KJRI Melbourne didatangi pemrotes pro West Papua, satu orang ditahan

“Baru kali ini terjadi penangkapan, dan hanya pada orang West Papua, dengan borgol pula. Sebelumnya tidak pernah begini. Mereka (aparat) pasti ingin menunjukkan pada Jakarta setelah tekanan yang mereka dapat terakhir ini,” kata Kareni.

Jayapura, Jubi – Aksi protes atas sikap reaktif Indonesia terkait isu Papua di Australia digelar komunitas solidaritas Free West Papua di depan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Queens Rd Melbourne, Australia, Rabu (11/1/2017) pukul 10 pagi tadi waktu setempat.

Puluhan pemrotes asal Papua di Melbourne dan masyarakat yang mendukung berkumpul di depan gerbang KJRI dengan berbagai poster yang yang mengungkapkan pelanggaran HAM yang terus terjadi di Tanah Papua.

Mereka berencana menempelkan spanduk dan poster ke depan pintu gerbang masuk KJRI namun keburu dicegah polisi.

Menurut keterangan pers yang diterima Jubi, Rabu (11/1), Jakob Rumbiak, salah seorang pemimpin ULMWP di luar negeri, tampak hadir di tengah-tengah aksi tersebut.

Rumbiak menegaskan agar Indonesia menghormati prinsip fundamentalnya sendiri yaitu Pancasila dan bukan malah menyalahkan pihak-pihak lain yang dianggap menghina.

Pemrotes asal Papua ditahan

Aksi-aksi protes dan kampanye mendukung kebebasan Papua dan penegakan HAM di Papua bukan baru kali ini terjadi di depan KJRI tersebut. Namun kali ini respon aparat kepolisian lalu lintas Australia menurut informasi yang diterima redaksi agak berebihan.

Hal itu terjadi setelah reaksi pemerintah Indonesia yang berang atas penerobosan KJRI dan pengibaran bintang Fajar Jum’at lalu. Indonesia meminta Australia menindak pengibar bendera BIntang Fajar di dalam gedung KJRI.

Seorang laki-laki Papua berinisial L, bertelanjang dada dan bercelana armi dengan mahkota tradisional cenderawasih ditahan aparat kepolisian.

“L ditangkap dan tangannya diikat dan dibawa ke mobil polisi, hingga saat ini masih di kantor polisi,” demikian ujar Ronny Kareni, aktivis dan seniman pro West Papua yang memantau aksi tersebut, kepada Jubi melalui pesan singkat.

L ditahan saat melakukan performance art dengan melumuri wajahnya dengan cat merah seakan-akan darah dengan mulut tertutup kain bercorak Bintang Fajar. Menurut Ronny, penangkapan seperti itu belum pernah terjadi sepanjang aktivitasnya melakukan berbagai kampanye mendukung West Papua di Australia.

“Baru kali ini terjadi penangkapan, dan hanya pada orang West Papua, dengan borgol pula. Sebelumnya tidak pernah begini. Mereka (aparat) pasti ingin menunjukkan pada Jakarta setelah tekanan yang mereka dapat terakhir ini,” kata Kareni.

L adalah salah seorang pencari suaka asal Papua yang tiba tahun 17 Januari 2007 dengan menggunakan Kano bersama 42 pencari suaka asal Papua lainnya. L sudah mendapatkan kewarganegaraan Australia

Seorang pemrotes perempuan setempat juga dibawa aparat kepolisian menjauh dari gerbang KJRI, namun tidak ditangkap.

Penasehat hukum para pemrotes mengatakan pihaknya mendapat informasi dari Kepolisian Victoria bahwa Australia “ada dalam tekanan” sehinggal menangkap pemrotes asal Papua tersebut karena kemarahan Indonesia terkait berbagai aktivitas gerakan pro kemerdekaan West Papua.

Ricky Rumbiak, aktivis West Papua yang terlibat dalam aksi tersebut mengatakan Indonesia mesti belajar menghormati kedaulatan West Papua karena masyarakat asli West Papua memiliki hak atas penentuan nasib sendiri, perdamaian, dan keamanan di tanahnya sendiri.

“Kami hadir di sini menuntut penarikan segera pasukan Indonesia dari West Papua agar dapat terjadi transisi demokrasi yang damai untuk penentuan nasib sendiri West Papua,” ujarnya. (*)

January 12, 2017 0

350 Orang Daftar Jadi Anggota Partai Papua Merdeka Australia

Ilustrasi: Bendera Bintang Kejora (Foto: The Guardian)

MELBOURNE, SATUHARAPAN.COM – Peristiwa penerobosan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne oleh pendukung Papua Merdeka pada hari Jumat (6/1) lalu telah memicu kecaman dari pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri telah mendesak Australia untuk mengusut kejadian ini dan menangkap pelakunya.

Peristiwa tersebut membawa pertanyaan seberapa besar sesungguhnya dukungan terhadap aspirasi dan gerakan untuk penentuan nasib sendiri bagi Papua di Negeri Kanguru itu. Selain itu muncul pertanyaan bagaimana dukungan tersebut diberikan dan apakah hanya berasal dari warga diaspora Papua yang bermukim di sana atau juga menyebar kepada masyarakat warga Australia sendiri.

Salah satu yang patut diamati adalah sebuah organisasi yang menamakan diri The Free West Papua Party of Australia (FWPP) atau Partai Papua Merdeka Australia. Partai ini sudah berdiri sejak September tahun 2015 dengan ketua pertama partai ini adalah Paul Madden.

Namun, terhitung mulai akhir Desember 2016, terjadi pergantian kepemimpinan. Paul Madden mengundurkan diri oleh karena alasan pribadi, digantikan oleh Anthony Craig, salah seorang anggota pertama partai tersebut.

Menurut situs resmi partai ini, saat ini anggota terdaftar FWPP baru 350 orang. Diperlukan sedikitnya 550 anggota untuk bisa terdaftar secara resmi sebagai partai. Biaya pendaftaran untuk menjadi anggota AUS $ 1.

Sebelum ini Anthony Craig dikenal sebagai juru bicara luar negeri FWPP. Ia sering mengunjungi Papua dan menyuarakan apa yang ia anggap sebagai aspirasi rakyat Papua.

Anthony Craig (Foto: FWPP)

Pekan lalu, Craig mengirim surat kepada sejumlah orang, termasuk Perdana Menteri Australia, Menteri Pertahanan dan Kedutaan Besar negara-negara asing. Isinya mengatakan bahwa latihan militer bersama Australia dan Indonesia adalah kejahatan perang, menurut hukum Australia dan internasional, didasarkan pada apa yang terjadi di Papua dan Timor Leste.

Craig mengklaim hanya FWPP yang menyuarakan hal ini di Australia. Partai-partai lainnya, bahkan Partai Hijau sekali pun, menurut dia, tidak membicarakan hal ini. “Itu sebabnya partai ini berdiri,” kata dia.

Di situs resmi FWPP, dikatakan tujuan utama FWPP adalah membangkitkan dukungan Australia terhadap pembebasan dan kemerdekaan Papua. Mereka membuka keanggotaan terhadap siapa saja yang setuju pada manifesto partai. Ditekankan pula bahwa partai ini bukan partai agama.

Markus Haluk, salah seorang anggota Tim Kerja United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), kelompok yang memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri Papua, mengatakan peristiwa yang belum lama ini terjadi di KJRI Melbourne adalah cerminan dukungan rakyat Australia dan dunia inernasional terhadap aspirasi menentukan nasib sendiri Papua.

“Apa yang terjadi di KJRI Australia adalah tindakan spontanitas warga Australia yang prihatin dengan situasi HAM di Papua,” kata dia, hari ini (10/1) lewat pesan seluler.

“Pemerintah tidak perlu reaktif dan menyalahkan pemerintah Australia,” tambah dia.

Hal sebaliknya dikatakan oleh Juru Bicara Kedutaan Besar Indonesia di Australia, Sade Bimantara. Ia mengatakan kelompok-kelompok pendukung aspirasi Papua merdeka di Australia saat ini tengah frustrasi karena tidak mendapat dukungan. Kelompok ini pula yang melakukan penerobosan ke KJRI di Melbourne.

“Kelompok ini sedang frustasi, karena mereka tidak mendapat dukungan baik dari pemerintah dan pihak oposisi Australia, dukungan publik pun sedikit hanya di dunia maya,” kata Sade kepada Australia Plus.

Ia menambahkan, menyampaikan aspirasi atau bentuk kekecewaan terhadap sebuah pemerintahan bukan menjadi hal yang dilarang, terutama di Australia yang memberikan kebebasan berekspresi bagi warganya. Tetapi KBRI mengaku terus berupaya untuk menjelaskan masalah Papua Barat, seperti program sosialiasi dan informasi baik di tingkat pemerintah, parlemen, LSM, diskusi soal Papua dan Indonesia timur, budaya dan festival, yang tahun lalu di Canberra, menurut Sade telah dihadiri 4.000 hingga 5.000 orang.

Sementara itu informasi keberadaan kantor FWPP tidak terungkap di situs resminya. Yang dicantumkan hanya berupa alamat email dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Editor : Eben E. Siadari

January 11, 2017 0

DPR minta Australia menindak pengibar bendera OPM di Konjen Indomesia

Bendera Bintang Kejora yang dibawa masuk oleh aktivis Australia ke dalam Kantor Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, Australia - IST — Bendera Bintang Kejora yang dibawa masuk oleh aktivis Australia ke dalam Kantor Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, Australia – IST

Jakarta, Jubi – Wakil Ketua Badan Kerja sama Antar-Parlemen DPR RI Rofi Munawar meminta otoritas resmi Australia menindak pelaku penerobosan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, yang mengibarkan bendera Bintang Kejora pada Jumat (6/1/2017).

“Peristiwa ini memberikan pesan kepada Pemerintah Indonesia, adanya upaya Kelompok-kelompok di Australia yang berusaha melakukan proses internasionalisasi isu Papua secara massif dan terencana,” kata Rofi di Jakarta, Minggu (8/1/2017).

Dia menjelaskan tindakan penerobosan yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia.

Menurut dia, sebagai bukti adanya hubungan baik dengan Indonesia, maka semestinya Australia menindak tegas pelaku penerobosan pada kantor perwakilan politik Indonesia yang ada di negara tersebut.

“Kejadian ini menambah rentetan peristiwa internasionalisasi isu Papua oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga, hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.

Politikus PKS itu menilai, proses identifikasi isu-isu Papua harus ditempatkan secara proporsional dan dikomunikasikan secara massif dan intensif kepada masyarakat internasional.

Hal itu menurut dia untuk menghadirkan perimbangan Informasi dan penguatan diplomasi Indonesia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan kriminal yang menerobos dan mengibarkan bendera Organisasi Papua Merdeka, di dalam kompleks Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, Australia pada Jumat pekan lalu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir melalui pernyataan pers, di Jakarta, Sabtu, menyampaikan pemerintah telah mengirimkan protes kepada pemerintah Australia, serta meminta agar pelaku ditangkap dan dihukum dengan tegas sesuai hukum yang berlaku.

Menurut informasi dari Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, tindakan kriminal simpatisan kelompok separatis itu terjadi pada Jumat, sekitar pukul 12.50 waktu setempat, saat sebagian besar staf di perwakilan resmi Indonesia itu tengah melakukan ibadah Shalat Jumat.

Pelaku menerobos gedung apartemen tetangga Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, dan kemudian memanjat pagar tembok premis Indonesia itu, yang tingginya lebih dari 2,5 meter.

Adalah kewajiban negara tuan rumah yang menghormati kedaulatan negara sahabat untuk wajib menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar presmis resmi negara yang membuka hubungan diplomatik dengan negara itu.

Hal serupa selalu dilakukan Indonesia terhadap semua kompleks perwakilan resmi negara sahabat di Indonesia. Bahkan terdapat satuan khusus dari Kepolisian Indonesia yang juga ditugaskan untuk itu.

Selain menyampaikan protes, pemerintah Indonesia juga mengingatkan tanggung jawab pemerintah Australia untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler yang berada di wilayah yuridiksinya, sesuai Konvensi Wina 1961 dan 1963 tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler.

Karena itu, Nasir menambahkan, pemerintah Indonesia meminta otoritas Australia untuk memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik dan konsuler RI.

Selain itu di awal September 2016, perwakilan dari enam negara di Pasifik membahas kekhawatiran akan keadaan di Papua Barat dalam forum PBB.

Dalam sesi ke-71 KTT PBB yang digelar 13 – 26 September itu, para pemimpin keenam negara tersebut mendesak respons PBB terhadap keadaan di Papua yang cenderung mendiskreditkan Indonesia.

Keenam negara tersebut adalah Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Nauru, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu. (*)

January 8, 2017 0