Kunjungi RI, PM Selandia Baru Didesak Angkat Isu Papua

Penulis: Eben E. Siadari 18:17 WIB | Selasa, 05 Juli 2016

WELLINGTON, SATUHARAPAN.COM – Perdana Menteri Selandia Baru, John Key, akan melakukan kunjungan selama dua hari ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Namun dalam agenda kunjungannya, tidak disebutkan adanya pembicaraan mengenai isu pelanggaran HAM di Papua. Isu perdagangan dan ekonomi akan mendominasi isi pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo.

Hal ini telah mendatangkan kritik pedas dari salah satu partai oposisi, Partai Hijau.

“Tidak adanya sama sekali isu HAM dalam agenda pembicaraan John Key dengan Presiden Widodo sangat disesalkan mengingat seorang anak sekolah ditembak oleh polisi militer di Papua (Barat) minggu lalu,” kata anggota parlemen Partai Hijau, Catherine Delahunty dalam siaran pers partai tersebut hari ini (5/7).

“John Key harus mendesak Presiden Joko Widodo untuk berhenti berbicara tentang pendekatan yang lebih demokratis dan mulai bertindak, dimulai dengan komitmen untuk mengakhiri pelanggaran HAM oleh militer dan polisi, penahanan politik dan pembunuhan direstui negara di Papua Barat,” kata dia.

“Menolak membicarakan isu HAM dengan Indonesia adalah memalukan bagi reputasi kita sebagai warga dunia dan anggota Dewan Keamanan PBB,” tambah dia lagi.

“Kita harus bersama dengan anggota Pacific Islands Forum seperti Vanuatu dan Solomon Islands untuk memberi perhatian kepada nasib rakyat Papua dan menyerukan dihentikannya pelanggaran HAM,” kata dia.

Kunjungan PM Selandia Baru ke Indonesia akan diisi oleh pembicaraan resmi dengan Presiden Joko Widodo bertujuan membangun hubungan perdagangan dan ekonomi.

Delahunty mengharapkan pembicaraan tentang HAM merupakan salah satu cara untuk menekan Indonesia.

“Jika mitra perdagangan Indonesia, termasuk Selandia Baru, menempatkan perbaikan pada HAM sebagai prasyarat untuk hubungan perdagangan, tekanan pada pemerintah Indonesia akan memaksa mereka untuk bertindak,” kata Delahunty.

“John Key perlu berhenti hanya lip service dalam soal HAM dan mempertahankan prinsip-prinsip yang selama ini membuat Selandia Baru dikenal,” kata Delahunty.

John Key akan meninggalkan Selandia Baru pada 8 Juli mendatang. Dalam kunjungan luar negerinya kali ini yang akan berakhir pada 20 Juli, ia akan terbang ke Inggris bertemu dengan PM negara itu, David Cameron.

Dari sana, ia akan mengunjungi Italia dan bertemu dengan Perdana Menteri Matteo Renzi di Roma. Selanjutnya ia akan terbang ke Prancis bertemu dengan Presiden Francois Hollande dan Perdana Menteri Manuel Valls.

Dari Paris John Key akan terbang ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

“Indonesia adalah partner penting Selandia Baru di kawasan regional dan pemain kunci di Asia Pasifik,” kata Key.

“Ia merupakan mitra dagang Selandia Baru terbesar ke-13 dan terdapat potensi yang besar untuk membangun hubungan lebih jauh,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari

July 5, 2016 0

PNG Protes, Patroli Perbatasannya Ditembaki Tentara Indonesia

Jayapura, 5/5 (Jubi) – Tentara Indonesia dilaporkan oleh media Papua New Guinea (PNG), Post Courier telah menembaki patroli perbatasan yang dilakukan PNG Defence Force (PNGDF).

Insiden penembakan ini dilaporkan oleh Post Courier, meningkatkan ketegangan lebih lanjut di perbatasan PNG-Indonesia sehingga memaksa Mentri Luar Negeri dan Imigrasi PNG, Rimbink Pato memanggil Duta Besar Indonesia untuk PNG, Andrias Sitepu dan menyampaikan nota protes PNG. Nota protes ini merupakan nota protes kedua yang dikeluarkan oleh pemerintah PNG atas kekhwatiran yang sama. Nota protes pertama, dikeluarkan sekitar satu bulan yang lalu.

Rimbink Pato, menyatakan keprihatinannya dan mengutuk insiden penembakan yang terjadi pada pagi hari tanggal 19 April itu.
“Meskipun ada tidak ada laporan korban jiwa, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa insiden tersebut tidak terulang di masa mendatang,” kata Pato.

Meskipun pemerintah PNG menyampaikan protes, situasi bisa memburuk. Pemerintah PNG diharapkan untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia guna mencari jalan keluar sesuai perjanjian kerjasama perbatasan kedua negara yang sudah dijalani bertahun-tahun.

Petinggi PNGDF, Murray Barracks masih bungkam kepada wartawan karena menganggap isu perbatasan belakangan ini sangat sensitif. Meski demikian, tentara PNG diminta untuk tidak melepaskan tembakan jika mereka terjebak dalam kontak tembak antara tentara Indonesia dengan kelompok bersenjata.

Seorang pejabat pemerintahan PNG mengatakan pada Post Courier, bahwa insiden tanggal 19 April itu bisa saja meningkat tensinya jika seorang tentara {NGDF terluka.

“Ini bisa saja lebih buruk jika ada tentara kami terluka selama baku tembak pada pagi hari 19 April itu. Saat ini, situasinya sangat sensitif,” kata pejabat pemerintah PNG ini.

Untuk membahas kondisi perbatasan PNG – Indonesia ini, Duta Besar PNG untuk Indonesia, Peter Ilau akan memimpin delegasi PNG dalam pertemuan pembahasan perbatasan Indonesia – PNG yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini. (Jubi/Victor Mambor)

May 5, 2014 0

Australia Tolak Papua Merdeka

Senin, 03 September 2012 20:10, http://bintangpapua.com

SYDNEY – Pemerintah Australia menegaskan, walau selama ini kerap bersikap kritis terhadap isu penegakan hak asasi manusia di Papua, Australia sama sekali tidak akan mendukung ide kemerdekaan Papua sebagai sebuah negara berdaulat terpisah dari Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr, Minggu (2/9/2012), di stasiun televisi Sky News. Carr menyebutkan, dukungan atas kemerdekaan Papua akan benar-benar menghancurkan hubungan Australia dengan Indonesia.

Carr juga mengaku, Papua tidak akan mampu berdiri sendiri sebagai negara merdeka, dan hanya akan kembali mempersulit posisi Australia, yang dipastikan akan terkena dampak apabila Papua merdeka. “Opini masyarakat Australia mendukung kedaulatan Indonesia atas dua provinsi di Papua. Penolakan kami soal pemisahan Papua sepenuhnya didasari pragmatisme dan prinsip,” ujar Carr sebagaimana dilansir oleh kompas.com.
Penegasan Carr itu disampaikan tak lama setelah pernyataan sebelumnya yang meminta Pemerintah Indonesia menggelar penyelidikan atas insiden kematian aktivis Papua merdeka, Mako Tabuni, yang ditembak 14 Juni lalu. Menurut media Australia, Tabuni diduga ditembak Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI.

Tekanan AS
Sehari sebelum kunjungan Menlu AS Hillary Clinton ke Jakarta, organisasi Human Rights Watch (HRW) mendesak Hillary agar menekan Indonesia soal semakin maraknya intoleransi beragama dan insiden kekerasan terhadap kelompok agama minoritas.

Selain itu, HRW juga mendesak Hillary untuk menekan Pemerintah Indonesia agar membebaskan para tahanan politik, yakni para aktivis prokemerdekaan Papua dan Maluku. Pihak HRW memperkirakan jumlah tahanan politik itu sekitar 100 orang.

Kunjungan Hillary ini menjadi bagian dari rangkaian lawatan 11 hari ke sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik.
Menanggapi pernyataan HRW itu, Menlu Marty Natalegawa menyatakan, hubungan bilateral Indonesia-AS sudah sejak lama mencakup berbagai bentuk kerja sama yang komprehensif.

“Ya, yang namanya HRW memang begitu itu. Akan tetapi, perlu diingat, dengan atau tanpa mereka, kerja sama di bidang penegakan HAM dan demokratisasi sudah menjadi salah satu pilar utama kerja sama Indonesia-AS. Sifatnya positif dan benar-benar bekerja sama. Bukan lain dari itu,” ujar Marty. (binpa/don/l03)

September 3, 2012 0

Pagi Ini Presiden SBY Bertemu Menhan AS

TEMPO Interaktif, NUSA DUA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat Leon Panetta di Nusa Dua, Bali, Senin, 24 Oktober 2011.

“Pukul 08.00 WIB, Presiden akan bertemu dengan Menhan AS yang sebelumnya telah bertemu dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro disini,”kata Juru Bicara Kepresidenan Julian di Ayodya Resort, Nusa Dua, Bali.

Tempat pertemuan antara Presiden SBY dan Panetta yang dimaksud oleh Julian adalah Hotel Ayodya, Nusa Dua. Tempat ini menjadi tempat menginap SBY dihari ketiga kunjungan kerjanya ke Bali. Sayangnya Julian enggan menyebut apa saja yang akan dibahas keduanya dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya, pada Minggu sore, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Leon Panetta telah melakukan pertemuan disela-sela pertemuan menteri-menteri pertahanan ASEAN di Bali.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas beberapa hal termasuk diantaranya Purnomo sempat memaparkan kondisi di Papua dalam pertemuan bilateral tertutup itu. “Agar beliau mendapat informasi langsung dari pihak pertama,” kata Purnomo usai pertemuan itu.

MUNAWWAROH

October 24, 2011 0

SBY & Menhan AS Bicarakan Kesejahteraan Papua

Jakarta – Dinamika politik di Papua sempat disinggung dalam pertemuan antara Menhan AS Leon Panetta dengan Presiden SBY. Namun tidak ada penekanan khusus terhadap isu yang kerap diungkit Kongres AS tersebut.

Demikian jawaban Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, ditanya mengenai isu Papua dalam kunjungan kehormatan Menhan Leon Panetta kepada Presiden SBY. Pertemuan berlangsung di Nusa Dua, Bali, Senin (24/10/2011).

“Tidak menyinggung itu secara khusus,” jawab Faiz.

Menurutnya, konteks pembicaraan isu Papua dalam pertemuan adalah kerjasama bidang pertahanan. Presiden SBY menjelaskan, faktor yang lebih ditonjolkan pemerintah adalah peningkatan kesejahteraan.

“Ada kebijakan khusus untuk Papua yang menekankan kesejahteraan, bukan pendekatan keamanan,” jelas Faiz.

Hal lain yang juga disinggung adalah rencana keikutsertaan Presiden AS, Barrack Obama, ke Bali pada akhir Nopember 2011. Obama ke Bali untuk mengikuti KTT ASEAN dan East Asia Summit yang berlangsung dalam waktu hampir bersamaan.

“Sempat disinggung kepastian kedatangan Obama dalam East Asia Summit dan topik-topik yang akan dibahas,” ujar Faiz.

(lh/rdf)

October 24, 2011 0

Pintu RI-PNG Ditutup

JAYAPURA (PAPOS) -Perbatasan Republik Indonesia (RI) dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG) yang terletak di Kampung Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura ditutup sejak 9 April lalu.

ditutupnya perbatasan ini menyebabkan warga negara Indonesia tidak dapat menyeberang ke wilayah PNG untuk berbagai keperluan. Padahal, dalam sehari masyarakat yang ingin berkunjung ke PNG, baik untuk keperluan rekreasi maupun pekerjaan lainnya cukup banyak.

Sebaliknya dengan warga negara PNG, tampak bebas melintasi perbatasan RI-PNG tanpa kendala apa pun.

Ditutupnya daerah perbatasan ini menyusul peristiwa penemuan bom di jembatan Muara Tami, Distrik Muara Tami, Jayapura pada Kamis (9/4) lalu.

Seorang warga Kota Jayapura, Ferry Sesa menyatakan, kekecewaannya karena tidak dapat melintasi perbatasan dan tertahan di pos penjagaan TNI yang terletak tidak jauh dari Kantor Imigrasi.

“Tapi untuk keamanan, saya ikuti saja peraturan yang berlaku karena saya juga tidak ingin ambil resiko,” katanya seperti diliris dari Antara, Minggu (3/5) kemarin.

Pada kondisi normal, warga Indonesia dapat melintasi perbatasan RI-PNG untuk keperluan kunjungan dalam waktu tidak lebih dari 24 jam, hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di pos penjagaan TNI, selanjutnya melapor ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat Skouw.

Belum dapat diketahui batas waktu dan alasan penutupan perbatasan RI-PNG ini. Walaupun demikian, kondisi di sekitar perbatasan cukup kondusif. Aktivitas masyarakat pun bisa berjalan seperti biasanya.

Pos perbatasan yang terletak di Kampung Skouw, sekitar 70 kilometer ke arah timur dari pusat Kota Jayapura dijaga satuan tugas dari Batalyon Infantri (Yonif) 725/Wirabuana.(ant)

Ditulis oleh Ant/Papos
Senin, 04 Mei 2009 00:00

May 6, 2009 1

Australia Hormati Hukum RI – Masalah vonis bagi Hendry Scott Bloxom, Vera Scott Bloxom, Karen Burke, Keit Rowald Mortimer dan Hubert Hufer

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Sabtu, 17 Januari 2009

BRISBANE (PAPOS) -Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith, memahami masa sulit yang dihadapi kelima orang warganya yang divonis bersalah oleh PN Merauke, Kamis (15/1). Namun ia memandang kelanjutan proses hukum terhadap vonis tersebut masih terbuka dengan mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. “Saya diberi tahu bahwa pengajuan banding atas vonis Itu terbuka. Cara terbaik bagi kita adalah menunggu pengajuan banding dan menunggu hasil keputusan pengadilan,” katanya dalam penjelasan persnya, Jumat (16/1) kemarin, seperti diterima Koran ini dari Antara di Brisbane.

Menlu Smith mengatakan, pihaknya akan terus memberikan bantuan kekonsuleran kepada kelima orang warganya yang divonis bersalah telah memasuki wilayah Merauke tanpa dokumen perjalanan yang sah 12 September 2008 itu.

Masalah vonis bagi Hendry Scott Bloxom, Vera Scott Bloxom, Karen Burke, Keit Rowald Mortimer dan Hubert Hufer itu mendapat sorotan media Australia.

Harian “The Australian” misalnya menurunkan berita berjudul “Jail for Aussies over Papua visa an ’embarrassment'” sedangkan “Sydney Morning Herald” menyoroti isu yang sama dalam berita berjudul “Australian Intruders in Papua Sent to Jail”.

Kedua surat kabar itu memberitakan vonis tiga tahun penjara kepada Hendry Scott Bloxom, dan masing-masing dua tahun penjara kepada Vera Scott Bloxom, Karen Burke, Keit Rowald Mortimer dan Hubert Hufer itu sebagai “kejutan” dan “memalukan”.

Vera Scott Bloxom seperti dikutip Sydney Morning Herald mengatakan, ia tidak percaya dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Merauke itu.

The Australian mengutip pendapat Efraim Fangohoi, pengacara warga Australia ini, yang menyebut vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Merauke hari Kamis (15/1) itu sebagai “hal yang sangat memalukan bagi (sistim) hukum Indonesia.”

Menurut dia, bentuk hukuman bagi kelima warga Australia itu hanya “deportasi”.

Kelima warga Australia itu tiba di Merauke dengan pesawat kecil 12 September 2008 tanpa dilengkapi berbagai dokumen perjalanan yang benar untuk berwisata.

Mereka tidak mengantongi izin terbang, izin keamanan maupun izin imigrasi saat terbang dengan pesawat kecil jenis V-68 ke Provinsi Papua dari Pulau Horn di lepas pantai Cape York.

William Hendry Scott Bloxam berindak sebagai pilot, sedangkan Vera Scott Bloxam (co pilot), Hubert Hofer (penumpang), Karen Burke (penumpang) dan Ket Rowald Mortimer (penumpang). (ant/nas)

January 17, 2009 0

Indonesia Harus Menyapa Hangat PNG

JAKARTA (PAPOS) -Anggota Komisi I DPR RI, Hajriyanto Yasseir Thohari (Fraksi Partai Golkar), di Jakarta, Minggu, mengingatkan Indonesia seharusnya lebih menyapa hangat negara tetangga dekat di bagian timur, yaitu Papua New Guinea. “Apalagi Indonesia menghadapi persoalan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pasalnya, PNG selama ini menunjukkan komitmennya yang sangat konsisten untuk mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya di Jakarta, Minggu (2/11) kemarin..

Hajriyanto Thohari juga mengungkapkan, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, N Hasan Wirayuda, beberapa waktu lalu, ia menyampaikan imbauan agar Menlu RI dan DPR RI memperbanyak kunjungan resmi serta silaturahmi persahabatan dengan PNG.

“Bahkan saya mengimbau Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan kunjungan resmi kenegaraan ke PNG. Adalah sangat aneh jika Presiden RI dan Wakil Presiden RI telah melakukan kunjungan ke berbagai negara dunia, tetapi justru belum pernah berkunjung ke PNG,” katanya.

Sekretaris FPG di MPR RI ini menambahkan, dalam hampir semua pertemuan Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ‘Pacific Island Forum’ (PIF) dan ‘South West Pacific Dialogue’ (SWPD), PNG selalu mengambil peran menentukan, sehingga dapat mempengaruhi negara-negara lain untuk tidak mengangkat isu Papua.

“Ini merupakan jasa PNG yang sangat besar. Pemerintah RI harus memberikan apresiasi terhadap PNG dengan meningkatkan hubungan yang lebih hangat dan akrab dengan negara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Papua itu,” katanya lagi.

Perbanyak Kunjungan Resmi

Karena itu, lanjut Hajriyanto Thohari, salah satu tindakan positif ialah segera memperbanyak kunjungan resmi, apakah itu dari pihak Departemen Luar Negeri (Deplu), DPR RI khususnya Komisi I yang membidangi hubungan luar negeri, serta Presiden dan Wakil Presiden.

“DPR RI juga perlu melakukan langkah-langkah untuk memperkuat hubungan dengan PNG sebagai ‘second track diplomacy’ yang memperkuat ‘first track diplomacy’ yang dilakukan oleh Deplu,” katanya.

Juga, ia menyarankan Ketua DPR RI jangan hanya berorientasi melakukan kunjungan muhibah ke negara-negara Barat saja, melainkan harus melihat negara tetangga yang sangat dekat itu.

“Apalagi PNG menduduki posisi yang sangat penting dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Pemerintah sebaiknya meningkatkan dan mengembangkan hubungan bilateral dengan PNG, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan,” ujarnya.

Program tukar-menukar pelajar dan mahasiswa, menurut dia, tampaknya sangat strategis untuk ditingkatkan, apalagi di era milenium baru sekarang, hubungan antarbangsa sebaiknya terus dibangun secara lebih harmonis.

“Dikatakan strategis, karena akan mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat besar bagi terciptanya saling menghormati antara kedua negara di masa-masa yang akan datang,” katanya.

Dengan hubungan bilateral yang akrab dan hangat, ia yakin PNG akan semakin meningkatkan perannya untuk mendukung dan menghormati kedaulatan RI, karena merasa dihargai serta dihormati oleh Indonesia.

“Sekali lagi, Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan Ketua DPR RI, tengoklah negara tetangga dekat yang sangat berperan itu dengan melakukan kunjungan resmi ke PNG. Insya Allah, akan sangat besar manfaatnya bagi RI,” katanya.(ant)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Senin, 03 November 2008

November 3, 2008 0