertemu PM Solomon

Sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo telah menolak permintaan pertemuan dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, untuk membahas masalah Papua Barat.

Hal itu diungkapkan Sogavare di Noumea, New Caledonia, pada hari Jumat (19/2), dalam pertemuan dengan para pejabat dari Front de Liberation Nationale Kanak et Sosialis (FLNKS). Ini merupakan perjalanan 13 hari Sogavare sebagai Ketua MSG di ibu kota MSG. Sedangkan FLNKS merupakan anggota MSG.

“Perjalanan saya saat ini ke ibu kota MSG seharusnya telah berakhir di Jakarta,” kata Sogavare kepada rekan-rekan FLNKS seperti dikutip solomonstarnews, hari Senin (22/2).

“Ini adalah untuk membahas kemungkinan mengatur pertemuan antara Indonesia dan anggota United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), yang menginginkan kemerdekaan bagi Papua Barat.”

Tapi Sogavare mengatakan: “presiden Indonesia telah mengindikasikan dirinya tidak tertarik untuk membahas masalah Papua Barat.”

Keputusan dari presiden Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa Indonesia menjadi anggota MSG jika tidak mau bekerja sama dalam menangani isu-isu yang menjadi perhatian MSG.

“Namun demikian, pemerintah Kepulauan Solomon di bawah kepemimpinan saya dan MSG di bawah pimpinan saya akan terus mengejar isu Papua Barat,” kata Sogavare.

Editor : Eben E. Siadari

February 27, 2016 1

Kapolri: Penyerangan di Papua Akibat Kelalaian Polisi

Prima Gumilang, CNN Indonesia Selasa, 29/12/2015 18:00 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti menilai kasus penyerangan di Markas Polsek Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, disebabkan karena kelalaian anggota kepolisian. Menurutnya, para gerilyawan selalu mencari kelengahan pihak lawan.

“Namanya juga gerilya, cari kelengahan. Siapa yang lengah itu yang jadi sasaran mereka,” kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (29/12).

Badrodin mengatakan, siapapun bisa menjadi sasaran penyerangan tersebut, baik TNI, Polri, maupun masyarakat. Semua itu tergantung kebutuhan para gerilyawan.

“Kalau kepentingannya senjata kan dia menyerangnya polisi atau TNI, tapi kalau kepentingannya merampas motor bisa saja dari masyarakat sipil,” ujarnya.

Dia mengimbau kepada seluruh jajarannya yang bertugas di Papua agar taat pada standar operasional prosedur. Polisi yang bertugas di Papua, kata Badrodin, memiliki resiko yang cukup tinggi.

“Itu harus disadari anggota Polri yang bertugas di sana,” ujarnya.

Dia mengatakan, saat penyerangan tersebut, beberapa personel kepolisian sedang melaksanakan Hari Raya Natal. Kantor Polsek hanya diisi lima petugas. Kondisi itu mudah dibaca pihak lawan.

“Papua seringkali yang keluar dari SOP, yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan, biasanya lengah,” katanya.

Badrodin memastikan bahwa pelaku penyerangan adalah kelompok Organisasi Papua Merdeka.

Dia menyatakan, konflik bersenjata yang terjadi di Papua adalah masalah politik. Karena itu aksi yang dilakukan OPM tidak bisa dikaitkan dengan undang-undang terorisme.

“Kita kenakan kejahatan umum, seperti penembakan,” katanya.

Penyerangan kelompok sipil bersenjata ke Polsek Sinak di Kabupaten Puncak, Papua, menewaskan tiga anggota Polri. Pesawat rombongan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw juga ditembaki saat hendak mendarat di Sinak.

“Saat Kapolda akan melakukan evakuasi terhadap korban yang meninggal, dilakukan penembakan. Itu masih dilakukan oleh kelompok yang sama, yakni kelompoknya Benny Wenda,” kata Badrodin. (obs)

December 29, 2015 1

Gen. TRWP Mathias Wenda: Sandera-Menyandera itu Drama Abad Lalu

Menanggapi berbagai polemik berujung kepada saling menuduh di antara para kelompok piaraan NKRI di wilayah perbatasan West Papua – Papua New Guinea, terkait dengan penyanderaan dua warga kolonial Indonesia beberapa hari lalu, dan kini telah ditemukan hidup, atau dikembalikan oleh para kriminal piaraan NKRI, maka PMNews berkomunikasi dengan Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua.

Menurut Gen. TRWP Mathias Wenda, “Sandera-Menyadera itu Drama Abad Lalu! Sekarang para gerilyawan sedang menunggu proses politik dan diplomasi Papua Merdeka! Era gerilya dengan berbagai taktik telah ditangguhkan, walaupun perang melawan kolonial NKRI masih harus terus dilanjutkan sampai cita-cita Papua Merdeka! tercapai.”

Berikut petikan wawancara per telepon tadi malam.

PAPUAPOST.com (PMNews): Selamat malam! Kami dari PMNews mau tanyakan hal-hal terkait penyanderaan dua warga Indonesia oleh kelompok yang menurut pemberitaan media di Indonesia dilakukan oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Gen. TRWP Mathias Wenda (TRWP): Pertama-tama saya ucapkan terimakasih. Terimakasih karena anak-anak tanya orang tua. Banyak wartawan orang Papua di Indonesia mereka tidak pernah tanya, tapi bikin berita macam mereka sudah tanya. Bikin malu banyak jadi, anak-anak di PMNews selalu tanya itu baik. Kasih tahu anak-anak Papua di mana-mana Bapak punya telepon ini nomornya sudah umum berlaku, Pemerintah PNG juga sudah tahu, jadi tidak masalah.

Ah, mengenai berita NKRI bahwa OPM yang sandera itu tidak benar. Tukang tipu mereka. Siapa itu OPM? Apakah OPM angkatan bersenjata? OPM itu bukan Tentara, itu organisasi. Mana organisasi baru bergerilya. Tidak ada OPM di hutan sini. OPM ada di kota, di Port Numbay, di Port Moresby, di Port Vila, di London, di Canberra, di Jakarta, di Port Vila, di New York. OPM tidak ada di hutan-hutan. OPM punya pekerjaan bukan berburu babi hutan atau tikus hutan. OPM punya tugas berdiplomasi dan berpolitik di pentash politik dan diplomasi lokal, nasional, regional dan internasional.

Ada berita yang bilang OPM yang sandera, berarti kolonial sudah kalah point, salah main kartu, salah zaman, dan salah waktu. OPM sudah tidak ada di hutan, tetapi yang ada itu OPM buatan NKRI, OPM peliharaan Indonesia, OPM bayaran Indonesia.

Ingat OPM NKRI, OPM Merah-Putih, OPM buatan Indonesia itu ada di Jakarta, ada di West Papua dan ada di Papua New Guinea, ada di mana-mana.

Jadi kesimpulannya, kalau ada OPM yang menyandera orang pada tahun 2015 ini, maka itu OPM-NKRI, OPM Merah-Putih, OPM-Indonesia. Itu pasti! Itu jelas! Jangan ada yang salah!

PMNews: Siapa kelompok peliharaan itu. Kira-kira intelijen TRWP punya informasi?

TRWP: Kami tahu persis siapa mereka tetapi kami tidak harhus membukanya di sini. Itu rahasia operasi kami. Kalian sudah baca berita ka tidak, banyak berita menyebutkan para tokoh adat di wilayah perbatasan, baik di wilayah West Papua maupun di wilayah Papua New Guinea jelas-jelas menyebutkan bahwa penyanderaan dilakukan oleh kelompok peliharaan NKRI.

PMNews: OK Baik. Terimakasih. Ada tuduhan bahwa sandera ini dilakukan oleh OPM, itu sangat kuat beredar di media-media nasional Indonesia. Kepolisian dan TNI juga menunjukkan jari kepada OPM, walaupun TRWP menyangkal. Semua orang tahu, yang ada di perbatasan West Papua – PNG itu TRWP, bukan?

TRWP: Sandera-Menyadera itu drama abad lalu! Itu lagu lama! Itu sudah basi! Kasihan NKRI tidak mengerti politik, atau mereka ketinggalan kereta jadi bikin akal-akalan.

Sekarang para gerilyawan sedang menunggu proses politik dan diplomasi Papua Merdeka! Era gerilya dengan berbagai taktik telah ditangguhkan, walaupun perang melawan kolonial NKRI masih harus terus dilanjutkan sampai cita-cita Papua Merdeka! tercapai. Jadi kalau ada yang bilang gerilyawan Papua Merdeka, bukan OPM, tapi gerilyawan, menyandera maka itu termasuk skenario yang menyedihkan, karena sudah tidak dipakai oleh semua gerilyawan Papua Merdeka.

PMNews: Kami ucapkan terimakasih atas penjelasan ini. Mudah-mudahan orang Papua dan pemerintah Indonesia memahami penjelasan ini.

TRWP: Terimakasih. Tanya apa saja nanti. Kasih tahu anak-anak lain itu. Kasih tahu nomor HP Bapak punya. Sudah terimakasih.

September 19, 2015 1

Menko Polhukam : BIN akan Pantau Jurnalis Asing

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno – thepresidentpost.com

Jakarta, Jubi/Antara – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan, aparat Badan Intelijen Negara (BIN) akan memantau pergerakan jurnalis asing yang akan melakukan peliputan di Papua.

“BIN akan memantau pergerakan jurnalis asing yang diduga ditunggangi untuk mengganggu stabilitas keamanan di Papua,” kata Tedjo usai Seminar Nasional tentang Peluang, Tantangan, dan Hambatan Atas ‘Terbukanya Papua bagi Jurnalis Asing, di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Menurut dia, aparat intelijen sudah memiliki data dan pemetaannya tentang jurnalis asing tersebut.

Kendati demikian, aparat tidak akan mengawasi atau mengawal secara langsung para jurnalis asing yang melakukan peliputan. Jurnalis asing itu diharapkan melapor setiap akan melakukan peliputan di Papua, sehingga bila terjadi sesuatu pemerintah tak disalahkan.

“Kita tidak ingin disebut memata-matai jurnalis asing yang bekerja mencari berita. Tetapi, kita tidak ingin terjadi sesuatu kepada jurnalis asing. Kalau melakukan peliputan di daerah konflik diharapkan melapor. Jangan sampai jurnalis asing yang melakukan tugas jurnalistiknya hilang di Papua, maka pemerintah Indonesia akan disalahkan,”

ujarnya.

Tedjo pun mempersilakan jurnalis asing untuk meliput di Papua asalkan beritanya berimbang dan tidak menimbulkan konflik.

Kebijakan Presiden Joko Widodo tentang keterbukaan bagi jurnalis ading di Papua merupakan kebijakan strategis. Bahkan, pernyataan Presiden Jokowi akan menimbulkan citra positif bagi Indonesia di mata Internasional.

“Ini dapat mengubah citra masyarakat Internasional tentang Papua yang selama ini seringkali dicitrakan secara negatif, seperti kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ini bisa dibuka, bahwa di Papua tak terjadi demikian,”

kata Menko Polhukam. (*)

Source: Diposkan oleh : Admin Jubi on May 26, 2015 at 20:25:11 WP [Editor : Victor Mambor] Sumber : Antara.com, TJ.

May 26, 2015 1

Jokowi : Di Papua Sudah Tidak Ada Masalah, Dialog Untuk Apa?

Jayapura, Jubi – Dialog Jakarta – Papua yang selama ini diupayakan oleh Jaringan Damai Papua, sepertinya akan menemukan jalan buntu. Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memiliki pandangan berbeda tentang dialog yang ditunggu oleh rakyat Papua.

Dalam wawancara dengan Jubi usai memberikan grasi kepada lima tahanan politik Papua di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, Sabtu (9/5/2015), Presiden Jokowi saat ditanya tentang dialog yang diinginkan rakyat Papua, berpandangan masalah di Papua sudah tidak ada lagi.
“Di Papua sudah tidak ada masalah. Dialog untuk apa? Saya sudah sering ke sini. Sudah berbicara dengan ketua adat, dengan pimpinan agama, bupati, wali kota, semua sudah berbicara. Itu artinya apa? Dialog kan?” kata Presiden Jokowi.

Ketika disebutkan bahwa dialog yang diinginkan oleh rakyat Papua melalui dialog Jakarta-Papua adalah dialog yang bersifat politik, Presiden Jokowi mengatakan bahwa politik di Papua adalah politik kesejahteraan.
“Ya politik kita di Papua, politik pembangunan, politik kesejahteraan,” ujar Presiden Jokowi.

Lantas bagaimana dengan penyelesaian masalah yang terjadi di masa lalu?

“Tutup. Kita harus membuka lembaran baru. Kita harus menatap ke depan,” ucap Presiden Jokowi.
Secara terpisah, Anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM, Ruben Magay mengatakan, selama ini yang diinginkan masyarakat Papua adalah terlaksananya dialog damai Jakarta – Papua untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di provinsi paling Timur Indonesia itu.

“Ketika Natalan di Papua pada Desember 2014 lalu, Jokowi berjanji akan melakukan dialog. Itu yang kini ditunggu masyarakat Papua, kapan pelaksanaannya,” tanya Magay. (Victor Mambor)

Source: Jokowi : Di Papua Sudah Tidak Ada Masalah, Dialog Untuk Apa?, Diposkan oleh : Victor Mambor on May 12, 2015 at 01:13:06 WP [Editor : -]

May 12, 2015 0

Soal Papua, Perlu Dialog Nasional Dalam Kerangka NKRI

Jayapura – Untuk mengatasi berbagai persoalan Papua yang hingga kini masih belum terurai dengan baik, yang berbuntut belum maksimalnya proses pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung, dialog nasional dalam kerangka NKRI dianggap menjadi solusi yang paling tepat. Karena, dengan dialog nasional, aspirasi atau keinginan rakyat Papua akan diketahui secara pasti oleh pemerintah. Hal itu terungkap dalam dialog publik anggota DPD RI Pdt Charles Simare-mare dengan masyarakat Papua di Hotel Talent Jayapura, Sabtu 9 Mei.

‘’Rakyat Papua menginginkan dialog dengan pemerintah pusat, tentu dalam bingkai NKRI, ini agar aspirasi, kemauan orang Papua yang selama ini menjadi beban pergumulan mereka, betul-betul bisa didengar langsung, dan bukan lagi meraba-raba, menduga-duga atau katanya-katanya, tapi berdasarkan kenyataan riil rakyat Papua akar rumput,’’ujar Simare-mare.

Dengan dialog, lanjutnya, akan terbangun komunikasi antara masyarakat Papua dengan pemerintah, sehingga pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan akan benar-benar tepat sasaran sesuai keinginan dan harapan masyarakat. ‘’Dialog akan membuka suara rakyat Papua yang selama ini tersumbat, ini sangat penting, agar nantinya pemerintah dalam mengambil kebijakan, bisa menjawab secara langsung persoalan Papua,’’tukas Simare-mare.

Sambung Simare-mare, atas aspirasi dan keinginan kuat masyarakat Papua untuk dialog nasional, dirinya sebagai perwakilan DPD RI dari Papua, akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. ‘’Sebagai wakil Papua di DPD RI, apa yang menjadi keinginan masyarakat Papua selama itu masih dalam bingkai NKRI, akan kami perjuangkan ke pemerintah pusat, agar segala persoalan Papua bisa benar-benar terurai,’’imbuhnya.

Pengamat politik Papua yang juga akademisi Universitas Cenderawasih Marinus Yaung mengatakan, selama ini suara rakyat Papua tersumbat, sehingga tidak pernah didengar pemerintah pusat. ‘’Jadi dialog nasional dalam kerangka NKRI menjadi solusi yang tepat, sehingga nantinya kebijakan pemerintah betul-betul menyentuh rakyat, dan menjawab persoalan yang ada,’’ujar Marinus yang juga menjadi pembicara dalam dialog publik dengan DPD RI itu.

Dengan adanya komunikasi yang terbangun melalui dialog, akanmenolong pemerintah pusat dalam menjawab persoalan Papua, sebab, tidak akan ada lagi kebuntuan akibat tiadanya penyerapan aspirasi secara langsung. ‘’Selama ini kan aspirasi selalu datang dari birokrasi, sehingga haislnya tidak pernah maksimal, karena rakyat bilang A, birokrasi sampaikan B lalu pemerintah jawab C, sehingga kebijakan yang dikeluarkan selalu resistensi, lalu buntutnya ya demo dan demo lagi,’’paparnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Anggota DPD RI Pendeta Charles Simare-mare yang langsung melakukan dialog publik dengan rakyat Papua guna menyerap aspirasi. Sebab, hal inilah yang diinginkan rakyat. ‘’Komunikasi adalah solusi yang paling baik dalam menjawab berbagai persoalan, langkah DPD RI perwakilan Papua membangun komunikasi sangat di apresiasi rakyat Papua, karena tidak lagi melalui birokasi yang panjang,’’pungkasnya.

Hal senada juga ditandaskan Professor Tobing yang juga akademisi Universitas Cenderawasih, bahwa membangun komunikasi melalui dialog, menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. “Dialog membuka mata hati rakyat Papua dan pemerintah, sehingga akan terbangun sinergitas, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tepat sasaran, rakyat Papua merasakannya secara nyata,’’singkatnya.

Presiden Beri Grasi Napol Papua, DPD RI Apresiasi
Presiden RI Joko Widodo memberikan grasi/pengampunan kepada 5 Narapidan Politi Papua, Sabtu 9 Mei di Lembaga Pemasarakatan Abepura. Anggota DPD RI Perwakilan Papua Pendeta Charles Simare-mare mengapresiasi dan menyambut baik kebijakan Presiden tersebut.

‘’Langkah Presiden kita sangat positif dan perlu disambut baik, karena kebijakan pemberian grasi itu adalah salah satu langkah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, dan ini juga potret nyata dari Presiden ingin membangun Papua dengan tulus, serta menunjukan iklim demokrasi yang baik, ’’ujar Simare-mare Minggu 10 Mei.

Lanjut Simare-mare, Kebijakan Presiden memberikan grasi juga menunjukan, bahwa Presiden bukan hanya semata-mata berkunjung ke Papua, tapi juga mengambil langkah nyata dan riil yang benar-benar dirasakan rakyat Papua. “Bukan soal frekuensi yang tinggi berkunjung ke Papua, tapi bagaimana memecahkan kasus atau kesulitan yang dirasakan rakyat Papua, dan Presiden telah menujukan komitmen yang tinggi membangun Papua dengan paradigma pendekatan yang baru,”paparnya.

Persoalan HAM, sambung Simare-mare, menjadi salah satu masalah yang harus dituntaskan pemerintah di Papua. Karena inilah belenggu yang selama ini menciptakan sulitnya membangun saling percaya antara pemerintah dan rakyat Papua. “Mereka para Napol yang ditahan karena kasus makar/politik, sebenarnya adalah kesalahan-kesalahan pemerintahan masa lalu, yang tidak melihat persoalan dengan pendekatan persuasif dan kemanusiaan, sehingga melahirkan rasa tidak saling percaya, namun Presiden Jokowi telah mengubahnya dan membuktikan ingin membangun Papua dengan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan,’’paparnya.

Sebenarnya, tambah dia, persoalan Papua bukan semata politik tapi adanya kesenjangan kesejahateraan. “Ibarat anak yang sedang marah, kalau bapaknya tidak membelikan sepatu bagus maka akan keluar dari rumah, nah sebagai orang tua masa kita langsung marah, mengikat, penjarakan mereka, tapi kan kita harus panggil dekati,’’jelasnya.

DPD RI juga berharap, langkah Presiden juga jangan hanya memberikan grasi kepada 5 Napol itu saja, tapi juga dengan Tapo/Napol lain yang hingga kini masih di penjara serta mereka yang masih bergerilya di hutan. ‘’Kami berharap ini baru hanya langkah awal dari Presiden, kedepan yang lain bahkan yang juuga masih berjuang bisa dirangkul dan diberi pengampunan, agar mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama membangun Papua ke arah yang lebih sejahtera, demia kejayaaan Indonesia,’’harapnya. (jir/don/l03)

Source: Senin, 11 Mei 2015 08:17, Soal Papua, Perlu Dialog Nasional Dalam Kerangka NKRI

May 11, 2015 0

Apotnalogilik Lakobal : Yang Kami Tahu, Kami akan Diberikan Amnesti

Jayapura, Jubi – Usai menerima grasi dari Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), Apotnalogilik Lakobal, mengakui dirinya menyesal karena mengetahui menerima grasi setelah tiba di Jayapura.

“Saya menyesal. Yang kami tahu, kami akan diberikan amnesti. Sampai di Abepura ini baru kami tahu kalau kami dapat grasi. Tidak ada yang kasih tahu kami,” kata Apotnalogilik Lakobal, salah satu dari lima tahanan politik yang diberikan grasi oleh Presiden Joko Widodo, usai upacara pemberian grasi di LP Abepura, Sabtu (9/5/2015).

Presiden Indonesia, Jokowi dalam wawancara dengan Jubi usai upacara pemberian grasi, mengakui bahwa pemberian grasi adalah inisiatifnya.

“Pemberian grasi adalah inisiatif saya. Kalau mereka (tahanan politik Papua-red) ingin grasi, dalam waktu dua minggu akan kami berikan. Tapi kalau amnesti, itu perlu persetujuan DPR. Saya tidak tahu, mereka (DPR RI) setuju atau tidak,” kata Presiden Jokowi.
Apa yang disampaikan oleh Presiden Indonesia ini dibenarkan oleh Linus Hiel Hiluka, tapol lainnya yang mendapat grasi dari Presiden Jokowi. Linus mengatakan dirinya bersama empat tapol lainnya tidak pernah minta maupun memohon grasi kepada pemerintah.

“Kami kami tidak pernah minta. Grasi itu murni kehendak dan inisiatif presiden Jokowi. Presiden bilang pemberian grasi ini adalah inisiatif dari saya (presiden), bukan permohonan kami. Presiden juga minta maaf atas apa yang dilakukan aparat terhadap kami selama 12 tahun terakhir,” kata Hiluka saat jumpa pers dengan wartawan di kantor ALDP, Padang Bulan, Abepura, Minggu (10/5/2015).

Grasi merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada presiden untuk memberikan pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Pemberian grasi adalah hak prerogatif presiden untuk memberikan ampunan.

Pemberian grasi ini diatur dalam UU No. 22 Tentang Grasi. Pemberian grasi harus diajukan secara tertulis seperti tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 UU tentang Grasi ini yang menyebutkan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden. Selanjutnya, ayat 4 menyatakan dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya. (Victor Mambor)

Source: TabloidJubi.com Diposkan oleh : Victor Mambor on May 11, 2015 at 02:46:44 WP [Editor : -]

May 11, 2015 0