TIMIKA [PAPOS]- Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mempertanyakan sejauh mana komitmen pihak Comitte Social Responsibility (Komitemen Pertanggungjawaban Social) PT Freeport Indonesia kepada masyarakat pemilik hasil dalam meningkatkan SDM suku Amungme dan Kamoro selaku pemilik hak ulayat.
Wakil Ketua II KOmite II DPD RI asal Provinsi Papua Barat, Mervin Sadipun Somber menegaskan, selain menunaikan tugas pengawasan pertambangan dan mineral, ketenagalistrikan, serta pembangunan infrastruktur. Kunjungan DPD RI ke Kabupaten Mimika yang diketahui ada beroperasi pertambangan emas dan tembaga terbesar di dunia ini, hendaknya dapat diketahui juga aspirasi tentang sejauh mana keseriusan PT Freeport Indonesia yang sudah beroperasi cukup lama dalam hal pengembangan sumber daya manusia asli di Kabupaten Mimika, yakni masyarakat Amungme dan Kamoro.
Seluruh Masyarakat Adat Papua dan pejuang Papua Merdeka perlu perhatian agar tuntutan atau ancaman Suku Amungme untuk menutup Freeport tidak terkait langsung dengan perjuangan Papua Merdeka. Oleh karena itu, kita haruslah profesional agar isu-isu hak masyarakat adat dan suku setempat tidak menjadi konsumsi publik.
Hal ini perlu berdasarkan pengalaman sebelumnya, di mana campur-aduk isu telah menyebabkan pengorbanan waktu, tenaga, biaya dan bahkan nyawa tanpa pertanggungjawaban secara organisasi.
Walaupun begitu, TRPB tetap mendukung seluruh upaya anggota Masyarakat Adat Papua dalam memperjuangkan hak asasinya.
===============================
Ditulis Oleh: Papua Pos/Ant
Jumat, 04 Juli 2008
Timika- Para tokoh masyarakat Amungme yang tergabung dalam Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) di Kabupaten Mimika, mengancam akan kembali ke hutan dan menutup areal tambang PT Freeport Indonesia (PTFI), jika Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan sengketa Pilkada Mimika yang diajukan pasangan Drs Yosep Yopi Kilangin- Yohanes Felix Helyanan SE, calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2008-2013 yang diusung Koalisi Suara Rakyat pada Pilkada di kabupaten itu.. “Kami minta Mahkamah Agung RI sungguh-sungguh menegakan keadilan dan kebenaran dalam permasalahan Pilkada di Mimika,” tegas LEMASA dalam suratnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (2/7).
Dalam surat yang ditandatangani oleh sejumlah tokoh LEMASA itu diantaranya Nerius Katagame SH, Yohanes Deikme, Helena Beanal, Yopi Magal, LEMASA menegaskan jika MA tetap memenangkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika yang berarti mendukung pasangan Klemen Tinal SE MM dan Ir Abdul Muis MM menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mimika maka masyarakat Amungme akan kembali ke hutan dan menutup
areal tambang PTFI. Masyarakat Amungme juga menyatakan akan tetap mempertahankan kepemimpinan Pejabat Sementara Bupati Mimika, Athanasius Allo Rafra SH menjadi Bupati definitif Kabupaten Mimika.
Lebih lanjut LEMASA meminta Kapolri, Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapolda Papua, Kapolres Mimika dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Timika memproses mantan Bupati Mimika periode 2001-2006 Klemen Tinal SE MM.
“Tahun 2001-2006 masyarakat menitipkan saudara Klemen Tinal menjadi Bupati Mimika. Namun kenyataan yang ada tidak ada pembangunan di Mimika. Untuk itu kursi kepemimpinan itu kami ambil kembali,” tulis LEMASA.
Selain itu, LEMASA juga meminta Komisi Yudisial memeriksa lima orang anggota majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura yang menyidangkan sengketa Pilkada Mimika. Pada Rabu (25/6) lalu, majelis hakim PT Jayapura dalam putusan
Salah satu pemegang saham terbesar Rio Tinto telah menjual 500 juta poundsterling saham di perusahaan dimaksud karena keprihatinan atas penambangan di Grasberg, yang dikenal sebagai penambangan terburuk di dunia.
US$375 juta (213 triliun poundsterling) dana kekayaan kedaulatan Norwegia katakan pada hari Selasa bahwa sahamnya telah dijual setelah gagal membujuk Rio untuk meningkatkan praktek operasinya di penambangan Papua Barat.
Menteri Keuangan Norwegia secara terbuka membuat malu Rio dengan sebuah pernyataan yang menyalahkan rapor buruk perusahaan karena “kerusakan alam yang sangat buruk.”
Operasi Grasberg di Papua Barat, Indonesia, merupakan penambangan emas terbesar dan penambangan tembaga terbesar ketiga di dunia, tetapi penambangan ini terkenal kotor di mata aktivis lingkungan dan HAM.
Grasberg dioperasikan oleh Freeport McMoRan, sebuah perusahaan penambang berbasis di New Orleans, dan Rio memiliki 40 persen dari saham dalam penambangan terbuka di sana.
Aktivis HAM menyatakan pihak keamana Freeport dan militer Indonesia bertanggungjawab atas berbagai pemerkosaan, penyisaan, pembunuhan dan penahanan tanpa proses peradilan bagi masyarakat adat yang tinggal di dekat wilayah penambangan. Freeport terus-menerus saja menyangkal semua tuduhan ini.
The Australian Council on Overseas Aid melaporkan bahwa pada 1994 dan 1995 militer Indonesia, dibantu oleh pihak keamanan perusahaan, bertanggungjawab atas kematian atau kehilangan 22 masyarakat adat dan 15 lainnya dicap oleh militer Indonesia sebagai gerilyaawan Papua Merdeka.
Setelah tekanan dari pemegang saham, Freeport menyatakan kepada US Securities and Exchange Commission bahwa ia telah membayar militer Indonesia sebesar $4.7 juga pada 2001 dan $5.6 juga pada 2002 untuk pelayanan sekuriti.
Kiprah penambangan di Grasberg juga merupakan sumber kontroversi. Sampah yang dibuang 230 ribu ton tailing, atau ampas bebatuan, yang dibuang ke kali Ajikwa setiap hari dan pegian lingkuan hidup menyatakan perbuatan ini telah mendatangkan polusi tingkat tinggi.
Tailing pertambangan sering di-laced dengan cyanide, yang dipakai untuk dalam proses ekstraksi emas, dan sejumlah toksik emas seperti lead, tembaga dan senk. Laporan oleh Friends of the Earth (Walhi Internasional) mengatakan drainase dari buangan penambangan merupakan dampak dari penambangan terbuka yang menumpuk tingkat selenium dan arsenic dalam system air yang ada. Hingga 70 persen kehidupan di dalam air telah punah, karena sampah beracun dimaksud.
Seorang Jubir Rio Tinto katakan, “Kami bekerjasama secara dekat dengan Freeport dan merasa senang dengan pekerjaan yang dilakukan di Grasberg. System pengelolaan tailing dilakukan dengan baik dan kerusakaan yang dituduh tidak benar.”
Akan tetapi, pandangan ini tidak diterima oleh Dana Pensiun Pemerintah Norwegia, yang mengelola kekayaan yang dihasilkan oleh Minya Laut Utara dari negara dimaksud.
Kristin Halvorsen, Menkeu Norwegia katakan, “Tidak ada inidikasi bahwa praktek kotor perusahaan ini akan dirubah dalam waktu dekat. Perusahaan kami tidak bisa mengambil untung dari perusahaan kotor seperti ini.”
Rio Tinto membalasnya dengan mengatakan bahwa mereka memang sudah lama tahu keprihatinan dari pemegang saham ini, tetapi begitu merasa kaget dan kecewa karena sudah ambil keputusan untuk menjual sahamnya.
Owen Espley, jubir dari Friends of the Earth, katakan: “Sungguh baik sekali orang Norwegia sudah mulai mencoba menggunakan pengaruh mereka untuk mempengaruhi perilaku dan kemudian lari kalau pengaruh mereka tidak ada hasil.”
Penambangan Grasberg memberikan kontribusi $159 juta kepada keuntungan Rio tahun lalu sebesar $7,3 triliun, tetapi operasi ini dijadwalkan untuk ekspansi besar-besaran tahun ini. Diperkirakan penambangan ini sudah berada di wilayah Lorentz Park, Cagar Alam Dunia, mencakup 230 km persegi. Richard Solly, seorang aktivis lingkungan hidup dari London Mining Network, katakan: “Dalam hal polusi lingkungan, tanpa ragu bisa dikatakan perusahaan ini salah satu dari yang terburuk di dunia.”
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua berharap agar kerja sama dengan PT Freeport Indonesia (PTFI), terus ditingkatkan. Hal itu dikemukakan Gubernur Barnabas Suebu, SH ketika menjawab Cenderawasih Pos usai meresmikan Papua Knowledge Center, kemarin.
Sebab kata dia, Freeport merupakan satu perusahaan besar yang beroperasi di Papua dan melaksanakan tugas sosial atau coporate social responsibility dalam berbagai bentuk. Baik itu mendirikan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK) khusus untuk masyarakat Amungme dan Kamoro, mendukung program pemerintah daerah hingga mendukung program Respek dan melaksanakan berbagai kegiatan lainnnya. “Jadi itu beberapa hal yang disumbangkan Freeport untuk kita,” ujar Suebu lagi.
Untuk itu, Gubernur Suebu menilai perusahaan tambang yang terbesar di tanah air itu ibarat Sapi Perah yang mengeluarkan susu. “Jadi kerjasama kita dengan Freeport ini ibarat sapi, dia mengeluarkan susu, kalau kita pintar ya kita harus atur susunya, minum sama-sama, jangan dia minum sendiri. Sebaliknya rakyat juga jangan membunuh sapi, sebab kalau rakyat membunuh sapi, kita semua tidak akan dapat susu,” terangnya.
Ditanya tentang besaran royalti yang diterima Papua pada tahun 2008 ini, dikatakan untuk Provinsi Papua jumlahnya mencapai Rp 400 miliar atau sekitar 16 persen dari total royalti secara nasional. Selebihnya dana royalti itu juga diberikan kepada kabupaten dan kota di seluruh Papua dan yang terbesar sekitar 32 persen diterima oleh daerah penghasil.
Sementara itu, Humas PT FI Mindo Pangaribuan kepada Cenderawasih Pos mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen dari Royalti Freeport yang dibayar itu adalah bagian untuk Papua, sedangkan pusat hanya mendapatkan 20 persennya.
“Nah dari dari 80 persen ini di Papua nanti akan dibagi lagi,” katanya.
Menurut Mindo, kabupaten penghasil akan mendapatkan 32 persen, Pemprov mendapatkan 16 persen, sedangkan sisanya 32 persen itu diberikan untuk kabupaten dan kota di seluruh Papua. “Jadi kabupaten dan kota yang bukan penghasil menerima sisa yang 32 persen itu,” jelasnya.
Sedangkan yang menyangkut retribusi kata Mindo, juga bermacam – macam, seperti PBB (pajak bumi bangunan) uangnya masuk langsung ke kas daerah. Sedangkan pajak yang diterima pusat adalah pajak pendapatan perusahaan atau pajak badan usaha, sementara pajak pendapatan karyawan nanti dari pusat baru dikirim lagi ke daerah. Sedangkan deviden semuanya ke pusat.
Meski begitu kata dia, dana itu semua nantinya akan kembali lagi ke daerah dalam bentuk DAK (dana alokasi khusus) dan DAU (dana alokasi umum).
Lanjutnya, porsi yang 80 persen itu sudah berlangsung sejak kontrak karya ke dua yang sekarang ini berlangsung, karena kontrak itu menyebutkan bahwa 80 persen dari royalti yang dibayarkan Freeport adalah menjadi bagian dari Papua, sedangkan 20 persen lagi ada di pusat.
Hanya saja Mindo tidak menyebutkan angka pastinya. “Angkanya kurang tahu, tetapi 80 persen ini sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tandasnya.
Tandatangani MOU///
Sementara itu setelah melalui proses pengkajian yang cukup melelahkan akhirnya Papuan Knowledge Center For People Driven Development atau Pusat Pengetahuan tentang Pembangunan Kampung dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, akhirnya kemarin diresmikan Gubernur Barnabas Suebu, SH.
Lembaga yang dibentuk atas instruksi Gubernur itu, didukung penuh PTFI. Hal ini tercermina dalam sambutan Presiden Direktur PT FI itu Armando Mahler yang mengatakan bahwa pihaknya menyambut gembira berdirinya lembaga itu.
“Tat kala disadari bahwa masih dubutuhkan data dan pengetahuan yang lebih mendalam untuk mulai menerapkan paradigma baru, maka kami menyambut gembira kepercayaan yang diberikan oleh Gubernur Papua untuk menfasilitasi pembentukan sebuah center,”
katanya.
Armando mengatakan, PT FI telah melakukan kerjasama dengan lembaga donor internasional dan pemerintah daerah dalam mempersiapkan knowledge Center tersebut. “Semua pihak menilai Center ini memiliki peluang besar dapat meningkatkan sinergi dengan dan antara program yang selama ini sudah berjalan guna menjabarkan paradigma people driven development sebagai roh atau jiwa program pembangunan Papua,” katanya.
Untuk mendukung kesuksesan Knowledge Center itu, PT FI juga memiliki komitmen untuk memperbantukan tenaga ahli dan teknis yang diperlukan oleh pemerintah daerah, baik dari lingkungan perusahaan maupun melalui kerjasama berbagai perguruan tinggi, LSM dan lembaga donor internasional.
“Secara spesifik, Center ini diharapkan dapat menyediakan informasi tentang praktek – praktek terbaik pembangunan di Papua yang telah dilaksanakan oleh kita semua selama ini, selain memantau keberhasilan Respek, center ini juga dapat menemu kenali atau mengidentifikasi elemen strategis dan urut-urutan kebijakan yang dapat digunakan sebagai landasan utama dalam pengelolaan dan meningkatkan kualitas SDM dan alam Papua,” paparnya.
Barnabas Suebu dan Presiden FreeportSementara itu, Gubernur Barnabas Suebu, SH dalam sambutannya mengatakan bahwa Knowledge Center menyimpan pengetahuan dan data yang sangat penting dan akan mengantarkan rakyat tahap demi tahap untuk menuju masa depan yang lebih baik dan sejahtera. “Kita tidak harus menangis dan melakukan demo politik, sebab menangis tidak akan selesaikan masalah, tetapi kita harus kerja keras, melakukan inovasi dan terobosan untuk bisa merubah nasib,” katanya bijak.
Gubernur juga mengatakan lembaga itu khusus untuk memuat data kampung, tetapi dalam arti luas. “Jadi ini pusta pengetahuan khusus kampung, mengapa khusus kampung, karena banyak orang bicara kampung, tetapi tidak tahu kampung, kaki juga tidak pernah injak di kampung tapi bicara kampung,” katanya. Karena itu, dari lembaga itu, maka orang yang tidak pernah ke kampung akan mengetahui tentang kampung.
Saking pentingnya dan menariknya lembaga itu, Gubernur Suebu mengatakan jika pensiun nanti akan bekerja di center itu. Sebab kata dia, lembaga itu begitu menarik dan kaya akan pengetahuan. “Langkah yang diambil Freeport mendukung center ini sama dengan Freeport telah berbuat sesuatu untuk seluruh masyarakat kampung di tanah Papua,” katanya.
Acara peresmian yang ditandai penekanan tombol dan pembukaan papan selubung papan nama itu, juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU antara Gubernur Suebu dengan Presiden Direktur PT FI Armando Mahler dan Sofei (Suport office for eastern Indonesia) suatu lembaga perwakilan Bank Dunia di Indonesia yang diwakilan kepada Inauri.(ta)
http://www.papuapos.com, Jakarta– Selain memacetkan Jalan HR Rasuna Said, seribuan demonstran PT Freeport juga menarik-narik pintu gerbang Plaza 89. Akibatnya, pagar setinggi dua meter itu roboh.
Semakin lama, aksi massa pun semakin beringas. Polisi yang berjaga di lokasi demo pun nyaris tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya membatasi pintu gerbang dengan tali warna putih. Continue reading “Massa Anti Freeport Beringas”→
Jakarta (ANTARA News) – Ratusan orang yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Lintas Generasi melakukan aksi jalan kaki di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, sehingga membuat Jalan HR Rasuna Said di jalur dari arah Menteng ke Mampang menjadi macet.
Para pengunjuk rasa itu bermaksud untuk menuju Kantor PT Freeport yang terletak di Plaza 89 di Jalan HR Rasuna Said Kavling X-7 No 6, Jakarta Selatan.
Mereka menginginkan agar perusahaan pertambangan Freeport segera dinasionalisasi sehingga bisa digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.
Setelah sampai di depan Plaza 89, para pendemo melakukan aksi coret-coret mengecam Freeport dan juga mencoba menjatuhkan gerbang gedung tersebut. Dari Plaza 89, massa berencana bergerak ke Gedung DPR/MPR.
Tidak tampak adanya pengawalan yang ketat dari pihak kepolisian berseragam. Namun, Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya mengemukakan, aksi tersebut dijaga dari kejauhan oleh petugas Polsek Metro Setiabudi dibantu jajaran petugas Polda Metro Jaya.
Massa berjalan kaki sambil meneriakkan yel-yel dan menyanyikan sejumlah lagu perjuangan.
Selain itu, terdapat pula berbagai spanduk dan banyak bendera kuning sebagai bentuk duka cita atas meninggalnya mahasiswa Unas, Maftuh Fauzi, di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada 20 Juni 2008.
Maftuh yang merupakan mahasiswa Unas angkatan 2003 itu juga merupakan salah seorang mahasiswa yang ditangkap saat petugas kepolisian menyerbu demo kenaikan harga BBM di kampus Unas di Pejaten, Jaksel, pada 24 Mei 2008.
Sebelumnya, ratusan orang dari Jaringan Aktivis Lintas Generasi itu telah menginap di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, sejak Minggu (22/6). Mereka bermaksud untuk mendemo Kantor PT Freeport dan Gedung DPR/MPR pada Selasa (24/6) ini.
Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan agar kasus wafatnya mahasiswa Unas, Maftuh Fauzi, segera diusut tuntas.
Selain itu, mereka juga menuntut agar aset perusahaan pertambangan asing seperti Freeport dan Exxon segera dinasionalisasi oleh pemerintah untuk digunakan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat.(*)
Papua Merdeka News 