Jayapura [PAPOS] – Pangdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Erfi Triassunu didampingi Kasdam XVII/Cendererawasih, Brigjen TNI, Osaka Meliala, Asintel Kasdam Kolonel Chb Victor Tobing dan Waaster Letkol Kav A.H Napoleon merima kunjungan Duta Besar New Zeland untuk Indonesia, M.R. Gerard How di kediaman Pangdam, Kamis [25/11] lalu.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu Duta Besar New Zeland membahas tentang pelanggaran HAM dan keadaan alam di Papua, untuk menanggapi pertanyaan tersebut Pangdam XVII/Cenderawasih menjelaskan bahwa kasus Video tersebut sudah diselesaikan dan pelaku kekerasan sudah diproses secara hukum yang berlaku di Militer.
Selain membahas tentang pelanggaran HAM di Papua, Duta Besar New Zeland sangat mendukung penuh Papua dan Papua Barat adalah bagaian dari integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ,Duta Besar New Zeland juga mendukung penolakan Pepera yang selama ini banyak di suarakan oleh sekelompok orang agar diterbitkan Pepera di Papua.
Kunjungan Duta Besar New Zeland ke Kodam XVII/Cenderawasih merupakan suatu bentuk kerjasama dan menjaga hubungan baik antar negara, diakhir kunjungannya Duta Besar New Zeland dan Pangdam XVII/Cenderawasih saling memberi cinderamata kepada sebagai kenang-kenangan. [loy]
Written by Loy/Papos
Saturday, 27 November 2010 00:00
TEMPO Interaktif, Jayapura – Anggota Tentara Nasional Indonesia menggerebek sebuah rumah milik tokoh Organisasi Papua Merdeka, Lamberth Paikikir, di Arso, Kabupaten Keerom, Jumat dini hari (26/11) tadi. Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan, penggerebekan tersebut belum bisa dipastikan, namun harus diverifikasi kembali.
“Saya sudah dapat info itu, tapi nantilah, saya cek dulu kebenarannya sehingga tidak terjadi salah penulisan berita,” kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Czi. Harry Priyatna, Jumat (26/11).
Sebelumnya istri Lamberth Paikikir membenarkan jika telah terjadi penangkapan oleh tentara terhadap suaminya. Penangkapan tersebut terjadi dinihari tadi. Warga lain di Arso menyebut, penggerebekan itu bisa saja benar. “Ada tentara yang datang pegang senjata. Tapi kurang tahu apa ada penggerebekan atau tidak,” kata Gode, warga Arso.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor Arso Kota, AKP. Yoseph Goran mengatakan belum mengetahui penangkapan tersebut. “Saya bahkan belum dapat informasinya, nanti saya cek dulu,” ujarnya.
Hingga laporan ini diturunkan, Kodam XVII/Cenderawasih belum memastikan berapa banyak orang tertangkap dalam penggerebekan tersebut dan apakah penggerebekan benar terjadi seperti disebut sejumlah saksi. Kodam XVII/Cenderawasih belum bersedia menyimpulkan apakah terjadi perlawanan saat penangkapan atau tidak.
Jum’at, 26 November 2010 | 10:21 WIB
TEMPO/Wahyu Setiawan
Hari ini Selasa (20/10), negara telah mengagendakan untuk pelantikan pasangan Presiden/Wakil Presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih ini, tentu saja mengundang banyak harapan masyarakat, tidak terkecuali dari Komnas HAM Kantor Pewakilan Papua. Seperti apa harapan mereka?
Oleh: Hendrik Hay
WAKIL Ketua Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua Matius Murib SH, menanggapi soal rencana pelantikan SBY sebagai Presiden RI ke 7 yang bakal digelar Selasa (20/10) hari ini di Jakarta mengatakan, Komnas HAM dan para korban pelanggaran HAM di Papua masih menaruh harapan atas kepemimpinan SBY untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Papua.
“Kami berharap banyak untuk kepemimpinan yang baru SBY tidak mengulangi, meneruskan sikap malas tahu terhadap kasus pelanggaran HAM di Papua,” ungkapnya
kepada Bintang Papua Senin di ruang kerjanya, Senin (19/10), kemarin.
Dikatakan, dia (SBY-red) harus berani dan tegas serta sesuai nurani, sebagai presiden RI, harus menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Papua secara serius. Tidak banyak mungkin dua atau tiga kasus bisa didorong untuk memberikan kepastian akan kasus-kasus tersebut.
“Kalau memang SBY berani menyelesaikan kurang 3 kasus dari lima kasus pelanggaran HAM Papua, maka rakyat Papua bisa menarik napas lega, tapi selama itu belum ada kemauan politik untuk memperbaiki masalah pelanggaran HAM, maka SBY masih gagal,” tegasnya.
Dirinya menilai, dengan status Otonomi Khusus Papua, pemerintah bisa mencinptakan suasana yang lebih baik dan lebih serius, sehingga memberi rasa keadilan bagi warga negara Indonesia yang ada di provinsi tertimur Indonesia ini.
Harapan tersebut, kata Murib, dilatarbelakangi kepemimpinan SBY pada periode yan lalu belum memberikan perhatian terhadap permintaan, serta tuntutan warga negara di Tanah Papua untuk mendapatkan keadilan. “Karena setiap kali masyarakat menuntut hak-haknya, pemerintah masih terus menstigmatisasi mereka sebagai pembangkang, seperatis yang tidak perlu mendapatkan keadilan oleh negara. Hal ini membuat kesan di masyarakat Papua bahwa pemerintah sendiri berusaha melemahkan peran lembaga HAM di Papua,” jelasnya. “Jadi tidak mengherankan kalau Papua akan terus dikorbankan,” akunya.
Menyingung seberapa banyak kasus pelanggaran HAM Papua yang menjadi perhatian Murib mengatakan, banyak pelanggaran HAM yang terjadi akan tetapi yang dinilai sebagai pelanggaran HAM Berat oleh Komnas HAM adalah beberapa seperti kasus Wasior, Pembobolan Gedung Senjata di Wamena serta kasus Abepura.
“Tidak ada perhatian pemerintahan SBY walaupun Komnas HAM telah melakukan penyelidikan lengkap sesuai prosedur yang berlaku, serta mendorong kasus-kasus ini ke Mahakaman Agung, tetapi tidakberkas-berkas kasus selalu ditolak MA padahal penyelidikan sudah lengkap,”terangnya kesal.
Penolakan dengan alasan berkas kurang lengkap, tambahnya, akibat dari kesimpulan awal yang tidak berdasar terhadap orang Papua. “Banyak kasus pelanggaran HAM di Papua yang sengaja dipolitisir negara,” ungkapnya.
“Padahal kami sudah melakukan pemantauan dan penyelidikan, berkasnya sudah lengkap, ada data, ada bukti ada korban dan juga dugaan pelaku, itu sudah dirumuskan, sehingga pengadilan HAM bisa memutuskan perkara tiga kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat,” harapnya.
Kasus pelanggaran HAM di Papua, lanjutnya, tidak pernah mendapat perhatian Negara, bahkan yang ada negara terkesan berupaya mengaburkan kasus-kasus ini.
“Kalau saja satu kasus bisa diperhatikan dan diputuskan secara adil, sesuai dengan Hak-Hak Asasi Manusia secara nasional maupun internasional yang sudah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia itu, kita anggap SBY berhasil,” pungkasnya.
Akan tetapi hingga saat ini belum ada kasus pelanggaran HAM yang terselesaikan secara baik dan memberikan rasa keadilan bagi korban, maka bagi para korban secara khusus dan rakyat Papua kempemimpinan SBY pada masa yang lalu belum berhasil. Indikatornya adalah tiga kasus besar yang secara resmi ditangani Komnas HAM
Sementara terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang sempat didorong ke Pengadilan HAM di Makasar, Murib menjawab, memang kasus tersebut adalah kasus Abepura 7 Desember 2000 akan tetapi putusan pengadilan tersebut memang mengecewakan.“Tidak memberikan rasa keadilan bagi korban malah korban diistigmakan sebagai separatis dan OPM, sedangkan pelaku pemebunuhan bebas dari jeratan hukum,” ucapnya dengan nada kesal.***
JAYAPURA—Masalah pelanggaran HAM khususnya di Papua disebabkan penegakan hukum tak jelas atau tak berjalan. Pasalnya, bila penegakan hukum berjalan dan para pelaku kekerasan dapat diadili dengan hukum yang berlaku maka hal ini akan membuat para pelaku akan jera untuk melakukan tindakan melawan hukum.
Hal ini disampaikan P. John Djonga Pr, seorang biarawan Katolik ketika dihubungi Bintang Papua di Jayapura, Jumat (29/10) kemarin. Menurutnya, pihaknya melihat konflik dan perbagai macam peristiwa dan kasus- kasus kekerasan, penyiksaan serta pelanggaran HAM di Papua ini juga berawal dari baik pemimpin TNI/Polri maupun pemimpin pemerintahan tak berpihak kepada keadilan.
“Semua peristiwa itu bisa terjadi juga karena selain ketidakadilan, ketidakseimbangan itu juga adalah persoalan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada masyarakat maupun aparatur pemerintahan maupun TNI/Polri,” tukas pemenang penghargaan Yap Thiem Hiem tahun 2009 di bidang perjuangan HAM.
Menurut dia, semua contoh kesalahan kesalahan baik yang dilakukan TNI/Polri maupun pemerintahan yang tak demokratis dan tak berpihak kepada masyarakat Papua apabila dibiarkan dan terjadi terus menerus, dan ketika terjadi terus menerus dan hukum tak jalan akibatnya masyarakat juga akan jalan dengan cara mereka sendiri sehingga perlu segera dilakukan reformasi hukum dan reformasi militer.
Artinya, kata dia, dengan beredarnya video kekerasan dan penyiksaan ini suatu tanda bahwa. Pertama, pelanggaran yang dilakukan TNI/Polri di Tanah Papua belum pernah jerah dan belum ada sanksi hukum yang tegas kepada para pelakunya. Kedua, dengan munculnya video kekerasan dan penyiksaan ini suatu tanda bahwa apapun dimana saja di Papua itu di tempat yang paling tersembunyi dapat terekam kasus kasus kekerasan.
“Jadi peristiwa di Tingginambut itu ada kekerasan seperti itu salah satu contoh kecil yang terjadi di Tanah Papua seperti ada banyak di tempat lain misalnya kekerasan sosial, ekonomi, budaya, moral, seks dan lain lain banyak terjadi pada masyarakat Papua,” katanya.
Sumber konflik dan lain sebagainya ketika rakyat menuntut hak haknya lalu pengamanannya dan penyelesainnya dengan mengirim TNI/Polri, menurutnya, ini tak sesuai dan tak benar artinya persoalan politik harus diselesaikan secara politik. Sebaliknya persolan ekonomi dan kejahteraan harus diselesaikan secara ekonomi dan lain lain.
Tapi yang terjadi kan tidak. Ini kan semuan jawaban persoalan di Papua ini dengan cara pendekatan keamanan militer. Padahal dimana pemimpin militer, panglima dan Presiden bahwa Papua sekarang ini cara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kemanusiaan dan bukan kekerasan dan penyiksaan terjadap warga sipil dan dilakukan dengan bangga oleh intitusi militer.
Dia mengatakan, pihaknya melihat kontrol dan komunikasi dari seorang pimpinan terhadap bawahannya sangat rendah dan buruk karena itu mungkin juga dari komandan ke komandan hanya mendapat laporan laporan yang bagus dari bawahannya. Hal ini adalah suaty pelajaran bagi TNI/Polri bahwa laporan laporan yang bagus dari komandan lapangan dari Kodim dari Batalyon dari Dan Yon yang ada di lapangan lapangan jangan percaya 100%.
Menurut dia, laporan laporan ternyata penuh dengan tipu muslihat. Penipuan terhadap komandan sehingga orang orang seperti itu harus segera diambil tindakan tegas karena telah mencoreng institusi TNI/Polri, yang berngkutan telah melakukan pelanggaran HAM dan penyiksaan.
“Dari komandan Kotis lapor ke Dandim. Dari dari Dandim lapor ke Korem. Dari Korem lapor ke Kodam. Dari Kodam lapor ke Pangdam. Dari Pangdam lapor ke Panglima ternyata ini beredar kekerasan yang dilakukan oleh militer,” ujarnya.
“Ini kan sungguh sungguh memalukan kita dan saya hanya mau katakan kepada semua pihak bahwa peristiwa apapun yang terjadi di pedalaman Tanah Papua ini ternyata tak ada lagi yang tersembunyi bisa direkam oleh semua warga dan ini menurut saya suatu hal yang harus diperhatikan pihak militer,” ungkapnya. (mdc)
Aktifis HAM Papua Sebby Sabom cs saat menggelar jumpa pers, kemarin.Jayapura
Dokumentasi penyiksaan oleh TNI yang terungkap lewat media baik elektronik maupun cetak serta sejumlah pelanggaran HAM yang menurut Aktifis HAM Papua Sebby Sabom dan sejumlah rekannya, harus dipertanggungjawabkan di depan public, khususnya masyarakat Papua.
“Jangan disembunyikan, karena akan menjadikan masyarakat, terutama yang terkait langsung dengan proses pelanggaran HAM yang terjadi terus bertanya-tanya,’’ ungkapnya saat menggelar jumpa pers di Sekretariat DPC PMKRI Abepura Jumat (29/10).
Sebby Sabom yang didampingi Ketua Solidaritas Peduli Demokrasi dan HAM Rakyat Papua (SDHRP) Usama Usman Yogoby, Ketua PMKRI Jayapura Simon Petrus Baru dan Ketua DPC Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Thobias Bagubau mengatakan bahwa keterbukaan harus dilakukan dalam pengungkapan setiap pelanggaran HAM, khususnya di Papua.
“Keterbukaan yang kami inginkan adalah pemerintah harus mengakui adanya pelanggaran HAM oleh aparatnya, yaitu TNI dan Polri di Papua,” tegasnya.
Pertanggungjawaban pemerintah, menurutnya juga dalam bentuk penarikan pasukan non organic yang ada di Tinginambut serta daerah-daerah lainnya yang selama ini sering terjadi tindak kekerasan terhadap masyarakat. “Karena masyarakat sudah trauma dengan TNI dan Polri. Jangankan mengadu, melihat saja sudah ketakutan,” lanjutnya.
Selain pengakuan tersebut, juga keterbukaan dalam proses hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM yang telah terjadi sejak Papua bergabung ke NKRI. “Yang melakukan pelanggaran di lapangan harus diadili secara terbuka di depan masyarakat,’’ lanjutnya.
Pelangaran HAM yang terus saja terjadi, seperti di Tingginambut (Puncak Jaya) dan Degebo (Paniai) yang terus dipantaunya, jika terus terjadi justru menjadi amunisi pihak pemerhati HAM Papua tersebut untuk menggiring pada Komisi HAM PBB. (aj/don)
JAYAPURA—Guna kepentingan investigas dalam mengungkap kasus kekerasan dan penyiksaan terhadap rakyat sipil sebagaimana dalam rekaman video yang belakangan ini ramai dipublikasikan di dunia maya, Komnas HAM Pusat mendesak dan memberi batas waktu November mendatang, agar pasukan TNI/Polri ditarik mundur dari wilayah Tingginambut, Puncak Jaya.
“Jadi kita minta Panglima TNI/Polri, Kapolri, Pangdam serta Kapolda untuk menarik mundur seluruh pasukan, termasuk intelejen. Jadi bikin daerah itu steril betul dari penguasaan aparat TNI/Polri. Setelah mereka ditarik keluar baru nanti Tim Investigasi Komnas HAM akan masuk pada November. Tapi syaratnya adalah koordinasi dan semua pihak harus setuju termasuk TNI/Polri untuk memberikan kesempatan bagi Komnas HAM melakukan investigasi,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Mathius Murib yang dihubungi disela sela aksi unjukrasa di Halaman Gedung DPRP, Kamis (28/10) kemarin.
Menurut dia, sejak video beredar pihaknya telah meresponsnya baru dalam tahap membentuk tim dan sedang melakukan koordinasi internal di Jakarta maupun di Jayapura.
Dia mengatakan, Wakil Ketua Komnas HAM Pusat dan Tim berjumlah 6 orang baru pulang dari Jayapura dan telah berkoordinasi dan membentuk tim dan langkah langkah berikutnya yakni koordinasi dengan TNI/Polri.
“Kalau mereka sepakat kita minta mereka untuk beberapa waktu menarik pasukan dari wiayah Tingginambut. Kami pasti akan turun, tapi kami tak akan turun sebelum TNI/Polri ditarik keluar dari wilayah Puncak Jaya,” jelasnya. “Kalau memberikan kesempatan bagi Komnas HAM permintaan yang kedua TNI/Polri kosongkan wilayah Tingginambut. Kalau TNI/Polri masih ada baru Komnas lakukan investigasi itu tak mungkin.”
Apabila TNI/Polri masih berada di wilayah Tingginambut apa langkah langkah yang diambil Komnas HAM, menurut dia, sejauh ini pihaknya berharap petinggi TNI/Polri akan mendukung Komnas HAM. Jadi kami percaya TNI/Polri mau memberi ruang bagi Komnas HAM dengan cara menarik mundur pasukan mereka. Tim Komnas HAM akan turun November mendatang.
“Saat ini koordinasi di tingkat Provinsi dan Jakarta telah dilakukan. Intinya berkoordinasi dengan petinggi TNI/Polri. Kalau mereka sepakat untuk memberi ruang kepada Komnas HAM berarti syarat kedua mereka harus menarik pasukan dulu sementara,” tuturnya. (mdc)
JUBI — Mahasiswa Papua di Jakarta, Selasa (26/10) menggelar unjuk rasa menuntut Menko Polhukam menelusuri video kekerasan yang diduga dilakukan oleh Tentara terhadap warga di Tingginambut, Puncak Jaya, Papua.
Mahasiswa juga meminta Menkopolhukam menangani sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. “Aksi ini kami lakukan dengan tujuan meminta kepada Menkopolhukam agar menelusuri kasus pelanggaran yang berulang kali terjadi di Papua, khususnya di Tingginambut,” ujar Melianus Sol, aktivis Papua kepada JUBI, Selasa.
Pendemo berorasi didua tempat yakni di Bundaran HI dan Monas di Jakarta Pusat. Masa mencapai kurang lebih 800 orang. “Hampir sebagian besar mahasiswa Papua yang kuliah di Jakarta semua turun jalan,” ungkapnya.
Video penyiksaan tentara yang dipublikasikan sebuah lembaga yang menamakan dirinya Asian Human Rights Commission diklaim terjadi pada Oktober 2010 di kawasan Tingginambut, Puncak Jaya, Papua.
Selama 22 jam, video yang menggambarkan kekerasan itu beredar di situs YouTube, Senin (18/10) kemarin. (Musa Abubar)
.*) JAYAPURA – 5 warga papua barat kembali menjadi korban dari aparat penegak hukum. Kejadian berawal saat Ibu Marsita bersama Elmis Matuan dari arah kampung yoka kearah jalan pertigaan yoka – abe – sentani menggunakan motor. Sebelum masuk ke pangkalan ojek tepat dekat kios kecil yang ada dipinggir jalan kiri dari arah kampung yoka tiba-tiba dari arah yang sama menghantam ban belakang dari Bapa Elmis Matuan dan ibu Marsita, akibatnya Ibu Marsita yang sedang hamil 3 (tiga) bulan inipun terlempar sejauh 2 Meter dan tak sadarkan diri kemudian Elmis Matuan jatuh tidak terlalu jauh dari tempat dimana motor mereka jatuh dan pelakunya tidak kena apa-apa . Namun sang pelaku yang adalah seorang Anggota TNI dari den – ZIPUR 10 Waena ini begitu bangun dan berdir dari tempat dia jatuh ia berusaha melarikan diri sehingga salah seorang pemuda bernama Ano Wetipo yang kebetulan berada di TKP berusaha mengejarnya lebih duluan diikuti oleh dua orang temannya,yaitu Yonanis Pahabol (28) dan Edi Segenyap (29) .
Setelah melewati pagar depan Zipur Ano melihat pelaku menuju Pos penjagaan dan ia pun menuju kesana dengan maksud menyuruh pelaku agar membawa korban kecelakaan tadi ke RS terdekat agar mendapat perawatan medis dengan cepat, namun sang pelaku dan teman-teman tentaranya yang berjumlah 8 (delapan) orang bukannya mengakui akan kesalahan rekan mereka, malah mereka balik menyerang dan menganiaya Anton. Dan kedua teman Anton yang mengikutinya dari belakang Yonanis dan Edi Sekenyap melihat teman mereka mendapat penganiayaan (menggunakan ujung pistol) mereka pun ke sana untuk memberitahukan kepada para tentara –tentara itu bahwa Anton tidak salah,sedang berkata:”Tolong Pa orang yang salah bukan dia!!”,Namun lagi-lagi kedelapan orang itu pun balik menyerang Yonanis dan Edi. Kemudian jam 11:00 WPB ketiga korban ini dilarikan ke RS Abe untuk mendapat perawatan medis.
Dari penganiayaan para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini mengakibatkan korban luka berat ketiga orang tersebut diatas,masing-masing menderita luka sobek dibagian kepala dan tangan. Yonanis Pahabol mendapat 6 (enam) jahitan dikepala,edi segenyap 8 (delapan) jahitan dikepala bagian tengah dan 4 (empat) jahitan lagi dikepala bagian belakang (hampir mengenai otak kecil),dan Anton Wetipo tulang kecil tangan kiri patah.
Kemudian korban kecelakaan ibu Marsita Matuan yang hamil 3 (tiga) bulan kondisi kritis dan belum sadarkan diri sampai jam 01:00 WPB,kemudian Elmis matuan hanya luka goresan dikaki kiri.
Setelah kejadian diatas jam 10:45 WPB para keluarga korban mendatangi POS Penjagaan Zipur untuk memastikan siapa pelakunya tanpa membawa benda-benda tajam, namun niat baik keluarga korban ini dibalas dengan bunyi senjata, dimana para anggota TNI begitu melihat keluarga korban datang menuju kompleks mereka, mereka mengeluarka TEMBAKAN peringatan SEBANYAK 16 KALI diakhiri dengan SATU TEMBAKAN terakhir ,dan 3 (tiga) orang didodong dengan senjata kemudian dipukul memakai ujung senjata, akibatnya salah seorang yang bernama Tommi Meage yang mendapat tendang dari sepatu laras tentara da besi dibagian tulang rusuk dan tangan mengalami bergeseran tulang kecil ditangan kanan.
Sementara itu pada saat para korban ini mendapat perawatan medis di RS Abepura tidak ada satupun para pelaku yang ke RS.
Kini masalah ini sendiri sudah ditangani oleh pihak berwajib untuk proses selanjutnya.
Mudah-mudahan pelakunya dihukum sesuai dengan berbuatannya atau diampuni atas berbuatannya oleh atasannya???
Aparat keamanan yang seharusnya menjadi teladan positif terhadap rakyat dengan tindakan yang positif, namun kenyataannya menjadi contoh yang negatif.
Katanya… Bapa dorang tuu…
—> Pengayom rakyat
—> Pelayan rakyat,dan
—> Pemersatu rakyat
Truss………??? Seorang Pelindung mana berlindunganmu….Pelayan mana pelayananmu……pemersatu kapan ko mempersatukan??.
*) Laporan langsung dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk diketahui dunia.
Foto – foto korban penganiayaan aparat ini bisa dilihat juga di : Sumber : http://jamaica-rastuna.tk/
Dalam berbegai kesempatan dan tempat, berulangkali NKRI selalu berkilah: “Papua lebih baik ada di dalam NKRI, karena NKRI sudah berkomitmen membangun Provinsi Papua dalam Otsus,” “Pelanggaran HAM yang dilaporkan pejuang Papua Merdeka dan advokat HAM hanyalah merupakan bagian dari riwayat kelam regime Orde Baru,” “Indonesia sedang memasuki tahapan penting dalam proses demokratisasi, dan pembangunan di West Papua sudah memperhatikan dan melindungi HAM,”. Tiba-tiba saja mulut yang mengeluarkan kata-kata manis berbulu domba itu ditampar dengan keras sampai babak-belur oleh aparat NKRI sendiri dengan bukti kuat pelanggaran HAM itu BUKAN bagian dari sejarah West Papua di dalam NKRI dalam era Orde Baru, tetapi pelanggarn HAM dan penderitaan bangsa Papua yang selalu dikeluhkan dan dilaporkan pejuang dan pendukung Papua Merdeka itu terbukti benar. Memang betul pelanggaran HAM di Tanah Papua tidak pernah berhenti, era Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Hanya sekejab saja kebebasan dan kelegahan dirasakan saat Alm. KH Abdurrahman Wahid berkuasa dirasakan oleh bangsa Papua. Terutama dengan pembebasan semua TAPOL/NAPOL Papua dan izin pengibaran Bendera Bintang Kejora serta penyelenggaraan KRP II 2000 (Kongres Rakyat Papua) merupakan langkah berani dan berperikemanusiaan Gus Dur waktu itu selain merubah nama Irian Jaya menjadi Papua.
SBY dan pasukannya selalu bermulut manis dan menebar senyum dengan jamu-jamu buatannya menghibur pemimpin dunia den membantah segala kleim pejuang Papua Merdeka selama ini dengan mengatakan, “Saya perduli dan saya cintai orang Papua sebagai saudara-saudara sebangsa-setanah air. Saya pejuang HAM dan tokoh demokrasi Indonesia. Tidak ada pelanggaran HAM di Papua. Saya memperhatikan hak mereka dan bertekad membangun Tanah Papua.”
Buktinya?
Jangan lupa, ketika Wasior tenggelam oleh banjir, SBY hanya bisa datang setelah seminggu lamanya, dengan alasan bencana di Wasior tidak sehebat bencara lain di Indonesia. Hanya setelah Menlu AS menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa atas bencana Wasior lalu SBY tersentak membuat pernyataan pers seolah-olah ia cinta manusia di Tanah Papua.” Kleim Ali Murtopo saat Pepera, “Kami tidak perlu manusia Papua, kami perlu Tanah Papua. Kalau orang Papua mau merdeka, minta Amerika carikan tanah di bulan, atau minta tuhan ciptakan tanah bagimu,” itu memang semakin terbukti dan ternyata.
Bukan cerita baru dan tidak juga kaget melihat mengapa SBY harus secepatnya bereaksi atas kematian orang Papua yang merupakan calon-calon mangsa NKRI-TNI itu. Daripada dibunuh dengan menghabiskan peluru NKRI, lebih baik alam Papua menghabiskan mereka saja. Malahan doa ucapan syukur yang dinaikkan.
Saat Video pelanggaran HAM muncul merajalela di semua media utama (mainstream media) di dunia, termasuk BBC dan CNN, Presiden SBY seolah-oleh bersikap tersentak memimpin rapat khusus menyikapi soal itu. Tertamparlah wajah pemerintahan Orde Reformasi di bawah SBY, bahwa kleim perlindungan dan penegakkan HAM dalam Otsus itu tidak terbukti. Ada pepatah jitu, “Perbuatan berteriak, dan perkataan hanya sekeras bisikan,” atau “Perbuatan berbicara lebih keras daripada perkataan.”
Kini pelanggaran HAM di West Papua ssudah tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terbukti. Kini orang Papua harus bertanya, “Mau tinggal dengan NKRI dan selalu dibunuh dan dilanggar hak-haknya?”
Bangsa terjajah bermental budaklah yang akan berkata, “Itu kan perlakuan oknum TNI, nanti akan dihukum, dan kita terus membangun Papua di dalam bingkai NKRI!” Bangsa yang tahu diri dan punya martabat akan mengatakan, “Cukup sudah penderitaan ini! NKRI keluar dari tanah airku, WEST PAPUA!” Merdeka Harga Mati!!!
JAKARTA [PAPOS] — Sebuah video yang diduga sebagai propaganda berdurasi 4 menit 47 detik yang beredar sejak Sabtu (16/10) lalu di situs YouTube itu menggambarkan penganiayaan yang dilakukan oleh militer atas sejumlah warga Papua, yang dituduh terlibat Organisasi Papua Merdeka (OPM).
“Hey kau bajingan, kami menjalankan perintah negara,” kata salah satu serdadu berseragam TNI sambil menendang kepala salah satu warga yang terduduk di rumput. Begitulah adegan awal dalam video yang dilansir sebuah lembaga bernama Asian Human Rights Commission.
Video yang kental berbau propaganda untuk menjatuhkan TNI dan juga Pemerintah Indonesia dalam penanganan masalah separatisme di Papua tersebut diklaim terjadi pada bulan Oktober 2010 di kawasan Tingginambut, Puncak Jaya.
Tendangan dan pukulan helm baja ke arah kepala beberapa warga dalam video itu ternyata hanya bagian kecil dari kekejian yang terekam dalam video tersebut. Sebab, pada bagian selanjutnya terekam penyiksaan yang lebih parah.
Ia terus ditanya tentang tempat penyimpanan senjata milik OPM oleh orang-orang berpakaian preman.
Hasil tayangan video ini menunjukkan, setelah pria tersebut menjawab dengan menyebutkan lokasi penyimpanan senjata ada di sebuah kandang babi, salah satu interogator berteriak: “Bohong, bohong.”
Puncaknya, interogator lain menganiaya pria Papua itu dengan menggunakan sebatang kayu yang diambil dari kobaran api dan masih mengepulkan asap. Pria ini lantas mengerang kesakitan, terlebih tindakan itu dilakukan berulang kali.
Lembaga Asian Human Rights Commission yang melansir video ini terlihat mengarahkan hasil rekaman tersebut untuk mempropagandakan kekejaman Indonesia dalam penanganan Papua. Dalam salah satu bagian video tersebut, mereka menuliskan, “Indonesia ratified the United Nations Convention Against Torture in 1998, but has still not stopped using torture”. Berita soal penganiayaan TNI ini telah dimuat—setidaknya—oleh salah satu surat kabar di Australia, Sydney Morning Herald. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dan komentar terkait penyebaran video kekerasan tersebut yang disampaikan pihak pemerintahan Indonesia ataupun TNI.
Perlu Ditelusuri
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, mengatakan, beredarnya video penganiayaan terhadap seorang warga Papua yang diduga dilakukan oleh oknum TNI harus segera ditelusuri.
“Saya belum tahu ada pelanggaran HAM atau tidak. Permasalahan ini harus segera ditelusuri,” katanya kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, tidak ada doktrin agar anggota TNI menyiksa dan menyengsarakan rakyat, karena kekuatan TNI itu berada pada bersatunya dengan rakyat.
“Kalau anggota TNI menyiksa rakyat, maka tidak benar dan tidak boleh. TNI harus melindungi rakyat dan kalau TNI tidak melindungi rakyat, ini berarti salah,” katanya.
Ia mengaku tidak tahu permasalahan antara oknum TNI dan warga Papua yang dipukul itu. Namun demikian Mabes TNI harus segera menelusuri permasalahan itu.
“Ini pasti ada sebabnya hingga oknum TNI melakukan pemukulan kepada warga Papua. Kalau oknum TNI melakukan kesalahan, maka harus meminta maaf dan harus segera klarifikasi,” tuturnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menginstruksikan semua jajarannya untuk memeriksa kebenaran video rekaman penyiksaan warga Papua yang diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh oknum-oknum yang diduga anggota TNI.
“Saya baru menerima laporannya juga. Jadi sedang kita perintahkan untuk mengecek kebenarannya,” kata Agus, yang mengaku belum melihat rekaman tersebut.
Namun, jika terbukti benar, maka akan menghormati proses hukum yang berlaku untuk menindak para oknum TNI yang terlibat. [ant/kcm/agi]
Written by Ant/Kcm/Agi/Papos
Wednesday, 20 October 2010 10:30
Papua Merdeka News 