Jendral Tertinggi OPM ‘Tobat’, Pilih Kembali ke NKRI

Suara.com – Goliat Tabuni selama ini dikenal sebagai Jenderal tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM). Selama bertahun-tahun, dia menebar teror di wilayah Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, agar Papua dapat memisahkan diri dari Indonesia.

Tapi kini, Goliat tersadar. Dia akui salah, dan sadar betul kalau perjuangannya hanya mimpi belaka.

Karena itu, Goliat pun memilih kembali ke pelukan Ibu Pertiwi, menjadi masyarakat sipil, seperti sedia kala.

Bersama Goliat, sebanyak 23 orang anggota kelompok seperatis bersenjata –yang merupakan anak buah sang jenderal, juga telah menyatakan tobatnya.

“Ke-23 anggota KSB pimpinan Goliat Tabuni itu, mau turun gunung ke daerah Tingginambut beserta anak dan istrinya. Ya jika memang sudah menyadari dan ingin kembali menjadi WNI akan kita terima,”

kata Kasdam XVII/Cendrawasih, Brigjen TNI Tatang Sulaiman saat berkunjung ke Tingginambut.

“Mereka menyampaikan keinginan mereka di hadapan Kasdam, agar pemerintah dapat membangun delapan unit Honai (rumah masyarakat) sebagai tempat tinggal mereka. Mereka juga meminta agar di Tingginambut segera didirikan pos Koramil (posramil),”

ujarnya.

Menyikapi permintaan Goliat, Tatang berjanji akan menyampaikan pesan tersebut kepada pemerintah. “Akan saya sampaikan permintaan mereka. Pos Ramil memang sudah kami rencanakan,” katanya.

Seperti diketahui, Goliat Tabuni dikenal sebagai Panglima (TPN/OPM) yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya, Papua. Dia resmi memangku jabatan tersebut pada 11 Desember 2012 lalu, bersamaan dengan diangkatnya Wakil Panglima TPN-OPM, Letjen Gabriel Melkizedek Awom, dan Kepala Staf Umurn TPN-OPM, Mayjen Terianus Satto.

Pelantikan ini sesuai dengan KTT TPN-OPM yang digelar di Markas TPN Perwomi Biak, Papua, pada 1-5 Mei 2012 lalu.

Kala itu, pelantikan tersebut dihadiri sekitar 500 pengikut TPN-OPM. Ditandai pula dengan tembakan ke udara oleh anggota TPN-OPM.

Selama kepemimpinannya, kelompok Goliat Tabuni telah menewaskan puluhan anggota TNI/Polri di wilayah Puncak Jaya. (Lidya Salmah)

Source: SUARA.com, Ardi Mandiri : 23 Mar 2015 | 22:51

March 23, 2015 0

Goliat Tabuni Siap Bertemu Presiden RI

JAYAPURA – Pimpinan TPN/OPM, Goliat Tabuni asal Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, mengakui siap melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, yang rencananya akan berkunjung ke Kabupaten Puncak Jaya pada bulan Juni mendatang.

“Saya sudah telephone Goliat Tabuni untuk minta turun ke daerah ini supaya bisa berbicara kepada Presiden RI saat datang nanti. Dia (Goliat Tabuni) bilang pikir, lalu saya bilang tidak boleh pikir-pikir sekarang harus turun,”

kata Bupati Puncak Jaya, Henok Ibo disambut meriah masyarakat Tingginambut dalam kunjungan bersama Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, pada Selasa (17/3).

Ia menandaskan, dirinya selama memegang jabatan sebagai Bupati Puncak Jaya bersama Wakil Bupati menjamin membawa turun Goliat Tabuni dari hutan turun ke Tingginambut. “Respon ini ternyata disambut baik Goliat Tabuni,” katanya.

Bupati Henok mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia selalu bertanya kalau Presiden ke Puncak Jaya mau bikin apa. “Tadi pagi (Kemarin lalu), Goliat Tabuni menanyakan kepada saya kapan Presiden mau turun. Saya katakan tunggu karena Presiden rencana akan datang pada bulan Juni nanti,” kata dia.

Sementara itu kepada Wartawan, Bupati Henok Ibo menyatakan bahwa rencana kedatangan Presiden RI ke Puncak Jaya, disampaikan Presiden RI lewat Gubernur Papua, jikalau dirinya akan datang ke Puncak Jaya dan ingin bertemu dengan Goliat Tabuni.

“Ini permintaan Presiden lewat Gubernur, makanya selama satu bulan ini, saya terus melakukan pendekatan dan ternyata Goliat Tabuni punya keinginan untuk bertemu dengan Presiden RI,”

katanya.

Masalah keamanan atas kehadiran Presiden ke Puncak Jaya, kata Bupati Henok, masyarakat mulai dari Ilaga sampai dimana saja bakal menjamin keamanan. Namun, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri terkait kedatangan Presiden RI. (Loydon/l03)

Source: Kamis, 19 Maret 2015 06:19, BinPa

March 19, 2015 1

Kemenlu dan Sekda Bahas Pembangunan Papua

JAYAPURA—Gubernur dan Wagub Papua Lukas Enembe, SIP, MH dan Klemen Tinal, SE, MM terus-menerus membangun kerjasama, khususnya dengan negara-negara tetangga di kawasan Pasifik.

Hal itu terungkap saat Kemenlu RI dan Sekda Papua membahas Pembangunan di Papua, di Kantor Gubernur Papua, Selasa (17/3), kemarin.

Sekda Papua T.E.A. Heri Dosinaen, SIP, ketika bersama Kemenlu RI khususnya Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik membahas pembangunan Papua di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (17/3).

Ia mengutarakan kebijakan Gubernur dan Wagub Papua berusaha membuka akses dengan negara-negara tetangga di kawasan Pasifik, yang tentunya mempunyai andil untuk bekerjasama dengan Indonesia, khususnya di Papua dalam bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan.

Menurut Sekda, pemerintah Papua dan pemerintah negara –negara Pasifik yakni menggelar Festival Budaya Melanesia di Papua New Guinea (PNG) dan juga Pameran Industri di Port Moresby tahun lalu, untuk melihat potensi-potensi yang dimiliki Papua, yang tentunya bisa dimanfaatkan negara-negara lain dan bermuara kepada peningkatan ekonomi di Provinsi Papua.

Sekda mengutarakan, kehadiran rombongan dari Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik untuk melihat daerah-daerah di Indonesia, termasuk di Papua. Apa yang ada di Papua harus dikomunikasikan ke dunia luar bahwa Papua dengan kondisi obyektif dan pembangunan yang ada sehingga tak ada informasi-informasi miring yang tentunya mereduksi NKRI di dunia internasional, karena Papua menjadi sentral pandangan dari negara-negara luar terhadap Indonesia khususnya Papua.

Senada dengan itu, Direktur Informasi dan Media Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Siti Sofia Sudarma mengatakan pihaknya melihat cukup banyak kebijakan Pemda Papua yang telah memajukan daerah Papua hingga kini.

“Hal sangat positif dan sejalan dengan kebijakan Kementerian Luar Negeri juga yang memprioritaskan kepentingan rakyat,” kata Siti Sofia.

Dikatakan Siti Sofia, pihaknya juga berkunjung ke daerah-daerah salah-satunya Papua untuk melihatsekaligus membangun citra Paoua terkait pelbagai potensi yang ada, agar pihaknya bisa mempromosikan ke luar negeri, khususnya segala potensiyang ada di daerah.

“Kami juga membentuk hubungan antar masyarakat di luar negeri. Kami disini juga bertemu dengan pelbagai pihak ada yang pengrajin, kebudayaan, pendidikan, untuk mendorong hubungan antar masyarakat,”

tandasnya.

Ditanya apa potensi besar di Papua, ujarnya, kebudayaan sangat besar dan merupakan keunikan tersendiri. Tak bisa ditemukan di tempat lain serta mendapat perhatian besar di luar negeri.

Terkait hasil bumi, katanya, Papua memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa dianjurkan dilakukan investasi dan mengundang investor, untuk bersama membangun Papua. (Mdc/don/l03)

Source: Rabu, 18 Maret 2015 03:05, BinPa

March 18, 2015 2

Ada Peluang OPM Gugat PEPERA 1969 Mewujudkan Refrendum

Jayapura, Jubi – “Agenda perjuangan kami masih tetap menuntut referendum. Agenda perjuangan penentuan nasib sendiri melalui mekanisme internasional itu solusi terakhir bagi Rakyat West Papua,” kata ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Agust Kossay kepada penulis, melalui telepon genggamnya, pertengahan Februari 2014.

Gerakan rakyat Papua menuntut refredum mengemuka melalui pembentukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 2008 bertepatan dengan peluncuran International Lawyers for West Papua (ILWP) di Inggris. Gerakan sipil kota ini berhasil memobilisasi ribuan masa rakyat. Kampanye tertutup hingga terbuka meluas ke seluruh wilayah Papua walaupun kini militer dan polisi sudah membatasi gerakan mobilisasi massa para aktivis muda yang radikal ini.

Pembatasan itu tidak membatasi kampanye mereka. Suara mereka masih menggema di jalan-jalan, di kampung-kampung di seluruh wilayah Papua. “Refredum…” teriak orator kemudian dibalas massa aksi “yes” hingga berulang kali setiap kali ada aksi mobilisasi massa dalam jumlah besar maupun kecil. Tembok-tembok di kota Jayapura tidak sulit kita temukan kata “Refredum”. Kata itu kiranya menjadi familiar di kalangan akar rumput.

Gerakan perjuangan yang kebanyakan digalang anak muda ini menjadi perhatian khusus aparat negara, sorotan media pemberitaan dan perbincangan publik dan kalangan aktivis Papua Merdeka. Sebagian aktivis Papua, kelompok pro integrasi dan pemerintah Indonesia memastikan kampanye referendum satu agenda yang tidak mungkin dan tidak boleh terjadi dengan beragam alasan.

Aktivis pro Papua merdeka beralasan Papua belum masuk ke dewan dekolonisasi PBB. Banyak pertanyaan, apa prosesnya dan sebagainya mempersoalkannya? Karena itu, sejumlah kelompok yang kebetulan bergabung atau berafiliasi dengan faksi politik Papua Merdeka yang lain terang-terangan menentang agenda referedum. Referedum dilihat sebagai agenda yang tidak mungkin dan sulit membawa Papua lepas dari Indonesia.

Kemudian, kelompok pro Indonesia mengatakan referedum suatu yang mustahil. Status Papua sudah final, menjadi bagian integral dari NKRI melalui PEPERA 1969. Catatan hasil PEPERA pada 19 November 1969 dengan nomor 2054 menjadi intrumen mereka mengatakan masalah Papua sudah final. Karena itu, gerakan sipil pro integrasi muncul untuk mempertahankan status final itu. Barisan Merah Putih (BPM) dan mungkin Lembaga Mis Reclaserring Indonesia (LMRI) bagian dari itu. “Kami akan rekrut 9.000 anggota di seluruh Papua,” kata Komando LMRI Imam Safey kepada penulis dalam satu wawancara di Waena, Kota Jayapura.

Gerakan pro Integrasi itu tentunya mendapat dukungan pemerintah pusat melalui kekuatan militer. Pemerintah Jakarta memasok ribuan pasukan ke Papua memback-up pasukan yang ada di Papua. Puluhan orang Papua pro kemerdekaan dan warga sipil menjadi korban, termasuk puluhan anggota KNPB yang terang-terangan kampanye referedum. Sebagian dari mereka menjadi tahanan politik di seluruh wilayah Papua, misalnya Jayapura, Nabire dan Jayawijaya.

Puluhan anggota KNPB ditangkap, ditahan, diinterogasi, dianiya, diadili, dipenjarakan dan bahkan dibunuh. Kata Agust Kossay, 29 anggota KNPB tewas di tangan TNI/POLRI Indonesia. Mereka tertembak saat melaksanakan aksi damai maupun tidak melakukan aksi, tertembak mati karena sudah ditargetkan seblumnya dengan kecurigaan dan kebencian, namun mereka tidak pernah mundur dengan slogannya “Lawan. Kita harus mengahiri. Referedum Solusi untuk Papua”.

Kata Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, upaya negara melalui militer mempertahankan Papua dengan kekerasan itu membuka jalan menjawab aspirasi aktivis Papua yang menuntut refrredum. Korban yang terus berjatuhan bisa mengundang reaksi dunia internasional yang sudah berkoar-koar di beberapa negara. Reaksi itu bisa datang melalui berbagai cara, tergantung situasi Papua dalam kekuasaan Indonesia. Indonesia jahat atau tidak, menentukan campur tangan asing.

“Mungkinkan Papua akan lepas seperti Timor Timur melalui suatu referendum? Peluang itu bukan tidak mungkin,” kata mantan kepala Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI periode 2011-2013 ini dalam bukunya, “Jangan lepas Papua,Mencermati Pelaksaan Operasi Militer di Papua, Sebuah Kajian Hukum Humaniter dan Hukum HAM”.

Bagaimana proses referedum yang kebanyakan orang mengatakan tidak mungkin itu menjadi mungkin dan bisa memerdekan Papua? Apakah Papua bisa mengikuti Jejak Timor-Timur yang menentukan Nasib Sendiri melalui mekanisme Refrendum? Kata Jenderal, peluang itu sangat terbuka, tergantung sikap Indonesia dan respon orang Papua, terutama aktivis Papua Merdeka terhadap tindakan Indonesia yang kian nampak pelanggaran HAMnya.

Katanya, referedum bisa berjalan lancar dengan cara mengugat PEPERA 1969. Aktivis Papua bukan negara, tentunya tidak bisa mengugat, namun dengan alasan ada pelanggaran HAM, negara-negara lain bisa saja membantu orang Papua mengugat PEPERA. Negara-negara yang konsen terhadap isu HAM dan negara-negara yang menjadi basis diplomasi aktivis Papua bisa mengugatnya.

Kata Jenderal yang mendalami ilmu hukum HAM ini, ada dua kelompok negara yang berpotensi besar membantu Papua mengugat PEPERA. Pertama, negara-negara kecil yang selama ini sudah menunjukan sikap mendukung Papua. Negara-negara itu tentunya negara-negara kecil di kawasan Pasific dan Afrika yang selama ini menyuarakan pelanggaran HAM. Negara-negara itu antara lain Vanuatu, Nauru, Fiji, Samoa, Kepulauan Salomon dan sejumlah negara Afrika seperti Anggola, Saotome dan Mozambik.

Negara-negara ini bisa saja membantu gugat PEPERA namun potensinya sangat kecil. Karena, menggugat hingga menyelenggarakan refredum itu membutuhka biaya yang tidak sedikit. “Sebagai negara mereka bisa mengajukan gugatan tetapi negara-negara kecil ini tidak mungkin mendukung pembiayaannya,” tulis mantan Jendral bintang dua ini dalam buku yang mencerahkan dan buku suatu pengakuan seorang militer terhadap pelanggaran HAM di Papua ini.

Kedua, Negara-negara besar yang memiliki anggaran besar. Negara-negara besar ini bisa membantu Papua dengan dua kepentingan. Kepentingan membela kemanusiaan manusia Papua dan kepentingan sumber ekonomi di Papua. Negara-negara ini sangat berkepentingan. Mereka bisa menyokong aktivis Papua, mengajukan gugatan dan menyelengarakan refredum.

“…yang perlu diwaspadai adalah negara-negara kaya yang memiliki kepentingan tertentu terhadap Papua dan Indonesia, misalnya untuk alasan ekonomi. Apa lagi sejumlah kalangan menyebutkan bahwa LSM-LSM di AS, Inggris, Kanada, Australia, Belanda, Irlandia, Belgia…, makin banyak yang memberikan dukungan kepada OPM,”

katanya.

Karena itu, mantan Kepala Intelijen Negara ini mengingatkan pemerintah, terutama alat Negara yang berusaha mempertahankan Papua melalui tindakan bersenjata harus waspada. Negara harus merubah pendekatan, bukan membantah dengan alasan regulasi nasional. Alasan hukum nasional itu sulit dijadikan tameng bila berhadapan dengan negara luar yang berpegang teguh pada hukum Internasional dan HAM.

Pihak luar yang berpegang teguh pada hukum Internasional dan hukum HAM bisa saja menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM. Kalau itu yang terjadi, sekali lagi kata jenderal bukan tidak mungkin Papua mengikuti jejak Timor Timur. Karena itu, kata sang Jenderal, pemerintah perlu evaluasi pengiriman pasukan dan evaluasi UU TNI.

Pernyataan jenderal ini sesuguhnya menginpirasi kedua belah pihak. OPM maupun pemerintah Indonesia untuk bertindak mewujudkan tujuannya. Pemerintah yang ingin mempertahankan Papua dengan konsep Papua bagian dari NKRI harus melaksanakan usulan jenderal untuk mengevaluasi dan mengubah pendekatan terhadap gerakan Papua merdeka atau semuanya melalui dialog Jakarta Papua yang di perjuangkan Jaringan Damai Papua (JDP).

Kemudian, kalau usulan itu tidak diterima dan dilakukan, proses yang disampaikan sang jenderal, bagaimana mengugat PEPERA dan Refrendum itu dapat dimanfaatkan aktivis Papua Merdeka. Aktivis Papua bisa saja melakukan pemantauan pelanggaran HAM, melaporkan, mengudang simpati negara-negara yang dimaksud membantu proses. “Bukan hal yang tidak mungkin,” katanya. (Mawel Benny)

Source: Jubi , Diposkan oleh : Benny Mawel on March 16, 2015 at 17:31:24 WP [Editor : Victor Mambor]

March 17, 2015 1

Dua Batalyon Infanteri Segera Jadi Batalyon Rider

JAYAPURA – Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI, Fransen G Siahaan menyatakan, dua Batalyon di Papua akan segera naik status dari Batalyon infanteri menjadi Batalyon Rider.

Dua Batalyon Infanteri yang menjadi Batalyon Rider ini yakni, Batalyon 752 dan Batalyon 753. “Kebijakan menaikkan status kedua batalyon ini merupakan kebijakan dari pimpinan TNI AD,” kata Pangdam Fransesn kepada wartawan, usai pelantikan 146 bintara muda di lapangan Pancasila Rindam XVII/Cenderawasih di Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (13/3)

Menurut Pangdam Fransesn, kebijakan KSAD, semua batalyon Infanteri naik status menjadi Batalyon Rider . “Jadi di Papua dilakukan secara bertahap. Jadi, untuk tahun ini bapak KSAD membentuk hanya 15 batalyon untuk bisa menjadi Batalyon Rider dan pasti akan berkelanjutan,” katanya.

Namun lanjut dia, status Batalyon Infanteri di Papua sudah dilakukan sebelumnya yakni, Batalyon 751/BS naik menjadi Batalyon 751/Rider. “Jadi untuk pemenuhan Rider di Papua maka, batalyon 752 akan dididik ke Bandung di Kopasus menjadi Batalyon Rider, setelah itu nanti baru selesai, kita kirim kan satu batalyon ful dari 753 menjadi batalyon rider,” katanya.

Di Papua, lanjut Fransen ada lima Batalyon dan satu Brigif, dimana satu batalyon sudah naik status dan sisanya akan ditingkatkan secara bertahap hingga 2017. “Jadi tiga batalyon sudah rider yaitu 751, 752 dan 753 (sedang dan akan dididik di Bandung). Nanti Brigade 20 dan jajarannya termasuk 754, 755, 756 akan menjadi batalyon rider,” katanya.

Sementara, tambah dia, bahwa total keseluruhan Batalyon sebanyak enam. Hanya saja, akan ada proses lanjutan untuk naik status menjadi Rider, yakni pada tahun 2016 dan tahun 2017. (Loy/don/l03)

Source: Senin, 16 Maret 2015 06:37, BinPa

March 16, 2015 0

Indonesia Menghindar dari Isu Papua di Pasifik

Diposkan oleh : Victor Mambor on March 5, 2015 at 22:33:47 WP, Jubi

Jayapura, Jubi – Meski kunjungan Menteri Luar (Menlu) Negeri Indonesia, Retno Marsudi ke Papua Nugini (PNG), Kepulauan Solomon dan Fiji bertujuan mempererat hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara tersebut, namun tak bisa dipungkiri, isu Papua Barat menjadi agenda lain dalam kunjungan ini. Baik di pihak Indonesia maupun di pihak PNG, Kepulauan Solomon dan Fiji.

Media PNG, Fiji maupun Kepulauan Solomon melaporkan bahwa kunjungan Menlu Indonesia di negara mereka erat kaitannya dengan aplikasi baru keanggotaan MSG yang diajukan oleh UMLWP tanggal 5 Februari lalu. Meski isu ini tak muncul secara terbuka, namun O’Neill, Perdana Menteri PNG pada akhirnya mengakui bahwa ia meminta Indonesia untuk mendukung Papua Barat menjadi anggota MSG.

Namun perhatian utama dari kunjungan ini, ternyata bukan tentang hubungan kerjasama Indonesia dengan tiga negara tersebut ataupun aplikasi Papua Barat ke MSG. Media di Pasifik menyoroti sikap dari Menlu Indonesia maupun pemerintah negara yang dikunjungi yang melarang pertanyaan wartawan tentang Papua Barat.

Beberapa wartawan PNG, saat dihubungi Jubi usai sesi konferensi pers, Jumat (27/2/2015) mengatakan mereka dilarang bertanya soal Papua saat sesi konferensi pers, baik oleh pihak Menlu Indonesia maupun Menlu PNG sendiri. Larangan ini dibenarkan oleh Alexander Rheeney, Presiden Dewan Media PNG.

“Faktanya, departemen luar negeri PNG memberikan instruksi kepada wartawan untuk tidak bertanya tentang Papua dalam sesi konferensi pers. Ini sangat disayangkan,” kata Rheeney saat dihubungi Jubi, Rabu (4/3/2015).

Rheeney menambahkan, ia telah mengajukan permintaan klarifikasi kepada departemen luar negeri PNG dan menunggu kesempatan untuk mendapatkan klarifikasi dari Menlu PNG, Rimbink Pato.

“Persoalan Papua Barat akan terus menjadi masalah yang menarik perhatian bukan saja PNG atau anggota MSG saja. Tapi juga negara-negara di Pasifik dan bahkan dunia,”

tambah Rheeney.

Sementara kantor Perdana Menteri (PM) PNG, Peter O’Neill, menanggapi pertanyaan wartawan mengenai larangan bertanya tentang Papua, mengatakan pihaknya memahami bahwa kedua menlu hanya menyampaikan pernyataan pers saja, dan kemudian memberikan kesempatan wawancara “door stop” untuk delegasi media mereka sendiri.

“Ini sering terjadi dalam pertemuan bilateral, kadang-kadang karena karena preferensi bahasa atau protokol isu-isu internasional sering lebih mengemuka daripada isi pertemuan bilateral itu sendiri,”

kata juru bicara kantor PM PNG seperti dikutip The Guardian.

Tak hanya di PNG, di Kepulauan Solomon, bahkan undangan kepada wartawan untuk menghadiri pertemuan antara Menlu Indonesia dengan Menlu Kepulauan Solomon dibatalkan secara sepihak.
“Hanya beberapa menit sebelum pertemuan dimulai, kami diberitahu bahwa kami tak diundang menghadiri pertemuan itu,” kata Ofani Eremae, editor Solomon Star kepada Jubi.

Eremae menyesalkan pembatalan tersebut. Menurutnya, rekan-rekan sesama wartawan di Kepulauan Solomon berpandangan, kunjungan seorang menteri harusnya terbuka pada media.

“Saya yakin, ia (Menlu Indonesia-Red) sedang menghindari pertanyaan tentang Papua Barat,” kata Eremae .

Sementara dalam kunjungan Menlu Indonesia di Fiji, Titi Gabi, direktur Pacific Freedom Forum kepada Jubi mengatakan wartawan Fiji juga tak diberikan kesempatan untuk bertanya tentang Papua.
“Pertanyaan tentang Papua Barat diijinkan di Jakarta, mengapa tidak diijinkan di Port Moresby, Honiara dan Suva?” tanya Gabi.

Ditambahkan oleh Gabi, laporan larangan pada wartawan untuk bertanya tentang Papua Barat dalam sebuah sesi konferensi pers adalah salah satu contoh Indonesia sedang menghindar dari akuntabilitas tentang Papua Barat.

Larangan pada wartawan ini juga mengundang reaksi dari organisasi wartawan Indonesia juga. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Arfi Bambani, dalam siaran pers bersama International Federation of Journalist (IFJ) mengatakan AJI menyesalkan tindakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang menolak akses informasi tentang Papua.

“Ini bisa memperluas informasi yang salah tentang Papua dan menciptakan kekhawatiran lebih lanjut mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Pembungkaman juga memperkuat fakta ada penyimpangan di Papua, bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia dan pembungkaman kebebasan berbicara,”

kata Sekjen AJI Indonesia.

Wakil Direktur IFJ Asia Pasifik, Jane Worthington menambahkan bahwa membatasi pertanyaan ada wartawan adalah “serangan” pada kebebasan berekspresi dan juga hak publik atas informasi.

AJI dan IFJ mengakui Papua tetap menjadi perhatian dalam hal pelanggaran hak asasi manusia serta pembatasan represif pada wartawan lokal dan asing yang mencoba untuk membuat liputan di Papua. Dua organisasi wartawan ini menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses informasi tentang Papua dan mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pembatasan informasi hanya menciptakan spekulasi negatif di mata masyarakat global.

Menjelang dan saat kunjungan Menlu Indonesia ke tiga negara anggota MSG, serta Australia dan Selandia Baru, media-media di Pasifik memberitakan dukungan rakyat negara-negara tersebut baik pada aplikasi Papua Barat untuk menjadi anggota MSG, penyelesaian persoalan HAM hingga kemerdekaan Papua Barat.

Di Suva, Fiji, Ecumenical Centre for Research, Education and Advocacy (ECREA) meluncurkan petisi dukungan pada perjuangan rakyat Papua Barat. Sebelumnya, rakyat Fiji telah menunjukkan dukungan mereka pada Papua Barat melalui aksi solidaritas di Suva, akhir bulan Februari yang dilanjutkan dengan aksi long march. Demikian juga di Honiara, Kepulauan Solomon. Free West Papua Movement’ in Solomon Islands melakukan aksi damai selama kunjungan Menlu Indonesia di ibu kota negara itu. (Victor Mambor)

March 6, 2015 1

Hubungan Diplomasi RI-Negara MSG ‘Memanas’

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, hubungan diplomasi dengan negara-negara Melanesia Spearhead Group (MSG) mulai memanas.

Suhu politik itu memanas menjelang sidang tahunan MSG kali ini yang akan bertepatan dengan ulang tahun ekonomi, politik, dan perdagangan diantara negara-negara rumpun melanesia ini yang jatuh pada 14 Maret 2015 mendatang. Dalam perayaan ulang tahun ke-27, isu keanggotaan Papua yang diwakili oleh United Liberation Movenent for West Papua (ULMWP) akan diputuskan.

Dikatakan, Pemerintah Indonesia terlihat sangat khawatir dengan proposal keanggotaan Papua dalam MSG. Karena Menteri Luar Negeri RI terlibat langsung dalam road show politiknya melalui metode ‘money politics lobbying’ ke PNG, Kepulauan Solomon, FIJI, dan New Zealand dalam tiga hari belakangan ini. Hal ini tergambar bahwa Pemerintah Indonesia akan berusaha keras agar proposal Papua ditolak dalam sidang MSG bulan ini.

“Apakah money politics dalam bentuk sumbangan keuangan, pembangunan dan perdagangan dalam jutaan dolar AS bisa merebut hati dan pikiran negara anggota MSG atau malah justru pengkhianatan serta penolakan yang didapat dari diplomasi termahal dalam sejarah luar negeri Indonesia ke politik Selatan?,”

ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua, Kamis, (5/3).

Pandangan yang selama ini dianggap benar dan jitu dalam menyelesaikan masalah Papua, baik masalah dalam negeri maupun luar negeri, adalah pedoman baku Jakarta, yaitu, kasih uang yang banyak, masalah Papua akan selesai. Karena pemerintah pusat percaya bahwa motivasi sebenarnya rakyat Papua memperjuangkan isu Papua merdeka karena motivasi uang. Kalau uang sudah didapat, maka mulut akan diam dan mulut ikut membelah kepentingan Jakarta di Papua.

Demikian pula Pemerintah Indonesia melihat ada motivasi mencari uang dan keuntungan ekonomi di balik negara-negara MSG menjual isu Papua di pasifik. Apakah harga diri orang-orang melanesia di pasifik selatan hanya bisa diukur dengan uang? Betapa rendahnya harkat dan martabat orang-orang melanesia apabila karena uang (bahkan uang darah etnis melanesia sendiri) akhirnya negara-negara melanesia bertekut lutut dan takluk di bawah kaki diplomat Indonesia.

“Saya masih optimis bahwa budaya Wantok yang menjadi dasar ideologi pemikiran kebebasan dan perjuangan kemerdekaan rumpun melanesia untuk membebaskan diri dari jajahan kolonial, sebuah nilai budaya yang berhasil dari paham melanesian brotherhood yang dilahirkan di Kota Honiara, Kepulauan Salomon Tahun 1925, masih tetap dihati dan tidak terhapus dari pikiran semua pemimpin negara-negara MSG,”

tandasnya.

Yang dirinya tahu bahwa paham melanesian brotherhood, persaudaraannya jauh lebih kuat, mengingat secara emosional dibanding berapapun jumlah uang yang ditawarkan. Selama Pemerintah Indonesia tetap percaya bahwa dengan kasih uang banyak masalah Papua beres, maka kali ini Pemerintah Indonesia akan pulang dengan tangan kosong dari road show diplomasi dan loby pasifik selatan. Diplomasi people to people oleh rakyat Papua ke MSG, akan berhasil untuk kali ini. Apakah kemudian kedepan Papua akan menjadi Timor Leste kedua? Tentunya masih tanda tanya, karena Papua menuju kemerdekaan masihlah sebuah perjalanan panjang. Masuk menjadi anggota MSG, belum tentu otomatis membawa Papua pada penentuan nasib sendiri. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia tidak perlu kebakaran jenggot dengan perkembangan isu Papua di MSG. Masalah Papua ini ibarat api dan asap api. Kalau asap api yang diurus dengan serius sedangkan apinya tidak dipadamkan dengan serius, sampai kapanpun masalah tidak akan selesai-selesai.

Mana mungkin masalah Papua bisa selesai, kalau sibuk meloby MSG, sedangkan di Papua pelanggaran HAM berlangsung terus, kasus pembantaian Paniai tidak ada ujung penyelesaiannya, dan mash terus securty approach di kedepankan dalam menyelesaikan masalah Papua.

Baginya, api konflik di Papua harus dipadamkan terlebih dahulu, maka dengan sendirinya asap apinya akan hilang. Aneh sekali, masa hanya untuk menghilangkan asap api isu Papua di MSG harus Jutaan dolar habis, dimana sebenarnya logika sehat Pemerintah Jokowi. Tanpa perlu jutaan dollar dikeluarkan, asap api isu Papua itu bisa hilang dengan sendirinya asalkan pelaku pelanggaran HAM berat ditangkap dan diproses hukum. Hukum dan keadilan mestinya berlaku adil diatas tanah Papua. Tidak ada satupun pelaku pelanggaran HAM yang harus dilindungi atau memiliki kekebalan hukum.

Semuanya itu dikembalikan pada political will Pemerintah Presiden Jokowi, sebelum isu Papua menjadi bola liar politik yang mengalir dari forum MSG sampai ke forum sidang PBB, maka hentikan diplomasi melempar garam di air laut yang dilakukan Menteri Luar Negeri RI ke MSG.

Lanjutnya, Presiden Jokowi harus fokus selesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM berat Papua, dan sejumlah masalah-masalah krusial lainnya di Papua melalui pendekatan yang ditawarkan masyarakat Papua yakni dialog damai dan bermartabat secara nasional antara orang Papua dengan Jakarta.

“Mungkin dialog Papua-Jakarta bisa menjadi Sup yang enak bagi rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah Papua di Injury time saat ini? Ya, semua itu tergantung political will Presiden Jokowi,”

pungkasnya. (nls/don/l03)

Source: Jum’at, 06 Maret 2015 01:39, BinPa

March 6, 2015 1

Menlu PNG : Butuh Komitmen Politik Untuk Mengakhiri Kekerasan di Papua Barat

Jayapura, Jubi – Mentri Luar (Menlu) negeri Indonesia, Retno Marsudi tiba di Papua Nugini (PNG) Jumat (27/2/2015) dalam rangkaian turnya ke tiga negara Pasifik. Seperti diberitakan oleh media Indonesia maupun Papua Nugini, kunjungan Retno ini adalah untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan tiga negara di Pasifik yakni PNG, Kepulauan Solomon, dan Fiji.

Kunjungan Menlu Indonesia ini diharapkan bisa membicarakan isu Papua Barat yang sempat dilontarkan oleh Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill beberapa waktu lalu. Namun dilaporkan oleh sumber Jubi dari Port Moresby, baik Menlu Indonesia maupun Menlu PNG, Rimbink Pato melarang wartawan untuk bertanya tentang isu Papua Barat dalam pertemuan antar kedua menlu ini. Bahkan dalam sesi konferensi pers sekalipun. Rimbink Pato memang telah mengeluarkan pernyataannya sebelum sesi konferensi pers bahwa PNG dan Indonesia hanya akan membahas isu-isu bilateral, regional dan internasional. Pato sama sekali tidak menyinggung tentang isu Hak Asasi Manusia yang dilontarkan perdana menteri negara tetangga ini.

Hanya saja, setelah pertemuan, saat sudah tidak bersama dengan Menlu Indonesia, Rimbink Pato berhasil diwawancarai beberapa wartawan lokal mengenai isu Papua Barat.

Dilaporkan oleh PNG Today, menjawab pertanyaan wartawan PNG tentang isu-isu Papua Barat, Pato mengatakan Menlu Indonesia melakukan diskusi ekstensif tentang Papua Barat dengan Perdana Menteri Peter O’Neill saat sarapan pagi Jumat (27/2/2015).

Pato mengatakan Kedua pemerintah sepakat untuk mengambil “tindakan komprehensif” untuk mengatasi penderitaan rakyat Papua Barat.
“Komitmen politik diperlukan untuk mengakhiri masalah kekerasan di Papua Barat sekali dan menyeluruh,” kata Pato, kepada wartawan lokal, Jumat (27/2/2015)

Sementara itu, siaran pers dari Kementrian Luar Negeri Indonesia yang diterima Jubi, Sabtu (28/2/2012) mengatakan RI dan Papua Nugini akan meningkatkan kerangka Kemitraan Strategis yang disetujui pada Plan of Action tahun 2013. Kedua Menlu menekankan pentingnya mendorong upaya peningkatan perdagangan, termasuk di pasar perbatasan.

Indonesia dan PNG juga membahas realisasi dari komitmen Indonesia sebesar US$20 juta, atau sekitar Rp258 miliar untuk program pengembangan kapasitas bagi negara-negara Melanesia (MSG).

Terkait isu-isu regional, Menlu Retno Marsudi menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung Keketuaan Papua Nugini di APEC pada tahun 2018, sebagaimana diputuskan dalam APEC Leaders’ Declaration di Beijing tahun lalu.

Dalam bidang hubungan antar masyarakat, RI dan Papua Nugini juga akan bekerja sama di bidang kepemudaan dan olahraga, pendidikan, serta hubungan antar-budaya dan antar-masyarakat di daerah perbatasan. (Victor Mambor)

Souce: Diposkan oleh : Victor Mambor on February 28, 2015 at 23:45:51 WP, S

February 28, 2015 1

DPRP Desak Pelaksanaan Dialog Jakarta-Papua

Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Niolen KotoukiJAYAPURA – Komisi V DPR Papua mendesak pemerintah pusat untuk melaksanakan Dialog Jakarta-Papua agar permasalahan yang terjadi di Papua bisa terlaksana dengan baik.

“Presiden sudah menyetujui untuk dialog Jakarta-Papua. Sekarang yang menjadi pertanyaan kapan pelaksanaannya, sebab jika tidak dilakukan maka persoalan akan terus terjadi,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Niolen Kotouki kepada wartawan, Jumat (30/1).

Desakan itu menurut Kotouki, karena penangkapan masyarakat Papua yang selama ini sering disebut kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tapi juga kadang disebut separatis. “Kami memandang apa yang disebutkan terhadap masyarakat yang ditangkap itu sangat pesimis bagi Negara karena sesungguhnya bahwa tuntutan mereka perlu digodok dalam suatu dialog,” kata dia.

Ia menyatakan, dialog Jakarta-Papua bukan bernuansa separatis tapi bagaimana pemerintah melibatkan masyarakat yang selama ini melakukan tindakan yang memang bertentangan dengan pemerintah.

“Harus melihat pokoknya seperti apa. Apakah mereka menuntut kesejahteraan, pembangunan atau hal-hal yang bernuansa sebagai separatis. Dari dialog inilah menjadi suatu kesimpulan untuk memecahkan masalah demi membangun Papua,” ucapnya.

Soal masyarakat atau mahasiswa melakukan aksi demo menuntut merdeka selama ini, pemerintah harus tau merdeka dalam konteks apa “Tuntut merdeka seperti apa dulu, sehingga lewat dialog itu bisa disampaikan. Sudah saatnya Papua harus dalam pembenahan,” ucap dia.

Kotouki menyampaikan bahwa Presiden RI yang sudah sering keluar masuk ke Papua sudah seharusnya tahu apa yang menjadi persoalan Papua. “Kami pada prinsipnya mendukung semua kebijakan Presiden, terutama dialog mendukung 100 persen, jika sifatnya menyelesaikan persoalan di Papua ini,”tutupnya. (loy/don/l03)

Source: Sabtu, 31 Januari 2015 01:41, BinPa

January 31, 2015 0

Ketua MPR : RUU Otsus Plus Wajib Diselesaikan

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memberi cinderamata kepada Sekda Provinsi Papua TEA. Herry Dosinaen.JAYAPURA—Masih berlarut-larutnya penyelesaian RUU Otsus Plus, ikut mendpaat perhatian dari Ketua MPR RI DR (HC) Zukifli Hasan, SE MM. Ia menegaskan masalah RUU Otsus Plus memang harus segera diselesaikan, sebab ada terjadi tumpang tindih kepentingan dalam perundang–undangan antara pusat dan daerah. ‘’Harapannya wajib diselesaikan, akan tetapi pembangunan tidak boleh terhambat dan harus berjalan terus,’tegas Zulkifli ketika memberikan sambutan dan arahan saat menjadi pembicara dalam Silahturahmi Kebangsaan antara Pimpinan MPR RI dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Papua, Selasa (27/1) di Sasana Krida – Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Dari hasil pertemuannya dengan Forkompimda Papua, dijelaskan oleh Forkompimda melalui Sekda Papua TEA Hery Dosinaen bahwa banyak sekali terjadi tumpang tindih mengenai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dikatakannya dari MPR sifatnya membantu memfasilitasi penyelesaian UU Otsus Plus. Tentunya setelah ini akan disampaikan kepada DPR dan juga tentu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kita harus sampaikan. “Kita akan bantu fasilitasi agar aspirasi, rakyat Papua untuk menyelesaikan UU Otsus Plus.

Karena itu kuncinya. Usul sekda akan kita dukung dan bantu soal Otsus Plus,”janjinya.

Untuk itu tentunya guna menggolkan RUU Otsus Plus, dirinya berjanji akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri.
Saat disinggung akan ada tarik ulur kepentingan Pemerintah Pusat terhadap Papua, dimana ada kekhawatiran apabila RUU Otsus Plus ini digolkan maka provinsi tertimur Indonesia itu bisa lepas dari NKRI.

Zulkifli menegaskan lagi tugas MPR RI hanyalah memfasilitasi kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat.

Pada kesempatan itu, Mantan Menteri Kehutanan di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) memuji pembangunan di Papua yang mana perkembangan ekonomi jauh lebih bagus dibandingkan pada masa sebelumnya. Termasuk juga tingkat investasi yang meningkat.

Sebelumnya ditempat yang sama dihadapan Ketua MPR RI dan Forkompimda, Sekretaris Daerah Provinsi Papua yang mewakili Pemerintah Provinsi Papua mengatakan saat ini Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal sedang berada diluar daerah dalam memperjuangkan segala aspek yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Papua.

Sekda menjelaskan, saat ini 80 persen dana Otonomi Khusus Papua diberikan kepercayaan kepada kabupaten/kota untuk mengelolanya, dengan asumsi dasarnya bupati dan walikota yang mempunyai rakyat. “Oleh karena itu mereka yang diberikan tanggung jawab sebesar – besarnya untuk kelola anggaran,”jelasnya.

Sekda menjelaskan saat ini ada tumpang tindih dengan kebijakan pusat yang cukup sentralistik UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk itu dirinya meminta agar, MPR RI bisa membantu Pemprov Papua menggolkan RUU Otsus Plus, sehingga bisa diakomodir.

Menggolkan RUU Otsus Plus sehingga bisa diakomodir dan selesaikan didaerah. “Berbagai kebijakan pusat dalam hal ini kementerian dan lembaga banyak yang tumpang tindih. Paradigma ini harus diubah, agar bisa melihat kondisi objektif yang ada di Papua. Harusnya ada satu regulasi yang lebih untuk mengatur pembangunan, sehingga bisa mengatur sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat,”harap sekda.

Kehilangan Roh

Sementara itu saat berbicara mengenai masalah kebangsaan, Zulkifli mengatakan, semenjak tahun 1998. Bangsa Indonesia mulai kehilangan roh kebangsaan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya tawuran yang menimbulkan korban jiwa antar kelompok, antar agama dan pertikaian antara TNI/Polri. “Sekarang antara yang tua dan muda juga berkonflik. Anak menuntut ibunya itu biasa. Rasa kepatutan juga sudah mulai hilang di Negara kita ini,”keluhnya.

Oleh karena itu dirinya menegaskan janganlah dianggap ringan dengan situasi ini.

Untuk itu Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sangat majemuk .

“Hanya Pancasila-lah yang dapat menjamin utuhnya NKRI. Oleh karena itu, upaya untuk terus mempertebal keyakinan terhadap pentingnya Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai sumber keteladanan bagi kehidupan bangsa Indonesia harus menjadi keyakinan dari setiap manusia Indonesia,”tuturnya.

Majelis Pemusyawaratan rakyat sebagai lembaga demokrasi, lembaga perwakilan aspirasi rakyat dan daerah mencermati dan merespon setiap momentum dan aspirasi masyarakat yang muncul.”Mari kita wujudkan janji kebangsaan kita,”pintanya. (ds/don/l03)

January 28, 2015 0