Tanpa Alasan, TNI Ancam Tembak Seorang Warga di Keerom

Ilustrasi TNI (subpokjerman.wordpress.com)
Ilustrasi TNI (subpokjerman.wordpress.com)

Sentani — Salah satu warga Waris, Kabupaten Keerom berinisial MS melaporkan dugaan dua oknum militer (anggota TNI) yang mengancam akan membunuh dirinya.

“Cepat kasih selesaikan sambil mengarahkan moncong senjata kepada saya,”

kata Tunyanan Niko, Aktivis HAM dari Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan, Papua yang mendapat laporan, menirukan cerita korban ketabloidjubi.com, Selasa (5/3) di Kantor SKPKC Fransiskan Papua, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Menurut Niko, seperti yang dilaporkan korban MS, ancaman itu terjadi, Jumat (22/2) pukul 11:00 WIT saat korban dalam perjalanan bersama empat orang di dalam satu truk dari arah Kantor Distrik Waris menuju Kampung Kem Amu. Dua orang duduk bersama sopir di depan. Sedangkan MS bersama dua oknum TNI di bagian bak truk. Keduanya berpakaian preman dan membawa senjata laras panjang. MS menduga dua orang bersenjata laras panjang itu  anggota Komando Pasukan Khusus (Kopasus) atau anggota TNI yang posnya di wilayah Keerom.

Pastor Timo Safire OFM, Koordinator SKPKC Keuskupan, Bidang Animasi Komunitas-Komunitas Karya Fransiskan Papua yang menemui korban di Waris setelah mendengar kabar adanya kejadian itu, menceritakan kronologisnya sebagai berikut: pada Jumat, 22 Februari 2013 malam pukul 11.30 WIT, MS dari Distrik Waris hendak mengunjungi anak mantunya di rumah yang berada di Kem Amu. Jarak antara Distrik Waris dan kediaman anak mantunya itu sekitar satu kilometer.

“Bapak MS berjalan kaki menuju Kampung Amu. Dalam perjalanan, ada satu truk yang datang dari arah belakang menuju ke Kem Maranatha. Bapak MS memberi aba-aba agar truk itu berhenti agar ia bisa menumpang ke arah rumah anak mantunya. Truk itu berhenti dan MS naik ke dalam bak truk. Di dalam truk itu, MS bertemu lima pria. Ada dua pria bersenjata di belakang dan dua lainnya bersama sopir di depan,” ujar Pastor Safire meneruskan keterangan korban MS.

Dalam perjalanan, di atas truk, MS merasa tak nyaman dengan empat orang yang ia duga anggota Kopasus itu. Rasa tidak nyaman bertambah ketika satu dari dua orang bersenjata laras panjang yang berada di belakang truk menginterogasi dan mengancam korban sambil mengarahkan moncong senjata.

“Cepat! Jangan lompat, kata salah satu dari kedua oknum TNI tersebut sambil menodongkan senjata kepada MS. MS  menepis moncong senjata itu. Kemudian MS melompat dari atas truk yang sedang berjalan itu. Saat MS lompat, truk itu berhenti. Kedua oknum TNI yang menginterogasinya tadi mencari dari atas truk dengan mengarahkan senter ke sekeliling truk namun tidak berhasil menemukan korban yang bersembunyi di bawah truk. Tak lama, truk itu melanjutkan perjalanannya dan MS lari menyelamatkan diri masuk hutan,”

kata Pastor Imam Katolik ini, Selasa (5/3).

Selanjutnya, menurut Pastor Safire, setelah peristiwa penembakan di Mulia, Puncak Jaya, hari Sabtu, (23/2/) satu regu pasukan TNI masuk ke kampung mengajak masyarakat mengadakan pertemuan.

“Masyarakat merasa kaget dan takut akan kehadiran para anggota TNI, namun mereka ikut saja,”

kata Pastor Safire.

Dalam pertemuan, lanjut Pastor Safire, para anggota TNI itu memberikan keterangan tentang peristiwa di Mulia, Puncak Jaya.

“Dalam pertemuan itu, TNI menghimbau masyarakat jangan membuat kekacauan melainkan menjaga keamanan. Namun masyarakat melihat ini ada indikasi menteror mental warga,”

ujar Pastor Safire.

Kejadian yang dialami oleh MS telah dilaporkan kepada pastor Gereja Katolik Paroki Waris. SKPKC juga sudah memvideokan keterangan korban sebagai laporan ke jaringan lembaga-lembaga HAM.

Kepada Levi dari tabloidjubi.com, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua mengaku kalau wilayahnya tak ada operasi Kopassus.

“Di wilayah ini tak ada anggota Kopassus. Tapi mungkin ada personil, mereka yang bantu Kodam karena keahlian khususnya, sehingga dia sudah masuk Kodam. Jadi tak ada operasi Kopassus di daerah ini,”

katanya saat ditemui di Makodam XVII/Cenderawasih, Polimak, Kota Jayapura, Papua, Rabu (6/3).

Selain itu, kata Christian ke tabloidjubi.com dan beberapa wartawan lainnya, dirinya merasa heran, sebab belum pernah mendapat laporan terkait kasus pengancaman senjata seperti yang dimaksudkan itu.

“Saya tak pernah mendapat laporan seperti itu. Tapi nanti saya akan cari tahu, kalau itu benar saya akan tindak tegas. Sebab itu tak benar dan prajurit tak boleh melakukan hal seperti itu,”

tandasnya.(Jubi/Mawel)

| March 7, 2013 | 16:07, TJ

Catatan FKPGP Tentang Kekerasan di Papua Selama Era Otsus

Ilustrasi Kekerasan di Papua (IST)
Ilustrasi Kekerasan di Papua (IST)

Jayapura – Sejak era pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, sejumlah kekerasan terus bergantian terjadi di wilayah paling timur Indonesia ini. Hingga kini, kekerasan itu masih berlangsung. Berikut sejumlah kekerasan yang dicatat oleh Gereja Kingmi dan Gereja Baptis Papua di Jayapura.

Dari press reales yang diterima tabloidjubi.com, Rabu (6/3) dari Gereja Kingmi dan Gereja Baptis Papua yang tergabung dalam Forum Kerja Pimpinan Gereja Papua (FKPGP), sembilan kasus terjadi sepanjang UU Otsus Papua berlaku. Pertama, pada 2 Maret 2013, seorang pendeta bernama Yunus Gobay (55 tahun) disiksa dan dianiaya kemudian dibebaskan setelah keluarga korban menyerahkan uang tebusan sebesar Rp. 1 juta kepada pihak kepolisian di Polsek Kota Enarotali, Paniai.

Dua, kasus penembakan di Sinak, Kabupaten Puncak, dan di Tingginambut Puncak Jaya pada 21 Februari 2013 dan kasus penembakan di Udaugi, perbatasan Kabupaten Deiyai tanggal 31 Januari 2013 yang menewaskan sejumlah warga sipil dan aparat. Tiga, pada 15 Februari 2013, Dago Ronal Gobay (30 tahun) ditangkap di Depapre, Kabupaten Jayapura oleh polisi dan dalam proses interogasi disiksa diruangan kerja intelkam Polres Jayapura.

Kekekerasan keempat yakni upaya pembubaran paksa kegiatan ibadah HUT Ke IV Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tanggal 19 November 2012 di Aula Stakin Sentani oleh Pemerintah dan aparat keamanan dibawah pimpinan Kapolres Jayapura, AKBP Royke Harry Langie dan wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Robert Djoenso. Selanjutnya, kelima adalah penembakan Mako Musa Tabuni, ketua I KNPB tanpa dasar dan di luar prosedur hukum pada 14 Juli 2012 di putaran taksi Perumnas III Waena.

Keenam, pembunuhan jenderal TPN/OPM Kelly Kwalik oleh polisi Denssus 88 dan TNI pada 16 Desember 2009 di kota Timika dan pada bulan yang sama tahun 2012 terjadi pembunuhan Hubertus Mabel oleh polisi Densus 88 di Kurulu, kota Wamena. Tujuh, Ferdinand Pakage disiksa oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, Herbert Toam pada 22 September 2008 hingga mengalami cacat (buta) permanen pada mata bagian kanan dalam rutan LP Abepura.

Delapan, penyiksaan dan pembunuhan Yawan Wayeni pada 13 Agustus 2009 oleh Kapolres Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, AKBP Imam Setiawan. Terakhir, sembilan adalah dua kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat Wasior pada tahun 2001 dan Wamena 4 April 2003 kasus pembobolan gudang senjata yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM tetapi kejaksaan Agung belum menyerahkan ke Pengadilan HAM untuk diputuskan.

“Ini sikap kami dengan melihat situasi dan kondisi yang ada,”

kata Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Socrates Sofyan Yoman setelah membaca press realess kepada wartawan di Toko Buku Yoman Ninom yang beralamat di Tabi atau Jalan Jeruk Nipis Vuria Kotaraja, Abepura, Jayapura, Rabu (6/3).

Seharusnya kekerasan sudah tak lagi menerpa warga di wilayah tertimur ini. Karena, kurang lebih 11 tahun lamanya, UU Otsus berlaku. Dalam penjelasan UU Nomor 21/2001 tentang Otsus Papua menyatakan Otonomi khusus bagi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penegakan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan Provinsi Papua. (Jubi/Musa)

| March 6, 2013 |16:52, TJ

Tanpa Alasan Yang Jelas, Polisi Paniai Sweeping Lagu Daerah Papua

Fr. Saul Wanimbo (Dok. SKP Timika)
Fr. Saul Wanimbo (Dok. SKP Timika)

Sentani — Kepolisian Resort Paniai dilaporkan mengadakan sweeping kartu-kartu memori Handphone milik warga yang berisi lagu-lagu bahasa daerah Papua. Kalau kedapatan kartu memori yang berisi lagu daerah Papua, entah satu atau dua, apalagi banyak, polisi ambil dan dihancurkan dengan batu.

“Polisi ada sweping kartu-kartu memori HP masyarakat dua bulan terakhir ini di Enaro,”

kata Fr. Saul Wanimbo, Direktur Komisi Keadilan dan Perdamaian (SKP) keuskupan Timika, kepada tabloidjubi.com, Senin (4/3) di Sentani, Kab. Jayapura, Papua.

Menurut Fr. Saul, polisi hanya sweeping-lagu-lagu bahasa daerah Papua saja.  Ini ia ketahui dari pengalamannya dan cerita langsung dari warga Enaro selama dirinya berada di Enaro  1-20 Februari 2013 lalu.

Wasyarakat tidak bisa bereaksi atas situasi ini. Masyarakat hanya menerimaan kenyataan.

“Situasi dikondisikan sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak bisa melawan. Bagaimana masyarakat mau melawan kalau daerah ini macam-macam anggota ada berkeliaran di sana. Situasinya dikondisikan sedemikian rupa.”

ujar Fr. Saul.

Menurut Fr. Saul, polisi sangat keliru dengan tindakannya. Kalau bicara hukum, polisi tidak boleh melakukan sweeping atas privasi orang tanpa alasan yang jelas. Polisi hanya boleh menyita tanpa harus memeriksa isinya. Harus melalui ijin yang bersangkutan. Secara tidak langsung, menurut Wanimbo, polisi sedang melakukan pembunuhan tiga nilai.

“Ada pemusnahan nilai-nilai budaya masyarakat, pembunuhan kreatifitas masyarakat dan pembunuhan karakter masyarakat.”

tegasnya.

Fr. Saul meminta polisi  menjelaskan maksud tindakan sweeping ini.

“Kapolres Paniai harus menjelaskan maksud sweeping ini.  Atau kapolda Papua harus menghentikan tindakan Kapolresnya bersama anak buah di Enaro. Ini serius. Kita bisa katakan ini awal dari pemusnahan bangsa,”

katanya.

Kabid Humas Polda Papua, I Gede Sumerta Jaya  ketika dikonfirmasi mengenai informasi ini belum memberikan jawaban hingga berita ini disiarkan. (Jubi/Mawel)

March 5, 2013,8:25 am, TJ

Forkorus Sesalkan Kekerasan Tak Berujung di Tanah Papua

Forkorus Yoboisembut Berdasi Bintang Kejora. Foto: Paschll
Forkorus Yoboisembut Berdasi Bintang Kejora. Foto: Paschll

Jayapura – Tahanan Politik Papua, Forkorus Yoboisembut melalui staf khususnya, Ferdinana Okeseray menyampaikan kesalannya atas kekerasan yang terus tak berujung di tanah Papua.

 Saya sangat menyesal mendalam atas peristiwa pembunuhan 8 aparat anggota TNI dan 4 warga sipil di Puncak Jaya dan Puncak beberapa waktu lalu,demikian kata Forkorus dalam Siaran Persnya yang dibacalan Ferdinan Okeseray di sekertariat Dewan Adat Papua Expo Waena, Jumat, (1/3).

Kata dia, hal seperti itu sering terjadi secara terus menerus di atas Tanah Papua sejak Indonesia menganeksasi bangsa Papua Barat (Nederland Newguinea) pada Tahun 1962 dengan infiltrasi dan infasi militer, kata dia.

Ia menulis, dirinya ikut berduka bersam dengan kelaurga korban. Karena, kata dia, kali ini di pihak TNI dan warga sipil Indonesia di Papu. Besok atau lusa dan atau tahun depan dari pihak TPN-OPM dan warga negara bangsa Papua menjadi koraban. Itulah keadaan yang telah sedang mungkin akan kita nikmati terus silih berganti.

Ia juga mengatakan, kebijakan para pemimpin Indonesia yang terus saja mengedepankan pendekatan militer sejak 19 Desember 1961.

Kami merasa kesal dengan sikap pemerintah Indonesia yang masa bodoh, tuli dan membisu serta selalu berdalih dalam menghindar dari tawaran penyelesaian masalah status politik dan hukum Papua melalui dialog (perundingan),tulisnya.

Ia mendesak pemerintah Indonesia segera membuat Term of Referens yang dipakai sebagai pedoman dalam dialog atau negosiasi. Kerena, kata dia, melalui Kongres  III  Rakyat Bagsa Papua Barat dengan mendeklarasi pemulihan kemerdekaan bangsa Papua secara defacto.

Jika inisiatif kami dari NRFPB secara sopan, damai dan demokratis itu juga belum direspon maka kami akan meminta keterlibatan pihak ketiga secara sepihak pada tingkatan internasional. Sambil menati proses perundingan,kata Forkorus.

Tambahnya, ia telah mengirim Tim Pra-negosiasi sebanyak 2 kali pada bulan Agustus 2012 dengan menyampaikan materi prundingan dan pra-syarat negosiasi kedua pada Bulan Oktober 2012 kepada presiden. Tetapi, kata dia, tidak ada respon. (MS)

Jum’at, 01 Maret 2013 08:09,MS

TNI Lakukan Operasi Militer di Puncak Jaya

TNI Saat Lakukan Operasi Militer di Punjak Jaya ( Doc. Melanesia.com )
TNI Saat Lakukan Operasi Militer di Punjak Jaya ( Doc. Melanesia.com )
Puncak Jaya – Rakyat Papua di Puncakjaya sedang mengungi. akibat TNI-POLRI Lakukan pengejaran terhadap TPN-OPM. TNI-POLRI dari Timika ke Kiawagi. tujuan mengepung TPN-OPM. TPN-OPM siaga semua titik di Puncakjaya. TNI-POLRI tidak berhasil kejar TPN-OPM.
TNI-POLRI bakar 3 gedung Gereja GIDI. Rumah warga, honai-honaipun dibakar. masyarakat sipil mengungsi ke Hutan. saya harap Internasional melihat hal ini serius. karena sebagian rakyat Papua diperkirakan akan korban oleh TNI-POLRI, melalui tembak, maupun akibat tahan lapar dihutan pengungsian.
Internasional harus serius, dalam peristiwa yang berkelanjutan di Puncakjaya ini. Pemerintah Pusat perintahkan lekukan pengejaran terhadap TPN-OPM. TNI-POLRI kesulitan dapatkan TPN-OPM. Warga sipil Papua jadi sasaran. rumah-rumah pun akan sasaran.
Warga sipil di Mulia ketakutan. karena TPN-OPM rencanakan serang kota Mulia, kata seorang warga.TPN-OPM harap, TNI-POLRI jangan bakar Gereja dan Rumah warga. masyarakat sipilpun jangan ditembak.
TNI-POLRI boleh saja kejar kami, kami siap lawan. demi harga diri bangsa dan penentuan nasib kemerdekaan bangsa Papua.
Warga sipil di Puncakjaya membutuhkan bantuan perlindungan Internasional.
TPN-OPM minta solusi penjelesaian status politik bangsa Papua, bukan melalui dialog. Internasional minta campur tangan. jika tidak TPN-OPM akan terus menyerang TNI-POLRI di Puncakjaya, sampai ada solusi untuk penjelesaian status Politik bangsa Papua.
Kami bukan, “OTK, GPK dan Sipil Bersenjata” kami TPN-OPM yang berjuang untuk hak politik kemerdekaan bangsa Papua Barat.
Goliath Tabuni bukan pimpinan GPK. Goliath Tabuni Jendral Panglima Tinggi TPN-OPM Papua Barat. dirinya bertanggungjawab atas penembakan TNI di Puncakjaya Papua.
By Yasons sambom
Sunday, February 24, 2013, Melanesia

TNI Akan Lakukan Tindakan Taktis di Papua

TNI Saat Melakukan Patroli di Puncak Jaya
TNI Saat Melakukan Patroli di Puncak Jaya

Jakarta: Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan TNI akan melakukan tindakan taktis untuk menindak kelompok pelaku penyerangan terhadap anggota TNI di Papua yang mengakibatkan delapan prajurit TNI gugur.

“Tindakan taktis itu adalah mencari, menemukan, dan menghancurkan. Tentunya, secara operasional Mabes TNI akan merespons secara taktis terhadap serangan yang bersifat taktis tersebut,”

kata Sjafrie di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Jumat (22/2).

Sjafrie mengatakan penyerangan kelompok bersenjata itu tidak berpengaruh terhadap kebijakan strategis TNI di Papua. Karena itu, hingga kini belum ada rencana untuk menambah pasukan dan mempercayakan pengamanan kepada panglima komando operasi di lapangan.

“Aspek ketahanan negara kita tingkatkan dengan strategi teritorial di mana operasi tetap bertumpu peningkatan kesejahteraan dan bisa membedakan ancaman bersenjata yang perlu mendapat suatu respons dari strategi berlapis,”

kata Sjafrie.

Menurut dia, strategi berlapis yang dilakukan adalah membuka diplomasi atau dialog yang dilakukan oleh satuan-satuan teritorial dan tindakan taktis terhadap ancaman gerakan bersenjata.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan rasa duka mendalam terkait gugurnya delapan prajurit TNI di Papua. Purnomo mengatakan masalah yang dihadapi sekarang adalah evakuasi jenazah korban karena ketika aparat mencoba melakukan evakuasi, Jumat (22/2) pagi WIT, helikopter Puma milik TNI ditembaki oleh segerombol anggota gerakan pengacau keamanan.

“Evakuasi jenazah terhambat cuaca dan keamanan,”

kata Purnomo.

Terkait perubahan status di Papua, menurut Purnomo, menunggu hasil keputusan rapat kabinet terbatas yang diikuti kementerian terkait dengan keamanan.

Pada Kamis (21/2), delapan personel TNI tewas akibat penembakan yang terjadi di dua tempat terpisah. Di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, penembakan menewaskan satu orang dan membuat seorang prajurit terluka. Sedangkan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, penembakan oleh orang tidak dikenal telah menewaskan tujuh personel TNI.

Lalu, pada Jumat (22/2), penembakan kembali terjadi terhadap Helikopter Super Puma milik TNI saat berada di lapangan terbang Distrik Sinak. Kejadian itu membuat jari tangan kru teknik helikopter terluka dan kaca helikopter pecah. Padahal, helikopter itu hendak mengevakuasi tujuh jasad prajurit TNI-AD yang menjadi korban penembakan pada Kamis (21/2) ke Mulia. (Ant/Hnr)

Jumat, 22 Februari 2013 | 14:04 WIB, Metrotv

Video Pengakuan Warga Korban Penyiksaan Polisi Indonesia

Obed Pahabol (kiri) dan Yosafat Bahabol (Kanan), menunjukkan luka akibat penyiksaan yang diduga dilakukan oleh polisi (Dok.AHRC)
Obed Pahabol (kiri) dan Yosafat Bahabol (Kanan), menunjukkan luka akibat penyiksaan yang diduga dilakukan oleh polisi (Dok.AHRC)

Jayapura – Benarkah ketujuh orang warga tidak mengalami penyiksaan seperti diakui pihak Kepolisian Daerah Papua maupun Kepolisian Resort Jayapura?

Polisi diduga melakukan penyiksaan terhadap tujuh warga sipil. Ketujuh warga ini mengaku ditangkap di Depapre kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Doyo untuk diinterogasi soal keberadaan Sebby Sambom dan Teryanus Sato. Saat ditangkap, ketujuh warga mengaku disuruh merayap menuju Polsek Depapre. Dan saat diinterogasi, mereka mengaku dimaki-maki, dipukul, ditendang hingga ditodong senjata oleh Polisi.

“Sampai kasih naik saya ke kursi, tendang, saya jatuh ke bawah, kasih naik saya lagi di kursi, sampe mereka suruh saya mengaku, ko antar Sebby kemana, ko antar Sato kemana?”

kata Eneko Pahabol.

Namun pihak kepolisian, baik Kepolisian Daerah (Polda) Papua maupun Kepolisian Resort (Polres) Jayapura, meski mengakui adanya penangkapan, membantah telah melakukan penyiksaan terhadap ketujuh warga yang ditangkap tersebut.

“Karena yang dicari tidak ditemukan akhirnya tujuh orang digiring ke Polres untuk dimintai keterangan. Tapi tidak disiksa. Bahkan saat diperiksa keluarga mereka dipanggil untuk menyaksikan bahwa Polri benar-benar profesional. Jadi tidak ada penyiksaan atau penganiayaan,”

kata Kabidhumas Polda Papua, I Gede Sumerta Jaya, Rabu (20/2).

Dua orang korban, Eneko Pahabol (23) dan Obed Bahabol (31) dalam kesaksian mereka, membenarkan bahwa mereka mengalami penyiksaan oleh Polisi. Keduanya mengaku dimaki-maki, dipukul, ditendang hingga ditodong senjata. Simak pengakuan keduanya di VIDEO KESAKSIAN KORBAN, berikut ini. (Jubi/Victor Mambor)

Video di Sini

Wednesday, February 20th, 2013 | 21:16:29, TJ

Polda Papua Menyangkal Telah Lakukan Penyiksaan Terhadap 7 Warga Papua

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya. (Jubi/Arjuna)
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya. (Jubi/Arjuna)

Jayapura – Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengklasifikasi pemberitaan tabloidjubi.com, Selasa (19/2) yang menyebutkan, tujuh warga Papua ditangkap dan disiksa polisi di wilayah Depapre, Kabupaten Jayapura.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya mengatakan, memang benar ketujuh orang tersebut ditangkap karena berkaitan dengan adanya informasi Terinus Sato akan melakukan rapat gelap. Polres setempat lalu menindak lanjuti informasi tersebut.

“Lalu dilakukanlah penggerebekan disatu tempat dan didapatilah tujuh orang itu. Karena yang dicari tidak ditemukan akhirnya tujuh orang digiring ke Polres untuk dimintai keterangan. Tapi tidak disiksa. Bahkan saat diperiksa keluarga mereka dipanggil untuk menyaksikan bahwa Polri benar-benar profesional. Jadi tidak ada penyiksaan atau penganiayaan,”

kata I Gede, Rabu (20/2).

Menurutnya, dari ketujuh orang yang dimintai keterangan itu, dua diantaranya yakni Daniel Gobay (30) dan Matan Klembiap (30) ditahan aparat polisi karena membawa senjata tajam jenis parang.

“Lima orang lainnya hanya dijadikan saksi. Setelah diperiksa mereka lalu dibebaskan. Dua lainnya dijadikan tersangka karena membawa sajam dan terancam dikenai UU darurat no 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api karena tidak ada bahan peledaknya. Ancamannya maksimal 20 tahun penjara,”

ujarnya.

Keterangan yang sama diberikan juga oleh Kapolres Jayapura, AKBP A Roike H LangiIa mengatakan tidak benar telah terjadi penyiksaan saat penangkapan ketujuh warga tersebut.

“Tidak benar itu. Tidak ada penyiksaan. Saat ini masih ada dua orang yang kami tahan karena membawa senjata tajam.”

kata Kapolres  Jayapura kepada tabloidjubi.com, Rabu (20/02) siang.   (Jubi/Arjuna)

Wednesday, February 20th, 2013 | 19:25:12, TJ

Cari Keberadaan Terianus Sato dan Sebby Sambom, 7 Warga Papua Disiksa Polisi

Obed Pahabol (kiri) dan Yosafat Bahabol (Kanan), menunjukkan luka akibat penyiksaan yang diduga dilakukan oleh polisi (Dok.AHRC)
Obed Pahabol (kiri) dan Yosafat Bahabol (Kanan), menunjukkan luka akibat penyiksaan yang diduga dilakukan oleh polisi (Dok.AHRC)

Jayapura – Tujuh orang warga Papua ditangkap oleh Kepolisian Sektor Depapre untuk diinterogasi terkait keberadaan Terianus Sato dan Sebby Sambom.  Ketujuh warga ini diduga mengalami penyiksaan saat ditangkap.

Daniel Gobay (30), Arsel Kobak (23), Eneko Pahabol (23), Yosafat Satto (41), Salim Yaru (35), Matan Klembiap (30) dan Obed Bahabol (31) dilaporkan oleh sumber tabloidjubi.com (19/2), ditangkap saat perjalanan pulang dari Depapre pada tanggal 15 Februari lalu. Ketujuh warga yang diduga menjadi korban penyiksaan polisi ini ditangkap secara terpisah. Daniel Gobay, Arsel Kobak dan Eneko Pahabol ditangkap sekitar pukul 09.00 WIT oleh 5 orang polisi yang menggunakan mobil berwarna silver. Ketiganya ditodong dengan senjata dan dipaksa merayap menuju Markas Kepolisian Sektor (Polsek) Depapre yang berjarak sekitar 30 Meter dari tempat mereka berhenti. Sedangkan Yosafat Satto, Salim Yaru, Matan Klembiap dan Obed Bahabol ditangkap sekitar pukul 10.00 WIT. Menurut sumber tabloidjubi.com di lokasi kejadian, keempat warga ini juga dihentikan oleh polisi yang menggunakan mobil berwarna silver dalam perjalanan pulang mereka menuju Jayapura. Para petugas polisi itu mengenakan pakaian sipil dan membawa senapan serbu Pindad SS-1 yang ditodongkan kepada Yosafat dan teman-temannya. Salah satu dari polisi tersebut diidentifikasi oleh korban bernama Bedu Rahman dengan pangkat Inspektur Satu (Iptu). Ketujuh orang ini kemudian dibawa ke Kantor Polisi Resort (Polres) Jayapura di Sentani.

Setelah Daniel, Arsel dan Eneko dibawa ke kantor Polisi, menurut sumber tabloidjubi.com dari Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Asia (AHCR)  yang mewawancarai beberapa dari tujuh orang yang ditangkap, ketiganya diinterogasi oleh polisi tentang keberadaan Terianus Satto dan Sebby Sambom. Padahal, ketiganya sama sekali tidak punya hubungan apapun dengan dua aktivis pro kemerdekaan Papua tersebut. Salah satu dari ketiganya mengatakan dirinya berulang kali ditendang di wajahnya oleh petugas yang mengenakan sepatu polisi. Akibatnya, mulut dan hidungnya berdarah, dahinya terluka dan ia kini mengalami kesulitan pendengaran dan kedua lututnya berdarah. Ketiganya juga dipukuli dengan tongkat rotan. Para petugas polisi disebutkan menekan moncong senjata ke kepala tiga orang ini.

Yosafat, Salim, Matan dan Obed, setelah dibawa ke Polres Jayapura juga mengalami penyiksaan yang sama karena keempatnya tidak mengetahui keberadaan Terianus Sato dan Sebby Sambom. Disebutkan oleh salah satu dari keempat orang ini, polisi menendang, memukuli mereka dengan tongkat rotan di punggung mereka sampai berdarah dan menyetrum mereka.

Komisi HAM Asia saat dihubungi tabloidjubi.com mengatakan bahwa mereka sedang menggalang Urgent Appeal Case atas kasus penyiksaan warga sipil ini. Urgent Appeal Case ini ditujukan kepada Presiden SBY, Dirjen Hukum dan HAM, Kapolri, Kapolda dan Ketua Komnas HAM.

Saat ini, lima dari tujuh orang tersebut telah dilepaskan. Sedangkan dua lainnya, yakni Daniel Gobay dan Matan Klembiap masih ditahan di Polres Jayapura.

Sampai berita ini disiarkan, pihak kepolisian, baik Polda Papua maupun Polres Jayapura, belum memberikan konfirmasinya setelah dihubungi tabloidjubi.com via pesan singkat (SMS). (Jubi/Victor Mambor)

Tuesday, February 19th, 2013 | 21:33:06, TJ

Polisi Indonesia Kebali Berulah di Papua

Jayapura — Polisi Menembak 4 Kali Ke Udara, dan Menodong Mama-mama Papua dengan senjata laras panjang, dengan dalil membekuk Penjual Togel, Minggu, 17 Februari 2013, di Pasar Pedagang Asli Papua, Jayapura. Dengan melihat peristiwa itu, Mama-mama Papua tidak menerima tindakan aparat yang menembak dan melakukan todongan tersebut, kemudian melakukan aksi malam hari tersebut. Aksi dilakukan sekitar pukul 20.00 WIT.
Menurut seorang Mama Papua, berinisial M, yang saat itu ditodong,

“kami ini bukan penjahat atau pencuri yang ditodong. Kami ini penjual sayur dan lain-lain. Maksudnya apa dengan menodong kami. Kalau mau tangkap pemilik togel, tangkap saja mereka, bukan dengan menembak ke Udara dan menodong kami. Banyak Mama yang takut kemudian pulang. Kami hanya minta Polisi yang tembak dan todong kami harus bertanggungjawab”.

Menurut seorang pembeli Togel, Berinisial R/W, Polisi slalu datang meminta jatah, dan biasanya, pemilik togel memberikan uang setoran pada Polisi, sehingga kami lihat, hubungan antara Penjual dan Polisi aman-aman. Tapi ko, kenapa tibah-tibah Polisi menangkap dan mengeluarkan Tembakan serta menodong Mama-mama Papua? Ini lucuh. Mereka slalu dibayar oleh penjual Togel ko dating bikin kacau. Ini tidak benar!”

Sementara itu, menurut keterangan Polisi yang datang menyergap, ketika Koordinator Solpap dan Koordinator Napas mendatangi Piket di Polresta Jayapura,

“Kami lakukan tembakan karena kami dilempar Botol, Kayu dan lain-lain. Mungkin kami bisa dilpempari ikan yang dijual mama-mama juga. Terkait ada Polisi yang dibayar oleh Pemilik Togel, itu Polisi dari mana? Bagus kalau tahu nama-nama mereka.”

Sementara keterangan yang disampaikan Koordinator Solpap, Robert Jitmau, Pihaknya sudah bertemu dengan Polda untuk menangani Kasus togel yang bersebaran di dekat pasar Mama-mama Papua, karena menurutnya, itu justru akan meresahkan Mama-mama Papua, dan menurutnya, ia tidak mau, kasus di Dogiyai terjadi di Pasar Mama-mama Papua. Ia juga kawatir, ini sebuah niat agar mengkriminalkan mama-mama Papua, kemudian menghambat pembangunan Pasar permanen. Namun ia kecewa karena Polda lambat dan ia juga kesal dengan peristiwa penembakan, sementara koordinasi terus dilakukan dengan pihak Polda.

Sementara itu, menurut Koordinator NAPAS, Marthen Goo, “ada 2 Kasus malam itu. Satu kasus adalah kasus Togel, sementara Kasus kedua adalah Kasus Penembakan dan penodongan terhadap Mama-mama Papua. Apa hubungannya dengan Polisi menodong Mama-mama Papua?

Kalau itu Kasus Togel, semestinya polisi hanya menangkap penjual Togel, bukan menodong Mama Papua dan mengeluarkan Tembakan. Sementara menurut Polisi ada pelemparan dengan Botol dan lain-lain, itu tidak benar. Tidak ada botol, kayu atau batu di Jalan raya, atau di sekitar kejadian, itu hanya proses pembenaran yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian. (***BIKO***)

Monday, February 18, 2013, melanesia.com

Up ↑

Wantok COFFEE

Organic Arabica - Papua Single Origins

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny