Danrem 174/ATW: Jangan Coba Macam-Macam Saat Kunker Presiden

MERAUKE – Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap, Brigjen TNI Supartodi memperingatkan (warning) kepada kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NKRI agar tidak mengganggu Kamtibmas pada saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kabupaten Merauke, Sabtu (9/5/15).

Ditegaskan, apabila ada kelompok tertentu, terutama yang berseberangan dengan NKRI melakukan gerakan yang mengganggu, maka pihaknya akan menindak secara tegas.

“Jangan ada yang coba macam-macam, yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan,” tegas Danrem, Jumat (8/5/15).
Ditegaskan kembali, kelompok-kelompok itu ditegur sebelum Presiden berkunjung di Kabupaten Merauke, agar mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kita perlu sampaikan ketegasan-ketegasan kepada siapa saja yang mungkin akan melakukan hal yang tidak benar, dan sebagainya. Kita tegur dari pada kita tindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan,” tegasnya lagi.

Terkait pengamanan, kata Danrem, pengamanan akan dilakukan mulai dari Bandara Mopah, hotel, sepanjang jalan yang dilalui Presiden dan lokasi panen raya di Wapeko Distrik Kurik.

“Saya sendiri di VIP. Pengamanan sesuai SOP yang standar. Sterilnya mulai dari H minus dua. Pengamanan ring satu dari Paspampres dibantu dari wilayah, dari TNI/Polri. Pengamanan no problem, mulai dari pengamanan awal sampai kembalinya,”

ujarnya.

Kata Danrem, kurang lebih 1.432 personil TNI yang disiagakan. Para prajurit diarahkan untuk melakukan pengamanan mulai dari Bandara Merauke, hotel Swiss-bel hingga Wapeko, Kurik.

“Untuk pasukan cadangan itu ada 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK), setiap saat bisa digerakkan, kapan saja. Kendaraan gak ada masalah, karena kemarin kendaraan kepresidenan sudah datang,”

tandasnya. (moe/aj)

Source: Minggu, 10 Mei 2015 02:27, Danrem 174/ATW: Jangan Coba Macam-Macam Saat Kunker Presiden

May 10, 2015 0

Jangan Mudah Menstigma OPM Bagi Orang Papua

JAYAPURA – Panglima TNI Jenderal Moeldoko meminta kepada aparat TNI–Polri untuk harus menjadi perekat bangsa, dan tidak mudah memberikan stigma Organisasi Papua Merdeka (OPM) bagi orang Papua, tetapi bisa mempersatukann seluruh rakyat Indonesia.

“Jangan mudah memberikan stigma OPM kepada orang Papua, karena stigma OPM membuat sakit hati, malu atau merasa terancam bagi kehidupan mereka,” kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko didampingi Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti saat memberikan pengarahan kepada prajurit TNI-Polri se-Garnisun Jayapura di Aula Tonny A Rompi, Makodam XVII/Cenderawasih, Jumat (8/5).

Panglima meminta agar seluruh prajurit TNI-Polri menjaga perasaan rakyat Indonesia di Papua.

“Jangan dikit-dikit OPM, itu tidak baik!. Jika diberikan terus stigma OPM, dia merasa tidak nyaman, hidupya terancam dan lama-lama jengkel lalu mengalami resistesi,” katanya.

Ia mengemukakan, sekarang ini indonesia berada dalam era reformasi sehingga ketika ada persoalan kecil bisa menjadi persoalan besar lalu menimbulkan konflik yang akan berkepanjangan.

“Persoalan nasional bisa jadi persoalan internasional. Contohnya, dulu pernah ada kasus besar karena kebodohan sampai berdampak pada politik hubungan Internasional. Mungkin iseng. Namun ketika dilakukan pemeriksaan, yang mungkin hanya gara-gara HP (handphone) karena terjatuh lalu dampak sangat besar. Itu tidak boleh terjadi,” tekannya.

Selain itu, Panglima juga meminta kepada prajurit TNI-Polri sebagai perekat bagsa, harus menjadi tulang punggung dalam pembangunan sosial masyarakat.

“Saya tidak bisa bayangkan kalau kita menjadi tulang punggung masalah sosial. Jadi posisi TNI-Polri dalam struktur harus kuat,” ujarnya.

Panglima TNI menambahkan, Banyak orang yang menginginkan adanya retakan dalam tubuh TNI-Polri agar Indonesia melemah. “Kita tidak mau hal itu terjadi, sehingga upaya yang kita lakukan harus memperkuat TNI dan Polri, kita harus menjaga hubungan dengan baik agar negara ini tetap berdiri kokoh,” tegasnya. (Loy/aj/l03)

Source: Minggu, 10 Mei 2015 02:28, Jangan Mudah Menstigma OPM Bagi Orang Papua

May 10, 2015 0

Idiologi Beda, KNPB Tak Terdaftar di Kesbang

JAYAPURA — Kepala Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) Provinsi Papua Musa Isir, S.Sos, MPA., melalui Kepala Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi Kesbang Provinsi Papua, Palgunadi, SE., mengatakan pihaknya tidak bisa membubarkan KNPB.

Pasalnya, Organisasi Masyarakat (Ormas) tersebut sama sekali belum mendaftarkan diri ke Badan Kesbang Provinsi Papua.

“KNPB tak terdaftar di Kesbang, karena termasuk Ormas tak resmi, karena ideologinya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” tegas Musa Isir ketika dikonfirmasi terkait status hukum Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Di ruang kerjanya, Jumat (27/3).

Musa Isir menjelaskan di Papua terdapat 320-an Ormas yang terdaftar di Badan Kesbang Papua, di dalamnya tak termasuk KNPB, bahkan pihaknya juga tak mengetahui keberdaaan Ormas tersebut.

“Mungkin karena tujuan KNPB memang bertentangan dengan negara, sehingga dia tak mendaftar di Kesbang. Kalau dia mendaftar jelas kita tolak, sebab salah-satu persyaratan sebagaimana UU No. 17 /2013 tentang Ormas, setiap Ormas harus memiliki AD/ART dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,”

kata Palgunadi.

Untuk membubarkan Ormas yang bertentangan dengan UU, Menurut Palgunadi, mesti ada prosedur dan tahapan-tahapannya, seperti peringatan tertulis. Apabila peringatan tertulis ternyata tak digubris, maka Ormas tersebut dapat dituntut di Pengadilan. Jika terbukti melanggar hukum, maka Pengadilan berhak untuk membubarkan Ormas tersebut.

Palgunadi menandaskan, walaupun ada UU No. 17 /2013 tentang Ormas, tapi peraturan ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP). Ini yang menyebabkan pihaknya sulit membubarkan Ormas yang bertentangan, termasuk KNPB.

Palgunadi mengatakan, sebetulnya yang salah bukan Prmas, tapi oknum-oknumnya ternyata bertentangan dengan ideologi negara dan mengganggu ketertiban umum.

Karenanya, terangnya, aparat seharusnya mengamankan oknum-oknum Ormas yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan UU.

Dikatakan Palgunadi, hingga tahun 2015 terdapat 320-an Ormas di Papua yang terdaftar di Kesbang Provinsi Papua. Tapi hanya sebagian kecil melaporkan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.

“Sebetulnya yang perlu dilakukan tindakan hukum sesuai KUHP adalah oknum-oknum yang melakukan tindakan anarkis dan mengganggu ketertiban masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen (Pol) Yotje Mende mengusulkan agar KNPB dibubarkan, karena sudah sering melakukan tindakan anarkis dan mengganggu ketertiban masyarakat. (Mdc/don/l03)

Source: Sabtu, 28 Maret 2015 14:13, BinPa

March 29, 2015 0

Sejumlah Reaksi Masyarakat PNG atas Deportasi Benny Wenda dari Port Moresby

Lorna Terry This is what our so called government is so good at doing . We are all aware that they have never been for their people . So why would they be for WP? Our fellow Melanesia ? Their actions speak louder than any kundu garamut or bamboo pipes . Cowardless men with no spines . Worse than criminals . It is like they themselves own the country and we are common refugees with no say in the matter . They steal from us , they sell us out of our land , our minerals and our resources , they have slowly been raping our mother land of all her goodness, whoring it off to offshore companies and foreigners and does not give two fucks about its people and those neighborhood surrounding it . We do not need anymore proof of why they are so readily abled and willing to deport an innocent man out of the country without reason; when they themselves won’t lift a finger to ban a fugitive and the thief from hiding in PNG. Let alone sell off our birth right inch by inch while we standby and watch . shame ! shame ! shame ! May the blood of all innocent West Papuans be on your hands PM , your cronies and the Indonesian Government.

George Gauba If they want to deport Wenda then they must also deport all Indonesians and Asylum seekers back to their land!!!!! im sick and tired of the government excuses!!!!

Nigel Druven Sawanga I’m sorry west Papua ..but the truth is , PNG can’t do anything to help at the moment . Our military is weak and our government is corrupt, its all false hope ..but we’ll do our best to spread the word and pray someone comes to your aid soon. Always believe in the god that took Israelites out of Egypt.

Christine Lacey This is a bloody disgrace, when a man cant live in his own country, regardless of what the UN say, get rid of the UN maybe people will live a better life free of politics, and favouritism.

Gibson Simon By denying and Deporting Mr Wenda you are indirectly Promoting extermination of Fellow Melanesians and is Tatamount to Highest TREASON CMO!!! . Have you lost your Sense???How could you Put Money ahead of Precious souls that are Recklessly Murdered,Tortured ,raped and systematically Depopulated by the Indonesian military Junta. Since 1969. ???You are no different to a Murderer!! Hope you eat and sleep well as of the Moment Benny Wenda leaves his Land..To our West Papuan Brothers ,let this not Dampen our spirits , Ordinary PNG people supports this cause and are with you all , from Sorong to Samarai we are One People, one Graun, one tumbuna GOD Bless PNG, GOD Bless WEST PAPUA ..Merdeka Papua

Aboriginal Patron Wao’moni Thats messed up, a soon as he touches american soil he will lose his identity and be called an African-American….SMH the world dislike the original man!!! Power to the indigenous original man of the earth

Kaiku Freeman PM (O’NEILL), you made it clear that we Papua New Guineans are with West Papua and will fight for the rights of West Papuans and yet now what you are doing is totally different and its telling us the public that this is who you really is.. please stop it and think as a real Leader . he is your native brother so try do something best for your country.. Stop being a puppet all the time….!!! You Pussy…. !!!

M Steven Reoghberths How can we deport someone from his own motherland when we can allow yellow bellied fugitives in and out of our country at will? this not on. Perhaps it is now a question of the high ups knowing how they themselves originated. Their background indicates otherwise. All the reason why.

Martita Maima Block the road at Gordons so he’ll not get to Jacksons. O’Neill and his govt is doing a favor for Asians hey? C’mon O’Neill, you can’t do that

Ben Victor PNG, authourities are fuckin whores, they sell their families for cash.

Tunaefa Moafanua Omeli What a bunch of cowards these people are. Deport a native but kept these pigs killing their own people.

Danny Draper Come to Australia we’re used to Indonesia having the shits with us.

Tony Dundon How brave is Benny Wenda , Peter O’Neill PNG PM has deserted his brother from WPNG , uses excuse of no visa to bow to Indonesian wishes , wonder what the pay off is? Benny will be sent to Brisbane , let’s see how our government treats him, specially how Indonesia is treating Australia at the moment joki won’t even return abbots phone calls

Sambaiyok P Den i just felt something deep in my heart n my tears swept down my chicks when i saw mothers and sisters raped and tortured, fathers and brothers killed and operated like pigs. i just can’t hold back my breath, i for one i feel like helping myself with a ripple and go to fight for these our brothers and sisters from W. P….their colour skin is just like ours its just that the border that is separating the whole country otherwise we are all one. if this png government claims itself as a peoples government then why not do something for our west papuans who are in a genocide situation in the hands of these inhuman Indonesians..

Eddy Diro I feel guted and betrayed by our leaders The battle may have been won by those gutless soul less PNG Government officials but you never kill a spirit The greatest tragedy is to stay down when you get knocked below the belt and I Refuse to surrender and put up my flag to those cretans gutless kniving corrupt government officials and the pro Indonesia West Papua lobby led by Franz Albert Joking I live to fight another day until the morning star is raised on liberation day in West Papua. Freedom

Jason Jesse Simon What’s the reasons behind his deportation our very own PM was very vocal about the plight that was faced by our Family from the other side of the boarder so the Question is why in the world for such a person to be treated like a fugitive?

Susan Merton Im sorry but Oneil has sacked and appointed anyone in png govt bodies etc to benefit his own interest yet he couldnt do anything to stop Benny from been deported.Who is Oneils puppet master? I wonder.Where is the Solidarity mr Oneil?

Paul Madden The rest of the world is now starting to question whether PM Peter O’Neil is a tool of the evil Indonesian regime?

Geo Solien Indonesian govt have probably done a deal with Immigration. They are so corrupt. The PM and Foreign Minister are saying Benny can stay and immigration aren’t listening.

Trish Hunnam So…was the PNG Prime Minister telling porkies that Benny Wenda could stay in the country? Well he is a politician after all, and that’s what they excel in.

Lorraine Joy Foote I hope and pray our politicians were listening to the sermon at Malcolm Frasers funeral today. It was magnificent. Please listen if you can. Good word for those ignoring West Papua and there were lots of politicians there too.

March 27, 2015 0

52 Tahun Kembalinya Papua ke NKRI Bakal Diperingati

JAYAPURA – 52 tahun kembalinya Papua ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan diperingati oleh Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Papua. Hal itu terungkap ketika Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen G. Siahaan beraudensi dengan Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Papua, Rachman Iba beserta rombongan, di ruang Cycloops Makodam XVII/Cenderawasih, pada (26/3) kemarin.

Audensi yang berlangsung kurang lebih dua jam itu, bertujuan membahas rencana penyelenggaraan Musyawarah Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Papua Tahun 2015, serta rencana seminar dan Apel Akbar dalam rangka memperingati 52 Tahun kembalinya Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Pangdam Fransen menyambut positif dan mendukung rencana kegiatan tersebut. Sebab kegiatan itu akan menjadi inspirasi bagi perubahan dalam membangun konsep berdemokrasi untuk mewujudkan Tanah Papua yang kondusif dan harmonis diatas sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatas kepentingan nasional.

“Kami sambut positif demi menumbuhkan kecintaan terhadap Tanah Air, kesadaran Bela negara dan mempertahankan Empat Pilar keutuhan bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI harga mati demi tetap tegaknya NKRI,” katanya.

Pada kesempatan itupula, Pangdam Fransen memberikan beberapa atensi kepada para Pemuda agar menjadi pelopor dalam segala kegiatan yang bersifat positif guna memperkokoh jiwa kebangsaan, memelihara, dan memantapkan rasa nasionalisme.

“Harus hindari disintegrasi bangsa dan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif bangsa untuk meningkatkan kreativitas, bersatu padu membangun masyarakat Indonesia khususnya Papua yang sejahtera dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” harap dia.

Pangdam Fransesn juga menekan, agar pada pemuda jadi pelopor dalam membangun interaksi segenap komponen bangsa yang dilandasi oleh semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta ikut andil dalam memantapkan sistim keamanan nasional yang mampu menjaga, menjamin Integritas bangsa, keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah, Irdam XVII/Cenderawasih, Para Asisten Kasdam XVII/Cenderawasih dan Kapendam XVII/Cenderawasih, yang selanjutnya berfoto bersama. (loy/don)

Source: BinPa, Jum’at, 27 Maret 2015 01:52

March 27, 2015 0

Pangdam: Goliat Tabuni Belum Menyerah!

JAYAPURA – Adanya kesimpangsiuran berita soal menyerahnya Pemimpin Tertinggi OPM, Goliat Tabuni turun gunung kembali bergabung ke NKRI, mendapat penegasan dari Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen Fransen G Siahaan. Pangdam mengatakan, Goliat Tabuni belum menyerah, yang menyerah adalah baru pengikutnya 23 orang.

“Memang betul ada 23 anggota OPM yang sudah menyerah dan kembali bergabung dengan NKRI, tapi itu hanya pengikutnya Goliat Tabuni, sedangkan Goliat hingga kini belum turun gunung,”ujar Pangdam kepada wartawan, Rabu 25 Maret di Markas Kodam Polimak Jayapura.

Pangdam mengakui adanya kesimpangsiuran mengenai berita Goliat Tabuni sudah turun dan menyerah. “Kami akui ada terjadi kesimpangsiuran berita, seolah-olah Goliat Tabuni sudah turun sudah menyerah, padahal yang menyerah adalah 23 orang pendukungnya yang selama ini berada disekitar Tingginambut, dan mereka langsung diterima Kasdam disana,”paparnya.

Saat ini, ke 23 pengikut Goliat Tabuni itu masih berada di Tingginambut dan sudah kembali bergabung dengan masyarakat. “Mereka sudah tidak lagi ikut Goliat Tabuni tapi sudah gabung dengan masyarakat, namun karena belum ada tempat tinggal (rumah), untuk sementara kami pasang tenda plastik sebagai tempat mereka berkumpul,”ujarnya.

Lanjut Pangdam, ke 23 pengikut Goliat Tabuni yang sudah kembali itu, meminta dibangunkan rumah Honai (rumah adat Papua) sebaga tempat tinggal mereka. “Saya sudah laporkan kepada Kasad terkait permintaan itu, dan Kasad memberikan waktu satu bulan ini untuk membangunnya,”kata Pangdam.

Ditanya dari mana TNI memastikan bahwa ke 23 orang itu adalah pengikut Goliat Tabuni, Pangdam menyatakan, berdasarkan keterangan masyarakat sekitar Tingginambut. “Masalah legalitas ke 23 orang itu pengikut Goliat Tabuni, sesuai keterangan masyarakat, Kepala Distrik setempat dan Bupati Puncak Jaya,”paparnya.

Apakah ke 23 orang itu menyerahkan senjata api saat menyerahkan diri, Pangdam menyatakan untuk saat ini belum ada. “Menyerah saja sudah langkah yang baik dibandingkan sebelumnya semua orang tidak diterima disana, namun kami meminta mereka juga menyerahkan senjata apinya, agar terbukti memang menyerah dengan tulus, sehingga bisa dicarikan lapangan pekerjaan,”pungkasnya.

Terkait masalah hukum terhadap 23 pengikut Goliat Tabuni, karena diindikasikan juga terlibat dalam serangkaian aksi penembakan dan perampasan senjata, Pangdam menyatakan, pihaknya lebih melihat kepada niat baik mereka menyerahkan diri dan kembali bergabung dengan NKRI. “Kalau hukum ya tergantung presiden, kalau memang ada pengampunan, yang jelas kami melihat niat baik mereka,”singkatnya.(jir/don/l03)

Source: BinPa, Kamis, 26 Maret 2015 01:06

March 26, 2015 0

KNPB Tolak Dibubarkan

JAYAPURA – Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menolak keras usulan agar KNPB dibubarkan, lantaran dituding acapkali melakukan tindakan anarkis dan juga termasuk organisasi tak resmi, sebagaimana disampaikan Kapolda Papua Irjen (Pol) Yotje Mende.

“Keberadaan KNPB dijamin UUD 1945 dan Hukum Internasional, yakni kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berekspresi,” tegas Jubir Nasional Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Bazoka Logo dan Sekretaris Umum Ones Suhuniap memberikan keterangan pers di Abepura, Selasa (24/3).

Bazoka Logo mengatakan, pihaknya menolak keras sikap Kapolda Papua yang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KNPB. “Jika UUD 1945 dihapus otomatis KNPB bubar,” jelas Bazoka.

Sementara itu, Ones Suhuniap mengatakan siapapun tak berwenang membubarkan KNPB. Pasalnya, KNPB lahir sejak 1962 jauh sebelum Polda Papua berdiri. Untuk itu ia usulan Kapolda untuk bubarkan KNPB jelas melanggar deklarasi hak sipil, hak politik dan hak berekspresi, yakni menjamin setiap orang menyampaikan pendapat dimuka umum, berkumpul dan berserikat. Bahkan UUD 1945 Pasal 28 itu menjamin hal itu. Tapi Indonesia justru melanggar aturan hukumnya sendiri.

Usulan pembubaran KNPB, menurut Bazoka, pihaknya justru menuding Kapolda sengaja mengalihkan kasus dugaan penembakan oleh aparat Brimob Polda Papua di Dekai, ibukota Yahukimo, Kamis (19/3) lalu. Akibatnya, seorang warga sipil asal Distrik Silimo bernama Obangma Segenil (58) tewas, 3 warga sipil lainnya mengalami kritis.

Masing-masing Titus Giban (39), Kepala Sekolah SD Suru-Suru. Korban terkena tembakan di rusuk dan tembus perut. Simson Giban (32), Kepala Kampung Silikon, Distrik Silimo mengalami kritis hingga saat ini. Inter Senegil (16), siswa salah-satu SMA di Yahukimo. Korban terkena tembak di tangan kiri dan tangan kanan.

Usulan pembubaran KNPB juga ditolak anggota Komisi I DPR Papua, Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Ruben Magay. Ia menyatakan, pihak tak setuju jika pernyataan Kapolda Papua mengusulkan organisasi KNPB dibubarkan.

Pasalnya, menurut dia, organisasi KNPB merupakan organisasi yang didirikan untuk menyuarakan semua aspirasi rakyat Papua yang selama ini tak disalurkan secara baik oleh pemerintah daerah Papua dan pemerintah pusat.

“KNPB ini corong dari semua aspirasi dan bentuk kekerasan yang terjadi tanah Papua. Sejauh mana organisasi yang sudah terdaftar di Kesbangpol mengontrol kinerja pemerintah. Organisasi itu hanya tinggal oke-oke saja. Sementara KNPB benar-benar mengkritis terhadap pembangunan. Jadi saya tidak setuju kalau KNPB dibubarkan,”

kata Ruben kepada wartawan, Selasa (24/3).

Menurutnya, KNPB kini sedang menyampaikan semua masalah di tanah ini dan jikalau mereka tidak menyampaikan apa yang terjadi selama ini, maka siapa lagi yang akan menyuarakan itu. “KNPB adalah organisasi yang dibentuk masyarakat dan para pemuda di Papua untuk mengangkat semua masalah di tanah ini, agar negara bisa mengambil langkah-langkah,” ucap Ruben.

Ia mengatakan, terjadinya pembunuhan orang Papua dimana-mana, masalah politik dan lainnya lalu dengan adanya KNPB maka masalah itu semua orang tau, karena terus menyuarakan untuk pengungkapan siapa pelaku sebenarnya.

“Kini bukan masalah KNPB dibubarkan atau tidak, bagi saya tidak jadi soal, siapa yang akan bertanggungjawab atas semua kekerasan di tanah ini. Jadi, kalau Kapolda katakan KNPB dibubarkan, lalu organisasi mana lagi yang akan mengkritik setiap kebijakan di tanah Papua,”.

“Saya mau bilang ke Kapolda bahwa semua yang terjadi karena hak mereka dirampas, kesempatan mereka diambil alih, kekayaan alamnya diambil, mereka termarjinalkan, mereka ditembak, semua ini berawal dari ketindakbenaran di tanah ini,”

katanya lagi.

Sambung dia, KNPB, OPM atau siapapun kebebasan itu sudah melekat kepada seseorang dan jika kebebasannya diganggu akan melakukan perlawanan karena merasa terusik.

“Jadi Kapolda jangan selalu bicara dari sudut pandang politik. Semua orang berhak menyatakan pendapat. Apa yang selama ini KNPB perjuangkan itu fakta. Banyak masalah yang dihadapi masyarakat Papua kali ini. Tiap saat ada penembakan, pembunuhan, penangkapan. Bagaimana kinerja aparat keamanan. Kini rakyat mau mengadu ke polisi, mereka tak lagi percaya,”

tutupnya. (mdc/loy/don/l03)

Source, Jubi, Rabu, 25 Maret 2015 00:17

March 25, 2015 0

Jenderal Tertinggi OPM Goliat Tabuni Menyerah kepada NKRI

Jakarta – Sebanyak 23 orang anggota Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) wilayah Tingginambut, Puncak Jaya, pimpinan Goliat Tabuni akhirnya mengakhiri aksi angkat senjata melawan aparat. Mereka menyerahkan diri dan ingin hidup laiknya masyarakat Indonesia lainnya.

“ke-23 anggota KSB (kelompok saparatis bersenjata) pimpinan Goliat Tabuni itu mau turun gunung ke daerah Tingginambut beserta anak dan istrinya, mereka sudah menyadari dan ingin kembali menjadi WNI akan kita terima,”

kata Kasdam XVII/Cendrawasih, Brigjen TNI Tatang Sulaiman, saat berkunjung di Tingginambut, Senin (23/3/2015).

Dihadapan Kasdam, perwakilan ke-23 orang tersebut menyampaikan keinginan mereka agar dapat dibangunkan 8 unit Honai (rumah masyarakat setempat) sebagai tempat tinggal mereka. Merekapun menyampaikan agar di Tingginambut segera didirikan Pos Koramil.

“Bapak dan Pos Ramil tidak boleh ditarik. Sampai mati harus di sini,” ujar Goliat Tabuni.

Mendengar permintaan itu, Brigjen TNI Tatang menyatakan permintaan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Puncak Jaya. Sementara permintaan agar dibangun Pos Ramil sudah dipertimbangkan oleh Kodam. Namun untuk Danpos Ramil harus memperhatikan rotasi kepemimpinan.

“Saya akan sampaikan permintaan bapak-bapak. Pembangunan Pos Ramil sudah kami rencanakan, namun untuk permintaan dan Pos Ramil agar jangan ditarik, itu kita harus memperhatika rotasi jabatan,”

ujar Kasdam.

Usai berdialog dengan masyarakat, Kasdam beserta rombongan berdialog dengan prajurit dan meninjau keberadaan pos TNI yang ada di Tingginambut.

March 24, 2015 0

Goliat Tabuni, Jenderal OPM Menyerahkan Diri ke TNI

Ilustrasi bendera OPM. (Banjir Ambarita/Papua)

VIVA.co.id – Setelah bertahun-tahun diburu, akhirnya panglima tertinggi organisasi Papua Merdeka (OPM), Jenderal Goliat Tabuni, menyerahkan diri ke Tentara nasional Indonesia (TNI).

Kepala Staf TNI angkatan darat, Jenderal Gatot Nurmantyo, mengatakan, Jenderal Goliat Tabuni menyerahkan diri bersama 23 orang prajuritnya.

Dalam penyerahan diri itu, Jenderal Goliat mengajukan beberapa permintaan kepada TNI, di antaranya, minta dibuatkan rumah adat Honai dan dibuatkan sebuah markas Koramil TNI.

“Kami akan berusaha memenuhi permintaan untuk membangun rumah adat, tapi untuk markas Koramil akan dipertimbangkan lebih dalu,” kata Jenderal Gatot Nurmantyo, Selasa, 24 Maret 2015 di Jakarta.

Goliat Tabuni resmi menjabat sebagai panglima tinggi OPM sejak 11 Desember 2012 melalui konferensi tingkat tinggi OPM di Papua.

Goliat dan pasukannya selama ini dikenal sangat kejam dan berdarah dingin. Tercatat sejak tahun 2004 lalu, ia dan pasukannya telah membunuh pasukan TNI dan juga Polri serta merampas senjata.

Tim Liputan tvOne Jakarta

March 24, 2015 1

TNI AD: 23 Pengikut Goliat Tabuni sudah Menyerahkan Diri

Suara.com – Kepala Pusat Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wuryanto memastikan 23 pengikut Jenderal Tertinggi Organisasi Papua Merdeka Goliat Tabuni sudah menyerahkan diri. Mereka tidak ditahan, melainkan bergabung dengan masyarakat di Puncak Jaya, Papua.

“Goliat belum. Tapi yang sudah turun dan menyerahkan diri adalah 23 pengikutnya untuk bergabung dengan masyarakat lain,” kata Wuryanto kepada suara.com, Selasa (24/3/2015).

Wuryanto mengatakan mereka menyerahkan diri beberapa hari yang lalu saat ada kunjungan Kasdam ke Puncak Jaya.

Wuryanto berharap Goliat segera menyerahkan diri menyusul pengikutnya.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Goliat turun setelah melihat teman temannya sudah diterima masyarakat,” kata Wuryanto.

Wuryanto mengatakan 23 pengikut Goliat minta dibuatkan honay atau rumah adat, mereka ingin hidup normal.

“Mereka tidak ditahan. Mereka punya niat baik ingin hidup normal. Ya, kita terima dengan baik, kita bantu,” kata Wuryanto.

Ketika ditanya kalau Goliat menyerahkan diri apakah akan ditahan atau langsung dibiarkan membaur dengan masyarakat seperti 23 pengikut, secara diplomatis Wuryanto mengatakan akan menerimanya dengan baik.

“Kalau mereka menyerahkan diri, tentu akan diperlakukan sebagaimana masyarakat biasa, tapi kalau dimintai keterangan itu pasti. Misalnya ditanya apa kegiatan selama ini, permasalahannya apa. Tapi tidak akan ditahan karena mereka kan menyerahkan diri,” katanya.

Source: Suara.com, Siswanto : 24 Mar 2015 | 20:01

March 24, 2015 0