PM Selandia Baru: Jokowi Janji Selesaikan Masalah HAM Papua

Penulis: Eben E. Siadari 08:32 WIB | Selasa, 19 Juli 2016

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Selandia Baru, Jhon Key di Istana Negara, Senin 18 Juli (Foto: setkab.go.id)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dalam pembicarannya dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta hari Senin (18/7), Perdana Menteri Selandia Baru mengkonfirmasi bahwa salah satu topik yang mereka bicarakan adalah masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

Bahkan dalam pertemuan itu, menurut Key, seperti dilaporkan oleh sebuah media Selandia Baru, newshub.co.nz, Jokowi sendiri yang secara proaktif mengangkat isu tersebut.

Menurut Key, dibandingkan dengan desakan untuk menghentikan hukuman mati di Indonesia –yang juga menjadi kepedulian Selandia Baru dan dibicarakan dalam pertemuan– Jokowi lebih mudah menerima saran untuk menyelidiki setiap pelanggaran HAM di Papua.

Masalah pelanggaran HAM di Indonesia telah menjadi sorotoan dunia internasional, termasuk ketika Kepolisian menangkap lebih dari 1.000 orang pada sebuah unjuk rasa menuntut referendum di Papua, belum lama ini.

Di Selandia Baru, tuntutan agar John Key mengangkat isu pelanggaran HAM Papua dibicarakan dalam pertemuan ini datang dari Partai Hijau.

Sebelum pertemuan itu, Partai Hijau mendesak Key untuk membahas “memburuknya situasi hak asasi manusia” di Papua.

Kepada media yang mewawancarainya setelah pertemuan dengan Jokowi, Key mengatakan mantan wali kota Solo itu serius untuk menangani situasi dan isu hak asasi manusia di Papua.

“Mereka mengangkat secara khusus tentang HAM, dan mengatakan jika ada masalah khusus dengan HAM, maka mereka menangani isu-isu tersebut, mereka menyelidikinya dan memastikan hal itu tidak terulang,” kata dia.

“Mereka tampaknya cukup tertarik untuk memiliki transparansi yang lebih besar,” ia menambahkan.

Di bagian lain keterangannya, John Key menekankan bahwa Selandia Baru tidak mempermasalahkan kedaulatan Indonesia di Papua.

“Kami tidak mempermasalahkan isu kedaulatan di Papua. Saya kira sudah lama Selandia baru memiliki posisi bahwa kami mengakui hak kedaulatan (Indonesia) di wilayah Papua tetapi dalam isu HAM secara luas, kami mengatakan kepada mereka, hal itu akan selalu menjadi kepedulian rakyat Selandia Baru.”

Menurut John Key, Jokowi dan Menlu Retno Marsudi, “memberikan jaminan kepada kami bahwa mereka menjaga HAM di sana.”

Ketika ditanya, apakah John Key mempercayai jaminan itu, ia mengatakan bahwa Indonesia telah menciptakan kemajuan nyata dan Indonesia tidak meremehkan keprihatinan Selandia Baru.

Hukuman Mati

Sementara itu terkait dengan isu hukuman mati yang dibicarakan pada pertemuan tersebut, John Key mengatakan ia memahami bahwa Indonesia belum dapat menghapus hukuman jenis itu.

Pada hari yang sama dengan pertemuan, Amnesty International menyerukan agar Key membicarakan masalah hukuman mati dengan Jokowi, yang tahun lalu saja, digunakan setidaknya 14 kali di Indonesia.

Jaksa Agung mengindikasikan bulan lalu bahwa 16 orang ditetapkan untuk menghadapi regu tembak tahun ini, dan mereka memiliki anggaran untuk mengeksekusi 30 lainnya pada tahun 2017.

Key mengatakan ia menyampaikan kepada Jokowi bahwa Selandia Baru sangat menentang penggunaan hukuman mati. Tapi dia tidak mengharapkan perubahan dalam waktu dekat.

“Kami menyampaikan perasaan kami bahwa hukuman mati adalah sesuatu yang kami tidak dapat terima dan dukung, meskipun beratnya kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dikenai hukuman mati itu,” kata dia.

Namun, Key memahami bahwa Indonesia tidak mungkin dalam waktu dekat dapat mengubah hal itu.

“Indonesia menghadapi masalah narkotika yang besar, mereka menghadapi banyaknya orang Indonesia pecandu dan mencoba untuk mengirim pesan yang kuat, sekarang kita di Selandia Baru percaya bahwa hal itu dapat dikatakan dengan cara yang berbeda. ”

Isu lain yang dibicarakan pada pertemuan itu adalah masalah hubungan ekonomi. Key secara khusus mengatakan yakin akan dicapai kesepakatan mengenai ekspor daging sapi Selandia Baru ke Indonesia.

Editor : Eben E. Siadari

July 19, 2016 0

TNI ganti tiga batalyon pasukan perbatasan RI-PNG

Jayapura (Antara Papua) – Pimpinan TNI mengganti tiga batalyon pasukan pengamanan perbatasan RI-PNG untuk masa tugas sembilan bulan ke depan.

Pada rilis yang diterima Antara di Jayapura, Provinsi Papua, disebutkan Batalyon Infanteri (Yonif) Linud 700/R, Yonif 122/Tombak Sakti dan Yonif Mekanis 516/CY telah tiba di Bumi Cenderawasih pada Minggu (10/7) melalui Pelabuhan Jayapura.

Rencananya ketiga batalyon tersebut akan bertugas di bumi Cenderawasih sebagai Satgas Pamtas di wilayah Keerom menggantikan pasukan terdahulu dari Yonif 411/Raider, Yonif 431/Kostrad dan Yonif 406/CK yang sudah selesai melaksanakan tugas selama sembilan.

Pasukan Satgas Pamtas RI-PNG yang baru datang kini masih ditampung di Makodam Cenderawasih dan akan menerima pembekalan serta penjelasan tentang wilayah Papua agar memudahkan para prajurit untuk berdaptasi dengan lingkungan dan masyarakat dimana mereka bertugas nantinya.

Rencananya Satgas Pamtas Yonif 122/TS akan menempati Pos Sektor Japra Keerom, Yonif Mekanis 516/CY akan menempati Sektor Tengah Keerom dan Yonif 700/Raider menempati sektor Bawah Pegunungan Bintang.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Teguh Pudji Raharjo mengatakan pergantian pasukan itu dimaksudkan agar prajurit yang melaksanakan tugas Satgas Pamtas tetap fresh dan tidak mengalami kejenuhan, sehingga tugas dapat terlaksana dengan baik.

Sebelum memasuki pos-pos Pamtas, Satgas akan mendapatkan pembekalan terlebih dahulu tentang situasi Papua secara umum maupun secara khusus baik geografi, demografi maupun kondisi sosial.

“Diharapkan dalam melaksanakan tugas di lapangan nantinya bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan di sekitar tempat penugasannya,” ujarnya.

Pembekalan diberikan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops dan Danrem 172/PWY selaku Dankolakops Rem 172/PWY serta dari Pemda Keerom.

Setelah selesai mendapatkan pembekalan Satgas Pamtas tersebut baru masuk ke pos-pos yang telah ditentukan oleh Komando atas untuk melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG di wilayah tugas masing-masing. (*)

Editor: Anwar Maga

July 10, 2016 0

Papua, Contoh Penjajahan Yang Tersisa Di Abad 21

Bangsa ini lebih suka menganggap masalah selesai ketimbang menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan Papua adalah masalah yang dianggap telah selesai. Padahal itu hanya anggapan.

Konsekuensi dari cara berpikir yang demikian adalah memaksakan bahwa semua harus terlihat baik-baik saja, tiada peduli bagaimana caranya.

Usaha serius untuk mencari jalan penyelesaian masalah Papua sempat ada di masa Gus Dur jadi presiden, namun tak lagi ada yang meneruskan karena Gus Dur dijatuhkan. Pada masa Gus Dur, dialog dikedepankan. Kuping dan kepala dingin lebih banyak digunakan, daripada mulut. Sementara sekarang, tangan dan kaki yang lebih banyak bekerja. Ini malah makin menambah masalah.

Menurut saya, cara paling beradab menyelesaikan permasalahan ini hanya melalui dialog, betapapun letihnya itu. Tindakan kekerasan, represi yang dilakukan oleh aparat keamanan tidak bakal menyelesaikan apapun, kecuali menimbun masalah semakin tinggi. Pemerintah Indonesia harus memperlakukan rakyat Papua sejajar, setara sebagai manusia, bukan seperti obyek jajahan.

Penangkapan terhadap ribuan aktivis Papua malah semakin memperbesar perlawanan balik rakyat Papua. Kalau itu memang yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia, silahkan saja teruskan. Sejarah membuktikan, pembungkaman dan penahanan hanya akan menghasilkan perlawanan. Ini soal waktu saja.

Memang persoalan kebangsaan Papua ini bukan hal gampang. Tetapi saya tak mau bilang bahwa semua bangsa Indonesia ini memiliki persoalan dengan Papua. Hanya kaum modal yang memiliki kepentingan di Papualah yang membuat semua jadi terlihat sebagai sebuah hambatan.

NKRI Harga Mati

“NKRI Harga Mati” adalah salah satu sesat nalar nasionalisme. Doktrin yang punya potensi sebagai pembenar bagi tindakan-tindakan fasisme.

Nasionalisme yang kita anut, sebagaimana yang dikemukakan Sukarno pada 1 Juni 1945, adalah nasionalisme modern. Ia tak berangkat dari kesukuan, agama dan ras. Ia berangkat dari kesadaran tentang adanya kesamaan hasrat dan cita-cita berbangsa dan bernegara: mencapai keadilan, kesetaraan dan kemakmuran.

Nasionalisme kita dibangun bukan oleh aneksasi, bukan oleh ekspansi militer. Nasionalisme itu dibangun oleh dialog yang terus menerus, sehingga puncaknya mencapai kesepakatan bersama tentang apa itu Indonesia.

Nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme ultra yang merasa lebih tinggi dari yang lain, merasa lebih kuat dan unggul sehingga menjadi dasar untuk menindas mereka yang dianggap lebih rendah. Maka jangan heran bila penindasan malah menghasilkan perlawanan. Apabila rakyat di sebuah negeri mengalami penindasan, adalah hak setiap manusia untuk berjuang membebaskan dirinya dari segala macam penindasan itu. Oleh karena itu, yang seharusnya harga mati adalah kemanusiaan.

Papua dalam Kesejarahan Indonesia

Saya belum menemukan ada pembahasan soal Papua pada masa pergerakan nasional. Namun Papua sudah akrab bagi mereka yang dibuang ke Boven Digul, mereka yang terlibat dalam pemberontakan PKI 1926.

Marco Kartodikromo mengambarkan Papua (dia menyebutnya New Guinea) sebagai tempat pembuangan di mana mereka bisa mengatur diri sendiri sesuai dengan cita-cita kaum Komunis yang telah bertahun-tahun mereka bicarakan di rapat-rapat dan ditulis di buku dan koran.

Tentu saja Marco tidak sedang sungguh-sungguh mengatakan itu. Dia mengejek pemerintah kolonial, karena dia selalu yakin pemerintah Belanda itu selalu menjalankan politik kolonial yang menindas, yang tak mungkin memberikan sedikit pun kebebasan kepada rakyat Indonesia walaupun sudah dibuang ke sebuah tempat terpencil di Papua itu.

Khusus terkait peristiwa Trikora 19 Desember 1961, menurut saya, kita harus memahami konteks peristiwanya dulu. Dengan memahami konteksnya, kita bisa paham kenapa sebuah peristiwa terjadi dalam pengertian yang sesuai kondisi zaman saat itu.

Bagi Sukarno, penguasaan Belanda atas Papua adalah perlambang kolonialisme dan imperialisme yang masih tersisa. Membebaskan Papua dari cengkeraman Belanda adalah membebaskan Papua dari kolonialisme dan imperialisme. Maka jangan heran kalau sejak RIS (Republik Indonesia Serikat) pada 1950, Sukarno selalu menuntut pembebasan Papua dari penguasaan Belanda.

Benar di kalangan Papua ada dinamika tersendiri, namun apabila pertanyaanya tentang apa sikap Sukarno terhadap Papua, saya lebih melihatnya justru dilandasi semangat pembebasan. Apalagi kita tahu Sukarno dan tokoh-tokoh negeri-negeri bekas jajahan lain, seperti Nehru, Gamal Abdul Nasser, sedang giat-giatnya mengampanyekan negeri-negeri yang belum bebas dari penjajahan, baik di Asia maupun di Afrika. Papua harus dikaitkan dengan konteks itu.

Saya menjadi ingat kisah Ibrahim Isa, Sekjen Organisasi Internasional Setiakawan Rakyat Asia-Afrika (OISRA) di Kairo, Mesir, yang waktu itu memiliki tugas utama mengampanyekan pembebasan Irian Barat (nama Papua waktu itu) ke dunia luar.

Keadaan justru berubah ketika memasuki masa Soeharto. Kita tahu, ketika UU PMA diberlakukan untuk kali pertama pada 1967, Papualah ladang pengisapan pertama yang dibuka kepada negeri imperialis Amerika. Cerita kemudian menjadi sangat lain.

Sampai sekarang saya selalu berpikir, beranikah kita menulis ulang sejarah Indonesia sekaligus menafsirkan ulang beberapa peristiwa penting yang terjadi pada bangsa ini?

Semisal yang paling utama, tentu saja, peristiwa 1965. Selain itu soal penjajahan. Apa esensi penjajahan? Tentu saja penindasan oleh satu negeri terhadap negeri lainnya dan penindasan manusia atas manusia lainnya.

Kita tahu Indonesia merdeka dari penjajahan pada 1945, tapi kenapa masih ada penjajahan dalam bentuk lain, semisal dalam bidang ekonomi? Papua adalah contoh terbaik dari praktik penjajahan yang masih tersisa di abad 21 ini.

Apakah kita berani menulis ulang sejarah atas apa yang telah kita lakukan kepada Timor Leste? Beranikan kita menebus dosa kita atas apa yang kita lakukan kepada mereka, dengan menulis sejarah secara jujur sehingga generasi yang akan datang belajar tentang kesalahan-kesalahan pendahulunya?

Jika pertanyaan ini diajukan kepada saya, maka saya akan menjawabnya bahwa ini bukan soal berani atau takut, tapi suatu tugas sejarah yang harus dilakukan oleh para sejarawan di masa kini. Kita harus tulis ulang sejarah dengan lebih jujur dan terbuka. (*)

*Sejarawan Indonesia dan Pimpinan Redaksi Majalah Historia

July 10, 2016 1

BIN Akan Dekati Tokoh Separatis Papua Benny Wenda

Abraham Utama, CNN Indonesia Rabu, 30/12/2015 09:02 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Badan Intelijen Negara akan menerapkan pendekatan lunak (soft approach) kepada seluruh kelompok ekstremis dan separatis yang melawan pemerintah Republik Indonesia. Hal itu juga berlaku bagi Benny Wenda, tokoh Organisasi Papua Merdeka yang menjadi eksil di Inggris dan disebut Polri sebagai dalang penyerangan terhadap Polsek Sinak tiga hari lalu.

“Itu (pendekatan lunak) sudah kebijakan pemerintah, tapi bukan satu-satunya. Kalau dia tidak mau, tentu ada cara lain,” ujar Kepala BIN Sutiyoso di Jakarta.

Melalui pendekatan lunak itu, BIN berharap Benny Wenda dapat kooperatif seperti kelompok separatis Aceh pimpinan Nurdin Ismail alias Din Minimi, mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka.

Jika Benny Wenda menolak untuk bekerja sama, metode lain disiapkan. Metode itu menjadi rahasia BIN dan Sutiyoso tak dapat membeberkannya.

Mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus yang pensiun dari dunia kemiliteran dengan pangkat letnan jenderal itu hanya berkata, pemerintah RI harus mengambil kebijakan tertentu untuk menjamin keamanan seluruh masyarakat Indonesia.

Tahun 2002, Kepolisian menangkap Benny dengan sangkaan terlibat dalam peristiwa penyerangan ke kantor polisi di Abepura, Jayapura, setahun sebelumnya.

Belum sempat mendapatkan putusan hakim, Benny melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura menuju Papua Nugini. Ia kemudian terbang ke London, Inggris, dan mendapatkan suaka dari negara itu.

Sejak saat itu hingga kini, Benny yang masuk daftar pencarian orang alias menjadi buron Kepolisian RI terus mengunjungi sejumlah negara untuk mengampanyekan referendum bagi masyarakat Papua.

Benny meminta pemerintah RI mengizinkan warga Papua untuk memutuskan akan memisahkan diri dari Indonesia atau tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

December 31, 2015 1

2016, Fahri Hamzah Janjikan Sebagai Tahun Merebut Freeport

intelijen – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyambut baik usulan yang disampaikan Gerakan ‘Tambang Freeport untuk Rakyat’ untuk tegakan kedaulatan agar tambang kelola Freeport jatuh ke pangkuan ibu pertiwi.

Usulan itu disampaikan Gerakan ‘Tambang Freeport untuk Rakyat’ saat bertemu pimpinan DPR untuk mendesak adanya Pansus Freeport terkait masalah yang terjadi yakni masalah perpanjangan kontrak.

“Tambang Freeport harus dikuasai oleh negara melalui BUMN dan BUMD, maka itu kami memberikan petisi kepada DPR. Sudah saatnya kita tegakan kedaulatan agar tambang kelola Freeport jatuh ke pangkuan ibu pertiwi,” kata Marwan Batubara salah satu inisiator ‘Tambang Freeport untuk Rakyat’, Jumat (18/12) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyambut baik, dan berjanji akan melakukan investigasi total terhadap keberadaan Freeport yang selama ini sudah membuat negara merugi.

Oleh karenanya, ia meminta kepada seluruh 560 anggota dewan yang ada untuk bergerak melakukan tandatangan menyetujui adanya Pansus Freeport untuk kepentingan bangsa.

“Saat ini baru 25 persen yang tandatangan, kita mau 50 persen. Saya ingin Pansus Freeport disosialisasikan kepada 560 anggota DPR tanpa terbelah. Sehingga tahun 2016 usai masa reses 11 Januari 2016, merupakan tahun merebut Freeport,” ungkapnya, lansir posmetro.

December 18, 2015 1

Gubernur Bantu Pulangkan 5 Napol ke Daerah Asalnya

Jayapura – Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan bantuan kepada lima narapidana politik (Napol) yang menerima grasi dari Presiden RI Joko Widodo berupa fasilitas untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing.

Juru Bicara Gubernur Papua Lamadi de Lamato, di Jayapura, Rabu, mengatakan pada 27 Mei lalu, Gubernur sudah membantu lima napol untuk pulang langsung ke kampung halamannya di Wamena dan sekitarnya.

“Begitu mengajukan surat permohonan bantuan langsung direspon dan sudah membantu lima napol untuk pulang ke kampung masing-masing,” katanya.

Lamadi menjelaskan dana bantuan gubernur itu diperuntukkan untuk bakar batu, dikarenakan selama ini pihak keluarga lima napol ini menganggap kelimanya sudah meninggal.

“Gubernur Papua sangat merespon apa yang disampaikan pemerintah daerah, sehingga sudah berkoordinasi dengan staf khusus presiden Lenis Kogoya untuk melihat lima napol ini,” ujarnya.

Dia menuturkan pada intinya setelah kelimanya pulang kampung, dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap kepada pemerintah daerah setempat agar memperhatikan lima napol ini.

“Sebab di antara kelimanya ada yang masih berstatus pelajar, jadi mungkin bisa didorong untuk dapat kuliah lagi,” katanya lagi.

Dia menambahkan sedangkan sebagian lainnya akan dipantau, apakah akan diberikan pekerjaan dan rumah yang layak, dimana bantuan diberikan agar jangan ada yang merasa bahwa ini bagian dari pencitraan presiden dan Pemprov Papua tetapi murni bantuan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Sabtu (9/5) di penjara Abepura memberikan grasi kepada lima narapidana politik Papua, yang terlibat dalam kasus pembobolan gudang senjata Kodim Wamena, 4 April 2003.

Di antaranya termasuk Apotnalogolik Lokobal (20 tahun penjara di Biak), Numbungga Telenggen (seumur hidup di Biak), Kimanus Wenda (19 tahun di Nabire), Linus Hiluka (19 tahun di Nabire) dan Jefrai Murib (seumur hidup di penjara Abepura).(ant/don/l03)

Source: BintangPapua.com, Kamis, 04 Jun 2015 17:24

June 4, 2015 0

DPR Papua Optimis Smelter Dibangun di Papua

Surabaya–Takpercaya sebelum melihat langsung faktanya. Itulah yang mendorong sejumlah anggota DPR Papua sehingga mendatangi langsung PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat (8/5). Kedatangan rombongan DPR Papua yang dikomandoi Ketua Komisi D Boy Markus Dawir ini untuk melihat dari dekat sekaligus mendapatkan informasi lebih utuh tentang keberadaan PT Smelter yang rencananya juga akan dibangun di Timika,Papua.

Dalam kunjungan tersebut, selain bertatap muka dengan jajaran Manajemen PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, diantaranya, Technical General Manajer, Tetsuro Sakai, Technical Maneger, Bouman T. Situmorang, dan Mr. Katsuyoshi Isaji, tapi juga melihat proses percetakan tembaga, yang siap dijual ke pasaran.

Dari data pertemuan tersebut, diketahui pemegang saham terbesar PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, adalah Mitsubishi dari Jepang yaitu sebesar 75 persen, sedangkan kedua PT. Freeport Indonesia sebesar 25 persen, namun dalam suplai bahan baku untuk pemurnian tembaga PT. Freeport Indonesia sebagai penyumbang terbesar tembaga sebesar 85 persen.

Dalam produksi pertahunnya, PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, menghasilkan tembaga yang siap dipasarkan sebanyak 300.000 pertahun, namun diluar dari tembaga tersebut ada sisa hasil produksi yang dijual lagi seperti asam sulfat untuk pembuatan pupuk. Kemudian sisa konsentrat hasil produksi tembaga berupa lumpur Anoda (produk samping dari sisa pemurnian tembaga) mengandung emas dan perak sebanyak 57 persen yang dijual ke Korea dan Jepang untuk diolah lebih lanjut lagi.

Terkait dengan itu, pihak PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, terkesan tertutup dalam memberikan data mengenai berapa rupiah yang dihasilkan dari pemurnian tembaga dan sisa produksi konsentrat lainnya. Namun, ditafsirkan setiap tahunnya Papua kehilangan million (trilyunan) dolar hasil dari kekayaan alam Papua. Untuk itu, jika ingin menyelamatkan kebocoran ini, maka satu-satunya PT Smelter harus dibangun di Papua.

Ketua Komisi IV DPRP, Boy Markus Dawir, menegaskan, Komisi IV bersama 6 fraksi di DPRP tetap komitmen untuk sinergis dengan program Gubernur Papua, Lukas Enembe. Sehingga jika ada pihak-pihak yang berkomentar mengenai penolakan dan pesimis membangun Smalter di Papua,dipersilakan saja.

Sebelumnya Ketua Fraksi Hanura Yan Mandenas kepada wartawan mengatakan, untuk saat ini belum waktunya PT Smelter dibangun di Papua. Jika itu dipaksakan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan bagi masyarakat. Yang terpenting saat ini katanya, membangunan Sumber Daya manusia dan lingkungan dan itu butuh proses waktu yang panjang. Ia melihat pemerintah saat ini hanya cenderung mendorong pembangunan infrastruktur dengan mengabaikan pembangunan manusianya, padahal yang terpenting adalah membangunan manusia lebuh dulu, sehingga ketika investasi besar masuk di Papua, masyarakat sudah siap.

Menurut Boy Dawir, Gubernur Papua, Lukas Enembe berkeinginan membangun Smelter di Papua, tentunya didukung penuh, sebagai wujudnya berkunjung ke PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, yang selama ini disampaikan di publik bahwa PT.Freeport ada mendorong hasil tambangnya ke Gresik untuk diolah dan sebagainnya dibawah ke Jepang dan China. Sedangkan pabrik pengolahan di China DPRP bersama Gubernur Papua dan tokoh adat di Mimika. Smelter di China ini ditangani oleh Perusahan bernama Felix Group.

Dari hasil pertemuan dan manjemen PT. Smelting Gresik maupun tinjauan langsung ke pabrik, harus jujur diakui bahwa masih banyak terjadi kebocoran dalam proses dan kebocoran dalam hasil pendapatan dari PT. Freeport Indonesia terhadap Pemerintah Pusat maupun Provinsi Papua atas hasil produksi hasil tambang yang diambil dari perut Bumi Papua. Misalnya berapa kubikasi/tonnisasi hasil yang dikeruk dari Mimika, seperti mas berapa persen, tembaga persen, peraknya berapa persen, dan konsentrat lainnya yang tidak dijelaskan secara terperinci, dari hasil pengolahan ini.

“Kami menghormati kebijakan pemerintah pusat, namun lebih baik Smelter ini harus ada di Tanah Papua, supaya memudahkan kita mengotrolnya untuk mengurangi kebocoran dan laporan siluman yang ada. Kalau dibangun di Papua, otomatis kontrol dari Pemerintah Provinsi Papua akan lebih ketat terhadap pengolahan tambang yang ada di Timika,” tandasnya.

Soal pabrik pendukung Smelter, Pemerintah Provinsi Papua dengan keterbatasan dana sehingga tidak membangun, karena pertama yang dibangun harus kapasitas listrik yang cukup, dan untuk mengantisipasi semua itu, Komisi IV DPP sudah membentuk kelompok-kelompok kerja (Panja), yakni, Panja Listrik, Panja Pertambangan, Panja Emisi Karbon dan lainnya. Maka untuk masalah listrik Panja ini bekerja untuk menyiapkan listrik guna mendukung pabrik-pabrik pendukung Smalter yang akan dibangun.

PT Freeport sendiri, semasa Gubernur Barnabas Suebu, Freeport berkomitmen berkontribusi untuk pembangunan listrik di Timika dengan anggaran Rp1 Triliun. Tapi sejauh ini DPRP belum mengecek dari anggaran Rp1 T tersebut, sudah dipakai berapa selama Barnabas Suebu menjabat, karena sejak Lukas Enembe menjabat Gubernur Papua, Freeport belum memberikan laporan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Dengan demikian sekembali dari Gresik, DPRP memanggil Freeport untuk membicarakan dana Rp1 T untuk pembangunan listrik dimaksud.

Berikutnya, Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan alokasi gas dari LNG Tangguh Bintuni, dimana nantinya digunakan untuk juga sebagai pembangkit listrik, dalam rangka pembangunan pabrik-pabrik maupun Smelter. Juga untuk mendukung PON 2020 di 5 Klaster, yaitu Jayapura, Biak, Wamena, Timika dan Merauke.

“Pemerintah Provinsi Papua juga dapat tawaran dari Komisi VII DPR RI untuk mendorong anggaran sekitar Rp10 T, tetapi masih menggunakan batu bara, Kami sampaikan ke gubernur bahwa Kami tolak, karena kalau kita gunakan batu baru, maka kita akan bergantung pada Pulau Jawa dan Sumatera dalam ekspor bahan baku ini. Sebab bila bahan baku ini tidak ada atau harganya naik, dan tidak sesuai dengan rencana awal, maka kita akan alami stagnisasi listrik di Papua, tetapi kalau Papua sudah mempunyai gas untuk pembangkit listrik, tentunya sampai kapapun listrik tetap tersedia di Papua dalam menunjang PON 2020 maupun menunjang pabrik-pabrik yang akan dibangun di Papua,” tegasnya.

Khusus untuk Smelter dan pabrik pendukung dan lain-lain, karena sisa produksi Smelter lainnya digunakan untuk pembuatan pupuk, semen, asam pospat, dan lainnya, itu sudah teratasi dalam sebuah kebijakan saat perjalanan ke China. Dimana pabrik pengolahan tembaga dan sebagainya, PT.Felix Group China menyanggupi untuk membangun Smalter di Papua dengan biaya sendiri, tanpa meminta dukungan dana dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Papua.

Disini, baik gubernur, DPRP maupun para bupati kawasan pertambangan, semua sudah tanda tangani nota kesepakatan untuk Felix Group masuk berinvestasi di Papua. Felix Group ini adalah perusahaan salah satu dari murni swasta (bukan plat merah), namun di dukung penuh oleh China Gold. China Gold ini merupakan salah satu badan keuangan di China yang padat modal, karena bukan saja membiayai kegiatan-kegiatan besar di China tapi juga di negara-negara lain, bahkan IMF (Bank Dunia) juga meminjam uang dari China Gold ini.

“Gubernur Lukas Enembe sudah bertemu dengan pimpinan China Gold dan pimpinan Felix Group ini. Jadi Felix Group ini berinvestasi murni, sehingga bila ada tanggapan dari para politisi di Papua bahwa Felix Group saat masuk minta uang lagi dari APBN/APBD, saya tegaskan bahwa sama sekali tidak ada, karena berinvestasi murni dengan uang mereka sendiri. Tugas Pemerintah Provinsi Papua/Kabupaten/kota hanyalah melakukan pembebasan lahan seluas 50 Ha-100 Ha dimana pabrik-pabrik itu dibangun,”

jelasnya.

Pihaknya optimis atas semua yang sudah dikerjakan, yakni pabrik listrik tersedia, dan kalau Smalter sudah dibangun di Papua beserta ikutan pabrik lainnya, maka pendapatan negara dan daerah dari sektor pertambangan meningkat, karena kebocoran itu berkurang dan tidak lagi diekspor bahan baku ke China dan Jepang, tetapi semua diolah di Papua, sehingga bisa diketahui pasti tambang apa saja yang keluar dari konsentrat yang dihasilkan, misalnya emas berapa persen, perak berapa persen, nikel berapa dan tembaga berapa persen dan sebagainya. Berapa ton per hari konsentrat yang dihasilkan dan dari sekian ton itu berapa pendapatan yang diperoleh.

“Kalau ada pihak seperti Yan Mandenas pesimis bahwa Smalter tidak bisa dibangun di Papua, saya katakana bahwa membangun pabrik itu butuh waktu bukan satu atau dua hari. Atau tidak ada Aladin yang bisa sulap langsung jadi. Felix Group membangun Smalter di China butuh waktu 4 tahun, tetapi kalau di Papua butuh waktu 6-8 tahun,”

bebernya.

Nah, ketika tekan Momerandum of Understanding (MoU) antara Pemerinta Provinsi Papua dan Felix Group, ketika itulah sementara membangun Smalter di Papua, Pemerintah China membantu Papua dalam program magang bagi anak-anak Papua sebanyak 1000/tahun untuk dipekerjakan pada pabrik-pabrik yang akan di bangun di Papua. Magang ini disertai dengan pemberian beasiswa bagi pemuda Papua yang magang ini. Ini yang harus kita syukuri, karena disini Gubernur Lukas Enembe terus mendorong untuk pembangunan kawasan industri itu di Mimika.

Disinggung soal kenapa Freeport tidak mau membangun Smalter, kata Boy Dawir bahwa ini memang agak sulit, meski Pemerintah Provinsi Papua sudah menekan secara politik kepada Pemerintah AS dan Freeport, namun Pemerintah AS menyatakan dalam hal bisnis Pemerintah Provinsi Papua tidak mencampuri urusan bisnis Freeport. Sedangkan Freeport sendiri sifatnya bisnis, jadi tidak mungkin akan mengeluarkan anggaran sebanyak itu untuk membangun Smalter, tetapi sudah menyanggupi untuk membangun listrik dengan anggaran Rp1 T.

“Untuk pabrik listrik di Mimika akan dibangun dengan kapasitas besar untuk pemenuhan listrik di Papua dan pabrik-pabrik yang dibangun, sementara untuk mendukung PON 2020 tentunya akan dibangun fasilitas listrik pada 5 klaster itu,”

terangnya.

Terkait dengan penolakan komponen masyarakat Mimika, jelas Boy Dawir bahwa di Mimika terdapat 3 blok masyarakat. Ada blok masyarakat yang waktu itu ikut ke China sekitar 16 kepala suku. Setelah mereka melihat Smalter di China, akhirnya mendukung pembangunan Smalter di Mimika, karena Smalter yang di China mulai dari proses tambang itu diambil sampai konsentratnya di ambil itu, tidak ada limbah yang dihasilkan dalam proses pengolahan pabrikan itu, karena semuanya habis terpakai. Beda dengan yang ada di Gresik ini, yang uap pabrik yang masih keluar asapnya. Di China itu Analisis Dampak Lingkungannya (Amdal) nya sangat ketat.

“Smalting Gresik ini kan punya orang Jepang, jadi jelas konsentrat berupa Anoda yang mengandung emas dan perak itu di dimurnikan di China. Jadi di Smalting Gresik ini kan tidak ada transparansinya, berapa nilai rupiah yang dihasilkan, terutama dari kandungan emas itu dan lainnya. Maka ini jelas bisnis yang dikategorikan Black Market. Kami tetap mendukung Gubernur Lukas Enembe pembangunan Smalter di Papua,”

jelasnya.

“Adanya tanggapan dari teman-teman di DPR RI, tetapi apakah teman-teman di DPR RI ini tahu mengenai kebocoran-kebocoran yang terjadi ataukah tidak, dan kalau komentar mendukung Smalter Gresik, maka kami bertanya kira-kira teman-teman di DPR RI dapat bagian berapa dari keuntungan Smalter Gresik, tetapi kalau saya bicara, itu untuk kepentingan bagaimana negara, Provinsi Papua, pemilik hak ulayat dan rakyat Papua mendapatkan keuntungan pendapatan. Saya dipilih rakyat, maka saya wajib bicara untuk kepentingan rakyat,”

sambungnya.

Khusus untuk Fraksi Hanura, dirinya sangat yakin anggotanya tidak sependapat dengan Yan Mandenas, karena didalam Fraksi Hanura terdapat 3 partai (Nasdem, Hanura dan PKP). Sedangkan dalam kubu Partai Hanura pun terdapat 5 kadernya yang juga jelas memiliki pendapat pribadi yang apakah sama dengan Yan Mandenas (karena mereka belum memberikan pendapat), sementara didalamnya Mus Pigay adalah kader Hanura yang merupakan anak dari Timika jadi disinilah pihaknya menilai statmen Yan Mandenas adalah statmen pribadi yang mengatasnamakan Fraksi Hanura.

Baginya, Gubenur Papua berikan perhatian besar, karena sangat mencintai rakyat Papua, sehingga memberikan perhatian serius bagi rakyat Papua dan tidak mau menciderai rakyat dalam kepemimpinannya. Dengan demikian, pihaknya dan Gubernur Lukas Enembe kerjakan hari ini tidak lain untuk meletakan dasar-dasar yang baik bagi rakyat Papua, dan bagi siapa yang akan memimpin rakyat Papua kedepannya. Yakni, regulasi dibuat, supaya kedepan ada kepastian Papua kedepannya seperti apa, setiap tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) berapa, dan siapapun gubernur, uangnya dari sumber PAD yang jelas, serta semua pelaku ekonomi di Papua tahu hak dan kewajibannya.

“Saat ini kami mau buat aturan keseluruhan, dan siapa yang gubernur memimpin, entah itu suatu ketika Yan Mandenas, Marinus Yaung atau siapapun yang menjadi gubernur tinggal lanjutkan dengan aturan yang sudah tersedia itu, kekurangan yang muncul kemudian itu tinggal diperbaiki. Misalnya, masa gubernur Barnabas Suebu ada kekurangan diperbaiki pada masa kepemimpinan Lukas Enembe ini. Ini namanya kesinambungan. Jangan gubernur ganti gubernur bikin hal baru, nanti yang jadi korban adalah rakyat Papua, karena kita tidak buat,”

tukasnya.

Sekali lagi dirinya tegaskan bahwa optimis Smalter bisa di bangun, karena ini demi kebaikan negara dan rakyat Papua. Dimana Negara mendapatkan pendapatan yang maksimal, dan negara tidak ditipu oleh Freeport dan anak perusahaannya, begitupula kita di Papua.

Mengenai ada kelompok yang tidak mendukung Smalter dibangun di Timika. Maka dirinya mengimbau kepada rakyat yang menolak tersebut, bahwa harus dilihat akar masalahnya apa. Jika menolak membangun Smalter di Timika, tentunya masih ada kabupaten yang lain, atau suku mana yang menolak di Timika, atau juga pabrik ini dibangun dimana, apakah dibangun di hak ulayat pada suku yang menolak atau suku yang menerima. Tetapi intinya apa yang sudah Gubernur Lukas Enembe dan para bupati kawasan pertambangan yang sudah menandatangani kesepakatan bersama untuk membangun pegunungan tengah/Papua. Khusus untuk pembangunan Smalter tetap dilaksanakan, karena demi kepentingan rakyat Papua yang besar.

Namun, jika pada akhirnya di Mimika masih masyarakat adat keseluruhan menolak, maka akan dibangun di kabupaten lain, dan ini jelas akan berdampak pada kabupaten itu untuk tambahan sumber pendapatan baru bagi PAD nya. Contohnya jika Smalter di bangun di Timika atau Paniai, maka anak-anak pada wilayah itu diprioritaskan dalam peneriman pegawai pabrik itu, karena bukan hanya satu pabrik saja, tetapi banyak pabrik yang dibangun, seperti pengolahan emas, tembaga, perak, nikel dan lain-lainnya. Jika Timika menolak, tentunya dipindahkan ke Paniai, maka Paniai-lah mendapatkan keuntungan plusnya, karena selain tenaga kerja diprioritaskan, PAD meningkat, tetapi juga perputaran uang lebih besar dan lancar di Paniai, sebab pertumbuhan ekonomi lebih baik, juga pertumbuhan bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya akan mendapatkan dukungan dari perusahaan-perusahaan pabrik bersangkutan.(don/don/l03/par)

Source: Senin, 11 Mei 2015 08:24, DPR Papua Optimis Smelter Dibangun di Papua

May 11, 2015 0

Menkominfo : Papuapost Di Bredel Atas Permintaan Pangdam

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika membenarkan telah memblokir situs berita online Papuapost, Jumat (19/12) kemarin.

Menurut Juru Bicara Kemenkominfo, Ismail Cawidu, situs online tersebut dianggap berbahaya karena bersifat provokasi agar Papua melepaskan diri dari Indonesia. Selain itu kata dia, pemblokiran atas permintaan Pangdam Cendrawasih.

“Kalau tidak salah itu (ada permintaan) sejak bulan Juli. Lalu diproses oleh Kominfo. Soal konten bukan wewenang Kominfo untuk menentukan, hanya saja ini ada permintaan dari lembaga negara lain dalam hal ini pangdam dan dia memberikan bukti lalu Kominfo tinggal melaksanakan permintaan tersebut,”

ujarnya kepada Portalkbr, Sabtu (20/12).

Namun, walau sudah dinyatakan diblokir, menurut pantauan Portalkbr, situs papuapost.com hingga Sabtu (20/12) malam masih bisa dibuka.

Kebijakan pemblokiran ini sontak mendapat kritik dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Lembaga ini mendesak Kominfo untuk mencabut pemblokiran itu.

Divisi Advokasi AJI, Aryo Wisanggeni mengatakan, pemblokiran bagian dari pembungkaman kebebasan pers dan pembungkaman kebebasan berekpresi.

“Kriteria pemblokiran ini tidak jelas, misalnya soal membahayakan dan mengganggu ketertiban umum ini juga tidak jelas. Tetapi kita melihat ada beberapa media-media yang justru mengarah kepada kebencian tidak pernah ditindak. Namun sebaliknya, media-media yang memperjuangkan HAM dan kebebasan berekspresi padahal kantor dan perusahaannya jelas malah diblokir dan yang terbaru adalah Papua Post,”

ujarnya kepada Portalkbr, Sabtu (20/12).

Apalagi, kata dia, Papua Post merupakan kantor media resmi yang sudah berada di Papua sejak 10 tahun lalu.

Menurut Aryo, pemblokiran ini malah akan menimbulkan kekhawatiran bahwa Papua memang harus merdeka. Sebab, ekspresi mereka saat ini juga sudah mulai dibungkam. Dia menilai pemerintah harus mencari solusi atas berbagai macam masalah yang terjadi di Papua.

Sebelumnya, kemarin beredar kabar di Media Sosial Twitter bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir Situs berita Papuapost. Hal tersebut mencuat setelah beberapa pemilik akun twitter mempertanyakan alasan Kemenkominfo memblokir situs tersebut.

Sumber: Phaul Heger • 6:10 PM • dari: CitizenJurnalis

December 20, 2014 2

45 Marga di Wilayah Adat Meepago Musnah Akibat HIV/AIDS

Pastor Nato Gobay (baju putih) saat mendam-pingi Gubernur ketika menyak-sikan ceremonial pemusnahan Miras.JAYAPURA—Memprihatinkan, 45 marga di enam Kabupaten wilayah adat Meepago sudah habis alias musnah akibat terjangkit virus Hiv/Aids, yang sampai saat ini tidak ada obatnya.

Hal itu diungkapkan Pastor Nato Gobay Pr, saat berpidato di hadapan Gubernur Papua Lukas Enembe, Forkompimda Provinsi dan masyarakat wilayah adat Meepago pada acara Musyawarah Besar Pencegahan Hiv/Aids dan Penanggulangan Minuman Keras (Miras) di wilayah Adat Meepago Provinsi Papua, di Gedung Gereja Katolik Malompo – Distrik Siriniwi – Kabupaten Nabire. Senin (17/11).

“Sudah habis, dengan demikian mungkin yang sisa – sisa ini bisa dihabiskan oleh penyakit ini. Kami prihatin dengan keadaan ini,” keluhnya.

Menurutnya, gereja sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan sangat menyadari hal itu dan mencoba memberikan sesuatu kepada umat agar tidak terganggu karena penyakit Hiv/Aids ini. Seperti diketahui Mubes dengan Thema Dengan Mubes berusaha menciptakan kesadaran atau jati diri yang sejati bermartabat di wilayah adat Meepago Provinsi Papua, serta sub thema Melalui Mubes ini berusaha mencegah mengurangi penyakit Hiv /Aids dan Miras terhadap Ancaman Kepunahan Manusia Papua.

Mubes digelar oleh 6 kabupaten di wilayah adat Meepago diantaranya Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai. Intan Jaya dan Mimika, berlangsung selama empat hari. Diharapkan dengan Mubes ini ada perubahan yang terjadi di Papua, yang hasilnya akan diserahkan kepada Pemprov Papua, sebagai bahan masukan.

Dikatakan Pastor Nato Gobay, penyakit Hiv/Aids mulai menghabiskan manusia di seluruh dunia mulai tahun 1987. Kemudian 1998 penyakit ini tiba di Nabire.

“Penyakit ini datang darimana kita tidak tau. Tetapi dikatakan datang dari Afrika Selatan. Pada akhirnya penyakit Aids jadi bagian integral dari kita. Ia juga menjadi musuh bagi kita, sekaligus jadi musuh kehidupan kita,”

katanya.

Bagaimana tidak sekitar 2000 – 3000 manusia Papua sudah dirampas hak hidupnya akibat penyakit ini.

“Kita tidak pernah pikir penyakit ini sudah datang di dunia ini dan sungguh – sungguh menghabisi manusia di daerah ini. Belum sempat kita antisipasi penyakit ini. Datang lagi yang lebih berbahaya virus ebola yang lebih jahat dan ganas. Bagaimana kalau penyakit ini bersatu dengan penyakit Aids yang sudah lama disini. Orang tua kita, pemuda dan pemudi kita sudah habis. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap penyakit ini. Apakah pemerintah, gereja para dokter dan para medis. Saya mau katakan hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari seluruh masyarakat di Tanah Papua,”

katanya panjang lebar.

Pastor Nato mengingatkan, penyakit Aids menjadi musuh bersama mulai dari pejabat tinggi sampai rendah dan harus merasa bertanggung jawab terhadap hidup seluruh manusia di tanah ini. Hal ini demi anak cucu dan masa depan kita.

”Kalau bukan kita siapa lagi. Mengurangi dan mencegah sudah mempunyai nilai tinggi. Kalau dibiarkan maka manusia tidak berdosa di daerah ini tinggal cerita dan akan punah. Cepat atau lambat manusia akan punah,”

tuturnya. (ds/don/l03)

Selasa, 18 November 2014 03:00, BinPa

November 18, 2014 1

Inggris Komitmen Berikan Perhatian Untuk Papua

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan beberapa langkah konkrit untuk menunjang implementasi RTRW dalam penguatan kapasitas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Papua terutama dalam perannya untuk pengendalian pemanfatan ruang, penyiapan regulasi-regulasi.

Regulasi yang disiapkan Provinsi Papua tersebut diantaranya, aturan zonasi, insetif dan disinsetif, perijinan pemanfaatan ruang dan penyiapan sistem informasi tata ruang (SIMTARU) Provinsi Papua serta percepatan penyelesaian Perda RTRW Kabupaten/kota yang diselaraskan dengan RTRW Provinsi Papua.

Untuk mendukung implementasi RTRW Provinsi Papua tersebut, maka Pemerintah Kerajaan Inggris melalui Unite Kingdom Chimate Change (UKCCU) tetap berkomitmen dan memberi perhatian untuk pembangunan rencah karbon di Provinsi Papua , yang dilakanakan tahun 2014-2015 melalui program Tata Ruang dan Investasi Hijau (Protarih) yang bertujuan untuk membantu Provinsi Papua dalam mewujudkan tujuan penataan ruang melalui pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua.

Hal ini terungkap dalam sidang Paripurna V DPR Papua dalam agenda jawaban Gubernur Provinsi Papua atas laporan pemandangan umum Fraksi, Komisi/gabungan Komisi DPRP terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2015, Kamis (16/10) malam.

Gubernur Enembe mengungkapkan, salah satu bukti pembangunan yang berkelanjutan itu diantaranya, mewujudkan tata ruang lestari, aman, nyaman, dan produktif untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal dan karateristik ekosistem Papua.

Oleh karenanya, Gubernur Enembe menyampaikan, bahwa pemerintah Provinsi Papua menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kondisi lingkungan hidup di Papua. Baik itu, kerusakan lingkungan di Nabire, Deyai, Pania dan kerusakan hutan di Papua menjati perhatian Pemerintah Provinsi Papua.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua akan memerintahkan SKPD teknis dan penyelidikan terhadap kerusakan lingkungan di daerah tersebut untuk diambil langkah-langkah hukum yang tegas. Disamping itu, Gubernur Enembe menyampaikan, Pemerintah Provinsi Papua juga telah mencanangkan Papua sebagai paru-paru dunia dan terus mendorong untuk melakukan penanaman pohon setiap kali melakukan kunjungan daerah diberbagai wilayah di Papua untuk menjaga Papua sebagai paru-paru dunia.

“Pemerintah Papua juga terus menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Selain inggris, juga berkejasama dengan Amerika Norwegia, Australia, belakanda dan Negara-negara lain untuk bersama-sama mencegah kerusakan hutan dan mengelola lingkungn di Papua,”

ujar Gubernur Enembe.

Sementara khusus untuk setiap investasi dan pembangunan yang dilakukan di Papua, maka sebelum melakukan kegiatan di lapangan harus terlebih dahulu dilakukan kajian lingkungan “Analisis mengenai dampak lingkungan” dan harus sesuai dengan RTRW sebelum pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan Ijin lingkungan.

Hal ini dilakukan berdasarkan usulan yang telah disampaikan Komisi D, sehingga Pemerintah Provinsi Papua sangat sependapat dengan saran dan masukan yang disampaikan Komisi untuk mempedomani RTRW dalam pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan dan jembatan.

“Tentu dalam lakukan melalui proses perijinan pinjam kawasan hutan yang dilalui oleh ruas-ruas jalan nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota melalui kementerian kehutanan, serta mengalihkan rute ruas jalan melalui kawasan konservasi,”

tutupnya.l (Loy/don)

Sumber: Sabtu, 18 Oktober 2014 09:58, BinPa

October 18, 2014 0