Stop, Stigmatisasi OPM Bagi Orang Papua

JAYAPURA-Membawa misi Indonesia di dunia internasional, yakni sebagai Dubes RI untuk Kolombia, belum cukup baginya, sebelum mengabdikan ilmunya dengan kembali membangun tanah kelahirannya sendiri, tanah Papua, yang masih terus tertinggal di banding daerah lainnya di Indonesia, meski sudah digelontor dengan triliunan dana Otsus. Kira-kira itulah salah satu niat tulus yang mendorong Dubes RI untuk Kolombia, Michael Menufandu memutuskan untuk maju bertarung dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016 mendatang.

Hal itu tercermin dalam pemaparan visi dan misi yang disampaikannya di depan tim Pansus Gerinda dan PBR, Rabu (25/5) kemarin. Penyampaian visi misi ini sesuai dengan permintaan Partai politik yang dipinangnya, Gerindra dan PBR. Sebagai bentuk keseriusannya untuk mengabdikan diri di Papua, maka iapun relah tidak mengenal cape dan lelah hanya untuk datang menyampaikan visi dan misinya di depan penalis Partai Gerindra dan PBR, kemarin. “ Untuk datang ke Papua saya harus menempu penerbangan selama 36 jam dari Kolombia,”katanya di depan wartawan. Michael Menufandu yang mendapat giliran kedua memaparkan visi misi, mengusung visi ‘Terwujudnya Papua yang Sehat, Cerdas, Mandiri, dan Harmoni’.

Dalam pemaparannya sekitar dua jam, dikatakan bahwa diperlukan kewibawaan Pemerintah untuk membawa kemajuan Papua dengan lebih cepat.

Tentang motivasinya untuk ikut dalam proses seleksi oleh Partai Gerindra dan PBR, dikatakan bahwa hal itu semata mengikuti prosedur yang ada. “Ini prosedur partai, yang mana saya ditelepon oleh Bu Yani untuk datang memaparkan visi dan misi saya. Jadi saya datang untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Partai,” ungkap pria yang sekarang menjabat sebagai Dubes Kolombia.

Tentang Otsus, melihat situasi yang ada memang Otsus belum berjalan dengan baik. Otsus ada harus memberikan rasa aman, nyaman dan teratur dalam berbagai aspek.

Tentang rasa aman, dimana selama ini orang Papua masih terus dihantui rasa takut di daeranya sendiri karena masing sering mendapat stigma politik, yakni orang Papua itu OPM, separatis dan pengacau keamanan lah. Kemudian ada juga stigma sosial, menyebut orang Papua terbelakang, tertinggal, bodoh dan lainnya. “Nah, kedepan stigma semacam ini jangan lagi ada, stop stigma orang Papua OPM, orang Papua ada bagian dari warga Negara kesatuan republic Indonesia,”katanya.

Ya sebagai mana langkah dalam menghadapi Pemilukada Provinsi Papua, Partai Gerindra dan Partai Bintang Reformasi yang telah menyatakan bergabung (berkonfederasi) dalam upayanya mengusung pemimpin baik di daerah maupun pusat, Rabu (25/5) menerima pemaparan visi dan misi (mengaudisi) dua kandidat Gubernur Papua Periode 2011-2016, yang ingin menggunakan kedua partai tersebut sebagai perahu menuju Papua Satu.

Ketua Pansus Pilgub 2011 Partai Gerindra-PBR Provinsi Papua Pdt Jack Wanane,MTh mengatakan bahwa, pihaknya ingin memahami lebih jauh tentang Balon yang akan diusung menuju Papua 1.

“Hari ini ada dua orang Bakal Calon Gubernur yang memaparkan visi dan misinya, masing-masing Menase R Kambu dan Michael Manufandu,” ungkapnya saat ditemui Wartawan usai mendengar pemaparan dari mantan Walikota Jayapura dua periode MR Kambu di Aula Sekretariat Partai Gerindra Provinsi Papua di Padang Bulan.

Dikatakan, para Balon yang telah didengar visi dan misinya, selanjutnya akan dibawa ke Pusat. “Nanti pusat yang berwenang menentukan siapa figur yang akan kita usung menjadi Calon Gubernur Papua,” ungkapnya.

MR Kambu yang mengusung thema ‘Bersama Membangun Papua’ mengatakan, bahwa ia sangat berharap untuk mendapat dukungan dari Partai Gerinda dan PBR. “Doa dan harapan saya PBR akan menerima dan mendukung saya,” ungkapnya kepada Wartawan usai memaparkan visi dan misinya.

Tentang upaya Pansus, dikatakan bahwa Tim tersebut lebih mengutamakan visi, misi dan orientasi dari para Bakal Calon dalam membangun Papua ke depan. “Untuk itu kita beri apresiasi kepada tim ini,” ujarnya.

Tentang visi dan misinya, Kambu mengatakan, bahwa visinya adalah membawa Papua bangkit untuk membangun dan melayani. “Tentunya dengan melibatkan 4 komponen besar, yaitu adat, agama, pemerintah dan stake holder lainnya,” ujarnya. (aj/don)

May 26, 2011 3

Forkorus: Papua Dianeksasi ke NKRI

SENTANI-Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 1 Mei tahun 1963 Papua yang kalah itu dikenal dengan nama Provinsi

Irian Barat resmi berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI) masuk dalam provinsi ke 26. Dan hal sejarah ini terus diperingati dari tahun ke tahun oleh setiap generasi anak bangsa, termasuk juga yang akan dilakukan pada Minggu 1 Mei besok.

Namun bagi Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut S.Pd sejarah tersebut harus diklarifikasi khususnya bagi anak bangsa Papua, karena masuknya Papua ke Indonesia bukan berintegrasi tetapi dianeksasi (penggabungan politik secara paksa) oleh Indonesia melalui operasi Trikora dengan penuh intimidasi. Oleh sebab itu Forkorus menegaskan jika bangsa Indonesia memperingati 1 Mei sebagai hari berintegrasinya Papua ke NKRI maka pihaknya dan masyarakat Papua memperingatinya sebagai hari Aneksasi Papua ke NKRI. “Bagi kami orang Papua 1 Mei itu bukan hari berintegrasi Papua ke NKRI tapi kami memperingatinya sebagainya dengan hari Aneksasi bangsa Papua oleh Indonesia pada tahun 1963,” ujar Forkorus.

Dan untuk memperingatinya Forkorus mengatakan mungkin tidak dilakukan seremonial yang muluk-muluk tetapi Forkorus menghimbau kepada semua ‘bangsa Papua’ untuk bisa mengheningkan cipta sejenak sambil berdoa kepada Tuhan terhadap nasib dan perjuangan Bangsa Papua selanjutnya untuk menuntut hak-hak politiknya agar diluruskan kembali sebagai sebuah bangsa yang bebas untuk menentukan nasibnya sendiri.

“Tidak ada seremonial peringatan HUT Aneksasi yang muluk-muluk tapi saya himbau kepada semua bangsa Papua untuk merenung sebentar dan berdoa kepada Tuhan memohon campur tangannya guna eksistensi perjuangan bangsa Papua, untuk mengembalikan hak-hak Politinya,” ujar Forkorus.

Disinggung terkait sepak terjang DAP terkait perjuangan hak-hak Politik bangsa Papua Forkorus mengatakan bahwa perjuangan tetap berjalan dan saat ini sedang dilakukan gerakan-gerakan diluar Negeri oleh National Parlemen West Papau dan Internationa Parlemen West Papua, yang direncanakan bakal ada sebuah agenda penting yang akan dilakukan oleh kedua organsiasi perjuangan bangsa Papua itu di luar Negeri. (jim/don)

Jumat, 29 April 2011 16:20

papua, history

via ScribeFire

May 3, 2011 0

Bintang Kejora Berkibar Dekat Kantor Demokrat

VIVAnews — Bendera bintang kejora — simbol separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM)– berkibar di Lapangan Timika Indah di depan Kantor DPC Partai Demokrat, Timika Papua, Rabu 6 April 2011. Juru Bicara Polda Papua, Kombes Wachyono mengatakan, bendera separatis itu ditemukan pertama kali oleh warga masyarakat. ”Bendera bintang kejora berkibar di sebatang tiang yang tingginya 2,30 meter tepat di depan DPC Partai Demokrat, kediaman Saudara Piter Magai, anggota DPRD Kabupaten Mimika,” kata dia, Kamis 7 April 2011. Bendera separatis itu ditemukan oleh seorang warga, Geri Randobkir yang hendak memperbaiki motornya di bengkel depan Lapangan Timika Indah. Ia terkejut saat menjumpai bintang kejora berukuran 2 x 1 meter berkibar. Ia lalu memberitahukan temuannya itu ke rekannya, dan keduanya lantas lapor ke Polsek Mimika Baru. Saat ini polisi telah minta keterangan empat saksi. Bintang kejora sebelumnya sempat berkibar Sabtu 20 November sekitar pukul 11.00 WIT, tepat sehari sebelum kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jayapura. Bintang kejora biasanya marak dikibarkan di Papua jelang dan saat peringatan ulang tahun OPM 1 Desember. Pada November 2010 lalu, polisi memperingatkan, bagi siapapun yang mengibarkan bendera separatis akan ditembak di tempat. Selain pengibaran bintang kejora, Rabu 6 April 2011 juga diwarnai insiden penembakan yang kembali terjadi di areal tambang PT Freeport Tembagapura, Papua. Penembak misterius beraksi, memberondong mobil Freeport yang melintas di Jalan Kali Kopi mile 37, Wilayah Tanggul Timur. Dua orang terluka dalam peristiwa itu. (eh) Laporan: Banjir Ambarita| Papua • VIVAnews

via ScribeFire

May 2, 2011 0

Markas OPM Tanah Hitam Digerebek, 1 Tewas

Mayat Miron Wetipo yang tewas tertembak di leher sesaat jenazahnya akan dimasukkan ke kantong jenazah untuk dievakuasi ke RS Bhayangkara.Jayapura- Upaya untuk mengungkap penembakan misteri di tanjakan Kampung Nafri oleh Polresta Jayapura yang dibakap aparat TNI dari Korem 172/PWY, POMDAM XVII/Trikora maupun dari Yonif 751/BS, tampaknya tidak sia-sia. Terbukti, sebuah rumah yang diduga digunakan sebagai markas para pelaku yang diidentifikasi dari kelompok TPN/OPM pimpinan DK (Dhani Kogoya), Kamis (2/12) sekitar pukul 02.00 WIT digerebek aparat. Dari markas yang terletak di Kompleks Perumahan BTN Atas Puskopad Tanah Hitam, aparat berhasil menyita sejumlah amunisi jenis SS 1 dan dokumen-dokumen terkait penyerangan di Nafri maupun dokumen rencana operasi kelompok tersebut. Kapolresta Jayapura AKBP Imam Setiawan,SIK saat ditemui wartawan disela-sela proses penggeledahan dan pengidentifikasian Markas TPN/OPM tersebut mengatakan dari penggerebekan markas TPN/OPM tersebut, aparat gabungan TNI/Polri berhasil mengamankan 9 orang yang dibawa ke Polresta Jayapura.

“Bahwa tadi malam saya melakukan penggerebekan dan ditemukan beberapa amunisi dan delapan orang. Delapan orang ini sedang dalam pendalaman di Polresta,” ungkapnya Jumat (3/11).
Pada Jumat (3/12) pagi harinya, saat kembali melakukan penggeledahan, menurut Kapolres ditemukan amunisi dan dokumen TPN/OPM. “Tadi pagi kita melakukan pengembangan dari yang tadi malam. Dan ternyata tadi pagi kita menemukan lagi dua kotak amunisi jenis SS 1 ditambah dokumen-dokumen dari gerakan OPM,” lanjutnya.

Dalam dokumen yang ditemukan aparat di markas yang sering dipakai sebagai tempat ibadah tersebut, menurutnya terdapat catatan bahwa tanggal 28 November peristiwa penembakan di Nafri bagian dari operasinya. “Saya sudah bilang kita akan terus mengejar,” tandasnya.
Sementara jenis amunisi yang ditemukan adalah caliber 5,56 40 butir, caliber 12 1 butir, kalibar 7,62 1 butir dan barang bukti lain berupa stempel dan cap TON/OPM serta dokumen terkait penyerangan terhadap TNI/Polri. Menurut Kapolres sejumlah barang bukti ini ditemukan di bawah tanah dengan menggunakan alat pendeteksi sinal laser (light detector). “Pada saat penggeledahan tadi, pasukan gabungan tiba-tiba diserang lima orang tidak dikenal dengan menggunakan berbagai jenis senjata.

Anggota sudah memberikan peringatan agar tidak melakukan perlawanan, dan pada saat yang genting anggota gabungan akhirnya mengeluarkan tembakan dan satu orang tewas atas nama Miron Wetipo, dan satu orang ditangkap atas nama Jack Mabel,” paparnya.

Sementara, masih menurut Kapolres bahwa tiga orang yang melakukan penyerangan kepada parat berhasil lari dan aparat masih masih berupaya melakukan pengejaran. “Rupanya kelima orang tadi adalah napi yang melarikan diri tadi pagi. Mereka kemungkinan ke rumah itu mau mengambil peluru dan bertemu dengan kita,” jelasnya.

Dalam dokumen yang ditemukan di markas OPM pimpinan DK yang masih dalam pengejaran tersebut, yang mengejutkan bahwa menurut Kapolres juga ada rencana operasi di wilayah Waena. “Dalam dokumen yang ditemukan juga terdapat rencana penyerangan di tempat lain yang salah satunya di Buper,” jelasnya.

Operasi yang tergolong cukup berhasil tersebut menurut Kapolres adalah dari kerjasama tim gabungan TNI/Polri. “Terdiri dari Satgas Korem yang di BKO kan di Polres Jayapura. Mereka di sini mulai bekerja sejak kasus Nafri, sampai sekarang yang merupakan pengembangan dari kasus Nafri,” ujarnya.

Komnas HAM Tolak Pembunuhan Terhadap Miron Wetipo

Sementara itu, tewasnya warga sipil Miron Wetipo yang tertembak mati ketika digelar operasi gabungan TNI-Polri di Abepura Gunung Jumat (3/12) yang hingga kini belum jelas alasannya, ditanggapi pihak Komnas HAM Papua. “Sesuai mandat dan tugas Komnas HAM kami menolak perilaku kekerasan dan pembunuhan di luar prosedur hukum nasional yang berlaku. Stop kekerasan dan hormatilah HAM bagi semua. Setiap orang mempunya hak untuk hidup dan berkarya diatas Tanah Papua.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Mathius Murib kepada Bintang Papua di Jayapura, Jumat (3/12) malam. (aj/mdc/don/03)

December 3, 2010 4

Bintang Kejora Tak Berkibar, Kondisi Papua Aman

JAYAPURA – Situasi Kota Jayapura setelah peringatan hari Kemerdekaan Bangsa Papua yang jatuh pada 1 Desember lalu, tetap aman dan kondusif.

“Meski masyarakat umumnya merasa khawatir, namun kepolisian telah memberikan jaminan keamanan sehingga apa yang ditakutkan masyarakat tidak terjadi. Semua ini juga berkat dukungan masyarakat yang bersinergi dengan kepolisian,” ujar Kapolresta Jayapura AKBP Imam Setiawan di Jayapura, Kamis (2/12/2010).

Menurut dia, 1 Desember yang diklaim sebagai hari kemerdekaaan bangsa Papua, cenderung dengan pernyataan sikap bangsa Papua ingin melepas diri dari NKRI. Tetapi, pada 1 Desember kemarin, situasi Kota Jayapura dan sekitarnya tetap aman dan kondusif.

“Ini juga berkat penyataan dari Dewan Adat Papua yang menjamin tidak ada pengibaran Bendera Bintang Kejora pada 1 Desember kemarin,” tandas Kapolresta.

Pantauan okezone di lapangan, sejak Rabu 1 Desember hingga Kamis 2 Desember, situasi kota Jayapura tetap aman terkendali. Meski diisukan akan ada penyerangan 1 Desember oleh sekelompok anggota TPN/OPM. Tetapi aktivitas masyarakat hingga hari ini masih berjalan sebagaimana biasanya.

Sementara itu, kurang lebih 800 personel aparat gabungan dari TNI dan Polri disiagakan di 40 titik yang dianggap rawan. Di antaranya wilayah perbatasan antara Republik Indonesia dengan Negara Papua Nugini, wilayah Tanah Hitam, serta Expo Waena.

(teb)

December 1, 2010

Kaukus Parlemen Akan Bawa Masalah Papua ke Amerika

JAYAPURA—Diaz Gwijangge, anggota Dewan Perwakilan Rakyat- RI yang juga anggota Kaukus Parlemen mengatakan, kaukus parlemen Papua yang dibentuk oleh pihaknya akan membawa sejumlah masalah yang terjadi di Papua, selama ini untuk dibahas di Amerika Serikat. “Kami akan bawa sejumlah persoalan yang terjadi di Papua ke Amerika untuk dibicarakan disana,” ujarnya kepada Wartawan, melalui via selularnya, Jumat (26/11) kemarin.

Menurutnya, sejumlah persoalan yang akan dibahas antara lain, kondisi Papua secara umum dan lebih khusus Konflik yang tak habis-habisnya terjadi di Tanah Papua. khususnya yang berada di daerah pedalaman Papua, yakni di Puncak Jaya dan beberapa daerah lainnya.

Selain itu, penolakan Otonomi khusus juga akan dibicarakan. Penerapan Otsus di Papua kurang lebih sembilan tahun ini dinilai masyarakat pribumi belum berhasil karena dianggap perlu untuk dibicarakan lebih lanjut lagi. “Memang kenyataannya masyarakat tidak merasakan hasil Otsus. Bahkan banyak diantara mereka menilai hasilnya nihil.”lanjutnya.

Bagi dia, penilaian tersebut pantas. Karena sampai saat ini sejumlah oknum tertentu masih ada yang menyalahgunakan dana tersebut, yang akhirnya secara tidak langsung telah menimbulkan konflik dimana-mana.

Lanjut Gwijange, sebenarnya pemerintah pusat sepenuh hati memberlakukan Otsus, namun pejabat daerah yang tidak menjalankannya dengan sepenuh hati. “Sebenarnya pemerintah pusat itu sungguh-sungguh menerapkan otsus untuk Papua. Tapi pemerintah daerah lah yang setengah hati menerapkannya.”

Ditambahkannya bila Kaukus juga akan membicarakan masalah dialog Jakarta – Papua yang salama didorong oleh masyarakat pribumi. “Masalah dialog Jakarta-Papua ini akan di bicarakan bersama di DPR RI dan MPR, Pembicaraan itu lebih mengarah pada bagaimana dialog tersebut didorong.”

Gwijangge menegaskan, bila berbagaimasalah tersebut harus dibicarakan secara terbuka dan harus pula direspon secara baik oleh pemerintah pusat. “Ini harus dibicarakan secara terbuka supaya tidak rasa curiga dari warga dan pihak lain, karena Terbukti sampai saat ini dialog tersebut belum di lakukan sudah bnyak warga sipil yang jadi korban, Padahal mereka tak berdosa serta tidak terbukti melanggar hukum,” kata dia.

Namun, menurutnya, berbagai persoalan tersebut sebelumnya perlu direncanakan secara matang terlebih dahulu, Demikian juga rencana perjalanan ke Amerika yang juga membutuhkan proses dan perencanaan yang baik. “Rencana ke Amerika untuk bahas masalah Papua butuh perencanaan yang baik. Penentuan keberangkan ke Negara adi kuasa itu belum ditetapkan,” ujarnya.

Sekedar diketahui, Kaukus Parlemen Papua yang dibentuk sejak beberapa waktu lalu memiliki 11 anggota. Kesebelas anggota ini berasal dari Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Pewakilan Daerah di Jakarta. (as/don- ngutip : bintang papua )

November 27, 2010 0

Presiden sby telah menerima Amplop Aspirasi Refremdum

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima sebuah amplop yang berisi sebelas Point rekomenasi hasil Musyawarah besar bersama Majelis Rakyat Papua pada 9 dan 10 juni 20010 lalu, pada hari Senin 22 November 2010.

Amplop berisikan diantaranya Tuntutan Refrendum ini diberikan kepada SBY setalah salah seorang mahasiswa Papua berusaha mencegat dan berhasil melewati pengawalan yang super ketat untuk SBY.

Salah satu mahasiswa Papua ini berhasil memberikan amplop kepada Presiden SBY yang hendak meninggalkan Auditorium Universitas Cendrawasih setelah membuka acara Temu Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Nusantara III.
Kepada media ini mahasiswa Papua yang telah menyerahkan amplop permintaan refrendum kepada SBY mengatakan dirinya telah menyerahkan amplop yang berisi aspirasi rakyat Papua.

“ Saat saya berikan kepada Presiden saya bilang ini hasil musyawarah masyarakat asli papua bahwa pelaksanaan otonomi Khusus telah Gagal sehingga solusinya adalah Refrendum” tegas mahasiswa.

Dan masih menurutnya bahwa Presiden SBY telah menerima amplop itu dan selanjutnya di serahkan kepada Ibu Yudhoyono.

“ Presiden mengatakan oh ya, oh ya, terima kasih” tegasnya lagi.

Amplop aspirasi yang di terima SBY tersebut berisikan 11 rekomendasi Rakyat Papua diantaranya; berbunyi Undang-undang otonomi Khusus No. 21/2001 dikembalikan kepada Pemerintah NKRI; Segera dilakukan dialog antara Bangsa Papua dengan Pemerintah NKRI yang dimediasi pihak Internasional yang netral; Segera lakukan referendum bagi penentuan nasib Rakyat Papua; Pemerintah NKRI mengakui dan kembalikan kedaulatan Rakyat-Bangsa Papua sesuai proklamasi 1 Desember 1961; Mendesak dunia Internasional untuk berlakukan embargo dalam pelaksanaan OTSUS; OTSUS tidak perlu direvisi seperti yang dimaksudkan Undang undang No. 35 Tahun 2008 tentang perubahan undang undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua; Seluruh proses Pemilukada Kabupaten/kota se-Papua dihentikan; Para gubernur, DPRP dan DPRD Papua Barat, para Bupati, Wali Kota, dan DPRD kabupaten/kota se-Tanah Papua, segera hentikan penyaluran dana bagi penyelenggaraan Pilkada; Pemerintah NKRI di pusat dan daerah, segera hentikan program transmigrasi dan perketat pengawasan terhadap arus migrasi ke Tanah Papua; Segera membebaskan seluruh Tapol/Napol Papua tanpa syarat; Segera Lakukan Demiliterisasi di Tanah Papua; dan Segera tutup P.T Freeport.

“ Saya hanya meneruskan kepada Presiden apa yang pernah di putuskan oleh seluruh rakyat Papua beberapa waktu lalu di Jayapura” tegasnya lagi.

Sebelas Rekomendasi ini juga telah diserahkan oleh Majelis Rakyat Papua dan dikawal ribuan massa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua ( DPRP ) pada Jumat, 18 Juni 2010.

Selanjutnya, pada tanggal 8 Juli ribuan massa kembali mendatangi kantor DPRP untuk menuntut janji DPRP yang hendak menggelar sidang Paripurna tentang 11 aspirasi Rakyat Papua ini namun karena DPRP tidak mampu menepati janjinya, maka ribuan massa ini bertahan dan bermalam di Kantor DPRP. Sehari kemudian ratusan Aparat keamanan dari TNI dan Polri akhirnya membubarkan ribuan Massa ini pada tanggal 9 Juli lalu.

Ribuan massa aksi yang di koordinir oleh Pdt Benny Giay melalui Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu (Fordem) untuk melakukan long mach saat itu secara spontan dan melalui kordiantor mereka dengan semangat meneriakan yel-yel serta orasi-orasi Politik dengan seruan ”Referendum Yes Otonomi No/gagal. Pantauan Papua Media Center di lapangan ketika itu masaa aksi sangat terakomodir dan terpimpin tanpa ada pengawalan ketat dari kepolisian seperti aksi-aksi sebelumnya, yang kemudian Masa demonstran berhasil sampai di kantor DPRP dan di terima oleh ketua I DPRP Yunus Wonda.

Benny Giay adalah Toko Agama yang menjadi target dalam dokumen Rahasia Kopassus yang bojor beberapa waktu lalu.

November 24, 2010 0

GSNRPB Tolak Kedatangan Presiden SBY

JAYAPURA [PAPOS] – Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudoyono [SBY] di Jayapura dalam rangka menghadiri acara pembukaan Pertemuan Badan Esekutif Mahasiswa (BEM) se-nusantara yang berlangsung di Universitas Cenderawasi, ditolak oleh komponen rakyat Papua yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Nasional Rakyat Papua Bersatu (GSNRPB) yang merupakan gabungan organisasi pergerakan Papua dan sejumlah aktivis Papua.

Penolakan terhadap kedatangan Presiden SBY tersebut dinyatakan oleh GSNRPB dalam siaran pers yang digelar di Asrama Tunas Harapan Abepura, Minggu (21/11) kemarin.

Juru bicara GSNRPB, Selvius Bobi mengatakan, kedatangan Presiden SBY selain membuka acara temu BEM se-nusantara juga melakukan pertemuan dengan pimpinan Daerah yakni Gubernur, DPRP, MRP dan Bupati/Walikota se- Papua dan Papua Barat tentang masalah pembangunan dan pelaksanaan Otsus di Papua.

“ Rakyat Papua telah menyatakan sikap menolak Otsus Papua sebab Otsus gagal, sehingga Gubernur dan Presiden tidak usah lagi mencari-cari jalan untuk memperbaiki Otsus Papua,” paparnya.

Dimana menurut Selvius Bobi bahwa dalam perjalanan Otsus Papua banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh rakyat Papua yang paling menonjol dalam Otsus Papua yakni pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua yang dilakukan oleh negara serta pembungkam ruang demokrasi bagi rakyat Papua terus terjadi dari hari ke hari.

Hal itu membuat rakyat Papua menyatakan Otsus gagal total dan masyarakat Papua menolak Otsus sehingga masyarakat tidak mau gebernur berkompromi dengan pemerintah RI untuk merevisi bahkan meningkatkan status Otsus kedepan.

“ Tidak ada solusi lain untuk penyelesaian masalah Papua selain negara Indonesia mengakui kedaulatan bangsa Papua serta membiarkan rakyat Papua menentukan nasib sendiri,” tandas Selvius Bobi.

Selvius mengungkapkan, sebagai bentuk protes terhadap kehadiran Presiden SBY di Jayapura maka seluruh komponen rakyat bangsa Papua akan melakukan mogok besar-besaran selama dua hari yakni tanggal 22-23 November. Dimana kata dia bentuk mogok yang dilakukan oleh komponen rakyat Papua yakni mogok kerja, mogok sekolah dan mogok kuliah pertanda bahwa orang Papua tidak setuju atas kedatangan SBY di Papua. [eka]

Written by Eka/Papos
Monday, 22 November 2010 00:00

November 24, 2010 0

SBY Datang, Polisi Antisipasi Pengibaran Bintang Kejora

Orang Papua Mengibarkan Bendera Mereka Sendiri, Mengapa Indonesia Terpukul?

TEMPO Interaktif, JAYAPURA – Enam warga Papua yang ditangkap saat peringatan HUT Bangsa Melanesia, Selasa (14/12) di Manowari, Papua Barat, akan dikenai pasal makar jika terbukti bersalah. Kepolisian hingga sore masih memeriksa para tersangka di Kantor Polres Manokwari.

“Ya mereka pasti akan dikenai pasal makar jika bersalah, tapi untuk sementara mereka masih diperiksa, kita tunggu saja hasilnya nanti,” kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Wachyono, Selasa 14 Desember 2010.

Sumber Tempo di Manokwari menyebutkan, para tersangka yang digelandang polisi sebanyak delapan orang. Sebagian besar adalah mahasiswa dari Manokwari, Papua Barat. “Mereka saat itu ada ibadah memperingati HUT Melanesia, tiba-tiba saja langsung dikibarkan Bendera Bintang Empat Belas, nah itu berati telah melanggar aturan,” ujarnya.

Penangkapan terjadi sekitar pukul 12.00 WIT di Lapangan Penerangan samping Kantor Infokom, Sanggeng, Manokwari. Warga Papua yang saat itu merayakan HUT Bangsa Melanesia sebanyak kurang lebih tiga puluh orang. “Kepolisian belum menetapkan mereka sebagai tersangka, masih diperiksa, tunggu saja nanti saya informasikan.”

Sementara itu, seorang aktivis Papua yang ditangkap adalah Simon Banundi. Simon ditahan diduga terlibat dalam pengibaran Bendera Bintang Empat Belas. “Kami menyesal, dia itu tidak tahu apa-apa, saya yang menyuruh dia meliput, dan saya yakin dia bukan tersangka seperti yang diduga,” kata Yan Warinussy, Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari.

JERRY OMONA
MINGGU, 21 NOVEMBER 2010 | 10:50 WIB

November 21, 2010 0

KNPB Desak DPRP Fasilitasi Bertemu Presiden Barak Obama

Jayapura—Setelah beberapa waktu lalu melakukan aksi demo saat Presiden AS hendak berkunjung ke Indonesia yang kemudian dibatalkan, hari ini (Kamis 4/11) Komite Nasional papua Barat (KNPB) kembali akan menggelar demo damai ke Kantor DPRP.

Juru bicara KNPB Maco Tabuni yang juga sebagai ckordinator lapangan dalam setiap aksi demo oleh KNPB saat dihubungi Bintang Papua mengungkapkan, secara teknis demo yang akan dilaksanakan hari ini sama seperti demo-demo sebelumnya. “Tujuan demo besok (hari ini) adalah meminta DPRP untuk memfasilitasi komponen dari Papua untuk bertemu langsung Presiden AS, Barak Obama,” ungkapnya.

Disinggung jumlah massa, Maco mengatakan, massa yang akan ikut demo adalah sama dengan demo-demo sebelumnya. “Pemberitahuan ke Polisi juga tadi saya sudah tandatangani. Besok saya akan kembali untuk pastikan,’’ jelasnya.

Disinggung tentang apakah dalam demo tersebut ada kerja sama dengan Solidaritas Nasional Bangsa Papua Untuk Obama (SONABPO) , Maco mengatakan bahwa pihaknya belum pernah bertemu dengan solidaritas tersebut dan belum yakin apakah organisasi tersebut se visi dengan KNPB.

“Karena KNPB punya agenda kan jelas, yaitu menuntut referendum sebagai solusi untuk menyelesaikan segala persoalan di Papua. Kami belum pastikan apa mereka punya agenda bersama dengan kami atau tidak, itu yang kami belum pastikan, sehingga kami butuh pertemuan lagi,’’ terangnya.

Dikatakan, KNPB punya pandangan bahwa Amerika Serikat adalah aktor atau dalang aneksasi Papua yang harus bertanggungjawab. “Kalau solidaritas ini, kami melihat masih ada harapan-harapan yang ingin di dapat dari AS. Maka kami KNPB tidak sepakat dengan model begitu karena kami berjuang bukan karena kebaikan atau minta apa, kami berjuang karena sejarah kelabu yang pernah dibungkam oleh Amerika Srikat sendiri,” lanjutnya.

Sehingga, Maco juga mengatakan bahwa KNPB belum bisa memastikan apakah akan ikut ambil bagian terkait aksi mogok 4 hari seperti yang dikeluarkan SONABPO dalam himbauannya yang diberitakan Harian Bintang Papua Selasa (2/11). “KNPB belum pastikan. KNPB butuh pertemuan dengan duduk bersama untuk pastikan apa benar sesuai dengan aspirasi rakyat atau bukan,’’ jelasnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa terkait upayanya menuntut referendum tersebut, KNPB tidak kompromi dengan Negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat. “Rakyat Papua hanya ingin menentukan nasib sendiri sehingga tidak ada kompromi dengan Negara-negara lain, termasuk Amerika Serikatpun kami tidak setuju,’’ tegasnya. Sehingga, apa yang diungkapkan oleh sejumlah pihak, terutama Ketua MRP pdt. Agua A Alua,S.Th untuk meningkatkan UU Otsus menjadi UU Negara Federal juga ditolaknya mentah-mentah. “Satu hal lagi, terkait dengan pernyataan dengan Agus Alua. Alua katakan akan naikkan UU Otsus menjadi UU Negara Federal. Kami KNPB, TPN OPM, dan seluruh rakyat Bangsa Papua Barat sangat tidak mendukung. Menolak dengan tegas pernyataan Agus Alua dan Elit-elit berduit yang ada di Papua itu,’’ tegasnya lagi.(aj)

November 4, 2010 0