Jaket Bergambar Bintang Kejora Ditemukan di LP Abe

JAYAPURA-Menjelang 1 Desember, aparat kepolisian Polresta Jayapura tampaknya tidak ingin kecolongan dengan pengibaran bendera bintang kejora seperti yang dilakukan Filep Karma di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura pada tahun 2006 lalu.

Untuk itu, malam menjelang 1 Desember 2008, Minggu (30/11) malam sekitar pukul 21.00 wit, Polresta Jayapura melakukan razia di LP Abepura tersebut, yang dipimpin Wakapolsekta Abepura, Iptu Peterson Kalahatu dan Kaur Bin Ops Satuan Reskrim Polresta Jayapura, Iptu Yudha Pranata.

Hanya saja, saat petugas masuk ke dalam LP Abepura, Kalapas Abepura, Antonius M Ayorbaba SH, MSi tidak mengijinkan wartawan masuk meliput langsung kegiatan razia tersebut.
“Mohon maaf, kami tidak ijinkan rekan wartawan masuk ke dalam. Nanti saja setelah selesai razia,” kata Kalapas Ayorbaba kepada wartawan.

Kalapas menjelaskan bahwa saat ini, penghuni LP Abepura yang memiliki kapasitas 230 orang ini, terisi narapidana sebanyak 128 orang dan tahanan sebanyak 89 orang. “Total ada 217 orang penghuni LP,” ujarnya.

Para penghuni LP ini, khusus narapidana politik antara lain, Filep Karma dan Yusak Pakage. Sedangkan, narapidana yang terkait kasus 16 Maret di Uncen Abepura yang menewaskan 4 anggota Brimob dan 1 anggota TNI AU ini, antara lain, Selvius Bobby, Kosmos Yual, Elias Tamaka, Pieter Buiney, Patrick Aronggear, Mathias Dimara, Nelson Rumbiak, Feri Pakage, Mon Jefri Pawika dan Ricky Jitmau masih ada di dalam.

“Mereka masih ada di dalam,” ujar Kalapas Ayorbaba.

Sekitar pukul 23.00 wit, petugas Polresta Jayapura yang melakukan razia sudah selesai dan keluar dari ruangan tahanan LP Abepura. Petugas tampak membawa barang bukti berupa 2 palu, 1 skop, 1 sendok garpu, gergaji dan pisau serta potongan kayu.

Petugas tampak melihat isi keresek plastik warna putih hasil razia tersebut beberapa barang bukti yang dibawa petugas, termasuk jaket warna putih bergambar bendera bintang kejora.
“Tidak ada ditemukan yang lain, hanya jaket bergambar bendera bintang kejora saja dan alat tukang,” ujar sebuah sumber usai pemeriksaan di ruang tahanan.

Sementara itu, Kalapas Abepura, Antonius Ayorbaba saat dihubungi Cenderawasih Pos semalam mengakui adanya penemuan berbagai peralatan tukang yang ada di dalam LP Abepura dalam razia tersebut.

“Kami akan cek dari blok mana saja peralatan tukang itu,” ujar Kalapas.

Kalapas juga membenarkan adanya temuan jaket warna putih yang ditemukan adanya gambar bendera bintang kejora tersebut, hanya saja siapa pemiliknya, Kalapas mengakui belum mengetahui secara pasti. “Saat ditemukan, tidak ada yang mengaku siapa pemiliknya, sehingga kami akan cek,” imbuh Kalapas Ayorbaba. (bat)

December 1, 2008 0

DAP Tak Sebar Undangan – Tapi Klaim Akan Dihadiri 1000-an Orang

SEMENTARA ITU, Ketua Panitia Kegiatan 1 Desember yang disebut-sebut sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat ke- 47, Markus Haluk mengakui bahwa memang agenda 1 Desember besok (hari ini red) hanya akan dilakukan ibadah dan beberapa pesan-pesan moral. Namun untuk teknis pelaksanaan ibadah itu sudah ditugaskan kepada masing-masing seksi untuk mengatur, dan sampai saat ini dirinya juga belum mengetahui pendeta siapa yang bakal melayani.

“Untuk masing-masing tugas kami sudah serahkan kepada masing-masing seksi termasuk pelayan besok, dan sampai saat ini saya juga belum mengetahui siapa yang akan melayani nanti,” ujar Markus ketika dihubungi semalam.

Kegiatan tersebut akan dipusatkan di lapangan Taman peringatan kemerdekaan dan pelanggaran hak asazi manusia (memori park Papua freedom and human rights abuses) seluruh masyarakat Papua akan melakukan ibadah bersama untuk mengenang sejarah perjalanan Bangsa Papua.

Walaupun perayaan tersebut dianggap pemerintah aksi berbau makar karena mengancam kedaulatan NKRI, namun tidak menyurutkan niat rakyat Papua yang dikoordinir Dewan Adat Papua (DAP) pimpinan Forkorus Yaboisembut ini untuk tetap melakukan peryaan 1 Desember ini.

Sebaliknya DAP menganggap bahwa pihak-pihak yang berniat menghalangi dan membatasi aksi perayaan 1 Desember lah yang merupakan bentuk pelecehan hak-hak dasar yang perlu mendapat tindakan hukum. Karena itu, ia meminta perayaan 1 Desember hari ini jangan dihalang-halangi.
Perayaan HUT 1 Dsember saat ini dilakukan secara serentak di seluruh tanah Papua, bahkan juga dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia, seperti Bali dan pulau Jawa. Bagi masyarakat yang berada di luar pulau Papua yakni pulau Bali dan Jawa yang didominasi oleh mahasiswa asal Papua akan melakukan orasi politik ke keduataan Amerika Serikat dan Kedutaan Negeri Belanda.

Bentuk aksi perayaan HUT Kemerdekaan Papua Barat tersebut seperti disampaikan Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut, S.Pd ketika dihubungi semalam. “Bagi rakyat Papua yang berada di Papua akan melakukan ibadah syukur, sementara bagi rakyat Papua yang berada di luar Papua akan melakukan orasi politik ke kedutaan AS dan belanda,” ujar pria yang juga berprofesi sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini.

Forkorus juga mengatakan bahwa usai ibadah nanti akan dilanjutkan dengan penyampaian pesan-pesan moral hak asasi manusia, yang akan disampaikan oleh dirinya sendiri dan juga Presidium Dewan Papua (PDP) serta perwakilan para mahasiswa, hanya saja teknis pelaksaannya akan diatur oleh panitia pelaksana moment 1 Desember yang dikoordinir oleh Markus Haluk.

Forkorus mengatakan jumlah massa yang akan hadir dalam perayaan hari ini diperkirakan sekitar 1000 orang lebih. Ketika disinggung siapa saja yang telah diundang untuk menghadiri perayaan HUT Kemerdekaan Papua Barat hari ini, Forkorus mengatakan bahwa pada moment 1 Desember tidak ada undangan resmi, namun bagi siapa saja yang merasa sebagai rakyat Papua yang mempunyai hati dan jiwa untuk Tanah Papua pasti akan datang.

Ia mengatakan, percuma saja buat undangan karena paling tidak ada yang datang karena takut dituding sebagai antek-antek TPN/OPM, terutama pemerintah baik yang putra daerah maupun yang bukan. Namun bagi Forkorus itu bukan menjadi suatu persoalan.
Karena yang terpenting adalah hikmah dari perayaan HUT Kemerdekaan Papua Barat itu sendiri yang perlu dikenang dengan hati nurani. Untuk teknis perayaan ibdah sampai saat ini Forkorus belum mengetahui siapa yang akan melayani nanti, karena teknisnya akan diatur oleh panitia perayaan HUT Kemerdekaan Papua Barat.

Sementara Kapolres Jayapura AKBP Drs Didi S Yasmin kepada Cenderawasih Pos menghimbau agar masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasanya dan juga masyarakat jangan termakan isu-isu menyesatkan terkait agenda 1 Desember yang dikenal dengan perayaan HUT Kemerdekaan Papua Barat.(jim)

December 1, 2008 0

Wakapolres : 1 Desember 2008, Saya Jamin Aman

Dari Apel Siaga TNI-Polri – Masyarakat Diharap Tidak Mudah Terprovokasi

PUNCAK JAYA -Guna mengantisipasi gejolak yang terjadi 1 Desember 2008 (hari ini) yang disebut-sebut hari kemerdekaan bangsa Papua, di Kabupaten Puncak Jaya, TNI/Polri bersama Satpol PP, organisasi pemuda (KNPI), tokoh masyarakat, kepala kampung dan kepala suku menggelar apel siaga di Alun-Alun Kota Baru Mulia, Sabtu (29/11). Dalam apel siaga itu dihadiri unsur TNI yang bertugas di Kabupaten Puncak Jaya antara lain, Timsus 753/AVT, Satgas Rajawali Kompi Yonif 754/ENK, Koramil 1705/Pania, dan Brimobda Polda Papua BKO Polres Puncak Jaya serta Kadistrik Mulia.

Kapolres Puncak Jaya, AKBP. Criss Rihulay melalui Wakapolres Puncak Jaya, Kompol. Drs Marselis Sarimin berharap 1 Desember, hari ini tidak terjadi gejolak dalam masyarakat.” Puncak Jaya merupakan basis saudara-saudara yang belum sepaham dengan kita, namun melalui pendekatan dan hasil penggalangan yang dilakukan kepada tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda, perempuan, kepala kampung dan kepala suku, diharapkan situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif,”ungkap Wakapolres kepada wartawan usai apel siaga.

Terkait dengan itu, dirinya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya agar tidak mudah terprovokasi oleh orang yang tidak ingin daerah ini aman dan kondusif. Wakapolres juga mengatakan, masyarakat dilarang membawa senjata tajam (Sajam) ataupun sejenisnya karena hal tersebut selain menggangu ketertiban umum yang dapat diancam dengan pidana penjara sesuai dengan UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dan bahan peledak.

Kemudian masyarakat harus senantiasa menjaga, mengamankan rumah dan lingkungannya masing-masing dengan berperan aktif melakukan pengamanan secara swakarsa. Apabila ada hal-hal yang mencurigakan dilakukan oleh orang atau oknum yang bertanggungjawab, masyarakat segera melaporkannya kepada pihak berwajib atau aparat keamanan.”Demi terciptanya situasi dan kondisi Kamtibmas yang kondusif maka masyarakat harus peka terhadap lingkungannya masing-masing, baik itu di tingkat kabupaten, distrik maupun di kampung-kampung,”tandasnya. (nal)

December 1, 2008 0

Demo, Tuntut Dialog Pangdam dan Kapolda – (Massa Berdoa di Makam Theys)

JAYAPURA- Puluhan massa kemarin kembali mendatangi gedung DPR Papua di Jayapura. Para pendemo ini menuntut janji DPR Papua pada aksi mereka tanggal 3 November lalu yang akan menfasilitasi mereka untuk bertemu Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjend TNI AY Nasution dan Kapolda Papua Irjend Pol FX Bagus Ekodanto, terkait pengungkapan penembakan Opinus Tabuni 9 Agustus lalu di Wamena.

Massa yang menamakan diri Koalisi Peduli HAM Papua dan dipimpin Bukctar Tabuni itu, tiba di Gedung DPR Papua sekitar pukul 13.00 WIT setelah melakukan longmarch dari Expo Waena ke Abepura lalu dengan kendaraan truk menuju tempat penculikan Theys Hio Eluai di Skyland untuk melakukan penghormatan dan berdoa di sana.

Setelah itu massa kembali longmarch menuju Jayapura dengan melewati Polda Papua dan ke Halaman DPR Papua.

Setibanya, di DPRP, mereka berjajar dan Bucktar Tabuni mulai berorasi setelah lebih dulu berdoa. Antara lain ia mengatakan bahwa kedatangan mereka ke gedung itu antara lain adalah untuk menagih janji Ketua DPR Papua John Ibo untuk berdialog dengan Pangdam XVII/Cenderawsih dan Kapolda Papua. “Kami datang ke sini untuk menagih janji, karena sampai sekarang ini dialog yang kami minta belum juga dilaksanakan,” katanya lantang.

Ia lalu mengatakan bahwa kedatangan mereka juga ingin menanyakan kepada Kapolda dan Pangdam siapa penembak Opinus Tabuni dan kenapa ia harus ditembak. Bukctar ingin agar kedua petinggi TNI dan Polisi itu dihadirkan untuk dialog dengan mereka saat itu juga, karena John Ibo sudah menjanjikan kepada mereka untuk membuka dialog.

Bergantian, mereka berorasi dan terus mengkritisi dewan maupun TNI / Polri baik khususnya yang terkait dengan kematian Opinus Tabuni pada peringatan Hari Pribumi Internasional di wamena beberapa waktu lalu.

Begitu juga dengan Markus Haluk yang juga ikut berorasi, ia mendesak Kapolda untuk segera mengungkap siapa pembunuh Opinus Tabuni. “Sudah tiga bulan tiga hari Opinus dibunuh tetapi kenapa sampai sekarang belum juga diungkap,” teriaknya lantang. Karena itu, pihaknya mendesak Polda maupun Pangdam untuk mengungkap kasus tersebut.

Untuk itu, Markus Haluk memberikan deadline waktu sampai tanggal 1 Desember dan kalau sampai tanggal 1 Desember nanti belum ada titik terang atau kasus itu belum juga terungkap maka pihaknya akan melakukan sesuatu. “Saya tidak mau katakan apa, tetapi kami minta 1 Desember kasus itu sudah harus terungkap, kami deadline waktu disitu apapun ceritanya, kalau tidak ada tanda – tanda, maka….,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main dengan tuntutannya itu, karena itu, pihaknya akan terus menunggu DPRP, Pangdam dan Kapolda untuk berdialog mengungkap kasus ini. “Saya heran kenapa DPRP, Pangdam, Kapolda saling lempar saya lihat jadinya seperti bola pimpong, karena itu kami tuntut itu dan sejauh mana Polda mendalami kasus kematian Opinus tabuni,” koarnya lagi.

Selain itu, Markus juga mengatakan bahwa aksi mereka kemarin sekaligus untuk mencanangkan tanggal 10 November hari dimana tokoh sentral Papua Theys Hio Eluai di bunuh sebagai Hari Kematian HAM di Papua. “Jadi tanggal 10 November hari kematian Theys kami canangkan sebagai kematian HAM di Papua,” jelasnya.

Sampai pukul 15.00 WIT mereka berorasi, tidak seorangpun anggota DPRP menemui mereka. Sehingga saat itu pimpinan massa sempat bersitegang dengan aparat Polisi, tetapi untungnya tidak berlanjut. Tak lama kemudian, Weynand Watori, Banyamin Patondok, Zakarias Yoppo dan beberapa anggota DPRP lainnya menemui massa. Bersamaan dengan itu, massa membuka dompet amal di tengah – tengah kerumunan massa. Al hasil beramai – ramai ke enam anggota DPRP itu ikut memberikan sumbangan uang yang dismpan di wadah kardus. Ada juga beberapa sumbangan dari massa itu sendiri. Tidak ada penjelasan rinci tentang tujuan dibukanya dompet amal itu.

Selanjutnya, meskipun enam orang anggota DPRP telah menemui massa, tetapi mereka juga tidak bisa memberikan jaminan untuk menghadirkan petinggi TNI dan Polisi itu. Ia hanya mengatakan bahwa salah seorang wakil Ketua akan menemui mereka tetapi saat itu sedang berada di Sentani karena sedang mengikuti acara.

Tetapi, sampai pukul 17.00 WIT di tunggu, wakil ketua itu tidak juga datang hingga akhirnya massa bubar sendiri. Weynand Watrori hanya mengatakan bahwa pihaknya bisa berjanji tetapi aspirasi yang disampaikan oleh massa akan disampaikan pada pimpinan dewan sehingga janji dewan kepada mereka untuk berdialog dengan Pangdam dan Kapolda bisa segera direalisir dalam waktu dekat ini.
Sebelumnya massa pendemo ini dengan yang menggunakan 3 truk mampir di lokasi penculikan Alm Theys Hiyo Eluay dan sopirnya, Aristoteles Masoka di sekitar Perumahan Pemda Entrop Entrop pada 10 November 2001 silam.

“Agenda kami yaitu mendatangi lokasi penculikan lalu berdoa dan memberikan penghormatan,” singkat Buchtar Tabuni saat dihubungi Cenderawasih Pos lewat hand phone selulernya.
Setibanya massa dilokasi berukuran kecil dekat dengan jurang itu, terlihat pula Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboi Sembut dan tokoh DAP lainnya. Acarapun dilanjutkan dengan penyampaian sepatah kata oleh Forkorus Yaboi Sembut.”Kita berkumpul disini untuk mengenang kembali waktu penculikan tokoh Papua Theys Eluay yang merupakan satu bukti terjadinya pelanggaran HAM,” tutur Forkorus yang saat itu datang dengan topi kebesarannya dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta sekitar 10 detik.

Sebelum acara singkat ini diakhiri, massa kembali menundukkan kepala dalam doa yang dibacakan oleh seorang wanita menggunakan bahasa daerah.Terlihat beberapa pemuda dan pemudi yang menitikkan air mata mengenang kematian Alm Theys.”Ini ketidakwajaran yang dilakukan dalam peradaban bangsa Papua,” celetuk seorang pemuda sebelum membubarkan diri.Diakhir acara, Buchtarpun ambil bagian dengan menyampaikan pendapatnya.Dikatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai tokohnya dan saat ini kita sedang melakukannya sebagai tanda perjuangan itu masih ada,” koarnya.
Lanjut Bucthar dengan lokasi yang hanya beberapa meter dari tempat penampungan sampah ini menandakan pelecehan terhadap tokoh pejuang dengan tidak memberikan rasa hormat karenanya secara spontan Buchtarpun memerintahkan untuk mengangkat 1 bak sampah yang saat itu nongkrong dekat dengan lokasi.”Angkat! dan singkirkan,” ujarnya lantang.Satu komando ini, massapun mendekati bak sampah yang dimaksud dan beramai-ramai menggulingkan ke dalam jurang dan tidak telihat lagi oleh mata.Meski saat itu masih mendapatkan pengawalan dari aparat Dalmas Polresta, namun dalam aksi ini sama sekali tidak nampak bentuk pencegahan oleh aparat dan rombongan akhirnya kembali melanjutkan perjalanan ke DPR Papua.(ta/ade)

November 14, 2008 0

Haul Kematian Theys, Ricuh

Liputan6.com, Jayapura: Haul memperingati tujuh tahun kematian Theys Hiyo Eluai di Gedung DPRD Papua, Rabu (12/11), berlangsung ricuh. Massa pendukung Theys nyaris bentrok dengan polisi. Mereka marah begitu mengetahui pimpinan Dewan tidak berada di tempat.

Adu mulut antara polisi dengan demonstran terjadi saat warga yang akan menyampaikan aspirasi kecewa karena Ketua Dewan Papua tidak hadir. Demonstran berorasi di depan Gedung Dewan meminta agar berbagai pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus kematian Theys dan yang terakhir Optimus Tabuni diungkap.

Salah seorang anggota Dewan, Weynant Watory akhirnya menemui demonstran. Dia berjanji mempertemukan wakil pendemo dengan Ketua Dewan pada Jumat esok. Massa juga mendesak dipertemukan dengan Panglima Kodam XVII Cendrawasih dan Kepala Kepolisian Daerah Papua.(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)

November 12, 2008 0

Panitia untuk IPWP Gagal Bawa Aspirasi ke DPRP

Ditulis Oleh: Feri/Ant/Papos
Jumat, 17 Oktober 2008

HADANG : Gerakan massa Panitia untuk IPWP yang hendak menuju gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi mendukung Kaukus Parlemen Inggris tertahan oleh hadangan aparat keamanan gabungan TNI/Polri di Waena depan Ekspo.

JAYAPURA (PAPOS) – Kamis (18/10) kemarin, seribuan massa yang tergabung dalam Panitia IPWP (International Parlement For West Papua) yang hedak menyampaikan aspirasi mendukung Caucus Parlemen Inggris ke gedung DPR Papua tertahan di depan Ekspo/Museum, Waena.

Tertahannya massa disini di diawali arak-arakan massa sekitar seratus orang pada pukul 10.00 WIT dari kawasan Waena dan Abepura yang hendak menuju Jayapura, namun ketika tiba di depan Museum Provinsi Papua mereka dihadang oleh aparat keamanan dari gabungan TNI-Polri.

Sebelumnya, pagi hari sekitar pukul 07.30 WIT ratusan mahasiswa Uncen dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lainnya, memblokir jalan masuk menuju Rektorat Uncen yang terletak di Perumnas III Waena.
Pemblokiran jalan masuk ke gedung Rektoran Uncen itu, membuat mahasiswa yang akan kuliah mengurungkan niat dan memilih pulang, sebab ratusan massa ini melarang siapa saja yang akan naik ke Rektorat.

Mengetahui adanya aksi pemblokiran jalan, aparat keamanan gabungan TNI dan Polri dipimpin Kapolsekta Abepura AKP Dominggus Rumaropen S.Sos meluncur menuju ke lokasi dan memblokade massa untuk mengantisipasi hal-hal negatif yang akan timbul.

Walau demikian, massa dengan membawa sepanduk bergambar lambang PBB, bendera Amerika, bendera Inggris dan bintang Kejora tetap bersikeras akan melakukan long march dari Rektorat Uncen menuju kantor DPRP.

“Kami akan tetap melakukan long march ke DPRP,” ujar orator Sebby.

Orator selanjutnya yang juga Koordinator demo Buchtar Tabuni menentang larangan aparat keamanan, menurutnya, melarang orang lain untuk menyampaikan aspirasi merupakan tindakan yang tidak terpuji.

“ Cara-cara kalian ini yang kami inginkan, dengan larangan ini, maka pihak dunia luar akan tahu,” ujar Tabuni dalam orasinya.

Lama ke lamaaan situasi di depan pintu naik ke Rektorat Uncen menjadi tegang, sebab aparat gabungan tetap komitmen melarang massa long march ke Jayapura menuju DPRP.

Saat itu juga Purek III Uncen Drs. Paul Holmers berusaha menenangkan massa.

Namun upaya tersebut tak berhasil, akhirnya, Kapolsek Abepura AKP Dominggus Rumaropen meminta massa agar bisa memahami dan mengerti akan aturan yang berlaku.

“ Kami minta, kalian jangan memaksakan kehendak, bila dipaksakan maka akan timbul gesekan,” jelasnya.

Mendengar penjelasan Kapolsek Abepura ini, masa kemudian membubarkan diri demikian juga dengan aparat gabungan. Namun, kira-kira baru berjarak 700 meter dari pintu gerbang menuju Rektorat Uncen, massa kembali dihadang aparat gabungan. Pasalnya, massa secara perorangan berjalan menuju lokasi lain untuk melanjutkan aksi demo. Karena didesak maka, akhirnya massa membubarkan diri.

Sementara itu Di wilayah Abepura tepatnya di depan kantor PT. Pos Indonesia empat ratusan sekitar pukul 12.00 WIT tertahan oleh aparat gabungan TNI dan Polri. Awalnya massa ini sifatnya menunggu massa yang datang dari Uncen untuk bergabung dan melanjutkan long march ke DPRP.

Namun, sekitar pukul 14.30 WIT, massa disitu memaksakan diri menuju ke Ekspo Waena untuk bergabung dengan massa lainnya yang telah lebih dulu berada disana dengan berjalan kaki.

Demikian pula dengan massa yang membubarkan dari di gerbang Kampur Uncen Perumnas III Waena bergabung dengan massa di Ekspo Waena. Selang beberapa menit kemudian massa bertambah banyak dengan kedatangan 12 taksi dan 4 truck bermuatan massa dari Sentani.

Padahal diketahui, Polresta Jayapura saat itu tengah melakukan sweeping untuk antisipasi demo, namun entah alasan apa, massa ini diperbolehkan lewat akibatnya kawasan Ekspo Waena tempat berkumpulnya massa dari berbagai titik.

Karena tertahan di Ekspo Waena, massa memenuhi jalan utama satusatunya yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Sentani sembari mendengar orasi dari para tokoh Dewan Adat Papua (DAP) seperti Forkorus Yaboisembut dan Thoha Al- Hamid.

Sekitar pukul .16.30 WIT, seorang warga tampil membacakan aspirasi antara lain meminta agar Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang menyatukan Papua ke pangkuan ibu pertiwi Indonesia ditinjau kembali. Mereka pun menilai pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua telah gagal.

Setelah membacakan aspirasi yang antara lain ditandatangani Ketua Internasional Parlement for West Papua (IPWP) dalam negeri, Buchtar Tabuni, dengan menggunakan pengeras suara

seorang tampil memimpin doa dan setelah itu massa pun membubarkan diri dengan didahului atraksi menari-nari sambil meneriakkan yel yel yel.

Tepat Pkl.16.45 WIT, aparat keamanan ditarik kembali ke markas masing-masing dan arus lalulintas disepajang jalur tersebut kembali normal.(feri/ant/nas)

October 17, 2008 0

Bintang Kejora Dikibarkan di Wamena

Didit Tri Kertapati – detikNews

Jakarta – Pengibaran bendera bintang kejora terjadi di Wamena, Papua. Namun naasnya saat bendera itu hendak diturunkan, seorang perwira polisi kena panah.

“Ada 3 buah bendera yang berkibar yaitu bendera PBB, bendera merah putih, dan Bintang Kejora,” kata Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Sulistyo saat dihubungi via telepon Sabtu (9/8/2008).

Pengibaran bendera itu terjadi sekitar pukul 14:30 WIT. Kemudian, lanjut Sulistyo, petugas Polres Wamena bergegas menurunkan bendera tersebut.

“Saat petugas mau menurunkan bendera tersebut, sekelompok massa menyerang dengan batu dan panah, bahkan Kapolres Wamena terkena panah di sepatunya,” jelas Sulistyo.

Sulistyo menjelaskan pihak mabes polri masih melakukan pengecekan ke Polres Wamena mengenai kebenaran informasi yang menyebutkan adanya korban dari masyarakat.

Dia juga belum mengetahui berapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. “Kami belum bisa memberikan berapa orang yang dinyatakan tersangka dalam kasus ini,” sebutnya.

Peristiwa pengibaran bendera ini bermula dari perayaan hari Internasional Bangsa Pribumi yang diselenggarakan oleh dewan adat papua, yang juga dihadiri oleh ketua dewan adat Papua Forkorus.(ddt/ndr)

August 10, 2008 1

Pangdam: MRP Sebaiknya Jangan Masuk Ranah Politik

Parpol Nilai Ancaman MRP Terlambat

JAYAPURA-Sikap MRP (Majelis Rakyat Papua) yang mengancam akan Pemilu 2009, apabila pemerintah tidak mengindahkan soal keterwakilan perempuan dan 11 orang Papua di DPR Papua, juga ditanggapi Pangdam XVII/Cenderawasih.

“Saya tidak berpikir untuk mencampuri urusan orang lain. Tapi kalau ingin saya sampaikan bahwa sebaiknya MRP meletakkan pada posisinya sesuai dengan fungsi dan peran yang diamanatkan dalam undang-undang. Itu saja,” kata Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Haryadi Soetanto kepada wartawan di Makodam, Rabu (3/7) kemarin.

Apalagi, kata Pangdam Haryadi Soetanto, Undang-Undang telah mengamanatkan kepada MRP dalam kaitannya pengurusan terhadap pemberdayaan perempuan, masalah yang berkaitan dengan adat istiadat dan agama, sehingga Pangdam meminta agar hal tersebut ditekuni terlebih dahulu. “Tekuni itu dulu, jangan masuk ke dalam ranah politik,” sarannya kepada MRP.

Pangdam berpendapat bahwa jika ingin memberikan komentar boleh saja, siapapun warga Negara Indonesia boleh memberikan komentar, tetapi tidak memberikan suatu keputusan. Ia menilai bahwa ke depan kondisi keamanan di Tanah Papua akan semakin kondusif, bahkan Pangdam mengaku mempunyai keyakinan akan kondusifnya di wilayah Tanah Papua ke depan, selama semua saling bekerjasama, saling bahu-membahu.

“Saya yakin akan semakin kondusif, jika ada kerjasama, termasuk rekan-rekan wartawan tidak memberitakan sesuatu yang bisa menimbulkan suatu kondisi yang tidak nyaman, bisa memicu seseorang yang berbuat tidak pada tempatnya dan pemberitaan itu dilakukan dengan fakta yang berimbang serta lebih pada hal-hal yang bersifat konstruktif, sehingga saya yakin kondisi ini akan tenang,” ujarnya.
Suasana yang kondusif dan nyaman ini, kata Pangdam, bukan untuk pihaknya saja atau untuk satu dua orang saja, tetapi untuk seluruh masyarakat yang ada dan hidup di Tanah Papua. “Saya tidak melihat bahwa itu akan mengganggu keamanan di Papua,” tukasnya.

Sementara itu, soal rencana DPRP untuk melakukan uji publik terkait perdasi dan perdasus apakah sudah dibicarakan dengan Kodam XVII/Cenderawasih? Pangdam mengakui belum ada. “Sampai saat ini belum ada. Kita serahkan kepada lembaga yang membuat Undang-Undang. Tentu saja Undang-Undang itu, sebelum diundangkan perlu disosialisasikan dan diuji,” ujarnya.
Apalagi, lanjutnya, ada lembaga-lembaga dan pejabat yang menangani masalah itu, namun jika memang ada kaitannya dengan masalah keamanan negara, seharusnya memintakan pendapat kepada TNI yang ada di Papua, dalam hal ini Kodam XVII/Cenderawasih.

Parpol Nilai MRP Terlambat ///

Ancaman boikot pemiluh oleh MRP juga mendapat reaksi dari sejumlah ketua Parpol.

Ketua Partai Bintang Reformasi (PBR) Yanni misalnya, ia mengatakan bahwa sejak dulu pihaknya sudah konsisten terhadap pelaksanaan Undang Undang 21/2001 khususnya yang menyangkut pasal 28 yang mengharuskan prioritas bagi orang asli Papua itu. “Memang itu sudah menjadi komitmen kita bahwa orang asli Papua harus mendapatkan prioritas untuk menduduki kursi legislative,” katanya kepada Cenderawasih Pos kemarin.
Tetapi persoalannya baru dibicarakan sekarang ini sepertinya sangat sulit sebab sejumlah aturan dan perundang-undangan yang terkait pelaksanaan Pemilu 2009 seperti UU Parpol dan UU Pemilu 2009 sudah keburu ditetapkan dan disahkan sejak beberapa bulan lalu. “Jadi mungkin agak terlambat,” imbuhnya serius.

Kata Yanni kalau memang MRP hendak memperjuangkan 11 kursi untuk orang asli Papua itu, harusnya sebelum semua aturan dan perundang-undangan itu ditetapkan sehingga dapat diakomodir dalam aturan itu. Tapi sayangnya selama ini MRP tidak pernah memperjuangkan itu, padahal itu adalah tugas utama mereka yakni memberikan proteksi dan perlindungan kepada orang asli Papua.

“Jadi kalau saya lihat, kalaupun sekarang ada, maka semangatnya itu tidak konsisten dan hanya muncul di permukaan bicara sesaat dan setelah itu bias dan hilang lagi,” katanya.

Ditanya kenapa hal itu tidak ikut diperjuangkan oleh legislatif mengingat dewan memiliki hak inisiatif dan hak legislasi, Yanni mengatakan bahwa selama ini pihaknya baik di Partai (PBR) maupun di Komisi A juga sudah seringkali diusulkan tetapi cenderung tidak ditindaklanjuti. Yang ada kata dia, diantara elit politik maupun MRP hingga eksekutif terkesan tidak serius. “Jadi ide itu ada tetapi tidak ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Selama rentang waktu hampir 8 tahun Otsus berjalan tentunya aneh jika hal sepenting itu tidak juga dilaksanakan. Boikot Pemilu tentunya bukan sebuah jalan keluar, karena satu-satunya jalan adalah dengan menseriusi masalah ini dan mau konsisten dan bekerja keras. “Jadi kalau memang ingin memperjuangkan itu, kami mohon dukungan semua elemen masyarakat karena ketika PBR kuat maka cita – cita itu pasti terwujud,” katanya sedikit berkempanye. Ia juga mengajak MRP dan semua pihak untuk duduk sama-sama dan semua harus mau kerja keras sehingga harapan dan keinginan itu dapat terwujud.

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi Karderisasi dan Keanggotaan (OKK) Partai Golkar Yance Kayame, SH menanggapi statemen Ketua MRP itu dengan sedikit guyon ia mengatakan bahwa terlambat bagi MRP untuk menyampaikan itu. “MRP itu sudah terlambat, harusnya dari dulu, kalau MRP mau konssisten perjuangkan hak – hak orang asli Papua,” katanya.

Menurut dia, sejak dilantik tahun 2005 lalu sebagai lembaga representase cultural orang asli Papua harusnya MRP sudah mendorong dan melaksanakan tugas untuk mengakomodir hak – hak orang asli Papua itu. Bukan setelah semua Parpol dan semua perangkat aturan tentang Pemilu dan Parpol ditetapkan baru statemen itu dikeluarkan. Namun begitu sesungguhnya tidak ada masalah kalau sekarang MRP mempertanyakan hal itu ke KPU hanya saja berkali – kali ia menagaskan bahwa semuanya telah terlambat bahkan sangat terlambat.

Kata Yance Kayame, memboikot Pemilu bukanlah jalan keluar sebab Pemilu itu adalag agenda nasional. “Tidak seharusnya mau boikot Pemilu, selama ini MRP juga belum bekerja maksimal apalagi sampai urus masalah ini, waktunya sangat mempet baru mau bicara, jadi kami sangat sayangkan,” katanya.

Ia hanya menyarankan agar MRP sebaiknya mengambil langkah – langkah aktif membicarakan masalah ini dengan pemerintah pusat dan daerah termasuk dengan KPU sendiri. “Karena seperti saya bilang tadi, sudha terlambat,” tandasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Papua Ramses Wally, SH yang ditemui Cenderawasih Pos kemarin juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda. Sembari bernyanyi ia mengatakan kalau MRP sangat terlambat. “Terlambat sudah, terlambat sudah, semuanya telah berlalu,” katanya menirukan syair lagu Panbers.

Kata Ramses Wally, kalau MRP benar – benar memperjuangkan hak – hak masyarakat Indonesia yang asli Papua seharusnya sejak dilantik dulu sudah menyusun agenda ini, sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Tetapi selama MRP dilantik, MRP dilihatnya tidak pernah membicarakan masalah itu. “Tapi ini setelah semuanya sudah ditetapkan baru MRP mau bicara begitu, sementara semua Parpol sudah diverivikasi sekarang kita tinggal menunggu nomor urut baru MTP kaget mau boikot Pemilu seperti baru bangun tidur saja,” tuturnya.

Kata Ramses, kalau MRP mau boikot Pemilu itu bukan cara yang jentelmen dan lagi, Pemilu itu adalah agenda nasional. “Jadi suka tidak suka atau mau tidak mau semua tetap harus ikut,” tandasnya.(ta)

July 4, 2008 0

TNI Waspadai Penyelundupan Senjata ke Papua

Jakarta (ANTARA News) – Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mewaspadai setiap kemungkinan penyelundupan senjata dari dan ke Papua, menyusul penemuan tiga pistol dan 31 butir amunisi yang diduga akan diselundupkan ke Papua, di KM Sinabung, oleh pihak Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) Tanjungpriok, Selasa (25/7).

“Meski tidak ada pengamanan khusus, kita akan mewaspadai setiap kemungkinan yang mengarah pada kegiatan penyelundupan senjata ke Papua,” kata Kepala Pusat Penerangan Markas Besar (Mabes), TNI Laksamana Muda Sunarto Sjoekronoputra, ketika dihubungi ANTARA News di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, saat ini kasus tersebut tengah ditangani pihak kepolisian. “Namun, kita tetap ikut memantau dan memawaspadai,” kata Sunarto menegaskan.

Pada Selasa (25/7), petugas menemukan bungkusan yang berisi tiga pistol dan 31 amunisi, serta dokumen yang berkaitan dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Selain pistol dan amunisi, petugas juga menemukan kartu identitas atas nama Prajurit Dua Samuel Malo ber-Nomor Registrasi Personel (NRP) 31950250221213.

Samuel Malo, menurut kartu identitas yang ditemukan, adalah anggota Komando Daerah Militer (Kodam) VIII/Trikora dengan jabatan TA BAG Sokidemlat tertanggal Kartu Tanda Anggota (KTA) 1 Desember 1998.

Namun, berdasar keterangan resmi Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD, Prada Samuel Malo telah dipecat secara tidak hormat dari kesatuannya lantaran kasus indisipliner.

Aparat TNI dan Polri hingga kini terus melakukan penelusuran terhadap dugaan penyelundupan senjata ke Papua, termasuk ke rumah kos Samuel di Jalan Jambu Nomor 2, RT004/RW010, Kelurahan Utan Kayu Utara, Jakarta Timur.

Sejak penemuan senjata di KM Sinabung, aparat juga menyita berbagai dokumen OPM serta bendera bintang kejora di tempat kos Samuel dan telah menahan beberapa orang yang diduga terkait dengan penemuan senjata, amunisi, bendera dan dokumen OPM. (*)

PubDate: 27/07/06 17:05

July 26, 2006 0

Status TNI Samuel Malo Diselidiki

Jakarta – Markas Besar TNI AD masih menyelidiki keberadaan status keanggotaan Samuel Malo, tersangka pemasok senjata bagi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang disebut-sebut sebagai anggota TNI AD Kodam VIII (sekarang XI) Trikora.

“Nama Samuel Malo tidak ditemukan dan belum ada tindak kejahatan yang dilakukan,” demikian dikatakan Kepala Dinas Penerangan Mabes TNI AD Kolonel Seno Purbobintoro ketika dikonfirmasi SH, Rabu (26/7).
Namun demikian, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan, salah satunya dengan cara melakukan pengecekan ke Kodam Trikora maupun Asintel setempat. Hanya saja hingga saat ini menurutnya ia belum mendapat laporan dari Kodam Trikora.

Sementara itu, pihak kepolisian yang saat ini menahan Samuel Malo enggan memberikan keterangan perihal hasil pemeriksaan. “Nanti saja, masih diselidiki,” ujar Kapolres KP3 Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Luky Hermawan.

Hal senada dilontarkan Kepala Satuan Keamanan Negara Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Rahmad Wibowo. Dia mengaku, Kamneg Polda Metro Jaya tidak menangani kasus tersebut. Padahal, menurut Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Anton Bahrul Alam, kasus tersebut ditangani Polda Metro. “Tanya Polda Metro Jaya saja, kasusnya ditangani mereka,” kata Anton.

Polres KP3, Senin (24/7), membekuk Samuel Malo beserta sejumlah senjata api, peluru dan buku-buku mengenai Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.. Dia ditangkap ketika hendak menumpang KM Sinabung menuju Papua. Juga ditemukan sebuah Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI dengan Pangkat Prajurit Dua Samuel Malo, Kodam VIII Trikora.

Polisi juga menemukan barang bukti lain yang menguatkan Samuel Malo adalah bagian dari gerakan OPM setelah menggeledah kamar kosnya di Jalan Jambu No 2 Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Dari sana, polisi menemukan dua pucuk senjata api jenis Col Wolver Weapon Pabric ULM/DO Kaliber 22 mm made in Germany, 1 pucuk jenis Browing Hisi Power Automatic kaliber 4,5 mm made in Belgium, 28 butir peluru kaliber 22 mm, 3 butir peluru kaliber 4,5 dan sebuah sarung senjata api bahu.

Selain menemukan senjata dan peluru, petugas juga menemukan sejumlah majalah yang berisi petunjuk atau cara mengoperasikan berbagai jenis senjata yakni majalah Guns, Majalah Mechine Guns, koran Intelijen.

Polisi bahkan menemukan sejumlah barang yang berhubungan dengan gerakan OPM antara lain masing-masing sebuah bendera bintang kejora, sebuah buku berjudul Menuju Papua Baru, buku tentang Kongres Papua tahun 2000, buku Gerakan Militer Islam, buku berjudul Membungkam Teroris Internasional, buku Pemberontakan OPM, buku Peringatan 41 tahun Tragedi Kejahatan Manusia di Tanah Papua dan Kemerdekaan Papua Barat, Keping CD dengan sampul FBI serta sebuah majalah berjudul Menuju Papua Baru.
(emmy kuswandari/rafael sebayang)

July 26, 2006 0