Amankan 1 Juli, Semua Polisi Dikerahkan

Burung Mambruk, Lambang Negara West Papua

JAYAPURA-Meski pada 1 Juli 2010 (hari ini) aparat kepolisian sedang berbahagia karena memperingati hari jadinya, yaitu Hari Bhayangkara yang ke-64, namun pihak kepolisian khususnya di wilayah hukum Polda Papua nampaknya harus tetap waspada, sebab hari ini juga diklaim oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai hari jadinya.

Terkait hal ini, pihak kepolisian telah melakukan tindakan antisipasi, bahkan jika ada yang tetap nekad melakukan pelanggaran hukum, pihak aparat tak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas.

“Jika di Jakarta pada HUT Bhayangkara ada ancaman akan diserang oleh teroris, maka tidak menutup kemungkinan hal itu juga terjadi di Papua. Namun polisi dengan semua kekuatan akan dikerahkan untuk mengamankan Papua dan mengantisipasinya,” tegas Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Bekto Suprapto,M.Si kepada wartawan usai memimpin upacara korp kenaikan pangkat di jajaran Polda Papua, Rabu (30/6) kemarin.
Kapolda mengungkapkan, pada dasarnya polisi akan selalu melaksanakan kegiatan pre-emtif, dimana mengantisipasi lebih jauh, bahkan data yang sudah ada akan dikumpulkan, kemudian akan dilakukan antisipasi, sebab ini juga merupakan upaya pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan. “Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan polisi selalu berupaya menciptakan situasi aman,” tukasnya.

Disinggung soal kekuatan yang dikerahkan, Kapolda mengungkapkan, semua anggota di jajaran Polda Papua akan dikerahkan untuk pengamanan 1 Juli 2010 (hari ini), bahkan bagi kelompok-kelompok yang ingin mengibarkan bendera Bintang Kejora maka pasti akan ditindak tegas. “Jelas akan ditindak tegas, karena ada prosedur hukum yang berlaku,” imbuhnya lagi.

Sementara itu, secara terpisah, Kapolresta Jayapura, AKBP H. Imam Setiawan, SIK ketikan dikonfirmasi wartawan terkait pengamanan 1 Juli 2010, menegaskan, peringatan 1 Juli 2010 (hari ini) yang diklaim sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) sudah diantisipasi, bahkan pihaknya akan mengambil tindakan tegas yaitu tembak di tempat bagi kelompok-kelompok yang ingin membuat sensasi dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Dikatakan Kapolresta, guna mengantisipasi aksi-aksi tambahan dan sekaligus pengamanan peringatan 1 Juli 2010 sebagai HUT OPM itu, pihaknya telah mengerahkan sebanyak 300 anggota. Selain itu, pihaknya bersama jajaran Polresta Jayapura juga telah melakukan razia-razia di berbagai titik-titik bahkan telah membentuk tim yang terdiri dari satuan Brimob dan intelkam.

“Saya sudah menegaskan kepada seluruh anggota yang berjaga untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan tegas seperti bagi kelompok yang menaikkan bendera Bintang Kejora, kemudian melakukan perampasan bendera karena hendak diturunkan, maka akan diberlakukan sistem tembak di tempat,” ucapnya.

Selain itu, menaikkan dan mengibarkan bendera kemudian diturunkan anggota polisi namun ada perlawanan maka ditangkap dan bila melawan petugas maka tembak di tempat. “Bahkan membahayakan petugas dalam arti kelompok itu menggunakan senjata maka akan langsung dilumpuhkan dan tembak di tempat karena itu protapnya, dan saya tidak main-main karena ini langkah tegas,” tandasnya.

Pada hari ini pihaknya juga tidak memberikan ijin demontrasi, karena semua polisi sedang konsentrasi dengan upacara HUT Bhayangkara, sehingga kalaupun ada demontrasi, maka itu dianggap illegal dan akan dibubarkan secara paksa.

Sementara itu, terkait upaya penyelundupan amunisi ke wilayah pegunungan yang berhasil digagalkan di Bandara Sentani beberapa waktu lalu, Kapolresta mensinyalir, amunisi tersebut berasal dari PNG.
Untuk itu, guna mengantisipasi semakin maraknya pengiriman amunisi tersebut jajaran Polresta Jayapura langsung menggelar razia yang dipusatkan di daerah perbatasan, tepatnya di Wutung wilayah hukum Polsekta Muara Tami yang langsung dipimpin Kapolresta Jayapura, AKBP. H. Imam Setiawan, SIK.

Kapolresta Jayapura mengatakan, dari hasil razia yang digelar Senin (21/6) lalu dan berlangsung selama 3 jam dengan melibatkan unsur TNI dari Yonif 713/ST itu berhasil menyita sebanyak 9 senjata tajam (sajam) berikut dengan tersangkanya diantaranya 1 kapak, 3 parang, 2 badik, 2 sangkur dan 1 pisau biasa.

Selain itu, minuman keras (miras) sebanyak 1 karton Bir yang diseludupkan dari PNG, pelanggaran lalu lintas sebanyak 21 kasus, namun bersifat teguran serta 1 linting daun ganja kering yang dibawa oleh seorang warga Vanimo, PNG berinisial RMY (32). “Razia tersebut berhasil menyita beberapa barang-barang terlarang dan telah diamankan bersama tersangkanya kemudian untuk RMY pemilik daun ganja juga tidak memiliki visa sehingga dikenakan dua pasal yaitu pasal narkotika dan pasal keimigrasian,” ungkap Kapolresta Jayapura kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (30/6) kemarin. (nal/fud) (scorpions)

June 30, 2010 2

Sebagai Hari Perenungan Sejarah Papua

BIAK [PAPOS] – Dewan Adat Papua wilayah Biak (DAB) memperingati momentum 1 Mei sebagai hari perenungan sebuah sejarah bagi tanah Papua, berkenaan dengan bergabungnya tanah Papua ke pangkuan ibu pertiwi pada 47 tahun silam, sejak Perserikatan Bagsa Bangsa (PBB) menyatakan, Papua resmi sebagai bagian dari NKRI pada 1 Mei 1963.

Menurut pandangan dewan adat Papua yang disampaikan oleh ketua Dewan adat Papua wilayah Biak, Yan Pieter Yarangga kepada wartawan usai menggelar peringatan 1 Mei di halaman kantor DAB (1/5), proses hukum yang melandasi sejarah pengalihan wilayah Papua dari pemerintahan Belanda kepada Perserikatan bangsa bangsa (UNTEA), kemudian dari UNTEA kepada Indonesia, dewan adat menilai belum memenuhi azas demokrasi dan sangat bertentangan dengan Azas azas hokum Internasional yang berlaku.

Untuk itu, lanjut Yan Pieter, sesuai seruan khusus dari ketua umum dewan adat Papua, agar momentum peringatan 1 Mei 2010 ini dijadikan sebagai hari doa bangsa Papua dan hendaknya diperingati diseluruh tanah Papua termasuk di Wilayah dewan adat Biak yang dipimpinnya.

Acara doa bersama yang dihadiri oleh ratusan masyarakat Papua yang berasal dari Kabupaten Biak Numfor dan Supiori ini, berlangsung khidmat dan antusias anak anak adat walaupun hujan megguyur kota Biak pada pelaksanaan acara peringatan hari bersejarah tersebut.

Sebelum menggelar panggung demokrasi, acara tersebut diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Pdt. Jhon Koibur. Dalam Khotbahnya, Jhon Kaibur mengatakan, kita harus mengakui bahwa Papua adalah bagian dari NKRI.

May 3, 2010 0

Hari Ulang Tahun Papua Merdeka Ricuh, 30 Orang Ditahan

TEMPO Interaktif, Jayapura -Peringatan hari ulang tahun Papua Merdeka pada Selasa (1/12) di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura diwarnai unjuk rasa, yang diikuti pembentangan spanduk tentang Papua Merdeka di tiga tempat di wilayah Kota Jayapura.

Akibatnya, puluhan pengunjuk rasa diamankan pihak kepolisian setempat untuk dimintai keterangannya, dan 13 orang hingga kini masih ditahan pihak Kepolisian Resort Kota Jayapura.

Pada pukul 09.30 WIT, 30 orang berunjuk rasa tentang Papua Merdeka di depan kantor show room mobil milik Toyota di Polimak, Jayapura Selatan. Dari 30 orang itu, 13 diantaranya ditangkap polisi, termasuk pimpinan unjukrasa Markus Yenu karena membentangkan spanduk bergambar bendera Bintang Kejora.

Dari data yang dikumpulkan Tempo, 30 orang tersebut hendak melakukan unjuk rasa di Taman Imbi, depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua, di pusat Kota Jayapura. Tapi karena dilarang, akhirnya mereka melakukan unjuk rasa di sekitar kantor show room mobil milik Toyota di Polimak.

“Mereka ditangkap setelah berorasi dan membentangkan spanduk gambar bendera bintang kejora,” kata saksi mata Aris, 30, di lokasi unjuk rasa, Polimak, Jayapura Selatan. “Ketika dibubarkan polisi datang ke sini. Saya dengar ada lima letusan senjata api di udara.”

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Agus Riyanto sebenarnya dari tiga lokasi unjuk rasa itu, ada puluhan orang sempat diamankan polisi. “Tapi hanya 13 orang yang kini kami tahan di Polresta Jayapura. Yakni mereka yang unjuk rasa di depan show room mobil Toyota di Polimak," papar Agus di Polda Papua, Selasa (1/12).

Mereka ini masih diperiksa secara intensif dan kemungkinanya, lanjut Agus, akan ditahan. Sebab aksi mereka tak ada ijin dari pihak polisi. Bahkan saat polisi datang ingin membubarkan aksi itu, mereka melawan. "Akibatnya, mereka diamankan sesuai prosedur hukum yang ada,” kata Agus.

Puluhan orang yang ditangkap untuk dimintai keterangan oleh polisi itu diantaranya, tujuh orang ditangkap di depan gapura Museum Budaya Expo, Waena, Abepura, dan 10 orang ditangkap saat melakukan pemalangan jalan masuk kampus Universitas Cenderawasi.

CUNDING LEVI Selasa, 01 Desember 2009 | 17:39 WIB

December 1, 2009 0

Polda Papua Izinkan Ibadah Syukuran 1 Desember

TEMPO Interaktif, Jakarta – Peringatan ibadah syukur pada 1 Desember besok sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Papua Barat di lokasi makam Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay, di Sentani, tak dilarang pihak kepolisian.

"Kami tak melarang asalkan dijaga ketat oleh kepolisian. Namun saya juga perlu ingatkan agar dalam ibadah syukur ini tak ada yang berbuat onar. Jika ada yang berbuat onar, maka kami tak segan menindak tegas sesuai hukum berlaku," kata Kapolda Papua Brigadir Jenderal Bekto Soeprapto kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/11) siang.

Sementara patroli dan razia yang telah dilakukan polisi selama beberapa hari ini menjelang 1 Desember, menurut Bekto, bukan bagian dari terapi kejut terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah Republik Indonesia.

"Tapi memang menjelang 1 Desember, seperti biasa, kami melaksanakan operasi keamanan dan ketertiban masyarakat," ujarnya.

Namun, Bekto mengakui pada tanggal 1 Desember selalu terjadi kejadian rawan yang sama dan berulang-ulang. "Ada beberapa titik yang kami anggap rawan, sehingga penjagaannya lebih diperketat, seperti di Jayapura, Abepura dan Timika. Ini kami lakukan karena fakta dari tahun ke tahun, ada orang yang ingin membuat Papua tak aman," jelasnya.

Dari data yang didapat, pada Minggu (29/11) malam, sekitar pukul 22.00 WIT di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, terjadi pengibaran Bendera Bintang Kejora pada dua tempat oleh orang tak dikenal.

Bendera pertama berukuran 120 X 30 sentimeter persegi ditemukan anggota intelejen Polri dan TNI. Bendera ini sempat dikibarkan selama 20 menit lebih yang diikat di tiang kayu sepanjang 3,5 meter, lalu ditancapkan di atas bukit Perumahan Organda Padangbulan, Abepura.

Pada saat yang sama, ditemukan Bendera Bintang Kejora kedua di atas bukit di daerah Kelurahan Waena, Abepura, yang ukurannya sama dengan bendera pertama yang ditemukan di atas bukit perumahan Organda Padangbulan, Abepura.

Namun, bendera kedua ini diperkirakan telah berkibar selama satu jam lebih. Kini kedua bendera itu telah diamankan pihak kepolisian dan TNI sebagai barang bukti.

Pengibaran dua Bendera Bintang Kejora di wilayah Distrik Abepura pada Minggu (29/11) malam itu diakui Bekto. Tapi, menurutnya, pengibaran Bendera Bintang Kejora itu bukan berarti langsung seketika terbentuk negara baru.

"Pengibaran bendera itu dilakukan oleh orang yang hanya minta perhatian. Pelakunya bisa dari simpatisan Papua Merdeka atau bisa juga dari orang lain," tegasnya.

Untuk itu, menurut Bekto, jika besok pada peringatan ibadah syukuran 1 Desember ada yang mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan tertangkap tangan, maka pihaknya akan menelusuri dan melakukan tindakan tegas sesuai hukum berlaku.

"Kami akan sidik, mulai dari toko kain yang jual, penyablonnya, hingga tukang jahit yang membuat bendera itu," tandasnya.

CUNDING LEVI

November 30, 2009 0

Gubernur: Suka Tidak Suka, Momen 1 Mei Lebih Bermartabat

MANOKWARI-Memperingati HUT ke-46 kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI, Gubernur Papua Barat, Bram Atuturi yang bertindak selaku inspektur upacara (Irup) di lapangan Borarsi Manokwari, Sabtu (2/5), mengajak mereview dan merenung makna peringatan dengan jujur dan hati bersih.

Hasil dari perenungan akan sampai pada kesimpulan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, harus diakui bahwa momen 1 Mei telah membuat rakyat Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat menjadi lebih bermartabat dan sejahtera.

”Walaupun masih ada sebagian yang belum secara langsung menikmatinya, namun saya yakin melalui UU No 35 Tahun 2008 tentang Otsus, Papua Barat akan lebih mengakselerasikan proses pembangunan fisik dan juga non fisik menuju masyarakat Papua Barat yang bermartabat dan sejahtera,”katanya.

Upacara peringatan HUT ke-46 kembalinya Irian Barat kepangkuan NKRI 1 Mei, Sabtu (2/5) ditandai dengan pembacaan keputusan Sidang Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat Kabupaten Manokwari, 29 Juli 1069. Dibacakan Ketua Gerakan Merah Putih (GMP), H Ismail Yenu,berisikan 3 butir keputusan.

Yakni, pertama,dengan atau tidak dengan Pepera,rakyat Irian Barat merupakan wilayah mutlak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka dan berdaulta sejak 17 Agustus.Kedua,sama sekali tidak ingin dipisahkan dari kesatuan keluarga bangsa Indonesia dari Sambang sampai Merau oleh siapun.Ketiga,menolak dengan tegas setiap usaha yang mencoba memecah belah kami bangsa Indonesia dan merongrong kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Selain itu,lanjut gubernur,melalui momen 1 Mei 1963,dapat dilihat,hampoiar 95 % pejabat gubernur dan bupati di Provinsi Papua Barat dan Papua merupakan anak-anak asli Papua. Tema peringatan, ”Dengan semangat 1 Mei 1963,mari kita mewujudkan masyarakat Papua Barat yang lebih bermartabat dengan mensukseskan pembangunan di segala bidang dalam bingkai BKRI”, dinalai gubernur sangat lah tepat. ”Kondisi ini tidak bisa kita bayangkan apabila kita rasakan sebelum momen 1 Mei,” ujarnya.

Pemprov Papua Barat bersama Pemprov Papua lanjut gubernur,tengah membahas untuk menjadikan 1 Mei sebagai hari libur fakultatif.Ini dimaksudkan,sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan bagi perjuangan rakyat dalam upaya membebaskan diri dari penjajahan Belanda.

Mengenai pembangunan gedung juang yang rencana sejak 3 tahun lalu,menurut Bram,pada tahun 2009 ini akan direalisasikan. Keberadaan gedung juang nantinya dapat mewariskan kepada generasi muda.

Upacara HUT Kembalinya Irian Barat ke NKRI disatukan dengan Hardiknas. Berlangsung hikmad,dihadiri Bupati Manokwari,Drs D Mandacan,para pejabat sipil,TNI dan Polri. Dimeriahkan dengan berbagai kegiatan,seperti panjat pinang yang menyedikan sejumlah hadiah,serta pasar murah. Dengan hanya membeli kupon seharga Rp 25.000, sudah bisa mendapatkan 5 kg beras, 2 kg gula dan 1 liter minyak goreng.(lm)

May 4, 2009 1

Kembalinya Irian Barat ke Pangkuan NKRI Patut Dimaknai

WAMENA (PAPOS)– Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH melalui Asisten II Setda Jayawijaya, Gad Tabuni mengatakan, peringatan 46 tahun integrasi Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki arti penting dan nilai historis bagi bangsa Indonesia, pendidikan politik dan perluasan wawasan kebangsaan generasi muda bangsa Indonesia khususnya generasi muda di Jayawijaya.

Hal itu dikatakan Gad Tabuni selaku inspektur upacara peringatan 46 tahun kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI yang dipusatkan di halaman Tugu Pepera, Jumat (1/5) kemarin. Hadir dalam kesempatan itu Dandim 1702 Letkol Inf Grandy Mangiwa, Kapolres Jayawijaya AKBP. Drs. M.H Ritonga, Wadanyon 756 WMS, Mayor Inf Jamaludin, Ketua PN Wamena Mangatas Simanulang, SH, Kajari Ariefsyah M. Siregar, SH dan para tokoh pejuang.

Dikatakan, 1 Mei 1963 telah terjadi peristiwa bersejarah yang teramat penting bagi rakyat Papua, yaitu proses integrasi Irian Barat ke wilayah NKRI melalui cara yang sah dan demokratis, serta diterima oleh dunia internasional.

“Peristiwa itu menandai bahwa rakyat Papua tak mau dipisahkan dari bangsa Indonesia,” tegas Tabuni.

Dijelaskan, setelah melalui berbagai perundingan antara bangsa Indonesia dan pemerintah Belanda, integrasi Irian Barat ke wilayah NKRI itu mencapai puncaknya melalui persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962, yang selanjutnya disahkan sidang majelis umum PBB 17 September 1962 dalam bentuk resolusi nomor 1752.

“Kesepakatan dua bangsa yang ditetapkan melalui persetujuan New York tersebut, rakyat Papua memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri yang dilaksanakan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dengan tegas mengatakan bahwa Papua bagian yang tak terpisahkan dari NKRI,” ujarnya.

Terkait peristiwa yang sangat bersejarah itu, Gad Tabuni mengingatkan bahwa di era reformasi ini, sebagai bangsa yang besar seluruh masyarakat perlu melihat kembali segala upaya pembangunan yang telah dilaksanakan selama 46 tahun. Dengan segala keterbatasan, bangsa Indonesia khususnya rakyat Papua telah melangkah maju dengan hasil pembangunan yang dicapai seiring dengan pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus.

Diakui dalam pelaksanaan Otsus, meski banyak keberhasilan pembangunan yang dicapai ada pula yang mengalami kegagalan. Hal itu dapat dilihat, dari banyaknya masyarakat Papua yang hidup menderita dan miskin, bahkan rakyat tak bisa menolong dirinya sendiri di atas kekayaan yang dimiliki.

Menyikapi banyaknya persoalan yang terjadi di Papua belakangan ini, pihaknya mengajak kepada seluruh elemen bangsa yang ada di Jayawijaya khususnya, untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan, karena tugas tersebut bukan menjadi tanggungjawab TNI-Polri semata, tapi juga menjadi tugas dan kewajiban masyarakat terutama menjelang pelaksanaan pemilihan Presiden mendatang secara kondusif, sehingga dapat mewujudkan Papua sebagai zona damai.

Sementara itu, Dandim 1702 Letkol Inf Grandy Mangiwa menegaskan, memaknai peringatan masuknya Irian Barat ke pangkuan NKRI, selaku pimpinan tertinggi TNI di Jayawijaya, pihaknya selalu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat, melindungi dan mengayomi masyarakat sebagai mitra kerja.

“TNI maupun Polri bersama elemen masyarakat di daerah ini, bertekad untuk menciptkan kabupaten Jayawijaya sebagai daerah zona damai yang aman dan kondusif,” kata Grandy.(cr-51)

Ditulis oleh Cr-51/Papos
Sabtu, 02 Mei 2009 00:00

May 2, 2009 1

19 Desember Hari Bersejarah

JAYAPURA (PAPOS) – Dalam rangka memperingati HUT TRIKORA ke-47 yang jatuh tanggal 19 Desember 1961 dan sekaligus HUT INFANTERI ke-63 yang merupakan hari yang bersejarah. Pada tanggal tersebut merupakan pencanangan TRI Komando Rakyat untuk menggagalkan pembentukan Negara boneka, kibarkan Merah Putih dan siapkan mobilisasi umum. Menurut Aster KASDAM Kol. CHB Victor Tobing dalam acara jumpa pers yang diselenggerakan di rumah makan Padang, Rabu (17/12) kemarin sore, peringatan HUT Trikora akan diperingati, hari Jumat (19/12) sebagai salah satu wujud mempertahankan keutuhan Papua dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu, akan diselenggerakan beberapa kegiatan seperti pengobatan massal yang diselenggerakan di kelurahan Hamadi, lomba Yospan, Futsal, Ziara ketempat Makam dan gerak jalan, serta anjangsana kepada keluarga pejuang Trikora yang akan diselenggerakan hari ini, Kamis (18/12).

“Kodam XVII/Cenderawasih terpanggil dan wajib menggelorakan wawasan kebangsaan dan menjaga keutuhan wilayah Papua sebagai bagian integral NKRI,”ujarnya.

Acara pucak akan diselaksanakan pada hari Jumat (19/12) di lapangan depan PTC Entrop yang rencananya akan dihadiri oleh Panglima Kodam XVII / Cenderawasih, HUT TRIKORA ini banyak yang sangat penting untuk dilihat dan diperhatikan karena pada saat itulah pencanangan Tri Komando rakyat.
Selain itu, diselenggerakan kegiatan HUT TRIKORA ke-47 sebagai salah satu wujud untuk memperingati para pejuang yang telah relah mengorbankan nyawa untuk memeprtahankan wilayah NKRI. Sekaligus sebagai momentum pencanangan Tri Komando Rakyat. Hal ini sangat penting dan perlu dilestarikan oleh seluruh komponen seluruh anak bangsa.“Ini merupakan salah satu wujud untuk mempertahankan keutuhan wilayah Papua di dalam NKRI,”tegasnya. (toding)

Ditulis Oleh: Toding/Papos
Kamis, 18 Desember 2008

December 18, 2008 0

Kapolda Pelajari Kasus 1 Desember

SERTIJAB : Kapolda Papua saat memimpin sertijab 5 Kapolres

JAYAPURA (PAPOS) -Kapolda Papua Irjen Pol Drs F.X Bagus Ekodanto mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih mempelajari kasus 1 Desember termasuk deklarasi yang dibacakan saat itu.

“Kami masih mempelajari dan menunggu laporan dari Dir Intel Polda Papua,” kata Kapolda Papua seusai Sertijab para pejabat di lingkungan Polda Papua, Jumat (12/12) kemarin.

Bila nantinya sudah cukup bukti pihaknya lanjut Kapolda akan memproses lebih lanjut kasus tersebut. Peringatan hari kemerdekaan Papua 1 Desember yang dipusatkan di lapangan tempat makam Thyes di Sentani itu, ditandai dengan pembacaan deklarasi kemerdekaan yang dibacakan Sekretaris Jenderal Presedium Dewan Papua (PDP) Thaha Al Hamid.

Sementara itu, sebelumnya Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI A.Y Nasution kepada wartawan mengatakan, deklarasi yang dilakukan 1 Desember lalu itu belum mengarah disintegrasi bangsa.

“Penanganan kasus tersebut menjadi tanggung jawab polisi,” tegas Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI A.Y Nasution.

Sertijab Lima Kapolres

Sementara itu dalam sambutan ketika memimpin Sertijab Kapolda dalam sambutannya mengatakan, serah terima jabatan merupakan hal yang biasa dan wajar, karena selain merupakan kebutuhan organisasi dalam rangka menjaga dinamika dan kinerja organisasi, hal ini juga merupakan bagian dari pola pembinaan personel dilingkungan Polri dalam rangka penyegaran dan peningkatan karir pejabat yang bersangkutan.

Kapolda menegaskan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disamping telah menimbulkan perubahan besar yang bersifat positif dalam berbagai aspek kehidupan manusia, telah dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk meningkatkan kualitas berbagai jenis kejahatan antara lain, kejahatan antar negara seperti, perdagangan gelap Narkotika, pencucian uang, terorisme, perdagangan manusia (Trafficking) illegal logging, illegal fishing dan illegal mining.

Oleh karena itu, Kapolda menyebutkan tantangan dan tugas yang dihadapi Polri termasuk jajaran Polda Papua kedepan akan semakin berat dan kompleks. Untuk itu, dalam mengantisipasi keadaan ini, dirinya menegaskan kepada seluruh Kapolres/Kapolresta untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, sehingga terdadak pada situasi yang terkadang meningkat secara sporadis.

“Setiap anggota Polri tidak boleh hanya bersikap reaktif, tetapi justru harus selalu bersikap proaktif terhadap perkembangan lingkungan dengan memberdayakan segala potensi yang ada,” ujar Kapolda.

Dalam kesempatan itu pula kepada para Kapolres/Kapolresta dan Polres persiapan di jajaran Polda Papua, Kapolda menekankan agar melakukan kerjasama sebaik-baiknya dengan pihak-pihak terkait yang dapat membantu tercapainya sasaran organisasi, karena menurutnya tidak ada satupun komponen masyarakat, bangsa dan negara ini yang tidak penting.

Selain itu, Polri harus menjadi panutan dan dapat ditauladani oleh semua pihak serta menciptakan gagasan atau ide cemerlang, sehingga dapat memberikan perubahan bagi kemajuan organisasi dan masyarakat.

Serta jangan pernah mendiamkam penyimpangan sekecil apapun yang terjadi, dimana harus dilakukan secara proposional dan profesional untuk menemukan sebab-sebab yang menimbulkan penyimpangan tersebut.

Disisi lain Kapolda berpesan, agar setiap anggota Polri dapat memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat secara tepat dan tidak diskriminatif. Kepentingan masyarakat adalah hal utama yang harus didahulukan, agar keberadaan Polri ditengah masyarakat benar-benar dapat dirasakan.

Adapun nama-nama pejabat/Kapolres dilingkungan Polda Papua yang dimutasi ialah, Kapolres Sorong, Sorong Selatan, Merauke, Jayapura dan Sarmi.

Kapolres Sorong, AKBP Drs. I Labha Suradnya, MM diangkat menjadi Wadir Samapta Polda Bali dan digantikan AKBP Ida Bagus KD Putra Narenrda, S.ik, M.Si.

Kapolres Sorong Selatan, AKBP Drs. Yan Frits Kaiway menjadi Irbid Ops Itwasda Polda Papua dan digantikan AKBP Darwanto. Kapolres Sarmi, Kompol Robert E. Djari diarakan menjadi Kasat I Dit Intelkam dan digantikan AKBP Djoko Prihadi, SH.

Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Didi Suprihadi Yasmin menjadi Wadir Reskrim Polda Papua dan digantikan AKBP Mathius D. Fakhiri, S.ik dan Kapolres Merauke, AKBP Drs. I Made Djuliadi, SH menjadi Wadir Samapta Polda Papua dan digantikan AKBP Hadi Ramdani, SH.(islami/ant)

Ditulis Oleh: islami/Ant/Papos
Sabtu, 13 Desember 2008
http://papuapos.com

December 13, 2008 0

Setiap Manusia Berhak Hidup Layak – Dari Peringatan Hari HAM di Wamena

WAMENA-Hormati HAM Orang Lain, Jadikan HAM Budaya Bangsa. HAM dan Perdamaian Budaya Bangsa Indonesia. Junjung Tinggi HAM. Itulah beberapa tulisan di spanduk yang dibawa sekitar seratus orang dalam memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM), yang dipusatkan di Halaman Kantor DPRD Jayawijaya, Rabu (10/12).

Peringatan itu berlangsung aman, tertib dan lancar bahkan Dandim 1702 Jayawijaya Letkol Inf Grandy Mangiwa dan Kapolres Jayawijaya AKBP Drs Abd Azis, Dj, SH turut bersama warga memperingati hari HAM dengan long march mengelilingi Kota Wamena dan kembali di halaman Kantor DPRD.

Dalam deklarasi yang dibacakan Bidner Siburian, pimpinan LSM Pijar Keadilan mengungkapkan, setelah perang kedua usai 1948, telah disusun rancangan piagam hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama sosial ekonomi PBB yang beranggotakan 18 orang dan diterima oleh PBB 2 tahun kemudian dalam suatu sidang di istana Choillot, Paris.

Hasil itu adalah Universal Declaration of Human Right sedunia tentang hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal, dimana 48 dari 50 negara di dunia menyatakan setuju, 8 abstein dan 2 negara lainnya absen,”tuturnya.

Hasil kesepakatan itu oleh majelis umum PBB diproklamasikan mendunia sebagai suatu tolok ukur hasil usaha rakyat dan bangsa untuk menyerukan semua anggota-anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak serta kebebasan bagi manusia.

“Sesungguhnya hak-hak kodrati yang diperoleh setiap manusia itu adalah berkat pemberian Tuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya selaku mahluk hidup, oleh karenanya setiap manusia berhak hidup layak, bebas untuk mencari kebahagian dan keselamatan pribadinya,”paparnya berapi-api.
Sementara itu Theo Hesegem selaku ketua panitia dalam kesempatan yang sama menuturkan, setiap elemen masyarakat di wilayah Pegunungan Tengah dapat saling menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi HAM berdasarkan UU HAM.

Bangsa Indonesia sebagai suatu Negara yang berdasarkan hukum dan menegakkan HAM merupakan kaidah tertinggi harus ditaati, dihormati dan dilaksanakan semua pihak tanpa terkecuali. ” Karena dalam kaidah tertinggi itu mengatur tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjamin harkat dan martabat manusia,” ujarnya.(jk)

December 11, 2008 0

Hari HAM Diperingati di Makam Theys – Penahanan Buchtar Ibarat ‘Bermain Api’

SENTANI-Bertepatan dengan hari pelanggaran HAM se-dunia yang jatuh pada hari ini Rabu 10 Desember, akan diperangati di lapangan Taman Peringatan kemerdekaan dan pelanggaran hak asazi manusia, Sentani, tepatnya di Makam THeys.

Perayaan hari HAM ini akan ditandai pameran foto-foto pelanggarana HAM dan pemutaran film.

Ketua DAP Forkorus Yaboisembut ketika dikonfirmasi terkait peringatan hari HAM se-dunia mengatakan bahwa DAP tetap akan bertindak sebagai penanggung jawab hanya saja teknis acaranya akan dilakukan oleh para Mahasiswa yang kini menduduki Taman peringatan kemerdekaan dan pelanggaran hak asazi manusia.

“DAP tetap sebagai penanggung jawab hanya saja, mekanisme acaranya akan diseting oleh para mahasiswa yang ada di lapangan makam Theys,” ujarnya.

Ketika disinggung terkait adanya orasi politik, Forkorus mengatakan hal tersebut tergantung acara yang akan diseting nanti, namun selaku pemimpin tokoh adat dirinya akan selalu siap untuk memberikan orasi politik.

Sementara itu, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam IPWP kemarin menggelar jumpa pers terkait dengan penahanan Ketua IPWP Buchtar Tabuni oleh penyidik Direktorat Reserse dan Kriminl Polda Papua, karena tuduhan makar dan penghasutan.

Viktor F Yeimo yang mengaku sebagai Sekjen IPWP Dalam Negeri mengatakan, penahanan Buchtar adalah ibarat bermain api. Hal itu diungkapkan saat melakukan Jumpa Pers di lapangan Taman peringatan kemerdekaan dan pelanggaran hak asazi manusia (memori park Papua freedom and human rights abuses) Selasa (9/12) kemarin.

Untuk itu, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan banyak pihak dengan penuh hormat Viktor menegaskan agar Buchtar dibebaskan tanpa syarat. Apalagi saat ini masyarakat sedang menjalani masa-masa perayaan Natal yang tentunya identik dengan perdamaian. Juga dalam beberapa bulan kedepan seluruh masyarakat akan melakukan pesta pemilihan umum, sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang terkesan anarkis karena buntut dari penahanan terhadap Buchtar.

Karena menurut Viktor, kasus penangkapan terhadap Buchtar merupakan bagian dari pada konspirasi politik oleh beberapa oknum yang sebenanrnya persoalan utama adalah persoalan politik kemudian diperhadapkan dengan kasus hukum, padahal menurut Viktor bahwa persoalan politik harus diselesaikan secara politik tidak bisa dilakukan dengan pendekatan hukum.

Apalagi sampai ada pihak yang nekat mendatangi Polda Papua serta memberikan dukungan proses hukum terhadap Buchtar.

Ditegaskan, penangkapan terhadap Buchtar bukan karena Buchtar orang pegunungan tengah, tetapi masalah Buchtar adalah masalah orang Papua yang menyoal tentang persoalan Papua dan di tangkap karena persoalan Papua. Jadi tidak benar jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa msalah Buchtar adalah masalah segelintir orang, karena mengapa sampai ada 917 mahasiswa melakukan eksodus dari Sulawesi dan yang lainnya akan datang pula dari pulau Jawa dan Bali dalam waktu dekat ini.

Jadi sangatlah salah apabila ada segelintir mahasiswa dan masyarakat yang diklaim oleh Viktor sebagai pencari makan dan juga pencari popularitas diri untuk mengalihkan masalah orang Papua sebagai masalah orang pegunungan tengah.

Untuk itu, viktor yang didampingi oleh Ketua Senat STT Walter Pos Jayapura Petrus, Ketua Tim eksodus mahasiswa asal Manado Hubertus Mabel, Ketua Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka Mully Kogoya, Ketua tim Legislasi AMPTPI Albert Wanimbo, serta Perwakilan Mahasiswa merauke Antonius Mana Menyarankan agar masalah Buchtar harus diselesaikan dengan langkah dialogis dengan menghadirkan Pemerintah Pusat dan orang Papua, untuk duduk berdialog secara bersama-sama.(jim)

December 10, 2008 0