Dengan Pernyataan, “Hak Asasi orang Papua Harus Dihormati”: Apakah Artinya SekJend PBB Mendukung Papua Merdeka?

Media Massa di Pasifik Belakangan ini merilis berita-berita dalam berbagai bahasa dengan topik, “Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Mendukung Papua Merdeka”. Baik NKRI maupun bangsa Papua berkepentingan memanfaatkan ucapan Seorang Pejabat Pucuk organisasi negara-negara di dunia ini dari masing-masing sudut pandang dan kepentingannya. Intisarinya ialah bahwa, “Kebeneran Pasti Menang!” entah kebenaran itu berpihak kepada NKRI atau bangsa Papua, yang jelas pasti ia menang, karena ia tidak pernah dan tidak akan pernah terkalahkan kapanpun, di manapun, bagaimanapun dan oleh siapapun juga.

Walaupun demikian, catatan ini dibuat PMNews untuk menempatkan ucapakn Ban Ki-Mon pada tempatnya yang tepat, agar pembelokannya tidak terlalu jauh, untuk membakar semangat yang tidak-tidak, dan agar perjuangan ini tetap berada dalam koridor Hukum Revolusi dengan mengikuti hukum-hukum internasional yang berlaku dalam pentas politik dunia.

Ban Ki-Mon menyatakan, seperti diterjemahkan PMNews sebelumnya,
[stickyleft]Pertama, “Isu ini harus dibahas di Komite Dekolonisasi dari Sidang Umum PBB.”[/stickyleft] dan
[stickyright]Kedua, “bahwa hal itu harus dibahas di Dewan Hak Asasi Manusia di antara negara-negara anggota. Biasanya Sekretaris-Jenderal bertindak atas dasar mandat yang diberikan, oleh badan-badan antar pemerintah”[/stickyright]

Pertama memang benar, beliau dengan jelas-jelas menyatakan persoalan ini harus dibahasa di Sidang Umum Komite Dekolonisasi atau nama tenarnya ialah Komite 24, yang tugas utamanya ialah mengevaluasi, memonitor dan memberikan rekomoendasi-rekomendasi kepada Sidang Umum PBB untuk mempertimbangkan status, kondisi dan kemajuan pemberian kemerdekaan kepada wilayah dan bangsa yang ada dalam proses memperoleh kemerdekaaanya.

Dari sisi ini kita perlu sadar bahwa dulunya West Papua memang terdaftar dalam Komite-24 ini, tetapi dalam sejarahnya telah dihapuskan dari Daftar Dekolonisasi. Artinya bahwa untuk sebuah wilayah dibahas di Komite ini sebagaimana dimaksud SekJend PBB, maka West Papua harus didaftarkan dulu. Proses pendaftaran itu melalui prosedur dan argumen hukum dan politik yang disyaratkan oleh PBB dan negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Jadi, dari status tidak terdaftar menjadi terdaftar tidak akan memakan waktu singkat.

Kemudian, kalau sebuah wilayah itu sudah terdaftar, maka isu-isu mereka memang dibahas secara resmi. Silahkan rujuk ke daftar nama wilayah/ bangsa yang terdaftar dalam Komite-24 [di sini]. Tidak berarti sebuah wilayah yang sudah dihapus dari daftar dapat didaftarkan kembali.

Perlu dicatat bahwa kita harus tahu siapa dan bagaimana prosedur serta alasan sebuah wilayah didaftarkan ke Komite-24 ini. Dalam kasus West Papua tentu saja perlu dilacak dulu mengapa dan atas usulan siapa daftar nama “West New Guinea” dihapus dari Komite-24 tahun 1960-an.

Jawaban kedua melalui jalur Komisi HAM PBB, di mana Indonesia merupakan pemain inti di sana. Komisi HAM PBB baru-baru ini mendapatkan status yang sama dengan Komisi Ekonomi-Sosial dan Politik (ECOSOC), yang artinya Komisi HAM dapat langsung mengajukan isu-isu ke Sidang Umum PBB. Dengan kata lain, posisi Komite-24 dan Komisi HAM sama-sama setingkat di bawah Sidang Umum PBB dan Sekretaris-Jenderal PBB. Dengan kata lain, Keputusan kedua Komite ini dapat langsung disidangkan di Sidang Umum PBB dan langsung ditindak-lanjuti oleh PBB, dalam hal ini diwakili SekJend. PBB.

Di sana juga beliau menyebutkan prosedur dan prosesnya, yang hampir sama dengan prosedur dan proses dalam Komite-24 tadi. Disebutkan isu-isu dibahas di Komisi HAM PBB. Hasil pembahasan Komisi HAM itu dihadiri oleh semua negara anggota, tentu saja dipimpin oleh negara-negara yang menjabat di dalam Komisi dimaksud.

Jawaban diplomatis yang penting untuk dicatat ialah, “Biasanya Sekretaris-Jenderal bertindak atas dasar mandat yang diberikan, oleh badan-badan antar pemerintah.” Apa artinya? Dalam kasus West Papua, di sini artinya atas saran dari negara-negara anggota-lah beliau bisa bertindak. Dan negara-negara anggota itu termasuk Indonesia. Pertanyaannya tentu saja “Bagaimana kalau Indonesia menolak?” Lalu, “Bagaimana kalau Indonesia melobi negara-negara anggota Komisi HAM dan menyatakan West Papua sedang ditangani Indonesia dalam Otsus?”

***

Itu sekedar gambaran yang real dan rasional tentang proses yang akan terjadi.

Sekarang kita lanjut ke gelagat berbagai pihak di West Papua, terutama Jaringan Damai Papua dan Kongres Rakyat Papua III, 2011, dan dikaitkan dengan jalan-jalan yang terbuka di atas? Apa cela yang dapat diciptakan oleh Jaringan Damai Papua? Apa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai hasil dari KRP III, 2011?

Kita bertanya dengan cara lain saja,
1. Kalau Jaringan Damai Papua minta damai dengan NKRI, lalu Papua – Indonesia menjadi damai, hidup aman dan tentaram, maka hasil dari itu apa yang bisa dipetik oleh bangsa Papua terkait dengan tanggapan SekJend PBB tadi?
2. Kalau bangsa Papua menyelenggarakan KRP III, 2011 saat ini, dan hasilnya menuntut Papua Merdeka, menuntut PBB, Amerika Serikat, Belanda dan PBB mengembalikan hak-hak dasar bangsa Papua yang telah dirampas, maka di mana pintu yang bisa kita manfaatkan dari hasil kongres ini?

Kita perlu ingat, Ban Ki-Mon menunjukan dua jalan, (1) lewat Komite-24, dan (2) lewat Komisi HAM PBB.

Untuk itu kita perlu jawab dua pertanyaan berikut:
1. Apakah kedua langkah bangsa Papua ini mendekatkan, membantu, mendorong, memperlancar proses dengan jalan yang diberikan Sekjend PBB ini?

2. Dengan lebih tegas, “Apakah dengan menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua membantu pendaftaran West Papua ke Komite-24 PBB dan menyebabkan Komisi HAM PBB memasukkan agenda West Papua dalam sidangnya?” ata “Apakah dengan berdialogue dan berdamai dengan Indonesia sesuai arahan Pastor Neles Tebay sebagai anggota BIN itu maka dengan demikian Indonesia secara damai mendaftarkan West Papua ke Komite-24 dan mengangkat isu HAM di West Papua dalam sidang Komisi HAM?”

Orang Papua memang dasar tidak tahu berpolitik rasional dan realistis, mudah dipengaruhi, mudah dikelabui. Asal dengan embel-embel Alkitab/ Al’quran, dengan embel-embel sekolah tinggi dan tinggal di luar negeri, dengan embel-embel Bapak/Ibu Tanah, dengan embel-embel persatuan-kesatuan, dengan embel dan embel, selalu saja diputar-balik, diputar-balik, diputar-balik, generasi ganti generasi, tidak pernah belajar, tidak pernah naik kelas, terus-menerus begitu saja.

Adakah di ujung Pulau New Guinea sana, pemuda, orang tua, anak, ayah-ibu, nenek-kakek yang melek hatinurani, yang tergerak dan bergerak untuk berpolitik secara akal-sehat, berpolitik menurut adat dan nilai-nilai hukum internasional serta politik global yang realistis, ataukah kita biarkan saja terus-menerus digoreng dengan retorika sesat untuk kepentingan sesaat A sampai Z?

September 16, 2011 5

Desmond Tutu Dituduh Mendukung OPM

Press Conference: Church Unity Most Reverend Desmond Tutu

SYDNEY, KOMPAS.com — Sebuah dokumen rahasia yang dibuat Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat bocor ke media Australia dan dimuat di kelompok surat kabar Fairfax, Sabtu (13/8/2011). Dokumen tersebut memaparkan detail ancaman gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka.

[stickyright]Dokumen berjudul “Anatomi Separatisme Papua” itu menyebut dengan detail tokoh-tokoh kunci gerakan separatis tersebut dan berbagai tokoh dari luar negeri yang menjadi simpatisan gerakan Papua merdeka ini.[/stickyright]

Dokumen berjudul “Anatomi Separatisme Papua” itu menyebut dengan detail tokoh-tokoh kunci gerakan separatis tersebut dan berbagai tokoh dari luar negeri yang menjadi simpatisan gerakan Papua merdeka ini.

Mereka antara lain Senator AS dari Partai Demokrat, Dianne Feinstein; anggota Parlemen Inggris dari Partai Buruh, Andrew Smith; mantan Perdana Menteri Papua Niugini, Michael Somare; bahkan pejuang antiapartheid Afrika Selatan, Uskup Agung Desmond Tutu.

Daftar itu juga memasukkan sederet nama politisi, akademisi, wartawan, pekerja lembaga bantuan, dan para pemimpin agama dari berbagai negara.

Dalam laporan itu juga disebutkan, ada sekelompok penghasut bersenjata yang mampu menjalankan taktik perang gerilya tersebar hampir di seluruh wilayah Papua. Kopassus menyebut kelompok tersebut terdiri atas 1.129 orang, tetapi hanya memiliki 131 senjata (api) dan dan empat granat.

Salah satu surat kabar dari kelompok media Fairfax, The Saturday Age, mengaku mendapatkan 19 dokumen rahasia Kopassus, yang dibuat tahun 2006-2009. Surat kabar tersebut tidak menyebutkan bagaimana dokumen tersebut bisa bocor ke tangan mereka.

Dahono Fitrianto | Robert Adhi Kusumaputra | Sabtu, 13 Agustus 2011 | 16:58 WIB

August 13, 2011 1

Referendum Bisa Ciptakan Konflik Baru

JAKARTA (Suara Karya): Tuntutan referendum di Papua yang diwacanakan sejumlah pihak bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Itu malah bisa memperuncing konflik di antara warga masyarakat Papua sendiri.

Pendapat ini disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Wakil Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dan Tubagus Hasanuddin, tokoh masyarakat Papua Franzalbert FA Joku, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo secara terpisah di Jakarta, Kamis (4/8).

Sementara itu, DPR merasa geram dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kembali menggalang dukungan dari luar negeri, antara lain dari parlemen Inggris.

“Saya heran karena gerakan OPM di Papua ini muncul atas prakarsa salah seorang oknum anggota parlemen Inggris. Untuk itu, saya meminta pemerintah agar memanggil Dubes Inggris,” ujarnya.

Menurut Priyo, ada anggota parlemen Inggris yang memfasilitasi konferensi International Parliamentary for West Papua (IPWP) untuk OPM di Inggris. “Sekarang Inggris bersahabat dengan kita. Jadi, jangan main api,” katanya.

Priyo juga mengkritik Kerajaan Inggris yang juga tidak luput dari masalah yang sama dengan Indonesia. “Sistem monarki konstitusional masih bermasalah di Inggris. Irlandia masih ingin berpisah dari Inggris Raya,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Desk Otonomi Khusus Papua dan Aceh Priyo Budi Santoso mendesak pemerintah memanggil Dubes Inggris untuk Indonesia.

“Tuntutan referendum oleh segelintir orang untuk penyelesaian Papua merupakan langkah yang tidak populer, apalagi respons terhadap wacana itu juga tidak kuat di masyarakat Papua sendiri,” kata Menhan usai menjenguk tiga prajurit TNI, yang menjadi korban penyerangan dan penembakan oleh kelompok separatis OPM, di RSPAD Gatot Soebroro, Jakarta, kemarin.

Menhan menambahkan, akibat wacana referendum yang diembuskan sejumlah pihak, seperti International Lawyers for West Papua (ILWP), dalam konferensi Papua yang diadakan di Universitas Oxford, Inggris, Selasa (2/8), di London, pemerintah akan berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik penyelesaian Papua.

“Yang jelas, pemerintah tidak menoleransi setiap gerakan separatis termasuk di Papua, karena itu sudah menyangkut keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia,” kata Menteri Pertahanan.

Tubagus Hassanuddin menyatakan, masalah Papua bagi Indonesia sudah selesai. “Kami sangat prihatin jika masih ada pihak yang mewacanakan referendum bagi penyelesaian Papua,” katanya.

International Parliamentary for West Papua yang diluncurkan di House of Commons, London, Inggris, 15 Oktober 2008, bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua.

IPWP didukung oleh dua anggota parlemen Inggris, yaitu Hon Andrew Smith MP dan Lord Harries. Ada juga pejuang kemerdekaan Papua Barat di pengasingan, Benny Wanda.

KSAD menegaskan, saat ini tidak ada operasi militer di Papua terkait berbagai insiden penghadangan dan penyerangan oleh kelompok bersenjata terduga OPM terhadap prajurit TNI, Polri, dan masyarakat.

“Tidak ada. Yang ada hanyalah operasi pengamanan perbatasan dan kebetulan ada kegiatan rutin TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), maka dilakukan pengamanan,” katanya.

KSAD menjelaskan, kegiatan TMMD sengaja dilakukan di Puncak Jaya, Papua, mengingat kondisi infrastruktur, sarana prasarana, dan fasilitas umum dan sosialnya cukup memprihatinkan, seperti pangkalan ojek, gereja, dan rumah-rumah adat mereka yang disebut honai.

“Kegiatan TMMD di Papua sama dengan yang dilakukan TNI di daerah lain di Indonesia, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur, sarana-prasarana, fasilitas umum dan sosial, terutama di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah yang rusak akibat bencana alam,” tutur Pramono.

Tentang jumlah kekuatan kelompok bersenjata yang diduga OPM, KSAD mengatakan, hingga kini belum dapat diperkirakan karena keberadaan mereka yang terpencar dan mudah berbaur dengan masyarakat setempat.

Franzalbert FA Joku menilai, penerapan otonomi khusus terhadap Papua sudah tepat meski belum lengkap dan sempurna hingga perlu pembenahan yang dilakukan bersama antara pusat dan daerah.

Ia mengatakan, otonomi khusus sebagai wujud kompromi politik antara Papua dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah mencantumkan nilai-nilai dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Franzalbert mengatakan, penentuan nasib sendiri termasuk bagi Papua, seharusnya diberi pemahaman baru. (Rully/Ant/Tri Handayani)

Jumat, 5 Agustus 2011
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=284348

August 5, 2011 0

INGGRIS TIDAK MENDUKUNG GERAKAN PAPUA BARAT

Jakarta, FaktaPos.com – Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menegaskan, gerakan sejumlah orang di Inggris yang berusaha mengembangkan isu berbagai permasalahan Papua Barat tidak pernah mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah Inggris.

“Orang-orangnya itu-itu juga, saya kan dulu pernah di Inggris sebagai duta besar, jadi saya tahu siapa orang-orangnya. Upaya-upaya mereka selama ini tidak memperoleh dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah Inggris,” kata Marty ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (02/08).

Marty menyatakan hal itu ketika diminta komentar tentang konferensi yang sedang digelar oleh International Lawyers for West Papua (ILWP) di Oxford, Inggris. Berdasarkan informasi dari laman ILWP, konferensi itu diselenggarakan di East School of the Examination Schools, 75-81 High Street, Oxford.
Konferensi itu mengangkat tema tentang kemerdekaan Papua Barat, yakni “West Papua ? The Road to Freedom”.

“Papua Barat telah diambil alih secara ilegal selama 40 tahun oleh Indonesia. Sebagai bagian dari kampanye kemerdekaan yang sedang berjalan, ‘The Free West Papua Campaign’ dan ‘The International Lawyers for West Papua’ merasa terhormat untuk mengundang anda hadir dalam konferensi khusus: ‘West Papua ? The Road to Freedom’,” demikian tertulis dalam laman itu.

Laman itu juga menyebut nama sejumlah orang sebagai pembicara konferensi, yaitu pemimpin kemerdekaan masyarakat Papua Barat Benny Wenda, ahli Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 John Saltford, dan saksi Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 Clement Ronawery.

Marty menjelaskan, gerakan tentang Papua di Oxford memang ada. Menurut dia, sejumlah orang di kawasan itu memang berupaya untuk terus menghidupkan masalah Papua di Inggris.

Namun, kataya, masyarakat dan pemerintah Inggris tetap menyatakan dukungan terhadap Indonesia.

“Jadi pemerintah Inggris senantiasa menggarisbawahi dan menekankan bahwa mendukung NKRI, mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua,” katanya.

Pada saat yang bersamaan, katanya, pemerintah Indonesia terus memberikan informasi kepada negara-negara sahabat tentang kebijakan Indonesia.

Sementara itu, ribuan warga yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB), mulai berkumpul di kawasa Expo, Waena, Abepura, untuk siap melakukan aksi demontrasi menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua.

Berdasar pantauan di Jayapura, Selasa (02/08), ribuan warga di bawah pimpinan Ketua KNPB Mako Tabuni itu, membawa spanduk dan poster berukuran besar, yang antara lain bertuliskan “Dukung ILWP” dan “Minta Referendum”.(atr/nov)

http://www.faktapos.com/content/fakta-terkini/10365-inggris-tidak-mendukung-gerakan-papua-barat.html

August 2, 2011 0

Marty: Pemerintah Inggris Tak Mendukung Gerakan Papua

: Marty Natalegawa

[JAKARTA] Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menegaskan, gerakan sejumlah orang di Inggris yang berusaha mengembangkan isu berbagai permasalahan Papua Barat tidak pernah mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah Inggris.

Konferensi itu mengangkat tema tentang kemerdekaan Papua Barat, yakni “West Papua ? The Road to Freedom”.

Marty menjelaskan, gerakan tentang Papua di Oxford memang ada. Menurut dia, sejumlah orang di kawasan itu memang berupaya untuk terus menghidupkan masalah Papua di Inggris.

Namun, kataya, masyarakat dan pemerintah Inggris tetap menyatakan dukungan terhadap Indonesia.

“Jadi pemerintah Inggris senantiasa menggarisbawahi dan menekankan bahwa mendukung NKRI, mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua,” katanya.

Pada saat yang bersamaan, katanya, pemerintah Indonesia terus memberikan informasi kepada negara-negara sahabat tentang kebijakan Indonesia.

Berdasar Antara di Jayapura, Selasa, ribuan warga di bawah pimpinan Ketua KNPB Mako Tabuni itu, membawa spanduk dan poster berukuran besar, yang antara lain bertuliskan “Dukung ILWP” dan “Minta Referendum”.

Akibat rencana aksi massa itu, sebagian besar pertokoan di wilayah Abepura, Jayapura, memilih tutup untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Aparat kepolisian tampak berjaga-jaga dengan atribut antihuru-hara.

Aksi tersebut membuat arus lalu lintas macet, terutama di jalan raya Abepura-Sentani yang menghubungkan Bandara Sentani.

Hingga tengah hari, massa masih berkumpul untuk menunggu rekan-rekannya yang akan datang dari Sentani, Kabupaten
Jayapura, dan Kabupaten Keerom. [Ant/L-9]

http://www.suarapembaruan.com/home/marty-pemerintah-inggris-tak-mendukung-gerakan-papua/9729

August 2, 2011 0

Kehadiran Indonesia di West Papua Menghambat Kemajuan di Wilayah Kami

Salah seorang pembicara pada konferensi konferensi “Jalan Menuju Kemerdekaan” diselenggarakan di Oxford, Inggris mengatakan West Papuau menjadi hambatan untuk hubungan baik di antara negara-bangsa dan kemajuan di wilayah kami.

Powes Parkop, Guberunur DKI Port Moresby, telah datang ke konferensi di Oxford University.

Penyelenggara konferensi dimaksud menyatakan kasus yang paling kuat sekarang ini ialah hak asasi orang Papua di Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri.

Mr. Parkop menyatakan isu-isu keamaann dan HAM di West Papua faktor yang mengacaukan keamanan di wilayah sekitarnya.

Dikatakannya, kalau tidak begitu, wilayah ini pasti penuh damai dan makmur.

“West Papua menjadi hambatan terhadap potensi ini. Untuk saya, sebagai pemimpin nasional PNG, ini yang saya mau sampaikan kepada pihak Indonesia, bahwa, anda genggam West Papua, itu yang menyebabkan kami tidak bisa maju secara ekonomi kalau tidak kami bisa menjadi pusat perekonomian dunia dan wilayah ini menjadi rawan terhadap keamanan.”

Powes Parkop
http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=62143
News Content © Radio New Zealand International
PO Box 123, Wellington, New Zealand

August 1, 2011 0

KTT ILWP Hanya Pencitraan

JAYAPURA – Adanya rencana kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-1 International Lawyer for West Papua (ILWP) tanggal 2 Agustus di London, Inggris, sudah diketahui oleh pihak Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia di Inggris. KTT tersebut dikatakan sebagai sebuah seminar bertajuk Free West Papua Champion yang diselenggarakan ILWP.

Tentang apa dan bagaimana pelaksanaan KTT tersebut menurut pandangan dan pendapat dari Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Yuri Thamrin, bahwa pelaksanaan KTT tersebut adalah hal biasa, sehingga masyarakat di Papua tidak perlu terprovokasi dengan rencana kegiatan tersebut.

“Di sini (Inggris) adalah negara yang menganut system demokrasi, sehingga kegiatan seperti itu bisa terlaksana. Dan itu bisa, yang saya kira gaungnya tidaklah besar,” ungkapnya dalam wawancara exlusif dengan Bintang Papua pukul 23.45 semalam dari London, Inggris. Sebelum wawancara dilakukan dengan Kedubes, Yuri Thamrin, Bintang Papua sebelumnya dihubungi oleh Herry Sudradjat selaku Kepala Fungsi Pensosbud KBRI London. “Pak Dubes, Yuri bersedia diwawancarai terkait konferensi West Papua dioxford, kami ingin melakukan pengaturan untuk itu mohon kiranya kesediaan bapak untuk waktu wawancara tersebut, perbedaan waktu Ingris- Jayapura 8 jam, Jayapura lebih dulu,” jelasnya dalam SMS kepada Pimpinan redaksi harian Bintang Papua. Setelah waktu kami atur akhirnya wawancara jarak jauh Jayapura-Inggris pun dilakukan sekitar pukul 23.45’ WIT.

Menurut Yuri Thamrin, KTT atau seminar tersebut, sebagai upaya menyudutkan Indonesia di dunia internasional. “Jadi dari KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) ingin menyampaikan bahwa itu sebagai upaya pencitraan ke dunia internasional , sehingga seolah-olah ada dukungan dari Inggris. Dan saya tegaskan, sampai saat ini Pemerintah Inggris sebagaimana diungkapkan Perdana Menteri Inggris, David Cameron dan juga salah satu menteri di Inggris bernama Lord M Brown dalam pernyataannya pada 19 Juli 2011 lalu, bahwa Inggris sangat mendukung keutuhan NKRI saat ini,” tandasnya lagi.

NKRI yang dimaksud, menurutnya adalah seluruh wilayah bekas Jajahan Belanda. “Mengenai self determination (penentuan pendapat rakyat), musti dilihat sebagai sebuah penentuan nasib sendiri, yang buat Negara Indonesia telah dilakukan pada Tahun 45, dan itu berlaku hanya satu kali,” lanjutnya.

Diterangkan, bahwa penentuan nasib sendiri dalam arti untuk membentuk sebuah Negara, sesuai hukum internasional tidak boleh dilakukan dalam sebuah Negara yang sudah jadi, sebagaimana di Indonesia saat ini. “Saya tegaskan sekali lagi, bahwa masyarakat di Papua jangan mudah terprofokasi dengan penyelenggaraan acara itu. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diakui oleh dunia internasional, adalah wilayah bekas jajahan Belanda,” tandasnya lagi.

Dilanjutkan, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 itu sudah final dan diakui secara hukum internasional. “Kalau itu tidak diakui, ada wilayah yang penentuan pendapat rakyatnya tidak menggunakan perwakilan dari rakyat, yaitu wilayah Sabah dan Serawak yang kini jadi satu Negara Malaysia. Itu hanya melalui beberapa orang saja untuk menentukan, sehingga menjadi sebuah Negara merdeka,” kisahnya.

Sehingga ditegaskan sekali lagi, bahwa proses penentuan pendapat rakyat di Papua pada 1969, lebih baik, lebih legal dan lebih bermartabat. “Sehingga saya himbau agar masyarakat tidak perlu resah atau menanggapi secara berlebihan,” harapnya.

Tentang seminar oleh ILWP sendiri, menurut Yuri, hanya diikuti oleh orang-orang yang punya ideology tertentu yang sama. “Pembicaranya juga itu-itu saja. Dalam pertemuan itu orang yang berpandangan lain tidak boleh masuk,” jelasnya tanpa menjelaskan pandangan yang bagaimana.(aj/don/l03)

Kamis, 28 Juli 2011 17:37
http://bintangpapua.com/headline/13062-ktt-ilwp-hanya-pencitraan

July 28, 2011 8

Konferensi ILWP Hanya Romantisme Sejarah?

JAYAPURA –Adanya informasi terkait rencana International Lawyer For West Papua (ILWP), yang berencana menggelar Konferensi Tingkat Tingi (KTT) ke-I di London, ditanggapi beragam. Ada pihak yang menilai konferensi ini tidak punya dampak positif bagi penyelesaian masalah Papua, namun sebaliknya ada pihak yang menaruh banyak harapan bahwa konferensi ini bernilai positif bagi penyelesaian konflik-konflik di Papua. Seperti hari Rabu (27/7) kemarin, tiga organisasi mengeluarkan statemennya mengenai rencana yang diinformasikan akan dilaksanakan di London, Inggris, 2 Agustus 2011.

Pertama adalah Dewan Presidium Pusat Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat (DPP LPNR-PB), yang menyatakan bahwa apa yang akan dilakukan oleh para pengacara dari berbagai Negara tersebut hanya romantisme sejarah. “Kami menganggap apa yang akan dilakukan oleh para pengacara di Inggris pada tanggal 2 Agustus 2011 merupakan hal biasa yang tidak ada dampak positif bagi pembebasan secara total rakyat Papua,” ungkap Ketua Umum DPP LPNR-PB, Arkilaus Baho saat menggelar jumpa pers di Prima Garden Abepura, Rabu (27/7).

Dikatakan, ia lebih cenderung pada digelarnya perundingan antara Pemerintah RI dengan TPN/OPM, sebagaimana pernah terjadi perundingan antara Pemerintah RI dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) beberapa waktu lalu. “Saya di sini adalah utusan dari Dr Farid Husein sebagai otak terlaksananya perundingan antara Pemerintah RI dengan GAM,” ungkapnya.

Dengan tegas ia memastikan bahwa kelompok TPN maupun Pemerintah RI telah bersedia untuk mengadakan pembicaraan dalam waktu yang tidak terlalu lama. “Perundingan itu bisa digelar tahun 2011 ini juga,” tandasnya.

Sementara itu, komentar berbeda muncul dari Usama Usman Jogobi yang menggelar jumpa pers di Asrama Nayak, Abepura. Dengan didampingi sejumlah rekannya, Usama yang mengaku sebagai Koordinator SDHRP (Solidaritas Demokrasi dan HAM Rakyat Papua), bahwa pihaknya sangat mendukung pelaksanaan Konferensi ILWP tersebut. “Kami sangat mendukung. Itu agenda bangsa,” tandasnya.

Ia juga berharap kepada seluruh lapisan masyarakat di Papua untuk turut mendukung KTT tersebut. “Apa yag menjadi keputusan dalam Konferensi ILWP nanti diharapkan dapat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Papua,” harapnya.

Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni, dalam jumpa pers terpisah di Prima Garden Abepura, juga mengungkapkan dukungannya. Dan untuk menyambutnya, ia merencanakan mengadakan aksi demo damai ke Kantor DPR Papua pada 2 Agustus tersebut. “Surat tanda terima pemberitahuan dari kepolisian sudah saya terima, jadi demo nanti saya pastikan aman,” ungkapnya.(aj/don/l03)
Rabu, 27 Juli 2011 19:15
http://www.bintangpapua.com/headline/13040-konferensi-ilwp-hanya-romantisme-sejarah

July 27, 2011 1

AS Percaya “Dialog Terbuka” Papua – Indonesia Akan Dukung Pembangunan

JUBI — Sekretaris Negara AS Hillary Rodham Clinton, dalam sesi konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa pada pertemuan Komisi Bersama antara kedua negara di Nusa Dua, Bali, Indonesia, Minggu 24 Juli, 2011 mengatakan Amerika Serikat mendukung “dialog terbuka” antara pemerintah Indonesia dan wakil-wakil Papua untuk mengatasi keluhan daerah.

“Sehubungan dengan Papua, Amerika Serikat mendukung keutuhan wilayah Indonesia, yang meliputi Papua dan Papua Barat. Kami, tentu saja, percaya pada dialog terbuka antara wakil-wakil Papua dan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi keluhan dan mendukung pembangunan.” ujar Hillary dalam konferensi pers tersebut.

Hillary juga memberikan apresiasi terhadap upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk menangani masalah Papua selama ini.

“Seperti Menteri Luar Negeri katakan, ini adalah masalah bagi Pemerintah Indonesia, dan mereka menangani hal itu. Dan kita berharap untuk melihat implementasi penuh dari undang-undang otonomi khusus bagi Papua, yang merupakan komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk mengatasi banyak masalah yang telah diungkapkan.” kata Hillary sebagai ungkapan apresiasinya.

Dalam kesempatan tersebut, terkait dugaan adanya tindakan represif aparat keamanan terhadap Orang Asli Papua, Menlu Indonesia, Marty Natalegawa mengatakan keprihatinan tentang hak asasi manusia sedang ditangani oleh pemerintah Jakarta dan “tidak melibatkan pihak eksternal” untuk menyelesaikan masalah tersebut. (J/01)
Tuesday, 26 July 2011 11:30
http://tabloidjubi.com/daily-news/seputar-tanah-papua/13353-as-percaya-qdialog-terbukaq-papua-indonesia-akan-dukung-pembangunan.html

July 26, 2011 1

Kongres Amerika, Indonesia Kecolongan

JAYAPURA-Kongres Amerika Serikat yang digelar di Washington DC pada 22 September 2010 lalu yang juga dihadiri tokoh tokoh politik di Papua, baik tokoh politik yang pro merdeka maupun pro NKRI membicarakan tentang masalah politik di Papua , antara lain pelaksanaan Otsus dan keterlibatan TNI dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM di Papua sama dengan suatu kecolongan yang dibuat pemerintah Indonesia.

Pasalnya, pemerintah Indonesia dinilai seringkali menganggap isu isu di daerah khususnya di Papua adalah hal yang biasa. Untuk itu, solusi yang ditawarkan adalah seluruh komponen anak bangsa mulai dari presiden segera mengambil langkah langkah untuk mengundang kedua tokoh baik yang pro NKRI dan Dewan Adat Papua (DAP) yang hari ini menganggap Otsus gagal serta duduk bersama guna mencari solusi terbaik tanpa mengorbankan rakyat Papua.
Demikian disampaikan Ketua KNPI Provinsi Papua Yusak Andato S.Sos dan Pengamat Politik Papua Lamadi de Lamato yang dihubungi Bintang Papua secara terpisah di Jayapura, Senin (11/10) kemarin.

Dan ini menunjukan bahwa gerakan gerakan separatis itu tak bisa dilihat dengan sebelah mata apalagi Papua yang nota bene semua orang punya kepentingan yang luar biasa di tanah ini. Kita juga menyayangkan sama sama orang Papua saling “menghakimi” bodok, malas. Saya kira ini bukan perkara menggenerasir orang Papua malas dan bodok yang membuat mereka tertinggal ada sistim besar yang membuat kondisi masyarakat yang sebelumnya baik menjadi tak baik karena ini desain besar yang menurut saya bahasa bahasa ini hanya membuat konfrontasi diantara orang Papua makin meruncing.

“Dibelakang tokoh tokoh ini diboncengi kepentingan kepentingan tertentu. Kenapa Nicolaus Messet yang pro merdekan tiba tiba menyatakan pro NKRI. Ini tak mungkin dia berdiri sendiri tanpa diboncengi kepentingan yang lain. Begitupula Ketua Dewan Adat Papua (DAP)Forkorus. Mereka ini kan tahu pelanggaran pelanggaran HAM di Papua luar biasa banyaknya. Dan pelanggaran dimanapun bisa menjadi isu internasional hari ini,” tegasnya. “Disparitas yang paling ekstrim dikalangan tokoh tokoh Papua terhadap masalah Papua itu tak akan selesai tanpa muncul tokoh yang bisa diterima kedua pihak.”

Dia mengatakan, tak mungkin menghadirkan tokoh yang bisa diterima semua pihak. Iitu tak mudah tokoh itu tak mungkin lahir secara tiba tiba. Tapi yang paling mungkin adalah bahwa mereka sadar sama sama orang Papua. Sama sama dilahirkan di tanah yang mereka anggap sangat mereka cintai ini serta duduk bersama dengan pakar pakar adat tanpa mempolitisasi suatu perbedaan.

“Mereka tak boleh menyampaikan sesuatu secara frontal ke publik karena mereka adalah figur dan tokoh yang tentu punya dukungan dukungan yang tak kecil dari masyarakatnya masing masing,” katanya.

“Apalagi selama ini mereka hanya mengeneralisir bahwa orang Papua itu malas, bodok uang triliunan telah dialokasikan tapi tak membuat mereka sejahtera. Ini generalisir yang sangat berbahaya sekali,” ujar Lamato.

Menurut dia, pola pendekatan terhadap pembangunan di Papua tak semata mata karena pendekatan rasional tapi membutuhkan pendekatan pendekatan lain antara lain pendekatan antropologi bahwa membangun Papua tak hanya dilandasi dana besar. Tapi pendekatan budaya yang lebih familiar bersama rakyat Papua.

Karena itu, katanya, upaya yang telah dilakoni tokoh tokoh Papua baik yang pro merdeka maupun pro NKRI seyogyanyalah diapresiasi. Tapi pada tingkatan yang lebih ekstrim sangat disayangkan kehadiran mereka di Kongres Amerika Serikat. Pasalnya, mereka adalah tokoh, figur ketika memperdebatkan suatu yang masalah yang sangat ekstrim seperti ini terasa memprihatin dengan kondisi yang dihadapi rakyat Papua saat ini.

Menurut dia, justru seluruh tokoh tokoh tersebut bersatu padu duduk bersama serta mengajak pemerintah Indonesia bila perlu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang Papua tanpa perlu mengirim delegasi ke Papua untuk evaluasi Otsus.

“SBY mesti datang ke Papua bila perlu bangun kantor tersendiri di Papua sehingga semua problem problem Papua bisa dikonsolidir. Setelah dikonsolidir saya kira isu isu yang beredar seperti ini bisa kita redam. Kita tak punya cara lagi untuk mengkritik pemerintah Indonesia,” kata penulis Buku Bola Liar Otsus.

Sementara itu, Ketua KNPI Provinsi Papua Yusak Andato SSos menegaskan, peristiwa yang terjadi selama ini di Papua yang mungkin perlu diluruskan karena orang Papua saat ini menerima dana Otsus tapi Otsus ini kadang tak jalan sesuai dengan pikiran rakyat Papua. Mungkin persoalan menyangkut Otsus dibicarakan di Kongres Amerika Serikat bukan bicara tentang Papua merdeka.

“Jadi marilah kita berpikir secara arif dan bijaksana serta membangun diri kita di NKRI karena posisi hari ini Otsus sudah ada tinggal bagaimana orang Papua mulai mengembangkan diri dengan konsep konsep yang aktual dalam NKRI. Jangan kita buat masalah baru karena kalau kita membuat masalah baru kita akan berhadapan dengan negara,” tukas mantan anggota DPRD Kabupaten Jayapura ini.

Saat delegasi dari sejumlah negara yang hadir di Kongres Amerika Serikat menanyakan apakah Otsus telah berhasil mensejahterakan rakyat mereka jawab Otsus belum mampu mensejahterakan rakyat Papua, menurut dia, pihaknya setuju Otsus tak mampu sejahterakan rakyat Papua karena konsep yang hari ini dilakukan pemerintah Indonesia hanya terpusat di pemerintahan.

“Kita harapkan konsep Respek ini betul betul bisa jalan ke tingkat paling bawah supaya masyarakat di tingkat bawah dapat menikmati pembangunan. Konsep Gubernur saya dukung karena itu sangat relevan dengan kondisi hari ini dan harapan masyarakat Papua. (mdc)

October 11, 2010 4