Aparat- Massa Sempat Tegang – Peringatan 1 Desember di Makam Theys

SENTANI-Selain diwarnai aksi pengibaran bintang kejora di empat titik, peringatan 1 Desember yang disebut-sebut HUT Kemerdekaan Papua Barat di lapangan Taman peringatan kemerdekaan dan pelanggaran hak asazi manusia (memori park Papua freedom and human rights abuses), sempat diwarnai ketegangan antara pihak

berwajib yang dipimpin langsung Kapolres Jayapura AKBP Drs Didi S Yasmin dengan kelompok massa.
Ketegangan itu berawal dari massa yang saat usai ibadah melakukan lambaian bintang kejora ukuran kecil yang sengaja disebarkan kepada masa yang hadir saat itu, oleh beberapa orang. Kibaran bendera-bendera ukuran kecil di tangan ratusan warga membuat aparat Polres Jayapura langsung memasuki lapangan tersebut dan menyita bendera-bendera kecil itu.

Tidak terima dengan sikap petugas yang melakukan penyitaan itu, membuat massa sempat melakukan aksi protes dengan menyerukan agar petugas meninggalkan bekas lapangan sepak bola itu. Namun personel Polres Jayapura yang dipimpin langsung Kapolres Jayapura bersama Wakapolres Kompol Drs Mikael Suradal MM, serta para Kabag dan Kasat di lingkungan Polres Jayapura itu tetap melakukan pengawasan di dalam lapangan hingga massa membubarkan diri secara perlahan-lahan.

Jalannya prosesi ibadah syukuran, terbilang cukup aman dan tertib. Massa yang sudah berkumpul sejak pukul 07.00 itu begitu antusias mengikuti jalannya ibadah yang dilanjutkan pembacaan Deklarasi Bangsa Papua Barat oleh Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Mohammad Alhamid, dan selanjutnya pidato politik oleh Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut, Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Mohammad Alhamid, dan diakhir oleh laporan ketua panitia oleh Markus Haluk.

Dari pantauan Cenderawasih Pos sejumlah pertokoan, dan tempat-tempat penjualan serta beberapa kantor yang berada di sekitar lokasi perayaan terpaksa tidak malakukan aktivitasnya. Sementara aktivitas hanya terlihat di lembaga pendidikan SMP N 1 Sentani. Aktivitas Jalan raya yang berada di depan lokasi perayaan ibadah tersebut juga terpaksa dialihkan melewati jalan alternatif lainnya.
Untuk masuk ke lokasi ibadah terbilang cukup steril, pasalnya baik masyarakat Papua maupun non Papua yang hendak masuk ke lokasi mendapat pemeriksaan ekstra ketat dari beberapa orang yang memang sudah dipersiapkan saat itu. Sejumlah wartawan baik cetak maupun elektronik yang hendak melakukan peliputanpun dilarang untuk memasuki lokasi tersebut, bahkan dihimbau pula oleh beberapa petugas peryaan ibadah 1 Desember agar tidak mengambil gambar saat melakukan ibadah itu.

Wartawan baru diijinkan masuk setelah menjelang akhir ibadah tersebut, namun saat akan mendekati panggung sempat diusir oleh massa, walaupun akhirnya diijinkan melakukan peliputan. Usai melakukan ibadah secara Nasarani yang dipimpin oleh Pdt Markus Iyai, selanjutnya dilakukan pembacaan Deklarasi Bangsa Papua Barat oleh Sekjen PDP.

Dimana isi Deklarasi tersebut terdapat 6 point penting yang intinya menyatakan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta meminta ditutupnya PT Freeport Indonesia. Isi Deklarasi tersebut ditandatangani salah satu tokoh Pemimpin Besar Rakyat Papua, Tom Beanal dan Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut, S.pd.

Usai pembacaan deklarasi dilanjutkan dengan pidato politik. Kesempatan pertama yang diberikan kepada Ketua DAP Forkorus Yaboisembut pada pidato politiknya mengatakan agar hak-hak sejarah bangsa Papua harus dihargai karena bangsa Papua bukanlah hewan yang harus melupakan sejarahnya, apalagi sampai ada paksaan dari oknum-oknum tertentu. Karena sejarah merupakan harga diri yang harus benar-benar diharagai.

Karena harga diri itu akan membuat rakyat Papua tahu siapa dia, kemana dia, dan untuk apa dia mulai dari dirinya sendiri. Forkorus yakin jika suatu saat nanti semua pihak akan duduk berbicara secara bersama-sama untuk saling mengakui kesalahan dan saling memperbaiki, dan membangun kerjasama. Namun jika kesatuan sudah tidak bisa dipertahankan maka kerjasama harus dilakukan, karena jika orang Papua terus disakiti, maka kemungkianan hubungan Papua dan Indonesia dimasa mendatang untuk bekerja sama sulit terwujud.

“Jika memang saat ini kita sudah tidak bisa bersatu, marilah kita tingkatkan kerja sama agar dimasa mendatang kita bisa melakukan kerjasama yang baik, dan jangan sakiti orang Papua agar pada masa mendatang kerjasama yang diharapkan bisa terwujud,” ujar Forkorus.

Forkorus menjelaskan kaitannya dengan sejarah bangsa Papua secara politik sebenarnya deklarasi yang telah dibacakan hanya pengulangan apa yang sudah perna terjadi pada masa lampau yang perna dilakukan oleh Bangsa Belanda 1 Desember 1961 untuk meminta pengakuan bahwa rakyat Papua adalah rumpun Melanesia Ras Negroid, tanpa merusak hak-hak Bangsa Indonesia.

Sehingga saat ini semua pihak diminta tidak saling mempersalahkan terkait masa lalu bangsa Papua, tetapi secara bersama-sama Bangsa Indonesia dan Papua serta pihak terkait lainnya duduk secara bersama untuk merefisi kembali sejarah bangsa Papua disaksikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Mohammad Alhamid, dalam pidato politiknya mengatakan bahwa saat ini di muka bumi hanyalah satu bangsa yang dengan setia merayakan HUT Kemerdekaannya walaupun masih ditindas. Bangsa Papua saat ini dalam posisi terancam kehidupannya di muka bumi ini, karena mengalami suatu proses pemusnahan yakni dibunuh, mati karena sakit, mati dijalanan, mati karena penyakit HIV/AIDS dan lainnya.

Untuk itu saat ini harus ada suatu kesatuan untuk membangun kekuatan ,tanpa membedakan suku berdasarkan letak geografis, sebab jika tidak, maka rakyat Papua dapat musnah dari muka bumi ini. “Saat ini bangsa Papua sedang terancam kehidupannya sehingga sekarang harus ada kerjasama tanpa memilah suku dan agama,” ujarnya.

Thaha mengatakan pula bahwa otonomi khusus yang sudah berjalan 8 tahun yang diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan hidup orang Papua telah gagal dan itu sudah diakui Gubernur Papua. Pemerintahan juga gagal, penegakkan hukum juga gagal, pasalnya aparat hanya akan sibuk jika bendera bintang kejora dibentangkan dan hal itu bisa berdampak hingga ke seluruh tanah air, namun korupsi yang terus merajalela di Papua terus dibiarkan.

Sehingga harus ada jalan lain yang ditempuh oleh rakyat Papua. Untuk itu seluruh rakyat Papua diminta untuk terus memperkuat kesatuan karena kedepan akan ada perkembangan politik yang menggembirakan.

Acara ibadah tersebut akhirnya ditutup dengan doa yang sampaikan oleh Pdt Herman Awom. Dan selanjutnya satu persatu masyarakat membubarkan diri dari lapangan tersebut, sementara sekitar puluhan orang lainnya memilih menetap di beberapa tenda yang didirikan di lokasi tersebut. Yang terus mendapat pengawasan ketat dari aparat keamanan. (jim).

December 2, 2008 0

Peringatan 1 Desember di Papua Dijaga Ketat

[JAYAPURA] Penjagaan ketat dilakukan aparat keamanan pada peringatan 1 Desember, yang disebut-sebut hari kemerdekaan Papua Barat di Taman Peringatan Kemerdekaan dan Pelanggaran Hak Azazi Manusia, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin (1/12) pagi.

Tempat ini dulu adalah lapangan sepakbola, kini tempat pemimpin besar bangsa Papua, Theys Hiyo Eluay dikebumikan.

Dalam kegiatan yang dihadiri ribuan warga tersebut, wartawan tidak diperkenankan masuk ke tempat kegiatan. Para peserta ibadah dilarang panitia untuk memotret. Ketatnya penjagaan ini dikarenakan banyaknya orang yang tidak dikenal mengaku sebagai wartawan.

Tampak pula sebuah spanduk biru yang bertuliskan selamat datang mahasiswa Papua ke Tanah Air, penampungan eksodus mahasiswa Papua sedunia di Sentani, Jayapura.

Merdeka, merdeka, merdeka, itulah kata-kata yang terus diteriakkan para peserta. Tak kenal lelah mereka berteriak sahut-menyahut. Bila seorang berorasi meneriakkan kata Papua, maka dijawab dengan kata merdeka secara bersama-sama.

Koordinator Pelaksana Kegiatan Peringatan 1 Desember, Markus Haluk mengatakan, ini adalah kegiatan pengungkapan rakyat bahwa rakyat Papua pernah merdeka. Sejak 1 Desember 1961, bangsa Papua pernah merdeka dan sejarah itu tidak bisa ditutup, dibelokkan, dan disembunyikan.

Soal banyaknya aparat dalam penjagaan kegiatan itu, Markus mengatakan, mereka tak perlu meneror rakyat. Biarkan rakyat mengungkapkan isi hatinya. Salah satu pernyataan sikap yang akan dibacakan nanti siang adalah bangsa Papua ingin mendapatkan keadilan dan penghormatan seperti bangsa-bangsa lain di dunia.

Dari informasi yang diperoleh SP dari Manokwari dilaporkan dalam demo hari ini, seorang pendemo bernama Edison Baransano ditangkap aparat keamanan karena membuat spanduk bergambar bintang kejora.

Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu menegaskan, peringatan 1 Desember hari ini yang diklaim sebagai hari kemerdekaan Papua Barat, sebaiknya tidak perlu dilakukan dan dibesar-besarkan. [GAB/154]

SP Daily

December 2, 2008 1

Berkibar di 4 Titik Dua Warga Ditangkap

JAYAPURA-Meski aparat keamanan telah mewarning akan menindak tegas bagi siapa saja yang mengibarkan bendera bintang kejora pada 1 Desember 2008 yang disebut-sebut sebagai hari kemerdekaan Bangsa Papua Barat, namun rupanya warning tersebut masih saja diabaikan pihak-pihak tertentu. Buktinya dalam perayaan 1 Desember kemarin, dilaporkan Bendera Bintang Kejora itu tetap berkibat di 4 titik. Dari pengibarabn itu, 2 warga ditangkap.

Berkibarnya Bintang Kejora di 4 Titik ini, tentu sangat disayangkan. Sebab, sebelumnya Dewaan Adat Papua (DAP) melalui ketuanya, Forkorus Yoboisembut menyatakan tidak akan ada pengibaran bendera bintang kejora dalam peringatan 1 Desember.

Kapolda Papua Irjen Pol Drs FX Bagus Ekodanto membenarkan adanya pengibaran bendera bintang kejora tersebut. “Keempat titik tempat pengibaran bendera bintang kejora tersebut, antara lain, di Manokwari, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire. Dua warga kami tangkap terkait kasus pengibaran bendera bintang kejora tersebut,” ungkap Kapolda saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos semalam Kapolda mengatakan pengibaran bendera bintang kejora pertama dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab di Manokwari, Senin (1/12) sekitar pukul 03.40 wit bertempat di dekat rumah Tokoh TPN/OPM, Jhon Warijo.

“Polisi setempat berhasil menangkap seorang warga terkait pengibaran bendera bintang kejora tersebut,” ujar Kapolda Bagus Ekodanto.

Sementara itu, pengibaran kedua terjadi di Timika, Kabupaten Mimika yang diketahui oleh salah seorang pilot Helycopter sekitar pukul 05.30 wit. Hanya saja, pada saat anggota Polres Mimika berangkat ke tempat kejadian perkara (TKP) sekitar pukul 07.00 Wit, bendera yang dikibarkan tersebut sudah tidak ada.

Namun, Kapolda mengatakan bahwa orang-orang yang diduga pelakunya sudah diketahui, bahkan 1 orang warga telah ditangkap terkait dengan pengibaran bendera bintang kejora itu.

Pengibaran bendera bintang kejora yang ketiga berada di sebuah kampung di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, sekitar pukul 06.00 wit yang ditemukan kali pertama oleh anggota Brimob setempat, kemudian langsung diamankan.

Sedangkan pengibaran di Paniai, jelas Kapolda Bagus Ekodanto, dilakukan di Markas TPN/OPM, Tadius Yogi yang berada di atas gunung yang sulit dijangkau, sekitar pukul 11.30 wit.

“Mereka mengadakan upacara mulai pukul 11.30 wit hingga pukul 13.00 Wit. Kapolres Paniai sudah menghimbau kepada mereka untuk diturunkan, lalu mereka menurunkan bendera tersebut sekitar pukul 13.30 wit,” ungkap Bagus Ekodanto.

Meski ada pengibaran bendera bintang kejora tersebut, Kapolda Bagus Ekodanto mengakui bahwa secara keseluruhan kondisi dan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua yang meliputi 2 wilayah administratif yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam keadaan aman. Namun, pihaknya tetap mewaspadai terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebelumnya ada isu-isu akan adanya penyerangan di pos-pos TNI dan Polri menjelang peringatan 1 Desember tersebut, diakui Kapolda Bagus Ekodanto, sejauh ini tidak ada.

Kapolda Bagus Ekodanto mengatakan bahwa masyarakat tampaknya sadar dan mengetahui bahwa dengan adanya kelompok tertentu yang menyatakan Papua merdeka dengan bendera bintang kejora sebetulnya, tidak membuat masyarakat terpancing.

Apalagi, saat ini situasi di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam keadaan yang kondusif seperti sekarang ini. “Bendera dipasang secara sembunyi-sembunyi dan masyarakat sendiri yang justru melaporkan kepada aparat kepolisian,” katanya. Soal situasi di Sentani, Kabupaten Jayapura, tepatnya di pendopo rumah Alm. They Eluay yang dijadikan sebagai pusat kegiatan ibadah dalam peringatan 1 Desember tersebut, menurut Kapolda juga berlangsung dengan aman.

Sementara itu, Kapolres Manokwari AKBP Pit Wahyu yang dikonfirmasi koran ini, Senin (1/12) di ruang kerjanya membenarkan adanya bendera bintang kejora yang diikat di tiang bambu dan dipasang di Honai. Sayangnya, orang nomor 1 dijajaran Polres Manokwari ini tidak mengijinkan wartawan untuk memotret barang bukti tersebut. “Ia bendera bintang kejora ada dipasang di honai dengan menggunakan bambu, tapi pelakunya kita tidak tahu. Barang bukti sudah kita amankan,”tuturnya.

Diakui, saat itu sekitar pukul 03.00 WIT dini hari ia bersama anggotanya sedang melakukan patroli keliling kota Manokwari. Tidak lama kemudian kembali ke Mapolres, saat itu juga ia melihat ke arah laut dan melihat ada 2 buah perahu yang mencurigakan. Sehingga pihaknya langsung memerintahkan anggotanya untuk mengecek tempat sandar perahu tersebut untuk dilakukan pemeriksaan.

Anggota yang diperintahkan mengecek perahu tersebut langsung menuju ke arah Kwawi karena perahu tersebut menuju Kwawi. Kapolres mengaku tidak bisa melihat perahu tersebut secara jelas karena gelap disertai dengan hujan. Tetapi yang jelas perahu tersebut datang dari arah sekitar Sanggeng. Sinar lampu dari perahu yang hanya menyala sesekali membuat pihaknya semakin curiga.

Setelah anggota Patroli tiba di jembatan tersebut tidak lagi melihat perahu yang sedang sandar. Tetapi polisi langsung menyaksikan sebuah bendera bintang kejora berkibar. Bendera tersebut diikat di bambu bulat kecil dan dipasang di Honai yang ada disekitar jembatan tersebut. Kemungkinan kata Kapolres para pelaku usai memasang langsung pergi. Sehingga tidak kedapatan oleh anggota yang melakukan patroli. “Mereka kelihatannya cepat sekali, apalagi saat itu kita masih siap-siap mereka sudah hampir sandar,”tuturnya lagi.

Melihat bendera tersebut, anggota polisi langsung mengamankan BB bendera bintang kejora ke Mapolres. Mengenai adanya indikasi dari oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan 1 Desember untuk mengibarkan bendera bintang kejora, Kapolres mengatakan tidak bisa dipastikan, karena tidak ada saksi yang melihat pelaku yang memasang bendera tersebut. Sehingga penyelidikannya tidak bisa dilanjutkan. Kapolres juga yakin tidak akan ada kejadian yang sama dihari-hari yang akan datang, kecuali momen tahun depan.(bat/sr)

December 2, 2008 0

TNI-Polri Siap Amankan 1 Desember

JAYAPURA (PAPOS)- TNI-Polri akan bertindak tegas, kepada pihak-pihak tertentu atau sekelompok masyarakat, yang mencoba mengusik keamanan wilayah Papua, dengan memanfaatkan moment 1 Desember.

“TNI/Polri siap amankan 1 Desember diseluruh Papua, meski ada isu-isu akan dilakukan berbagai kegiatan oleh sekelompok orang tertentu,” tegas Kapolda Papua Irjen Pol Drs FX Bagus Ekodanto ketika ditemui wartawan usai acara lomba gerak jalan santai di lapangan Brimob Kotaraja, Sabtu (29/11) lalu.

Kata Kapolda, pihaknya telah menerima surat edaran dari sekelompok kepentingan orang yang ingin memisahkan Papua dari NKRI pada tanggal (27/11) namun surat tersebut, namun oleh Kapolda ditanggapi dengan meminta kepada sekelompok itu agar melengkapi persyaratan sebelum melakukan kegiatan.

Persyaratan yang diminta antara lain adalah mencantumkan nama penanggung jawab atau koordinator, menjelaskan tari-tarian yang disajikan pada kegiatan tersebut, apakah mengandung makna Makar, penggunaan atribut budaya Papua, apakah memaknai bendera Bintang Kejora, dan juga tulisan yang dicantumkan pada spanduk.

“Surat sudah kita terima tapi, kita juga sudah kembalikan surat tersebut, disitu kita minta agar mereka melengkapi persyaratan,” lanjut Kapolda.

Kapolda menegaskan, apabila didalam kegiatan yang rencananya akan dilangsungkan hari ini (1/12, red) melanggar hukum maka, pihak aparat akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Papua sudah aman, jangan buat menjadi tidak aman, tidak ada kompromi kalau melanggar hukum,” tegas Kapolda.

Kapolda menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi terhadap isu-isu yang tidak benar, masyarakat juga harus pandai memilah mana yang dilakukan demi kepentingan kelompok tertentu, dan mana yang dilakukan demi kepentingan masyarakat banyak.(lina)

Ditulis Oleh: Lina/Papos
http://papuapos.com
Irjen Pol Drs FX Bagus Ekodanto

December 1, 2008 0

Massa Bertahan di Makam Theys Eluay

[JAYAPURA] Sekitar 30 orang masih bertahan di Taman Peringatan Kemerdekaan dan Pelanggaran Hak Asazi Manusia, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (3/12), tempat di mana Pemimpin Besar Bangsa Papua Theys Hiyo Eluay dikebumikan. Mereka memasang spanduk berwarna hijau bertuliskan “Papua Zona Darurat”.

Walaupun 1 Desember disebut-sebut sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat, mereka memilih bertahan dan menempati beberapa tenda yang sengaja dibangun di tempat tersebut, tepatnya di belakang makam Theys.

Kelompok massa ini mengaku sebagian merupakan mahasiswa yang melakukan eksodus dari Sulawesi serta panitia pelaksanaan HUT Kemerdekaan Papua Barat 1 Desember lalu. Mereka memilih bertahan sampai ada pernyataan dari Pemimpin Besar Bangsa Papua, Tom Beanal soal PT Freeport Indonesia.

Freeport diminta menghentikan operasinya, menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia dan memulihkan kerusakan lingkungan atas pembuangan sisa pasir tambang melalui Sungai Aijkwa.

Saat dihubungi SP, Rabu pagi, Markus Haluk pimpinan kelompok ini menegaskan, mahasiswa yang pulang ke Papua ini dikarenakan mereka melakukan studi di daerah lain merasa terancam jadi mereka kembali. Komunitas Papua di sana terancam, jadi sekitar 100 mahasiswa pulang. [154]

December 1, 2008 0

Jelang 1 Desember, Polres dan Kodim 1702 Jayawijaya Gelar Pasukan

WAMENA-Untuk mengantisipasi timbulnya gangguan keamanan di wilayah hukum Polres Jayawijaya jelang 1 Desember yang disebut-sebut hari kemerdekaan bangsa Papua, aparat TNI/Polri melakukan gelar pasukan yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati Jayawijaya, Jumat (28/11).

Upacara gelar pasukan yang melibatkan kurang dari 500 personel TNI/Polri itu terdiri dari satuan batalyon 756 Wimane Sili, Kodim 1702 Jayawijaya, Polres Jayawijaya dari berbagai satuan dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP).

Upacara gelar pasukan tersebut dihadiri Dandim 1702 Jayawijaya Letkol Inf Grandy Mangiwa, Wakapolres Jayawijaya Kompol Rudolf Beay dan para undangan lainnya. Kapolres Jayawijaya, AKBP Drs Abd Azis Dj, SH yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan, gelar pasukan ini merupakan satu bentuk keperdulian pihak aparat dalam rangka mengantisipasi timbulnya gangguan keamanan menjelang Desember yang dianggap sebagai bulan suci bagi umat beragama.

“Pada Desember ini menjadi perayaan yang bermakna penting bagi Umat Kristiani dan Islam untuk merayakan hari raya keagamaan,”tandasnya. Menurutnya apel kehormatan cipta kondisi itu berdasarkan perintah Panglima TNI dan Kapolri yang diteruskan melalui Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua untuk melakukan pengamanan di wilayahnya masing-masing.
Disinggung menjelang 1 Desember yang disebut-sebut sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua, kata dia, pihak aparat akan bersiaga penuh untuk mengantisipasi timbulnya konflik di tengah-tengah masyarakat. “TNI/Polri dalam melaksanakan tugasnya senantiasa melibatkan elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan elemen lain. TNI/Polri tak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat selaku mitra kerjanya,”paparnya.

Di tempat yang sama, Dandim 1702 Jayawijaya, Letkol Inf Grandy Mangiwa meminta kepada personel baik TNI maupun Polri agar senantiasa berkordinasi dengan atasan masing-masing sesuai perintah komando. “Tugas yang berat itu akan terasa ringan bila dilaksanakan dengan senang hati dan penuh percaya diri,” imbuhnya.(jk)

November 29, 2008 0

“1 JULI” KEBANGKITAN NASIONAL BANGSA PAPUA BARAT

Tanah Papua, 21 Juni 2008-Gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat tidak hanya berada dalam histories gerakan rakyat yang stagnan. Terhitung 1 Juli sejak tahun 1965 Lahirlah Organisasi Papua Merdeka yang di deklarasikan di Wilayah Kepala Burung. Penyebaran Firus OPM kemudian menyebar hingga sekarang menancapkan semangat kemerdekaan 1961 di seantero Bumi Papua yaitu Bagian Barat pulau yang sering di sebut bumi Cenderawasih.

Dinamika semangat pembebasan nasional Papua Barat tak bisa lepas dari garis pembebasan nasional yang telah di lakukan secara defakto. Pengakuan Negara Papua Barat secara sepihak oleh Bangsa Papua Barat pada 1 Desember 1961 hingga proses pencaplokan Tanah Papua melalui rekayasa Penentuan Pendapat Rakyat ( PEPERA ) rahun 1969 tidak memudarkan semangat perjuangan Bangsa Papua guna pengembalian Negara-Nya.

Continue reading ““1 JULI” KEBANGKITAN NASIONAL BANGSA PAPUA BARAT” →

July 9, 2008

Waspadai HUT OPM! Dandim: 1 Juli Hanya Diperingati Sebagai HUT Bhayangkara

JAYAPURA-Untuk memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) menjelang 1 Juli besok, yang disebut-sebut sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka/Tentara Pembebasan Nasional (OPM/TPN), TNI/Polri se- Garnizun Jayapura, Minggu (29/6) menggelar apel siaga gabungan bertempat di Makodim 1701/ Jayapura. Continue reading “Waspadai HUT OPM! Dandim: 1 Juli Hanya Diperingati Sebagai HUT Bhayangkara” →

July 1, 2008 3

Bintang Kejora Berkibar di LP

JAYAPURA-Isu akan adanya pengibaran Bendera Bintang Kejora tanggal 1 Juli kemarin yang diklaim sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM), benar-benar terbukti. Hanya saja, tempatnya bukan di halaman kantor Mejalis Rakyat Papua (MRP) sebagaimana isu yang merebak sebelumnya, melainkan di atas atap Lembaga Pemasyasrakatan (LP) Kelas II A Abepura, Jayapura.

Bintang Kejora di LP Abepura itu, dikibarkan sekitar pukul 13.00 WIT oleh terpidana 10 tahun kasus makar Yusak Pakage. Kabarnya Pakage tidak sendiri, tetapi juga dibantu dua teman Napi lainnya, Cosmos Yoal dan Simson W. Seperti diketahui, Yusak Pakage adalah terpidana makar kasus pengibaran Bintang Kejora di Lapangan Trikora Abepura sekitar dua tahun lalu bersama Filep Karma.

Peristiwa pegibaran bendera Bintang Kejora kemarin memang berlangsung begitu cepat dan singkat, hanya selama lima (5) menit. Meski berlangsung singkat, namun sempat menyedot perhatian warga sekitar, termasuk aparat keamanan setempat.

Dari informasi yang dihimpun Cenderawasih Pos di lapangan, sebelum pengibaran dilakukan Yusak Pakage bersama temannya di LP Abepura rencananya akan melakukan konferensi pers, terkait 1 Juli.

Hanya saja niat Yusak Pakage untuk membuat konferensi itu dilarang petugas LP, sehingga sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan Yusak Pakage Cs. Dari salah seorang sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, Yusak Pakage dibantu oleh temannya Cosmos Yoal dan Simson W di LP itu bergegas pergi. Namun tak lama kemudian tiba-tiba mereka sudah berada di atap LP mengibarkan Bendera Bintang Kejora yang berukuran 60 cm x 120 cm.

Dia mengatakan bahwa dari aksi yang dilakukan itu terkesan kalau pengibaran Bendera Bintang Kejora itu sebelumnya telah dipersiapkan. Pasalnya, setelah dilarang untuk melakukan konferensi pers, mereka tidak masuk di kedalam baraknya di LP, namun tiba-tiba sudah ada di atas atap meneriakkan “merdeka”.
“Saat dilarang konferensi pers oleh petugas, Yusak bersama temannya pergi. Namun dia tidak pergi lagi ke barak-barak LP, tapi langsung ke bagian samping bangunan, tiba-tiba sudah ada di atas LP bersama dua teman itu mengibarkan bendera selama lima menit,” kata sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya itu.

Setelah di atap mengibarkan bendera tersebut, kata sumber itu, petugas LP dengan nada keras dan tegas meminta Yusak dan temannya turun dari atap. Tanpa banyak komentar, permintaan itu dituruti lalu mereka ke kembali ke baraknya.

Sementara itu Kepala LP Abepura Johan Yarangga, SH yang dimintai komentarnya seputar pengibaran tersebut tidak bersedia berkomentar lebih jauh. Bahkan dengan nada tinggi menolak kedatangan wartawan. “Kamu siapa, saya tidak kenal kamu lagi,” katanya dengan nada tinggi kepada Cenderawasih Pos sambil berlalu ke dalam ruang kerjanya, kemarin sore.

Sikap Kalapas ini, terntu saja berbeda dengan hari-hari biasanya yang mudah ditemui wartawan, termasuk Cenderawasih Pos.

Setelah pengibaran Bendera Bintang Kejora itu, barang bukti baru diamankan ke Polresta Jayapura sekitar pukul 19.00 WIT setelah rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pengamanan barang bukti itu terkait dengan penyelidikan lebih lanjut.

Sekedar diketahui, Pengibaran Bendera Bintang Kejora di LP kali ini, merupakan yang kesekian kalinya setelah beberapa waktu lalu terpidana 15 tahun kasus makar lainnya Filep Karma juga melakukan hal yang sama. Menariknya, pengibaran itu dilakukan di atas atap LP, tempatnya di bagian yang sama pula, yakni di dekat bagian pintu gerbang masuk LP.

Tapol/ Napol Gelar Pengucapan Syukur

Sementara itu, adanya rencana sejumlah eks Tapol-Napol untuk melakukan orasi dan mimbar Bebas di Taman Imbi Jayapura, urung dilaksanakan. Batalnya acara tersebut lantaran tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian.

“Kami batal melakukan kegiatan orasi dan mimbar bebas di Taman Imbi, dan kami alihkan untuk kegiatan ibadah pengucapan syukur di salah satu gereja di Dok IX,”ungkap Saul J Bomay yang mengaku sebagai Sekjen Dewan Revolusi Damai saat bertandang ke redaksi Cenderawasih Pos, Minggu (1/7) tadi malam.

Menurut Saul Boma, meski di era demokrasi ini ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat umum, namun pengajuan surat ijin dari tokoh-tokoh Eks Tapol/Napol untuk melakukan kegiatan mimbar bebas ini, terkendala izin dengan alasan bertepatan dengan HUT Bhayangkara. Namun begitu, ibadah pengucapan syukur tersebut diakui Saul hanya diikuti 4 orang Napol, termasuknya dirinya bersama dengan Sem Yaru selaku ketua.

“Banyak intel juga yang datang untuk ikut ibadah pengucapan syukur yang dimulai jam 3 sore tadi (kemarin),”ujar.
Sementara itu terkait dengan peringatan 1 Juli ini, menurut Saul merupakan peringatan kemerdekaan Papua secara de jure, melalui penyataan proklamasi kemerdekaan yang disampaikan pada 1 Juli 1971 oleh Presiden Papua Barat Seth J Rumkorem. “Proklamasi ini sebagai wujud penolakan kami terhadap hasil Pepera,”terangnya.

Menurut Saul, bila peringatan 1 Juli ini merupakan pernyataan de jure terhadap kemerdekaan Papua Barat, secara de facto kemerdekaan bangsa Papua ini diperingati pada 1 Desember. Dengan kemerdekaan Bangsa Papua yang sudah dinyatakan secara de facto dan dejure ini, maka sejalan dengan penolakan otsus pihaknya juga menolak adanya MRP, termasuk bendera Bintang Kejora sebagai lambang kultur budaya. “Kalau hanya bendera kultur budaya, mengapa tanggal 1 Juli ini juga tidak boleh dikibarkan,”ujarnya.

Sementara itu, Staf khusus Kepala BIN Janzi Sofyan mengatakan, insiden pengibaran bendera RMS di Ambon dinilai BIN susah diikuti gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Strategi gerakan yang dilakukan RMS berbeda dengan OPM. “Mereka hanya butuh eksistensi diakui, kalau aktivisnya sebenarnya sudah sangat sedikit, jaringannya lebih banyak di luar negeri,” ujarnya pada wartawan di Jakarta kemarin.

Orang kepercayaan Syamsir itu menambahkan, OPM juga punya agenda mencari simpati. Namun, justru lebih banyak dilakukan oleh simpatisan OPM di luar negeri. “Orang Papua sendiri malah jarang demonstratif, lebih banyak melakukan penggalangan pendukung di bukit-bukit,” katanya.

Sofyan menilai, tindakan RMS justru mengakibatkan OPM tiarap sementara. Sebab, mereka tahu kewaspadaan aparat sedang tinggi-tingginya. “Kalau mereka nekat, justru blunder,” katanya.
BIN, kata Sofyan, terus memberikan laporan berkala tentang gerakan separatis di Papua. “Informasi itu selalu sampai pada presiden,” katanya.

Menurut Sofyan, yang harus menjadi perhatian utama justru kesejahteraan aparat TNI dan POLRI di Papua. “Karena letaknya jauh dari Jakarta, lokasi Papua juga terpencil dan akses komunikasi terbatas, karena itu harus ada supervisi yang lebih ketat dari pimpinannya,” katanya.

Menanggapi pernyataan BIN soal OPM, anggota Komisi 1 (Bidang Pertahanan dan Intelijen) DPR Untung Wahono meminta kinerja instansi yang dipimpin Syamsir Siregar itu lebih optimal. “Kalau ada jaringan atau pergerakan baru, harus segera dilaporkan agar aparat lain bisa mengantisipasinya,” katanya.(ito/tri/jpnn)

By Sumber Cepost, 3 Jul 2007, 06:22
Cepost
© Copyright by w@tchPAPUA

July 3, 2007 0