Dampak DPO atas RHP sebagai jendela bagi elit Papua?

Mantan Bupati RHP ramai dibicarakan, setelah KPK tetapkan sebagai terduga Korupsi. Ditetapkan RHP adalah murni alasan politik pemerintah Indonesia, karena RHP telah menolak DOB Provinsi yang dipaksakan oleh Jakarta.

Ditetapkannya RHP adalah salah satu kasus kejahatan pemerintah terhadap para pejabat, politisi dan tokoh-tokoh Papua yang menjadi target Jakarta sejak 2014 pasca ULMWP terbentuk sebagai lembaga politik perjuangan bangsa Papua. Para pemimpin Papua yang pro Rakyat disinggirkan, ditahan, dibunuh, dan diusir keluar dari tanah Papua. Sejak 2018-2022 lebih dari 127 tokoh Papua mati dan dibunuh secara misterius. 16 orang diantaranya para Bupati/Wakil dan mantan Bupati/wakil, 20 orang tokoh intelektual bergelar Doktor dan Master dari beberapa Universitas seperti Uncen, STFT, dan ST-GKI Isac Samuel Kinje, dan beberapan Universitas lain. Sebagian lain adalah para tokoh gereja, anggota MRP, anggota DPR-RI, termasuk salah satu jenderal TNI bintang 3, dan beberapa tokoh pro-Indonesia, Barisan Merah Putih.

Beberapa Bupati telah digulingkan dari posisi mereka, mereka dikriminalisasi, di berbagai media masa oleh pihak berwenang dengan alasan korupsi dan kasus-kasus lain. Meskipun, sebagian dari mereka terbukti secara hukum tidak terlibat dalam kasus korupsi, dan mereka dinyatakan bebas demi hukum.
Penyinggiran, marginalisasi, kriminalisasi terhadap para pejabat dan pemimpin orang asli Papua ini terjadi secara sistematis oleh negara yang melibatkan langsung para elit infra-struktur ketertiban dan keamaan. Unsur-unsur tingkat atas dalam struktur ini terlibat langsung untuk meminggirkan orang-orang Papua ini.

Jakarta tidak memandang status apa pun yang dimiliki orang asli Papua, Mantan gubernur Suebu dan Gubernur Enembe termasuk menjadi bagian dari kriminalisasi ini. Jenderal Bintang tiga menjadi korban keganasan ini, jenderal bintang dua lain diturunkan dari jabatanya akibat demo rasisme 2019, dan hari ini salah satu perwira Tinggi yang menduduki jabatan Dandim sedang dikriminalisasi.

Mantan Bupati RHP yang ditetapkan status sebagai tersangkah Korupsi dan DPO adalah cara lain, dalam rangka marginalisasi, kriminalisasi dan penyinggiran orang asli Papua. Maka semua orang Papua sama di mata Jakarta, apakah pejabat, tokoh, pro-Indonesia maupun pro-Papua merdeka. Apakah ko orang kaya maupun orang miskin.

Tidak ada jaminan bagi para pejabat dan elit Papua yang pro-Jakarta, pro-Otsus dan DOB, atau yang pro-BMP. Para elit Politik Papua hari ini telah terima Otsus dan DOB, dengan menghianati aspirasi mayoritas orang Papua yang tolak Otsus dan DOB. Para Bupati dan kelompok elit Papua yang terima DOB ini tidak sadar bahwa mereka juga telah menjadi target negara ini. Penerimaan Otsus dan DOB ini tidak menjadi jaminan bagi mereka dari marginalisasi, distriminasi dan praktik rasisme sistemik negara ini. Kita memiliki pengalaman bahwa tahun 2001 sejumlah tokoh-tokoh Papua menghianati aspirasi rakyat Papua dan terima Otsus. Mereka hianati aspirasi mayoritas rakyat Papua, tetapi setelah otsus diloloskan sebagian tokoh-tokoh pro-Otsus itu telah kehilangan nyawa mereka, termasuk Gubernur Salosa dan mantan Rektor Uncen sebagai ketua tim asistensi merancang UU Otsus itu.

Pada satu sisi, kasus diloloskannya RHP ke PNG hari ini telah menjadi jendela bila RHP berani buka masalah kejahatan kemanusiaan ini kepada dunia internasional. Pada sisi Indonesia, pelarian RHP sebagai kerugian negara, tetapi pada sisi pejabat orang asli Papua, keberhasilan RHP ini akan membuka mata dunia internasional, bahwa orang Papua menjadi distriminasi secara terstruktur dan sistematis baik rakyat biasa maupun para pejabat asli Papua. RHP menjadi satu jendela kecil, untuk melihat berbagai kasus di Papua. Khususnya kelompok pejabat, elit politik, tokoh-tokoh intelektual, dan pemimpin gereja yang didiskriminasi, ditangkap, disinggirkan dan ditahan, dan mati misterius akhir-akhir ini.

Sumber: I. A. Peyon.

August 10, 2022 0

Bukti Joko Widodo adalah Soeharto untuk OAP Hari ini

Setelah Joko Widodo dengan senyum dan bermuka pura-pura orang baik dan polos bergerilya selama hampir lima tahun, dalam waktu singkat itu pula telah dirasakan pertama-berapa tama eksistensi dan hak asasi Orang Asli Papua (OAP) menjadi teracam dan ancaman ini sengaja ditabur dengan kujungan ratusan kali ke Tanah Papua, padahal di belakang layar dia memerintahkan pembasmian OAP.

Kekejaman Jokowi persis sama dengan Soeharto, dia senyum, dia sederhana, bermuka anak desa, tetapi semua OAP lupa bahwa dia Wong Jowo tulen, yaitu “tulen” artinya, muka Jawa, roh Jawa, politik Jawa, luar-dalam Jawa, kiri-kanan Jawa. Ke-Jawa-an yang pertama sama dengan Soeharto, yaitu tampil santai. Kedua tampil sambil senyum-senym. Tetapi pembunuhan tokoh dan kaum tertindas tetap jalan terus atas nama pembangunan, pembrendelan media yang kritis dan tidak sejalan dengan negara dan penguasa juga terus berjalan tanpa batas.

Dua ciri utama ini mewarnai kepemimpinan Soeharto yang dikenal kejam oleh OAP, orang Jawa, orang Indonesia lain maupun masyarakat dunia. Ia tampil sebagai anak desa Kemusuk, Bantul Yogyakarta yang senyum-senyum, ramah dan cinta desa dan rakyat, tetapi di sisi lain sangat mematikan.

Siapapun yang melawan menjadi sasaran pembasian, entah orang kampung, orang kota, masyarakat sipil atau aparat, pejabat atau pegawai biasa, semua dibasmikan. Dan semua ini terjadi tanpa proses hukum. Semua tidak pernah diselidiki.

Sekarang kita lihat Jokowi tersenyum ke sana-kemari. Jokowi sudah ke Tanah Papua banyak kali, umbar senyum dan menunjukkan berani jalan-jalan sampai ke mana-mana. Tidak sampai di situ saja, Jokowi juga sama dengan Soeharto, membiarkan pembunuhan OAP terjadi rutin. Setiap tahun atau bahkan bulan, atau minggu ada saja OAP dibunuh. Dan pembunuhan itu tidak pernah diselesaikan secara jelas.

Tokoh pembela HAM OAP, tokoh pembela perempuan dan hak-hak dalam berbagai aspek kehidupan OAP menjadi sasaran serangan mereka.

Di era Soeharto, semua media yang bersuara tidak sama dengan kehendaknya dibrendel, pemilik dan wartawannya dipenjarakan. Kebanyakan wartawan senior hari ini adalah mantan tahanan Soeharto. Hari ini Jokowi membentuk Cyber Army, lalu menghibur dan menyibukkan rakyat di dalam wilayah NKRI dengan berita-berita domestik yang tidak ada manfaat bagi kehdupan manusia, sementara memblokir banyak berita yang tidak dikehendaki oleh regime dan negara.

Rakyat di Indonesia juga diblokir mengakses situs-situs yang mereka anggap berseberangan dengan pemerintah dan NKRI. Situs ini, http://www.papuapost.com dan situs kembaran http://www.papuapost.wordpress.com adalah situs pertama dan utama yang telah dibrendel sejak lama. Sampai kepada akun Facebook.com/papuapost juga dibrendel dengan cara melaporkan “Spam” kepada admin pusat facebook.com

Cyber Army NKRI memang bernar-benar sukses. Dan kesuksesan ini benar-benar menunjukkan kelakuan ala Soeharto. Pembunuhan OAP dibiarkan juga adalah kelakukan Soeharto. Datang ke desa-desa dengan mengumbar senyum dan mengecap diri anak desa juga adalah model kepemimpinan Soeharto.

Kalau seandainya saja Jokowi berpeluang memerintah 20 tahun sampai kiamat, pasti Jokowi akan berbuat apa saja, lebih kejam lagi daripada Soeharto, akan membasmikan OAP sampai kosong di tanah leluhurnya, dalam waktu dua dekade saja. Dalam setengah dekade ini, sudah ratusan bahkan ribuan OAP dibunuh, TANPA diselidiki, TANPA dihukum.

Lukas Enembe dan semua OAP kelihatannya mendukung Joko Widodo. Pantas OAP tidak pernah lihat Presiden yang menjajah mereka datang dan berjabatan tangan dengan mereka. Kali ini penjajah mereka baik, karena dia datang berjabatan tangan, walaupun dia bunuh OAP secara rutun dan tidak pernah diseliki, dia datang menutup kekejamannya dengan berjabatan tangan. Dan itu dianggap sudah bagus oleh Gubernur dan masyarakat di Tanah Papua.

Sungguh ironis! Demikianlah nasib kaum terjajah di seluruh dunia. Mereka harus cari tempat aman, walaupn mereka tahu ada resiko nyawa mereka sendiri.

Terimakasih kepada UUD NKRI yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Kalau tidak, di bawah kepemimpinan Jokowi 20 tahun saja OAP sudah pasti terancam punah, tanah mereka sudah terancam dikuasai dan didukui penuh oleh kaum Amberi Melayo-Indos.

Tahun 2019, OAP seabagai bangsa dalam jajahan NKRI diwajibkan untuk memilih di antara dua orang yang sama-sama jahat: Jokowi yang senyum-senyum tetapi membunuh secara tenang, atau Prabowo yang menggebu-gebu dengan militerismenya dan yang berpengalaman dalam membunuh OAP selama Bapa mantunya berkuasa dan berpotensi melakukan hal yang sama selama paling tidak 5 tahun ke depan.

Memilih antara buaya atau serigala benar-benar pilihan sulit. Akan tetapi di antara itu, lebih baik OAP memilih orang yang jelas-jelas diketahui sebagai pembunuh daripada pemimpin yang mengumbar senyum ke sana-kemari tetapi pada saat yang sama pembunuhan OAP terjadi secara masal dan meluas.

November 5, 2018 0

Kalau Ada Hukum Alam Berlaku, Siapa Lebih Jahat, Pembunuh Ras atau Pembunuh Oknum?

Salah satu isu kampanye Papua Merdeka, apalagi sejak berdirinya ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) adalah masalah pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Sekarang orang Papua harus pintar bejalar dari kesahannya sendiri melanggar hukum alam dan hukum adat. Pertama, kalau orang Papua kampanyekan, melakukan studi-studi ilmiah dan menulis buku-buku lalu menuduh “NKRI membnuh orang Papua dalam jumlah banyak, dan oleh karena itu harus bertanggung-jawab”, maka hal itu memang benar secara fundamental, karena hak untuk hidup ialah hak yang melekat kepada setiap insam manusia begitu ia dilahirkan ke dalam dunia ini, tidak ada hubungannya dengan ia anggota TNI, anggota teroris, anggota OPM, separatis, teroris, nasionalis, agamais, tidak perduli, dia berhak untuk hidup.

Oleh karena itu, siapapun yang mencabut nyawa orang, dengan alasan negara, pemerintah, undang-undang nasional, nasionalsme, agama, ras, adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, dan ditolak di seluruh muka bumi.

Pandangan manusia terhadap HAM adalah atribut paling kentara di mata-kepala secara kasak mata saat kita berbicara tentang masyarakat modern atau peradaban modern. Karena perbandingan langsung dan sederhana antara modern dengan kuno ialah “kehadiran” dan “ketiadaan” HAM dalam wacana dan upaya perlindungannya.

Sekrang orang Papua juga sudah membaca sejumlah buku dan hasil studi ilmiah yang menyatakan bahwa ras Melanesia sudah berada di ambang kepunahan.

Jadi, ada dua isu di sini. Isu pertama ialah pelanggaran HAM dengan tindakan pembunuhan orang Papua, karena hak hidup manusia Papua dilanggar oleh orang lain, karena mereka mengakhiri hidup, terutama atas nama negara dan nasionalisme Indonesia. Yang kedua, yang sering orang Papua sendiri lupakan, menganggapnya tidak mengapa, dan malahan ada pemimpin Papua Merdeka yang menunjuk jari kepada NKRI padahal dirinya sendiri adalah pembunuh ras Melanesia, ialah OAP yang beristerikan orang NKRI.

Perkawinan antara Melayu dengan Melanesia saja sudah merupakah masalah besar, lebih besar daripada perbuatan anggota TNI dan Polri yang membunuh satu dua, ribuan orang. Mengawini orang Melayu adalah secara sadar, dan secara permanen sampai kiamat, “MENGAKHIRI RAS MELANESIA”. Nah, sekarang, pembunuhan ras dan pembunuhan orang per orang, maka berdasarkan hukum alam perbuatan mana yang resikonya paling abadi dan turun-temurun?

Kalau sebuah ras dibunuh, siapa yang akan melahirkan ras itu kembali? Kzlau seorang manusia dibunuh, kita masih punya rahim Ibu Papua untuk melahirkannya, tetapi kalau sebuah ras dibunuh, kita perlu rahim apa/ siapa untuk me-Melanesia-kan kembali ras Melanesia yang sudah di-Melayu-kan?

Rasionalitas orang Papua, nurani orang Papua saat ini ditantang dengan pertanyaan-pertanyaan berikut:

Apa artinya Papua Merdeka?
Apa artinya pelanggaran HAM, apakah terbatas kepada pembunuhan oknum? Bagaimana dengan pengakhiran ras?
Apa nasib perjuangan Papua Merdeka kalau bilamana kita bunuh ras Melanesia tetapi di sisi lain kita bicara berkoar-koar memperjuangkan hak asasi manusia Papua? Manusia Papua yang mana?
Apa keputusan kolektif dan keputusan pribadi kita OAP, apakah kita menganggap pembunuhan oknum dan orang Papua sebagai kejahatan atas kemanusiaan tetapi pembunuhan ras Melanesia sebagai sebuah tindakan yang tidak perlu diobok-obok atas nama rasisme?

Peringatan dari MPP TRWP tentang “pembunuhan ras” dan “pembunuhan oknum orang Papua” perlu kita petakan di dalam pikiran kita, karena ini langkah penting dalam “mendekolonisasi pemikiran kita” (decolonizing the mind). Kalau tidak, kita akan menganggapnya biasa-biasa saja, kita anggap pemusnahan ras sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan pembunuhan satu dua ribuan orang Papua sebagai sesuatu yang bermasalah.

Kalau kita mau NKRI menghentikan pembunuhan manusia Papua, maka benar sekali donk, kita suruh orang Papua juga hentikan pembasmian ras Melanesia, bukan?
Kalau kita punya bapak mantu dan om-om dari anak-anak yang dilahirkan OAP adalah orang Indonesia, maka bagaimana caranya orang Papua bisa bicara berpisah dari NKRI, padahal di dalam tubuhnya sendiri ia sudah menikah dan bersatu secara biologis dengan NKRI? Menipu diri sendiri, dan menipu bangsa sendiri, bukan?
Sampai kapan sandiwara ini akan berakhir?
Hanya bangsa yang punya “malu” dan “nurani” yang bisa melakukannya. Contohnya Jepang dan sebagian besar negara Barat. Kalau orang Papua kan dididik sama NKRI, orang Melayu yang tidak punya rasa malu. Apalagi sudah ber-ipar-mantu dengan orang Melayu, urat malu pasti sudah dikebiri. Jadi tulisan dan himbauan seperti ini hanya sekilas info, dalam rangka “decolonising” pikiran kita tentang pelanggaran HAM dan siapa yang sebenarnya melanggar HAM orang Papua.

July 31, 2017 1

Pejuang Papua Merdeka yang Tinggal di Inggris dan Amerika Serikat Tidak Belajar dari BREXIT dan CALEXIT

Ada tiga peristiwa yang terjadi di Inggris dan Amerika Serikat, di mata-kepala sendiri, di dalam rumah, di mana dua tokoh Papua Merdeka, pimpinan ULMWP tinggal: yaitu BREXIT dan CALEXIT (California Exit), ditambah dengan tuntutan referendum di Skotlandia. Secara khusus hari ini, 14 Maret 20017, terjadi sebuah peristiwa yang perlu kita catat, “Parlemen Inggris mengiyakan proses BREXIT secara hukum“. (Silahkan baca artikel: “Brexit bill: Parliament clears way for talks with EU“)

Dalam artikel ini tertulis topik utama sbb.:

Parliament has passed the Brexit bill, paving the way for the government to trigger Article 50 so the UK can leave the European Union.

The bill is expected to receive Royal Assent and become law on Tuesday.

Inggris sebagai negara satu-satunya di seluruh dunia, yang pertama-tama mengajarkan bangsa-bangsa jajahannya untuk melepaskan dirinya, merdeka dan berdiri sendiri, dan sebagai negara tua dalam sejarah manusia telah memberikan pelajaran yang sudah jelas, yaitu bahwa sebuah proses kemerdekaan atau keluar dari kesatuhan politik dan hukum yang sudah ada di dalam negara-bangsa, maka harus ditandai dengan tiga tanda penting

Pertama, adalah ada keinginan dari rakyat itu sendiri, dan dalam hal ini keingingan rakyat di Tanah Papua dan di Melanesia sudah jelas. ULMWP hadir dalam hali ini sebagai pembawa aspirasi bangsa Papua secara politik.
Kedua, adalah keinginan itu harus-lah dirumuskan dan disahkan di dalam sebuah Perundang-Undangan, yang disahkan oleh parlemen yang resmi. Dalam hal ini West Papua sudah punya PNWP (Parlemen Nasional West Papua).Bangsa Papua harus punya Undang-Undang yang jelas, yang menjadi pedoman West Papua keluar dari NKRI, dan menjadi gambaran kepada dunia, dan terutama kepada pendukung Papua Merdeka dan penentang serta yang belum punya posisi untuk memberikan gambaran dan tawaran kepada mereka tentang “Apa arti Republik West Papua bagi Indonesia, Melanesia, Oceania, Pasifik Selatan dan bagi dunia semesta“. Undang-Undang Harus menjadi nakoda yang menyetir dan menggiring perjuangan Papua Merdeka, bukan kemauan pribadi, bukan mengeluhkan pelanggaran HAM, bukan kepentingan kelompok dan siapa mendapatkan jabatan apa.
Dalam artikel PMNews tentang CALEXIT tertulis:
“Kelompok pendukung kemerdekaan California menyerukan amandemen konstitusi. Usulan mereka yang bertajuk ” California Nationhood”, juga akan meminta pemilih untuk mencabut klausul yang menjelaskan Konstitusi AS sebagai “hukum tertinggi negeri”.”

Di sini terlihat jelas, kemerdekaan California dari AS didahului dengna keinginan politik, lalu secara langsung mereka bicara tentang Udang-Undang Negara AS, dan peraturan yang bisa memberikan jalan kepada California untuk melepaskan diri dari AS.

Dalam hasus Skotlandia, Undang-Undang Inggris memberikan kesempatan kepada wilayah jajahannya untuk melepaskan diri, tetapi harus melewati proses referendum, sama seperti Inggris sendiri menyelenggarakan referendum untuk keluar dari Uni Eropa.

NKRI sudah punya Undang-Undang yang sudah memberikan lampu hijau kepada perjuangan kemerdekaan di dalam negara-bangsa Indonesia. Yang tidak jelas ialah West Papua sendiri tidak punya Undang-Undang.
Ketiga, haruslah ada organisasi, kepemimpinan dan menejemen kenegaraan yang didasarkan atas Undang-Undang, tunduk kepada Undang-Undang, mengerti Undang-Undang dan siap menjalankan Undang-Undang. West Papua harus menunjukkan kepada dunia, bahwa West Papua sudah punya pemimpin negara yang mengerti dinamika politik dan politik-ekonomi Pasifik Selatan, ASEAN, ASIA dan OCEANIA. Pemimpin ULMWP harus hadir sebagai “selebritas politik” yang memberikan gambaran yang jelas dan yang mengundang dukungan masyarakat internasional. Pemimpipn ULMWP harus berhenti dari budaya “mengeluh” kepada Belanda, PBB dan Amerika Serikat atas peristiwa pelaksanaan Pepera 1969.ULMWP harus berhenti berbicara tentang kesalahan-kesalahan NKRI. ULMWP harus berbicara tentang “What is West Papua”. Jualan Papua Merdeka harus dikemas secara menarik dan mengundang para pembeli.

Yang terjadi dalam perjuangan Papua Merdeka JAUH berbeda, malahan bertentangan dengan budaya perjuangan kemerdekaan di era pascamodern. Kita masih bermain seolah-olah perjuangan kita ada di sera dekolonisasi. Padahal tahun 2000 ke depan ialah era pascamodern, era setelah modernisasi, yang harus dikelola secara berbeda.

Perbedaan utama dan pertama, ialah bahwa semua perjuangan kemerdekaan dari negara-bangsa yang sudah harus WAJIB pamempresentasikan Undang-Undang Negara yang jelas, yang daripadanya semua pihak, pendukung dan penentang akan bertemu, dan berpikir untuk memetik keuntungan masing-masing.

Pada saat Undang-Undang Revolusi West Papua (UURWP) menjadi patokan perjuangan Papua Merdka, maka dunia internasional tidak akan bertanya lagi,

“Apakah West Papua sebenarnya mau merdeka atau hanya memprotes dna mengeluh karena pelanggaran HAM yang terjadi, kecemburuan sosial, masalah pribadi karena tidak diberikan jabatan di dalam NKRI?”

Kesan kecemburuan sosial dan orang West Papua berontak karena menuntut porsi lebih besar daripada sepelumnya sudah menjadi argumen NKRI dan elit politik Papindo sejak tahu 2000. Oleh karena itu, orang West Papua yang benar-benar berjuang untuk West Papua keluar dari NKRI (WPExit) haruslah menunjukkan kepada dunia dengan jelas, “Apa arti, dan mana wajah West Papua sebagai sebuah negara?”

Banyak negara pasti pesimis, West Papua akan menjadi negara bermanfaat bagi mereka setelah merdeka. Mereka memilih West Papua lebih baik di dalam NKRI. Alasan utamanya apa? Karena mereka mebandingkan dengan orang Melanesia lainnya di Papua New Guinea, Solomon Islands, dan seterusnya, dan mengatakan, kalau West Papua merdeka, paling-paling nanti sama saja dengan mereka, jadi sebaiknya tidak usah saja.

Pertimbangan pelanggaran HAM, pertimbangan Pepera 1969 yang penuh cacat hukum, cacat moral dan cacat prinsip demokrasi BUKANLAH hal-hal memakukan bagi PBB, NKRI, AS dan Belanda, karena mereka tahu, bahwa apa yang telah terjadi adalah yang terbaik untuk menghindari pengaruh Komunisme menyebar ke Pasifik Selatan, mereka tahu bahwa memberikan West Papua kepada NKRI ialah jalan terbaik waktu itu. Mereka tahu bahwa kalau West Papua mau merdeka hari ini, maka West Papua harus menyatakan sikap dan menunjukkan profile-nya yang jelas dan meyakinkan kepada dunia.

Tetapi apa yang telah dilakukan ULMWP selama ini?

ULMWP lakukan pertemuan-pertemuan tertutup. Mereka mengangkan Duta Besar di sana sini. ULWMP hanya memperjuangkan organisasi mana menjadi ketua, mana yang menjadi Sekretaris-Jenderal dan sebagainya, tanpa memikirkan

“Bagaimana caranya mempresentasikan perjuangan Papua Merdeka kepada dunia internasional, yang mendukung dan yang menentang, dan yang belm punya sikap terhadap perjuangan West Papua untuk melepaskan diri dari NKRI.”

Para pemimpin ULMWP harus berhenti dari pekerjaan, jabatan dan kegiatan-kegiatan sebagai Aktivis Papua Merdeka, dan menjadi Pemimpin Negara West Papua. Perjuangan Papua Merdeka harus dihentikan dari kegiatan-kegiatan aktivisme menjadi kegiatan-kegiatan kenegaraan, kegiatan-kegiatan formal konstitusional, kegiatan-kegiatan yang bisa dipahami dan mudah diterima oleh negara-negara bangsa lain di dunia.

Semoga saja! Tugas PMNews ialah memberitakan pencerakan, berbicara karena dan untuk KEBENARAN!

March 14, 2017 0

Peringati hari HAM, KNPB Sorong : Indonesia tak akan bisa mengindonesiakan OAP

Aktifis KNPB Sorong Raya yang menggelar ibadah dalam rangka peringatan hari HAM di Sekretariat KNPB Malanu Kampung - Jubi/Niko MB — Aktifis KNPB Sorong Raya yang menggelar ibadah dalam rangka peringatan hari HAM di Sekretariat KNPB Malanu Kampung – Jubi/Niko MB

Sorong,Jubi – Komite Nasional Papua Barat [KNPB] Wilayah Sorong Raya, Sabtu (10/12/2016) dalam rangka memperingati hari HAM sedunia, mengenang penculikan dan pembunuhan Alm. Marthinus Yohame, Ketua Umum KNPB Sorong Raya tiga tahun lalu.

“Hari HAM ini moment penting buat kami Rakyat Papua untuk mengangkat semua pembunuhan dan penculikan para pejuang Bangsa Papua Barat selama 55 tahun penjajahan kolonial Indonesia yang terus menerus melakukan tindakan tidak manusiawi pada rakyat Papua,” kata Jubir KNPB Sorong Raya, Agustinus Aud kepada Jubi, Sabtu (10/12/2016).

Lanjutnya, rakyat Papua tidak mendapat kebebasan hidup sebagai manusia yang punya derajat sama dihadapan Tuhan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga ia mendesak rakyat Papua bersatu untuk menentukan nasib sendiri.

“Sudah cukup 55 tahun kita menangis air mata darah,”katanya

Sementara Ketua KNPB Sorong Raya Arnoldus Kocu menilai rezim militer Order Baru masih ada di tanah Papua sampai saat ini,

“TNI/Polri sampai saat ini seenaknya membunuh Rakyat Papua. Apakah TNI/Polri itu Tuhan sehingga seenaknya mencabut nyawa manusia Papua?” tanyanya.

Pemerintah Indonesia, menurutnya harus sadar telah merusak tatanan hidup orang Papua dengan memanipulasi PEPERA 1969 dan memaksa Rakyat Papua dibawah tekanan rezim militer untuk bergabung dengan Indonesia.

“Negara Indonesia tidak akan bisa mengindonesiakan Orang Asli Papua karena ideologi Bintang Fajar sudah mendarah daging dalam jiwa kami,” kata Kocu tegas. (*)

December 10, 2016 0

Saat Dijajah Belanda Cuma 1 Orang Papua Dibunuh, Sekarang?

tirto.id – Filep Jacob Samuel Karma terus konsisten menyuarakan kemerdekaan Papua. 11 tahun hidup di balik jeruji besi tak membuatnya ciut. Suaranya masih lantang mengutarakan berbagai penindasan yang terjadi di tanah kelahirannya, penindasan di masa lalu sampai yang terbaru.

Baginya, ini perjuangan sepanjang hayat, dan ia tahu harus mengorbankan banyak hal. Demi kemerdekaan rakyat Papua, dia pun rela keluar masuk penjara.

“Tidak apa-apa. Namanya pejuang kemerdekaan, itu bagian dari hidup. Sukarno dan Mohammad Hatta juga keluar masuk penjara,” kata Filep Karma.

Filep bicara banyak mengenai pandangannya soal kemerdekaan Papua. Ia tahu memperjuangkan kemerdekaan adalah persoalan yang tidak gampang. Tersirat betapa ia juga mengetahui bagaimana para pejuang kemerdekaan Indonesia, dulu, juga harus menghadapi pemenjaraan, pembuangan hingga kematian saat mengusahakan kemerdekaan Indonesia.

Tidak mudah menghubungi Filep. Berkali-kali menghubungi tidak dijawab. Sampai 12 kali Tirto berusaha menghubunginya. Pada usaha yang ke-13, Tirto pun akhirnya dapat bercakap-cakap dengan lelaki kelahiran Biak 57 tahun lalu itu.

Berikut penuturan Filep Karma kepada Arbi Sumandoyo dari Tirto pada 30 November 2016, sehari menjelang perayaan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Bagaimana pandangan Anda tentang perlakuan pemerintah di tanah Papua sekarang?

Perlakuan pemerintah tidak ada perubahan. Jadi sejak 1963 sampai sekarang, tidak banyak. Jadi seperti sekarang ada perhatian dari Pak Jokowi dengan beberapa kali kunjungan ke sini, itu hanya lip service, permukaan saja. Secara mendasar tidak memperbaiki situasi yang sebenarnya di situ.

Bukankah pemerintah berjanji memperbaiki Papua, termasuk sudah menggelontorkan puluhan triliun untuk membangun infrastruktur?

Itu, kan, diberikan setelah kami demo, demo dan meminta merdeka. Jadi itu kan, ibaratnya bukan dikasih karena kesadaran untuk membangun masalah Papua, tetapi karena terjepit masalah Papua yang mendunia, terpaksa diberikan, begitu.

Apa, sih, harapan warga Papua?

Kalau berangkat dari latar belakang sejarah, kami bangsa yang berbeda dengan Indonesia. Kami bangsa yang lain dan kami punya hak untuk merdeka. Oleh Soekarno negara kami dimatikan, negara kami yang belum merdeka. Contoh waktu peristiwa Dwikora, saya ingat waktu itu ada “Ganyang Malaysia”, terus perintahnya, bubarkan negara boneka Malaysia buatan Inggris. Tahu enggak, di Trikora juga pidatonya seperti itu, “Bubarkan negara Papua buatan Belanda”. Sama. Untung saja Malaysia gagal, kalau tidak Malaysia sama menderita seperti Papua sekarang.

Bukankah pemerintah berupaya mewujudkan perdamaian di Papua? Sebetulnya seperti apa kondisi Papua saat ini?

Kalau menurut saya, di Era Gusdur kami merasakan itu (menjadi warga Papua sebenarnya), tetapi di era Jokowi penangkapan-penangkapan warga Papua meningkat sekali sampai 6000 orang. Demo-demonya teman-teman KNPB (Komite Nasional Papua Barat) ditangkap, sampai 5000 orang. Kalau itu dikumpulkan, sampai kota-kota jumlahnya sampai 6000 orang. Jadi sebetulnya, di era Jokowi eskalasinya semakin meningkat. Pelanggaran HAM semakin meningkat, kebebasan mengemukakan pendapat, itu dilarang.

Di Papua, demo itu dilarang, katanya tidak ada izin. Lho, padahal aturan demo itu bukan izin, tetapi hanya pemberitahuan, bukan meminta izin. Nah, kalau demo yang di Jakarta, seperti sekarang menjelang tanggal 2 Desember (Aksi Bela Islam III) itu tidak dihambat, tidak berani dihambat.

Anda merasakan sebetulnya tidak ada perbedaan antara Jokowi dengan pemimpin sebelumnya?

Tidak ada. Ada sedikit perubahan, artinya sedikit dibuka, kami boleh berbicara. Tetapi itu langsung dibungkam. Jadi seperti aksi demo itu, langsung dilokalisir, tidak boleh bergerak. Misalnya, teman-teman di KNPB, sudah memberitahukan tiga hari sebelumnya, dia bilang mau ke DPR Provinsi, tidak boleh bergerak. Jadi langsung dihambat di titik kumpul, jadi tidak boleh bergerak.

Apa harapan Anda ke depan untuk Papua?

Harapannya adalah pemerintah Indonesia harus bisa mengakui bahwa waktu Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) itu dilakukan secara represif di bawah tekanan militer dan bukan Papua bebas memilih. Itu di bawah ancaman. Jadi ke depan, kalau Indonesia mau dewasa dalam berdemokrasi dan membuktikan kepada negara luar bahwa betul-betul Indonesia negara demokrasi, bentuk referendum di Papua. Memberikan izin referendum dilakukan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Karena begini, Papua satu-satunya provinsi yang masuk ke Indonesia melalui campur tangan internasional. Kalau Provinsi lain, kan, memang secara sukarela ingin membangun bersama Indonesia. Kalau Papua tidak. Papua mempersiapkan diri untuk merdeka sendiri, lalu dicaplok begitu. Dicaplok, dipaksa dengan perjanjian internasional, baru masuk Indonesia. Itu pun Pepera dilakukan di bawah tekanan intimidasi militer.

Jadi kami berusaha. Kalau pun kami keluar dari bingkai Indonesia, itu juga karena campur tangan internasional. Jadi itu hal yang wajar. Jadi pemerintah Indonesia tidak bisa bilang tidak boleh (membangun solidaritas internasional).

Menurut Anda Papua sudah siap untuk merdeka?

Lho siap sekali. Sekarang saya tanya, waktu Indonesia merdeka, berapa sih sarjana, doktor? Pak Karno saja baru insinyur, Pak Hatta baru doktorandus, lah Papua sudah punya doktor. Doktor sudah berapa orang, jadi kenapa Papua merdeka teman-teman Indonesia memusingkan, itu urusan kami, mau kami merdeka kemudian makan dan tidak makan kenapa Indonesia yang pusing begitu, lho.

Dan ini bahasa-bahasa khas penjajah begitu, kaya Belanda dulu: wah Indonesia enggak bisa merdeka, nanti kamu merdeka mau makan apa. Sama saja seperti itu. Sekarang kami mendengar hal yang sama seperti itu.

Banyak dorongan agar Papua tidak melepaskan diri, bagaimana pandangan Anda?

Itu kan sebenarnya karena SDA Papua yang diinginkan. Buktinya kami bersama-sama dengan Indonesia, tapi hidup kami dalam ancaman, bahaya dari sejak gabung sampai saat ini. Dan itu terjadi setiap hari, setiap saat ada pembunuhan orang Papua. Mana bisa kita bebas berbicara tentang merdeka. Dulu saja, untuk menyebut nama Papua (saat masih bernama Irian Jaya), sudah dituduh separatis.

Siapa yang tahan kalau hidup menderita begitu. Tidak ada kesejahteraan (saat) kami bergabung dengan Indonesia. Kesejahteraan itu bukan makan minum cukup, terutama hati, kalau hati damai makan dan minum bisa dicari. Tetapi kalu hati tidak sejahtera, bagaimana mau makan minum? Kaya lagunya siapa ya dibilang, “Burung Dalam Sangkar”, tetapi hatinya tersiksa, sama orang Papua juga seperti itu. Jadi bukan masalah makan dan minum, tetapi masalah hak asasi Papua untuk merdeka.

Apa upaya Anda untuk mewujudkan itu?

Kami melakukan pendekatan-pendekatan politik dengan teman-teman Indonesia. Karena saya yakin, rakyat Indonesia banyak yang punya hati nurani. Kalau dia melihat penderitaan Papua selama 50 tahun, pasti dia tidak tega. Aduh kenapa, ditahan padahal tidak bawa senjata, tetapi malah disiksa terus.

Sampai saat ini Anda masih terus berjuang bersama Benny Wenda dan Jacob Rumbiak?

Ya betul. Saya tidak di negara tetangga, saya di dalam negeri. Saya berbicara dengan bung, saya menjelaskan penderitaan kami, selama bergabung dengan Indonesia, apa saja yang kami rasakan. Sebab begini, bung, saat dijajah Belanda, hanya satu orang Papua saja dibunuh, bandingkan sekarang? Itupun karena dia melakukan pembunuhan terhadap pejabat pemerintah. Tetapi setelah Indonesia masuk menjajah kami, wow orang Papua yang dibunuh sudah ratusan ribu.

Anda menolak menandatangi grasi yang diberikan Presiden?

Betul. Begini, grasi diberikan kepada pelaku kriminal, saya ini tahanan politik dan bukan pelaku pidana. Berbeda ideologi, lalu kenapa saya dikriminalkan. Saya tidak mau.

Saya dipaksa keluar, remisi yang dipaksakan begitu dan menyalahi aturan sebenarnya. Sebab namanya kalau dikeluarkan karena remisi, harusnya masih ada wajib lapor. Tetapi saya kok tidak melakukan itu.

Apa yang Anda lihat dari kondisi warga Papua saat ini?

Orang Papua terpinggirkan, di mana-mana tanah milik TNI AD, tanah milik TNU AU, tanah milik Polda, tanah milik TNI AL. Orang Papua tidak bisa berbicara, karena kalau berbicara dituduh separatis.

Sampai saat ini?

Masih ada. Tadi saja pulang dari kantor, ada konvoi militer dengan Polisi. Karena menjelang 1 Desember, rakyat kok ditakut-takuti, aneh menurut saya.

Besok berarti tetap ada perayaan Papua Merdeka?

Iya, kita tetap melakukan perayaan. Kita ibaratkan, sering polisi tanya, kalau bapak ulang tahun, bapak ngapain aja? Mukulin tetangga? Enggak juga, kan? Mungkin isterinya belanja, mungkin masih ada kelebihan makanan orang lewat kita panggil, bolehlah makan, bolehlah mampir.

Orang Papua juga begitu. Istilahnya kita merayakan, senang begitu lho, gembira. Tetapi, kok, selalu dikonotasikan negatif, seakan-akan kami merampok, membunuh dan mengacau. Kami heran, kok cara pandang terhadap kami seperti itu. Saya juga heran.

Apakah ada pengibaran bendera Bintang Kejora?

Kalau pengibaran, saya tidak tahu karena sekarang saya tidak telibat. Dulu saya memang aktif, tetapi saya sudah mengkader orang, sudah ada yang berani, saya harus mundur. Istilahnya Ki Hajar Dewantoro, ing madyo mangun karso (tertawa).

Saya ikut hadir memberikan semangat, nanti kalau salah saya yang memberikan nasihat, begitu. Sudah tidak saya ambil alih lagi, jadi bukan cuma saya saja yang berani, itu jangan. Banyak orang Papua yang berani berbicara tentang haknya dengan damai. Sekali pun ancamannya masuk penjara, atau apa, tetapi kami berani berbicara tentang hak kami dengan damai.

Berapa jumlah orang yang akan menghadiri perayaan itu?

Saya belum bisa memastikan, karena adik-adik lain yang menjadi koordinatornya, saya tidak tahu. Jadi pemerintah juga berupaya memecah massa. Jadi di lapangan menjadi tempat almarhum Theys Hiyo Eluay dimakamkan, itu juga dibuat acara. Itu yang buat Dandim dan Kapolres di sana. Itu juga saya bingung, ini bagaimana.

Apa cita-cita Anda yang belum tercapai?

Ya membuat merdeka sendiri, lepas dari jajahan Indonesia, begitu. Sehingga hasil sumber daya alam kami bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat Papua.

Anda tentu sangat ingin dan rindu melihat Papua merdeka?

Ya, karena sekarang kami dijajah, kami jadi daerah koloniasasi dari Indonesia. Terus kekayaan kami diambil, perundingannya antara Indonesia dengan Amerika. Kami dibungkam tidak boleh berbicara. Jadi seperti begini lho, bung. Saya bertetangga, lalu saya datang ke rumah bung, dan bung saya suruh tinggal di emperan, begitu. Terus semua hasil ladang di halaman, saya yang nikmati dan kemudian kalau ada sisa-sisanya, lalu bung yang saya suruh nikmati panen, kan begitu. Itu terjadi di Papua.

Indonesia kan punya rumah sendiri, kenapa rumah saya direbut, lalu saya disuruh tinggal di emperan. Padahal, Tuhan menciptakan kita sudah punya rumah sendiri, sudah punya wilayah masing-masing. Kemudian kalau dirunut sejarahnya, tidak ada orang Papua ikut Sumpah Pemuda, tidak ada orang Papua ikut perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Yang tiga pahlawan nasional itu, itu pun baru ada setelah reformasi, karena kami gencar teriak merdeka, baru tiba-tiba ada yang diangkat jadi pahlawan. Jadi ketawa. Orang lain mau jadi pahlawan saja harus dipermasalahkan dan jadi ramai, Papua tanpa minta, tanpa mengajukan, lalu diangkat tiga orang sekaligus. Hahaha…. jadi itu, kan, pahlawan nasional boneka, begitu.

Kalau tadi Anda mengatakan Papua siap merdeka, apakah perangkat kenegaraannya memang benar-benar sudah siap?

Nah itu, kan, urusan kami di sini. Istilahnya kalau dibandingkan dengan jumlah sarjana waktu Indonesia merdeka sebenarnya kita lebih banyak. Indonesia merdeka saja mampu, kenapa Papua tidak mampu? Padahal kalau dihitung, sarjana kami sudah lebih banyak.

Anda yakin dengan banyaknya lulusan perguruan tinggi itu, Papua bisa mengelola negaranya sendiri dan tanpa kekerasan?

Oleh sebab itu, saya berusaha dengan teman-teman, kami harus meluruskan sejarah kami, meletakkan dasar yang baik. Jangan kami membuat kebohongan dengan sejarah kami, kami harus meluruskan yang benar. Sebab Indonesia juga didirikan atas kebohongan-kebohongan. Kemudian beberapa gelintir orang, kekayaan untuk keluarga sendiri atau trah mereka atau kelompok mereka, sebagian rakyat Indonesia dibiarkan menderita. Ini yang saya lihat, teman-teman di Indonesia.

Jadi saya melihat ini seperti contoh ya, masyarakat menjadi korban lumpur Lapindo, itu kan kasihan negara harus memperhatikan kepentingan mereka. Jangan kepentingan Aburizal Bakrie lebih dipentingkan daripada rakyat. Yang punya negara ini rakyat yang banyak, bukan Aburizal sendiri.

Anda tidak takut dipenjara kembali?

Tidak apa-apa. Hahahaha… namanya pejuang kemerdekaan itu bagian dari hidup. Sukarno dan Mohammad Hatta juga keluar masuk penjara.

Siapa tokoh yang menginspirasi Anda?

Saya banyak belajar dari Indonesia lah, bagaimana Sukarno berjuang untuk rakyatnya, bangsanya. Sehingga saya berpikir, jika Sukarno bisa berjuang untuk bangsanya, saya pun juga bisa berjuang untuk bangsa saya. Juga Mahatma Gandhi, kemudian ya salah satu pejuang yang baru saja almarhum di Kuba, Fidel Castro.

Bung, saya titip pesan untuk orang-orang Indonesia yang punya hati nurani, yang kemarin mendeklarasikan forum rakyat Indonesia bagi Refrendum West Papua. Terimakasih banyak untuk teman-teman di Indonesia. Saya yakin di Indonesia masih banyak orang yang punya hati nurani. Oke, terimakasih ya.

(tirto.id : arb/zen)

December 3, 2016 0

Universitas Melbourne gelar kuliah umum sikapi West Papua di Pasifik

Suasana kuliah umum West Papua, Indonesia, and Pacifik di Universitas Melbourne, Selasa (25/10/2016) – Jubi/AA

Jayapura, Jubi – West Papua, Indonesia dan Pasifik menjadi topik diskusi hangat dalam diskusi umum terbuka yang diselenggarakan oleh Universitas Melbourne, Selasa (25/10) di Sidney Myer Asia Centre Melbourne Australia. Diskusi tersebut membahas perkembangan politik di West Papua dan konflik ‘tak terdamaikan’ antara pemerintah Jakarta dan kelompok-kelompok perlawanan di Papua.

Perjuangan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Melanesian Spearhead Group dan Forum Kepulauan Pacific (PIF), menurut situs kegiatan Universitas Melbourne itu, juga disiskusikan.

Acara yang dihadiri sekitar 60-an peserta berlatarbelakang dosen, mahasiswa, pejabat, konsulat Indonesia, dan aktivis itu menghadirkan Nic Maclellan dan Dr. Budi Hernawan sebagai pembicara.

Mclellan adalah seorang jurnalis dan peneliti di Kepulauan Pasifik. Dia adalah koresponden untuk majalah Islands Business dan kontributor untuk beberapa media asing terkait tema-tema seperti pembangunan, dekolonisasi dan demiliterisasi di Pasifik. Sementara Budi Hernawan adalah peneliti dari Abdurrahman Wahid Institut dan pengajar di Universitas Paramadina yang cukup lama berkecimpuang di persoalan HAM Papua.

“Peserta yang hadir itu cukup besar untuk ukuran acara-acara kuliah umum Universitas, karena biasanya dihadiri 12 orang saja. Saya rasa ketertarikan ini meningkat karena situasi di Pasifik dan respon Indonesia saat ini terkait West Papua,” ujar Hernawan kepada Jubi, Kamis (27/10/2016).

Berdasarkan keterangan panitia penyelenggara, tema tersebut dipilih karena perkembangan yang semakin menarik di Pasifik terkait MSG yang menjadi satu-satunya forum resmi dimana rakyat Papua melalui ULMWP, dan pemerintah Indonesia duduk di meja yang sama. Namun di dalam proses itu pula pelanggaran HAM di West Papua terus berlanjut dan pendekatan keamanan pemerintah Indonesia masih memanen kritik baik di West Papua, Pasifik bahkan hinga ke PBB.

“Sekarang situasi Pasifik lagi dinamis, makin seru. Tetapi politik tidak linear, baik Indonesia maupun Papua punya tantangannya masing-masing,” ujar Hernawan melalui pesan singkat.(*)

October 27, 2016 0

PBB Setujui Hak Menentukan Nasib Sendiri Sahara Barat

Penulis: Eben E. Siadari 14:33 WIB | Selasa, 11 Oktober 2016

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Komite Politik dan Dekolonisasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau yang lebih dikenal sebagai Komite Keempat, kemarin (10/10) menerima resolusi yang menegaskan kembali hak rakyat Saharawi untuk menentukan nasib sendiri.

Resolusi, yang diadopsi pada akhir dari beberapa hari debat di PBB tentang dekolonisasi, menegaskan dukungan Majelis Umum PBB terhadap proses perundingan yang diprakarsai oleh Dewan Keamanan PBB untuk solusi politik yang adil, langgeng dan dapat diterima bersama serta memastikan hak rakyat Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri.

Resolusi yang diajukan oleh 25 negara, termasuk Aljazair, itu menyambut upaya yang dilakukan oleh Sekjen PBB dan utusan pribadinya untuk Sahara Barat, Christopher Ross, untuk mengadakan kembali perundingan yang ditangguhkan pada tahun 2012.

Sebagaimana dilaporkan oleh Sahara Press Service, resolusi yang diadopsi dengan konsensus itu mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam konflik (Front Polisario dan Maroko) dan negara-negara di wilayah itu untuk bekerja sama penuh dengan utusan PBB.

Resolusi tersebut telah mengambil ide-ide PBB yang jelas dan besar tentang penyelesaian konflik Sahara Barat, yang terdiri dari dukungan terhadap peluncuran kembali perundingan antara Front Polisario dan Maroko, serta upaya mediasi yang dilakukan oleh Christopher Ross.

Delegasi dari negara-negara yang mengambil bagian dalam debat Komite Keempat tentang dekolonisasi, menyatakan dukungan besar untuk hak orang Saharawi dalam menentukan nasib sendiri. Mereka menyerukan dimulainya kembali perundingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Editor : Eben E. Siadari

October 12, 2016 0

Diplomasi RI tentang Papua di PBB Jangan Defensif dan Arogan

SatuHarapan.com, Penulis: Eben E. Siadari | Kamis, 29 September 2016

Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth (Foto: Eben Ezer Siadari)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Diangkatnya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) oleh enam negara Pasifik, menunjukkan bahwa masalah HAM adalah masalah kemanusiaan global.

Indonesia sulit untuk menghindari sorotan maupun kritikan internasional tanpa ada penjelasan secara substantif dengan bukti perbaikan kondisi HAM secara signifikan.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Adriana Elisabeth, menjawab pertanyaan satuharapan.com, sehubungan dengan diangkatnya isu Papua oleh enam negara Pasifik (Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Tuvalu dan Tonga) di Sidang Umum PBB.

Adriana menilai, belum ada sinkronisasi antara strategi penyelesaian isu HAM di dalam negeri dan luar negeri.

“Argumentasi diplomasi RI tidak dibarengi dengan kemajuan kerja tim terpadu yang dibentuk oleh Menko Polhukam yang menetapkan penyelesaian kasus Wasior, Wamena dan Paniai. Sementara kekerasan terus berlangsung hampir setiap minggu,” kata Adriana, hari ini (29/9) di Jakarta.

Dalam menanggapi kritik enam negara Pasifik di PBB, Indonesia mengatakan isu Papua merupakan urusan dalam negeri dan mengangkat isu itu di PBB merupakan tindakan mencampuri urusan dan kedaulatan negara lain. Namun, Adriana mengatakan kedaulatan harus dipertahankan dengan bukti perbaikan kondisi HAM Papua.

“Tidak cukup dengan cara-cara defensif dan ofensif. Cara ini justru mengesankan arogansi politik yang tidak berdampak pada munculnya simpati kepada Indonesia,” kata Adriana.

Adriana menyarankan Indonesia mengambil langkah-langkah strategis komprehensif dan integratif dalam penyelesaian HAM, mencakup aspek proteksi dan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi dan sosial budaya.

“Untuk perbaikan kondisi politik dan keamanan, perlu penghentian kekerasan segera, penataan intelijen dan aparat keamanan di Papua,” kata dia.

Menurut Adriana, pihaknya telah berulang kali memberikan rekomendasi demikian, meskipun faktanya kondisi politik dan keamanan belum membaik.

“Pembangunan infrastruktur penting jangan sampai mereduksi kepentingan untuk membangun politik dan keamanan Papua yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari

September 29, 2016 0

Ini Hasil Diskusi KPP: Mengenal Lebih Dekat Perempuan Mamta

By Kabar Mapegaa 03.16.00

Yogyakarta, (KM)- Komunitas Perempuan Papua (KPP), Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (09/09), kembali mengadakan diskusi terbuka, dengan tema, “Saatnya Perempuan Papua Bangkit dan Bersuara”. Kegiatan ini berlangsung di asrama Bintuni, Babarsari, belakang Kampus I YKPN.

Zuzan Crystalia Griapon, menjadi moderator dalam diskusi kali ini dengan topik “Mengenal lebih dekat perempuan Mamta” dan mempersilakan kepada penyaji materi tentang kehidupan perempuan di Mamta yang dibawakan oleh Yoha Pulalo.

Yona Palalo adalah mahasiswi pascasarjana Univesitas Gadjah Mada Yogyakarta, juga sebagai salah satu guru relawan Papua.

Dalam diskusi tersebut, mereka menggangkat masalah penindasan perempuan Papua pada umumnya dan lebih khususnya Perempuan-perempuan di wilayah adat Manta. Wilayah adat Mamta merupakan wilayah adat sekitar Jayapura. Wilayah adat Mamta juga merupakan wilayah adat terbesar dengan 87 suku. Wilayah Mamta terdiri dari: Port numbay, Sentani , Sarmi, dan Keroom.

Secara garis besar, Yona menyampaikan kehidupan perempuan- perempuan Papua di wilayah adat Mamta, kemudian mempersilakan peserta diskusi untuk menyampaikan pendapat berupa tanggapan, pertanyaan serta solusi.

Dalam diskusi tersebut, mereka (perempuan) menentang semua penindasan-penidasan terhadap perempuan yang atas namakan nilai-nilai adat istiadat dan pembangunan yang mana laki-laki berada pada kedudukan tertinggi dalam segala bidang.

Mereka berpendapat bahwa, Laki-laki dan perempuan berada di muka bumi ini ada tugasnya masing-masing, masing-masing ada jatahnya. Akan tetapi marginalisasi terhadap perempuan Mamta, secara terang-terang terjadi. “Budaya patriarki itu benar-benar dirasakan oleh perempuan-perempuan di Mamta,” tegas salah satu mahasiswi yang juga berasal dari Manta saat dikusi berlangsung.

Katanya, tanah adat dijual oleh laki-laki, perempuan tidak dapat berbuat apa-apa, tempat bercocok tanam mama-mama sudah mulai tergeser. Padahal nenek moyang berpesan untuk melindungi tanah, akan tetapi apa yang terjadi, tanah dijual. Hal ini berdasarkan kenyataan yang sedang dialami saat ini di Mamta, tanpa keterlibatan perempuan didalamnya.

Hal ini bertolak belakang, yang seharusnya laki-laki yang menjaga tanah adat, tetapi mala sebaliknya perempuan berusaha untuk melindungi tanah adat mereka. Niat baik perempuan Mamta untuk melindungi tanah mereka namun mereke (perempuan) tidak ada nilainya didepan laki-laki Mamta.

Sementara itu, mereka juga berpendapat bahwa tulang punggung warga itu ada di perempauan. Mereka juga menolak keras terhadap budaya patriarki.

Perempuan tidak ada ruang dan hak untuk bersuara demi tanahnya sendiri, perempuan ditindas oleh nilai budaya itu sendri. Ruang lingkup perempuan sangat sempit. Perempuan terus ditindas. Hal ini Karena adanya nilai-nilai budaya setempat yang masih melekat.

Menurut mereka, kesadaran kritis itu harus ada di Perempuan Papua. Tanah dan manusia Papua ada ditangan Perempuan Papua. Kami perempuan Papua sangat merasakan penindasan. Namun , tidak menutup kemungkinan, bahwa suatu saat nanti perempaun akan hadir sebagai pengambil keputusan akan tetapi hal ini membutuhkan waktu yang panjang.

Sementara itu, seperti yang dikutip oleh media ini, saat diskusi berlangsung, ada beberapa penindasan yang terjadi terhadap perempuan Papua pada umumnya dan khususnya perempuan Mamta, diantara: Perempuan ditindas oleh budaya itu sendiri, laki-laki menduduki kedudukan tertinggi disegala lini, Perempuan tidak mendapat kesempatan dalam menyuarakan tanahnya, Pengambil keputusan dalam segala hal dilakukan oleh laki-laki, Perempuan menindas perempaun atas dasar nilai-nilai adat, Tanah itu adalah mama, tetapi kenyataannya adalah tanah itu bapak, Penduduk asli mulai tergeser, lahan-lahan milik mereka dijual oleh laki-laki. Orang asli menyinggir atas nama pembanggunan.

Moderator diskusi, Zuzant mengatakan, diskusi ini ruting dilakukan perminggu sekali, untuk minggu besok, kami akan mengadakan dikusi dengan topik: Mengenal Lebih dekat Perempuan-perempuan Meepago.

Untuk itu, lajut Zuzant, kami mengharapkan keterlibatan laki-laki untuk menghadiri setiap diskusi kami adakan perminggu sekali. (Manfred/KM)

September 21, 2016 0