OTK Kembali Beraksi, 1 Unit Mobil Operasional Polres Paniai Dibakar

Jayapura — Mobil operasional Polisi Resort (Pores) Paniai dengan nomor polisi 5516-XVII dibakar Orang Tak Dikenal (OTK). Dari data yang didapat tabloidjubi.com diketahui pembakar terjadi saat mobil dalam tahap perbaikan di bengkel Kurnia Sari, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai Papua, Kamis dini hari (17/1) sekitar pukul 03.00 WIT.

Diduga pelaku membakar mobil dengan cara menaruh rumput kering di bawah kepala mobil lalu dibakar. mobil itu sendiri sejak, Selasa (15/1) diperbaiki di bengkel karena mengalami kerusakkan dibagian ban,namun alat yang rusak sedang di pesan di ke Nabire.

Kronologis kejadian, pukul 03.00 WIT, seorang pekerja bengkel, Martinus (27) mendengar suara ledakkan, namun yang bersangkutan tidak menduga mobil tersebut terbakar. Saat ledakkan ke dua, barulah yang bersangkutan terbangun dan keluar rumah. Tapi api sudah melahap bagian depan mobil.

Pukul 03.15 WIT, Martinus meminta bantuan tetangganya, Tasya (41) untuk memadamkan api. Pukul 03.30 WIT api dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian saat dikonfirmasi membenarkan terbakarnya mobil operasional Polres Paniai. “Memang benar ada kendaraan truk Dalmas Polres Paniai yang rusak dimasukkan ke bengkel dan malam tadi terbakar. Kalau dilihat ada kemungkinan dibakar karena ada bekas-bekas rumput kering dibawah truk, padahal awalnya itu tidak ada,” kata Tito Karnavian, Kamis (17/1).

Menurutnya, terbakarnya mobil operasional Polres Paniai kemungkinan ada kaitannya dengan kelompok yang ada di wilayah itu. “Kemungkinan itu dibakar dan mungkin ada kaitannya dengan kelompok yang ada disitu, karena beberapa waktu lalu ada gesekan dan camp mereka terbakar. Kita akan lakukan langkah-langkah penegakan hukum dan langkah-langkah komunikasi,” tandas Irjen Pol Tito Karnavian. (Jubi/Arjuna)

Thursday, January 17th, 2013 | 19:01:05, TJ

January 17, 2013 0

Pastor John Djonga: “Tak Ada Natal di Wamena”

Jayapura — Pastor John Djonga, tokoh agama Katolik di Wamena mengatakan, tidak ada Natal di Wamena. Hal ini disampaikan dalam Refleksi Natal 2012 dan Sambut Tahun Baru 2013 Para Pembela Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan Baptis Voice of Baptist Papua di Gedung P3W Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua, Selasa (15/1).

“Tidak ada Natal di Wamena karena sejak 1 Desember 2012, dimulai dengan penembakkan hingga 31 Desember 2012. Kekerasan di Wamena memakan korban dari berbagai pihak, termasuk camat di Pirime,”

kata Pastor John Djonga saat menyampaikan materinya yang berjudul hak asasi manusia dari perspektif keadilan.

Menurut Pastor John Djonga, saat ini pihaknya sedang menyusun laporan berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Wamena. Pembunuhan, penembakan terjadi sejak Januari 2012 dan laporan yang sedang disusun hingga saat ini sudah berjumlah 37 halaman.

“Dalam pengamatan saya selama beberapa bulan saya berada di Wamena, tidak ada media massa yang berpihak kepada rakyat,”

ungkap Pastor John Djonga dalam refleksi yang bertema Natal Membongkar Situs Kekerasan di Tanah Papua.

Bila berbicara dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi masyarakat di kampung-kampung, menurut Pastor John Djonga sama seperti melihat awan putih di kaki Gunung Cycloop, karena dalam pembangunan telah terjadi begitu banyak pelanggaran terhadap hak-hak rakyat terhadap pembangunan itu sendiri. kekerasan yang tidak berhenti.

“Dulu orang Wamena rajin berkebun dan hidup dari hasil kebunnya tetapi sekarang sudah tidak ada. Orang kampung dari Hepuba kalau mau beli sayur harus ke pasar di Kota Wamena,”

kata Pastor John Djonga lagi.

Dalam Refleksi Natal 2012 dan Sambut Tahun Baru 2013 Para Pembela Hak Asasi Manusia di Gedung P3W Padang Bulan ini hadir pula Fien Yarangga dari Jaringan Kerja Perempuan ‘Tiki’, Matius Murib mantan Anggota Komnas HAM Perwakilan Papua, Direktur KontraS Papua, Helena Olga Hamadi. (Jubi/Aprila Wayar)

Tuesday, January 15th, 2013 | 19:51:05, TJ

January 15, 2013 0

Awal Tahun Baru, OTK Kembali Beraksi di Papua

Jayapura – Penembakan misterius kembali terjadi di Kota Jayapura, Papua. Pada hari pertama Tahun Baru 2013, seorang ibu paruh baya, Malega Tabuni tertembak di kawasan Jalan Porasko Jayapura yang sering dipadati pejalan kaki dan kendaraan.

Malega dirawat intensif di Rumah Sakit Umum DOK II Jayapura sejak Selasa 1 Januari 2013 malam. Ibu berusia 43 tahun itu tertembus timah panas dari orang tak dikenal saat menunggu angkot untuk pulang ke rumahnya di Entrop, Jayapura.

Adik korban, Bani Tabuni menceritakan, saat kejadian, korban yang hendak pulang bersama ketiga rekannya sedang menunggu angkot di Jalan Porasko. Kemudian, tiba-tiba saja terdengar semacam tembakan dan saat itu juga Malega bersimbah darah. Malega mengalami luka di bahu kanan, tempat masuknya sebuah benda asing yang diduga proyektil peluru.

Hingga saat ini, Rabu (2/1/2013) sore, belum ada pernyataan resmi dari kepolisian soal kasus penembakan ini. Namun aparat kepolisian langsung merespon dengan melakukan pengecekan lokasi dimana Malega tertembak. Polisi juga tengah mengumpulkan para saksi di lokasi kejadian yang ramai saat insiden terjadi. (Riz) 02/01/2013 16:10, liputan6.com

January 2, 2013 0

Polda Papua Terima Dana Pengamanan Tahap II

Jayapura — Guna menciptakan situasi yang kondusif selama jalannya proses Pemilukada gubernur dan Wakil gubernur di wilayah paling timur di Indonesia ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua kembali menggelontorkan dana hibah tahap II kepada Polda Papua.

“Penyerahan dana hibah tahap II oleh Pemprov Papua sebanyak Rp10 Miliar, dimana tahap pertama juga telah diserahkan dana sebasar Rp10 miliar dan itu sudah digunakan,”

kata Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian kepada wartawan, di Jayapura, Sabtu (15/12).

Dia menjelaskan, dana sebesar Rp10 miliar ini akan digunakan oleh kepolisian dan juga TNI untuk pengamanan. Kemudian sampai dengan 10 Januari 2013 kita diberikan waktu untuk menggunakan sekaligus mempertanggungjawabkan keuangan tersebut.

“Nanti dana-dana ini kita akan kelola dengan transparan di lingkungan internal Polda Papua dan tentunya dana ini kita akan gunakan dalam rangka Pemilukada termasuk menciptakan situasi yang kondusif untuk berlangsungnya Pemilukada di Papua,”

jelasnya.

Saat ditanya apakah dana tersebut cukup untuk pengamanan, ujar Tito, dana yang ada tentunya kita sudah lakukan revisi karena pada pengajuan Pemilukada beberapa tahun yang lalu itu komponen TNI belum masuk. Kemudian pihaknya juga melihat polanya, dimana hanya penjagaan dan pengawalan. Sedangkan kegiatan ini lebih banyak kegiatan yang lebih persuasif untuk melakukan penciptaan kondisi yang kondusif.

“Jadi bukan penciptaan kondusif untuk memenangkan pasangan, tetapi menciptakan kondisi agar masyarakat kondusif mendukung Pemilukada yang aman dan damai,”

tandasnya.

Menyinggung soal berapa total dana yang diajukan, kata Tito, yang pihaknya ajukan sesuai revisi adalah Rp80 miliar. Karena pada Pemilukada 2006 lalu hitungan kita sesuai dokumen Rp54 miliar.

“Sekarangkan harga sudah naik, kemudian kabupaten bertambah banyak, sehingga otomatis anggaran pasti akan bertambah. Tetapi kami kembalikan ke pemerintah provinsi untuk melakukan rasionalisasi,”

katanya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Constant Karma mengatakan, 2012 programnya untuk dana pengamanan Pemilukada Rp25 miliar sampai dengan akhir tahun, tapi kita sudah gelontorkan sebanyak dua kali, dimana tahap I Rp10 miliar dan tahap II Rp10 miliar.

“Dana ini untuk pengamanan, karena kita kan harus ciptakan kondisi yang kondusif. Seperti kemarin polisi bergerak ke arah Pirime dan Tiom, inikan semua terkait dengan Pemilukada, kawasan-kawasan tersebut juga perlu ditangani supaya Pemilukada dapat berjalan baik,”

katanya.

Dia mengakui, memang Polda Papua mengajukan dana cukup besar tetap nanti kami akan rasionalisasi lagi.

“Soalnya dari Bappeda dan keuangan harus ada rasionalisasi nanti dari situ baru kami akan ambil keputusan berapa banyak dana yang akan di bantu untuk awal 2013,”

katanya. (Jubi/Alex)

Saturday, December 15th, 2012 | 18:24:48, TJ

December 15, 2012 0

Desember, Jangan Lagi Ada Pertumpahan Darah

JAYAPURA—Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP) Pdt. Lipius Biniluk, S.Th mengharapkan di bulan Desember sebagai bulan yang suci, agar jangan lagi ada pertumpahan darah di tanah Papua, apapun alasannya.

Hal itu diungkapkan pasca penembakan yang menewaskan seorang warga sipil bernama Ferdi Turuallo (25), menyusul kontak senjata antara aparat TNI/Polri dengan kelompok sipil bersenjata di Jalan Bokon, Distrik Tiom, Lanny Jaya, Senin (3/12) sekitar pukul 08.45 WIT, mendapat tanggapan dari Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP) Pdt. Lipius Biniluk, S.Th ketika dikonfirmasi Bintang Papua beberapa waktu lalu di Jayapura.

Dia mengatakan, pihaknya mendesak TNI/Polri dan TPN/OPM untuk segera melakukan gencatan senjata agar tak ada aksi penembakan dan kekerasan yang akhirnya mengorbankan nyawa umat Tuhan di Tanah Papua, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Pihak TNI/Polri mundur, pihak TPN/OPM juga mundur. Siapapun tak boleh bikin kacau di Tiom dan diseluruh Tanah Papua,”

tegasnya.

Dia mengatakan, pihaknya sebagai pimpinan Gereja jauh sebelum terjadi gejolak dalam rangka perayaan HUT TPN/OPM dan bulan Desember, agar tak boleh ada pertumpahan darah apapun alasannya. “Jadi dengan alasan perayaaan HUT TPN/OPM ka, Papua merdeka ka, NKRI harga mati ka tak boleh ada pertumpahan darah dalam bulan Desember karena bulan khusus. Saya merasa itu mereka kurang hargai bulan yang suci, bulan kehadiran Yesus Kristus ke dunia,” tuturnya. Karenanya, kata dia, pihaknya telah membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang diduga melakukan penembakan di Tiom. Namun, ia tak merinci identitas pihak tersebut.

“Saya sendiri berusaha komunikasi dengan mereka, tapi masih dalam batas pendekatan. Mungkin dua tiga hari ini saya akan bangun komunikasi lebih serius agar bukan hanya mereka tapi juga TNI/Polri untuk gencatan senjata,”

ujarnya.

Dari hasil komunikasi dengan pelaku penembak motifnya apa, lanjutnya, seorang diantara pelaku menyampaikan perjuangan yang dilakukannya murni perjuangan rakyat Papua. Tanpa ada motif-motif uang dan materi. Bahkan, pelaku penembakan di Tiom menyampaikan ada isu-isu pemberantasan korupsi yang dilakukan Kapolda Papua, sehingga ada gerakan atau penembakan di Tiom. “Mereka tak ada urusan dengan pemberantasan korupsi, tapi kegiatan ini terus jalan,” tukas dia. (mdc/don/l03)

Sabtu, 08 Desember 2012 09:09, Binpa

December 9, 2012 0

DAP Balim: Kasus Pirime Kepentingan Elit Birokrasi

Jayapura, (29/11)—Ketua Dewan Adat Papua Balim (DAPB), Lemok Mabel menilai perlawanan fisik dan simbol elit birokrasi mengatasnamakan Organisasi Papua Merdeka(OPM) menjelang hari-hari bersejarah dan keagamaan selalu ada di Papua setiap tahun. Perlawanan simbol dengan pengibaran bendera Bintang Fajar di sudut-sudut kota, penyerangan pos TNI/Polri atau penyerangan warga mulai terjadi tahun ini.

Perlawanan itu, menurut Lemok, bernuansa politis birokrasi pemerintah.

“Berdasarkan kebiasan, menjelang hari-hari bersejarah dan hari-hari gerejani Papua terus terjadi aksi-aksi yang bermuatan politik oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab demi kepentingan para elit di birokrasi dan kelompok yang tidak suka Papua damai,”

kata lemok lewat releasenya kepada www.tabloidjubi.com, Kamis (29/11). Kelompok yang tidak suka Papua damai itu, menurut Lemok, sudah mulai melakukan aksi penyerangan pos polisi dan anggota Polisi diPirime.

Sekitar 50 orang dari kelompok bersenjata melakukan penembakan dan pembakaran terhadap Markas Polsek Pirime, Kabupaten Lany Jaya, Papua, Selasa (27/11/2012). Tiga orang polisi tewas, termasuk Kapolsek Iptu Rofli Takubesi. Sementara dua anggotanya yang tewas ialah Briptu Daniel Makuker dan Briptu Jefri Rumkorem.

Maka itu, DAP Balim menghibau. Pertama, kejadian di Pirime diselesaikan dengan baik melalui aparat yang berwenang sesuai pendekatan hukum yang baik.

Kedua, Pada satu Desember, DAP BAlim menghimbau masyarakat tidak mengibarkan bendera Bintang Fajar. Ketiga, masyarakat dihimbau jaga di setiap sudut kota dan yang mengibarkan bendera ditangkap dan diserahkan ke pihak berwenang. (Jubi/Mawel)

Thursday, November 29th, 2012 | 20:03:03, www.tabloidjubi.com

November 30, 2012 0

Mahasiswa Yalimo Tolak Pembangunan Empat Polsek

Jayapura (29/11)—Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Yalimo, Papua yang tergabung dalam Forum Peduli Pembangunan Yalimo menolak pembangunan empat pos polisi yang akan dibangun di daerah itu. Mereka menilai, pos polisi itu bukan kebutuhan masyarakat.

“Itu bukan kebutuhan masyarakat. Masih ada kebutuhan masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan dan pelayanan yang maksimal,”

kata Koordinator Forum Peduli Pembangunan Yalimo, Leo Himan, kepada wartawan di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (29/11).

Menurut Leo, sejak Yalimo ada, masyarakat Yalimo berada dalam kondisi aman dan damai.

“Orang lewat Yalimo ke Wamena tengah malam pun tidak ada kejadian luar biasa, malah sangat aman, jadi keamanan diperlukan tapi belum saatnya,”

kata Leo lagi.

Pihak Leo mengakui, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Yalimo, dalam hal pendidikan, sudah memperhatikan mashasiswa asal kabupaten ini. Namun, dia berharap, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Kabupaten Yalimo, lebih jeli dan mampu menjabarkan kebijakan Bupati Yalimo.

Yalimo memiliki lima distrik, yaitu, Abenaho, Aphalapisili, Welarek, Benawa dan Elelim. Seperti diberitakan harian Cenderawasih Pos 21 November 2012 dan 26 November 2012, Bupati Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya ini meminta penambahan pasukan pembangunan empat polsek di Yalimo pasca pencurian lima pucuk senjata api. (Jubi/Timo Marten)

Friday, November 30th, 2012 | 01:07:05, www.tabloidjubi.com

November 30, 2012 0

Polda Butuh Pesawat Terbang

Komisi III DPR RI Anggarkan Di APBN 2013

JAYAPURA—Polda Papua membutuhkan pesawat terbang untuk mendukung kegiatan keamanan dan ketertiban , terutama ketika terjadi konflik di wilayah Pegunungan atau Pemilukada. “Kami kesulitan menghadapi medan yang serba berat untuk memobilisasi pasukan ketika pecah konflik, apalagi Polsek dan Polres membutuhkan dukungan pasukan pengamanan,” kata dia.

Menanggapi hal ini Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suwardika ketika kunjungan kerja di Polda Papua, Jayapura, Rabu (7/11) mengutarakan, pihaknya menganggarkan pembelian 1 unit pesawat terbang di APBN 2013.

“Kalau kita lihat problematikanya, maka kami segera mengadakan 1 unit pesawat terbang untuk mempercepat kinerja lembaga-lembaga mitra,”

katanya.

Karenanya, kata dia, pihaknya menilai permintaan Polda Papua sangat rasional karena Papua tak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain di tanah air.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Said Mohamad yang juga adalah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengatakan, pihaknya segera mendorong untuk anggaran pengadaan 1 unit pesawat terbang.

“Papua dan Aceh adalah daerah yang diberlakukan Otsus, sehingga Polda Papua juga harus diperlakukan khusus. Bila Jateng menggunakan mobil logikanya di Papua menggunakan pesawat terbang,”

beber dia.(mdc/don/LO1)

Senin, 12 November 2012 08:04,

November 12, 2012 0

Benny : Kampung Wadapi Bukan Sarang OPM

SERUI [PAPOS]- Kampung Wadapi Distrik Angkaisera diakui sangat tertinggal pembangunan dibandingkan dengan daerah lain, bahkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu sangat jauh tertinggal. Karena itu, masyarakat kampung Wadapi sangat membutuhkan sentuhan pembangunan.

‘’Kami selalu berteriak, tetapi teriakan kami tidak pernah didengar pemerintah daerah. Kami sudah capek berteriak, kami tidak tahu lagi kepada siapa mengadu. Padahal daerah kami selain transportasi laut, juga dapat dilalu transportasi darat,’’ kata Benny saat bertemu dengan anggota DPD RI Tony Tesar Rouw di balai Kampung Wadapi, belum lama ini.

Konon lagi kata Benny kampung Wadapi selalu dicap sebagai basis OPM. Padahal itu tidak benar sama sekali. Selaku warga Negara Indonesia, sama seperti daerah lainnya di Papua, Kampung Wadapi ingin diperhatikan lewat pembangunan, sehingga pertumbuhan perekonomian di daerah semakin berkembang. Karena kondisi pembangunan di Kampung Wadapi tidak tersentuh.

“Siapa yang tidak sedih kalau pembangunan ke daerah kami dibiarkan begitu saja, tanpa ada perhatian pemerintah. Kami butuh uluran tangan pemerintah, buatlah pembangunan di daerah kami, sama seperti daerah lain, pembangunan selalu diluncurkan pemerintah,” katanya.

Disamping itu, lanjut Benny kalau Kampung Wadapi yang di cap adalah pusatnya gerakan Papua Merdeka, kenapa arus keluar masuk kedaerah ini tidak terganggu. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Kampung Wadapi yang dicap sebagai basis OPM adalah tidak benar, sebaliknya kalau dikatakan Kampung Wadapi selalu menyerukan agar kampung itu selalu di bangun adalah benar.“Sebenarnya kami hanya butuh perhatian pemerintah daerah untuk membangun daerah kami, karena jika daerah kami sudah di bangun sudah jelas tingkat perekonomian di daerah ini semakin meningkat, bukan seperti saat ini,” pintahnya.

Untuk itulah, ia mengharapkan kepada pak Tony yang sudah di dengar Kampung Wadapi maju dalam Pemilukada Yapen sangat menaruh harapan memperhatikan Kampung Wadapi lewat pembangunan-pembangunan di berbagai sektor. “Saya sangat mengharapkan jika memang pak Tony terpilih nanti menjadi pemimpin di daerah ini, Kampung Wadapi harus di perhatikan lewat pembangunan, karena sudah banyak janji-janji yang ditebar di daerah ini, tetapi kenyataan kondisi Kampung Wadapi saat ini masih seperti yang dulu, tidak berubah,”terangnya.

Ditempat yang sama Sergius Paulus Wamea juga mengemukakan kalau memang Tuhan menghendaki pak Tony sebagai pemimpin di daerah ini, warga masyarakat di daerah ini sangat berpengharapan terjadi suatu perubahan dan memang benar berubah pembangunan di daerah ini. Sehingga kendati banyak janji yang sudah bergema di daerah ini, mungkin saja harus terobati dalam kepemimpinan pak Tony nanti.

“Sudah jelas Kampung Wadapi dalam Pemilu legislatif memberikan hak suara kepada pak Tony, sehingga wajar kalau kami di Kampung Wadapi berharap pak Tony mengubah pembangunan di daerah ini,” katanya. [cr-53]

Ditulis oleh Cr-53/Papos
Rabu, 09 Juni 2010 00:00

June 9, 2010 0

Suku Moni Desak Gubernur Bertindak

JAYAPURA [PAPOS] – Aliansi Suku Wolani Moni [ASWM] Kabupaten Pania mendesak agar Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH segera mengeksekusi wilayah pertambangan liar di Degewo Kabupaten Pania.

Desakan itu disampaikan Ketua Intelektual ASWM, Thobias Baguban kepada Papua Pos, Selasa (8/6) kemarin di Abepura.

Thobias Baguban mengatakan bahwa kondisi yang terjadi saat ini di Degewo dimana banyak sekali pengusahan tanpa ijin melakukan pertambangan liar dan mengambil hasil di daerah tersebut sehingga merugikan masyarakat setempat.

Thobias Baguban menyampaikan bahwa parahnya lagi pengusaha yang tidak mempunyai ijin tersebut saat melakukan pertambangan liar dibekap oleh pihak Keamana sehingga masyarakat yang mempunyai hak wilayah tidak bisa berbuat apa-apa lantar takut ditembak.

Thobias Baguban menuturkan bahwa tindakan penambangan tersebut sangat merusak lingkungan dan sangat merugikan daerah, sehingga pemerintah provinsi harus mengatasinya segera mungkin karena pemerintah Kabupaten setempat tidak mampu berbuat apa-apa hanya sebagai penonton.

Thobias Baguban berkata, pernyataan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu,SH di beberapa media masa tertanggal 25 Mei yang lalu dimana Gubernur mengatakan bahwa segera hentikan pertambangan liar di daerah Nabire dan Paniai. Namun pernyataan Gubernur itu sampai saat ini belum dilakukan dan pertambangan liar masih terjadi sampai detik ini.

Thobias Baguban sangat pemenyayangkan kalau Gubernur hanya bicara dari media tanpa ada tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan hasil tambang didaerah tersebut.

“Meskipun Gubernur telah menyampaikan ultimatum lewat media agar penambangan liar di Pania ditutup. Namun kenyataan yang terjadi saat ini penambangan liar semakin banyak dan semuanya diback up aparat keamana, sehingga ASWM mewakili masyarakat di daerah itu berharap Gubernur segerah mengambil tindakan untuk mengeksekusi daerah tersebut agar tidak ada lagi penambangan liar,” ujar Thobias Baguban.

Thobias Baguban juga berharap kepada Kapolda Papua agar menindak anggotanya yang memback-up penambangan liar di daerah Pania khususnya di Degowo dan sekitarnya.

Bahkan Thobias Baguban meminta agar Kapolda Papua meninjau lokasi penambangan di Pania dan memeriksa setiap anggota yang terlibat memback up penambangan liar tersebut serta memberikan mereka hukuman yang setimpa dengan perbuatannya. [eka]

Ditulis oleh Eka/Papos
Rabu, 09 Juni 2010 00:00

June 8, 2010 0