kedubes – Papua Merdeka News

Jakarta – Politikus Partai Golkar Tantowi Yahya siang tadi dilantik sebagai Duta Besar RI untuk Selandia Baru. Komisi I DPR berharap Tantowi bisa menjernihkan isu soal Papua di negara-negara sekitar Selandia Baru atau di kawasan Pasifik.

“Untuk Mas Tantowi, senior sekaligus sahabat saya, jujur, melepasnya agak berat. Beliau banyak memberi warna di Komisi I. Sehingga harapan saya juga cukup tinggi, agar keberangkatan beliau ke Selandia Baru dapat membawa manfaat luas bagi hubungan RI-Selandia Baru,” ungkap Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (13/3/2017).

Kepada kolega satu partainya itu, Meutya memiliki harapan khusus terkait dengan missed information soal Papua dari negara-negara Pasifik yang merugikan nama Indonesia. Sebelum menjadi dubes, Tantowi memang merupakan anggota DPR yang bertugas di Komisi I.

“Agar beliau dapat menjadi duta yang baik, terutama dalam isu Papua. Untuk menjelaskan dan meluruskan missed information mengenai Papua yang sering ditangkap salah, terutama di negara-negara Pasifik,” ujar Meutya.

“Ini terutama menanggapi beberapa negara Pasifik yang hampir selalu bicara keras namun salah tentang Papua di forum-forum internasional, termasuk PBB,” imbuhnya.

Meski negara-negara yang kerap mempermasalahkan isu Papua, disebut Meutya, hanya negara kecil dan hanya sedikit, itu dapat mencoreng nama besar Indonesia. Tantowi diminta berperan agar missed information tersebut dibenahi.

“Meskipun mereka negara kecil dan jumlahnya sedikit, jika dibiarkan terus juga mengganggu nama Indonesia di kancah internasional. Saya harap Pak Dubes Tantowi Yahya dapat melakukan pembicaraan khusus dengan negara tersebut yang tidak jauh letaknya dari Selandia Baru,” papar Meutya.

Dia pun menyarankan Tantowi mengajak pemerintah Selandia Baru membantu Indonesia terkait masalah ini. “Atau lebih baik lagi jika dapat mengajak pemerintah Selandia Baru juga menggaungkan ke negara-negara di kawasan mengenai pentingnya komitmen untuk menghargai kedaulatan Indonesia,” Meutya menambahkan.

Hari ini Presiden Joko Widodo melantik 17 duta besar dari 23 yang diajukan ke DPR. Menurut Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari, bukan berarti sisanya tidak mendapat rekomendasi dari Dewan.

“Lolos semua, yang dilantik sementara baru 17, karena yang sudah selesai administrasi di negara tujuan dan sudah siap diberangkatkan mungkin baru 17. Sisanya menunggu penyelesaian administrasi di negara penempatan,” ucap Kharis saat dihubungi terpisah, Senin (13/3).

“Hal ini bisa terjadi karena masing-masing negara tujuan berbeda-beda, ada yang cepat selesai, ada yang agak lambat. Sesuai dengan mekanisme di negara tujuan penempatan,” sambungnya.

Sebelumnya, setelah dilantik, Tantowi mengaku mendapat pesan khusus dari Presiden Jokowi. Ia juga menyebut ada tiga tantangan yang harus dihadapi pada tugas barunya, yakni di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Secara politik, dia diakreditasikan juga ke dua negara di Pasifik, yaitu Samoa dan Kerajaan Tonga.

“Saya diminta Presiden menjalin komunikasi yang baik dengan negara-negara tersebut karena kita punya kepentingan politik yang besar di kawasan Pasifik. Bukan hanya soal Papua, tapi juga isu-isu lainnya,” kata Tantowi, Senin (13/3).
(ear/rna)

Wakil Duta Besar dan Konsul Jenderal Kedutaan Besar Inggris Rebecca Razavi menerima cinderamata dari Wakil Ketua II MRP Enggel Bertha Kotorok, ketika audiensi di Kantor MRP di Kantor MRP, Kota Jayapura, Papua, Rabu (3/12).JAYAPURA — Wakil Dubes Inggris dan Konsul Jenderal Kedubes Inggris Rebecca Razavi didampingi Feye Belnis selaku penterjemah bersama pimpinan dan anggota MRP, masing-masing Wakil Ketua I MRP Pdt. Hofni Simbiak, S.Th, Wakil Ketua II Enggel Bertha Kotorok, Anggota Pokja Adat Joram Wambrauw, SH., dan anggota Pokja Perempuan Debora Mote, S.Sos, membahas kasus pelanggaran HAM di Papua, khususnya terhadap ibu dan anak asli Papua di wilayah Pegunungan Tengah. Pertemuan itu berlangsung di Kantor MRP, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (3/12).

Terkait kasus pelanggaran HAM di Papua, cetus Hofni Simbiak, pihaknya menyampaikan kasus pelanggaran HAM di Papua, khususnya pelanggaran terhadap ibu dan anak asli Papua yang terjadi di Pegunungan Tengah, diantaranya, kasus perang suku disejumlah wilayah di Papua, yang telah mengalami pergeseran nilai dari nilai adat ke nilai komersial atau mengkomersialkan Orang Asli Papua (OAP) mengatasnamakan adat. Padahal sebagaimana aturan hukum, tak ada seorangpun berhak menghilangkan nyawa orang lain.

Pasalnya, perang suku bisa pecah kapan dan dimanapun di wilayah Papua, hanya untuk mendapatkan pembayaran kepala, yang jumlahnya mencapai puluhan miliar.

“Kita harapkan keadaan seperti ini tak boleh terjadi lagi, yakni menyelesaikan kasus perang suku dengan ganti rugi uang,” tandasnya.

Hofni Simbiak menjelaskan, pihak Kedubes Inggris juga ingin melihat pembangunan hukum berhubungan dengan keamanan, terutama situasi yang terjadi akhir-akhir ini di Tanah Papua.

Dikatakan Hofni Simbiak, ada kejadian di Papua yang sebenarnya paradox. Di satu sisi disampaikan situasi keamanan di Papua aman dan terkendali, sebagaimana seruan para tokoh agama Papua tanah damai. Tapi di sisi lain terjadi gejolak seperti aksi penembakan dan pembunuhan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Semua aksi-aksi yang terjadi modus operandinya sama, karena tak pernah diketahui siapa pelaku.

“Kesulitannya tak ada investigasi yang jelas menyangkut aksi penembakan dan pembunuhan tersebut,” katanya.

Hofni menerangkan, pihaknya bekerjasama dengan Komnas Perempuan tengah mengumpulkan dokumen kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap ibu dan anak asli Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah Papua sejak 1962 hingga 2010 bekerjasama dengan Komnas Perempuan.

Diutarakan Hofni, pihaknya tengah mempersiapkan Buku berjudul Anyaman Noken Kehidupan, direncanakan dilaunching 15 Desember mendatang di Kampus Universitas Indonesia Jakarta, diinisiasi ibu-ibu dari wilayah Pegunungan Tengah Papua. (Mdc/don/l03/par)

Sabtu, 06 Desember 2014 12:34, BP