Deiyai — Jumat, (27/06/13) lalu, warga Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua secara serentak meminta Brigade Mobil (Bromob) meninggalkan Deiyai.  Seketika, Brimob yang  bertugas  di PT Dewa,  PT DMT, Kantor Keuangan setempat, dan Brimob di Polsek Deiyai meninggalkan Deiyai.

Mereka pergi ke Enarotali, Kabupaten Paniai menggunakan 3 truk.  Mereka dikawal oleh 2 truk masyarakat,  Danramil, dan Kapolsek dan Bupati Karateker  serta  sejumlah tokoh setempat.  A. Mote kepada majalahselangkah.com mengatakan, Brimob hanya diantar sampai ke Enarotali.

“Kami tidak tahu, apakah dari Enarotali mereka dipulangkan ke markas mereka atau tidak? Bagi warga Deiyai, yang penting Brimob tidak perlu ada di Deiyai,”

tutur Mote.

Bagaimana Ceritanya? 
Minggu ketiga bulan Juni lalu, kira-kira pukul 21.00 waktu setempat, Pontianus  Madai pergi ke Magethe  (Ibu Kota Kabupaten Deiyai)  dari Yaba menggunakan motor. Ia sendirian menempuh kurang lebih 4 Kilo Meter. Malam itu, ia hendak membeli  gula, susu dan kopi.  Di kampungnya, Yaba,  tidak ada yang menjual barang-barang  itu.

Pontianus  tiba di Wagethe dengan selamat dan membeli gula, susu dan kopi. Usai membeli, Pontianus kembali ke Yaba. Dalam perjalanan kembali, ia dihadang oleh 5 orang di depan Polsek Wagethe, kira-kira pukul  22.00 waktu setempat. Lima orang itu, 2 orang warga setempat dan 3 orang lainnya berpakaian Brimob.

Pontianus dipukul dan ia melarikan diri meninggalkan motor. Malam itu ia pergi ke rumah saudaranya di Wagethe. Malam itu ia merahasiakan peristiwa itu. Keesokan paginya, kaka perempuannya melihat luka tusukan di hidung dan luka pukulan di otak kecil. Saat itulah Pontianus menceritakan kejadian pada malam hari itu.

Melihat luka itu, kakaknya membawa Pontianus ke rumah sakit setempat (Puskesmas Wagethe). Sementara Pontianus dirawat, kakaknya menyampaikan hal itu kepada keluarganya di sana, termasuk para pemuda. Para Pemua tidak terima melihat saudaranya dipukul.

Mereka mulai bergerak memalang beberapa ruas jalan, mereka juga  angkat parang, pisau dan batu. Jumlah orang yang datang semakin banyak. Suasana Wagethe semakin hangat. Mereka siap-siap  menyerang Polsek setempat.

Situasi menjadi tegang. Polisi dan Brimob di Wagethe mulai dibantu oleh Brimob yang ada di Dogiyai dan Paniai. Beberapa Brimob yang  bertugas  di PT Dewa,  PT DMT ikut membantu. Situasi semakin tegang. Brimob mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan. Tembakan peringatan semakin membuat warga marah. Situasi semakin tak terkendali.

Dalam situasi ini,  Bupati Karateker Deiyai, Basilius Badii datang mendamaikan. Tetapi, warga meminta  mereka diberikan kesempatan untuk baku pukul dengan Brimob. Warga menduga Brimob di sana kerap kali melakukan pemukulan tanpa sebab.

“Bukan kali ini saja. Mereka ini sudah banyak kasus,”

kata salah satu pemuda di Wagethe seperti dikutip A. Mote.

Warga juga menduga, pembunuhan misterius  Yemi Pakage (16) pada Sabtu, 1 Juni 2013 sebelumnya ada campur tangan Brimob di sana.

“Pada saat itu, Yemi membawa pisau dan menjual pisau itu untuk menjual rokok. Sahabatnya membawa pisau ke arah lapangan terbang. Lalu, ia mengejarnya, dan ternyata ia sudah ada yang jaga. Lalu, sahabatnya bersama beberapa orang sempat memukul. Lalu, ia kembali ke rumah secara paksa. Dari rumah ia meninggal. Lalu, dari Wagethe mereka bawa ke Bomou, sekitar 1 Km dari Wahethe,”

kata Mote berkisah.

Warga masih terus tawar-menawar dengan Bupati Karateker Deiyai. Mereka  mau Bupati memberikan waktu kepada mereka untuk baku pukul dengan Brimob. Bupati Karateker Deiyai berhasil membujuk warga untuk tenang. Semua warga diarahkan ke Polres untuk berbicara baik-baik.

“Mereka sering pukul warga. Juga, mereka berupaya menggunakan putra daerah untuk kami sendiri baku pukul. Jadi, kami mau Brimob tinggalkan Deiyai,”

pinta warga saat pertemuan itu. Warga terus menuntut Brimob tinggalkan Deiyai.

Pemerintah setempat tidak mempu meredam permintaan. Warga  terus meminta Brimob harus meninggalkan Deiyai. Akhirnya, kesepakatan diambil. Mereka membuat pernyataan untuk ‘cabut’ Brimob dari Deiyai. Kesepakatan ditantangani wakil masyarakat, pihak kepolisian setempat dan pemerintah,  dan Danramil. Mereka sepakat Brimob harus pergi dari Deiyai dan  tidak menambah Brimob.

Usai penandatangan perjanjian, Brimob yang bertugas di sana pergi ke Enarotali, Kabupaten Paniai menggunakan 3 truk.  Mereka dikawal oleh 2 truk masyarakat,  Danramil, dan Kapolsek dan Bupati Karateker  serta  sejumlah tokoh setempat.  (001/MS)

Minggu, 07 Juli 2013 18:46,MS

Jayapura — Jumat  (14/06/13), Kapolda Papua Irjen (Pol)  M. Tito Karnavian dalam sebuah apel bersama yang dihadiri Kapolresta Jayapura  AKBP Alfred Papare serta Pejabat Utama Polda Papua di Lapangan Apel Mapolres Jayapura memberikan  penghargaan kepada dua anggota Polres Jayapura.

Dua anggota  Polresta Jayapura yang diberikan penghargaan, masing-masing Kabag  Ops Polres Jayapura  Kompol Kiki Kurnia dan anggota  Dalmas  Briptu  Afandi. Dua anggota polisi itu dinilai  telah berhasil mengamankan aksi demo sejumlah organisasi di Jayapura yang menuntut  penyelesaian kasus  Distrik Aimas, Kabupaten Sorong yang menewaskan dua  warga  sipil ketika memperingati 50 Tahun Aneksasi Papua Barat, 1 Mei 2013 lalu.

Kapolda Papua mengatakan, selain di Jayapura, pihaknya juga telah memberikan  beberapa kali penghargaan kepada anggota  yang ada di Polres Nabire dan Serui serta 3 Anggota Polres Jayapura Mei lalu.

Kapolda memberikan penghargaan kepada dua anggota Polresta  Jayapura karena dinilai  menertibkan demonstrasi pada tanggal 13 Mei 2013 lalu. Polda menilai Kompol Kiki Kurnia melarang anak buahnya untuk menyerang balik ke demonstran (bertahan) dan mengupayakan dialog dengan massa.

Syukuran Atas Kekerasan di Papua

Upacara dan penghargaan pada 14 Juni 2013 ini dinilai tidak realistis dan menodai rasa keadilan rakyat Papua yang mengalami kekerasan atas kebebasan berekspresi dan rentetan pelanggaran HAM dan penangakapan aktivis di Papua.

“Bagi kami, penghargaan ini adalah sebuah syukuran atas keberhasilan Indonesia, dalam hal ini Polda Papua yang telah membunuh, membantai dan merepresi rakyat Papua Barat dan aktivis KNPB,”

kata Sekretaris Umum KNPB, Ones Suhuniap kepada majalahselangkah.com dalam wawancara telepon dari Jayapura.

Hingga saat ini, katanya, telah lebih dari 70-an rakyat sipil Papua dipenjara di Papua karena menyampaikan pendapat mereka secara damai. Tidak terhitung jumlah orang yang mati ditembak dan disiksa karena aksi damai.

Suhuniap menjelaskan, khusus  aksi tanggal 13 Mei itu,  polisi menghasut, membubarkan, menangkap Ketua KNPB Victor Yeimo dan mengintimidasi masa pendemo.

“Pada saat itu, aksi tidak hanya dilakukan oleh KNPB. Aksi dilakukan oleh solidaritas untuk meminta pertanggungjawaban atas kasus Sorong yang menewaskan 2 orang dan penangkapan atas belasan orang pada 1 Mei 2013 lalu,”

kata dia.

“Penghargaan ini diberikan pada 14 Juni 2013. Pada tanggal itu, Indonesia menembak mati Katua KNPB, Mako Tabuni. Ia ditembak mati tanggal 14 Juni 2012 lalu di Waena Jayapura. Jadi, penghargaan ini bukan sekedar soal aksi 13 Mei 2013, karena pada saat itu kekeraan terjadi pada massa aski dan Markus Giban (20) patah tangan,”

terangnya.

“Tanggal 14 Juni 2013 Mako Tabuni dibunuh Polresta Jayapura dan 14 Juni 2013 anggota Polresta dihargai. KNPB walau hanyalah media perjuangan rakyat sipil yang melakukan aksi damai selalu jadi target penangkapan, teror, intimidasi dan pembunuhan,”

tuturnya.

Ia menjelaskan, pihak polisi mengatakan ada dua orang polisi terluka tetapi tidak pernah tunjukkan hasil visul.

“Polisi bilang ada korban tapi tidak ada bukti medis. Kami minta Polda tetapi tidak ditunjukkan. Sementara, korban massa aksi sudah ada rongen dan visum. Kami masih simpan bukti-buktihnya.”

Mestinya untuk Alfred Papare dan Philipus Halitopo

Menurut Sekretaris Umum KNPB itu, penghargaan yang diterima oleh Kiki Kurnia dan Briptu  Afandi itu dialamatkan kepada Kapolresta Jayapura Alfred Papare dan Philipus Halitopo. Dinilainya, Alfred Papare dan Philipus Halitopo melakukan pendekatan dialogis  dan budaya.

“Penghargaan itu pantas diberikan kepada Kapolresta Jayapura Alfred Papare yang selama ini menghadapi demo rakyat Papua dengan dingin, penuh simpatik demi kenyamanan demo. Atau, kepada Philipus Halitopo yang selama ini dekati massa aksi secara budaya,”

tuturnya protes.

Lebih jauh dipaparkan, Kompol Kiki Kurnia adalah Komandan Operasi yang tidak pernah tunduk pada perintah Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare. Setiap aksi demo, perintah Alfred tidak diindahkan Kiki Kurnia. Kiki  justru mengambil tindakan di luar perintah, hingga sesekali Alfred Papare kesal karena wibawanya terinjak-injak di muka rakyat.

Menurut Ones, penangkapan Ketua Parlemen Nasional West Papua pada 12 Juni lalu saat hendak nonton tim kebanggaannya, Persipura adalah perintah Kiki Kurnia tanpa alasan yang jelas. Kata dia, tidak hanya itu, masih banyak pelanggaran lain. Tetapi, Kiki Kurnia diberikan penghargaan.

“Kami nilai, alasan Polda bahwa Kiki Kurnia dan Briptu  Afandi  sudah berupaya melakukan dialog  tapi tak berjalan, malah mereka dilempari batu, dipukul, sehingga kedua anggota Polri terluka adalah pembohongan publik,”

ujar Suhuniap.

Indikator Penilaian Harus Jelas

Aktivis Hak Asasi Manusia, Matius Murib mempertanyakan indikator penilaian yang digunakan Polda Papua, Tito Karnavian untuk memberikan penghargaan kepada dua anggotanya.

“Penilaian seseorang itu kan ada indikornya. Artinya, harus menggunakan indikator tertentu. Polda harus menjelaskan apa indikator yang digunakan? Apa yang dinilai? Penilaiannya apa? Kalau ada harus beritahu kepada masyarakat Papua,”

kata Murib kepada majalahselangkah.com, Sabtu, (15/06/13) malam.

Kalau tidak, menurut Murib, penghargaan ini justru mencederai rasa keadilan rakyat Papua. Karena, kata dia, masyarakat menilai bahwa polisi di Papua baru saja melakukan kekerasan. Polisi langgar Undang-Undang karena masuk ke Universitas Cenderawasih dan membubarkan aksi damai solidaritas mahasiswa.

“Satu sisi, polisi dinilai langgar Undang-Undang tetapi sisi lain diberikan penghargaan. Apakah karena langgar Undang-Undang atau memenuhi kriteria tertertu harus jelas,”

kata Murib.

Murib berharap, ke depan Polisi di Papua harus mengedepankan prinsip dan standar Undang-Undang, nilai-nilai kemanusaan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Hindari bentuk kekerasan fisik dan mental. Kekerasan dari mana pun dan dari siapa pun tidak bisa ditoleran. Kekerasan di masa lalu dari siapapun kami sesalkan. Kami harapkan semua pihak kedepankan dialog dan negosiasi,”

harapnya. (MS)

Sabtu, 15 Juni 2013 21:20,MS