3 Hal yang Akan Dihindari Pemberita NKRI tentang Papua

Artikel sebelumnya kami disebutkan beberapa hal yang sangat disukai dan disenangi disiarkan oleh sumber berita kolonial NKRi (Malayo-Endos) terkait bangsa dan tanah Papua: (1) berita keindahan alam Papua, (2) berita kekayaan alam Papua; (3) berita festival-festival, (4) berita pembangunan yang dilakukan NKRI di West Papua.

Dalam artikel ini Papua Merdeka News (PMNews) mencatat tiga hal yang akan diusahakan sekuat tenaga untuk dihindari dalam menyiarkan tentang Tanah Papua, bangsa Papua, dan Negara West Papua.

Yang pertama ialah bahwa penjajah Malay0-Endos tidak akan menyiarkan tentang kemajuan-kemajuan kampanye Papua Merdeka di kawasan Pasifik dan di dunia internasional.

Apapun yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri, di pentas politik dan diplomasi Papua Merdeka akan sekuat-tenaga dihindari. Memang ada pengamat politik, ada juga tokoh NKRI seperti Amin Rais mengatakan, “Papua Merdeka is a matter of time”. bukan akan jadi atau tidak, tetapi hanya soal waktu. Akan tetapi suara-suara seperti ini dimatikan.

Sejarah mengajarkan kita bahwa semakin sebuah perjuangan ditekan, semakin perjuangan itu mendapatkan momentum. Kita tunggu saja, apakah NKRI sanggup mematikan aspirasi dan perjuangan Papua Merdeka.

Hal kedua yang selalu dihindari penjajah Malay0-Endos adalah berita tentang kerusakan alam dan kehancuran yang disebabkan oleh kahadiran NKRI dan aparatnya. Perampokan tanah, intimidasi, teror, pembunuhan terjadi hampir setiap hari di dan terhadap tanah dan bangsa Papua, akan tetapi berita-berita penderitaan dan kerusakan alam selalu dihindari. Malahan yang disiarkan ialah keberhasilan pembangunan, dan pemberontakan Kelompok Sipil Bersenjata (KSP) yang mengganggu pembangunan.

Mereka menyamakan para pejuang Papua Merdeka sebagai pengganggu, sementara NKRI hadir untuk membangun. Yang sebenarnya terjadi ialah bahwa NKRI hadir untuk menghancurkan alam dan adat Papua, bukan untuk membangun. Menebang pohon, menggali gunung dan gunung menjadi lembah, mengusir masyarakat asli dan membunuh yang melawan, kan sebuah perusakan, sebuah pembasmian, pelanggaran Hak Asasi dari makhluk manusia, tumbuhan, roh dan hewan.

Hal ketiga yang selalu dihindari NKRI dalam menyiarkan tentang tanah dan bangsa Papua ialah pendapat dan tanggapan orang Papua terhadap keharidan manusia Malay0-Endos dan NKRI. Mereka menganggap kehadiran Malay0-Endos di Tanah Papua adalah sebuah keharusan dan orang Papua wajib menerimanya, tanpa alasan apapun.

Dengan dasar itu, mereka merasa apapun yang mereka lakukan di atas tanah dan bangsa Papua wajib diterima oleh orang Papua. Singkatnya mereka merasa berhak atas tanah Papua, berhak mengatur bangsa Papua. Apalagi, didasari atas Undang-Undang NKRI, mereka merasa berwenang untuk memaksa bangsa Papua menaati apa yang mereka kehendaki.

Bangsa Papua selama ini selalu menuntut dilakukan referendum, pemungutan suara kembali di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan kesempatan kepada orang Papua untuk memilih apakah bersatu dengan NKRI atau keluar dari NKRI, akan tetapi hal itu dianggap sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. Mereka menganggap apapun sejarahnya, benar atau salah, tidak usah dipersoalkan, sejarah sudah berlalu. Sekarang kita memandang ke depan. Apapun yang salah, biarlah kita lupakan. Kita menatap ke depan, kita upayakan perbaiki ke depan. Oleh karena itu, apapun yang dipandang oleh bangsa Papua dalam hubungan dengan NKRI dan Malay0-Endos tidak perlu dipikirkan.

April 7, 2017 0

Politik pembangunan Indonesia di Papua jadi sorotan Konferensi Sydney

Ilustrasi tingkat pengrusakan hutan Indonesia - IST — Ilustrasi tingkat pengrusakan hutan Indonesia – IST

Jayapura, Jubi – Politik pembangunan Indonesia di Papua ikut menjadi pembahasan hangat di konferensi dua hari bertajuk ‘At the Intersection: Pacific Climate Change and Resource Exploitation in West Papua’ di Sydney, Australia.

“Pembangunan di Papua sekarang telah berdampak luar biasa terhadap harkat dan martabat bangsa pribumi atau masyarakat adat Papua,” ujar Emil Kleden yang menyampaikan kesannya atas konferensi yang berlangsung minggu lalu itu kepada Jubi, Rabu (9/11/2016). Emil Kleden salah seorang narasumber dalam konferensi tersebut mewakili NGO Forest People Program (FPP) yang berbasis di Jakarta, Indonesia.

“Dampak ini terutama pada hilangnya sumber-sumber hidup, tidak tersedianya alternatif yang cukup bagi masyarakat Papua asli untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan ekonomi mereka,” ujar Emil yang pada kesempatan itu mempresentasikan topik mengenai “Komitmen Pengurangan Emisi Indonesia dan Papua, Antara Kenyataan dan Mimpi.”

Di dalam makalah presentasinya, Emil menyampaikan enam tantangan pengurangan emisi di Papua yang berdampak langsung pada perubahan iklim.

“Tingginya angka deforestasi, pembangunan skala besar yang dipaksakan di seluruh Papua, kebijakan dan pendekatan yang tidak berubah di Papua, komposisi tidak seimbang antara pertumbuhan orang Papua dan non-Papua dan dampaknya pada relasi ekonomi, besarnya jumlah masyarakat asli Papua di pedalaman, serta perubahan produksi dan pola konsumsi semua itu memberi kontribusi besar pada hambatan dan peluang self determination masyarakat asli Papua,”

ungkapnya.

Menurut Emil, kritik terhadap program Provinsi Konservasi yang digagas oleh Provinsi Papua Barat juga mengemuka di dalam forum. “Provinsi Konservasi dikritik sebagai tidak mungkin berjalan baik tanpa mendesak keluarnya militer dari Papua Barat, karena status konservasi itu akan makin meminggirkan OAP yang tergantung langsung pada hutan dan SDA,” ujarnya.

Konferensi diinisiatifi oleh West Papua Project, University of Sydney, digawangi oleh Dr. Cammi Webb-Gannon dari Western Sydney University, Jim Elmslie, Peter King dan Jason MacLeod dari University of Sydney).

Dilansir RNZI minggu lalu, Dr. Cammi Webb mengatakan konferensi itu bertujuan untuk mencari benang merah antara dua persoalan penting di West Papua. “Kolonisasi Indonesia atas West Papua lah yang menyebabkan eksploitasi gila-gilaan terahdap sumber daya, serta semakin banyaknya pelanggaran HAM dan pengrusakan lingkungan. Jadi keduanya sangat erat kait mengait,” ungkap Webb.

Emil menambahkan, perkembangan perjuangan politik West Papua di forum–forum internasional seperti PBB dan MSG serta jaringan kerja West Papua di Pasifik, turut dibahas konferensi tersebut.

“Ralph Regenvanu, Menteri Pertanahan dan Sumber Daya Alam Vanuatu, hadir pada kesempatan itu, beliau sangat terang benderang argumennya tentang mengapa mendukung perjuangan rakyat Papua. Bukan hanya semangat Melanesia tetapi lebih pada prinsip pokok di PBB yaitu self-determination serta faktor sejarah Papua,”

ujarnya melalui sambungan telepon dari Jakarta.

Upaya diplomatik West Papua membutuhkan informasi dari semua lini, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan, “untuk (istilah Ralph) menambah bullet (peluru) dalam perjuangn diplomatik,” kata Emil mengutip pernyataan Regenvanu.(*)

November 16, 2016 0

Inggris Komitmen Berikan Perhatian Untuk Papua

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan beberapa langkah konkrit untuk menunjang implementasi RTRW dalam penguatan kapasitas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Papua terutama dalam perannya untuk pengendalian pemanfatan ruang, penyiapan regulasi-regulasi.

Regulasi yang disiapkan Provinsi Papua tersebut diantaranya, aturan zonasi, insetif dan disinsetif, perijinan pemanfaatan ruang dan penyiapan sistem informasi tata ruang (SIMTARU) Provinsi Papua serta percepatan penyelesaian Perda RTRW Kabupaten/kota yang diselaraskan dengan RTRW Provinsi Papua.

Untuk mendukung implementasi RTRW Provinsi Papua tersebut, maka Pemerintah Kerajaan Inggris melalui Unite Kingdom Chimate Change (UKCCU) tetap berkomitmen dan memberi perhatian untuk pembangunan rencah karbon di Provinsi Papua , yang dilakanakan tahun 2014-2015 melalui program Tata Ruang dan Investasi Hijau (Protarih) yang bertujuan untuk membantu Provinsi Papua dalam mewujudkan tujuan penataan ruang melalui pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua.

Hal ini terungkap dalam sidang Paripurna V DPR Papua dalam agenda jawaban Gubernur Provinsi Papua atas laporan pemandangan umum Fraksi, Komisi/gabungan Komisi DPRP terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2015, Kamis (16/10) malam.

Gubernur Enembe mengungkapkan, salah satu bukti pembangunan yang berkelanjutan itu diantaranya, mewujudkan tata ruang lestari, aman, nyaman, dan produktif untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal dan karateristik ekosistem Papua.

Oleh karenanya, Gubernur Enembe menyampaikan, bahwa pemerintah Provinsi Papua menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kondisi lingkungan hidup di Papua. Baik itu, kerusakan lingkungan di Nabire, Deyai, Pania dan kerusakan hutan di Papua menjati perhatian Pemerintah Provinsi Papua.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua akan memerintahkan SKPD teknis dan penyelidikan terhadap kerusakan lingkungan di daerah tersebut untuk diambil langkah-langkah hukum yang tegas. Disamping itu, Gubernur Enembe menyampaikan, Pemerintah Provinsi Papua juga telah mencanangkan Papua sebagai paru-paru dunia dan terus mendorong untuk melakukan penanaman pohon setiap kali melakukan kunjungan daerah diberbagai wilayah di Papua untuk menjaga Papua sebagai paru-paru dunia.

“Pemerintah Papua juga terus menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Selain inggris, juga berkejasama dengan Amerika Norwegia, Australia, belakanda dan Negara-negara lain untuk bersama-sama mencegah kerusakan hutan dan mengelola lingkungn di Papua,”

ujar Gubernur Enembe.

Sementara khusus untuk setiap investasi dan pembangunan yang dilakukan di Papua, maka sebelum melakukan kegiatan di lapangan harus terlebih dahulu dilakukan kajian lingkungan “Analisis mengenai dampak lingkungan” dan harus sesuai dengan RTRW sebelum pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan Ijin lingkungan.

Hal ini dilakukan berdasarkan usulan yang telah disampaikan Komisi D, sehingga Pemerintah Provinsi Papua sangat sependapat dengan saran dan masukan yang disampaikan Komisi untuk mempedomani RTRW dalam pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan dan jembatan.

“Tentu dalam lakukan melalui proses perijinan pinjam kawasan hutan yang dilalui oleh ruas-ruas jalan nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota melalui kementerian kehutanan, serta mengalihkan rute ruas jalan melalui kawasan konservasi,”

tutupnya.l (Loy/don)

Sumber: Sabtu, 18 Oktober 2014 09:58, BinPa

October 18, 2014 0

Perlu Pengawasan Hindari Penebangan Pohon Secara Liar

JAYAPURA [PAPOS]- Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua terus melakukan pengawasan untuk menghindari adanya penebangan pohon di Papua secara liar, karena penebangan pohon saat ini tidak seimbang dengan penanaman pohon yang dilakukan.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Ir. Marthen Kayoi, MM, saat ini merupakan salah satu orientasi penghasilan negara namun setelah berjalan cukup lama, dinas kehutanan menilai antara penebangan dan pertumbuhan pohon tidak seimbang.

“Maka harus ada langkah-langkah pengamanan dan perlindungan untuk hutan, sehingga manajemen penguasahaan hutan berubah ke pengelolaan hutan,” ujar Marthen Kayoi kepada wartawan usai membuka pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga teknis serta tenaga pengawasan hutan produksi lestari di Hotel Yasmin Jayapura, Senin [9/5] lalu.

Untuk pengelolaan, dinas kehutanan Papua telah membangun hutan-hutan produksi lestari di Papua yang terdiri dari 56 daerah. Hal ini secara bertahap akan dikembangkan, di mana pembangunan hutan lestari akan di bangun di Serui, Biak, Merauke dan Jayapura serta Timika.

“Hutan lestari ini dibangun sebagai contoh pengelolaan hutan, serta pendekatan pelayanan lebih di sektor pengelolaan agar bagaimana mengurus secara efektif,” katanya.

Dijelaskan, kesatuan pengelolaan hutan berada di kabupaten dan kota. Sehingga diharapkan pengelolaan hutan lestari dapat berkelanjutan dengan menggunakan aturan kehutanan secara baik, yakni menghitung berapa jumlah pohon yang ditebang dan berapa yang ditanam.

“Sebenarnya untuk pemenfaatan hutan oleh masyarakat, sudah sejak dulu masyarakat memanfaatkannya. Namun, saat itu belum mempunyai nilai ekonomi, sementara saat ini kayu telah mempunyai nilai ekonomi,” ucapnya.

Setelah kayu mempunyai nilai ekonomi, lanjutnya, aktivitas masyarakat semakin tinggi. Maka upaya dari pemerintah saat ini adalah menyediakan fasilitas kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memanfaatkan dengan cara yang lebih professional dan ramah lingkungan.

Ditambahkan, dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di kampung-kampung. Jika hal ini tidak dilakukan dengan baik sesuai aturan kehutanan, otomatis kayu tidak akan mendatangkan nilai ekonomis yang tinggi dan dukungan sumber daya alam.

“Oleh sebab itu, masyarakat harus bekerja melalui sistem HPH dan industri kayu rakyat. Dimana hal ini merupakan program pemerintah yang mendapat dukungan dari semua pihak,” jelasnya. [tho]

May 11, 2011 0

Perlu Pengawasan Hindari Penebangan Pohon Secara Liar

“Hutan lestari ini dibangun sebagai contoh pengelolaan hutan, serta pendekatan pelayanan lebih di sektor pengelolaan agar bagaimana mengurus secara efektif,” katanya.

“Oleh sebab itu, masyarakat harus bekerja melalui sistem HPH dan industri kayu rakyat. Dimana hal ini merupakan program pemerintah yang mendapat dukungan dari semua pihak,” jelasnya. [tho]

May 11, 2011

Hutan Papua Sudah Rusak 30 Persen

JAYAPURA—Kerusakan hutan di wilayah Papua, ternyata sudah mencapai 30 persen. Data tersebut sesuai dengan hasil penelitian dan penilaian kawasan hutan berkonservasi di Tanah Papua.
Hal ini, memberikan indikasi untuk semua pihak agar berhati-hati dalam menentukan kebijakan pembangunan di wilayah Papua.

Demikian disampaikan Direktur WWF Sahul Jayapura, Benja Viktor Mambai seusai Seminar tentang pendaanan berkelanjutan terhadap Konservasi hutan di Papua, yang bertempat di Swesbel Hotel Jayapura, malam lalu.

“Kalau berbicara soal Hutan, hutan di Papua ini relatif 70 persen masih aman alias perawan, namun 70 persen ini bila tidak ada kebijakan yang tepat dan baik, maka Papua bisa kehilangan hutan ini,” sebut Mambai dengan nada sedikit merendah.

Selain itu, tentang kondisi hutan di Papua, ternyata masih sangat kaya dari aspek keanekaragaman hayati, jasa lingkungan maupun aspek sosial budaya.

Mambai mengatakan Wilayah Papua sangat kaya akan keanekaragaman, sehingga untuk menemukan yang terbaru masih diperlukan banyak penelitian mengenai hutan dan keanekaragaman di Papua, maka dari aspek keanekaragaman hayati akan semakin banyak hal yang ditemui. “Dengan melihat potensi sumberdaya alam, tidak membuat kita harus takut untuk melakukan pembangunan. Namun yang penting dari hasil penelitian ini, menjadi input bahan pertimbangan untuk pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan pembangunan yang memperhatikan aspek sosial budaya dan aspek pelestarian,” ujarnya.

Kesimpulan secara umum, lanjut Mambai, bahwa pendekatan pelestarian hutan di Papua harus dilakukan dengan pendekatan pelestarian sosial budaya. Karena dari hasil kajian ini, masyarakat memiliki hubungan emosional, interaksi yang sangat erat dengan SDA yang ada. (hen)

August 6, 2010 0

Mabes Polri Bongkar Illegal Logging di Papua

90 Ribu M3 Disita, Potensi Kerugian Miliaran Rupiah

JAKARTA- Satu per satu kasus illegal loging di Tanah Papua mulai dibongkar. Jika sehari sebelumnya diberitakan Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri berhasil menggagalkan rencana pengiriman kayu log tanpa dokumen sebanyak 4.530 m3 di dalam areal Pabrik Kayu Kampung Daway, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua ( Cepos 21/6), kembali Tim penyidik Direktorat V/ Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri berhasil membongkar sindikat pembalakan liar di kawasan hutan Sorong dan Bintuni, Papua.

Untuk pembalakan liar di Sorong dan Bintuni ini, ditaksir mampu menyelamatkan potensi kerugian Negara hingga miliaran rupiah.

“ Masih berjalan, total yang bisa diselamatkan dilihat dari kayunya. Ini masih dihitung,” ujar Direktur V Bareskrim Brigjen Suhardi Alius kemarin. Polisi berhasil menyita lebih dari 90 ribu meter kubik kayu yang diduga hasil pembalakan.

Karena operasi masih berjalan, Suhardi belum bisa menjelaskan secara lebih rinci. Termasuk identitas dan jumlah tersangka.” Masih ada beberapa orang yang sedang dikejar untuk ditetapkan sebagai tersangka,” kata jenderal ramah itu.

Suhardi menegaskan, komitmen Polri memberantas illegal logging sudah bulat. “ Kita tidak pilih-pilih, semua kita sidik,” kata mantan staf ahli Kapolri itu. Salah satu buktinya, walaupun berada jauh dari Jakarta, tim bisa memantau dan bergerak.

Secara terpisah, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan berterima kasih atas kinerja Polri membongkar kasus illegal logging di bumi Cendrawasih itu. “ Kementrian dan Polri selalu bekerjasama semaksimal mungkin menumpas pembalakan,” katanya.

Dari data Kementrian Kehutanan, sepanjang empat tahun terakhir, temuan kasus illegal logging memperlihatkan tren penurunan. Misalnya, dari 1.714 kasus di 2006 menjadi 107 kasus pada 2009.

Seluruh kasus pembalakan juga selalu diselesaikan di pengadilan. Misalnya, pada 2006 telah menuntaskan vonis di 304 kasus, 152 kasus di 2007, 31 kasus di 2008, dan vonis terhadap 13 kasus di 2009.

Pemberantasan terhadap aksi pembalakan liar itu, kata Zulkifli, secara efektif mampu menekan angka temuan kasus. Menteri asal PAN ini mengakui, kasus illegal logging skala besar yang masih cukup marak saat ini terjadi di Papua. Sedangkan kasus-kasus illegal logging skala kecil masih dijumpai di sebagian wilayah di Kalimantan dan Sumatera.

“ Salah satu penyebabnya adalah masih tingginya tingkat permintaan produk kayu yang dipasok dari pasar gelap. Selain itu, lemahnya daya jangkauan para penegak hukum, serta tingkat kemiskinan yang tinggi di kalangan para pelaku penebang liar, menjadi pemicu masih tingginya tingkat illegal logging,? “ungkapnya.(rdl/luc) (scorpions)

June 21, 2010 0

Ribuan Kayu Ilegal dari teluk Bintuni Disita

JAYAPURA [PAPOS]– Ribuan kayu tanpa dokumen di Sungai Mayapo,Kabupaten Teluk Bintuni, Jumat (4/6/) lalu berhasil disita Tim Operasi Hutan Lestari (OHL) 2010, Wilayah Papua dan Papua Barat.

Ribuan kayu tersebut terdiri dari 2175 m3 Kayu Merbau dan 3124 m3 Kayu campuran yang rencananya akan ke Surabaya yang akan diangkut menggunakan dua kapal tongkang milik PT.N dan PT.WG.

“ Hasil yang diperoleh para pengusaha yang selama ini telah dikenal memiliki HPH atau UPH, tetapi mereka tidak bisa menunjukkan dokumen sah sehingga kami dianggap sebagai perbuatan pidana sesuai dengan UU. No.41 tahun 1999,” ungkap anggota Tim Operasi Hutan Lestari 2010 Wilayah Papua Barat, Kombes Pol Paulus Waterpauw, kepada wartawan di Jayapura, Selasa [8/6].

Lebih jauh dikatakan, pihaknya telah menyita sejumlah 5300 m3 kayu Merbau, 2175 m3 atau 435 batang dan kayu campuran sebanyak 3125 m3 atau 625 batang.

Disamping ribuan kayu illegal, tim yang dipimpin langsung Direktur V Bareskrim Mabes Polri ini, juga menangkap 2 Tongkang yakni Ringgo milik PT.N dan tongkang Samudera Indonesia 77 PT. WG.

“Ada juga 7 alat berat milik PT.WG dan 3 mobil pengangkut kayu,” tambah Waterpauw.

Dituturkan, kronologis penangkapan saat kedua tongkang yang mengangkut ribuan kapal ini, telah keluar dari areal penebangan.

Dimana dari informasi awal telah di pegang oleh Tim yang terdiri dari 12 orang.

Tim kemudian melakukan pengejaran dengan lama perjalanan darat selama 5 dari ibukota kabupaten dan melewati sungai dengan Long boat selama 2 jam. Setelah dicek oleh petugas ternyata, dari log atau TPK sementara, para pembalak ini tidak mampu menunjukkan dokumen dari kayu tersebut.

Hasil penangkapan ini, telah ada 3 tersangka, dimana salah satunya berisial A sementara 2 orang lainnya merupakan tenaga stailer. Ketiga tersangka telah diamankan di Polres Bintuni. oleh Tim penyidik.

Keterangan tersangka mengatakan perusahaan mereka telah beroperasional sejak tahun 1992.[lina]

Ditulis oleh Lina/Papos
Rabu, 09 Juni 2010 00:00

June 9, 2010 0

Kerusakan Hutan Diperkirakan Capai 5 Juta HA

JAYAPURA-Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Memberamo, Ir Karjono, MP, mengungkapkan bahwa kerusakan hutan di Papua cukup mengkhawatirkan dan bisa dikatakan dalam kondisi lampu kuning. Sebab luas hutan yang mengalami kerusakan diperkirakan telah mencapai 5 juta HA.

“Bila dibandingkan dengan luas hutan kita yang da di Papua sekitar 330 juta HA, kerusakan hutan dan lahan yang potensial kritis sebesar 5 juta Ha tentunya masih kecil. Tetapi hal itu perlu mendapat perhatian serius,

June 5, 2009 0