KKT MSG – Papua Merdeka News

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi penolakan terhadap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh forum Melanesia Spearheaded Group (MSG).

Menurut Luhut, Indonesia berhasil meyakinkan MSG untuk tak menerima organisasi separatis Papua Barat itu sebagai anggota. “Posisi Indonesia di MSG sangat baik. Itu hasil kerja keras tim yang dilakukan secara holistik,” ujar Luhut di kantornya, Kamis, 14 Juli 2016.

Luhut mengatakan Indonesia akan mengajukan diri sebagai anggota penuh MSG, yang merupakan organisasi kerja sama sub-kawasan Melanesia. Indonesia belum terikat penuh dengan MSG dan baru menjadi associate member sejak 2015. Sebelumnya, Indonesia hanya terlibat sebagai observer.

“Ini salah satu kemenangan Indonesia. Indonesia akan mengajukan diri sebagai anggota penuh, segera setelah tim dari Kementerian Luar Negeri kembali ke Tanah Air,” tutur Luhut.

Tim Kementerian Luar Negeri, yang dipimpin Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Desra Percaya, baru saja menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) khusus MSG di Honiara, Kepulauan Solomon. Dalam pertemuan tersebut, ULMWP ditolak oleh MSG.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan keputusan MSG menguatkan posisi Indonesia dalam diplomasi. Menurut dia, sudah banyak hal yang dilakukan Indonesia untuk memakmurkan Papua Barat. “Papua adalah milik Indonesia dan akan menjadi bagian dari kita selamanya,” ujar Retno di depan kantor Luhut, Kamis, 14 Juli 2016.

Kementerian Luar Negeri sempat mengeluarkan pernyataan tertulis terkait dengan penolakan ULMWP.
“Tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG,” tutur Desra dalam rilis yang dikeluarkan Kemenlu.

Dia menyebut delegasi Indonesia didukung partisipasi dan lobi intensif dari perwakilan lima provinsi di Indonesia yang bercorak budaya Melanesia, yakni dari Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Mereka berhasil meyakinkan para pemimpin MSG untuk tidak menerima aplikasi keanggotaan ULMWP.

YOHANES PASKALIS

Penulis: Eben E. Siadari 00:34 WIB | Rabu, 20 April 2016

PORT VILA, SATUHARAPAN.COM – Sebuah pukulan baru menerpa upaya diplomasi Indonesia di forum negara-negara Pasifik Selatan (Melanesian Spearhead Group atau MSG). Pukulan itu datang dari salah satu anggota MSG, yaitu Vanuatu, yang mengumumkan dukungannya terhadap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota penuh MSG. Padahal, Indonesia selama ini tidak mengakui keberadaan ULMWP sebagai perwakilan rakyat Papua.

Pada saat yang sama, Vanuatu juga mengumumkan sikapnya untuk meminta MSG menanggalkan status Indonesia sebagai associate member. Padahal, Indonesia kini tengah melobi negara-negara anggota MSG untuk memperoleh keanggotaan penuh.

Sikap Vanuatu ini muncul pada hari Selasa (19/4) ketika Dewan Menteri negara itu menginstruksikan pemerintahnya untuk membawa usulan agar ULMWP ditetapkan menjadi anggota tetap MSG pada KTT mendatang di ibu kota Vanuatu, Port Vila, 6 Mei 2016.

Menurut radionz.co.nz, media yang intens memberitakan pandangan negara-negara Pasifik Selatan terhadap isu-isu regional, pada Selasa (119/4) Dewan Menteri Vanuatu menginstruksikan pemerintahnya untuk mengusulkan agar Indonesia tak lagi menjadi associate member MSG. Itu berarti, Menkopolhulam, Luhut Binsar Pandjaitan, masih harus berupaya lebih keras melobi negara-negara Melanesia lainnya agar dapat meloloskan upaya diplomasi mengegolkan Indonesia sebagai anggota penuh MSG. Kerja keras itu harus dilakukan setelah turnya baru-baru ini ke beberapa negara di kawasan itu, diklaim telah memenangkan dukungan dari Papua Nugini dan Fiji.

Pemerintah Vanuatu selama ini dikenal sebagai pendukung paling setia bagi penentuan nasib sendiri rakyat Papua.

Konflik di Dalam MSG

Pada saat yang sama, Dewan Menteri Vanuatu juga mengumumkan sikap yang bagi sementara kalangan dilihat sebagai merebaknya konflik di antara sesama anggota MSG.

Dewan Menteri Vanuatu menegaskan tidak akan menerima penunjukan Amena Yauvoli dari Fiji sebagai Direktur Jenderal MSG yang baru, yang telah diumumkan oleh Ketua MSG, Manasye Sogavare, yang juga Perdana Menteri Solomon, belum lama ini.

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, menyatakan keberatan atas keputusan Sogavare dan ia mengatakan masalah penunjukan itu akan diselesaikan pada pertemuan para pemimpin MSG bulan depan di Port Vila.

Sogavare membantah klaim Vanuatu yang mengatakan penunjukan Dirjen MSG dibuat di luar aturan MSG. Menurut dia, menyusul pengunduran diri Peter Forau yang tiba-tiba sebagai Dirjen MSG tahun lalu, adalah hal yang mendesak menunjuk seseorang untuk yang posisi penting tersebut.

Sementara itu, pemerintah Vanuatu sendiri telah merencanakan untuk mencalonkan duta besar negara itu untuk Uni Eropa, Roy Mickey-Joy, untuk posisi Direktur Jenderal MSG.

Saat ini, menurut radionz.co.nz, Mickey-Joy dan para pemohon lain dapat mencari upaya judicial review terhadap keputusan pengangkatan Dirjen yang telah diumumkan oleh ketua. Apakah upaya ini akan diambil, yang jelas pertentangan antara Vanuatu dan PM Solomon mengenai hal ini, menambah dimensi baru bagi perdebatan di MSG.

Editor : Eben E. Siadari