UN adopts resolution reaffirming Western Sahara people’s right to self-determination

SPS 10/10/2016 – 21:04

New York (United Nations), October 10, 2016 (SPS) – UN General Assembly Special Political and Decolonization Committee (Fourth Committee) adopted Monday in New York a resolution reaffirming Saharawi people’s right to self-determination.

The resolution, adopted at the end of a several-day general debate on decolonization, reiterated UN general Assembly’s support of the negotiation process initiated by the Security Council to reach a just, lasting and mutually acceptable political solution ensuring Western Sahara people’s right to self-determination.

Presented by 25 countries, including Algeria, the resolution, greeted the efforts made by the UN secretary general and his personal envoy to Western Sahara, Christopher Ross, for the relaunch of the talks suspended in 2012.

The resolution adopted, by consensus, invites the parties to the conflict (Polisario Front and Morocco) and the States of the region to fully cooperate with the United Nations envoy.

The resolution has taken up UN clear and major ideas on the settlement of Western Sahara conflict, which consist in backing the relaunch of negotiations between the Polisario Front and Morocco, as well as the mediation efforts undertaken by Christopher Ross.

The delegations of the countries taking part in the Fourth Committee debate on decolonization expressed a large support to Saharawi people’s right to self-determination, calling for resumption of negotiations between the parties to the conflict. (SPS)

062/090/700

October 10, 2016 0

Azhari Cage: Pemerintah Pusat Masih Menaruh Curiga Terhadap Aceh

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Anggota Komisi I DPR Aceh, Azhari Cage menyesalkan sikap pemerintah pusat yang hingga saat ini belum menyetujui Bendera Aceh. Menurut Azhari, jika dilihat sesuai dengan prosedur hukum, bendera Aceh sudah sah untuk dikibarkan.

“Jika kita lihat sesuai dengan prosedur hukum baik yang ada dalam UUPA maupun yang ada dalam Qanun Nomor 3 tahun 2013 Bendera Aceh sudah sah,” kata Azhari Cage dalam keterangan pers di ruang kerjanya, Rabu, 27 April 2016.

Azhari mengaku heran terhadap pemerintah pusat yang masih menaruh curiga terhadap Aceh. “Pusat masih menganggap jika Bendera Aceh dinaikkan akan ada negara di dalam negara, padahal bukan demikian,” terang Azhari.

Oleh karenanya, Azhari mengaku sangat kecewa dengan kondisi saat ini yang belum memiliki kejelasan, padahal Bendera Aceh tersebut lahir karena pertumpahan darah masyarakat Aceh pada masa lalu.

“Bendera ini lahir dari kesepakatan damai antara RI dengan Aceh, sangat banyak pertumpahan darah, sangat banyak anak yatim hilang bapaknya dan istri hilang suaminya, siapa yang bertanggung jawab?,” kesal Azhari.

Selain itu, lanjut Azhari, kesepakatan damai tersebut terwujud karena ada perjanjian berupa butir-butir MoU yang telah disepakati di Helsinki pada 2005 silam.

“Kalau hari ini tidak bisa lagi dikaitkan dengan GAM, setelah 2005 tidak ada lagi yang nama GAM, semoga tidak ada dusta antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat,” tandas politisi Partai Aceh ini.

REPORTER: MUHAMMAD FADHIL

April 27, 2016 0

MELAYU RIAU Menggugat: OTSUS Perjuangan ATAU Kepentingan

MELAYU RIAU Menggugat: OTSUS Perjuangan ATAU Kepentingan.

Saya tergelitik untuk ambil bagian dalam diskusi terkait dengan perjuangan Otonomi Khusus (OTSUS) khususnya pencoretan anggaran perjuangan Otsus oleh Menteri Dalam Negeri yang didedahkan oleh bang drh. H. Chaidir, MM Ketua DPRD Riau dikolom Opini Riau Pos 19 Maret 2007.

Mengapa dana perjuangan Otsus harus diambil dari APBD? Sebuah pertanyaan yang menggelitik hati saya pada saat mendengar perdebatan panjang terhadap masalah ini. Sepertinya perjuangan ini kurang bermakna, terasa tidak totalitas, tidak segenap jiwa, tidak menggelora, tidak heroik dan memancing timbulnya keraguan dan pertanyaan. Mengapa kembali kita harus memakan hak-hak rakyat atas nama perjuangan yang katanya untuk rakyat. Bermilyar-milyar uang rakyat yang dititip Tuhan di APBD tersangkut ditempat yang tidak ada rakyatnya, sehingga tidak menyentuh dan tidak tepat sasaran dan akhirnya memancing kerusuhan. Contoh pengalokasian uang 2 milyar yang memicu seteru di Laskar Melayu? Ataupun rencana pengalokasian dana PON, Otsus, FFI dan banyak lagi.

Sebagai anak jati Riau saya malu dan ingin mengajak tokoh Riau belajar dengan Sumatra Barat. Disana tokoh-tokohnya berjuang untuk memajukan negerinya dengan berusaha menghindari ataupun mengorek kantong APBD, mereka bersatu padu dari lembaran-lembaran uang seribu rupiah dengan “Gebu Minang” membuat kampungnya menjadi terpandang. Ini dibuktikan lagi pada saat Istana Pagaruyung dilapan sijago merah, kembali semangat perjuangan itu dibuktikan dengan nilai-nilai heroik dan penuh pengorbanan.

Mungkin kita juga perlu belajar dengan Sumatra Utara. Kalau tokoh-tokoh Riau membangun SMU Plus dengan hanya bergotong royong semangat tapi sebagian besar uang-nya dari APBD dan sumbangan pengusaha yang katanya merampok SDA Riau. Disisi lain sekolah unggul tumbuh bagaikan jamur diberbagai pelosok tanah Batak dan perkampungan Tapanuli Selatan. Setiap tokohnya pulang kampung membangun negeri dengan modal sendiri. Sehingga hak-hak rakyat yang sudah jelas di APBD tidak perlu dikurangi ataupun disunat untuk kegiatan-kegiatan yang belum tentu manfaatnya dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

Andaikan kita serius berjuang memajukan Riau, pasti sudah lama kemiskinan, kebodahan dan ketertinggalan wilayah kaya ini teratasi. Sebab masing-masing tokoh kita pernah dipuncak kejayaan yang bisa memberikan makna bagi daerah. Ada tokoh kita pernah dan katanya sedang jadi menteri, putra terbaik kita sudah 2 jadi gubernur, seluruh bupati dan walikota putra daerahnya sendiri, ada tokoh kita dijajaran puncak perusahaan raksasa di Riau maupun di Jakarta, ada tokoh kita yang namanya sudah mendunia dan tidak sedikit Riau melahirkan pengusaha kaya karena usahanya dibumi Lancang kuning ini.

Tapi mengapa Riau masih terus merengek-rengek seperti anak manja yang belum pernah dewasa. Lalu mengamuk dan merajuk dan mengumbar-umbar “Amuk” yang hampir tidak pernah nyata. Riau ibarat anak bujang yang mau kawin dan pisah rumah dengan orang tuanya. Sebagai anak yang mau kawain dan merasa dewasa menuntut agar diberikan hak mandiri (Otsus), tapi sudah sombong disisi lain merengek-rengek minta uang (Dana Perjuangan Otsus) kepada orang tua karena harta orang tua juga terkandung hak anak (APBD). Pasti orang tua, tetangga dan teman sianak ketawa, melihat tingkah anak manja yang sok dewasa, ingin mandiri tetapi sesungguhnya penakut dan tidak punya keberanian. Semua orang akan bangga jika anak itu kawin dan pindah rumah dengan keringat sendiri dan menolak pada saat orangtuanya memberikan bantuan pindah dan sewa rumah. Kalau anak bisa membuktikan diri sebagai prioa dewasa, mandiri, bermarwah dan berharga diri, siapa orang tua yang tidak akan bangga dan memberikan anaknya modal usaha ataupun warisan berlipat ganda.

Kembali ke Otsus, gerakan ini harus diuji apakah benar-benar menyuarakan aspirasi, harapan dan keinginan masyarakat Riau. Jika benar, bangun gerakan bersama sehingga segenap potensi yang ada dikerahkan untuk merebutnya termasuk bagaimana menggalang dana dari masyarakat. Tentunya dimulai dari tokoh-tokoh yang menggerakkan ini, pejabat yang pasti memiliki kekuasaan, kekayaan dan kemampuan. Kalau pemikiran minta saja ke dosen diperguruan tinggi, kalau semangat serahkan saja ke adik-adik mahasiswa, kalau massa serahkan kepada pemuda yang memang lagi banyak menganggur dan tidak ada kerja.

Keberadaan tokoh-tokoh yang masih berkuasa & pernah berkuasa, tokoh-tokoh lintas suku dan agama dalam gerakan ini seharusnya mampu berkalaborasi sehingga menjadi sebuah gerakan yang besar, kuat, dihormati, disegani dan berharga diri. Saya yakin Tim Pejuang Kita mampu sebab disana ada orang Melayu yang selalu ragu-ragu tapi punya semangat menggebu dan mudah dipanasi, ada masyarakat Batak Riau yang kompak dan berani, ada masyarakat Minang Riau yang tepat dalam membuat perhitungan, ada Jawa Riau yang ulet dan tentunya bisa meyakinkan saudaranya yang ada di Jakarta dan berbagai potensi yang seharusnya bisa diberdayakan.

Ini perlu kita renungkan bersama sebab kita tentu tidak ingin dijengkal orang, sebab penghamburan uang untuk perhelatan besar bernama Kongres Rakyat Riau (KRR) II yang katanya mensepakati opsi merdeka, yang mana tokoh-tokoh yang hadir di KRR II sebagian juga tampil kembali di deklarasi Otsus ternyata mencerminkan kesia-siaan kalau pada akhirnya kita tidak menghormatinya dan ketakutan dengan konsekuensinya jika diteruskan.

Katanya marwah dan harga diri bagi Riau diatas segalanya, katanya Riau sangat menjunjung tinggi dan menghormati demokrasi, katanya mulut adalah cermin diri, katanya orang munafik harus dijauhi, katanya nilai adat dan norma agama yang dijunjung tinggi? Untuk apa kita menghabiskan uang rakyat untuk KRR, Deklarasi, Seminar dan Diskusi kalau pada akhirnya diingkari.

Saya yakin dan percaya bahwa gerakan yang sebagian besar dimotori oleh tokoh politik ini bukan untuk kepentingan kampanye, mencari massa ataupun menyonsong pilkada dan pemilu. Sudah saatnya Riau dihormati sudah saatnya Melayu dijunjung tinggi, tidak lagi dipakai sebagai hiasan, alasan dan alat mencari kekayaan dan kekuasaan. Sudah saatnya kita berjuang bersama tanpa memandang suku, adat, ras dan agama menyatukan segenap potensi, berkalaborasi dan berjuang benar-benar untuk Riau tercinta ini.
Diposkan oleh AZIZON NURZA, SPi, MM di 00.28

August 30, 2013 0

Tabrani Gelar Diskusi terbuka, Peringatan 14 Tahun Riau Merdeka

Prof. Dr.Tabrani Rab, tokoh Riau, kembali mendeklarasikan tuntutan Riau Merdeka. Deklarasi ini sebagai peringatan ke empat belas atas deklarasi pertama yang dia rilis pada 15 Maret 1999 silam.

Acara ini digelar di kediaman Presiden Riau Merdeka Trabani Rab, di Jl KH Ahmad Dahlan, Pekanbaru, Jumat (15/3/2013). Kegiatan ini hanya dihadiri beberapa mahasiswa anggota BEM dari beberapa perguruan tinggi di Pekanbaru. Selain itu hadir juga sejumlah wartawan media cetak dan elektronik.

Jumlah undangan yang hadir sekitar 40 orang. Hari ulang tahun Riau Merdeka ini diadakan sangat sederhana yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB.

Tak ada acara khusus dalam dek larasi yang bertajuk “Melawan Lupa, Mengenang 14 tahun Daulat Riau” Hanya saja, Tabrani Rab, Anggota DPD RI Intsiawati Ayus dan Aktifis 1998, sekedar bercerita mengenang jalan panjang tentang tuntutan Riau merdeka.

Jhoni Mundung selaku aktifis yang waktu itu mendampingi deklarasi Riau Merdeka kembali meluapkan kegelisahanya lewat puisi karangan Ws. Rendra sambil meneteskan airmata.

Sembari menikmati makanan ringan, utusan mahasiswa dan aktivis lingkungan saling berdiskusi. Intinya, para mahasiwa dan aktivis lingkungan mengharapkan gerakan Riau Merdeka harus tetap berlanjut dengan jalan damai. Minimal, Memerdekan diri dari kebodohan dan kemiskinan.

Para undangan yang datang diberi lembar foto kopi petikan sejarah tentang Menuju Riau Berdaulat yang ditulis Tabrani Rab atau yang akrab disapa Ongah.

Yang mana isi petikan tersebut

“Sudah lebih setengah abad kami menggantungkan hidup pada republik ini. Selama itu pula minyak kami dijarah. Tak setitik pun menetes di tanah kami. Sungai dan tanah kami tak lagi memberi hidup karena polusi. Sudah lebih seperempat abad tanah kami dijarah sebagai konspirasi pusat dan konglomerat. Maka hari ini, kami putuskan untuk mementukan nasib kami sendiri. Kami telah mulai menukilkan sejarah kami dalam lembaran yang baru akan hak-hak kami, indentitas dan tradisi kami dengan jalan damai. We are beginning to think, we are writing the new chapter of history, to demmand our right, take on our duties, and defend our identity and our tradition, with Peace. Pekanbaru 15 Maret 1999”

Di akhir acara, Intsiawati Ayus yang akrab disapa Datin mengungkapkan kekecewaanya kepada awak media terhadap pemda yang tidak pro terhadap rakyat. “Ini moment yang pas untuk bertanya kepada diri kita masing masing, seperti apa figur pemimpin Riau mendatang, apakah benar benar mewakili aspirasi masyarakat atau tidak. Jangan sampai, Kekayaan alam yang ada di Riau tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat ” Tutupnya.***

Dikirim oleh: Ridwan
16 Maret 2013 – 16.00 WIB >RiauPos

March 16, 2013 0

Setelah Papua, Riau Pun Ingin ‘Merdeka’

Pembangunan seharusnya dijalankan berbasis pada potensi daerah.

JAKARTA, Jaringnews.com – Ketidakpuasan terhadap Jakarta tak hanya disuarakan oleh masyarakat Papua. Kalangan usahawan dari Riau dan Nusa Tenggara Timur pun mengungkapkan kekecewaannya.

“Perkenalkan saya Viator Butar-butar, sekretaris KADIN Provinsi Riau yang sebentar lagi akan berubah jadi KADIN negara Riau,” kata Viator Butar-butar ketika diberi kesempatan menyampaikan pendapat pada Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun 2012 Efektivitas Fiskal, Percepatan Infrastruktur dan Intermediasi Perbankan yang diselenggarakan KADIN dan INDEF di Jakarta hari ini (19/6).

Cara memperkenalkan dirinya yang unik itu digunakannya sebagai pelampiasan kekecewaan atas cara pembicara pada seminar itu yang menurutnya melihat Indonesia secara Jakarta sentris saja, tanpa melihat berbagai kekhasan daerah.

Tampil sebagai pembicara pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Mulya Nasution, Ahmad Erani Yustisa dan Enny Sri Hartati, keduanya peneliti di INDEF.

Seharusnya, menurut Viator, pembangunan dijalankan berbasis pada potensi daerah. “Kami di Riau sering sekali heran. Di Jakarta ini banyak sekali jembatan tetapi tidak ada sungainya. Tetapi di Riau, banyak sungai tapi sangat sedikit jembatannya,” kata Viator memberikan analogi.

Contoh lain yang dikemukakannya untuk menunjukkan kekhasan daerah adalah dalam pembangunan jalan. “Kenapa truk kelapa sawit kami diharuskan mengurangi muatan karena dianggap melewati beban yang bisa ditopang oleh jalan itu. Seharusnya, justru daya jalan tersebut yang ditingkatkan sehingga dapat menyangga truk-truk yang membawa kelapa sawit,” kata dia.

Viator mewanti-wanti bahwa kekecewaan di daerah sudah sedemikian besar, apalagi bila melihat betapa timpangnya perkembangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Menurut dia jangan salahkan bila suatu saat bukan hanya Papua yang meminta merdeka.

“Saya sendiri bingung, darimana sebenarnya uang yang ada di Jakarta ini. Sebab tidak ada aktivitas produksi di sini tapi 80 persen uang repubik berada di sini,” kata Viator lagi.

Ketua KADIN Nusa Tenggara Timur, Abraham Paul Liyanto menyuarakan hal senada. Menurut dia, perlu ada upaya ekstra Pemerintah untuk membangun infrastruktur di daerah untuk mengejar ketertinggalan.

“Sudah bisa dipikirkan bila kantor pusat kementerian disebar ke berbagai provinsi sehingga pembangunan lebih merata,” kata Abraham.

Ia memberi contoh, Kementerian Perikanan dan Kelautan sepantasnya berkantor pusat di wilayah yang kaya akan laut dan perikanan. Demikian juga kementerian lain, disesuaikan dengan potensi pendukungnya.

“Di Afrika Selatan hal itu terjadi. Antara satu kementerian dengan kementerian lain bisa berjarak 3 jam penerbangan. Memang jauh tetapi dengan demikian penyebaran infrastruktur juga terjadi,” kata Abraham.

Menanggapi hal itu, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Mulya Siregar mengatakan, pihak BI sekarang ini sedang menggodok aturan mengenai multiple license.

Dengan aturan ini, BI akan dapat mengarahkan bank dalam pembukaan cabang. “Sehingga BI nanti bisa meminta bank membuka cabang di daerah-daerah yang masih terpencil,” kata Mulya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis mengatakan, selama ini memang ada kecenderungan Jakarta harus ‘digertak’ dulu baru mau memperhatikan daerah. Itu sebabnya ia menyarankan agar daerah lebih keras lagi menyuarakan aspirasinya.

“Saya sendiri setuju bila setiap provinsi di Indonesia digilir lima tahun sekali sebagai ibukota negara,” kata Harry Azhar, bercanda.
(Ben / Deb)

Eben Ezer Siadari, Selasa, 19 Juni 2012 16:28 WIB, JaringNews.com

June 19, 2012

RIAU MERDEKA ATAU OTONOMI KHUSUS

Rabu, 12 Maret 2008
RIAU MERDEKA ATAU OTONOMI KHUSUS
Jika ditahun 1956 Kongres Rakyat Riau (KRR) I melahirkan opsi perjuangan untuk berpisah dari Propinsi Sumatra Tengah, yang akhirnya melahirkan Propinsi Riau. Tiga puluh empat tahun kemudian di penghujung bulan Januari tepatnya tanggal 1 Februari 2000, dalam perhelatan sama yang bernama Kongres Rakyat Riau II, lahirlah opsi merdeka dari tiga pilihan yang ada yaitu merdeka, otonomi khusus ataupun negara federasi. Dari 623 peserta yang hadir; 270 orang memilih opsi merdeka, 199 orang memilih otonomi khusus dan 146 suara memilih Negara federal.

Semua terperagah antara percaya dengan tidak, keberanian yang diselimuti ketakutan, keseriusan yang penuh keraguan. Keheningan dipecah oleh pernyataan Prof. Tabrani Rab yang katanya presiden pertama,” Kita ingin merdeka mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lain”. Waktupun berjalan presidenpun katanya berganti dan saat ini dipegang oleh Al Azhar yang katanya presiden kedua, sikap dan pernyataan politik hampir sama, ” Merdeka secara moral dan merdeka tanpa darah”.

Apakah benar Riau ingin merdeka? Melihat kondisi Riau yang masih diselimuti kemiskinan ditengah kekayaan, beraksesoris kebodohan, ketertinggalan dan keterbelakangan, maka jawabannya, ”merdeka yes”. Merdeka disini dipahami dalam kerangka, ingin lepas dari ketertinggalan, kemiskinan, kebodohan dan ketidak berdayaan. Terlalu lama Riau terpuruk dalam jurang kemiskinan diantara limpahan kekayaan sumberdaya alam yang terpendam didalam bumi dan terhampar dipermukaannya.

Apapun opsi yang dikumandangkan, semuanya berangkat dari ekspresi kekecewaan masyarakat Riau dan aspirasi agar diberikan perhatian sehingga leluasa mengelola sumberdaya yang ada untuk mendukung proses mensejahterakan masyarakat, mengejar ketertinggalan dan menyelamatkan warisan untuk generasi masa depan yang hampir kehabisan kesempatan dan harapan.

Banyak kebijakan masa lalu yang kurang berpihak kepada masyarakat Riau. Lihatlah disisi pendidikan, walaupun sudah enam puluh satu tahun merdeka dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ternyata dalam aspek pendidikan Riau jauh tertinggal, mulai dari pendidikan dasar sampai kepada pendidikan tinggi. Riau kaya dengan hasil migasnya tetapi baru beberapa tahun terakhir Riau memiliki jurusan Perminyakan, itupun di perguruan tinggi swasta. Riau kaya dengan hasil hutan tetapi Fakultas Kehutanan juga baru berdiri itupun sama di PTSjuga. Riau memiliki dua perusahaan pulp dan kertas terbesar di Asia dan ribuan hektar perkebunan Sawit tetapi Riau tidak memiliki satupun perguruan tinggi ataupun sekolah yang menjebatani tenagakerjanya kesana. Riau terhimpit dalam sistem sehingga baru dalam waktu terakhir memiliki fakultas kedokteran, baru memiliki jurusan-jurusan yang menopang sarjananya merebut pasar kerja yang melimpah di bumi Lancang Kuning ini.

Yang terjadi, diseluruh perusahaan Migas, Pulp and Paper, perusahaan kehutanan, industri Sawit dan berbagai pusat industri, masyarakat Riau hanya menjadi penonton. Tidak ada satupun perusahaan besar di Riau yang persentase tenaga kerja putra tempatan Riau yang mencapai angka 50%. Semuanya diisi oleh saudaranya yang berasal dari Riau, disisi lain tenaga kerja tempatan terpuruk diposisi-posisi marginal seperti security, buruh, office boy dan kalaupun ada yang tinggi ditempatkan diposisi yang selalu bersentuhan dengan masyarakat seperti; humas, community development, koordinator security dan sejenisnya. Ditempatkan dalam ruang kaca dan dijadikan ”bonsai”. Indah dilihat tetapi tidak memiliki otoritas cukup tinggi dan tidak bisa juga dibilang rendah karena selalu mewakili institusi.

Hal yang sama juga terjadi dengan dana pembangunan yang dialokasi pemerintah pusat ke Riau. Baik dari hasil minyak dan gas, hasil tambang, hasil hutan dan berbagai sumber pendapatan dari Riau yang selama ini menopang kehidupan berbangsa dan bernegara, Riau hanya mendapatkan sebagian kecil saja. Dari aspek politikpun tidak jauh berbeda, puluhan tahun hak-hak politik masyarakat Riau untuk dipimpin oleh putra terbaiknya dibatasi. Mulai dari jabatan bupati sampai gubernur, kalau mau jadi menteri cukup berhayal dalam mimpi.

Dibidang sosial budaya, kebangkitan Melayu yang merupakan identitas daerah ini baru hangat beberapa waktu terakhir ini. Daerah yang menyumbangkan bahasa ibunya sebagai pemersatu bangsa, terasa asing dengan bahasanya sendiri. Bahasa Indonesia seperti mendurhakai ibukandungnya bahasa Melayu Riau. Disisi lain, identitas Riau sebagai bangsa yang menjunjung nilai budaya, norma dan agama tercoreng dengan berbagai pusat bisnis yang menjajakan wanita. Riau menjadi pusat industri yang lepas kendali dan hampir kehilangan jati diri. Apa yang tersisa di Riau setelah enam puluh satu tahun merdeka. Kemiskinan meraja lela, kebodohan dimana-mana, Riau tertinggal dari aspek sosial, budaya, pendidikan dan juga agama.

Dibidang lingkungan masyarakat Riau terusir dari tanah nenek moyangnya, akibat keberadaan industri yang mendapat izin tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat Riau jangka panjang. Ribuan hektar hutan Riau diberikan kepada HPH ataupun HPHTI, sebagian lagi digunduli dan ditanami perkebunan kelapa sawit, hasil laut dan sungai mati karena pencemaran yang tidak pernah berhenti. Masyarakat Riau terpurut disudut-sudut kota, sudut kampung, tepi hutan dan tepi sungai.

Masyarakat Riaupun menjadi cengeng akibat derita tak berkesudahan, mudah merajuk karena tidak pernah mendapat perhatian dan pembelaan. Rasa malas dan putus asa menghinggapi yang bermuara hampir tidak peduli karena merasa daerahnya tidak miliknya lagi. Masyarakat Riau menjadi pencemburu dan menutup diri dengan isu ”putra daerah” sebagai wujud minta bagian dalam berbagai kesempatan. Sayangnya dalam kekalutan, kebimbangan dan keputusasaaan, saudaranya yang berasal dari luar Riau menyahuti dengan emosi dengan membuat pula benteng diri dalam berbagai bentuk organisasi.

Tujuh tahun kemudian, tepatnya tanggal 11 Januari 2007 Forum Nasional Perjuangan Rakyat Riau untuk Otonomi Khusus (FNPRRO) dideklarasikan. Apakah ini refleksi perjuangan menuntut ketidak adilan ataupun sebatas kepentingan politik belaka, hanya Tuhan yang tahu jawabannya.

Sudah seharusnya menjadi perenungan bersama, bagaimana memberikan hal-hal yang selayaknya kepada Riau. Melakukan proses percepatan pembangunan agar bisa seiring sejalan dengan propinsi lain sehingga siap menghadapi tantangan masa depan. Keikhlasan dan kebesaran jiwa bangsa ini melihat sumbangsih dan kesetiaan Riau untuk tetap bertahan dalam bingkai negara kesatuan, seharusnya dijadikan motor penggerak untuk segera menunjukkan kepedulian dengan memberikan keadilan.

Riau tidak dilahirkan untuk menjadi penghianat, kultur Riau adalah kultur persahabatan, persaudaraan, kesederhanaan dan kesetiaan. Sejarah panjang masyarakat Riau sejak dulu kala menunjukkan sebuah bukti daerah ini patut dihargai dan dihormati.

Dalam gegap gempita gerakan otonomi khusus yang diikuti gerakan merdeka yang hampir tidak bersuara, kesimpulan yang ada bahwa Riau ternyata masih rindu dan cinta dengan bangsa Indonesia dan hanya menuntut perhatian sebagai anak tertua yang sudah banyak berkorban untuk adik-adiknya, mencurahkan segenap penghasilannya untuk membantu orang dan selalu sabar dalam derita, dalam usia sudah dewasa ingin mandiri mengatur hidup dan keungannya sendiri serta mintapula dikasihi, diperhatikan dan dicintai.
Diposkan oleh AZIZON NURZA, SPi, MM di 00.22

March 12, 2012 0

Sejumlah Wilayah akan Merdeka?

Sepuluh tahun lebih saya berkawan dengan para sahabat dari beberapa wilayah. Dari pembicaraan mereka jelas nampak sekali ketidak puasan mereka terhadap management dan kepemimpinan Jakarta tidak dapat disembunyikan.

Saya memprediksikan kalau seandainya berlaku perang antara Malaysia dengan Indonesia, maka yang sangat rugi itu adalah Indonesia. Sejumlah wilayah Indonesia yang memiliki dendam lama dengan pemerintah pusat karena pelanggaran HAM, ketidak adilan, ketidak profesionalismean dan sebagainya akan memanfaatkan situasi ini untuk memerdekakan diri serta keluar dari NKRI atau setidaknya menggabungkan diri atau membuat perjanjian kerjasama ekonomi dan militer dengan negara Singapura atau Malaysia. Biarlah kita dikatakan berafiliasi dengan Inggris, karena memang terbukti bahwa Inggris memang ingin semua manusia jadi makmur dan bahagia.

Negara-negara yang terbentuk setelah kemerdekaan saat ini seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura tidak menunjukkan teritori dan kekuasaan raja-raja melayu Islam silam. Kerajaan Aceh Darussalam (1607-1936) dengan rajanya yang terkenal Iskandar Muda wilayah kekuasaannya meliputi Aceh, Deli, Johor, Bintan, Selangor, Kedah, Pahang sampai ke Semenanjung Malaka. Sebuah kerajaan Melayu Riau Lingga (Abad ke 19) wilayah kekuasaannya meliputi Deli, Johor, dan Pahang. Setelah merdeka bangsa Melayu dipisahkan menjadi warga negara Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Selatan Thailand. Apa yang pasti, dalam istilah ilmu tidak mengenal adanya bangsa Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Selatan Thailand. Karena bangsa bermaksud race. Istilah bangsa Brunei, Thailand, Malaysia dan sebagainya adalah istilah politik saja, yang benar adalah warganegara atau rakyat.

Parameswara raja Malaka yang pertama adalah berasal dari Palembang. Kerajaan Aceh Darus Salam memiliki hubungan yang sangat erat dengan Kerajaan pahang, Malaka dan Johor. Keluarga Diraja Negeri Sembilan yaitu Yang Dipertuan Agung Malaysia yang pertama, yang sampai sekarang menjadi lambang mata uang Malaysia berasal dari Minangkabau. Kerajaan Johor Memiliki hubungan kekeluargaan yang rapat dengan Kerajaan Riau Lingga. Para Menteri dan pejabat tinggi lainnnya di Malaysia banyak yang memiliki darah Rao, Aceh, Riau, Minangkabau, Palembang, Jambi, kerinci.

Kalau beberapa wilayah ini bersatu menghancurkan istana negara, gedung dpr/mpr, markaz besar TNI/Polri di Jakarta, maka secara otomatis negara Indonesia akan bubar dengan sendirinya. Ide-ide lama membentuk Sumatera Merdeka (Andalas), Kalimantan Merdeka, Sulawesi merdeka dll. akan memanfaatkan situasi ini untuk merealisasikan impian mereka. Para prajurit yang berasal dari daerah ini tidak mungkin akan menghancurkan kampung mereka sendiri.

Membiarkan Jawa menjadi sebuah negara merdeka dengan Surabaya sebagai ibu kota negaranya dan sby sebagai Presiden seumur hidup atau menjadi sebuah kerajaan dengan Sultan Jogja menjadi pemerintahan yang tersendiri, terserahlah pada mereka

Dari sini akan terlihat nantinya, kepemimpinan dari suku manakah yang paling berhasil memajukan negaranya masing-masing tersebut.

Isu sejumlah wilayah mau keluar dari Indonesia sebenarnya bukan cerita baru dalam sejarah Indonesia. Gerakan Riau merdeka, Gerakan Aceh Merdeka dan sebagainya masih tersimpan dalam catatan sejarah yang soheh. Menurut Anhar Gonggong dan Arbi Sanit, hampir separo daerah di Indonesia menuntut kemerdekaan saat ini.

Ada beberapa alasan mengapa sejumlah wilayah mau merdeka;

1. Kekayaan Alam, Mereka memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi kekayaan itu tidak dirasakan sama sekali oleh rakyatnya. Kemiskinan, buta huruf, pengangguran, bertambah, sementara pembangunan infrastruktur hampir tidak terlihat. Mereka hanya mendapatkan resiko saja seperti kerusakan alam, global warming, bencana alam dan sebagainya. Ini terutama berlaku di Aceh, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera secara keseluruhan.

2. Dendam lama, Peristiwa APRA, Andi Aziz, Darul Islam, PRRI, Permesta di orde lama. Beberapa bekas daerah operasi militer (DOM), kezaliman dan penindasan hak-hak asasi mereka dibidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan pembangunan di zaman orde baru. Pembantaian di Psantren Tengku Bantaqiyah, peristiwa KKA, DOM, Pemberhentian Jedah Kemanusiaan & kekerasan di Aceh, peristiwa Ummi Makasar, peristiwa Balukumba di Sulawesi di era reformasi dan sebagainya.

3. Muak, dengan berbagai macam skandal perampokan uang rakyat yang semakin hari semakin menjadi-jadi dan tidak menemukan jalan penyelesaian. Seperti lingkaran setan yang tidak diketahui kapan bermula dan bila akan berakhir segala penyalahgunaan kuasa di negara ini. Skandal BLBI, Century, Rekening Gendut Polisi, Brunei Gate, Bulog Gate, Mafia pajak dan berbagai penyalahgunaan kuasa lainnya.

4. Bosan, dengan tidak dirasakannya fungsi pemerintah oleh rakyat, sehingga keberadaan dengan ketiadaan pemerintah sama saja atau malah memperburuk keadaan saja. Ketidak pastian hukum dinegara ini seperti kasus Ibu Prita, Antasari, Susno Duadji, Sri Mulyani, kasus koruptor dan sebagainya.

5. Capek, selalu menderita akibat ulah dan perangai pejabat negara yang bertindak seperti keparat yang menjajah, seperti preman yang menindas, seperti gangstar yang menggelisahkan. Public service yang tidak mesra pengunjung, fungsi keberadaan instansi pemerintah yang tidak terasa bahkan menindas rakyat, pembangunan infrastruktur yang lambat melempem dll.

Tentu saja saya tidak mengharapkan semua ini berlaku karena ongkosnya terlalu mahal, apalagi kalau proses kemerdekaan itu memakan masa yang lama. Yang rugi adalah umat Islam juga tentunya. Keadaan akan kacau balau, pendidikan anak-anak akan terganggu, keamanan akan tergugat, kuasa besar akan memanfaatkan keadaan.

Tetapi mungkin juga cita-cita untuk mendapatkan pemerintah yang baik, bersih, profesional, merakyat, kemakmuran, kebahagian, kesenangan hanya akan tercapai melalui jalan ini saja…

Logika sederhana

Bergabung dengan Malaysia atau Singapura, rakyat mereka bisa menikmati layanan kesehatan dari dokter yang ahli dengan peralatan rumah sakit yang canggih, anak-anak mereka akan bisa sekolah dengan kualitas pendidikan yang baik, murah, rakyatnya bisa menikmati terangnya lampu listrik yang tidak sering mati seperti PLN, dapat minum air bersih PAM, bisa membeli kenderaan.

Bisa makan daging setiap hari, makanan lima sempurna mudah dan murah didapati. Transportasi yang lancar dan berkualitas, publik servis yang ramah, pegawai negara yang merakyat, mesra. ramah dan tidak korupsi, kebersihan yang selalu dijaga, kemakmuran, keamanan dan ketentraman yang selalu ada, kekayaan negara yang dimiliki dan dinikmati secara bersama.

Disaat itu anda akan merasa lucu dan ketawa mendengar lagu Iwan Fals & Ebid G Ade tentang seorang anak yang mengais sampah untuk mencari sisa makanan yang dibuang, tentang orang tua yang terbakar melecur sekujur tubuhnya tetapi tidak dilayani rumah sakit karena tidak memiliki uang, tentang Umar Bakri guru SD yang memakai sepeda tua, tentang jadwal kereta api yang selalu terlambat, tentang pengemis tua dan pencopet muda mati berpelukan karena kelaparan, tentang bantuan keselamatan negara (SAR, Polisi, Pemadam kebakaran) yang datang lambat setelah semua korban meninggal dunia, tentang orang tua yang tidak mampu membeli susu untuk pertumbuhan anaknya menjadi sehat dan pintar, tentang bocah tukang semir dan penjaja koran yang berpacu dengan waktu antara sekolah dengan mencari sesuap nasi, tentang orang tua yang menggendong mayat anaknya ke kampung karena tidak mampu membayar ongkos kenderaan, tentang wakil rakyat yang tidak merakyat, tentang tikus-tikus kantor yang selalu menggerogoti uang rakyat, tentang polisi yang memperkaya diri dengan tawar menawar harga pas tancap gas.

Waktu itu anda mungkin tak akan pernah mendengar lagi tentang rakyatmu yang mati bunuh diri karena kemiskinan, tentang orang miskin yang sanggup menunggu berjam-jam sampai ada yang mati rebutan pembagian zakat Rp 35.000/keluarga, tentang rakyat yang hanya makan nasi dengan garam atau sayur tempe setiap hari, tentang rakyat yang hanya makan daging setahun sekali waktu hari raya haji saja. Karena dana bantuan sosial yang cukup untuk membeli rumah dan kenderaan sudah dimasukkan kedalam rekening mereka setiap bulannya.

Waktu itu anda akan terbiasa mendengar berita tentang aparat negara yang dipenjara dan diberhentikan kerja karena hanya meminta uang sogokan Rp. 1 Juta saja. Tentang PNS yang dipecat karena selalu terlambat masuk kantor. Tentang polisi yang dipecat karena hanya meminta uang damai ditengah jalan. Tentang camat yang dipecat karena tidak pernah tahu keadaan rakyat. Tentang tentara yang dipecat dan menjadi hansip dan satpam karena melanggar undang-undang. Tentang Direktur, menteri, kepala bagian, rektor, manager yang diganti karena gagal memajukan institusinya.

Kala itu jika anda mau mengenang masa lalu atau ingin mensyukuri nikmat Allah SWT. Ajaklah keluargamu berjalan-jalan ke Jawa sebagai seorang turist. Untuk melihat para pengemis dan pengamen di dalam angkutan umum yang padat dan tidak nyaman. Untuk melihat para penjual barangan yang terkesan memaksakan kehendaknya. Untuk melihat anak-anak jalanan dan gelandangan yang berkeliaran ditengah jalan dan tidur diemperan toko. Untuk melihat penempatan kumuh yang tidak layak huni untuk standart manusia yang berakal. Untuk melihat preman-preman di pasar, terminal, bandara, pelabuhan yang menunggu mangsa. Untuk melihat jalan-jalan berlubang dan berliku yang membuat pening kepala. Untuk membuat sebuah negara koboi yang berlaku hukum rimba, dimana siapa yang kuat, berharta dan bertahta dialah sebagai raja. Untuk melihat negara preman dimana kebenaran diukur dengan keuangan, kekuasaan dan kekuatan.

Bersama Indonesia selamanya kita akan menderita, karena di negara ini kepentingan politik partai mengalahkan segalanya. Sementara bersama negara lain masa depan anak cucu kita akan menemui cahaya terang dan akan lebih terjamin…***

OPINI | 08 April 2011 | 16:27 Adirao: 08/04/2011, Kompasiana