Satgas Papua : ‘1 Desember Sakral Jangan Dikotori’

JAYAPURA—Menilai isu-isu yang berkembang menjelang 1 Desember sudah berlebihan, membuat SATGAS Papua mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak perlu takut dalam menghadapi momen tersebut.

Alex Baransano, Wakil I Bidang Komando SATGAS Papua yang menyambangi Bintang Papua Senin (26/11) malam menyerukan agar seluruh pihak dapat memandang momen tersebut dengan baik walau di dalamnya menyangkut banyak kepentingan, termasuk kepentingan politik.

“Masyarakat Papua dihimbau melihat (1 Desember) dengan baik, memang momen ini sangat sakral jadi jangan dikotori dengan aksi anarkis atau pun pengibaran bendera,”

ucapnya.

Lebih lanjut ia mengutarakan bahwa dibalik 1 Desember ada momen yang jauh lebih penting, yang itu momen Pemilihan gubernur Papua.

“Kami tidak mau orang Papua berkelahi di dapurnya sendiri, dan kami mengajak semua pihak untuk menyukseskan PILGUB agar putra Papua yang terpilih nantinya bisa membawa perubahan,”

tuturnya lagi.

Alex yang juga mengaku menjabat Komandan SATGAS Port Numbay berucap agar masyarakat jangan melihat hal ini sebagai hal yang menakutkan. Dan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dibaliknya ia menegaskan agar mereka tidak mendahului kehendak Tuhan karena menurutnya ada waktu Tuhan untuk menentukan segalanya. Ditanya mengenai kemungkinan yang biasa terjadi pada saat 1 Desember seperti pengibaran bendera, ia berkomentar, belum ada pihak yang menjamin akan melakukan aksi tersebut.

“Tidak ada yang menjamin akan ada pengibaran bendera, bendera itu bukan mainan yang bisa dimainkan seenaknya saja, kadang dikibarkan lalu diturunkan,”

cetusnya.
Ia pun berani menjamin bahwa 1 Desember akan bisa dilalui dengan situasi yang aman, sehingga masyarakat tidak perlu takut dalam melakukan aktifitas.

Polri Tak Boleh Tembak Warga Sipil

Adanya isu yang berhempus 1 Desember mendatang akan terjadi konflik di sejumlah wilayah di Tanah Papua yang acapkali diperingati sebagau HUT TPN/OPM ditanggapi dingin Wakil Ketua DPRP Yunus Wonda, SH yang dikonfirmasi, Senin (26/1).

Kata dia, pihaknya menghimbau kepada aparat Polri memberikan keleluasaan warga yang ingin menyampaikan ibadah syukur saat 1 Desember mendatang.

“Kalaupun rakyat melakukan ibadah syukuran. Ya, ibadah syukuran dengan Tuhan. Itu hak setiap warga negara. Kita tak bisa melarang orang beribadah karena itu dilindungi UU. Tapi menciptakan situsi yang kondusif hingga ibadah syukuran berakhir,”

kata Wonda.

Namun, kata dia, bila pihak-pihak tertentu mengibarkan bendera Bintang Kejora, maka aparat Polri perlu melakukan pendekatan persuasif bukan justu melakukan pendekatan kekerasan dan represif seperti menembak mati dan menghilangkan nyawa warga sipil yang tak berdosa.

Politisi Demokrat ini menegaskan, pendekatan kekerasan dan represif menembak mati atau menghilangkan nyawa orang lain bukan solusi. Tapi pendekatan persuasif harus dibangun di Papua.

“Sudah terlalu banyak pertumpahan darah di Papua. Sudah waktunya mengakhiri dari semua itu, pendekatan yang dibangun selama ini oleh pihak aparat TNI Polri ini harus terus dibangun sekaligus komunikasi dengan masyarakat,”

tuturnya.

Terkait adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengibarkan Bintang Kejora khususnya di wilayah Jayapura Utara, Kapolsek Jayapura Utara AKP KR Sawaki, SE yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya memberikan jaminan pada 1 Desember tak ada pengibaran bendera Bintang Kajora.

“Saya tak mau mendahului kekuasaan Tuhan, tapi naluri saya menjamin 1 Desember wilayah saya aman karena saya menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat menjadi bagian dari saya dan ada komitmen bersama yang telah dibangun ketika kami melakukan acara bakar batu bersama masyarakat di Kelurahan Angkasa,”

kata dia.

Dia mengatakan, bila ada pihak yang mengibarkan Bintang Kejora dalah provokator. Dan itu tetap disikapi secara serius oleh masyarakat adat baik secara hukum, budaya dan adat.

“Kami telah berjanji bersama untuk menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan humanis sebagaimana amanat Kapolda Papua ketika membuka Operasi Aman Matoa II,”

ujarnya. (ds/mdc/don/l03)

Selasa, 27 November 2012 10:10, www.bintangpapua.com

November 27, 2012 0

Sebby Sambom : 1 Desember Dekolonialisasi PBB, Bukan Kemerdekaan

JAYAPURA – Masih adanya perdebatan soal momen 1 Desember, tak luput dari perhatian aktivis Hak Asazi Manusia, Sebby Sambom yang saat ini masih dalam pelariannya di hutan. Ia menyampaikan bahwa momen tanggal 1 Desember bukanlah hari kemerdekaan, melainkan Dekolonialisasi PPB.

“Tidak perlu ada penaikan bendera, mungkin ibadah atau doa syukur, karena 1 Desember itu bukan kemerdekaan Papua, tetapi saat itu dekolonialisasi PBB yang disahkan dalam resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 dan nomor 1541 pada tahun 1960, itu adalah bagian dari persiapan kemerdekaan Papua Barat, sebab Belanda sebagai Negara yang menduduki wilayah Papua Barat saat itu berkewajiban memerdekakan atau memberika kemerdekaan kepada Papua Barat, jadi 1 Desember itu bukan kemerdekaan Papua,”

jelas Sebby saat dihubungi, Bintang Sabtu (24/11).

Masih menurut Sebby,

”Sayangnya, niat baik itu dimanfaatkan lain oleh Amerika, Indonesia dan PBB untuk menyerahkan Papua Barat ke pangkuan Indonesia,”

tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Sebby juga mengurai alasan dia dan beberapa rekannya melarikan diri ke hutan.

“Ada kelompok orang Papua lain yang iri hati dan cemburu dengan kerja kami, mereka bekerjasama dengan pihak ketiga untuk berusaha mengejar kami, mereka ingin menangkap kami dan membunuh kami, akhirnya saya dan beberapa aktivis lainnya memilih untuk bersembunyi, ini bulan keenam kami di hutan,”

ujarnya. Ketika dimintai kejelasan mengapa mereka harus dikejar, ditangkap dan dibunuh, Sebby mengatakan bahwa,

”Ada video perintah untuk membunuh saya, perintah itu dari Mathias Wenda, walaupun saya sangsi dan menduga itu direkayasa oleh kelompok tertentu yang sedang ‘bermain’, dan ada alasan-alasan lainnya, seperti stigma aparat terhadap kami, bahwa kami dianggap seperti teroris, sehingga mereka mengutus Densus 88 untuk mengejar kami,”

kata Sebby.

Situasi hingga saat ini menurut Sebby masih belum aman bagi dirinya dan beberapa aktivis lainnya, hal ini karena menurut dia aparat menurunkan Densus 88 untuk melakukan pengejaran terhadap mereka, walaupun dalam beberapa kesempatan Kapolda Papua menyampaikan bahwa sudah tidak ada Densus 88 di Papua.

“Kami di stigma oleh aparat sebagai teroris sehingga dengan alasan itu mereka bisa bebas menangkap dan menembak kami, padahal apa yang kami lakukan sepenuhnya adalah memperjuangkan hak-hak kami, dan hak itu adalah hak penentuan nasib sendiri, itu dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional,”

ujarnya.

Ia juga mengklarifikasi bahwa yang dilakukan di Tingginambut, Mulia, adalah pelantikan Goliath Tabuni,

”Tidak ada Konferensi Tingkat Tinggi, hanya pelantikan, saya punya rekaman pembicaraan dengan tuan Goliath, kalau Bintang Papua mau saya bisa kasih rekamannya,”

tandas Sebby.

Tidak lupa Sebby berpesan kepada para aktivis dan masyarakat Papua,

”Jangan takut dan panik dengan keadaan seperti ini, saya juga berharap agar aparat keamanan hentikan menyerang kami, jangan lagi lukai perjuangan kami, karena apa yang kami lakukan adalah berjuang atas hak-hak kami dan ini adalah aspirasi kami,”

pungkas Sebby Sambom. (bom/don/l03)

Senin, 26 November 2012 11:25, www.bintangpapua.com

November 26, 2012 0

SHDRP Minta Polisi Bertindak Persuasif Terkait 1 Desember

JAYAPURA –Wakil Ketua I Solidaritas Hukum Dan HAM Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP), Alius Asso, meminta kepada aparat kepolisian agar bisa bertindak persuasif terkait pengamanan 1 Desember nanti, yang dirayakan sebagai HUT OPM.

Menurut pria kelahiran Kampung Hepupa, Jayawijaya 19 September 1986 itu, perayaan tiap 1 Desember bagi orang Papua merupakan hal yang biasa, sebagaimana hari besar lainnya yang dirayakan seperti perayaan 17 Agustus oleh pemerintah Indonesia.

“Makna 1 Desember bagi orang Papua begitu bersejarah dan perlu dikenang lewat perayaan-perayaan tiap tahunnya. Anak kecil saja tahu tentang makna perayaan 1 Desember,”

jelasnya saat dihubungi, Minggu, (24/11).

Menurut, jebolan SMU YPK Betlehem 2006 lalu, 1 Desember nanti di sejumlah wilayah adat dan sekarang diklaim sebagai 7 negara bagian dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) seperti Mamta, Saireri, Bomberay, Domberay, Me Pago, Ha Anim dan lainya pasti akan menyambut hari tersebut dengan perayaan berupa ibadah syukuran ataupun upacara bendera.

Tetapi Asso tidak bisa melarang dan juga tidak mengahimbau jika ada yang mengibarkan Bendera Bintang Kejora (BK) pada saat itu.

“Saya tidak bisa melarang jika ada yang lakukan hal itu (mengibarkan BK,red), itu merupakan hak dari mereka,”

jelasnya. Lanjutnya, aparat keamanan harus profesional dalam menyikapi permasalahan seperti ini, karena setiap tahun berjalan sudah menjadi rutinitas rakyat Papua untuk memperingati hari bersejarah tersebut, dan ini sudah berlangsung sejak turun temurun.

“Jika melihat hal seperti ini, polisi harus bertindak bijak dan profesional. Tidak represif, tapi merangkul. karena jika tidak pasti akan ada korban lagi dari rakyat Papua. Kalau di Sentani mungkin akan dilakukan di makam Theys dalam bentuk ibadah, tapi kalau di Kota Jayapura lainnya belum dipastikan karena lokasi ibadah,”

katanya.

“Adanya stateman dari Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian bahwa akan ada pengamanan 1 Desember oleh POLRI dan TNI, hal itu merupakan tugas dari aparat keamanan, hanya saja jika bertugas tidak berlebihan dengan cara kekerasan. Bila hanya ibadah saja, kenapa harus dilarang oleh aparat keamanan,”

sambungnya.

Ditambahkannya, iklim demokrasi kini sedang berkembang, yang mengekspresikan diri dalam menyampaikan aspirasinya secara damai, namun jika aspirasi itu dilarang, maka Negara ini telah membungkam ruang demokrasi di Negara ini di atas ketidakadilan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Pengamanan itu perlu, negara ini kan punya UU yang melindungi warganya. dan dalam demokrasi, sudah jelas ada dalam UU 1945 pada alinea pertama,”

imbuhnya.(nls/mir/don/l03)

Senin, 26 November 2012 11:16, www.bintangpapua.com

November 26, 2012 0

1 Desember, Polda Papua Prioritaskan Pengamanan di Tujuh Wilayah

Jayapura (24/11)—Polda Papua akan memprioritaskan tujuh wilayah di Papua dan Papua Barat dalam mengamankan perayaan 1 Desember, yang oleh sebagian masyarakat di Papua diperingati sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua.

Wakapolda Papua, Brigjend Paulus Waterpauw mengatakan, di Papua, setidaknya terkosentrasi di lima wilayah dan dua wilayah di Papua Barat yang dianggap membutuhkan pengamanan.

“Dalam operasi kita ada lima wilayah yang menjadi prioritas, ditambah dengan Papua Barat dua, jadi tujuh. Di Papua Barat, yaitu Manokwari dan Sorong,”

kata Waterpauw kepada tabloidjubi.com, di Waena, Kota Jayapura, Sabtu (24/11) siang.

Di Papua, Kota Jayapura, Sentani, Keerom, Mimika, dan Wamena adalah daerah yang dianggap wilayah yang membutuhkan kemanan. Tapi Paulus tak menyebut jumlah personel polisi yang dibutuhkan. Namun pihaknya berupaya untuk melakukan koordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat, pemerintah daerah, warga masyarakat.

“Langkah-langkah yang kita lakukan cukup baik, kordinasi dengan pemerintah, para tokoh, dengan masyarakat,”

tegas mantan Kapolres Mimika ini.

Wakapolda berharap, situasi akan aman, berjalan baik, sehingga tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Brigjend Paulus mengimbau agar warga tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai isu dan pemberitaan. Jika, ada masalah, kata dia, perlu membangun komunikasi yang baik.

Disebutkan, pihaknya sedang melakukan pendekatan dengan para tokoh masyarakat, di kampung-kampung yang dianggap perlu menemukan pemahaman yang sama, dengan melakukan penyuluhan, pengobatan masal, dan bakar batu. (Jubi/Timo Marten)

Saturday, November 24th, 2012 | 16:07:08, www.tabloidjubi.com

November 25, 2012 0

Agustinus Waipon : HUT OPM 1 Desember Tak Punya Landasan Hukum

Bukan 1 Desember tapi 1 Juli

JAYAPURA – Momen 1 Desember yang setiap tahunnya diperingati sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) ditanggapi berbeda oleh Agustinus Waipon yang mengaku sebagai Kepala Kantor Sekretariat Negara Republik Papua Barat. Menurutnya, peringatakan itu tidak mempunyai/memiliki landasan hukum konstitusional. Ditegaskan demikian, karena kemerdekaan bangsa Papua Barat atau yang kini menjadi Negara Repoblik Papua Barat (NRPB) bukan pada 1 Desember 1961 melainkan pada 1 Juli 1971.

“Peringatan 1 desember adalah sebuah pembohongan politik bagi rakyat Papua,”

tegasnya kepada Bintang Papua, Rabu, (21/11).

Untuk itulah, dirinya mengajak semua komponen masyarakat Papua Barat untuk tidak melakukan perayaan peringatan kemerdekaan NRPB pada 1 Desember 2012 mendatang, karena hal itu sama saja mengkhianati perjuangan yang selama ini dilakukan para pejuangan rakyat Papua sejak dulu hingga sekarang.

“Janganlah berjuang dengan tindakan anarkis yang akhirnya merugikan diri sendiri, dan rakyat Papua serta menodai cita-cita luhur pejuangan kemerdekaan kita menjadi sebuah Negara yang berdaulat,”

tukasnya. Dijelaskannya, sesuai dengan dokumen kenegaraan, bahwa perjuangan TPN-OPM bersama rakyat bangsa Papua Barat dengan landasan dan ideologi Papua Merdeka yaitu tertanggal 1 juli 1971 diumumkan Proklamasinya di Waris-Keerom, dengan lahirnya Undang-Undang Dasar (UUD) nya itu . Dimana pada kesempatan itu menolak dengan tegas hasil Pepera 1969 itu karena cacat hukum dan pelanggaran HAM tinggi di Tanah Papua Barat.

Menurutnya, UU konstitusi NRPB yakni 1 Juli 1971 yang menyangkut didalamnya terdapat 343 pasal sudah lengkap dan pemerintahan secara ‘devacto’ bangsa dan negara sudah ada, tinggal menunggu pengakuan secara penuh (pengakuan secara ‘dejure’ atau hukum) dari NKRI dan dunia internasional.

“Kami menyampaikan kepada organisasi sipil yang tergabung dalam perjuangan kelompok-kelompok lain yang tidak punya hak sedikitpun kewenangan untuk membentuk negara atau umumkan pemerintahan, segera bubarkan diri karena tidak mempunyai legalitas hukum yang kuat,”

tegasnya.

Ditandaskan seperti itu, karena mengkotori perjuangan murni dari rakyat Papua untuk merdeka secara berdaulat, sebab NRPB sudah ada dalam konstitusi undang-undang 1 Juli 1971 dimaksud yang menyatakan adalah Organisasi Papua Merdeka merupakan organisasi induk.

“Kepada pihak-pihak yang selama ini di luar OPM yang mengklaim dirinya memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat, sebaiknya jangan hanya beradu mulut, tapi harus beradu konsep yuiridis yang nyata yang mempunyai kekuatan hukum, sebab masalah Papua adalah masalah hukum,”

pungkasnya.(nls/don/l03)

Kamis, 22 November 2012 09:23, www.bintangpapua.com

November 22, 2012 0

Polres Mimika Antisipasi Keamanan Jelang Hut OPM

TIMIKA[PAPOS] – Kepolisian Resor Mimika melakukan antisipasi adanya potensi gangguan keamanan menjelang peringatan hari ulang tahun kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka atau OPM pada 1 Desember.

Kapolres Mimika, AKBP Jeremias Rontini di Timika, Senin mengatakan jajarannya meningkatkan kegiatan patroli anggota dan razia senjata tajam dari warga di lokasi-lokasi yang dianggap rawan guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas.

Selain itu, polisi berupaya menggalang para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda agar memiliki pemahaman yang sama dalam upaya menekan terjadinya berbagai kasus kriminalitas.

AKBP Jeremias Rontini mengatakan potensi gangguan keamanan menjelang peringatan hut OPM tetap ada seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, katanya, sejauh ini polisi belum mendapatkan laporan resmi tentang kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan menjelang peringatan hut OPM tersebut.

“Kita tidak bisa melihat sebelah mata karena hal ini sudah menjadi bagian dari dinamika masyarakat. Potensi gangguan kamtibmas ada, cuma belum terdeteksi secara maksimal. Tapi seperti tahun-tahun sebelumnya pasti ancaman itu selalu ada,” jelasnya.

Rontini menambahkan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Polres Mimika tetap berkoordinasi dengan jajaran TNI untuk membantu menjaga situasi dan keamanan di Kota Timika dan sekitarnya agar tetap kondusif pada tanggal 1 Desember 2012.

“Secara khusus kami akan bertemu dengan Komandan Kodim 1710 Mimika untuk berkoordinasi mengatur keterlibatan anggota TNI dalam pengamanan menghadapi tanggal 1 Desember,” kata Rontini.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, situasi dan kondisi kamtibmas di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cukup rawan menjelang peringatan hut opm yang jatuh pada tanggal 1 Desember.

Tahun lalu, warga Papua di Timika memperingati hut OPM pada tanggal 1 Desember 2011 dengan menggelar acara doa bersama di Lapangan Timika Indah. Acara tersebut berlangsung ricuh lantaran sekelompok orang nekad mengibarkan bintang kejora di tengah Lapangan Timika Indah.[ant/frm]

Senin, 19 November 2012 21:47, oleh Ant/Frm/Papos

November 19, 2012 0

FAP HAM dan FMMP Nilai Pelaksanaan Pepera Tak Sah?

Suasana konferensi pers di Prima Garden Abepura, Senin, (12/11)

J AYAPURA – Forum Anti Pelanggaran HAM (FAP HAM) di Papua dan Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP) menilai selama ini demokrasi di Papua ‘disunat’ oleh Pemerintah Pusat, sejak tahun 1963 hingga kini. Hal itu mulai dari bidang politik sampai pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tidak pernah dituntaskan penyelesaiannya.
Ketua Forum Anti Pelanggaran HAM (FAP HAM) di Papua, Septi Meidodga, mengatakan, sejarah panjang perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat mengalami sebuah proses yang cukup fluktuatif. Rakyat Papua menyesalkan dan menganggap tidak sah peralihan kedaulatan bangsa Papua pada 1 Mei 1963 secara de facto dan 1969 secara de jure melalui Pepera yang penuh dengan rekayasa dan intimidasi.

Menurutnya, pelaksanaan Pepera tak sah karena tidak sesuai perjanjian New York 15 Agustus 1962 pasal 18 butir d, ‘Yang menetapkan kebebasan memilih bagi semua orang dewasa pria dan wanita, dan bahwa dalam melaksanakan Act of Self-determination harus sesuai dengan tata kebiasaan atau praktik internasional’, atau one man one vote. “Bahwa 1.026 orang yang dipilih Indonesia yang menentukan hasil Pepera sebagai kemenangan Indonesia adalah segelintir rakyat Papua. Hanya, 0,8 persen dari 800,000 rakyat Papua waktu itu. Mayoritas rakyat Papua yakni 99, 2 persen yang karena intimidasi tidak memberikan hak suara,” tegasnya dalam keterangan persnya di Prima Gardern Abepura, Senin, (12/11). Papua setelah berintegrasi dengan Indonesia dan setelah 51 tahun berada dalam negara Republik Indonesia, bangsa Papua mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil dan manusiawi serta pelanggaran HAM, ketidakadilan sosial dan hukum yang mengarah pada praktik genoside bangsa Papua. “Maka atas dasar hal-hal tersebut di atas menyatakan kehendak kami untuk memilih merdeka-pisah dari NKRI kembali ke status kami sebagai bangsa dan negara Papua Barat 1 Desember 1961,”katanya.

Dalam konteks kebijakan politik Jakarta berupa paket Otonomi Daerah sampai Otonomi Khusus tidak mampu menyelesaikan persoalan substansial rakyat Papua, yakni full independent seperti bangsa-bangsa lain di seluruh dunia.

DIkatakan, lagi-lagi UP4B sebagai “selang infus yang macet”, tidak mempunyai konsep yang jelas untuk membangun Tanah Papua ini, yang menurut mereka justru membuat Papua jadi “neraka dunia”.

Dengan demikian, melalui momentum Hari kematian Pahlawan Nasional ‘Bangsa Papua’ Theys Hiyo Eluay ini, dapat menjadikan sebagai momentum kontemplasi dan proyeksi terhadap seorang pemimpin karismatik tradisional rakyat Papua ini atas penculikan dan pembunuhan yang misterius.

Menurut mereka, tragedi kematian Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay pun kini menyimpan sejuta misteri dan menjadi simpang siur yang berkepanjangan bagi rakyat Papua dan dunia internasional. Padahal, hal yang paling hakiki dalam kasus Theys adalah, Siapa yang membunuh? Mengapa di bunuh? Dan atas perintah siapa?. Para eksekutor lapangannya sudah ditangkap dan diadili meskipun bebas, tetapi para jenderal- jenderla yang memegang komando ini tidak pernah di ungkap dan di adili di meja hijau, meskipun kalau di adili pasti juga kebal hukum (impunity).

Dengan melihat potret kehiduapan rakyat bangsa Papua bersama pemerintah Republik Indonesia selama 51 tahun, namun rakyat Papua tidak diperlakukan sepantasnya sebagai manusia sebagai ciptaan Tuhan.

Ditambahkan, sesuai berbagai instrument-instrumen hukum internasional maupun nasional yang telah menjamin tentang HAM, hak-hak sipil dan politik seperti DUHAM 10 Desember 1948, Piagam PBB tentang HAM 1 Januari 1942, Pembukaan UUD 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak sagala bangsa, oleh sebab itu penjajahan di diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaaan dan peri keadilan, dan lebih lanjut dalam UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan konvenan internasional tentang Hak-Hak sipil dan politik, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukan Pendapat di Muka Umum, dan UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk bebas dari bentuk benjajahan, diskriminasi, intimidasi, dan genoside.

Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP), Thomas Ch.Syufi, menyatakan, terhadap hal itu, pihaknya menyatakan beberapa hal. Antara lain, bersama seluruh elemen pergerakan mahasiswa Papua menyatakan sikap politik, antara lain menyatakan menolak keabsahan hasil Pepera 1969 karena cacat hukum dan moral dan segera direview kembali. Pemerintah Republik Indonesia segera menyelesaikan beragam kasus pelanggaran HAM di seluruh Tanah Papua sejak tahun 1961-2012, terutama kasus penculikan dan pembunuhan Ketua PDP Theys Hiyo Eluay.

Sementara itu terkait dengan peringatan 1 Desember mendatang, pihaknya meminta juga kepada Pemerintah Indonesia khususnya Polda Papua/Kodam XVII/Cenderawasih agar jangan menghalangi rakyat Papua untuk bebas berekspresi, karena selaku warga Negara Internasional mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan demokrasi.

“Kami harapakan supremasi hukum di tegakan, kalau orang bersalah, ya ditangkap, dan dipanggil, jangan langsung di tembak di tempat. Kami minta juga otak dari terbunuhnya diusut tuntas, karena kami nilai Pemerintah Pusat tidak punya komitmen yang sungguh-sungguh untuk tegakan hukum di Negara ini. Persoalan HAM di Papua ini harus diselesaikan,”

tegasnya. .(nls/don/l03)

Rabu, 14 November 2012 08:20, Binpa

November 14, 2012 0

11 November Harus Mempersatukan Orang Papua

Jayapura (2/11)—Momen peringatan kematian Theys Eluay, 11 November 2012 harus mempersatukan orang Papua. Pasalnya persatuan sudah menjadi agenda Dewan Adat Papua (DAP) dan Presedium Dewan Papua (PDP).

“DAP dan PDP harus bicara peringatan kematian Theys,” kata Thomas Syufi, Presiden Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP) kepada tabloidjubi.com di Prima Garden Abepura, (1/11). Dia menambahkan DAP dan PDP harus membuat sesuatu yang mempersatukan semua orang Papua.

“DAP dan PDP harus buat satu kegiatan yang mempersatukan semua orang Papua. Ini peting karena sekarang ini terjadi fragmentasi pergerakan di Papua,”katanya.

Menurut Syufi, sampai kepada penyatuan, semua pergerakan harus bersatu.

“Sekarang, semua harus bersatu pada 11 November. DAP, PDP, KNPB, Front Pepera, NRFPB dan lainya harus bersatu,”

katanya.

Dikatakan persatuan ini penting untuk melihat kembali perjalanan dan melihat arah perjuangan. “Kita perlu merefleksikan kematian tokoh Papua. Kontemplasi dan proyeksi itu penting bagi perjalanan orang Papua,”katanya. Dalam rangka melihat masa lalu perjuangan tokoh Papua, Theys Eluay, FMMP akan menyelengrakan beberapa kegiatan dalam rangka memperingati kematian tokoh ini.

“Kita akan buat ceremonial seperti diskusi, ibadat atau bagi-bagi bungga,”

katanya akan melibat sejumlah organ lain yang berkepentingan dengan penentuan nasib sendiri.

Berhubungan dengan komentar pemerintah di media, tidak ada Negara yang mendukung Papua Merdeka, Syufi menilai itu retorika politik. Syufi mengajak rakyat Papua selalu optimis meraih kemerdekaan sampai titik darah penghabisan.

“Rakyat Papua harus optimis dengan langka persatuan. Suara tidak ada Negara yang mendukung Papua itu tidak benar. Negara manapun tergantung pada situasi politik. Rakyat Papua harus optimis,”

katanya. (Jubi/Mawel)

November 2, 2012 | JUBI

November 4, 2012 0

Dokumen NFRPB yang Ditemukan Didalami

Tampak aparat kepolisian melakukan sweeping di pertigaan Genyem-Sentani-Doyo Jumat (19/10) . Dalam razia tersebut lima orang berhasil diamankan yang pada akhirnya dilepas kembali karena terbukti mereka hanya ikut-ikutan saja dalam peringatan KRP III.

SENTANI – Lima orang yang diamankan saat polisi melakukan sweeping dan razia Jumat (19/10) di wilayah Kabupaten Jayapura, lantaran ditemukan membawa sejumlah dokumen rahasia terkait Negara Republik Federal Papua Barat (NFRPB), akhirnya dilepas. Pasalnya, setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh jajaran Polres Jayapura, lima orang yang diamankan tersebut diketahui hanya ikut-ikutan saja pada aksi peringatan setahun KOngres Rakyat Papua (KRP) III.

Kelima orang tersebut, diantaranya berinisial CD, YY, MK, HY dan YK, mereke sebelumnya diamankan di Polsek Sentani Kota. Hal itu dibenarkan Kapolres Jayapura AKBP Anthonius Wantri Julianto.

Ia mengatakan, ternyata kelima orang yang diamankan tersebut hanya ikut-ikutan saja pada aksi peringatan KRP III yang rencananya digelar di Lapangan Theys Eluay Sentani.

“Kelima orang tersebut hanya kami ambil keterangan karena hasil pemeriksaan mereka terbukti haya ikut-ikutan, akhirnya kami lepas,” ujarnya kepada wartawan Sabtu (20/10) ketika ditemui di Travellers Hotel Sentani.

Meski orangnya dilepas, namun dokumen-dokumen terkait dengan Negara Federal Republik Papua Barat yang ditemukan pada kelima orang tersebut, hingga saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian guna kepentingan penyelidikan. “Untuk dokumen sedang didalami untuk dianalisa,” imbuhnya.

Sementara itu, dari data yang berhasil dikumpulkan Bintang Papua, beberapa barang yang sempat diamankan ketika razia berlangsung diantaranya, selebaran berupa copyan himbauan perayaan 1 tahun KRP III, dokumen lies sumbangan dan himbauan rakyat bangsa Papua, copyan seruan Nasional Republik Federal Papua Barat sekretariat Negara Jayapura-West Papua, kwintansi penerimaan sumbangan dari masyarakat setempat, kwintansi pengeluaran untuk kegiatan perayaan KRP III, tiga buah flashdisk, kamera digital, satu lembar baju pakaian PDL Petapa, celana PDL dan sepatu PDL.
Sebagimana diketahui, sebelumnya, Jumat (19/10) di sejumlah titik yang berada di Kabupaten Jayapura dilakukan sweeping oleh jajaran Polres Jayapura yang diback up BKO Brimobda Papua. Sweeping ini dilaksanakan, terkait rencana digelarnya ibadah syukur atas peringatan KRP III di Lapangan Theys Eluay, Sentani. Dimana atas rencana kegiatan ini, Polres Jayapura menurunkan personelnya sebanyak 1 kompi dengan dibantu dengan 3 pleton personel dari Brimobda Papua. (dee/don/l03)

Senin, 22 Oktober 2012 07:23, BP.com

October 22, 2012 0

Peringatan KRP III : Di Sentani 5 Orang Diamankan Di Manokwari 4 ‘BK’ Dirampas

Massa warga asli Papua yang tergabung dalam West Papua National Authority (WPNA) saat menggelar demo di Manokwari Jumat (19/10) kemarin, ada beberapa dari mereka mengenakan atribut Bintang Kejora.

SENTANI— Rencana digelarnya ibadah syukur atas peringatan KRP (Kongres Rakyat Papua) III di Lapangan Theys Eluay, Sentani, Jumat (19/10) gagal dilaksanakan. Meski batal dilaksanakan, petugas sempat mengamankan 5 orang yang diduga membawa dokumen rahasia, senjata tajam dan KTA (Kartu Tanda Anggota). Mereka adalah, CD, YY, MK, HY dan YK. Dimana ke-5 orang tersebut diamankan di Polsek Sentani Kota.

Sementara di Manokwari 4 Bendera Bintang Kejora (BK) berhasil dirampas aparat dari massa yang unjuk rasa guna mengecam dan menuntut pengusutan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, sekaligus memperingati KRP III.

Gagalnya peringatan di Sentani karena di sejumlah titik yang berada di Kabupaten Jayapura dilakukan sweeping oleh jajaran Polres Jayapura, diback up BKO Brimobda Papua.

Kapolres Jayapura AKBP Anthonius Wantri Julianto mengatakan atas rencana kegiatan ini, pihaknya menurunkan personelnya 1 kompi dibantu 3 pleton personel dari Brimobda Papua.

“Personel ini untuk menjaga keamanan serta menjamin masyarakat agar dapat melaksanakan aktivitasnya dengan lancar dan tidak ada gangguan,” imbuhnya. Disebutkannya, untuk melakukan penjagaan keamanan, ditempatkan personel di 7 titik dari Kampung Harapan sampai ke Sentani Barat.

“Dari Polda Papua tidak mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) yang artinya kegiatan tersebut (Peringatan KRP III-Red) tidak boleh berlangsung,”

ujarnya kepada wartawan Jumat siang (19/10) ketika ditemui tengah berpatroli di Jalan Masuk Bandara Sentani.

Dipaparkannya, pihaknya mulai melakukan penjagaan sekitar pukul 07.00 WIT di beberapa titik yang dianggap rawan. Sedangkan sweeping dilakukan bertujuan untuk meminimalisir hal-hal yang dianggap dapat mengganggu keamanan.

Ditambahkan, mengingat banyak administrasi yang tidak dilengkapi oleh pihak panitia penyelenggara ibadah syukur tersebut, maka jika tetap bersikeras melakukan ibadah syukur akan dibubarkan.

Dari pantauan Bintang Papua di lapangan, sekitar pukul 09.30 WIT, 2 unit truk yang berisi para Petapa (Penjaga Tanah Papua) yang melaju dari arah Doyo menuju Sentani diminta untuk kembali dan dilarang menuju ke Lapangan Theys Eluay Sentani ketika sampai di pertigaan Genyem-Doyo-Sentani.

Tidak hanya itu, anggota polisi yang berjaga juga melakukan sweeping terhadap setiap kendaraan roda empat yang melintas, baik itu kendaraan umum maupun pribadi. Alhasil, para pengendara motor yang tidak lengkap administrasinya seperti tidak menggunakan helm, spion pun mendapat teguran lisan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya ditahan motornya. Sedangkan kondisi Kota Sentani dan sekitarnya tetap kondusif seperti biasanya. Tidak ada yang berubah, hanya saja di beberapa titik seperti di pertigaan Genyem-Sentani-Doyo, Jalan Masuk Bandara Sentani dan di Kampung Harapan ditempatkan anggota Polres Jayapura dan Brimobda Papua.

Manokwari

Unjuk rasa ratusan warga asli Papua, tergabung dalam West Papua National Authority (WPNA), Jumat (19/10) kemarin, nyaris terjadi kericuhan. Unjuk rasa guna mengecam dan menuntut pengusutan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, sekaligus memperingati hari ulang tahun deklarasi hak politik bangsa Papua Barat, tersebut terjadi insiden kecil. Sejumlah aparat kepolisian Resor Manokwari, yang melakukan pengawalan jalannya unjuk rasa, sempat merampas empat bendera Bintang Kejora, dari tangan para demonstran. Perampasan bendera BK ini terjadi di Jalan Yos Sudarso.

Awalnya aksi unjuk rasa tersebut berjalan damai. Sekitar ratusan warga asli papua, berkumpul di Samping GOR Sanggeng Manokwari. Sambil membawa berbagai atribut yang berisikan tentang kecaman sejumlah pelanggaran HAM di Tanah ini, tetapi juga mereka mendesak kepada Pemerintah Indonesia, untuk segera memberikan kemerdekaan dan lepas dari NKRI.

Sekitar puluhan aparat dari Polres Manokwari dan dibantu oleh puluhan prajurit dari Brigade Mobil Kompi C Manokwari, terus melakukan pengawalan sejak dari Jalan Pahlawan hingga berakhir di Gereja Elim Kwawi.

Unjuk rasa dengan cara long march tersebut, sempat mengganggu aktivitas pengguna jalan. Alhasil, sejumlah ruas jalan yang dilalui oleh para pengunjuk rasa menjadi macet. Polisi akhirnya mengalihkan arus lalu lintas ke jalan alternative untuk menghindari terjadinya kemacetan. Beberapa tempat usaha yang dilalui para demonstran pun terpaksa diututup sementara oleh para pemiliknya.

Di perempatan Lampu Merah Sanggeng, tepatnya di Jalan Pahlawan dan Jalan Yosudarso, masa yang dari GOR Sanggeng bertemu dengan masa yang tergabung dalam Kelompok Mahasiswa Asli Papua. Kemacetan di ruas jalan ini pun tak terhindarkan. Beberapa saat, konvoi masa pun terhentikarena kemacaten. Namun akhirnya berjalan normal, setelah polisi harus turun tangan untuk memperlancar arus lalu lintas tersebut.

Sejak awal aksi unjuk rasa, aparat terus melakukan pengawalan terhadap jalannya aksi tersebut. Kapolsek Kota, AKP Monang Pasaribu, SH mengaku, polisi akan melakukan penangkapan terhadap mereka yang mencoba untuk mengibarkan Bendera Bintang Kejora.

Suasan masa yang bergerak laju hingga di depan Bank BRI, mulai terlihat panas. Beberapa pengunjuk rasa, mencoba untuk menaikan Bendera Bintang Kejora yang sudah mereka persiapkan. Polisi yang sedang melakukan pengawalan dari arah belakang langsung masuk ke dalam barisan. Sebanyak 4 buah Bendera Bintang Kejora, akhirnya diamankan aparat. Meski perampasan itu berhasil, namun aksi tersebut mendapat kecaman dari para pengunjuk rasa. Keributan pun terjadi. Emosi pun tak terhindarkan. Sempat baku dorong antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Kondisi pun mulai mereda setelah masing-masing pihak menahan diri. Dalam aksi perampasan bendera itu, polisi tidak mengamankan pelaku. Suasana panas terus terjadi hingga di Swissbel Hotel. Pengawalan aksi unjuk rasa itu pun semakin diperketat. Sesjumlah aparat dengan senjata organic, terus bersama-sama dengan para pengunjuk rasa hingga finish di Gereja Elim Kwawi. Di tempat tersebut, mereka berdoa bersama dan membubarkan diri dengan damai.(dee/sera/don/l03)

Sabtu, 20 Oktober 2012 06:52, BP.com

October 20, 2012 0