Sejak tahun 60-an perjuangan Bangsa Papua melawan Sistem Kolonial Indonesia dan telah mengalami pembungkaman demokrasi, Intimidasi, teror, pemerkosaan, penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan. Hingga banyak nyawa gugur atas nama perjuangan dan terus berlangsung saat ini.
Selama itu juga, Kolonial Indonesia menggunakan berbagai cara untuk menggagalkan perjuangan suci Bangsa Papua. Dengan cara yang sering dan sampai saat ini mereka gunakan adalah; memecah-belah persatuan serta tatanan hidup orang papua, dalam setiap organisasi² paguyuban maupun organisasi² perjuangan orang papua sampai dengan gereja-gereja yang ada di teritory West Papua. Dan mereka pun, membuat banyak organisasi² tandingan demi melemahkan persatuan orang papua.
Sudah 60 tahun kita berjuang melawan penjajahan kolonial Indonesia. Sepertinya sebagian para aktivis, pejuang dan pemimpin kemerdekaan West Papua sudah mengerti dan memahami cara-cara yang mereka gunakan adalah merugikan Perjuangan suci Rakyat Bangsa Papua.
Tetapi, sayangnya sebagian/kelompok pejuang Papua Merdeka telah terjebak dalam cara² dan setingan kolonial Indonesia itu sendiri. Sehingga dalam perjuangan West Papua, mereka tidak berpikir bagaimana cara untuk melawan dan mengusir Kolonial Indonesia serta sistemnya dari atas Tanah Papua. Yang mereka berpikir adalah bersaing atau melakukan tandingan terhadap organisasi² dan lembaga² resmi perjuangan Rakyat Bangsa Papua yang ada dan sedang berjuang saat ini.
Perbuatan seperti ini, sebenarnya menjalankan misi Penjajah Kolonial Indonesia dalam tubuh perjuangan Bangsa Papua. Karena, yang diinginkan Rakyat adalah West Papua cepat merdeka dan berdaulat penuh. Bukan melakukan tandingan² dalam organ perjuangan yang hanya memperpanjang penderitaan diatas Tanah Papua ini.
Oleh sebab itu, Rakyat West Papua harus bijaksana melihat dan menilai siapa para pejuang dan perjuangannya.
Kunci Perjuangan Papua untuk Merdeka adalah Persatuan. Dan akhirnya, persatuan tersebut sudah ada baik SIPIL maupun MILITER yaitu:
ULMWP yang telah mengumumkan “Pemerintah Sementara West Papua dan diangkat Hon. Benny Wenda sebagai Presidennya.
West Papua Army [WPA] yang telah diumumkan ole; Presiden Pemerintah Sementara West Papua, dalam salah satu Kabinet dari 12 Kabinet, dengan Panglima Tertinggi Chief. Gen. Mathias Wenda serta jajarannya.
Dengan demikian, siapapun pejuang yang berjuang Papua Merdeka diluar dari Pemerintah Sementara West Papua perlu dan penting untuk dipertanyakan. Kalau hanya karena EGO & AMBISI jangan mempermainkan nyawa Rakyat dan Pejuang West Papua.
Tanggungjawab Pejuang, membebaskan Rakyat dan Bangsa Papua.
JAYAPURA, KABARMAPEGAA•com – Deklarator ULMWP, Bucthar Tabuni mengeluarkan pernyataan keras atas penangkapan Victor Yeimo, Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada Minggu 09 Mei 2021 di Tanah Hitam, Abepura, Jayapura. Buchtar Tabuni mengatakan, segera tangkap dan adili semua Oknum pejabat yang terlibat dalam demo anti rasisme pada 2019 lalu.
Berikut pernyataan Deklator ULMWP, Bucthar Tabuni pada 12 Mei 2021 di Jayapura, Papua : Pada Minggu, 09 Mei 2021, Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi di Jayapura menangkap Tuan Viktor Yeimo, Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), tepatnya di tanah Hitam, Abepura-Jayapura. Alasan penangkapan dari pihak Kepolisian Kolonial Indonesia adalah status Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus protes Rasisme bersama rakyat Papua. Berdasarkan laporan polisi No: LP/31 7/X/RES. 1. 24/2019/SKPT Polda Papua, tanggal 5 September 2019, dikeluarkan tanggal 09 September 2019, tuan Viktor Yeimo ditetapkan sebagai DPO.
Kami Parlemen Nasional West Papua, sebagai salah satu deklarator United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyayangkan tindakan Kepolisian Indonesia yang menangkap tuan Viktor Yeimo, sebagaimana tidak sesuai dengan prosedur ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981, yang mana telah disampaikan oleh Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua dalam siaran pers pada 11 Mei 2021.
Terkait Demo Anti Rasisme di Papua, perlu kami sampaikan bahwa; Dalam Aksi Demonstrasi Anti Rasisme di Papua (2019), Pemerintah Kolonial Indonesia melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Irjen Pol. Tito Karnavian telah menuduh ULMWP dan KNPB sebagai dalang dari Aksi-Aksi Demonstrasi Anti Rasisme di Papua. Berdasarkan tuduhan tersebut, Pimpinan KNPB tuan Agus Kossay selaku Ketua KNPB Pusat, Steven Itlay selaku Ketua KNPB Timika dan Pimpinan ULMWP, Tuan Buchtar Tabuni selaku Ketua II Komite Legislatif ULMWP ditangkap bersama dengan 4 orang Mahasiswa lainnya: Alexander Gobay (Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura-USTJ), Ferry Kombo (Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Cenderawasih-UNCEN), Hengky Hilapok (Mahasiswa USTJ) dan Irwanus Uropmabin (Mahasiswa USTJ).
Sama seperti yang terjadi pada tuan Viktor Yeimo, tanpa prosedur yang jelas, ke 7 orang tersebut ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangkah dalam Demontrasi Anti Rasisme di Papua.
Sebagaimana yang dialami ke 7 tersangkah tersebut di atas, setelah pemeriksaan di POLDA Papua, dipindahkan ke tahanan BRIMOB Papua selama 1 bulan.
Kolonial Indonesia memakai alasan keamanan di kota Jayapura sehingga tanpa prosedur memindahkan 7 tersangkah ke Balik Papan, Kalimantan Timur. Di Balik Papan, Kalimantan Timur, disidangkan. Dalam persidangan, dituntut masing-masing 10 – 17 tahun penjara. Namun dalam proses persidangan, tidak ditemukan bukti kuat atas dugaan makar dan kriminal, sehingga Hakim memutuskan hukuman masing-masing 10 – 11 bulan penjara, dipotong masa penahanan.
Setelah menjalani masa tahanan 1 – 2 bulan, 7 tersangkah Demo Anti Rasisme di Papua dibebaskan.
Sedangkan tahanan Rasisme yang lainnya juga menjalani proses pemeriksaan, persidangan dan menjalani masa tahanan, seperti di kota Jayapura, Wamena, Manokwari, Sorong dan di Jakarta (2019 – 2020).
Dengan menyimak penangkapan, penahanan, persidangan dan menjalani masa penahanan atas tuduhan makar serta kriminal terkait Demo Anti Rasisme (2019 – 2020), kami hendak menyampaikan: Kasus Demo Anti Rasisme di Papua telah dipertanggungjawabkan melalui Persidangan dan Penahanan 7 tersangkah di Balik Papan, Kalimantan Timur, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada poin (a) di atas.
Penangkapan dan Penahanan Tuan Viktor Yeimo dengan alasan Demo Anti Rasisme di Papua (2019) adalah tidak sesuai dengan ketentuan prosedur, sebagaimana telah disampaikan oleh Koaliasi Penegak Hukum dan HAM Papua dalam Siaran Pers pada 11 Mei 2021.
Kepolisian Republik Indonesia (POLDA PAPUA) harus professional dalam melihat kasus demontrasi anti rasisme. Bukan hanya Viktor Yeimo yang ditetapkan sebagai DPO dan ditangkap. Semua pihak yang terlihat dalam demonstrasi anti rasisme harus ditangkap.
Penegakan Hukum tidak boleh “Pilih Kasih”, Kepolisian Republik Indonesia (POLDA PAPUA) harus tegakan Hukum, tangkap semua yang terlibat dalam demontrasi anti Rasisme, seperti: Gubernur Papua, anggota DPRP, beberapa SKPD, Ketua MRP, Ketua KNPI Provinsi Papua, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda Papua.
Jika pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLDA PAPUA) tidak menangkap oknum-oknum pejabat yang terlibat, maka demi keadilan Viktor Yeimo, juru bicara Internasional KNPB harus dan segera dibebaskan tanpa syarat.
Kepada rakyat dan bangsa West Papua, kita berdoa supaya TUHAN turunkan kutuk, murka, malapetaka, tulah-tulah hukuman kepada orang-orang yang sedang melawan dan berusaha menghancurkan ULMWP “.
JAYAPURA | Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Badan Pelayan Pusat, Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (BPP-PGBP), Pdt. Dr. Socratez Sofyan Yoman melalui status di Facebook, pada hari Jumaat (14/9/2018).
Socratez mengatakan, mereka yang melawan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah musuh terjahat yang sedang berkeliaran. Menurutnya, mereka itu sedang bekerja sama dengan Iblis dan kolonial Indonesia, kemudian sedang bersenang-senang diatas penderitaan yang sedang dialami oleh rakyat Papua.
“Orang-orang yang sedang melawan ULMWP ialah musuh terjahat dan mereka kerja sama dengan Iblis. Mereka sedang menari-menari dan berdansa atas penderitaan, tetesan air mata, cucuran darah dan tulang-belulang umat TUHAN yang dibantai bangsa kolonial Indonesia,”
tulis Dr. Yoman.
Gembala yang kini sedang memimpin di PGBP itu menyatakan, mereka yang melawan ULMWP itu sedang menyuburkan dan memperpanjang penderitaan umat Tuhan di Papua.
Dr. Yoman meyakini bahwa, orang-orang yang melawan ULMWP itu, mereka telah menjadi perpanjangan tangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjalankan aktivitas kolonial Indonesia di Papua, sehingga dirinya mengajak kepada rakyat Papua untuk berdoa, agar Tuhan mengutuk mereka.
“Orang-orang yang lawan ULMWP adalah sepertinya orang-orang yang sudah menjadi kaki tangan NKRI/bangsa kolonial. Sekali lagi, kami berdoa supaya orang-orang ini dikutuk dan dimurkai TUHAN,”
tegas Gembala dalam tulisan singkatnya.
Gembala Dr. Socratez S.Yoman mengajak kepada semua umat Tuhan, agar tetap mendukung ULMWP untuk kemerdekaan Papua
“Mari, kita dukung 100% lahir dan batin ULMWP. ULMWP milik rakyat dan bangsa West Papua.” kata Yoman.
Ada satu hal yang jelas dan pasti, dan tidak dapat disangkal secara hukum nasional West Papua, hukum internasional di Pasifik Selatan dan hukum revolusi perjuangan bangsa Papua, bahwa United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah satu-satunya lembaga yang secara hukum, secara politik dan secara sosial diakui, diterima dan disahkan di seluruh dunia, terutama di kawasan Melaneia. Itu fakta mutlak tidak dapat diganggu-gugat.
ULMWP Gagal?
Akan tetapi memang kita harus akui, fakta lain adalah pekerjaan ULMWP masih belum memuaskan, terlihat mengalami kemunduran yang luar-biasa. Dari sisi dalam lingkaran sendiri kelihatannya sesuatu sedang terjadi dan sedang dilakukan, tetapi sebenarnya terutama para penonton dan supporter, komentator dan analis melihat perjuangan Papua Merdeka sudah sampai ke titik tidak ada kegiatan apa-apa.
Kita contohkan saja, dulu perjuangan Papua Merdeka ramai di dukung oleh beberapa negara di Pasifik Selatan, terutama oleh para perdana menterinya, tetapi sekarang lagu-lagu itu sudah berhenti. Suara sumbang mulai keluar, koor berubah tiba-tiba menjadi trio, tiba-tiba menjadi duet, sekarang menjadi solo.
Di samping itu ada juga yang menilai ULMWP dipimpin oleh para pengurus yang tidak mengerti bagaimana cara berjuang yang benar untuk Papua Merdeka. Kelompok ini merasa diri lebih tahu cara untuk Papua Merdeka.Mereka juga mengunjuk kekuatannya dengan mengeluarkan pernyataan, gugatan, dan menyerukan langkah-langkah menandingi ULMWP.
Jadi, ada unsur ketidak-senangan atau ketidak-puasan kepada pengurus para pimpinan ULMWP, dan ada juga tidak merasa puas dengan kinerja ULMWP sejauh ini.
Yang menarik buat semua yang mengamati gerak-gerik orang Papua pada umumnya dan gelagat para “pejuang” Papua Merdeka khususnya adalah kepengurusan ULMWP saat ini belum genap satu tahun, tetapi sudah dianggap gagal. Ini memang aneh tapi nyata. Bukan hanya dianggap gagal tetapi malahan sudah membentuk wadah-wadah tandingan dan sudah menggalang kekuatan untuk menggantikan posisi ULMWP memperjaungkan Papua Merdeka.
Mas “Ego”, ULMWP dan Ganti ULMWP
Dalam banyak artikel PMNews telah mengulas berkali-kali. Yang pertama dan utama, perjuangan Papua Merdeka ini selalu dirusak oleh “Ego pribadi” para pemimpin organisasi perjuangan Papua Merdeka. Ego para Panglima OPM di hutan dulu merusak semua strategi dan langkah perjuangan. Kerusakan itu baru saja diperbaiki di Saralana, Port Vila Vanuatu, dan terbentuklah ULMWP.
Penyakitnya masih sama, yaitu “Ego”. Kami tidak usah menyebut ego dari siapa-siapa, tetapi bangsa Papua sudah tahu terang-benderang. Organisasi hari ini yang berjuang untuk Papua Merdeka tetapi tiba-tiba mengkampanyekan pembusukan atas ULMWP, dan lain sebagainya terjadi bukan karena dasar lain selain dari “ego” yang tidak terlayani dengan baik dalam wadah ULMWP.
Sumber kekuatan “Ego” yang membangkang dan tidak sepakat itu bisa berasal dari diri sendir, bisa juga dirusak oleh pihak lawan.
Yang perlu dicermati ialah apakah ego itu mendorong para pemimpin dan tokoh Papua Merdeka untuk memperbaiki ULMWP, ataukah ego itu malah berusaha mau menggantikan ULMWP, dengan alasan supaya Papua bisa Merdeka. Alasan yang sering mengemuka ialah mereka bisa berjuang lebih baik daripada ULMWP, dan saat ini ULMWP diduduki oleh pemimpin yang tidak akan membawa bangsa Papua merdeka dan berdaulat di luar NKRI.
Suara Kami dari Kampung New Guinea
Orang tidak sekolah akan dengan jelas melihat, tanpa argumen tanpa basa-basi, bahwa tokoh dan organisasi Papua Merdeka yang melawan ULMWP, atau mau menggantikan fungsi dan kerja ULMWP dengan organisasi baru adalah pihak yang tidak menghendaki Papua Merdeka. Kesimpulan ini bukan karena mereka membenci para tokoh dan organisasi yang menentang ULMWP, tetapi karena mereka tahu bahwa langkah itu merugikan Papua Merdeka.
Jadi, perihal “Papua Merdeka” adalah utama, pertama dan satu-satunya fokus, bukan siapa yang memimpin, bukan mengapa saya tidak dilibatkan dalam ULMWP. Ego tidak dilayani di kampung-kampung dan orang awam. Yang harus beljar melayani Ego dengan bijak adalah para tokoh dan pemimpin organisasi Papua Merdeka. Karena ego ini di banyak sisi sudah lama dan banyak kali merusak perjuangan West Papua meraih kemerdekaan politik dan hukum di luar NKRI.
Apa artinya Menggantikan ULMWP dan Memperjuangkan Papua Merdeka di luar ULMWP?
Berdasarkan pemikiran ini, maka dapat dikatakan tanpa ragu bahwa orang Papua, pemimpin Papua Merdeka, tokoh Papua Merdeka, atau aktivis Papua Merdeka yang berjuang dan bergerak untuk menggantikan ULMWP dan memperjuangkan Papua Merdeka lewat lembaga yang lain adalah di satu sisi tidak bijak, di sisi lain tidak manusiawi.
Tidak bijak karena kita tidak paham bahwa ULMWP adalah satu-satunya lembaga perjuangan bangsa Papua sepanjang sejarah bangsa ini yagn pernah diakui dan turut didirikan oleh sebuah negara yang sudah merdeka.
TIdak sampai di situ, ULWP ialah sebuah lembaga yang sudah secara resmi mewakili bangsa Papua dan organisasi yang ada di dalam ULWP terbuka untuk menerima organisasi manapun di seluruh dunia untuk bergabung menjadi anggota ULMWP.
Tidak itu saja, ULMWP adalah satu-satunya lembaga yagn sudah secara resmi diakui di dalam forum regional negara-negara seperti MSG, PIF dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. ORganisasi lain milik bangsa Papua belum pernah meraih sukses sejauh ini. Ini sebuha keberhasilan dan sebuah mujizat yang harus dirayakan bukan disesali dan dikritik dan disaingi.
Di atas semuanya, ULMWP sudah secara sah dan tidak terbantahkan, diterima sebagai anggota peninjau MSG dan para pemimpinnnya sudah diperlakukan sebagai Pemimpin Bangsa Papua di wilayah West Papuia. Momentum politik sudah dicapai ULMWP, oleh karena itu yang harus dilakukan para tokoh dan organisasi yang tidak puas dengan ULMWP ialah memperbaiki yang dianggap rusak, menggantikan yang dianggap tidak baik.
Menganggap sebuah lembaga yang sudah diakui bangsa-bangsa di dunia, malahan turut didirikan oleh sebuah negara yang sudah merdeka dan berdaulat, menuduh organisasi itu tidak benar dan berusaha menggantikannya sudah jelas dan dapat dikatakan dengan tingkat probabilitas tertinggi bahwa sesungguhnya aspirasi dan gerakan itu hanya melayani ego pribadi para pemimpin, dan pada intinya merusak bangunan kita bersama.
Sekerang tinggal bangsa Papua apakah mau tinggal ratusan tahun dipermainkan oleh ego-ego para pemimpinnya yang tidak tahu diri, ataukah melayani aspirasinya yang sudah jelas arah dan perahunya?
Dengan adanya pernyataan Gubernur Papua akan laksanakan dialog bersama ULMWP rakyat tidak perlu menanggapi atau terprovokasi dengan isu dialog, sebab :
1. ULMWP adalah wadah organisasi perjuangan nasional West Papua yang levelnya sama dengan negara sebab, ULMWP adalah Wakil bangsa Papua dan tidak sekelas provinsi. Dengan demikian sangat tidak pantas sekali seorang gubernur berdialog dengan ULMWP.
2. Dialog atas permintaan siapa?
Rakyat tidak meminta dialog dan yang rakyat Papua tuntut hari ini adalah berikan hak politik bangsa Papua dengan melakukan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa Papua.
3. Apa yang mau di bicarakan dlm dialog?
1. Dalam tuntutan rakyat Papua jelas bahwa, rakyat menuntuk hak politiknya yang di caplok oleh Indonesia (Kolonial) dan Amerika (Imperialisme/Kapitalisme). Apakah soal pembangunan? Jika, ia. Pembangunan untuk siapa? Permintaan siapa?
Rakyat tidak meminta atau menuntut pembangunan dan meminta makan atau mengemis di Indonesia rakyat hanya menuntut hak politiknya.
Pembangunan sesungguhnya sebagai wujud pencitraan Indonesia sebagai negara yang menjajah dan mengeksploitasi segalah potensi kekayaan alam. Selain pembangunan di lakukan sebagai upaya untuk menghubungkan titik-titik potensi yang dapat di eksploitasi sehingga negara dengan mudah dan cepat melakukan eksploitasi dengan kekuatan militer Indonesia bukan untuk orang Papua. Faktanya Indonesia mengatakan membangun tapi orang Papuanya di bunuh oleh negara?
Atau isu HAM? Sudah barapa lamah isu HAM menjadi isu yang dijadikan sebagai upaya menjaga citra dan nilai tawar demi kepentian politik kolonial (nyawa manusia Papua jadi, nilai tawar menawar demi kepentingan kaum burjois kolonial) nyatanya sampai hari ini beribu kasus belum perna di selesaikan dan pelanggaran HAM terus terjadi dan malahan menurut data pelanggaran HAM di rezim Jokowi di Papua meningkat. Dengan demikian omong kosong jika, negara mengatakan mau menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua. Bagaimana mungkin pelaku mau mengadili diri sendiri? Namun, ini murni praktek kolonialisme/penjajahan terhadap negara jajahannya.
Dengan demikian tuntuan dan solusi dari penyelesaiaan persoalan Papua hanya satu yaitu berikan hak penentuan nasib sendiri.
Begitu mendengar Jokowi setuju Dialog Sektoral yang diusulkan 14 orang Papua di Istana Presiden, Jakarta, KNPB mengambil sikap menolak. Alasannya, bukan karena alergi dan takut pada dialog. Juga bukan karena kedengkian terhadap setiap orang yang berupaya mencari solusi damai. Penolakan KNPB jelas, yakni adanya perspektif, metode dan tujuan yang salah dalam dialog.
Ketika membaca isi dari dialog sektoral, tidak ada korelasi penyelesaian konflik Papua-Jakarta. Ini justru menjadi kesalahan perspektif para penggagas dan Jakarta. Menghubungkan dialog sektoral sebagai penyelesaian konflik adalah suatu penyesatan. Karena, hanya manusia tersesat yang akan menempuh jalur buntuh.
Urusan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai sektor adalah tanggung jawab negara yang harus diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Menjawab ketimpangan di sektor-sektor tersebut, sejak aneksasi Papua, Indonesia sudah banyak bikin program dan banyak gagal. Artinya, sebagus apapun hasil dialog sektoral tidak akan mewujudkan tujuan damai yang diimpikan.
Lantas, apakah metode dialog itu salah? Karena perspektif penyelesaian terhadap apa yang disebut “konflik” itu tidak jelas, maka cara penyelesaian pun tidak tepat. Karena metode yang tepat dalam menyelesaikan konflik sektoral sudah sedang terjadi melalui “blusukan” Jokowi 3 kali setahun ke Papua.
Selain itu, Jokowi pun aktif membangun komunikasi (berdialog) dengan kedua Gubernur di Papua Bupati-Bupati, dan berbagai lapisan masyarakat. Lalu, negara ini punya perangkat hukum dan penegak hukumnya bila ada malpraktek penyelenggaraan pembangunan di berbagai sektor kepemerintahan Indonesia di Papua. Tidak perlu repot-repot gagas dialog Jakarta-Papua.
Karena Perspektif dan metodenya salah, maka sudah tentu tujuan dari dialog sektoral tidak dapat tercapai, dan hanya menjadi bahan politik pencitraan Jakarta. Bukan saja sebagai bahan kampanye Jokowi menuju Pilpres 2019, tetapi sebagai bahan kounter opini publik Internasional yang sedang mendorong penyelesaian internasional.
Oleh karena itu, sikap yang diambil KNPB jelas tidak berurusan dengan “dialog sektoral” yang membahas urusan-urusan internal dari kekuasaan pemerintahan kolonial Indonesia di tanah Papua. Mau dialog sampai 1001 kali pun silahkan. KNPB hanya berurusan dengan penyelesaian konflik dua entitas, antara pihak penjajah dan terjajah. Antara orang Papua di teritori West Papua, dan penguasa Indonesia yang merampas dan menduduki wilayah ini. Antara pemilik sah dan pencaplok illegal.
Itulah yang disebut konflik. Dan konflik seperti ini tidak pantas diselesaikan melalui dialog. Tidak logis, perampok berdialog dengan pemilik rumah mencari win-win solution tentang status kepemilikan. Rakyat Papua yang mengalami kepincangan (penindasan) di segala sektor kehidupannya adalah hasil dari praktek kolonialisme Indonesia. Semua pihak mesti berhenti bersandiwara menyempitkan persoalan pokok menjadi persoalan sektoral?
Klaim kedaulatan Indonesia atas West Papua tidak dibenarkan oleh hukum internasional. Sementara, rakyat West Papua di teritori West Papua secara sah belum menentukkan nasib politiknya di bawah hukum internasional. Karena itu, metode penyelesaian harus dikembalikan melalui jalur legal, sesuai hukum internasional yang berlaku. West Papua bukan bagian dari rumah tangga Indonesia yang penyelesaiannya melalui cara-cara internal. West Papua ada urusan internasional yang harus dikembalikan ke PBB.
West Papua adalah urusan PBB yang belum selesai. Karena belum selesai, PBB mesti mendorong mekanisme referendum sebagai satu-satunya solusi dalam menentukan nasib rakyat West Papua diatas tanah Papua. Solusi damai hanya bisa terwujud bila rakyat West Papua diberi hak untuk menentukan pilihan politik untuk berintegrasi dengan Indonesia atau merdeka sebagai sebuah negara-bangsa melalui Referendum.
KNPB mendorong referendum sebagai media penyelesaian yang damai, demokratis dan final. Dalam referendum tidak ada win-win solution, karena yang ada hanya solusi tunggal dan final. Dalam referendum, tidak ada istilah perwakilan. Tidak ada rekayasa. Yang ada hanya satu orang satu suara. Memilih untuk menentukan nasib masa depannya.
Disinilah dialog-dialog tentang penentuan syarat-syarat referendum dibahas bersama-sama dengan penguasa Indonesia. Disinilah saat-saat dimana Indonesia dapat menguji seberapa besar orang Papua yang cinta dan ingin Indonesia tetap menduduki West Papua. Sebaliknya, rakyat West Papua dengan jujur memilih berdiri sendiri, mendirikan sebuah negara yang merdeka. Solusi damai ini sudah terjadi di berbagai konflik yang mengambil penyelesaian lewat referendum.
Hari ini pertemuan Pacific Islands Forum (PIF) ke-48 dimulai di Apia, Samoa. West Papua tidak luput dari mata agenda pembahasan Forum. Para pemimpin ULMWP akan hadir bersama delegasi Solomon Islands. Bersama dengan puluhan organisasi masyarakat sipil dan gereja telah mendesak para pemimpin negara-negara pasifik bawa West Papua ke PBB. Fokus ULMWP jelas, memastikan negara-negara Kepulauan Pasifik satu suara untuk memimpin resolusi di UNGA untuk mendorong sebuah referendum dalam pengawasan internasional di West Papua.
Di West Papua, kita solidkan barisan persatuan, memperkuat sumber daya perlawanan melawan kolonialisme Indonesia. Karena kita tetap yakin perjuangan ini harus berpusat dari dalam negeri revolusi, West Papua. Pastikan rakyat Papua tidak buang energi pada strategi perpecahan dan adu domba dari pihak mana pun. Bangun solidaritas tanpa akar faksional. Yakinkan pada rakyat pejuang di seluruh dunia bahwa nasionalisme bangsa Papua adalah satu kesadaran terhadap realitas penindasan dan satu cita-cita pembebasan bangsa.
Untukmu kawan sejalur, warnah darah kita merah, bintang yang kita perjuangkan hanya satu. Profesi kita hanya satu: Lawan! Karenanya, mari satukan barisan perlawanan rakyat! Sebab, pada leluhur tulang putih, pada ratapan doa, dan harapan anak cucu esok hari, telah kita berjanji: lebih baik mati dalam perlawanan, dari pada pasrah dan punah. Kita adalah generasi penentu dari nasib bangsa Papua. Kemarin adalah sejarah. Besok sebuah misteri. Hari ini penentu.
Dari kiri: Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Pdt Socratez Sofyan Yoman S.Th, MA, Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pdt Dorman Wandibo, S.Th, Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pdt Dr. Benny Giay. (Foto: Ist)
JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Forum Kerja Oikumenis Gereja-gereja Papua, dalam Surat Gembala berjudul Minum dari Air Sumur Sendiri, mendesak pemerintah RI mengakui keberadaan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ketimbang memberi stigma separatis kepada kedua organisasi itu.
“Kami sebagai pimpinan gereja melalui surat gembala ini, mengulangi kembali pernyataan kami di depan Presiden SBY pada tanggal 16 Desember 2011. Pandangan kami sebagai Gereja terkait kedua lembaga ini (KNPB dan ULMWP, Red) belum berubah sampai hari ini (termasuk OPM dll). Kami usul agar KNPB diterima dan diberi ruang,” demikian Surat Gembala yang ditandatangani oleh Pdt. Dorman Wandikmbo S.Th, Ketua Sinode GIDI di Tanah Papua, Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA, Ketua Badan Pelayanan Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua dan Pdt Dr. Benny Giay, Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua dan pengacara HAM Papua, Frederika Korain SH MPA.
Alasannya, menurut Surat Gembala tersebut, karena aspirasi Papua merdeka yang mereka bawa dan perjuangkan tidak lahir begitu saja. “Mereka tidak tiba-tiba bermimpi dan langsung perjuangkan aspirasi ini. Aspirasinya tadi lahir dalam suasana interaksi dalam sejarah Indonesia dengan aparat Indonesia yang membawa kebijakan-kebijakan yang melumpuhkan Papua. Dalam bahasa Papua ‘aspirasi Papua merdeka’ (Nasionalisme Papua) yang diusung KNPB dan ULMWP ini adalah bayi yang lahir sebagai ‘buah’ dari interaksi/ perkawinan paksa Papua dengan Indonesia; seperti nasionalisme Indonesia yang lahir sebagai reaksi terhadap kebijakan Pejajahan Belanda,” demikian Surat Gembala tersebut.
Karena itu, didesak agar Idonesia menghentikan semua ‘stigma’, upaya kriminalisasi terhadap ULMWP dan KNPB.
Lagipula, menurut Surat Gembala, KNPB dan ULMWP sudah hadir di Indonesia, mereka adalah bagian dari sejarah Indonesia; Indonesia punya andil dalam menghadirkan KNPB dan ULMWP dan lembaga lainnya.
“Penyelesaiannya tidak boleh sepihak dengan politik stigma, tetapi dialog seperti: yang dilakukan Pemerintah RI dan GAM.”
Diingatkan pula bahwa Papua bukan lagi terisolir dari dunia internasional; dengan media sosial Papua dan Indonesia sudah menjadi bagian dari dunia yang tengah mengglobal.
“Kami mendengar dalam UPR di Dewan HAM PBB ada juga suara dari masyarakat internasional kepada Pemerintah NKRI yang mempersoalkan posisi Indonesia dalam hubungan dengan ULMWP dan KNPB,” demikian Surat Gembala tersebut.
Negara Mendesain Kekerasan secara Khusus di Papua
Terbitnya Surat Gembala yang terdiri dari enam bagian dan penuh dengan nada prihatin itu, dilatarbelakangi oleh berbagai perkembangan dalam satu bulan terakhir.
Para pemimpin gereja di Papua itu, dalam Surat Gembala antara lain menyebut internasionalisasi masalah Papua lewat peran tujuh negara Pasifik yang di Sidang Majelis Umum PBB di New York, September 2016 dan dalam sidang Dewan HAM PBB di Genewa, Swiss, serta catatan kritis Negara-negara terhadap evaluasi UPR Indonesia 3 Mei 2017 Dewan HAM PBB di Genewa.
Ditengarai bahwa pasca gencarnya internasionalisasi masalah Papua, Jakarta tidak tinggal diam. Jakarta mengambil sejumlah langkah, termasuk mewajibkan para Gubernur mengikuti latihan militer di Natuna; kunjungan Presiden Jokowi yang diduga untuk kepentingan pertahanan dengan kunjungan ke Perbatasan di PNG dan ke Habema Wamena untuk membangun Basis militer di sana; gencarnya usaha mempengaruhi kelompok-kelompok masyarakat Papua untuk menyerahkan diri dan upaya Kementerian Luar Negeri mengumpulkan dan memakai mahasiswa Papua untuk menciptakan image positif tentang Indonesia di luar negeri.
Pada saat yang sama, Surat Gembala tersebut juga menengarai Negara mendesain kekerasan secara khusus di Papua, antara lain terlihat dari PGGP (Persekutuan Gereja-Gereja Papua) lewat pernyataan sikapnya melegitimasi upaya negara mengkriminalisasi organisasi masyarakat sipil Papua.
Disebutkan, pada 15 Mei 2017, setelah dilantik sebagai Kapolda Papua yang baru, Kapolda menetapkan 12 program prioritas, salah satu diantaranya adalah membasmi organ-organ radikal di Tanah Papua dengan menyebut secara khusus nama KNPB. Kapolda Papua bahkan mengumumkan pada 19 Mei 2017, hendak membentuk Tim khusus untuk menangani kasus kriminalitas.
“Negara secara sistematis mengkriminalisasi KNPB sebagai organisasi gerakan masyarakat sipil Papua yang memperjuangkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, sebagai pelaku pembunuhan dan kekerasan yang marak terjadi di Jayapura dan Sentani dalam sebulan terakhir,” demikian Surat Gembala.
“Negara mempertontonkan wajah rasisme terhadap orang asli Papua, secara khusus warga Papua asal Pegunungan Tengah yang dituduh sebagai pelaku tindak kekerasan dan kriminalitas.”
Berdiri Bersama Jemaat
Di bagian lain Surat Gembala, para pemimpin gereja itu menegaskan sikap untuk tetap berdiri bersama umat, kendati berbagai penderitaan yang dialami.
“Ketegaran warga jemaat kamilah yang membuat kami pimpinan Gereja bisa berkumpul di sini hari ini. Warga jemaat kami dibunuh, distigma, KNPB yang dihina/ distigma dan kapan saja bisa dihilangkan oleh perintah seorang komandan Brimob, Polisi, Kodim, dll. Tetapi kenyataan ini juga yang membuat kami bertanya: apa arti tugas Gereja dalam dunia seperti ini? Apa yang sedang kami hadapi? Pengalaman mengikuti operasi keamanan minggu ini di Tanah ini, menolong kami mengerti bahwa kami sedang berhadapan dengan suatu sistem didikte oleh ‘rasisme Farhat Abas.'”
“Lembaga keamanan ini sudah tidak berdiri di atas semua golongan. Pertanyaannya bagi kami Gereja ialah: Bagaimana kami, Gereja bisa berdiri dan angkat muka dan keluar masuk dalam lingkungan sosial dan pemikiran sosial dan politik yang sudah bercampur baur dengan rasisme. Seperti terlihat dalam kinerja Kapolresta dan Polda yang tidak mengejar pelaku pembunuhan di Waena tetapi langsung vonis “orang Wamena”, orang Gunung, dll (tgl 19 Mei 2017) sebagai pelaku dan membiarkan kelompok etnis tertentu membunuh dan membacok Pius Kulua (yang tewas seketika) dan Yowenus sehingga dilarikan ke rumah sakit.
Perkembangan ini, membuka mata kami pimpinan Gereja, sehingga melihat perjuangan warga jemaat selama ini sebagai perlawanan terhadap apa yang Daniel Dakhidae menyebutnya sebagai ‘disguised slavey, perbudakan terselubung.'”
Minum dari Sumur Sendiri
Di bagian akhir dari Surat Gembala tersebut, kepada jemaat para pemimpin gereja menyerukan untuk mempertanggung-jawbkan imannya dengan keluarga dan para pendeta membuat komitmen bersama untuk “menyiapkan generasi masa depan Papua “yang bisa menjadi Surat Kristus” pada masa depan.
“Kami pemimpin Gereja melalui surat Gembala ini mengajak seluruh warga Gereja untuk memberi prioritas terhadap pendidikan, kemajuan dan masa depan anak-anak Papua. Kekerasan yang yang berwajah rasis ini kita lihat sebagai campuk dan lonceng dari Tuhan untuk kita menata diri, menentukan prioritas dan arah baru bagaimana anak-anak kita, banga Papua (dari Gunung dan Pantai, tanah besar dan pulau) kita giring, bentuk dan bina untuk nanti bisa tampil gemilang dalam bidang pendidikan, Hukum, teolog, kimia, biologi, dll.”
Konkritnya, warga Gereja diajak untuk bekerja keras, membangun ekonomi keluarga, bangun budaya kerja lalu sisikan uang untuk memperhatikan gizi anak-anak dan uang dan kebutuhan anak-anak Papua dan dorong pendidikan anak2 dari SD sampai ke Perguruan Tinggi.
Selain itu mereka mengimbau jemaat membangun budaya membaca dan diskusi dan sejak dini; ajar mereka mencintai bahasa dan budaya dan sejarah Papua sejak dini.
Kepada para pejabat Papua, pemimpin gereja mengimbau untuk menangkap semangat ini, “Kita bisa jaga tanah dan budaya kita, hanya dengan membiayai pendidikan bagi generasi muda dan generasi anak Papua ke depan.”
Byak 30 April 2017 Knpb Wilayah byak melakukan sosialisasi untuk Memobilisasi bahkanpula memberikan pemahaman tentang sejarah perjuangan Papua Merdeka di sektor Knpb marawaf Byak Utara, sosialisasi tersebut di pusatkan di balai kampung Marawaf berjalan aman dan lancar, Maka dalam sosialisasi tersebut dihadiri seluruh masyarakat kampung marawaf, Dan dalam sosialisasi tersebut memberikan Pemahaman tentang bagaimana sistem orang Papua harus bersatu demi menuju Kebebasan hak penentuan nasib bangsa Kami (West Papua), memberikan Pemahaman di awali oleh Ketua 1 Knpb wilayah Byak, di pesankan agar tidak boleh terpengaruh dengan semua kerja-kerja Bin, Milisi, Pemimpin daerah, bahkan Program Nkri dalam realita sosial saat ini karena sebuah ini jika kita memahami maka dimaksud tersebut Cuma hanya di pengaruhi/ di bunuh Nasionalisme, tegas Ketua 1 knpb wilayah Biak-Supiori
Sosialisasi KNPB Wilayah Byak Utara
Selajutnya Sek Knpb wilayah Biak Yudhas Kossay menambahkan pemahaman tentang perkembangan Knpb dalam perjuangan Pembebasan Manusia Papua Di West Papua dari kolonial Indonesia, bahwa Knpb adalah Media Rakyat untuk mengungkap fakta dan mendorong/memberikan dukungan terhadap faksi-faksi Utama yang telah bersatu dalam United Liberation movment for West Papua (ULMWP) Berkata demikian sebab banyak rakyat West Papua yang maasih belum Tahu lahirnya ULMWP di vanuatu, di jelaskan agar masyarakat dapat memahaminya bagaimana Jalan menuju kebesan penentuan nasib bangsa (self determination)
Melihat Realitas Sosial, Saat ini di kota biak bahwa kota biak telah di kuasai Tni dan Polri tanah adat hak ulayat masyarakat adat di rampas habis oleh TNI Di kota biak ini benar benar TNI telah di langgar Isi undang undang yang di buatnya bersama perserikatan bangsa bangsa Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Atas Hak-Hak Asasi Masyarakat Adat (United Nations Declarations on the Rights of Indigenous Peoples),Semuanya tidak sesuai dengan pasal 1-45 ini adalah fakta yang telah terjadi di kota biak, begitupun pemerintah juga hanya memperindah wajah kota tidak di perhatikan segala fasilitas umum dan ekonomi masyarakat,katanya Melpa”
Tanggapan masyarakat Mereka senang ada sosialisasi ini karena sebelumnya belum pernah melakukan sosialisasi, dan di karena selalu terjadi kecelakaan banyak di jalan lintas biak supiori maka masyarakat sangat di butuhkan kamera untuk menyambil gambar tangapan kepala desa marawaf
Dukungan sangat terbuka dan lantang dari rakyat Indonesia lewat FRI West Papua untuk sebuah West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI merupakan sebuah langkah maju diplomasi atas kerja-keras yang dilakukan oleh anak muda, generasi penerus bangsa Papua.
Dukungan yang datang dari Indonesia ini, selain sebagai hasil kerja-keras generasi muda, kita juga harus menyambutnya sebagai sebuah mujizat, karena mujizat ialah sesuatu yang terjadi di luar akal-sehat. Sulit dijelaskan, tetapi adalah sebuah fakta mutlak. Mujizat ini terjadi setelah bangsa Papua bersatu dalam ULMWP, yang disusul dengan mujizat berikut yaitu ULMWP diterima sebagai anggota MSG.
Mujizat tidak berhenti di situ, selanjutnya PIF juga mencantumkan masalah West Papua di dalam komunikenya. Tidaksampai di situ, sebuah koalisi dibentuk di kawasan Pasifik, Pacific Coalition for West Papua dipimpin PM Somon Islands.
Tidak lama kemudian, dukungan terhadap Papua Merdka membanjiri sidang Umum PBB yang baru saja berlangsung di New York.
Baru setelah itu, dukungan dari rakyat Indonesia disampaikan secara terbuka, dan wadah FRI West Papua dibentuk. Benar-benar, mujizat demi mujizat telah kita lalu. Maka tidak-lah salah, kalau Papua Merdeka News, sebagai media pemberita Papua Merdeka tertua menyebut Tahun 2016 sebagai Tahun Mujizat Papua Merdeka.
Komunikasi yang sudah dibangun, hubungan yang sudah ada, perlu dikembangkan dan dipelihara. Kita harus secara terus-menerus memberikan dukungan moril dan terutama dukungan doa dan dukungan finansial kepada para pejuang Papua Merdeka di pulau Jawa, dipimpin oleh FRI West Papua.
Kini FRI West Papua telah menajdi organ penting, sama persis dengan PNWP, KNPB, AMP, ULMWP, NRFPB, WPNA, dan sebagainya. Mereka telah berdiri secara sah sebagai wadah perjuangan Papua Merdeka. Mereka bukan sekedar simpatisan, bukan sekedar pendukung, tetapi mereka adalah bagian dari perjuangan ini, mereka pejuang Papua Merdeka, karena kami sama-sama ada di dalam wilayah Indonesia, dan sama-sama menentang hukum dan kedaulatan NKRI, dari dalam wilayah hukum Indonesia.
Para simpatisan dan pendukung adalah mereka yang ada di luar negeri, dan menyampaikan dukungan kepada yang berjuang di dalam dan berhadapan langsung dengan aparat, pemerintah dan hukum NKRI, dalam dalam negeri. Oleh karena itu FRI West Papua patut dijadikan sebagai wadah perjuangan Papua Merdeka, sejajar dengan organ perjuangan lain, dan didukung seperti organ perjuangan lain pula.
Yang jelas, kita semua harus setuju, sebuah fakta perjuangan bahwa dukungan dari Indonesia ini mengandung makna lebih daripada dukungan-dukungan yang ada dari negara-negara barat mana-pun selama ini. Oleh karena itu, jangan kita bermental budak sebagai bangsa jajahan, jangan kita tunjukkan mental budak dengan lebih mementingkan dukungan Inggris dan Amerikat Serikat. Dukungan dari rakyat Indonesia justru lebih penting, terpenting di atas dukungan lain dari manapun.
Oleh karena itu organ perjuangan Papua Merdeka di Tanah Papua dan di luar negeri, seharusnya melibatkan dan mendukung penuh FRI West Papua. Dan kami jamin, mujizat itu pasti berlanjut, kalau saja kita ikut petunjuk Tuhan dan alam sekitar.
Papua Merdeka News 