Melihat foto-foto kegiatan Kongres I ULMWP yang diposting di berbagai media sosial dua hari ini. Ada empat hal muncul di kepala bahwa:
1. Perintah UUDS 2020 benar-benar implementasikan karena hal terkait perjalanan dan perubahan dasar dapat dilakukan di forum Kongres.
2. Hal ini telah mengubah secara mendasar tentang tradisi ULMWP selama ini mengadakan pertemuan di forum-forum yang tidak melibatkan rakyat Papua.
3. Hal ini memberikan legitimasi publik yang kuat kepada ULMWP dan perjuangan mereka. Rakyat sendiri memilik jalan perjuangan di sebuah forum kongres remi secara publik.
4. Kongres I ULMWP dilakukan secara publik di dalam negeri di tanah Tabi, West Papua. Forum kongres ini dapat menggugurkan image selama ini bahwa ULMWP sebagai perjuangan di pengasingan.
Dengan demikian mandat dan legitimasi rakyat sangat kuat.
Di mana pun di dunia ini, di wilayah-wilayah yang sedang berjuang untuk membebaskan diri dari kolonialisme, sudah pasti memiliki banyak organisasi perjuangan. Terkadang multi organisasi perjuangan itu bersatu dalam satu badan politik atau berjuang sendiri-sendiri. Namun demikian, di antara semua organ politik itu, hanya satu yang dapat diakui sebagai badan politik resmi. Karena organisasi itu sudah memenuhi 5 syarat pendirian negara. (1). Memiliki wilayah dengan batas-batas yang jelas (tanah dan kekayaan alam). (2). Memiliki rakyat. (3). Memiliki pemerintahan. (4). Pengakuan internasional. (4). Memiliki negara sponsor resmi.
Sebuah organisasi politik yang sudah memenuhi 5 syarat itu disebut sebagai organisasi politik resmi.
Bila kita kaitkan dengan perjuangan bangsa Papua, Pemerintah Sementara ULMWP sudah memenuhi 5 syarat tersebut. (1). Wilayah yang diperjuangkan adalah West Papua yang dulu disebut Niederland Neu Guinea dengan batas-batasnya secara jelas sudah dicantumkan dalam UUDS.
(2). Memiliki rakyat yaitu bangsa Papua yang mendiami di tanah Papua maupun di luar tanah Papua (ini juga sudah diatur dalam UUDS).
(3). Memiliki pemerintahan yang saat ini disebut Pemerintah Sementara yang dideklarasi 1 Desember 2020, lengkap dengan sistem dan strukturnya termasuk sayap militernya.
(4). Pengakuan internasional. Dimana ULMWP sebagai organisasi politik resmi telah didukung oleh 108 negara termasuk MSG, PIF, ACP, Uni-Eropa dan PBB sendiri, (meskipun pengakuan sebagai negara masih diperjuangkan karena Pemerintah Sementara belum proklamasikan Negara West Papua). Banyak pemimpin negara, anggota parlemen dan pemimpin organisasi dalam berbagai pertemuan resmi sebut tuan Benny Wenda sebagai Presiden.
(5). ULMWP sudah memiliki negara sponsor resmi yaitu Vanuatu dan beberapa hari lagi akan bertambah.
Bila sebuah organisasi yang memiliki 5 syarat ini dapat diakui dan didukung oleh satu atau beberapa negara resmi, maka nagara-negara lain otomatis mengikutinya, termasuk organisasi sub regional seperti MSG, regional seperti PIF, internasional seperti ACP, Uni-Eropa dan PBB sendiri akan mengakui organisasi tersebut sebagai organisasi politik resmi yang mewakili bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Dalam konteks Papua, Pemerintahan Sementara-ULMWP sudah mencapai tingkat ini.
Dalam satu perjuangan TIDAK PERNAH dan TIDAK AKAN PERNAH mengakui lebih dari satu organisasi politik perjuangan oleh negara-negara resmi dan organisasi-organisasi resmi, baik sub regional, regional, dan internasional termasuk PBB. Hanya satu organisasi politik yang dapat diakui secara resmi dan ULMWP telah memperoleh status tersebut. Contoh lain: FALENTIN/FRETELIN di Timor-Timur, FLNKS di Kanaki, PLO di Palestina, dll.
Maka tidak benar bahwa ada yang mengatakan merekalah yang akan diakui atau miliknya sebagai organisasi resmi. Pandangan seperti ini tidak benar dan sedang membohongi rakyat dan bangsa Papua. Semua organisasi lain selain ULMWP adalah kekayaan bangsa Papua, eksistensi dan perjuangan mereka sudah diakui dalam Mukadimah UUDS, dan ULMWP sebagai representasi semua organ dan aspirasi bangsa Papua di fora internasional.
Saya sangat yakin bahwa jika tidak ada halangan, minggu depan akan terjadi perubahan yang signifikan bagi bangsa Papua melalui Pemerintah Sementara-ULMWP. Mari kita menanti.
Ada 102 tulisan yang ditulis orang Indonesia sejak 2016-2021 yang saya kumpulkan dan baca, baik artikel di jurnal ilmiah, skripsi dan tesis di lingkungan akademik Indonesia tentang ULMWP. Ada beberapa kesimpulan dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan ini, antara lain:
Sebagai lembaga perjuangan resmi dan representatif.
Sebagai model perjuangan baru di dunia.
Dapat dukungan kuat basis di Papua, dan Pasifik
Dapat dukungan luas di dunia internasional.
Pemerintah Indonesia gagal atasi diplomasi ULMWP.
Pemerintah Indonesia gagal bangun hubungan diplomatik di Pasifik Selatan.
Perjuangan Papua digunakan dua pendekatan: isu HAM dan damai. Pemerintah Indonesia tidak mampu hadapi dua pendekatan ini karena Indonesia menggunakan pendekatan militerisme.
Perjuangan Papua mengutamakan diplomasi dan jaringan internasional yang luas maka pemerintah Indonesia kesulitan dalam menghadapi itu.
Perjuangan Papua menguasai panggung jaringan media masa internasional dan media sosial, di mana pemerintah Indonesia tidak akan mampu atasi itu karena revolusi teknologi dan informasi.
Pendekatan diplomasi, jaringan internasional, media internasional dan media sosial ini adalah model atau pendekatan baru dalam perjuangan kemerdekaan di dunia.
Pendekatan militerisme yang digunakan Indonesia redam gerakan sayap gerilyawan pejuang Papua tidak berhasil. Indonesia justru menciptakan banyak musuh karena warga sipil Papua tidak suka dengan tindakan kejahatan militer dan polisi Indonesia.
Pemerintah Indonesia gagal atasi kasus Papua maka Papua akan mengikuti langkah Timor Leste. Kesimpulan-kesimpulan ini datang dari masyarakat akademik Indonesia yang tertuang dalam 102 artikel ilmiah, skripsi dan tesis orang indonesia di berbagai universitas di Indonesia. Hal ini menunjukkan sikap generasi terdidik Indonesia, sadar dan kristis atas situasi di West Papua. Dengan ini kita bisa mengukur pemahaman dan pendapat orang Indonesia yang rasional, sebuah perubahan generasi Indonesia yang sadar, kritis dan rasional dalam menyikapi perjuangan bangsa Papua.
Papua Merdeka News 