Seruan Diskusi: Pelanggaran HAM dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bangsa Papua

Phaul Heger,Rabu, 14 Disember 2016

Tuntutan Hak penentuan nasib sendiri adalah hak setiap orang dan setiap bangsa manapun. Hal ini telah dijamin oleh hukum internasional dan juga telah tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa “Kemerdekaan Itu Ialah Hak Segala Bangsa, Maka Penjajahan Di Atas Dunia Harus Dihapuskan”. Oleh karena itu, tuntutan hak penentuan nasib sendiri (The right of Self-determination) adalah mutlak diperjuangkan.

Bangsa West Papua harus menjadi penentu masa depan mereka sendiri, bukan penguasa kolonial, juga buka kapitalisme global. Bahwa tawaran paket politik kolonial melalui Otsus, Pemekaran, dan segala bentuk rupa adalah kebahagiaan semu. Sehingga tidak ada jalan lain bagi bangsa West Papua untuk melepaskan diri dari penindasan sistemik yang dilakukan oleh Indonesia kecuali menentukan nasib sendiri dengan jalan Referendum.

Sebagaimana yang sampaikan oleh Victor Conde (1999) bahwa “Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan suatu prinsip hukum internasional yang dapat ditemukan sebagai norma dalam berbagai perjanjian internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang memuat tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tertentu dan hak ini menyatakan bahwa semua negara (all states) atau bangsa (nation) mempunyai hak untuk membentuk sistem politiknya sendiri dan memiliki aturan internalnya sendiri; secara bebas untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri; dan untuk menggunakan sumber daya alam mereka yang dianggap cocok. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak dari suatu masyarakat kolektif tertentu seperti untuk menentukan masa depan politik dan ekonominya sendiri dari suatu bangsa, tunduk pada kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional”.

Persoalan akan penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua bukan lah hal yang baru, Namun hal ini telah dibuktikan oleh berbagai bangsa di dunia. Mereka telah memilih untuk mengatur segala persoalan bangsanya sendiri dengan jalan penentuan nasib sendiri. Kita dapat menemukan beberapa gerakan kemerdekaan, yang mengejar pemisahan seperti di sudan di wilayah Afrika, Kosovo di Eropa Timur, dan Tibet di kawasan Asia. Di Asia, perjuangan untuk penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua merupakan tuntutan mutlak yang harus dituntaskan, sebab itu hak dasar yang diakui oleh Dunia Internasional.

II. Tujuan Kegiatan

Memberikan suatu perspektik yang benar tentang kasus pelanggaran HAM di Papua serta membangun kesadaran khususnya kepada Rakyat Indonesia terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi Bangsa West Papua untuk merdeka.

III. Tema Kegiatan:

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Penetuan Nasib Sendiri”

IV. Waktu dan Tempat

Hari / Tanggal : Kamis 15 Desember 2016
Waktu : 14.00-18.00 WIB
Tempat : LBH Jakarta, Jalan Diponegoro No. 74 Menteng Jakarta Pusat
Thema : “Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Penetuan Nasib Sendiri”

Seruan Diskusi Di publikasikan kepada seluruh rakyat Indonesia (Prodemokrasi) dan rakyat Papua Barat untuk mendorong Proses Hak Demokratic (Pembebasan Nasional) sebagai bentuk kepedulian Terhadap kemanusian Di Papua Barat. kami ucapkan banyak terimakasi.

Sumber Dari: http://www.anginselatan.com/2016/12/seruan-diskusi-pelanggaran-ham-dan-hak.html#ixzz4SsHu5Rez

December 15, 2016 0

PIANGO: Hak penentuan nasib sendiri harus didukung mayoritas rakyat

Dame Meg Taylor (tengah) Sekretaris Jenderal Pacific Islands Forum - IST — Dame Meg Taylor (tengah) Sekretaris Jenderal Pacific Islands Forum – IST

Jayapura, Jubi – Sekretaris Jenderal Pacific Islands Association of Non-Governmental Organisations (PIANGO), menegaskan bahwa perjuangan West Papua untuk keanggotaan di badan-badan regional dan kemerdekaan dari Indonesia adalah wujud ‘penghormatan atas aspirasi otonomi lebih luas oleh orang-orang yang dikoloni’.

Hal itu dikemukakan Dame Meg Taylor dalam pidatonya di konferensi PIANGO ke-8 di Suva, Fiji, minggu lalu.

“Aspirasi untuk kemerdekaan harus didukung oleh setidaknya mayoritas penduduk… dan tidak memicu konflik sosial,” kata Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik (PIF) tersebut.

Saat ini, enam negara anggota PIF, Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Tuvalu dan Tonga, telah angkat bicara di Sidang Umum PBB untuk mengadvokasi hak rakyat West Papua.

Dan menurut Dame Meg, dalam 45 tahun sejarah konsolidasi PIF, para anggotanya memang menggunakan kekuatan jumlah mereka untuk mengadvokasi, sebagai sebuah kawasan, sesama tetangganya yang tidak memiliki akses ke platform internasional karena kurangnya status internasional mereka.

“Penentuan nasib sendiri adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional seperti ditegaskan oleh Pasal 1 Piagam PBB,” ujarnya.

Hal ini mengemuka dalam pernyataan pertama Sekjend PIF bahwa keputusan menerima French Polynesia dan Kaladonia Baru sebagai ‘keputusan yang tidak pasti dalam banyak hal.’

“Di dalam Sekretariat kami terus bekerja keras untuk mengklarifikasi dampak praktis dan hukum dari keputusan Forum Pimpinan menerima keanggotaan tersebut,” ujar Meg.

“Lebih luasnya, ada persoalan lain yang harus kita pertimbangkan, khususnya dalam konteks Forum Kepulauan Pasifik, yang punya kriteria keanggotaan tradisional itu meliputi kedaulatan penuh dan pemerintahan sendiri-sepenuhnya,” demikian ungkap Meg.

Seperti diketahui, French Polynesia dan Kaledonia Baru masih termasuk di dalam daftar dekolonisasi PBB, masing-masing dari Perancis.(*)

November 24, 2016 0

Jamin hak penentuan nasib sendiri, PBB adopsi resolusi usulan Pakistan

Duta besar Pakistan untuk PBB, Maleeha Lodhi - Dailytimes Pakistan — Duta besar Pakistan untuk PBB, Maleeha Lodhi – Dailytimes Pakistan

Jayapura, Jubi – Sebuah komite di Majelis Umum PBB, Selasa (22/11) mengadopsi resolusi usulan Pakistan yang menegaskan hak rakyat universal untuk menentukan nasib sendiri sebagai syarat fundamental bagi jaminan dan penegakan hak azasi manusia.

Resolusi yang disponsori bersama oleh 72 negara, diadopsi dengan suara bulat dalam Komite Ketiga Majelis yang menangani isu-isu sosial kemanusiaan dan kebudayaan beranggotakan 193 negara . Selain Pakistan, negara lain yang mensponsori adalah Tiongkok, Mesir, Iran, Nigeria, Saudi Arabia, Lebanon, Malaysia dan Brazil.

Seperti dilansir Thenews Pakistan dan Daily times Pakistan, Rabu (23/11/2016), para pengamat politik percaya bahwa resolusi yang sudah diajukan Pakistan sejak tahun 1981 itu bertujuan untuk menarik perhatian dunia pada perjuangan rakyat atas haknya azasinya untuk penentuan nasib sendiri, termasuk rakyat di Kashmir dan Palestina.

Resolusi itu akan diajukan untuk mendapat dukungan Majelis Umum PBB bulan depan.

Teks resolusi itu juga menyatakan bahwa 193 negara anggota komite secara tegas menolak tindakan intervensi militer asing, agresi dan pendudukan karena telah berakibat pada penindasan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri serta hak-hak azasi lainnya di berbagai belahan dunia.

Resolusi itu juga menyerukan kepada negara-negara yang bertanggung jawab (atas tindakan tersebut) agar menghentikan segera intervensi militernya dan pendudukan di teritori atau negara lain, serta menghentikan segala bentuk represi, diskriminasi, eksploitasi dan tindakan tak berperikemanusiaan lainnya.

Maleeha Lodhi, Duta Besar Pakistan untuk PBB yang memaparkan rancangan resolusi itu mengatakan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip fundamental Piagam PBB dan hukum internasional.

“Dijalankannya hak ini akan membuat jutaan rakyat diseluruh dunia sanggup bangkit dari cengkeraman pendudukan asing dan kolonial serta dominasi asing,” ujarnya. Dia juga memberi tekanan bahwa semua negara yang hadir di tempat itu adalah hasil dari warisan perjuangan tersebut sehingga dapat hidup sebagai warga negara bebas dan negara yang merdeka.

Dia mengingatkan bahwa di tahun 1952, Professor legendaris Ahmad Shah Bukhari, Wakil Permanen Pakistan di PBB pertama, pernah berbicara di hadapan Dewan Keamanan PBB terkait persoalan Tunisia.

“Apapun tindakan yang diambil Dewan Keamanan menurut kehendak mereka, silahkan saja, (tetapi) kami akan tetap mempertahankan (hak) ini tetap hidup di hati kami dan kami akan berjuang sebaik yang kami bisa,” ujar Lodhi menirukan Shah Bukhari.

Lodhi juga menegaskan dirinya merasa bangga karena sudah memelihara cita-cita tersebut tetap hidup dan sudah memberikan suara atas kehendak kebebasan di Afrika, Asia dan seluruh dunia.

Sementara itu, seperti dilansir Associated Press Pakistran (3/11), saat sidang Komite Ketiga berlangsung, delegasi India sempat membantah pernyataan Lodhi dengan menuduh perjuangan Kashmir untuk kebebasan adalah wujud terorisme. Namun delegasi Pakistan menolak keras pernyataan itu, dan menegaskan bahwa gerakan Kashmir adalah perjuangan damai untuk pembebasan dari cengkeraman India.

Awal Oktober lalu, dalam suatu dialog di samaa.tv Pakistan, Lodhi dengan tegas menyatakan bahwa agenda dekolonisasi PBB tidak lengkap tanpa resolusi untuk rakyat Kashmir dan Jammu. Dia juga merujuk pada tragedi di Palestina yang terus meningkat.

“Penolakan terhadap hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina adalah sebab paling mendasar konflik dan penghambat perdamaian yang abadi,” ujarnya.(*)

November 24, 2016 0

PBB Setujui Resolusi tentang Hak Menentukan Nasib Sendiri

Duta Besar Pakistan untuk PBB, Maleeha Modi (Foto: Time of Islamabad)

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Sebuah komite yang bertanggung jawab kepada Majelis Umum PBB pada hari Senin (21/11) dengan suara bulat mengeluarkan resolusi yang disponsori Pakistan yang menegaskan kembali bahwa realisasi universal hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri adalah kondisi mendasar bagi jaminan efektif dan ketaatan pada Hak Asasi Manusia (HAM).

Resolusi itu ikut disponsori oleh 72 dari 193 negara anggota komite, dan diadopsi secara aklamasi tanpa pemungutan suara.

Komite ini disebut juga Komite Ketiga, yang menangani isu-isu kemanusiaan, budaya dan sosial.

Resolusi ini diharapkan akan diajukan dan disahkan pada sidang Majelis Umum PBB bulan depan.

Salah satu bagian dari isi resolusi menyatakan bahwa 193 negara anggota komite dengan tegas menentang intervensi militer, agresi dan pendudukan militer asing karena hal tersebut mengakibatkan penindasan hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri dan hak asasi manusia di beberapa belahan dunia.

Resolusi tersebut menyerukan kepada negara-negara yang bertanggung jawab agar menghentikan intervensi militernya dan pendudukannya di teritori asing serta mengakhiri semua tindakan eksploitasi, represi, diskriminasi dan penganiayaan.

Menurut laporan geo.tv , ketika menyampaikan draft resolusi tersebut, Duta Besar Pakistan untuk PBB, Maleeha Lodhi, mengatakan hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip dasar Piagam PBB dan hukum internasional.

“Melakukan hak ini akan memungkinkan jutaan orang di seluruh dunia bangkit dari pendudukan kolonial dan asing dan dominasi asing,” kata dia.

Ia menambahkan: “banyak dari kita yang hadir di sini hari ini adalah pewaris dari perjuangan untuk mencapai kehidupan yang bermartabat dan terhormat sebagai warga negara bebas di negara merdeka.”

Majelis Umum PBB telah mendesak Dewan HAM PBB untuk memberikan perhatian khusus pada pelanggaran HAM terutama yang dikaitkan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang diakibatkan oleh intervensi militer dan agresi asing atau pendudukan asing.

Sekretaris Jenderal PBB diminta melaporkannya pada sesi Sidang Umum PBB berikutnya.

November 24, 2016 1

PBB Setujui Hak Menentukan Nasib Sendiri Sahara Barat

Penulis: Eben E. Siadari 14:33 WIB | Selasa, 11 Oktober 2016

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Komite Politik dan Dekolonisasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau yang lebih dikenal sebagai Komite Keempat, kemarin (10/10) menerima resolusi yang menegaskan kembali hak rakyat Saharawi untuk menentukan nasib sendiri.

Resolusi, yang diadopsi pada akhir dari beberapa hari debat di PBB tentang dekolonisasi, menegaskan dukungan Majelis Umum PBB terhadap proses perundingan yang diprakarsai oleh Dewan Keamanan PBB untuk solusi politik yang adil, langgeng dan dapat diterima bersama serta memastikan hak rakyat Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri.

Resolusi yang diajukan oleh 25 negara, termasuk Aljazair, itu menyambut upaya yang dilakukan oleh Sekjen PBB dan utusan pribadinya untuk Sahara Barat, Christopher Ross, untuk mengadakan kembali perundingan yang ditangguhkan pada tahun 2012.

Sebagaimana dilaporkan oleh Sahara Press Service, resolusi yang diadopsi dengan konsensus itu mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam konflik (Front Polisario dan Maroko) dan negara-negara di wilayah itu untuk bekerja sama penuh dengan utusan PBB.

Resolusi tersebut telah mengambil ide-ide PBB yang jelas dan besar tentang penyelesaian konflik Sahara Barat, yang terdiri dari dukungan terhadap peluncuran kembali perundingan antara Front Polisario dan Maroko, serta upaya mediasi yang dilakukan oleh Christopher Ross.

Delegasi dari negara-negara yang mengambil bagian dalam debat Komite Keempat tentang dekolonisasi, menyatakan dukungan besar untuk hak orang Saharawi dalam menentukan nasib sendiri. Mereka menyerukan dimulainya kembali perundingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Editor : Eben E. Siadari

October 12, 2016 0

Tuntut Merdeka, 800.000 Warga Catalonia Penuhi Jalanan Kota Barcelona

Barcelona – Ratusan ribu warga Catalonia turun ke jalanan kota Barcelona dan sekitarnya menyerukan merdeka dari Spanyol. Seruan ini merupakan perpanjangan dari upaya beberapa tahun terakhir yang menginginkan Catalonia memisahkan diri dari Spanyol.

Kepolisian setempat, seperti dilansir AFP, Senin (12/9/2016), memperkirakan ada sekitar 800 ribu warga yang ikut serta dalam aksi protes ini. Namun pemerintah Spanyol yang menentang keras kemerdekaan Catalonia, menyebut hanya 370 ribu warga yang ikut aksi ini.

Mengenakan kaos bertuliskan ‘Siap’, slogan pro-kemerdekaan Catalonia, warga melambaikan bendera bermotif garis-garis merah dan kuning serta biru yang merupakan bendera pro-kemerdekaan Catalonia. Wilayah di Spanyol bagian timur laut itu terkenal akan wisata pantai dan juga ibukotanya, Barcelona.

Aksi ini digelar pada Minggu (11/9), tepat saat peringatan hari nasional kawasan tersebut, atau yang biasa disebut sebagai ‘Diada’ yang menandai penaklukan Barcelona oleh Raja Spanyol Philip V pada tahun 1714 silam. Ada sekitar 7,5 juta jiwa yang tinggal di wilayah Catalonia.

Warga menggelar aksi ini di Barcelona dan empat kota lainnya di Catalonia, demi menekan pemimpin pro-kemerdekaan Catalonia untuk bersatu dan menyatukan perbedaan demi memuluskan rencana memerdekakan diri dari Spanyol.

“Inilah momen tepat untuk bersatu demi ‘Iya’ untuk Republik Catalan. Kami tidak sabar,” tegas Ketua Dewan Nasional Catalan, Jordi Sanchez, dalam aksi protes di dekat gedung parlemen setempat. Dewan Nasional Catalan merupakan organisasi pro-kemerdekaan yang menggelar aksi ini.

Kelompok separatis atau pro-kemerdekaan telah berupaya selama bertahun-tahun demi mendapat persetujuan pemerintah pusat Spanyol untuk menggelar referendum kemerdekaan, seperti yang pernah digelar di Skotlandia tahun 2014 lalu, yang akhirnya berujung ‘tidak’ akan memisahkan diri dari Inggris.

Gerakan memerdekakan diri muncul di Catalonia setelah pembatasan otonomi untuk wilayah ini sejak akhir tahun 1970-an setelah kepemimpinan otoriter Perdana Menteri Francisco Franco. Kondisi perekonomian Spanyol yang menurun semakin memperparah situasi di Catalonia. Banyak warga yang marah karena harus membayar pajak kepada pemerintah pusat di Madrid, demi mensubsidi wilayah yang lebih miskin.

Sejak tahun 2012, unjuk rasa besar-besaran semacam ini digelar di wilayah Catalonia setiap tahunnya, tepat saat hari nasional mereka pada 11 September. Seruan memerdekakan diri semakin menguat setelah politikus-politikus dari partai pro-kemerdekaan menguasai parlemen daerah Catalonia untuk pertama kalinya, sejak tahun lalu. Mereka berencana mencapai kemerdekaan Catalonia pada pertengahan tahun 2017 mendatang.