Hasil KTT ILWP Diumumkan Besok ?

JAYAPURA – Hasil Konferensi Tingkat Tinggi International Lawyer for West Papua (KTT ILWP), 2 Agustus di London, yang selama ini ditunggu-tunggu banyak pihaknya, kabarnya akan diumumkan hari Sabtu (20/8) besok. Hal itu diungkapkan Bucthar Tabuni, Ketua Umum KNPB dalam kesempatan jumpa pers Kamis (18/8), kemarin. Jumpar pers Buctar ini dilakukan hanya sehari pasca bebasnya dari Lapas Narkoba Doyo, setelah mendapat remisi HUT RI kemerdekaan. “Sesuai janji KNPB, diberitahu kepada public bahwa hasil Konferensi Tingkat Tinggi International di Oxford pada tanggal 2 Agustus 2011 lalu, akan diumumkan secara resmi pada 20 Agustus 2011 besok di lapangan Alm. Theys H Eluay,” ungkap Mako Tabuni (Ketua I KNPB) bersama Bucthar Tabuni, Kamis (18/8), di depan Ruko, Jalan kamwolker Perumnas III Waena.

Ditegaskan, pelaksanaa KTT ILWP tersebut sesungguhnya adalah meraih kesuksesan dan berlangsung dengan demokratis dan ilmiah. “Nanti akan kita buktikan apakah pemberitaan media massa local, dan media nasional lain benar atau tidak,” ungkapnya.

Meski dinyatakan demokratis dan ilmiah, namun dikatakan bahwa KTT tersebut berlangsung tertutup dan hanya diikuti oleh orang-orang yang berideologi sama, yakni menjadikan Papua sebagai Negara terpisah dari Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Bucthar Tabuni kembali menegaskan atas apa yang disampaikan kepada Wartawan di Lapas Narkotika, sesaat setelah bebas. Yakni ia akan menggalang kekuatan yang lebih besar, rapi dan terorganisir dengan baik, dan akan melakukan perjuangan yang lebih radikal lagi.

“Peristiwa penembakan dan lain-lain di Puncak Jaya dan tempat lain yang menggunakan senjata adalah sayap militer perjuangan Papua Merdeka yang telah berlangsung sejak Tahun 1961. Secara organisasi tidak ada hubungan dengan KNPB. Karena kami komitment untuk berjuang dengan jalan damai,” tegasnya.

Dikatakan, masalah utama Bangsa Papua Barat adalah ‘status politik’, wilayah Papua Barat dalam Negara Kesatuan republic Indinesia (NKRI) yang belum final.Karena proses memasuknya wilayah Papua Barat dalam NKRI itu dilakukan dengan penuh pelanggaran terhadap standar-standar, prinsip-pronsip hukum dan Ham Internasional oleh Amerika Serikat, Belanda, Indonesia dan PBB sendiri demi kepentingan ekonomi politik mereka.

Bucthar Tabuni yang didampingi Wakil KNPB Macko Tabuni, menyatakan status politik Papua Barat dalam Negara NKRI itu adalah hasil ‘kongkalingkong’ (Persengkongkolan) pihak-pihak internasional, untuk itu lanjutnya masalah konflik politik tentang status politik Papua Barat harus di selesaikan di tingkat Internasional.

Di katakan lagi, Rakyat Papua Barat telah menempuh jalur Internasional dan berhasil membentuk Media Internasional yang mempu membawa persoalan Papua Barat ke tingkat internasional yaitu IPWP dan ILWP. Dan juga katanya kedua media Internasional (IPWP dan ILWP) tersebut, berhasil menyelenggarakan KonferensiTingkat Tinggi Internasional di Oxford London Inggris, pada tanggal 02 Agustus 2011 dengan Thema central “West Papua : The Road to Freedom”.

Ketika ditanya soal keadaan dalam tahanan ia (Bucthar Red) menyatakan, ”saya dalam tahanan kali ini mungkin agak baik dibandingkan dengan penahanan saya yang kemarin-kemarin. kalau soal perlakuan, saya dan para napi yang lain diperlakukan sama sebagai sesama tahanan,”ungkapnya.

Ditambahkan, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai media nasional rakyat Papua Barat, dan sebagai penanggung jawab Dalam Negeri, yang di percayakan oleh ILWP untuk melaksanakan berbagai aksi demo untuk mendukung KTT ILWP pada 2 Agustus di Oxford Inggris, menyampaikan kepada Rakyat papua Barat dan seluruh Bangsa di muka bumi untuk di ketahui bersama , beberapa stetmen yang akan di umumkan pada, 20 / 08 di makam Alm. Theys H. Elluay Sentani. Diapun menyampaikan bebera poin di antaranya, pertama, sesuai janji KNPB, diberitahukan kepada public bahwa Hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang berlangsung di Oxford London Inggris tanggal 2/8-2011, lalu akan diumumkan secara resmi pada tanggal 20 agustus 2011 di lapangan Alm. Theys H. Elluay. Kedua, pembebasan Ketua Umum, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Bucthar Tabuni dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Narkoba Doyo baru Sentani Jayapura,pada tanggal 17 Agustus 2011, bertepatan dengan Hut RI ke 66, merupakan sebuah pelecehan politik atas rakyat Pangsa Papua. Ketiga, KNPB, menegaskan bahwa: Pembunuhan, Penangkapan, Pembantaian dan pemenjaraan terhadap pejuang hak dasar bangsa pribumi merupakan bukan hal yang tabu, karena dengan demikian dapat mempercepat untuk menggapai cita-cita Rakyat Bangsa Papua Barat.

Mereka juga menjamin dalam acara yang digelar di Makam Alm.Theys Hiyo Eluay akan berjalan aman dan lancar. Mereka juga berharapa kapada Rakyat Papua supaya jangan terpropokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawan,seperti yang selama ini terjadi.(aj/CR-34/don/l03)

Kamis, 18 Agustus 2011 17:21
BintangPapua.com

August 18, 2011 0

Polisi Akan Panggil Mako Tabuni

Jayapura-Kasus penikaman yang menimpa korbannya, Laode Rusdian (20), mahasiswa Unuversitas Sains Dan Teknologi USTJ Jayapura di depan kampus Universitas Cenderawasi saat aksi demo damai Komite Nesional Papua Barat (KNPB), untuk mendukung KTT ILWP , Selasa (2/8), ditindaklanjuti aparat kepolisian.

Kapolres Kota Jayapura, AKBP Imam Setiawan, mengatakan, untuk penyelidikan kasus tersebut, pihak kepolisian akan segera memanggil Mako Tabuni selaku penanggungjawab aksi demo tersebut. Pemanggilan Mako Tabuni ini sebagai saksi untuk membantu kepolisian mengungkap pelaku penganiayaan yang disertai penikaman terhadap korbannya.

Pasalnya diduga oknum yang melakukan penikaman serta penganiyaan terhadap korban berasal dari massa yang melakukan aksi demo damai tersebut. “Rencana hari ini Senin (kemarin, red) kami akan panggil Mako Tabuni sebagai kordinator lapangan saat aksi demo damai KNPB terkait laporan Rusdian mahasiswa USTJ Jayapura korban penikaman,” tegas Kapolresta Jayapura saat dikonfirmasi BIntang Papua di ruang kerjanya kemarin.

Sementara itu, keluarga korban berharap agar kasus ini mendapat tanggapan yang serius dari pihak kepolisisan serta mengadakan penyelidikan lebih lanjut, agar pelakunya dapat proses sesuai dengan aturan yang berlaku. “ seperti yang diutarakan oleh kakak korban Laode M Rusliadi.

Lebih lanjut di katakan Rusliadi segera usut kasus ini secara adil sampai tuntas tanpa memilah –milah kasus yang ada,” kata kaka korban Laode M Rusliadi saat bertandang ke redaksi Bintang Papua .(cr- 32/don/l03)

Senin, 08 Agustus 2011 23:21

August 10, 2011 0

kKTT ILWP I: Oxford 2 Agustus 2011: Apakah Untuk Mengacaukan Papua? Siapa yang Salah?

Sudah berulang kali, dalam berbagai hal, di berbagai tempat, NKRI dan orang Indonesia terkurung dalam budaya “mengkambing-hitangkan” orang lain. Itu pokok pertama. Berikutnya Indonesia di manapun, kapanpun, kita tidak pernah dengan orang Indonesia pernah meminta maaf atas perbuatannya. Kedua sisi mata uang ini berasal dari satu “oknum” bernama “Manusia Indonesia”. Indonesia memang identik dengan penipuan, manipulasi, sok ramah-tamah di pidato dan khotbah, sok negara hukum. Padahal fakta di lapangan jelas-jelas menunjukkan justru hal-hal yang terbalik.

Presiden NKRI mengatakan “I Love Papua!”, padahal ia sementara itu telah menyuruh panglima tentara dan polisinya mengirim pasukan untuk operasi terselubung di Tanah Papua. Saat ada isu KTT ILWP dan demonstrasi di berbagai tempat di Indonesia menuntut kemerdekaan (referendum), Indonesia malahan menunjuk jari kepada pihak asing.

Lihat saja kasus serupa di tempat dan kasus lain, yang terjadi di Indonesia. Satu kasus yang memanas di Indonesia saat ini. Nazaruddin dijadikan tersangka oleh KPK, tetapi ia tidak pernah merasa bersalah. Malahan ia menunjuk jari kepada pihak lain, seperti Andi Malaranggeng, dan Ketua Partai Demokrat. Sementara itu, walaupun banyak saksi menyatakan Nazaruddin memang teman dekat dan sejumlah tuduhan Nazaruddin benar adanya, malah Anas melaporkan Nazaruddin ke Mabes POlri dengan tuntutan pencemaran nama baik. Petinggi Partai Demokrat mengatakan “KATAKAN TIDAK, kepada KORUPSI!”, tetapi dalam faktanya justru korupski terbanyak terjadi setelah era orde baru ialah korupsi orang-orang di dalam dan partai Demokrat itu sendiri. Itu sudah pengetahuan umum, tidak perlu menunggu proses hukum untuk membuktikannya.

Contoh lain lagi. Ada banyak pernyataan Presiden NKRI dan anggota Dewan, Ketua DPR RI, pejabat di Papua juga menyampaikan informasi dan tanggapan yang salah, malahan tidak mendidik secara politik, tidak tepat secara moral politik. Mendengar itu, rakyat lalu mengumpulkan dukungan untuk mendesak para pejabat minta maaf.

Yang satu lagi, dan ini penting. Saat Konferensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) berkonferensi di Geneva, Markas Pusatnya, tahun 2011 ini Presiden kolonial NKRI memberikan pidato yang menggebu-gebu sampai mendebarkan para peserta konferensi tentang bagaimana Indonesia dan khususnya Presiden kolonial RI telah berupaya mengatasi kaum buruh migran (TKI/TKW) dan telah sukses dengan berbagai program dan upaya yang perlu ditiru oleh negara-negara lain dalam melindungi kaum buruh migran. Hampir setiap kalimat disusul dengan tepuk tangan yang meriah. Sang Presiden kolonial tiba-tiba berada di udara, tetapi tidak tahu di atas udara mana.

Begitu dari udara dia turun ke darat, persis di tempat bernama Bandara Soekarno-Hatta, wajah yang tambun itu tertampar. Bukan tertampar tetapi ditampar. Bukan juga ditampar tetapi menampar dirinya sendiri. Apa yang terjadi dengan TKI/TKW? Terbukti dan ternyata sejumlah orang TKW telah dibunuh gantung di Arab Saudi.

Inikah program dan upaya yang bagus, yang mendapat tepuk tangan riuh di Geneva itu?

Apa yang Presiden kolonial lakukan? TIDAK SAMA SEKALI. Tida ada minta maaf kepada peserta kongres yang sudah lelah dan sakit telapak tangannya karena menepuk tangan waktu ia sampaikan pidatonya itu.

Waktu itu “Imigrant Care” sebuah LSM pinggiran yang melaporkan bahwa ada orang Indonesia dibunuh gantung di Arab Saudi. Kalau seandainya itu presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Inggris atau Jepang, apa yang seharusnya terjadi????

Yang seharusnya dan pasti terjadi di sana ialah, “Presiden meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dengan pidato tertulis yang disebarluaskan ke seluruh media, dan menyatakan turut berbelasungkawa atas pembunuhan itu. Lalu ia memutuskan hubungan diplomatik dengan negara pembunuh dimaksud.” ITUKAH yang terjadi?

TIDAK, BUKAN BEGITU YANG TERJADI.

Yang terjadi ialah Presiden menyalahkan Kedubes RI di negara pembunuh itu. Menlu menyalahkan pemerintah yang tidak memberitahuna proses peradilan sampai vonis mati dimaksud. Lalu malahan Menteri Tengara Kerja menyatakan, “Siapa suruh cari mati di sana? Kalau ia membunuh, yang itulah hukumnya!”

Ini contoh yang baru saja terjadi, maka bisa kita ingat.

Kalau kita kembali kepada tuduhan “PIHAK ASING YANG MEMANAS-MANASI SITUASI PAPUA, ORANG PAPUA CINTAI NKRI!, HANYA SEGELINTIR ORANG MAU MERDEKA, MAYORITAS MENOLAK MERDEKA!”

Yah, jawabanya janngan setengah mati sob, jawabannya mudah saja sob, jawabannya, “DASAR INDONESIA!”

Ya, memang Indonesia memang begitu! Indonesia memang tidak akan pernah mengakui kesalahan dan dosanya. Indonesia memang tidak tahu malu. Indonesia memang selalu mencari kambinghhitam. Nah kalau kambing- hitamn-ya tidak ada, kambing putih diambilnya dicatnya menjadi kambing hitam. Atau lebih tepat, kambing berbelang saja dimatanya berwarna hitam.

Ya, itulah Indonesia.

Sibuk-sibuknya mencari kambinghitam dan menyulap kambing warna lain menjadi kambing hitam, lupa juga bahwa dirinya sendiri sedang dikambinghitamkan oleh orang lain juga. Ya, karena kerjanya mencari kambinghitam, jadi saat ia dikambinghitamkan ia tidak tahu.

Bukan saja orang Indonesia, kaum Papindo (Papua-Indonesia), dasar karena memang setengah hidup dan nafasnya sudah Indonesia walaupun rambutnya keriting ikut-ikutan mencari kambinghitam itu, karena Ibutiri Pertiwi mencari kambinghitam, ia sudah tempo-tempo menunjuk kambinghitam itu. “Ada Skenario Besar untuk Kacaukan Papua,” begitu ungkap sang Papindo Diaz Gwijangge.

Jauh sebelum itu, sang penghianat bangsa dan penghianat perjuangan aspirasi bangsa Papua Fransalbert Joku mendahului Ibutiri Pertiwinya telah mengkambinghitamkan Benny Wenda sebagai bahwa KTT ILWP Itu hanya usaha mencari makan, bukan untuk Papua Merdeka seperti disangka orang Papua.

Orang Papua tidak bertanya begini: Et, atau jangan-jangan Pak Joku sendiri sedang bernostalgia dengan pengalaman pribadinya di sini?” Pantaslah dicurigai karena hampir empat dekade mereka berada di luar negeri, belum pernah ada kelompok sekecil apapun yang pernah terbentuk, yang menyuarakan dukungan, keprihatinan, kecenderungan mendengar isu-isu dan kondisi Papua atau juga aspirasi bangsa Papua. Kalaupun ada, apa yang mereka lakukan di sana juga tidak pernah didengar lewat media apapun, entah telepon, surat, orang, atau entah kabar burungpun tak pernah terdengar. Yang pernah kami dengar adalah justru mereka memperdagangkan, bukan sekedar mencari makan dan kumpul orang, tetapi memperjual-belikan aspirasi bangsa Papua untuk keperluan pribadi.

Tetapi itu semua cerita lama, barang basi. Orang Papua perlu terfokus kepada apa yang terjadi saat ini. Ini bukan politik ala ‘buru-pungut’ (hunter-gathering politics), tetapi ia politik ‘tanam-pungut’ (plant-harvest politics), seperti sudah banyak kali ditulis Sem Karoba, dkk dalam buku mereka. Kita tidak perlu berlari-lari ke hutan tanpa kita tahu hewan buruan ada di mana atau berlayar tanpa tahu ikan ada di mana. Kita tidak perlu anjing buruan untuk mengejar dan menggonggong, yang menyebabkan sang tuan harus lari tanpa tahu pasti obyek buruan lari ke mana. Mari kita sebentar saja berpatok kepada plant-harvest politics. Perlu dicatat, tempo dan propaganda kedua jenis politik yang ada di Tanah Papua ini. Oleh karena itu, kita serahkan semua ini kepada Sang Khalik Langit dan Bumi, Pencipta Bumi Cenderawasih, pencipta Bangsa Papua. Dialah yang pada akhirnya menghakimi, “apakah yang mau merdeka itu mayoritas atau minoritas orang Papua?Apakah ada skenario di balik semua ini? Apakah orang luar negeri yang salah sehingga Papua mau merdeka? Apakah orang Papua lapar nasi sehingga berteriak merdeka? Apakah yang dituntut ialah keadilan dan kesejahteraan? Apakah dengan uang yang banyak ditumpukkan ke Tanah Papua mematikan aspirasi dan perjuangan Papua Merdeka?

APAKAH BETUL BENNY WENDA HANYA CARI MAKAN? Ataukah justru Fransalbert Joku dan Diaz Gwijangge yang begitu?

August 7, 2011 1

Yan Christian: Hasil KTT London Harus Disosialisasikan

umat, 05 Agustus 2011 17:23 Yan Christian: Hasil KTT London Harus Disosialisasikan Berita yang Melansir BBC London Diragukan Kebenarannya

JAYAPURA- Salah seorang Aktivis Pembela HAM dan Praktisi Hukum Papua, Yan Christian Warinussy SH, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan aksi demo yang didorong oleh aktivis politik Papua di Sorong, Manokwari, Jayapura dan Biak yang mengedepankan prinsip-prinsip damai. Kata Warinussy, satu hal yang penting adalah semua pihak, terutama Dewan Adat Papua (DAP), salah satu lembaga kultur yang memiliki legitimasi kuat di rakyat sipil Papua, perlu segera memiliki catatan berupa dokumen dan audio visual mengenai Konferensi Tingkat (KTT) ILWP yang berlangsung di London-Inggris Rabu (3/8) lalu.

Dokumen dan bahan audio visual tersebut kata Warinussy perlu dianalisis dan dibuat pengantar yang baik untuk disosialisasikan kepada seluruh rakyat Papua dan pemerintah di daerah ini, termasuk institusi keamanan (TNI/POLRI). Hal ini bertujuan agar semua pihak memperoleh pemahaman yang sama tentang kegiatan itu, serta dampak-dampaknya bagi nasib rakyat dan tanah Papua kedepan. “Soal apakah ide tentang referendum itu telah atau akan mendapatkan dukungan dari banyak pihak, itu adalah urusan nanti, sebab hal itu tentunya diperlukan tanggapan dari berbagai kalangan, baik yang pro maupun yang kontra dengan ide penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua ini,”jelasnya kepada Koran ini Jumat (5/8) kemarin, Menurutnya, Satu hal yang patut diingat bahwa hak menentukan nasib sendiri terletak pada semua rakyat di muka bumi, termasuk orang-orang asli Papua.

[stickyleft]PMNews:: Hasil KTT harus disosialisasikan kepada pihak yang terkait, yaitu pihak yang terkait dengan kasus hukum dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Tanah Air, pihak yang menandatangani dan mensahkan aturan tentang Pepera dan melaksanakannya. Bangsa Papua sebagai korban sudah tahu masalahnya.[/stickyleft]Hal itu lanjutnya sudah diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Masyarakat adat dan penduduk asli di dunia. Dia juga mengingatkan, langkah demokratis yang telah dicapai rakyat Papua melalui penyelenggaraan Konperensi Perdamaian Papua [KPP} 5-7 Juli 2011 lalu adalah bukti dan sebuah langkah maju yang luar biasa dan tidak pernah diprediksi sejak semula oleh banyak kalangan Karena dari KPP tersebut, semua masalah yang selama hampir 10 tahun terakhir ini menjadi pergumulan semua orang Papua dan turut dipelajari, dianalisis dan dikaji oleh berbagai kalangan dan ditulis secara ilmiah. Selanjutnya hal itu ternyata dapat didiskusikan dengan sangat tajam dan mendalam hingga nanti menghasilkan kesimpulan yang tajam dan rekomendasi yang sangat teknis oleh wakil-wakil orang Papua yang ikut sebagai peserta dalam KPP selama 3 hari tersebut. DAP seharusnya segera melakukan konsolidasi pada selururh jajarannya di Tanah Papua dan mengambil prakarsa bersama semua komponen rakyat Papua untuk mempersiapkan langkah konkrit kearah tercapainya penyelenggaraan Dialog Papua-Indonesia dalam tahun 2011 ini.

Sementara itu terkait pemberitaan Bintang Papua edisi,Kamis 4/8 dengan judul “KTT ILWP Gagal Sepakati Beberapa Agenda” yang ditulis oleh salah satu Kontributor Bintang Papua yang seolah – olah mengutip Breaking News BBC London berdasarkan penelusuran Pimpinan Redaksi Harian Bintang Papua di Jayapura diragukan kebenarannya. “kami menyadari ada kekurang telitian dan kesalahan kami dalam melakukan verifikasi dan konfirmasi terkait sumber berita tersebut, karena berdasarkan penelusuran sementara sumber dari berita tersebut diragukan kebenarannya, dan bukan resmi dari BBC London, Redaksi telah memberikan sanksi terhadap kontributor yang bersangkutan sejak besok Sabtu (6/8) atas ketidak jujurannya”, kata Pimred Bintang Papua semalam. Walhamri Wahid selaku Pemimpin Redaksi menjelaskan berdasarkan pengakuan Kontributor yang mengirimkan berita tersebut kepada Redaksi Bintang Papua, bahwa sumbernya berasal dari sebuah pesan singkat (SMS) yang disebar luaskan oleh salah satu petinggi Kodam XVII/Cenderawasih yang berdasarkan hasil penelusuran sementara SMS tersebut bersumber dari salah satu pentolan OPM yang sudah “bertobat” dan pada saat Konferensi ILWP dilangsungkan yang bersangkutan sedang berada di London Inggris. “Penelusuran sementara SMS yang diawali tulisan “BREAKING NEWS BBC LONDON” dengan huruf kapital itu di kirimkan oleh Frans Alberth Joku sebagai laporan kepada petinggi Kodam dimaksud, dan SMS dari Frans Alberth Joku tersebut langsung diforward oleh petinggi Kodam XVII/Cenderawasih kepada kontributor Bintang Papua, kesalahan kontributor kami tidak jujur menyebutkan dengan terang dari mana informasi tersebut ia peroleh, juga tidak melakukan cek dan ricek kebenaran info tersebut, justru menulis seakan – akan itu lansirannya dari BBC London”, jelas Walhamri Wahid. Menurutnya didalam keredaksian Bintang Papua selain merujuk pada Kode Etik Jurnalistik Indonesia, sudah ada Kode Etik Wartawan Bintang Papua yang mengatur dengan jelas teknis penulisan berita dan etika bagaimana menggunakan sumber anonim, namun sebagai manusia ia mengakui bahwa Redaktur di tengah kejaran waktu dan deadline menggantungkan sepenuhnya kepada kejujuran dan kredibilitas wartawan di lapangan. “penilaian kami sementara ini kuat dugaan kontributor kami melanggar Kode Etik Jurnalis Indonesia maupun Kode Etik Wartawan Bintang Papua, dengan membuat berita bohong dan mencatut nama media lain sebagai sumbernya, tidak ada unsur kesengajaan dan maksud tertentu”, tandasnya. Untuk itu selaku Pemred, ia meminta maaf kepada pembaca Bintang Papua terkait “berita bohong” tersebut dan menyatakan mencabut berita yang dikatakan mengutip dari BBC London itu, dan kepada pihak BBC London dirinya mengaku besok (hari ini –Red) akan meyurat resmi untuk mengkonfirmasi sekaligus mengklarifikasi dan meminta maaf seandainya benar adanya berita tersebut bukan dari BBC London. “kami belum dapat bantahan resmi dari BBC London terkait berita yang dikatakan mengutip BBC London itu, tapi berdasarkan penelusuran kami, diduga kuat sumber berita itu bukan dari BBC London, karena begitu berita itu naik di website kami, saya sudah browsing ke internet tapi tidak menemukan breaking news dimaksud dalam semua situs berita BBC London”, tandas Pimred yang mengaku sedang tidak mengawal Redaksi saat berita tersebut dinaikkan.

Kutipan asli SMS yang dterima oleh Kontributor Bintang Papua tersebut adalah sebagai berikut: BREAKING NEWS BBC LONDON : Pagi ini di London menunjukkan pukul 2.00, tepat tanggal 3 Agustus 2011, dimana waktu – waktu yang sangat di tunggu – tunggu oleh masyarakat Papua, karena ada hari penting berlangsungnya KTT ILWP untuk menentukan hari mendatang bangsa Papua, berpisah dengan bangsa Melayu yang sudah dianggap sebagai saudara sekandungnya. Dari lokasi KTT secara langsung sulit di laporkan wartawan kami, sepertinya jalur info sengaja di blokir supaya unsur pembohongan dan sandiwara politik murahan tidak tersebar keluar. Tampaknya pemerintah Inggris juga tidak terpengaruh oleh KTT ilegal dan sama sekali tidak menanggapi serius, karena faham demokrasi liberal yang sudah ratusan tahun dibangun. Liputan BBC pun akhirnya memperoleh masukan dari Mr. Andrew Smith bahwa bahwa KTT ILWP gagal mensepakati berbagai agenda yang sudah dirancang sebelumnya, penyebab kegagalan karena Mr. Jhon Saltford dari AS selaku saksi Pepera 1969 menganggap Act of Free Choice 1969 sudah sah sebagaimana Resolusi PBB 2504, sulit kami menentangnya sebagai kebijakan final, nanti banyak wilayah – wilayah pada saat itu meminta lepas, akan mempersulit keputusan PBB. Sedangkan Mr. Clement Ronawery selaku narasumber yang di undang membenarkan pernyataan Jhon. Sementara itu saat di konfirmasi wartawan kami, Mr. Benny Wenda sebagai pemimpin Papua Merdeka di Kerajaan Inggris tampak kecewa berat dan menghindar dari kejaran wartawan kami. Kasihan orang Papua tertipu lagi dan terus mengharap mimpi – mimpi yang sulit nyata, demikian Liputan BBC London dari Oxford, UK.

Sementara Frans Alberth Joku ketika dihubungi di nomor 44778013xxxx (nomor register Inggris) hapenya sedang tidak aktif, namun dari keterangan pihak KBRI di London memang yang bersangkutan saat Konferensi ILWP tengah berada di London, namun tidak menghadiri Konferensi tersebut namun melakukan serangkaian pertemuan lainnya, dan kehadirannya diketahui oleh KBRI. “Kalau Nick Messet saya kurang tahu pasti, kalau Pak Frans Alberth Joku memang datang ke London, beritanya ada di Antara, tapi beliau tidak ke tempat Konferensi, lebih memilih untuk lakukan pembicaraan dengan kalangan anggota parlemen Inggris dan LSM di sini”, kata Herry Sudrajat selaku Kepala Fungsi Penerangan KBRI London via SMS kepada Pemimpin Redaksi Bintang Papua semalam. Dari pihak KBRI sendiri mengakui bahwa mereka tidak melihat liputan tentang konferensi tersebut di TV – TV di Inggris, maupun media – media terkemuka, termasuk BBC London. (cr-30/don/l03)

http://www.bintangpapua.com/headline/13353-yan-christian-hasil-ktt-london-harus-disosialisasikan

Jumat, 05 Agustus 2011 17:23

August 7, 2011 16

Disinyalir Ada Skenario Kacaukan Papua

JAYAPURA—Sejumlah peristiwa di Papua terkesan menjadi sebuah skenario untuk mengacaukan Tanah Papua. Hal ini diungkapkan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua dari Partai Demokrat, Diaz Dwijangge kepada Bintang Papua di Jayapura kemarin. “Saat ini pengkondisian sengaja diciptakan untuk mengacaukan keamanan di Papua dengan banyaknya rentetan kejadian di wilayah Papua akhir–akhir ini,” tandasnya. Diaz Dwijangge menuturkan bahwa terdapat situasi keamanan yang diciptakan untuk menakut-nakuti aktivitas warga Papua. Misalnya saja banyaknya SMS tak bertuan yang beredar menjelang demo besar-besaran hari Selasa (02 /08) lalu. “Walaupun KNPB mengklaim bertanggung jawab atas demo ini, tapi tidak jelas siapa pemimpinnya, siapa, tujuan apa. Berbeda dengan Jaringan Damai Papua yang jelas dikoordinir oleh tokoh agama, adat dan gereja, serta mendapat dukungan dari LSM di Papua,” jelasnya.

[stickyleft]PMNews: Sebenarnya siapa yang menyusun skenario? Kampanye Papua Merdeka bukan skenario, itu perjuangan terbuka. Yang ada justru skenario menumpas perjuangan bangsa Papua ada, termasuk bekerjasama dengan Partai Demokrat, termasuk penuding ini.[/stickyleft]Khususnya penembakan di Nafri, lokasi ini sering digunakan untuk menembak kepada warga setempat, dan bukanlah kejadian kali pertama. Namun sampai sekarang aparat tidak bisa menangkap pelakunya. “Jangan anggap main-main dengan masalah ini. Secara logika, kejadian di Gunung Nafri jaraknya hanya 2 kilometer dari pusat Kota Jayapura, dalam sekejap pelaku langsung hilang tanpa bekas,” imbuhnya.

Tetapi sampai saat ini lanjutnya, tidak ada pengakuan dari pihak manapun yang melakukan penembakan itu. “Ini kelompok misterius yang mau kacaukan Papua dan gagalkan proses Papua Tanah Damai,” tukasnya.

Dirinya menyesalkan para korban yang tewas tertembak adalah warga sipil. Namun sepertinya pemerintah mulai dari provinsi /daerah sampai pusat tidak peduli dengan keadaan ini. “Pemerintah sepertinya diam dengan masalah ini dan tidak ada tanggapan,” ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa kasus Nafri tidak bisa dikaitkan dengan kasus kerusuhan Pemilukada di Puncak – Papua. “Di Puncak Papua murni karena masalah pemilukada, hingga menewaskan belasan orang meninggal. Lokasinya pun Puncak dan Nafri sangat berbeda, jauh sekali. Kabupaten Puncak berada di daerah Pegunungan Tengah Papua, sementara penembakan di Nafri berada di wilayah Kota Jayapura. Tidak bisa disamakan,” jelasnya.

Diterangkannya, siklus kejadian di Papua ada pada tanggal-tanggal permanen yang disakralkan. Misalnya 1 juli yang diakui sebagai HUT OPM, 1 Desember sebagai HUT Papua Merdeka, dan kemarin juga ada kongres ILWP di London Inggris 2 Agustus. “Ini semua kejadian yang diciptakan menjelang tanggal – tanggal yang keramat bagi orang Papua. Ada ketakutan yang saya lihat disini pada tanggal itu digunakan bagi

orang-orang misterius yang tidak menginginkan Papua aman,” tuturnya.
Pihaknya juga mengklaim menjelang adanya kongres Jakarta – Papua, banyak kejadian yang mengkambing hitamkan warga Papua.

Lanjut Diaz, skenario semacam ini bukan musiman tetapi sudah diatur. Untuk itu dia menghimbau kepada masyarakat di Papua, agar jangan mudah terprovokasi. (dee/don/l03)

Jumat, 05 Agustus 2011 00:07
http://www.bintangpapua.com/headline/13344-disinyalir-ada-skenario-kacaukan-papua

August 5, 2011 2

KTT ILWP Dinilai ‘Sukses’ Bikin Resah Papua

Jayapura – Salah satu “keberhasilan” yang dicapai oleh Konferensi International Lawyer for West Papua (ILWP) yang digelar di Oxford, Inggris, pada tanggal 2 Agustus 2011 lalu adalah berhasil menyebarluaskan keresahan dan memprovokasi masyarakat di Papua Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris Yuri Thamrin dalam releasenya yang di kirimkan ke Redaksi Bintang Papua semalam. Menurut mereka seminar tersebut ditengarai hanya untuk media provokasi ke dalam negeri di Papua dengan tujuan mengusung agenda pemisahan kedua Propinsi di Papua dari Indonesia ketimbang diskusi ilmiah yang terbuka. “Ada kesan juga mereka membesar – besarkan acara yang bertajuk “West Papua : the Road to Freedom” tersebut dengan istilah yang di gembar – gemborkan di Papua adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) , tidak ada KTT yang ada seminar biasa saja, bahkan terkesan tertutup untuk sebuah seminar di negara bebas seperti Inggrs ini”, kata Dubes RI Yuri Thamrin melalui release yang di kirimkan KBRI.

Ia juga menegaskan bahwa di Inggris saja istilah yang digunakan hanya “Konferensi” tidak pakai Tingkat Tinggi, karena penggunaan istilah KTT itu sengaja disebar luaskan ke Papua untuk mencitrakan bahwa ada pejabat negara atau tokoh internasional yang hadir atau merupakan upaya propaganda dan memberi bobot pada kegiatan tersebut guna mencari dukungan terselenggaranya acara dimaksud. “Kalau ditanya mengenai kesuksesan konferensi tersebut, ya.. penyelenggaraan konferensi tersebut bisa disebut telah sukses menyebarkan keresahan dan kegentingan bagi masyarakat umum di Provinsi Papua, beruntung masyarakat Papua tidak terpancing dengan provokasi tersebut walaupun sangat disesalkan telah ada korban empat orang meninggal akibat penembakan di Nafri, Papua dan penusukan mahasiswa yang agaknya terkait dengan upaya provokasi tersebut”, katanya mengaku memantau perkembangan di Papua lewat situs berita online media lokal Papua salah satunya Bintang Papua.

Herry Sudradjat Kepala Fungsi Penerangan KBRI London menjelaskan bahwa KBRI London memilih untuk tidak hadir pada konferensi tersebut, selain memang diselenggarakan secara tertutup, para pembicara yang diundang pada konferensi tersebut sudah sangat jelas dipilih secara selektif guna mengusung agenda separatisme di Papua ketimbang perdamaian dan kesejahteraan di Papua, sementara tokoh-tokoh di Papua yang mempunyai pandangan yang berbeda tidak di undang untuk berbicara di forum tersebut.

“Dalam sebuah forum diskusi ilmiah, tentunya perbedaan pandangan dan dialog merupakan suatu hal yang biasa. Namun penyelenggara forum ini sepertinya tidak terbiasa dengan diskursus ilmiah dan ingin menghindari pendapat yang berbeda dari agenda mereka”, katanya.

Dari laporan KBRI London penyelenggaraan konferensi yang diusung oleh kelompok Free West Papua Campaign (FWPC) tersebut telah menghadirkan pembicara-pembicara seperti John Saltford, akademisi Inggris pengarang buku ‘autonomy of betrayal’, Benny Wenda pemimpin FWPC, Ralph Regenvaru, Menteri Kehakiman Vanuatu serta beberapa pembicara lainnya, termasuk juga Gubernur dari PNG di nyatakan akan hadir. Sementara dari Propinsi Papua telah diundang untuk berbicara melalui video-link di konferensi tersebut yaitu Dr. Benny Giay dan Pendeta Sofyan Yoman.

Namun dari pantauan KBRI ternyata Menteri Kehakiman Vanuatu, Ralph Regenvaru dan Gubernur PNG tidak hadir dalam acara tersebut, sedangkan dua orang tokoh agama dari Papua yang di agendakan akan memberikan keterangan via teleconference juga khabarnya batal berbicara karena jaringan yang kurang bagus.

“laporan yang kami terima, penyelenggara mencoba menghubungkan dengan kedua tokoh dari Papua itu melalui Skype tetapi tampaknya salurannya kurang baik sehingga gagal video link, tapi sempat tersambung sekitar dua menit”, terang KBRI dalam releasenya.

Namun Dr. Benny Giay yang di hubungi semalam mengaku sedang berada di Jakarta dan membantah bila menjadi pembicara dalam hajatan tersebut, sedangkan Sofyan Yoman tidak membantah atau membenarkan secara tegas namun secara diplomsi ia mengaku bahwa adalah hal yang biasa bila dirinya di minta untuk menjadi pembicara di tingkat internasional, dan andaikan ia berbicara itu adalah “suara rakyat” yang di sampaikan lewat dirinya selaku hamba Tuhan.

Menurut KBRI berdasarkan sumber salah seorang peserta yang hadir pada konferensi tersebut, konferensi yang diselenggarakan di gedung East School of the Examination Schools yang merupakan bagian dari Universitas Oxford hanya dihadiri oleh sekitar 70 orang peserta dari kapasistas gedung sekitar 200 orang.

Menurut sumber itu juga, para peserta yang hadir kebanyakan bukan mahasiswa, termasuk sekitar 15 orang Papua yang sebagian besar datang dari Belanda. Para pembicara pada umumnya menyampaikan pendapat yang senada yaitu menggugat keabsahan penyelenggaraan Pepera yang dianggap tidak sah berdasarkan hukum internasional mengenai referendum.

Disinggung mengenai upaya – upaya persuasif apa saja yang sudah dilakukan KBRI terhadap kelompok Benny Wenda Cs yang masih berpetualang mencari dukungan untuk kemerdekaan Papua di Inggris, Dubes Yuri Thamrin menjelaskan bahwa selama ini phaknya sudah berupaya mengajak dalog Benny Wenda cs, namun kubu mereka yang lebih memilih jalur konfrontatif ketimbang dialog.

“KBRI sudah melakukan pendekatan dengan panitia penyelenggara konferensi untuk ada supaya ada pembicara Papua yang punya pandangan berbeda tetapi tampaknya mereka ingin mengendalikan jalannya konferensi kemarin untuk kepentingan mereka sendiri”, tandas Dubes via SMS kemarin.

Dubes juga menambahkan bahwa selama ini “gaya” Beny Wenda sendiri yang lebih memilih konfrontatif ketimbang dialog, karena dalam beberapa kali demonstrasi di depan KBRI, menurut Dubes pihak KBRI telah mengundang mereka untuk masuk ke dalam KBRI untuk berdialog, tetapi mereka lebih memilih berteriak – teriak orasi di tepi jalan.
Hal ini juga tercermin dalam sikapnya untuk selalu memanfaatkan event di Inggris untuk memprovokasi situasi di Papua, termasuk pada konferensi ini.

“Berbeda dengan para pendukung Papua merdeka di Australia, walaupun lebih banyak koferensi di Australia, tetapi tidak di manfaatkan untuk provokasi situasi di Papua”, jelasnya (amr/don/l03)

Jumat, 05 Agustus 2011 00:07

August 5, 2011 4

Referendum Bisa Ciptakan Konflik Baru

JAKARTA (Suara Karya): Tuntutan referendum di Papua yang diwacanakan sejumlah pihak bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Itu malah bisa memperuncing konflik di antara warga masyarakat Papua sendiri.

Pendapat ini disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Wakil Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dan Tubagus Hasanuddin, tokoh masyarakat Papua Franzalbert FA Joku, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo secara terpisah di Jakarta, Kamis (4/8).

Sementara itu, DPR merasa geram dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kembali menggalang dukungan dari luar negeri, antara lain dari parlemen Inggris.

“Saya heran karena gerakan OPM di Papua ini muncul atas prakarsa salah seorang oknum anggota parlemen Inggris. Untuk itu, saya meminta pemerintah agar memanggil Dubes Inggris,” ujarnya.

Menurut Priyo, ada anggota parlemen Inggris yang memfasilitasi konferensi International Parliamentary for West Papua (IPWP) untuk OPM di Inggris. “Sekarang Inggris bersahabat dengan kita. Jadi, jangan main api,” katanya.

Priyo juga mengkritik Kerajaan Inggris yang juga tidak luput dari masalah yang sama dengan Indonesia. “Sistem monarki konstitusional masih bermasalah di Inggris. Irlandia masih ingin berpisah dari Inggris Raya,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Desk Otonomi Khusus Papua dan Aceh Priyo Budi Santoso mendesak pemerintah memanggil Dubes Inggris untuk Indonesia.

“Tuntutan referendum oleh segelintir orang untuk penyelesaian Papua merupakan langkah yang tidak populer, apalagi respons terhadap wacana itu juga tidak kuat di masyarakat Papua sendiri,” kata Menhan usai menjenguk tiga prajurit TNI, yang menjadi korban penyerangan dan penembakan oleh kelompok separatis OPM, di RSPAD Gatot Soebroro, Jakarta, kemarin.

Menhan menambahkan, akibat wacana referendum yang diembuskan sejumlah pihak, seperti International Lawyers for West Papua (ILWP), dalam konferensi Papua yang diadakan di Universitas Oxford, Inggris, Selasa (2/8), di London, pemerintah akan berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik penyelesaian Papua.

“Yang jelas, pemerintah tidak menoleransi setiap gerakan separatis termasuk di Papua, karena itu sudah menyangkut keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia,” kata Menteri Pertahanan.

Tubagus Hassanuddin menyatakan, masalah Papua bagi Indonesia sudah selesai. “Kami sangat prihatin jika masih ada pihak yang mewacanakan referendum bagi penyelesaian Papua,” katanya.

International Parliamentary for West Papua yang diluncurkan di House of Commons, London, Inggris, 15 Oktober 2008, bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua.

IPWP didukung oleh dua anggota parlemen Inggris, yaitu Hon Andrew Smith MP dan Lord Harries. Ada juga pejuang kemerdekaan Papua Barat di pengasingan, Benny Wanda.

KSAD menegaskan, saat ini tidak ada operasi militer di Papua terkait berbagai insiden penghadangan dan penyerangan oleh kelompok bersenjata terduga OPM terhadap prajurit TNI, Polri, dan masyarakat.

“Tidak ada. Yang ada hanyalah operasi pengamanan perbatasan dan kebetulan ada kegiatan rutin TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), maka dilakukan pengamanan,” katanya.

KSAD menjelaskan, kegiatan TMMD sengaja dilakukan di Puncak Jaya, Papua, mengingat kondisi infrastruktur, sarana prasarana, dan fasilitas umum dan sosialnya cukup memprihatinkan, seperti pangkalan ojek, gereja, dan rumah-rumah adat mereka yang disebut honai.

“Kegiatan TMMD di Papua sama dengan yang dilakukan TNI di daerah lain di Indonesia, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur, sarana-prasarana, fasilitas umum dan sosial, terutama di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah yang rusak akibat bencana alam,” tutur Pramono.

Tentang jumlah kekuatan kelompok bersenjata yang diduga OPM, KSAD mengatakan, hingga kini belum dapat diperkirakan karena keberadaan mereka yang terpencar dan mudah berbaur dengan masyarakat setempat.

Franzalbert FA Joku menilai, penerapan otonomi khusus terhadap Papua sudah tepat meski belum lengkap dan sempurna hingga perlu pembenahan yang dilakukan bersama antara pusat dan daerah.

Ia mengatakan, otonomi khusus sebagai wujud kompromi politik antara Papua dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah mencantumkan nilai-nilai dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Franzalbert mengatakan, penentuan nasib sendiri termasuk bagi Papua, seharusnya diberi pemahaman baru. (Rully/Ant/Tri Handayani)

Jumat, 5 Agustus 2011
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=284348

August 5, 2011 0

Pukul 22.00 WIT, KTT Untuk Papua Di London Dilangsungkan

JUBI — Sebagaimana yang diagendakan oleh dua lembaga solidaritas Papua yakni Free West Papua Compaign dan International Lawyers for West Papua Konferensi International dengan tema “Papua Barat: Jalan Menuju Pembebasan” (The Road to Freedom) akan diselenggarakan pada hari ini pukul 10 malam waktu Jakarta.

Press rilis yang diterima media ini, menyebutkan KTT lahir berdasarkan pemikiran, bahwa, Papua di bawah penindasan selama 40 tahun hidup dan secara tidak sah oleh kolonialisme dan militer Indonesia. Maka, kini Papua berhak untuk menentukan nasib sendiri. KTT mendukung perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib dan haknya yang diselenggarakan oleh para ahli hukum dan anggota parlemen untuk menentukan jalan menuju pembebasan.

Kegiatan yang akan berlangsung selama sehari penuh ini akan dibagi dalam lima sesi, pertama gambaran tentang situasi terkini yang dipandu oleh Andrew Smith (Member of Parlemen) dengan pembicara, Benny Wenda (Pekerja Hak Asasi Manusia di Papua selama 40 tahun) dan Benny Giay yang akan berbicara tentang situasi terkini di Papua.

Kedua, KTT juga membahas soal “Penyebab PEPERA 1969” yang dipandu oleh Ben Margolis dari Free West Papua Compaign. Pembicaranya adalah John Salfolt, penulis buku keterlibatan PBB dalam Pepera dan Clements Runawery, dan saksi hidup peristiwa PEPERA 1969.

Ketiga, membahas tentang “Jalan menuju Pembebasan: Hukum international dan penentuan nasib “self determination” yang dipandu Jen Robinson dari ILWP. Beberapa pembicara akan menyampaikan materi mereka dalam sesi ini, antara lain Louis Yandeken, Frances Raday, Ralph Regenvanu dan Charles Foster.

Sementara itu, dukungan terhadap KTT yang dijanjikan oleh KNPB terbukti sejak jam 10.00 WIT. Ribuan massa yang berjalan dari Expo, Waena menuju Lingkaran Abepura memperlihatkan dukungan mereka dengan orasi, tari-tarian, lagu hingga poster, spanduk dan pamplet yang isinya memberikan dukungan untuk menggugat keabsahan Pepera. Tak hanya di Abepura, massa pendukung KTT juga melakukan aksi di Dok V dan Taman Imbi, Jayapura. Massa pendukung KTT ini bertahan hingga pukul 18.00 WIT. (J/10)

http://tabloidjubi.com/daily-news/jayapura/13485-pukul-2200-wit-ktt-untuk-papua-di-london-dilangsungkan.html

August 3, 2011 1

Konferensi di Inggris, Papua Bergejolak

Beberapa hari terakhir Papua bergejolak. Senin (01/08) terjadi insiden penembakan yang menewaskan 4 orang. Sementara itu di Oxford, Inggris, Selasa (02/08) digelar Konferensi Para Pengacara Untuk Papua (ILWP). Salah satu agendanya adalah membahas status Papua sebagai bagian dari Indonesia. Dua peristiwa ini ada kaitannya, demikian menurut Fritz Ramandey dari Komnas HAM Papua.

“Di Papua kalau ada agenda besar seperti ini biasanya diikuti dengan ekses,” kata Ramandey. Kepada Radio Nederland ia menjelaskan di Jayapura muncul berbagai demonstrasi mendukung konferensi ILWP di Inggris.

“Menurut hasil pemantauan sementara Komnas HAM ekses ini dampaknya adalah satu terjadi eskalasi di tingkat lokal. Kedua, ini dijadikan justifikasi oleh tentara untuk melakukan tindakan kamtibnas (kemanan dan ketertiban nasional, red.). Atas nama menegakkan keamanan di wilayah mereka bisa melakukan tindakan.”

Lokasi sama
Pihak kepolisian sendiri menuduh Organisasi Papua Merdeka berada di balik serangan yang menewaskan tiga pria dan satu perempuan di Desa Nafri Jayapura itu. Namun, OPM seperti yang dikutip oleh berbagai media di Indonesia menyangkal keterlibatan mereka.

Menurut Fritz Ramandey, OPM memang sering dikaitkan dengan aksi penembakan yang dilakukan oleh warga sipil. Tapi, sampai saat ini belum ada pelaku yang ditangkap sehingga belum bisa dipastikan apa latar belakang penembakan ini. Menurut Ramandey, ini adalah kedua kalinya terjadi insiden penembakan di lokasi yang sama.

“Sebenarnya kalau dilakukan penyisiran pasti bisa teridentifikasi ke mana para pelaku bergerak. Tempatnya sangat mudah untuk dilokalisir oleh polisi. Tapi sampai saat ini belum ada pelaku yang ditangkap. Namun demikian, kami mencoba tetap percaya kepada pihak kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku penembakan.”

OPM
Yang menarik dari insiden ini, menurut Ramandey, adalah dikeluarkannya pernyataan dari OPM. “Ini adalah pertama kali mereka mengeluarkan pernyataan yang menyatakan tidak bertanggung jawab. Dalam insiden-insiden sebelumnya mereka tidak melakukannya,” kata Ramandey.

Beberapa tahun lalu Panglima OPM Richard Hans Youweni menyerukan untuk menghindari pemakaian cara-cara kekerasan. Menurut Ramandey OPM tidak punya peralatan yang memadai untuk melakukan serangan, apalagi terhadap polisi/TNI. “OPM mendukung proses dialog. Itu yang penting,” kata Ramandey.

August 2, 2011 7

KTT International Lawyers on Papua, 2 Agustus 2011

Tanggapan terhadap rencana KTT Inter.Lawyers on Papua, 2 Agustus 2011 di Oxford London.

Benny Wenda, seorang aktivis Papua Meredeka yang sementara menetap di Inggris, telah mendapat simpati dan dukungan dari sejumlah aktivis HAM, Hukum dan Politik di Inggris dan beberapa negara Eropah, US, Afrika, Australia dan Snadinavia.

Dalam negeri, khusus di Papua, Benny Wenda mendapat dukungan dari sayap garis keras, a.l KNPB serta kelompok PDP, Adat dan Collective Leadership dibawah pimpinan Edison Waromi, Don Flassy, Awom dkk.

Tugas Profetis Gereja dibidang Hukum HAM dan Politik

Motivasi dasar dari gerakan Benny Wenda, bertolak dari akar permasalahan Papua, yakni pelaksanaan Pepera tahun 1969, yang dianggap catat hukum oleh rakyat Papua.

Selama 48 tahun, Papua dalam Indonesia, proses integrasi yang bermasalah secara hukum dan politik, telah menyandra semua kebijakan Pemerintah, sehingga, dalam kurun waktu 48 itu, keseluruhan kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan di Tanah Papua, sangat bernuansa “politik”. Nuansa ini nampak dalam kebijakan Pemerintahan, dimana semua keputusan dan UU yang diberlakukan, selalu memastikan, bahwa Papua, adalah bagian dari NKRI. Semua suara dan aktivitas yang berseberangan ditanggapi secara militer.

Wajah Indonesia, selama 48 tahun di Papua, adalah wajah dan profil militer, sadis dan menyerupai monster yang siap menerkam siapa saja yang melawan negara kesatuan Indonesia.

Potret Indonesia selama 48 tahun diatas, oleh GKI di Tanah Papua, telah didokumentasikan pada tahun 1992, dalam buku putih dengan judul : Untuk Keadilan dan Perdamaian. Buku tersebut merekam sejumlah kasus pelanggaran HAM yang termasuk kategori berat; a.l praktek mutilasi di Tor Sarmi, dimana seorang Kepala Desa di sate, dan dipaksakan kepada istri dan anak2 untuk disantap; kasus lain ialah sepasang anak muda dipaksa melakukan hubungan “suami istri” dipantai dan diarak dijalan dalam keadaan bugil menuju acara “pernikahan” di Gereja.

Buku tersebut telah mendapat perhatian Persekutuan Gereja Indonesia, dan telah menjadi perhatian komunitas Oikumenis Internasional.

Pada tahun 2004, dalam General Council ke 24 dari World Alliance of Reformed Churches di Accra, Ghana, WARC mengeluarkan rekomendasi tentang Rekognisi WARC untuk Hak Menentukan nasib Sendiri dari orang Papua. Pengakuan tentang “rights for Self Determination” tadi, mendapat affirmasi pada bulan Juni 2010, pada Sidang Raya pertama World Communion of Reformed Churches di Grand Rapids, Michigan, USA. WCRC mempertegas rekomenmdasi WARC 2004, dan meminta Executive WRCR untuk membawa masalah Papau ke Badan2 Dunia yang relevant dan berkompetend untuk itu.

GKI di Tanah Papua, bersama Persekutuan Gereja Baptis, Gereja Kingmi Papua, telah mengeluarkan Komunike bersama pada tanggal 10 Yanuari 2011, dan deklarasi Theologis, 26 Yanuari 2011, yang pada intinya mendukung aspirasi rakyat 9-10 Juni 2010, tentang status Otonomi Khusus Papua, yang oleh rakyat dinilai gagal dalam implementasi dan manfaatnya bagi rakyat asli Papua.

GKI di Tanah Papua, secara resmi telah melakukan appeal melalui Sidang Raya PGI, November 2009 di Mamasa Sulawesi Barat, dalam bentuk “rekomendasi” dn menawarkan suatu “suatu roadmap” atau landscape Gereja dengan 10 issue strategis Papua. Ke 10 issue tersebut: a.l. Persoalan Hukum Politik dan HAM; stigma separatisme, ancaman HIV AIds terhadap hidup masyarakat asli Papua, Kerusakan Sumber Daya Alam, Manokwari Kota Injil, Dialog Nasional, dan Otus Papua. Sidang Raya PGI Mamasa menerima ke 10 rekomendasi GKI sebagai agenda PGI dan 88 gereja anggota, dan berkomitmen bersama GKI dan Gereja2 di Papua, berjuang agar persoalan Papua, segera diimplementasikan sehingga: Stigma Separatisme dihapus di Papua, penegakkan Hukum dan HAM dihormati dan stop kekerasan bersenjata, termasuk de-militerisasi di Papua. SR PGI mendukung terlaksananya Dialog Papua Jakarta sebagai penyelesaian demokratis yang diakui Dunia.

Apa Road Map dan Land Scape yang diusung Gereja

Berdasarkan fakta fakta historis diatas, maka gerakan Benny Wenda dkk di Oxford Inggris, 2 Agustus, adalah bagian dari Roap Map bersama Papua, yang juga diprakarasi Gereja, agar terjadi dialog, percakapan yang adil antara rakyat Papua dengan Pemerintah Indonesia, secara komprehensif, adil dan bertarbat.

Gereja memiliki kredibilitas yang kuat baik secara historis, Budaya dan Teologis; mewakili rakyat Papua dalam fungsi Profetisnya. Karena itu semua gerakan dalam maupun di luar negeri yang menempuh koridor hukum dan demokrasi, mendapat dukungan dan blessing dari Gereja, dalam perspektif Profetis Gereja untuk menegakkan nilai2 Kerajaan Allah; yakni : keadilan, Kebenaran, Kasih dan Perdamaian di Tanah Papua.

Dalam perspektif tugas Profetis diatas itulah, maka Roap Map dan land Scape yang ditawarkan Gereja ialah : Mendorong Implementasi Rekomendasi WARC dan WCRC untuk proses Self Determination rakyat Papua. Inilah fokus dari agenda Papua.

Pdt. Karel Phil Erari

[info]Catatan PMNews:Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud Dr. Erari disini bukan berarti Gereja memberikan rekomendasi atau mandat kepada DeMMAK (Benny Wenda) untuk membentuk ILWP dan IPWP serta menyelenggarakan KTT, tetapi maksudnya apa yang dilakukan sejalan dengan yang telah dan sedang dilakukan gereja.[/info]

July 30, 2011 0