IPWP Khawatir Buchtar CS Alami Penyiksaan di Tahanan

TabloidJubi, Created on 18 July 2012 Written by Musa Abubar Category: Nasional

Logo Iinternational Lawyers for West Papua

Jayapura, (18/7)—Anggota International Parliamentarians for West Papua (IPWP) yang terdiri dari anggota Parlemen beberapa negara seperti Inggris, Selandia Baru, Vanuatu, Skotlandia dan Australia mengirimkan surat keprihatinan mereka atas meningkatnya kekerasan di Papua Barat, khususnya di Wamena dan Jayapura.

“Kami sangat sedih atas pembunuhan Mako Tabuni dan kami mengucapkan belasungkawa tulus kami untuk keluarga dan teman. Kami mengajak Anda untuk melakukan investigasi menyeluruh dalam kematian Mako Tabuni.” tulis anggota ILWP tersebut dalam suratnya via email kepada tabloidjubi.com, Rabu pagi (18/7). Surat tersebut ditujukan kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Hukum dan HAM, Andi Matalatta, Mr. Hendarman Supandji, serta Kapolri.

Dalam surat tersebut, anggota IPWP ini juga menyampaikan keprihatinan mereka atas penangkapan Buchtar Tabuni dan rekan-rekannya, Jufri Wandikbo dan Assa Alua dan pemenjaraan Filep Karma yang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena mengibarkan Bendera Bintang Kejora bendera di sebuah aksi demo damai. Mereka meminta Pemerintah Indonesia agar melihat kembali tuduhan terhadap aktivis atau demonstran yang melakukan aksi demo damai. Selain itu, mereka juga khawatir jika Buchtar Tabuni dan rekan-rekannya mengalami penyiksaan dalam tahanan.

Tak lupa, anggota ILWP ini mengharapkan Indonesia membuka akses pada wartawan asing dan organisasi kemanusiaan untuk masuk ke Papua Barat guna memberikan laporan menyeluruh tentang situasi HAM di sana.

“Sebagai anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat, kami mendukung masyarakat asli Papua Barat untuk tindakan sejati menentukan nasib sendiri. Oleh karena itu kami merasa tidak seharusnya ada penindasan terhadap aktivitas politik di Papua Barat. Kami mendorong Anda (Indonesia) dan pemerintahan Anda (Indonesia) untuk mengakhiri kekerasan di Papua Barat.” tulis anggota IPPW dalam suratnya tersebut.

Anggota IPWP yang menandatangani surat tersebut antara lain : Andrew Smith (Inggris) , Caroline Lucas (Inggris), Lord Richard Harries (Inggris), Dr. Russel Norman (New Zealand), Jamie Hepburn (Skotlandia), Catherine Delahunty (New Zealand), Bill Kidd (Skotlandia), Hon. Ralph Regenvanu (Vanuatu), Cllr Alex Sobe (Inggris), Eugenie Sage (New Zealand) dan Cate Faehrmann (Australia). (Jubi/Musa Abubar)

July 18, 2012 0

FPI: Usulkan Papua Merdeka, Ulil Lacurkan Diri Ke AS

Bukti Dukungan asing ke Papua Merdeka (IST)

Saturday, 16 June 2012 16:30, Achsin, itoday

itoday – Pernyataan pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL) Uli Abshar Abdalla yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia menjadi bukti orang-orang liberal corong Amerika Serikat (AS).

“Ini membuktikan orang-orang liberal menjadi corong AS untuk melepaskan Papua dari Indonesia. Ulil sudah melacurkan diri ke AS,” kata Ketua Bidang Dakwah dan Hubungan Lintas Agama FPI Habib Muhsin Alattas kepada itoday, Sabtu (16/6).

Menurut Habib Muhsin, kelompok-kelompok liberal termasuk Ulil selalu membawa tameng atas nama demokrasi, HAM tetapi mempunyai agenda melepaskan wilayah Indonesia.

“Buktinya Timor-Timur lepas itu provokatornya Hendardi, dia orang liberal. ke depannya, orang-orang liberal termasuk Ulil mendorong wilyah-wilayah Indonesia lepas. Dengan begitu AS secara mudah menguasainya,” jelasnya.

Ia juga mengutarakan, pemerintah di bawah Presiden SBY sangat lemah sehingga orang-orang liberal yang membahayakan NKRI begitu mudah melakukan aktivitasnya. “Ini akibat pemerintahan SBY yang begitu lemah, sehingga orang-orang liberal begitu mudah melakukan aktivitasnya di Indonesia. Padahal mereka ini penghianat bangsa,” pungkas Habib Muhsin.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya melalui akun twitter Ulil Abshar Abdalla â€@ulil menyatakan: â€œApakah kita masih harus mempertahankan Papua? Bagaimana kalau dilepaskan saja? Rumit!â€

â€œSaya dulu jg berpikir, Papua harus dipertahankan dg harga apapun. Tp saya merasa pikiran saya itu kok naif,â€ sambung Ulil.

Mengapa Papua sebaiknya dimerdekakan, Ulil beralasan: â€œBiaya mempertahankan Papua mahal sekali. Sudah begitu, apapun yg diperbuat pemerintah pusat, akan dianggap salah terus. Capek!â€

Menurut pandangan Ulil, masalah Papua tak akan selesai dlm waktu dekat. Butuh proses lama. Itu fakta politik yg harus disadari semua pihak. Masalah Papua bukan semata2 soal keadilan ekonomi.Â â€œThe problem is, many people there feel they don’t belong to Indonesia!â€ tegas Ulil.

â€œIbarat kehidupan perkawinan, kalau salah satu pasangan tak mau lg bertahan dlm ikatan perkawinan, masak hrs dipaksa,â€ sambung Ulil.

June 16, 2012 0

111 Negara Dukung Papua Merdeka

JAKARTA (BK): Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat Jacob Rumbiak sesumbar mereka bisa merdeka dan berdaulat paling lambat dua tahun lagi. Bahkan, ia mengklaim sudah mendapat dukungan dari 111 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan Jepang.

Republik Federal Papua Barat merupakan pemerintahan sementara gerakan separatis Papua yang dibentuk berdasarkan kongres ketiga di Jayapura, pertengahan Oktober tahun lalu. Republik Federal ini menggantikan Otoritas Nasional Papua Barat dideklarasikan delapan tahun lalu.

Rumbiak berharap Jakarta mau memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap Republik Federal Papua Barat. “Jadi tidak perlu menggelar referendum seperti waktu di Timor-Timur. Itu menghabiskan uang saja,” kata Rumbiak.

Situasi di Papua kembali mendapat sorotan internasional setelah Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni tewas ditembak, Kamis pekan lalu.

Polisi mengklaim dia melawan saat akan ditangkap bersama pegiat KNPB lainnya. Polisi menggrebek markas KNPB yang dituding terlibat penembakan terhadap warga asing dan aparat keamanan.

Kondisi Papua tak pernah aman ini menjadi bahasan dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kota Jenewa, Swiss, bulan lalu.

Semua perkembangan itu makin menguatkan tekad para tokoh prokemerdekaan buat membebaskan Papua dari Indonesia.
Berikut penjelasan Rumbiak mengenai persiapan kemerdekaan Papua saat dihubungi Faisal Assegaf dari merdeka.com melalui telepon selulernya, Rabu (20/6):

Bagaimana komentar Anda soal penembakan di Papua?

Jangan alihkan isu Papua dengan penembakan misterius. Kalau Jakarta serius ingin berdialog, bebaskan seluruh tahanan politik dan tarik semua personel keamanan dari Papua.

Anda ingin dialog atau merdeka?

Jakarta sudah tahu keinginan kami buat merdeka. Jadi tidak perlu menggelar referendum seperti waktu di Timor-Timur. Itu menghabiskan uang saja. Lebih baik, Jakarta memberikan pengakuan saja, jadi kami bisa cepat mengurus negara kami sendiri.

Memangnya Papua sudah siap menjadi negara sendiri?

Kami punya kekayaan alam. Kalau Jakarta dan kami bisa bersahabat dan pisah baik-baik, kami nanti bisa bantu Indonesia.

Sudah bentuk pemerintahan?

Dalam Kongres ketiga di Lapangan Sakeus, Jayapura, 19 Oktober 2011, kita sudah mendeklarasikan Republik Federal Papua. Kongres selama tiga hari sejak 17 Oktober itu sudah membentuk Dewan Nasional Papua Barat yang sudah memilih Presiden Republik Federal Papua Barat Forkorus Yaboisenbut dan Perdana Menteri Edison Warumi. Deklarasi itu didukung tujuh wilayah adat di Papua.

Siapa saja sudah mendukung Papua buat merdeka?

Dari dokumen pemerintah Indonesia, ada 14 negara mendukung penuntasan kejahatan kemanusiaan di Papua. Dokumen di luar negeri yang kami ketahui, ada 97 negara mendesak pengiriman misi PBB di Papua. Sokongan itu juga termasuk dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Kanada, Jerman, dan Jepang. Negara-negara Amerika Latin, seperti Cile dan Meksiko, juga sudah menyatakan dukungan. Total ada 111 negara. Negara-negara ini pula yang kami harap dalam Sidang Majelis Umum PBB September mendatang, mendorong pengakuan Republik Federal Papua Barat sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat.

Memangnya, pihak Anda sudah mengirim surat permohonan?

Surat itu sudah kami kirim tahun lalu.

Apalagi persiapan untuk merdeka?

Akhir tahun ini, kami akan membuka mission desk di PBB buat memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Papua.

Minta pengakuan kemerdekaan dari Jakarta tidak mungkin, jadi kapan kira-kira diakui oleh PBB sebagai negara?

Paling lambat dua tahun lagi. Tapi sebenarnya bisa lebih cepat dari itu kalau Jakarta mau memberi pengakuan segera.

Jadi Anda bakal memanfaatkan momentum pemilu di Indonesia?

Kami berharap kandidat atau presiden baru Indonesia pada 2014 siap bekerja sama dengan negara baru bernama Republik Federal Papua Barat.

Kalau sudah merdeka, Anda bakal menuntut pejabat Indonesia ke mahkamah internasional?

Kami tidak akan menuntut para jenderal karena mereka cuma melaksanakan perintah. Yang akan kami tuntut pembuat keputusan politik, yakni pemerintah dan DPR. Tapi kalau mereka mengaku salah kami akan mengampuni. Kami orang-orang penuh cinta kasih, tidak suka membunuh.

Mulai dari pemerintahan siapa?

Mohamad Yamin.

Biodata
Nama : Jacob Rumbiak
Tempat/Tanggal Lahir : Ayamaru (Sorong), 11 Maret 1955 (di paspor tertulis 1958)
Agama : Protestan (lebih senang disebut pengikut Yesus)
Alamat : Merlbourne, Negara Bagian Victoria, Australia
Hobi: Menyanyi dan bermusik
Status : Menikah dengan perempuan keturunan Irlandia dan memiliki tiga putra
Pendidikan
Sarjana Matematika, lulusan dari IKIP Bandung
Pernah kuliah di jurusan Fisika ITB
Jabatan
Menteri Luar Negeri Otoritas Nasional Papua Barat (Agustus 2004 – Oktober 2011)
Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat (Oktober 2011 – sekarang)

(mer/bk-1)

June 6, 2012 0

AS Siap Kirim Pasukan untuk Memerdekakan Papua

itoday – Asing akan tetap melibatkan diri dengan urusan Papua. Itulah yang menjadi perhatian Hariyadi Wirawan ketika diwawancarai itoday, Senin (20/2).

â€œAsing terlibat karena persoalan Papua tidak pernah selesai,â€ tutur pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia ini.

Menurutnya, apa yang terjadi di Papua sekarang, jelas mengikuti skenario kemerdekaan Kosovo, yang berhasil memerdekakan dirinya dengan bantuan lembaga internasional. Hal ini terlihat dengan didaftarkannya kemerdekaan Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) minggu lalu.

â€œJika asing melihat masalah Papua sebagai sebuah isu internasional yang hangat, dan menganggap Indonesia tidak peduli. Maka kesempatan Papua untuk merdeka akan semakin besar,â€ jelasnya.

Hariyadi mengingatkan, keberadaan AS di Darwin, Australia, walau sebenarnya adalah untuk membendung Cina, tetapi jika masalah Papua semakin memanas, dan memperoleh pengakuan lembaga internasional sebagai sebuah negara merdeka, maka pangkalan AS di Darwin akan menjadi pangkalan yang bersifat multifungsi.

â€œAS akan mengerahkan pasukannya di Darwin guna melindungi Papua, jika Indonesia nantinya menolak kemerdekaan Papua yang disahkan PBB secara sepihak,â€ kata Hariyadi.

Apa yang dikatakan Hariyadi mengenai ancaman pangkalan AS di Darwin memang tidak bisa dianggap enteng. Sebab posisi Darwin sangat untuk mendukung posisi AS di ASEAN dan Laut Cina Selatan, atas Cina dan Rusia.

Tidak hanya itu, posisi Darwin juga memudahkan AS untuk mengirimkan pasukannya dengan menggunakan kapal selam dan kapal induk, ke berbagai belahan dunia, khususnya Asia Pasifik.

Bagi Hariyadi, alasan mengapa masalah Papua tidak pernah selesai, karena pemerintah selalu menggunakan cara represif dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Sedangkan cara pendekatan lainnya kurang maksimal, sebab tim yang dibentuk selalu saja tidak bekerja dengan semestinya.*

February 20, 2012 2

“Pasukan AS di Asia Tak Berkaitan Kasus Papua”

JAKARTA – Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Indonesia Scot Marciel menegaskan penempatan pasukan AS di wilayah Asia tidak bertujuan untuk mengganggu negara lain dan AS menghormati kedaulatan setiap negara.

Rencana pengerahan 2.500 pasukan AS di Papua cukup mengkhawatirkan beberapa negara di kawasan Asia seperti halnya China. Namun AS sebelumnya sudah menegaskan keberadaannya di Asia tak bertujuan untuk mengganggu negara mana pun.

“Ini adalah perjanjian dan bentuk aliansi dari AS dan Australia yang sudah terjalin sejak dulu. Kami berada di wilayah itu untuk memelihara perdamaian,” ujar Dubes AS untuk Asean David Carden, di kantor Kedutaan Besar AS di Jakarta, Selasa (22/11/2011).

AS juga menegaskan keberadaan militer AS itu juga tak ada kaitannya dengan masalah Papua. Seperti halnya yang saat ini terjadi, kekerasan di Papua pun meningkat dan perusahaan AS dinilai menjadi pihak yang bertanggung jawab atas eskalasi kekerasan itu.

“Keberadaan militer AS tidak berkaitan dengan Papua, kami mendukung kedaulatan Indonesia,” tegas Dubes Marciel.

Pada Oktober lalu, Asisten Menteri Luar Negeri AS Kurt M Campbell juga sudah menyatakan keprihatinan dan juga kekhawatirannya terhadap kasus Papua. Mereka juga menyadari isu ini merupakan isu sensitif yang di alami Indonesia.

Campbell tetap menyarankan agar diadakannya dialog antara pihak PT Freeport, Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua.

Updated: Tue, 22 Nov 2011 04:21:05 GMT | By rani, okezone.com

November 22, 2011 0

AS Akui Isu Papua Sangat Sensitif

Jakarta – Situasi di Papua yang memanas belakangan ini mendapat perhatian dari pemerintah Amerika Serikat (AS). AS pun mengakui permasalahan Papua merupakan isu yang sangat sensitif.

Hal itu disampaikan Asisten Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Bidang Asia Timur dan Pasifik, Kurt M. Campbell dalam pertemuan dengan para wartawan di Jakarta hari ini.

“Kami menyadari ini merupakan isu yang sangat sensitif. AS menaruh perhatian dan tetap memandang Indonesia sebagai mitra penting, namun kami juga berharap untuk bisa melihat isu Papua ditangani secara efektif,” ujar Campbell di kediaman Dubes AS di Jakarta, Selasa (25/10/2011).

Dalam pertemuan itu, Campbell juga mengatakan, pemerintah AS mengakui adanya pertikaian soal buruh di perusahaan Freeport. Karenanya AS menyerukan adanya dialog yang lebih erat antara pihak Freeport, pemerintah Indonesia serta masyarakat Papua.

Dikatakan Campbell, pemerintah AS juga mendukung adanya penyelidikan atas insiden-insiden di Papua.

“Kami percaya bahwa setiap kali ada tuduhan atau insiden, harus diadakan penyelidikan secara menyeluruh dan bisa memenuhi rasa keadilan,” tutur Campbell.

Campbell juga menekankan bahwa pemerintah AS tetap mendukung otonomi khusus di Papua dan otonomi itu harus terus dipertahankan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Leon Panetta dalam kunjungannya ke Jakarta, juga menegaskan bahwa pemerintah AS mendukung penuh cara-cara pemerintah Indonesia menangani isu Papua.
(ita/vit)

October 25, 2011 1

Pagi Ini Presiden SBY Bertemu Menhan AS

TEMPO Interaktif, NUSA DUA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat Leon Panetta di Nusa Dua, Bali, Senin, 24 Oktober 2011.

“Pukul 08.00 WIB, Presiden akan bertemu dengan Menhan AS yang sebelumnya telah bertemu dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro disini,”kata Juru Bicara Kepresidenan Julian di Ayodya Resort, Nusa Dua, Bali.

Tempat pertemuan antara Presiden SBY dan Panetta yang dimaksud oleh Julian adalah Hotel Ayodya, Nusa Dua. Tempat ini menjadi tempat menginap SBY dihari ketiga kunjungan kerjanya ke Bali. Sayangnya Julian enggan menyebut apa saja yang akan dibahas keduanya dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya, pada Minggu sore, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Leon Panetta telah melakukan pertemuan disela-sela pertemuan menteri-menteri pertahanan ASEAN di Bali.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas beberapa hal termasuk diantaranya Purnomo sempat memaparkan kondisi di Papua dalam pertemuan bilateral tertutup itu. “Agar beliau mendapat informasi langsung dari pihak pertama,” kata Purnomo usai pertemuan itu.

MUNAWWAROH

October 24, 2011 0

SBY & Menhan AS Bicarakan Kesejahteraan Papua

Jakarta – Dinamika politik di Papua sempat disinggung dalam pertemuan antara Menhan AS Leon Panetta dengan Presiden SBY. Namun tidak ada penekanan khusus terhadap isu yang kerap diungkit Kongres AS tersebut.

Demikian jawaban Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, ditanya mengenai isu Papua dalam kunjungan kehormatan Menhan Leon Panetta kepada Presiden SBY. Pertemuan berlangsung di Nusa Dua, Bali, Senin (24/10/2011).

“Tidak menyinggung itu secara khusus,” jawab Faiz.

Menurutnya, konteks pembicaraan isu Papua dalam pertemuan adalah kerjasama bidang pertahanan. Presiden SBY menjelaskan, faktor yang lebih ditonjolkan pemerintah adalah peningkatan kesejahteraan.

“Ada kebijakan khusus untuk Papua yang menekankan kesejahteraan, bukan pendekatan keamanan,” jelas Faiz.

Hal lain yang juga disinggung adalah rencana keikutsertaan Presiden AS, Barrack Obama, ke Bali pada akhir Nopember 2011. Obama ke Bali untuk mengikuti KTT ASEAN dan East Asia Summit yang berlangsung dalam waktu hampir bersamaan.

“Sempat disinggung kepastian kedatangan Obama dalam East Asia Summit dan topik-topik yang akan dibahas,” ujar Faiz.

(lh/rdf)

October 24, 2011 0

Eni Faleomavaega Surati RI Terkait Papua

Terkait dengan penangkan Forkorus Yaboisembut CS, maka Eni telah menyurati duta besar Indonesia di negaranya Dino Patti Djalal. Intinya Ia mengkuatirkan keamanan dan keselamatan Forkorus Yaboisembut dan rekan-rekannya, yang ditangkap terkait pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III, yang berbuntut jatuhnya sejumlah korban. ‘’Saya meminta campur tangan anda sebagai Dubes, untuk memastikan keselamatan dan perlakuan yang tidak manusiawi bagi Mister Forkorus Yaboisembut dan banyak lainnya yang ditangkap pada Rabu 19 Oktober, 2011, pada pertemuan ketiga dari Kongres Rakyat Papua di Papua. Sebab, sesuai laporan media internasional, Angkatan Bersenjata Indonesia dan polisi telah memukuli dan menangkap ratusan warga sipil yang menghadiri pertemuan itu,’’ ujar Faleomavaega dalam suratnya kepada Dubes Indonesia untuk AS, yang kemudian dikirimkan ke media ini, Sabtu 22 Oktober.

Lanjutnya, sejumlah media melporkan bahwa TNI melepaskan tembakan di tengah kerumunan pertemuan kongres Rakyat Papua. ‘’Polisi dan TNI melepaskan tembakan selama pertemuan yang dikerumunin ribuan warga sipil tak berdaya dan tidak bersenjata, padahal mereka hanya menyampaikan aspirasi politik secara damai. Akibatnya, kerumunan bubar setelah tembakan terdengar, banyak orang Papua Barat, ditangkap oleh militer Indonesia dan polisi,’’ugkapnya.

Sambungnya, tindakan itu, adalah pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. ‘’Ini adalah pelanggaran serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan terutama mengingat bahwa Pemerintah Indonesia adalah penandatangan kedua perjanjian PBB tentang Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,’’tandasnya.

Sangat jelas, dalam aksi itu aparat Indonesia telah menebarkan terror kepada warga Papua. “ Jelas, kehadiran militer Indonesia adalah untuk mengintimidasi warga damai, yang merupakan kelanjutan dari pelanggaran hak asasi manusia oleh TNI seperti yang dilaporkan dalam Laporan Departemen Luar Negeri AS 2010 tentang Hak Asasi Manusia,’’imbuhnya.

Kata dia, sebagai anggota kongres AS, dirinya sangat prihatin dengan sejumlah peristiwa di Papua. ‘’Saya memiliki masalah yang sangat serius dalam masalah ini, dan saya tidak membenarkan tindakan kekerasan oleh TNI dan polisi pada demonstrasi damai dengan warga sipil bersenjata, yang hanya menyuarakan pendapat mereka tentang kegagalan Pemerintah Indonesia untuk secara serius melaksanakan Otonomi Khusus hukum bagi Papua Barat. Tindakan TNI dan polisi bertentangan dengan komitmen yang dibuat oleh Presiden Yudhoyono untuk memecahkan masalah di Papua Barat dengan cara damai, adil, dan bermartabat,’’singgungnya.

Untuk itu sekali lagi , saya mengkhawatirkan tentang peristiwa yang telah terjadi dan ingin diyakinkan oleh Pemerintah Indonesia bahwa Mr Yaboisembut dan sejumlah rekannya akan diperlakukan secara manusiawi, selama dalam tahanan. Dubes RI juga harus berupaya membebaskan mereka. ‘’Saya ingin bertemu dengan Anda awal pekan depan untuk membahas masalah ini lebih lanjut,’’singkatnya.(jir/don/l03)

October 23, 2011 2

Faleomavega : Tindakan Aparat Keamanan Bertentangan Dengan Komitmen SBY

JUBI — Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan gabungan saat penangkapan peserta Kongres Rakyat Papua III, dianggap bertentangan dengan komitmen pemerintah SBY untuk memecahkan masalah di Papua Barat dengan “cara damai, adil, dan bermartabat.”

Melalui surat yang dikirimkan ke redaksi tabloidjubi.com (Sabtu, 22/10), anggota Kongres AS, Eni Faleomavaega hari ini mengumumkan bahwa ia telah mengirim surat kepada Duta Besar Indonesia untuk AS, Dr Dino Patti Djalal untuk menyampaikan kekhawatiran tentang keamanan dan perawatan Forkorus Yaboisembut dan beberapa orang lainnya yang ditangkap pada pertemuan baru-baru ini, paska Kongres Rakyat Papua di Papua. Faleomavega menyampaikan jika media internasional telah melaporkan jika aparat keamanan gabungan telah menangkap dan memukuli ratusan warga sipil yang menghadiri pertemuan itu.

Dalam surat yang ditembuskan juga kepada Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel tersebut, Faleomavega menyebutkan bahwa insiden penangkapan terhadap peserta Kongres Rakyat Papua kemarin adalah pelanggaran serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama mengingat bahwa Pemerintah Indonesia adalah penandatangan kedua perjanjian PBB tentang Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Faleomavega juga menyebutkan jika Imam Setiawan, Kepala Kepolisian Resort Kota Jayapura, mungkin telah memainkan peran penting dalam insiden penangkapan dan penembakan tanggal 19 Oktober kemarin yang menyebabkan kematian beberapa warga dan pembunuhan warga Papua lainnya dalam beberapa tahun terakhir.

Faleomavega berpandangan bahwa insiden ini merupakan tindakan TNI dan polisi yang bertentangan dengan komitmen yang dibuat oleh Presiden Yudhoyono untuk memecahkan masalah di Papua Barat dengan “cara damai, adil, dan bermartabat.” (Victor M)

October 22, 2011 1