Perjuangan Papua Merdeka dan Kriminalisasi Tokoh OAP Kaki-Tangan NKRI: Apa Respon Kita?

Retrospect

Suara Papua Merdeka News (SPMNews) mencatat sejumlah peristiwa di Tanah Papua yang perlu dicermati oleh semua orang Papua (OAP), baik yang ada sebagai kaki-tangan NKRI ataupun rakyat umum, baik yang mendukung Papua Merdeka, maupun yang menolak Papua Merdeka ataupun yang tidak mau tahu dengan kedua-duanya dan memilih diam-diam saja berjuang dalam hati.

Yang pertama, bahwa NKRI dan orang Indonesia selalu melihat West Papua dan bangsa Papua itu sebagai tanah dan bangsa jajahan. Hanya segelintir orang Papua yang bermimpi mereka akan menjadi orang Indonesia. Itupun jumlahnya kecil. Itupun dilakukan hanya dalam rangka mencari jabatan dan kedudukan di dalam NKRI. Itupun bertujuan kepada berapa piring nasi dan botol yang masuk ke perut pribadi. Jadi, tidak ada hubungannya dengan Tanah dan bangsa Papua.

Yang kedua, NKRI mau, pada 100 tahun mendatang, semua OAP harus punah dari tanah leluhur kita. Entah anda pendukung NKRI, promotor Otsus ataupun pejuang Papua Merdeka, NKRI dan orang Indonesia berkehendak dan telah bergerak sejal Soeharto untuk secara terstruktur dan sistematis membasmikan ras Melanesia dari pulau New Guinea bagian barat. Bahkan bukan hanya di bagian barat, akan tetapi di seluruh Melanesia proyek Melayunisasi telah ada dari sejak dulu. Sudah ada orang Melayu di Papua New Guinea, Solomon Islands, Fiji, dan Kanaki. Itu yang nyata hari ini. Sebentar lagi akan ada di Vanuatu dan Wallis-Futuna. Jangan sebut West Papua, karena mereka telah menjadi mayoritas di sini.

Yang ketiga, dan ini yang paling hangat saat ini, yaitu bahwa semua pejabat OAP yang kelahiran tahun 1960-an sampai tahun 1990-an harus dibasmikan dari muka Bumi, secara kasar ataupun secara halus. Kalau diracuni tidak mati, mereka dipenjarakan saja. Itu telah terjadi kepada Barnabas Suebu dan Lukas Enembe. Yang lain diracun langsung mati, seperti Kelemen Tinal, Neles Tebai, Habel Suwae, Abraham Atururi, dan sebagainya. Banyak Pastor mati mendadak, banyak pejabat NKRI OAP mati mendadak, sekarang marak pejabat OAP dituduh korupsi oleh NKRI: Kemarin Ricky Ham Pagawak, Omaleng, dan kini Lukas Enembe.

Kesalahan Orang Papua Mati Merdeka dan Pasrah Otsus

Kita berbicara untuk dua jenis atau dua kelompok OAP, karena kedua-duanya menghadapi nasib yang sama, yaitu dimusnahkan dari tanah leluhur mereka bernama: West New Guinea.

Keduanya pasti dimusnahkan dari Tanah Papua, dan West Papua akan menjadi tanah leluhur orang Melayu (Batak, Manado, Bugis, Makassar, Madura, Jawa, Toraja, dan sebagainya), dan orang Melanesia akan bergeser ke kotak-kotak museum untuk diajarkan kepada anak-anak sekolah antropologi dan sejarah dengan isi pesan bahwa dulu pernah ada orang-orang berkulit hitam dan berambut keriting seperti gambar-gambar dalam etalase ini, akan tetapi mereka telah punah oleh karena mereka tidak sanggup mempertahankan diri mereka sebagai sebuah entitas makhluk manusia. Mereka mati oleh karena malaria, mereka mati oleh karena dikikis zaman, mereka mati oleh karena tidak sanggup menghadapi perubahan global, dan banyak alasan lainnya.

Kesalahan orang Papua Pasrah Otsus ialah mereka mengira bahwa dengan menerima paket Otsus, kita akan menjadi maju, memiliki rumah bagus-bagus, mobil mewah-mewah, dan hidup makmur, baru dalam kemakmuran kita minta lepas dari NKRI.

Untuk itu kita sementara menunggu Papua Merdeka turun, kita harus berdemokrasi di dalam NKRI. Jangan terlalu membuat kacau. Kita hidup aman-aman saja. Kita banyak berdoa. Tuhan pasti akan memberikan kemerdekaan bangsa Papua. Kita jangan berjuang dengan kasar, nanti Tuhan marah, nanti Indonesia bunuh kita tambah banyak lagi. Jangan bikin kacau. Kita akan minta baik-baik saja supaya mereka keluar setelah kita semua sama bisa, sama kaya, sama hebat dengan orang Indonesia.

Kesalahan pemikiran ini ialah OAP Pasrah Otsus berpikir NKRI punya rencana, atau dapat dipaksa atau akan merasa harus, atau merasa malu dan akan keluar dari West New Guinea. Mereka tidak melihat NKRI sebagai penjajah, yang datang untuk menduduki dan mengambil-alih tanah adat orang Papua, dan akhirnya memusnahkan semua OAP dari Tanah Papua. Ini kesalahan fatal. Benar-benar gagal paham!

Sementara itu orang Papua Merdeka berpendapat bahwa semua orang Papua yang mendukung Papua Merdeka, yang menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Camat, Desa adalah kaki-tangan NKRI dan mereka adalah bagian dari NKRI. Oleh karena itu, kalau Papua Merdeka, mereka juga harus diusir dari Tanah Papua.

Dengan sikap ini OAP Papua Merdeka memperbanyak lawan, dan lebih parah lagi, yang dijadikan lawan dalam hal ini ialah orang Papua sendiri, dan lebih-lebih parah lagi, yaitu orang Papua yang ada di dalam Tanah Papua, dan lebih dari itu lagi, orang Papua yang sudah tahu menjalankan pemerintahan, yang sudah berpengalaman mengelola pemerintahan. Kalau mereka yang dimusuhi, nanti negara West Papua siapa yang jalankan?

Akibatnya kedua-duanya memperpanjang penderitaan bangsa Papua di tanah leluhur mereka, dan karena itu jelas dua-duanya salah.

Apa yang harus dilakukan?

OAP tidak boleh dan jangan memusuhi sesama OAP atas dasar karena seorang mendukung Merah-Putih dan yang lain mendukung Bintang-Kejora. Itu hukum pertama dan utama. Ini fondasi yang akan membawa bangsa Papua menjadi sanggup mengusir penjajah NKRI keluar dari Tanah Papua.

Perhatikan dan camkanlah hari bangsa Papua,

“Pada saat OAP Papua Merdeka dan OAP Otsus saling menerima dan saling mengampuni, berhenti saling memusuhi, maka saat itu Tuhan akan turun tangan langsung can men-cap perjuangan kita, doa kita akan dijawab dan NKRI pasti akan angkat kaki!”

Sebaliknya, saat permusuhan di antara OAP masih ada, maka kita sendiri menunda NKRI keluar dari Tanah Papua. Kita sendiri menahan NKRI tinggal lama-lama di Tanah Papua.

Adakah Prospek bagi keberlangsungan hidup bangsa Papua di Tanah Papua?

Sama dengan nasib sial yang dihadapi bangsa Papua seperti dipetakan di atas, ada juga prospek yang harapan bagi bangsa Papua. Kalau ada siang, pasti ada malam. Matahari pasti akan terbit esok hari. Sang Bintang Fajar akan mendahuluinya. Harapan bagi bangsa Papua tetap dan pasti ada.

Dulu Jawa pernah dijajah 350 tahun lebih, kini Jawa menjajah banyak suku-bangsa di dalam negara bernama NKRI. Dulu Melayu dijajah banyak suku-bangsa lain, kini Melayu menjajah Melanesia. Bukan sekedar hubungan West Papua – Indonesia, akan tetapi dalam konteks global juga kita dapati rumus yang sama. Itulah hukum alam, yaitu kehidupan dalam siklus, seperti roda berputar, tanpa henti-hentinya.

Yang harus dilakukan bangsa Papua secara sosial, ekonomi politik ialah bersatu dan bersatu. Dalam mengupayakan persatuan itu, kita hindari dan hentikan sikap saling menganggap diri penting dan benar, dan dengan demikian lahir sikap meremehkan yang lain dan apalagi menyalahkan satu sama lain. Pertama-tama dan terutama bibit ini harus dihilangkan, karena bibit ini berasal dari surga, di dalam hati Lucifer, yang telah menentang Allah, dan yang akibatnya telah diusir dari hadapan Allah. Virus yang sama telah mengotori Adam dan Hawa, dan mereka terusir dari Taman Eden.

Hal kedua, yang penting untuk dilakukan ialah menyatukan kekuatan sosial, ekonomi dan politik; dengan menata sistem perjuangan perlawanan secara sistemik dan terstruktur dengan baik, operasional menurut waktu dan paradaban hari ini, sehingga dengan demikian memudahkan, sekaligus menjaga kebersamaan dalam eksklusivitas di antara orang Papua dalam membela hak-hak fundamental bangsa Papua.

Dalam konteks ini harus ada komunikasi yang lancar tanpa hambatan antara orang Papua pendukung Papua Merdeka dan orang Papua pendukung Otsus, antara tokoh Papua tokoh Demokrati dan orang Papua tokoh PDIP; antara tokoh Gereja Papua dan tokoh politik di West Papua, antara tokoh Papua Merdeka dan tokoh organisasi Papua Merdeka.

Harus dihadirkan sistem dan mekanisme yang merangkul semua pihak dan pada waktu yang sama menjaga kerahasiaan semua pihak.

Last Words

Akhir kata, marilah kita belajar Hukum Alam, Hukum Adat dan Hukum Allah, karena Hukum buatan manusia di dalam apa yang kita kenal sebagai Hukum Positive modern di dalam negara-bangsa seperti NKRI dan sebagainya adalah hukum-hukum untuk melayani kepentingan manusia yang berkuasa semata, mengabaikan kepentingan manusia sebagai makhluk hidup dan sebagai makhluk ciptaan Allah, dan hak-hak asasi makhluk lain selain manusia, yang secara hukum alam dan hukum adat ialah setara dengan hak-hak makhluk manusia.

Kalau tidak, Papua Merdeka-pun akan jatuh ke lubang yang sama. Kalau tidak, pejuang kemerdekaan akan menjadi penjajah, persis seperti yang dilakukan NKRI. Kalau tidak kita hanya akan menggantikan presiden Indonesia dengan presiden West Papua, pemerintah Indonesia dengan pemerintah West Papua, dan semua cerita penderitaan bangsa Papua akan berlanjut.

[bersambung….]

October 3, 2022 0

MRP Papua minta Lukas Enembe mematuhi proses hukum di KPK

Budisantoso Budiman, antaranews, Sab, 1 Oktober 2022 2.57 PM

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Dorince Mehue meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mematuhi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mari kita berikan dukungan kepada Lukas Enembe untuk menjalani proses hukum. Lukas harus kooperatif terhadap proses hukum, sehingga berjalan lancar,” kata Dorince Mahue dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu.

Sebagai warga masyarakat Papua dari komponen perempuan, dia melihat kasus Lukas Enembe murni sebagai sebuah proses hukum yang harus dilalui dengan baik.

“KPK bersama PPATK pasti mempunyai bukti yang kuat sesuai tupoksinya masing-masing,” ujarnya.

Dorince meminta Lukas Enembe kooperatif, dan kuasa hukumnya diharapkan tidak memberikan pernyataan provokatif karena bisa menyebabkan situasi tidak kondusif.

Dorince juga meminta masyarakat Papua tetap tenang dan patuh terhadap hukum yang berlaku serta mengawal proses hukum terhadap Lukas Enembe. Kendati masyarakat memperhatikan ada beberapa dana korupsi yang digunakan Lukas untuk perjudian.

Menurutnya, perjudian dengan menggunakan dana korupsi sangat tidak etis, karena di kampung-kampung di Papua masih banyak masyarakat yang miskin dan menderita.

“Masyarakat di Tanah Papua agar tetap menjaga stabilitas daerah dan kamtibmas, serta tidak membuat konten yang bersifat provokasi dan tidak terprovokasi oleh berita-berita yang yang beredar di tengah masyarakat,” ujar Dorince.

Dorince mengungkapkan, situasi keamanan di Tanah Papua harus tetap aman dan nyaman, karena pada Oktober 2022 nanti, Papua akan menjadi tuan rumah event nasional yaitu Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang akan berlangsung sejak 24-30 Oktober 2022 di wilayah adat Tabi, Jayapura.
Baca juga: Aktivis Papua minta Lukas Enembe berjiwa besar
Baca juga: Lukas Enembe: Saya belum bisa bicara terlalu banyak

October 2, 2022 0

KPK Ultimatum Lukas Enembe Sebelum Dijemput Paksa, Minta Kooperatif Penuhi Panggilan

Merdeka.com – Merdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Gubernur Papua Lukas Enembe memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka kasus gratifikasi pengerjaan proyek menggunakan APBD di bumi cenderawasih. KPK mengirimkan surat panggilan kedua sebelum menjemput paksa Lukas Enembe untuk diperiksa dalam perkara tersebut.

“Sejauh ini kami akan segera kirimkan kembali surat panggilan kedua sebagai tersangka. Mengenai waktu pemanggilannya kami akan infokan lebih lanjut,” ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (29/9).

Ali menyebut KPK belum akan mengambil langkah hukum penjemputan paksa terhadap politikus Partai Demokrat tersebut. Ali menyebut tim penyidik KPK masih akan memberikan kesempatan kepada Lukas Enembe kooperatif terhadap proses hukum di lembaga antirasuah.

“Kami berharap kesempatan kedua bagi tersangka ini. Nantinya dapat koperatif hadir memenuhi panggilan,” kata Ali.

Ali mengatakan, KPK juga bakal memikirkan dan bertanggungjawab atas kondisi kesehatan Lukas Enembe. Namun yang terpenting, Ali meminta agar Lukas Enembe memiliki itikad baik hadiri pemeriksaan.

“Terkait permohonan berobat ke Singapura, tentu silakan tersangka hadir dulu di Jakarta. Untuk objektifitas, kami lakukan assesment langsung oleh tim dokter independent dari PB IDI. Bila dokter pribadi tersangka ikut dalam tim juga kami persilakan,” kata Ali.

Istana Tegaskan Kasus Lukas Enembe Tak Terkait Politik

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe tak ada hubungannya dengan politik. Dia menekankan aparat TNI siap dikerahkan apabila ada masyarakat menghalangi proses hukum Lukas Enembe.

“Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan? Untuk itu, kalau diperlukan ya apa boleh buat. Begitu,” kata Moeldoko kepada wartawan di Kantor Staf Presiden Jakarta, Kamis (29/8).

Menurut dia, tidak ada pengecualian di mata hukum. Sehingga, kata Moeldoko, semua masyarakat harus mempertanggungjawabkan semua yang diperbuatnya di hadapan hukum.

“Intinya, adalah siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum,” ucap dia.

Mantan Panglima TNI era Presiden SBY ini meminta masyarakat menunggu proses hukum Lukas Enembe. Dia mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja lebih keras lagi dalam menindak Lukas Enembe yang telah berstatus tersangka dugaan suap.

“Saya tak melangkahi praduga tak bersalah, itu urusan penegak hukum. KPK harus bekerja lebih keras lagi untuk ambil langkah-langkah atau proses hukum,” ujar Moeldoko.

AHY Minta Kader Taati Proses Hukum di KPK

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong kadernya, Lukas Enembe untuk menaati proses hukum sebagai tersangka dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

AHY berjanji, Partai Demokrat tidak akan melakukan intervensi apapun dan mendukung proses hukum terhadap Lukas Enembe yang sedang berjalan di KPK.

“Partai Demokrat tidak akan pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum dalam bentuk apapun. Mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan,” kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).

AHY memastikan, Partai Demokrat akan menyiapkan tim bantuan hukum terhadap yang bersangkutan jika dibutuhkan. Dia pun berharap, kader Demokrat setempat tidak terpancing provokasi dan tenang dalam mengawal proses kasus ini.

“Kepada seluruh kader Partai Demokrat di Provinsi Papua, saya minta tetap tenang dan jaga situasi kondusif di tanah Papua yang kita cintai,” minta AHY.

SBY Diminta Turun Gunung Bujuk Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung bujuk Gubernur Papua Lukas Enembe memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MAKI yakin Lukas Enembe akan menjalani perintah dari Presiden kelima RI itu.

“Ya perlu memang, saya memohon pada Pak SBY untuk bersedia memberikan arahan atau memberikan imbauan kepada Pak LE (Lukas Enembe) selaku juga pengurus Demokrat Papua, ketuanya bahkan, ya untuk menghadiri panggilan KPK itu,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Selasa (27/9).

Selain meminta SBY terlibat, Boyamin juga menyarankan para petinggi Partai Demokrat lainnya juga bisa membujuk Lukas untuk kooperatif terhadap proses hukum. Setidaknya, menurut Boyamin, hal ini menandakan kepedulian Partai Demokrat dalam pemberantasan korupsi.

“Ini menunjukkan semua partai patuh hukum dan mendukung proses prosesnya,” kata Boyamin.

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com [gil]

October 1, 2022 0

General WPA Amunggut Tabi: Lukas Enembe NKRI Tulen, Bukan Pendukung Papua Merdeka

Disiarkan dalam situs resmi West Papua Army, http://www.papuapost.com lewat Secretary-General West Papua Army (WPA) General Amunggut Tabi bahwa Lukas Enembe adalah pendukung Merah-Putih dan oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai pendukung Papua Merdeka.

Disinggung Gen. Tabi bahwa memang selama ini banyak orang Papua mengatakan bahwa semua pejabat dari gubernur sampai ke Bupati/ Walikota dan para kepala distrik di West Papua adalah pendukung Papua Merdeka, Tabi menyatakan hal itu secara moral tidak benar dan tidak bertanggung-jawab karena para pejabat NKRI, yang secara etnis adalah Orang Asli Papua (OAP), akan tetapi secara politik dan moral mereka telah bersumpah kepada Pancasila dan NKRI harga mati, oleh karena itu tidak dapat dinyatakan mereka mendukung Papua Merdeka.

Dilanjutkan Tabi bahwa cara melawan NKRI bukan dengan cara menjadi bagian dari sistem NKRI. Kalau ada OAP yang mengatakan bahwa kita masuk menjadi pejabat di NKRI baru mendukung Papua Merdeka, maka hal itu bohong belaka. Sudah 20 tahun kami jalani dengan janji-janji kosong para pejabat yang saat ini sudah memasuki usia pensiun.

Lukas Enembe sendiri pada saat kampanye terakhir menyatakan dirinya adalah gubernur terakhir di Tanah Papua. Artinya apa? Setelah tidak ada gubernur lagi di Tanah Papua berarti apa?

Buktinya?

Buktinya sama sekali tidak ada apa-apa yang dilakukan Enembe untuk mempertanggung-jawabkan perkataannya kepada bangsa Papua, baik secara moral maupun secara politik.

Bukan itu saja, banyak hal yang dikatakan akan dilakukan Enembe telah gagal dipenuhinya. Salah satu yang sangat menonjol adalah bahwa beliau akan melaporkan ke Komisi Tinggi HAM kalau orang Papua dibunuh. Sudah ratusan orang Papua dibunuh, Lukas Enembe tidak pernah melaporkan hal itu secara resmi atas nama Gubernur Papua.

Ketika ditanya tentang kemungkinan dukungan yang diberikan kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) lainnya yang memperjuangkan Papua Merdeka, General Tabi mengatakan,

Yang didukung Lukas Enembe itu program NKRI lewat LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan JDP (Jaringan Damai Papua), yang disponsori Gereja Katolik Papua dan BIN, yang telah gagal, dan hasil kegagalan itu yang menyebabkan BIN (Badan Intelijen Negara) harus mengahabisi nyawa peneliti LIPI Muridan S. Widjojo dan Ketua JDP Pater Neles Tebay.

Saat ini BIN sedang menggunakan tokoh Katolik yang lain yang masih hidup, dan telah merasuk ke Gereja Injili di Indonesia dan Gereja Kemah Injil di Tanah Papua. Operasi BIN ini telah menyebabkan konflik di dalam tubuh ULMWP, karena ada pejabat ULMWP yang mendukung agenda BIN, dan ada juga yang menolak.

Ditanyakan apakah Lukas Enembe punya hubungan dengan kegiatan gerilya Papua Merdeka di Kabupaten Puncak Jaya, maka General Tabi mengatakan sebagian besar TPN/OPM yang bergerak saat ini di Tanah Papua itu binaan BIN/ TNI/ Polri. Mereka yang senang membunuh dan senang menyebabkan keonaran itu menunjukkan dengan jelas naluri membunuh NKRI. Gerilyawan Papua Merdeka tidak direkrut untuk membunuh orang, tetapi untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan Tanah Papua.

[berlanjut…]

September 25, 2022 0

Tolak dialog, ULMWP anggap Pjs Gubernur tak paham soal Papua

Benny Wenda, SekJend DeMMAK, Jubir ULMWP, Pendiri IPWP dan ILWP

Benny Wenda - Dok. Jubi — Benny Wenda – Dok. Jubi

Jayapura, Jubi – United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan tegas menolak ajakan dialog yang disampaikan oleh Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua, Soedarmo.

“Justru penjabat gubernur (Papua) itu dan pemerintah Indonesia yang mengganggu stabilitas bangsa dan rakyat Papua. Bangsa Papua tidak pernah meminta Indonesia dan militernya datang ke Papua. Indonesia tidak menyadari telah merampas kenyamanan rakyat dan bangsa Papua,” ujar Benny Wenda, menolak klaim Pjs Gubernur yang menyebutkan ULMWP sebagai kelompok yang mengganggu stabilitas politik, ekonomi dan keamanan di Tanah Papua.

Baca Pemprov Papua siap berdialog dengan ULMWP dan KNPB

Wenda melalui sambungan telepon, Jumat (Sabtu, 5/5/2018) menegaskan, ULMWP bukan berjuang untuk berdialog dengan petinggi pemerintah sekelas penjabat sementar gubernur. Seorang Pjs bisa berdialog dengan tokoh gereja, Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Gereja, MRP, DPRP dan LSM bisa berdialog dan menyampaikan persoalan yang terjadi di Papua. Kami ULMWP berjuang untuk referendum bangsa Papua, itu tujuan kami,” lanjut Wenda.

Lanjut Wenda, orang Papua bukan menuntut pembangunan namun menuntut pembebasan secara politik dari Indonesia.

Baca KNPB : Dialog dan propaganda Indonesia sudah kami buang jauh-jauh

“Pjs gubernur ini, tidak paham akar masalah Papua, sangat disayangkan,” ungkap Wenda.

Sebelumnya, Pjs Gubernur Papua mengaku siap membuka diri berdialog dengan ULMWP dan Komite Nasional Papua Barat maupun kelompok lain yang masih menyuarakan perjuangan Papua merdeka.

“Saya selaku penjabat gubernur siap berdialog. Tapi dialog atas dasar di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bagaimana kita membangunan Papua ke depan,” kata Soedarmo dalam siaran persnya.

Soedarmo menyatakan dialog yang ditawarkan tak harus dilakukan secara formal. “Itu saya apresiasi. Dialog di cafe pun saya siap tidak perlu di kantor,” kata Soedarmo menambahkan. (*)

May 7, 2018 0

Pdt. Dr. S.S. Yoman tentang Ajakan Pj. Gubernur Papua untuk Berdialog di Warung-Warung

Dengan adanya pernyataan Gubernur Papua akan laksanakan dialog bersama ULMWP rakyat tidak perlu menanggapi atau terprovokasi dengan isu dialog, sebab :

1. ULMWP adalah wadah organisasi perjuangan nasional West Papua yang levelnya sama dengan negara sebab, ULMWP adalah Wakil bangsa Papua dan tidak sekelas provinsi. Dengan demikian sangat tidak pantas sekali seorang gubernur berdialog dengan ULMWP.

2. Dialog atas permintaan siapa?

Rakyat tidak meminta dialog dan yang rakyat Papua tuntut hari ini adalah berikan hak politik bangsa Papua dengan melakukan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa Papua.

3. Apa yang mau di bicarakan dlm dialog?

1. Dalam tuntutan rakyat Papua jelas bahwa, rakyat menuntuk hak politiknya yang di caplok oleh Indonesia (Kolonial) dan Amerika (Imperialisme/Kapitalisme). Apakah soal pembangunan? Jika, ia. Pembangunan untuk siapa? Permintaan siapa?

Rakyat tidak meminta atau menuntut pembangunan dan meminta makan atau mengemis di Indonesia rakyat hanya menuntut hak politiknya.

Pembangunan sesungguhnya sebagai wujud pencitraan Indonesia sebagai negara yang menjajah dan mengeksploitasi segalah potensi kekayaan alam. Selain pembangunan di lakukan sebagai upaya untuk menghubungkan titik-titik potensi yang dapat di eksploitasi sehingga negara dengan mudah dan cepat melakukan eksploitasi dengan kekuatan militer Indonesia bukan untuk orang Papua. Faktanya Indonesia mengatakan membangun tapi orang Papuanya di bunuh oleh negara?

Atau isu HAM? Sudah barapa lamah isu HAM menjadi isu yang dijadikan sebagai upaya menjaga citra dan nilai tawar demi kepentian politik kolonial (nyawa manusia Papua jadi, nilai tawar menawar demi kepentingan kaum burjois kolonial) nyatanya sampai hari ini beribu kasus belum perna di selesaikan dan pelanggaran HAM terus terjadi dan malahan menurut data pelanggaran HAM di rezim Jokowi di Papua meningkat. Dengan demikian omong kosong jika, negara mengatakan mau menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua. Bagaimana mungkin pelaku mau mengadili diri sendiri? Namun, ini murni praktek kolonialisme/penjajahan terhadap negara jajahannya.

Dengan demikian tuntuan dan solusi dari penyelesaiaan persoalan Papua hanya satu yaitu berikan hak penentuan nasib sendiri.

Sumber: faceboo.com

#IndonesiaKolonial
#Penjajah
#PapuaMerdekaSolusi

April 29, 2018 0

Gubernur Papua: Belum Ada Orang Papua Berjiwa Indonesia

TEMPO.CO, Jayapura- Di halaman kompleks rumah dinas Gubernur Lukas Enembe di kawasan Angkasa, kawasan elit di Jayapura, Papua berdiri dua pohon Natal setinggi sekitar 3 meter dengan dihiasi berbagai asesoris. Dari balkon di depan halaman rumah terhampar pemandangan laut dan pebukitan yang tertutup kabut karena hujan deras pada 15 Desember 2015.

Setelah menunggu sekitar lima jam, Tempo diizinkan masuk.Berpakaian batik Papua didominasi warna oranye dan krem, Lukas mengaku dalam kondisi kurang sehat setelah 1 Desember lalu meninjau terowongan tambang milik PT Freeport di Timika.

“Saya tidak pakai oksigen waktu itu, jadi nafas saya sesak. Dokter saran saya diinfus, sebentar lagi saya akan infus,” kata Lukas kepada Maria Rita Hasugian, jurnalis Tempo dalam satu wawancara di ruang tamu, rumah dinasnya.

Sekitar 2 jam, Lukas menjawab pertanyaan Tempo seputar menguatnya peran generasi muda Papua menyuarakan kemerdekaan Papua, kondisi mengenaskan di beberapa kabupaten, otonomi khusus, dan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia. Ia berbicara pelan dan beberapa kali tertawa lepas. Mantan Bupati Puncak Jaya __ di sini wilayah kekuasan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka pimpinan Goliath Tabuni__ mengatakan dirinya masih seperti saat jadi bupati Puncak Jaya yang berbicara keras, berterus terang, tidak terkontaminasi dengan kepentingan orang lain. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana situasi politik di Papua saat ini dengan semakin menguatnya generasi muda Papua menyuarakan Papua merdeka?
Dari awal secara politik orang Papua sudah berbeda dengan daerah lain. Kontrak karya Freeport di Papua sudah ada tahun 1967. Papua belum berintegrasi dengan Indonesia. Integrasi tahun 1969. Orang Papua terutama di pesisir dijanjikan membentuk negara sendiri.Itu sebenarnya cikal bakal orang Papua berjuang terus sampai hari ini. Itu membuat sekat-sekat politik yang luar biasa dan tidak pernah membentuk orang Papua dalam jiwa murni bahwa kami adalah warga Indonesia.Sampai hari ini belum ada. Jakarta mengangap orang Papua bodoh, sewenang-wenang padahal yang mereka pimpin ini manusia. Mereka (orang Papua) paham sekali, mengerti sejarah dan seterusnya. Mereka pintar sekali.

Jakarta sebaiknya melakukan apa?
Jakarta memaksakan cara-caranya. Itu tidak pas. Segala persoalan bisa diselesaikan kalau orang Papua menentukan sendiri yang terbaik bagi mereka. Tapi kalau itu dipaksakan, maka itu tidak akan terjadi, dari generasi ke generasi akan begini terus.Kita lihat sejarah Papua dari awal sudah dibuat sekat-sekat politik. Jadi Papua butuh regulasi yang tepat untuk mengatur dirinya sendiri agar mereka merasa memiliki Indonesia. Harus diatur oleh dirinya sendiri. Kalau diatur oleh Jakarta, wah kami ini manusia. Seperti Undang-undang nomor 21 (UU Otonomi Khusus) tidak dilaksanakan sungguh-sungguh, maka orang Papua semakin tidak percaya. Kita minta Jakarta percaya pada orang Papua. Kalau tidak percaya orang Papua, pasti cara pandang mengenai Jakarta dan keindonesiaannya akan semakin luntur.

Ada perubahan dalam kebijakan Jakarta terhadap Papua sekarang?
Dulu di zaman presiden Soeharto, sangat arogan. Di Orde Baru ada DOM (Daerah Operasi Militer) dan seterusnya.Sekarang, Indonesia sedang berubah dari waktu ke waktu.Bukan zamannya lagi seperti dulu. Tidak bisa dengan cara kekerasan. Sekarang informasi sudah terbuka. Hari ini kita buat sesuatu di Tolikar, hari ini juga diketahui seluruh dunia. Jadi, ada akar-akar persoalan yang tidak sempat diselesaikan. Itu membuat generasi yang baru lahir, generasi 70-an adalah generasi yang merasakan penindasan, generasi yang merasakan operasi militer. Dia lahir pada sistem Orde Baru yang sentralistik dan represif seperti Benny Wenda, mamanya dibunuh.

Banyak pendekatan dilakukan pemerintah agar warga Papua bisa percaya,tapi belum ada titik temu. Apa saran konkrit?
Saya berpandangan seperti ini banyak kelompok di Papua, ada yang hidup hanya untuk kepentingan pribadinya sesaat, dia mengaku hebat, dia bisa akses, dan ada kelompok memperjuangkan kepentingan Papua. Jadi agar trust ke Indonesia,perlu membuat regulasi untuk memperbaiki Undang-undang Otsus lewat undang-undang baru. Yang kurang kita perbaiki lewat undang-undang baru. Yang terjadi selama ini hampir semua tidak dilaksanakan.

Pernah ada evaluasi?
Evaluasi tidak dilaksanakan. Anda menawarkan otonomi khusus plus? Kita sedang dorong jadi Prolegnas 2016. Mudah-mudahan pemerintah menyetujui,membahas masalah ini. Hak-hak afirmasi orang Papua ditampung semua disitu terlebih pembangunan Papua. dalam kondisi Papua yang kaya,orang Papua miskin. Jakarta jangan jadikan Papua sebagai objek untuk mengambil kekayaan alam saja. Tapi kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemajuan dan kemakmuran rakyat. Itu yang harus diperjuangkan. Kita sudah memahami orang datang ke Papua kamuflase.Buktinya Freeport.Ternyata semua orang ingin mendekati Freeport. Jadi kalau ada orang yang datang untuk kepentingan bisnis, kepentingan pribadi, mengambil kekayaan alam, rakyat Papua akan menonton saja, rakyat Papua berdoa saja:Tuhan, cara kerja Mu sendiri yang menentukan mereka. Orang Papua bukan tidak tahu bagaimana rakusnya orang-orang untuk memperebutkan tanah Papua.

Ada organisasi orang Papua yang sistematis untuk kemerdekaan Papua seperti KNPB dan ULMWP. Bagaimana penjelasan Anda dengan fenomena ini?
Saudara-saudara kita itu memandang Jakarta tidak bisa lagi diharapkan. Itu yang saya lihat. Sehingga mereka bersuara terus sampai ke tingkat internasional. Mudah-mudahan Jakarta memahami bahwa berarti ada yang tidak beres di Papua, harus diselesaikan. Harus ada sesuatu yang besar dibuat di Papua supaya orang Papua tunduk pada negara dan memiliki kapasitas Indonesia , berkarakter sebagai orang Indonesia, berkemampuan sama dengan yang lain, tidak merasa miskin, tidak merasa bodoh.

Dari mana pemerintah harus mengurai benang kusut ini?
Biayanya memang tinggi kalau melakukan rekonsiliasi, ada agenda-agenda politik yang harus diselesaikan secara menyeluruh dari Jakarta. Misalnya kalau mau selesaikan Papua panggil mereka, bicarakan. Maksud Anda dialog? Dialog dalam pengertian membangun kebersamaan Indonesia. Dialog dalam pengertian membangun Papua. Itu harus dilakukan oleh semua komponen termasuk yang berseberangan dengan kita. Bukan berarti dianggap kita memisahkan diri. Tapi orang Papua memandang dialog dalam arti memisahkan diri dari Indonesia, itu yang salah.

Menurut Anda, mereka yang berseberangan dengan Indonesia mau berdialog?
Saya pikir mereka masih mau. Seperti Jaringan Damai Papua yang sudah jalan, kalau bisa libatkan semua komponen termasuk yang berseberangan dengan kita. Apa kekhawatiran dari dialog ini sehingga belum juga dilaksanakan? Kemungkinan dialog akan mengarah pada referendum dan merdeka. Karena dialog bagi orang Papua berarti merdeka.

Keberadaan TPN-OPM cukup mengkhawatirkan saat ini?
Setiap orang yang terbunuh dianggap TPN-OPM (pelakunya). Itu stigmatisasi yang tidak bagus bagi orang Papua. Tidak semua orang di Papua sebagai TPN-OPM. Tapi setiap ada pembunuhan dituduh kelompok itu. Tidak bisa digeneralisir. Salah satu tindakan aparat negara kita di sini, berdampak pada situasi nasional. Saya minta kepada teman-teman, hati-hati dalam menempatkan diri sebagai aparat keamanan di Papua. Bikin masalah terus, Jakarta yang pusing.

Anda merasa tidak dihargai sebagai pemimpin di Papua?
Peristiwa Tolikara diciptakan. Mungkin ada tujuan tertentu yang mereka buat. Jangan dikira orang papua disini bodoh, tidak. Mereka tahu.

Sampai sekarang uji balistik kasus penembakan di Tolikara tidak diungkap ke publik. Mengapa?
Seluruh kejadian di Papua tidak pernah mereka ungkap. Uji balistik itu omong kosong semua.

Kalau begitu bagaimana mengungkap kebenaran?
Kebenaran, keadilan utk menemukan kasus-kasus di Papua tidak pernah terjadi. Dibunuh saja begitu. Dikatakan sedang diburu, diburu di mana? Setiap peristiwa penembakan tidak pernah diakhiri secara tuntas. Tidak ada yang tuntas, seluruhnya.

Menurut Anda, apa sebenarnya dibalik peristiwa-peristiwa ini?
Ini rencana besar jakartakah untuk kontrol Papua untuk mengambil potensi kekayaan alam kita. Bayangkan dari tahun 1969 sampai sekarang, seluruh potensi dicaplok, illegal logging masih terjadi, illegal fishing masih terjadi. Illegal mining karena dimiliki orang-orang tertentu saja, atau mengambil saja dan di sini dianggap tidak ada manusianya.

Seberapa besar toleransi masyarakat Papua terhadap situasi yang ada sekarang? Jangan Jakarta lupa, Papua dihuni oleh orang-orang asli di sini. Dihabiskan pun, tetap kembali hidup, histori dari zaman ke zaman ada. Orang Papua dihabisi, imigran semakin banyak datang, itu tidak jadi persoalan karena alam Papua hidup. Jangan cara Jakarta untuk habiskan Papua. Dampaknya persoalan ini akan menjadi bom waktu ke depan.

Anda bertemu Pak Menkopolhukman terkait dengan saham Freeport pada awal Desember lalu. Apa yang Anda sampaikan?
Sikap Papua jelas, ini momen tepat bagi perpanjangan kontrak karya tahap 2021. Kita sudah menyampaikan keinginan pemerintah provinsi. Ada 17 item yang ktia sudah kasih. Item ini sudah kita sudah bahas dalam era akhir Presiden SBY. Sikap yang sama kita sampaikan kepada Pak Jokowi. Salah satu item yang penting adalah pemegang saham.Harus carikan regulasi yang cepat untuk dapatkan saham. Keikusertaan Papua sebagai pemilik saham harus ditentukan kali ini. kita mungkin cari pola yang tepat, mungkin seperti Blok Mahakam. Pemerintah dan orang asli Papua harus memiliki deviden tetap setiap tahun. Itu yang masih kita diskusikan.

Papua terkesan tidak aman, jurnalis asing saja tidak bisa masuk Paua sampai sekarang.
Siapa yang larang? Papua sesungguhnya aman. Pernah protes ke Kemlu karena jurnalis asing tidak boleh ke Papua? Kita di sini deklarasikan ke wartawan apapun, silakan masuk. Akses sudah terbuka. Tidak ada yang tersembunyi sekarang. Wartawan asing bisa ke daerah lain, kenapa tidak bisa ke sini.

Ada informasi status DOM di Papua belum dicabut secara resmi?
Saya belum tahu sudah dicabut atau belum. Kelihatannya masih ada.Kapan dicabut, kita belum tahu.

Anda membuat kebijakan penggunaan dana otsus 80 persen untuk daerah dan 20 persen untuk pemerintah provinsi. Namun di Wamena, rumah sakit kondisinya memprihatinkan, di Tolikara ada info ketersediaan guru minim bahkan hanya hadir menjelang ujian. Apa Anda mengetahui masalah ini?
egini, dana otsus 80 : 20 baru satu tahun. Besarnya sekitar Rp 4 triliun lari ke kabupaten. Ini baru satu kali jalan. Belum ada evaluasi menyeluruh. Ini memang tergantung bupatinya. Kalau dia sungguh-sungguh memajukan visi misi, dia mengalokasikan dana sesuai perdasus (peraturan daerah khusus), yakni pendidikan 20-30 persen, kesehatan 30 persen, ekonomi 20 persen. Pegang perdasus sehingga dia fokus pada visi misi, penanganan, dan targetnya. Saya yakin waktu per waktu kita akan perbaiki.Kalau bupati tidak fokus, tidak punya pandangan visi ke depan untuk target yang akan dicapai, kabupaten itu akan mati dan rakyatnya akan menderita luar biasa.

Apakah Anda menemukan kejanggalan dalam penggunaan anggaran Otsus?
Bappeda lapor,ini satu tahun jalan, jadi kita belum evaluasi. Tahun kedua kita akan bentuk tim lebih besar untuk evaluasi pelaksanaan 80 persen. Timnya gabungan.

Ada informasi tentang pencatutan beras untuk rakyat miskin (raskin). Anda sudah mendapat laporan soal pencatutan?
Kita sudah tahu. Terjadi dari sini atau dari pergudangan di Wamena. Bagaimana alur penyaluran beras raskin? Harusnya dari sini (Jayapura) ke Dolog di Wamena. Jadi apakah terjadi di Wamena atau disini, kita akan lihat secara baik. kalau terjadi di wamena, kelemahan ada di Dolog atau pejabatnya. Sudah pernah diperiksa? Belum ada pemeriksaan.Tim harus kita bentuk. Ini pelanggaran luar biasa. Wamena harus diperiksa, apa pemda Jayawijaya tahu atau tidak, atau dimainkan oleh petugas Bulog.

Belum pernah terima laporan?
Belum pernah. Saya baru dengar. Ini berarti kelemahan ada di Wamena.Harus cari tahu jangan- jangan pemda Jayawijaya ambil-ambil ini. Mereka pemain.Sudah dipersoalkan banyak sekali, tapi masih main.

Bagaimana mengatasi harga kebutuhan yang mahal di pegunungan tengah?
Ah itu sudah biasa lah. Selama industri tidak dibangun di Papua harga mahal. Kegiatan ekonomi seperti apa untuk mengatasi mahalnya harga kebutuhan masyarakat? Harus ada industri di Papua. Kita bicara pembangunan smelter, itu berdampak pada pembangunan industri lain. Sehingga tidak ada lagi kemahalan.Selama tidak ada industri, barang-barang mahal sekali.Tidak ada yang murah di pegunungan.

Tidak ada intervensi untuk menurunkan harga?
Kita bicara bangun industri. Karena semua naik pesawat, maka intervensi kita buka akses jalan. Mudah-mudahan tahun 2018 akses jalan semua kita buka. Tinggal peningkatan pengaspalan. Akses jalan dibuka, akan membuka kegiatan perekonomian sekitar pegunungan tengah.

Apa yang ingin Anda sampaikan mengenai situasi Papua?
Kita mau orang Papua harus merasa diri sebagai orang Indonesia, harus dimulai dari kita orang Papua sendiri. Diikuti dengan tindakan pemerintah tentang bagaimana pemerintah menyediakan waktu, kesempatan kepada orang Papua. Jangan cara-cara Jakarta dibawa ke sini. Cara-cara Jakarta itu apa? Contohnya, memakskan kehendak tanpa mendengar dari orang Papua. Tidak boleh ada kebijakan dari Jakarta tanpa melibatkan semua institusi yang dibentuk oleh negara di sini.Kepada saudara- saudara kita yang berseberangan, harus kita yakinkan mereka dengan cara yang soft, yang bisa dipercaya orang Papua, dengan pendekatan mufakat.

Kalau dibelah hati orang-orang Papua sekarang, kira-kira berapa persentase mereka dukung NKRI?
Kalau dibelah sekarang hatinya, mereka akan bilang: saya mau merdeka (tertawa). itu pasti akan bicara seperti itu.

Tentu tidak mudah bentuk negara…
Makanya kita harap pemerintah JakarTa memberikan afirmasi dengan perhatian penuh pada masyarakat Papua. Dari aspek regulasi, jangan buat undang-undang untuk mencelakakan orang Papua Pada tahun 2020, Papua jadi tuan rumah PON (Pekan Olahraga Nasional).Kita dorong orang lebih berpikir olahraga daripada politik terus. Kita harus dorong dengan menggairahkan orang muda untuk bertarung di PON. Sehingga daerah ini tidak bicara isu politik terus, kita disandera. masyarakat Papua juga harus mandiri, tidak tergantung pada pemerintah pusat. Jadi ada kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan.

August 12, 2016 0

Lukas Enembe: Semua Yang Kerja di Papua Ini OPM

WENE-PAPUA – Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan keinginan orang Papua bukan main- main. Keinginan itu seperti bagaimana proteksi orang Papua dan ideologi orang Papua.

“Orang di Papua ini bukan berjuang karena masalah kemiskinan. Di halamannya saja ada emas kok. Dia berbicara soal ideologi. Ideologi ini ada didalam konsep yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua. karena kita yang tau persoalan. Karena semua yang kerja di Papua ini semua OPM. Tau permasalahan maksudnya,”

kata Gubernur Papua kepada pers di Jayapura beberapa waktu lalu.

Sebab menurutnya jika persoalan ini tidak kunjung diselesaikan maka masalah Papua tidak pernah akan selesai.

“Jadi jangan kalau tidak mendengar aspirasi kita tidak usah urus sudah. Kasih tinggal sudah. Bukan makan minum,”selanya.

Meski sebagai Gubernur mengatakan demikian, namun ini bisa saja hanya sebatas gertakan untuk Jakarta supaya Otsus Plus yang ditawarkan ke Jakarta diterima. Karena saat ditanya mengenai refendum masuk salah satu poin dalam draft Otsus Plus, gubernur mengatakan,“tidak ada itu kita sudah delete semua mengenai pasal yang berbicara kemerdekaan. Semua sudah kita coret. Yang tersisa hanyalah kebijakan anggaran di 28 sektor. Itu semuanya untuk kepentingan Papua,.”tuturnya.

Penulis : Maria Fabiola / Salam Papua
Editor : Admin

June 7, 2016 0

Gubernur Papua: Dana Otonomi Khusus Tak Bermanfaat bagi Warga

Rabu, 17 Februari 2016 | 20:26 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.com — Gubernur Papua Lukas Enembe mengklaim, dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat tidak bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Lukas dalam pidatonya dalam acara pelantikan kepala daerah untuk enam kabupaten di Aula Sasana Krida, Kota Jayapura, Papua, Rabu (17/2/2016).

Lukas menyebutkan, pihaknya selalu disalahkan pemerintah pusat karena tak optimal dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus). Akibatnya, banyak pejabat yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Sebenarnya, dana otsus yang diberikan pemerintah pusat hanya bernilai kecil. Di wilayah pegunungan, uang sebesar Rp 100 miliar hanya dapat membuat dua jembatan,” kata Lukas.

Mantan Bupati Puncak Jaya itu mengatakan akan menggelar rapat kerja bersama semua kepala daerah di 23 kabupaten kota di Papua untuk mengevaluasi manfaat dana otsus pada bulan Maret.

“Dalam rapat ini, kami akan mengambil keputusan apakah tetap menggunakan dana otsus atau mengembalikannya ke pusat,” ujar Lukas.

Menurut Lukas, sesungguhnya Papua dapat maju apabila diberi kesempatan mengelola sumber daya alamnya secara mandiri karena berlimpah.

“Tanpa dana otsus pun, kami masih merasakan manfaat dari kekayaan alam di Papua,” katanya.

Sementara itu, Bupati Merauke Frederikus Gebze mengatakan bahwa rencana pembahasan dana otsus dalam rapat kerja bersama semua kepala daerah merupakan ide bagus.

“Dengan adanya pembahasan dan evaluasi, kami dapat mengambil kesimpulan sejauh mana implementasi dana otsus dapat mengakomodasi segala permasalahan di setiap daerah di Papua,” kata Frederikus.

Tahun ini, dana otsus yang diterima Pemprov Papua sekitar Rp 5 triliun. Sebesar 80 persen dari dana tersebut dialokasikan untuk 23 kabupaten dan kota di Papua.
Penulis : Fabio Maria Lopes Costa
Editor : Laksono Hari Wiwoho

February 17, 2016 1

Gubernur Bantu Pulangkan 5 Napol ke Daerah Asalnya

Jayapura – Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan bantuan kepada lima narapidana politik (Napol) yang menerima grasi dari Presiden RI Joko Widodo berupa fasilitas untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing.

Juru Bicara Gubernur Papua Lamadi de Lamato, di Jayapura, Rabu, mengatakan pada 27 Mei lalu, Gubernur sudah membantu lima napol untuk pulang langsung ke kampung halamannya di Wamena dan sekitarnya.

“Begitu mengajukan surat permohonan bantuan langsung direspon dan sudah membantu lima napol untuk pulang ke kampung masing-masing,” katanya.

Lamadi menjelaskan dana bantuan gubernur itu diperuntukkan untuk bakar batu, dikarenakan selama ini pihak keluarga lima napol ini menganggap kelimanya sudah meninggal.

“Gubernur Papua sangat merespon apa yang disampaikan pemerintah daerah, sehingga sudah berkoordinasi dengan staf khusus presiden Lenis Kogoya untuk melihat lima napol ini,” ujarnya.

Dia menuturkan pada intinya setelah kelimanya pulang kampung, dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap kepada pemerintah daerah setempat agar memperhatikan lima napol ini.

“Sebab di antara kelimanya ada yang masih berstatus pelajar, jadi mungkin bisa didorong untuk dapat kuliah lagi,” katanya lagi.

Dia menambahkan sedangkan sebagian lainnya akan dipantau, apakah akan diberikan pekerjaan dan rumah yang layak, dimana bantuan diberikan agar jangan ada yang merasa bahwa ini bagian dari pencitraan presiden dan Pemprov Papua tetapi murni bantuan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Sabtu (9/5) di penjara Abepura memberikan grasi kepada lima narapidana politik Papua, yang terlibat dalam kasus pembobolan gudang senjata Kodim Wamena, 4 April 2003.

Di antaranya termasuk Apotnalogolik Lokobal (20 tahun penjara di Biak), Numbungga Telenggen (seumur hidup di Biak), Kimanus Wenda (19 tahun di Nabire), Linus Hiluka (19 tahun di Nabire) dan Jefrai Murib (seumur hidup di penjara Abepura).(ant/don/l03)

Source: BintangPapua.com, Kamis, 04 Jun 2015 17:24

June 4, 2015 0