Jayapura – Konferensi Majelis Umum Gereja Pasifik Ke-Sepuluh (PCC 10th General Assembly) yang berlangsung di Honiara, Kepulauan Salomon, 3-10 Maret 2013 telah menyetujui adanya sebuah program yang dilaksanakan oleh gereja-gereja Pasifik untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia dan kemerdekaan di Papua Barat.
Konferensi yang diikuti oleh Gereja-Gereja se Pasisik ini telah memutuskan untuk mendokumentasikan advokasi efektif terhadap keadilan dan penghormatan pada hak asasi manusia dalam kolaborasi dengan mitra oikumenis, masyarakat sipil dan pemerintah.
“Ini akan menggabungkan situasi hak asasi manusia di Papua Barat sebagai titik fokus yang kuat dari kerja program PCC terhadap penentuan nasib sendiri bagi bangsa dan wilayah yang belum pemerintahan sendiri serta masyarakat dan rakyat yang ingin bebas.”
demikian disebutkan dalam siaran pers PCC 10th General Assembly yang diterima tabloidjubi.com, Kamis (14/03) malam.
Para Delegasi yang hadir, disebutkan mengakui hak asasi manusia semua orang, khususnya hak untuk menentukan nasib sendiri dari semua masyarakat adat yang tertindas dan terjajah di dunia sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.
Melalui siaran pers ini, PCC dikemukakan telah meminta Perancis, PBB, negara Kepulauan Pasifik dan masyarakat internasional untuk mendukung penentuan nasib sendiri di Maohi Nui (Tahiti). Delegasi yang hadir mengatakan dekolonisasi adalah salah satu tema lama yang diusung PCC. Dukungan terhadap permintaan dari Etaretia Porotetani Maohi (Maohi Gereja Protestan) telah diserukan dalam PCC 10th General Assembly untuk kembali mencatatkan Tahiti ke daftar dekolonisasi PBB.(Jubi/Victor Mambor)
Jayapura — Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja Gereja Baptis Papua (PGGBP) dan Sinode Kingmi Papua mengeluarkan rekomendasi guna menyikapi konflik bersenjata di Papua.
Pendeta Socrates Sofyan Yoman mengaku prihatin dengan intensitas konflik di Papua setelah insiden penembakan yang terjadi di Sinak, Kabupaten Puncak dan Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis (21/02). Diketahui, pada peristiwa naas tersebut, delapan anggota TNI dan empat warga sipil tewas seketika.
“Menyadari fakta dan pengalaman hidup penduduk asli Papua yang memprihatinkan seperti ini, kami pimpinan gereja Papua merekomendasikan tujuh hal kepada pemerintah dan pihak terkait,”
kata Pendeta Socrates Sofyan Yoman, sat menggelar jumpa pers di toko buku Yoman Ninom, di Kota Jayapura, Papua, Rabu (06/02).
Ketujuh rekomendasi itu diantaranya, pertama, pihak gereja meminta pemerintah dan aparat keamanan Indonesia mengungkap, mengawasi dan menghentikan peredaran senjata dan amunisi ilegal.
Kedua, Socrates melanjutkan, pemerintah Indonesia seharusnya dapat membuka diri terhadap pesan-pesan gereja, 11 rekomendasi MPR pada 9-10 Juni 2010, serta seruan anggota PBB dalam Sidang HAM pada 23 Mei 2012. Ketiga, pihak gereja mendesak pemerintah Indonesia untuk menggelar kegiatan dialog damai guna menangkap aspirasi rakyat Papua.
Khusus di point ini, Socrates menjelaskan, pihak gereja menginginkan agar dialog damai ini dilakukan secara setara, tanpa syarat dan difasilitasi pihak ketiga yang netralitasnya diakui. Seperti mediasi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia kala itu.
Keempat, pihak gereja meminta agar pemerintah Indonesia membebaskan seluruh tahanan politik (tapol) di Papua tanpa syarat dan membuka akses untuk delegasi PBB, wartawan asing, dan pekerja kemanusiaan yang ingin melakukan kunjungan. Socrates juga berharap agar pemerintah menghentikan upaya kriminalisasi terhadap perjuangan politik rakyat Papua.
Kelima, pihak gereja meminta pemerintah Indonesia untuk melihat peristiwa penembakan kepada anggota TNI yang terjadi di Sinak Kabupaten Puncak dan Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya tidak sepotong-potong.
Rekomendasi keenam, Socrates menegaskan bahwa Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian telah gagal mengungkap pelaku-pelaku kekerasan di Papua.
“Ada kesan membiarkan penjualan senjata secara ilegal,”
kata Socrates.
Terakhir, Socrates menghimbau kepada seluruh warga Papua dan unsur terkait lainnya untuk mempelajari secara seksama tentang UU TNI/Polri sekaligus mengawasi praktik kejahatan yang dilakukan pemerintah setempat dan aparat di Papua. (ali)
JAYAPURA—Pimpinan Gereja-Gereja di Papua menyatakan mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs.M. Tito Karnavian, MA untuk menegakan supremasi hukum, terutama tindakan hukum terhadap parapelaku kekerasan, korupsi, minuman keras (miras) dan petasan dan laon-lain.
Dukungan penegakan supremasi hukum tersebut diungkapkan Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs.M. Tito Karnavian, MA usai pertemuan bersama pemimpin Gereja Gereja di Papua di ruang kerja Kapolda, Rabu (12/12) siang. Pertemuan itu antara lain dihadiri Uskup Jayapura Mgr. LeoLaba Ladjar, OFM, Ketua Umum Persekutuan Gereja Gereja di Papua (PGGP) Pdt.Herman Saud, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP) Pdt. Lipius Biniluk, S.Th, Sekretaris PGGP, James Wambrauw yang juga Disen Teologi STTN, Bendahara PGGP Kalam Kudus Edy Pratama, Ketua GKII Karel Maniani dan Wiem Maury.
Kapolda mengutarakan, pemimpin Gereja Gereja di Papua menghimbau Polda Papua untuk mengintensifkan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan tindak kekerasan, termasuk menjaga suasana perayaan Natal tak dinodai aksi-aksi kekerasan dari oknum-oknum tertentu. Karena itu, kata dia, berkaitan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru Polda Papua dengan para pimpinan Gereja Gereja berkomitmen untuk menciptakan suasana Natal yang aman dan damai. Karena itu, berkaitan dengan penciptaan upaya ini kita ingin dari Polda ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan operasi minuman keras (miras) dan operasi petasan.
“Petasan lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Maka itu diharapkan suasana Natal tak menjadi terganggu dengan petasan-petasan yang bisa menimbulkan efek buruk. Selain tak hanya suara, tapi juga bisa menimbulkan kebakaran, luka. Namun untuk kembang api kami kira untuk memeriahkan suasana itu tak masalah,” ujarnya.
Menanggapi harapan Kapolda, Ketua Umum Persekutuan Gereja Gereja di Papua (PGGP) Pdt.Herman Saud meminta semua masyarakat yang ada di Tanah Papua ini secara khusus di Provinsi Papua merenungi tindak korupsi disekitar lingkungan.
“Kami mendukung sepenuhnya tindakan dan gagasan dari Kapolda yang berupayan memerangi korupsi,”
katanya.
Pdt Herman Saud sangat mengharapkan pemimpin di Tanah Papua dari pemeluk agama manapun dapat menolak hal-hal yang menyangkut korupsi, kekerasan, miras dan lain-lain, bahkan dihilangkan dari Tanah Papua.
“Kita ingin supaya Papua ini tanah damai. Dan kita memanfaatkan semua karunia Tuhan, termasuk kewenangan, jabatan dan memanfaatkan dana Otsus. Sehingga bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang membawa damai,”
ucapnya.
Sementara itu, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP) Pdt. Lipius Biniluk, S.Th melihat persoalan khusus yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya perlu dicermati secara bijak. Dia mengakui telah membangun komunikasi kepada kedua belah kelompok di Papua untuk menahan diri dan jangan lagi ada gerakan-gerakan tambahan, sehingga tidak ada tetes darah yang turun di bulan Desember.
“Ada dua kelompok yang tadi kami diskusikan. Yakni kelompok betul-betul ingin berjuang untuk Papua merdeka. Tapi ada juga kelompok yang ingin Papua kacau. Dua kelompok ini berjalan bersama dengan kepentingan mereka masing-masing,”
tegasnya.
“Kepentingan apapun bulan Desember tolong menahan diri jangan lagi ada pertumpahan darah diatas tanah Papua. Tanah ini tanah yang khusus diberikan Tuhan mari kita jaga. Apalagi bulan Desember seluruh umat Kristiani di seluruh dunia mempersiapkan perayaan hari lahirnya Yesus Raja Damai,”
Papua Merdeka News 