Meskipun Dilarang Polisi, KNPB Biak Akan Tetap Aksi Dukung Papua Barat Masuk MSG

Biak – Walau dilarang Polisi, Komite Nasional Papua Barat ( KNPB ) Biak telah mengumumkan bahwa akan melaksanakan demostrasi pada tanggal 18 Juni 2013 bertempat di Bundaran Pasar Lama Biak guna mendukung pertemuan MSG yang akan dilaksanakan di Kanaky ( Kaledonia Baru).

Apolos Sroyer selaku Ketua KNPB Biak mengatakan untuk menghormati undang-undang Republik Indonesia maka, kami telah mengirim surat pemberitahun aksi demostrasi pada Kepolisian Biak. Dan kami jamin pelaksanaan demonstrasi itu akan damai.

Untuk menanggapi rencana pelaksanaan demonstrasi KNPB Biak ini maka Kepala Kepolisian Resort Biak mengadakan pertemuan dengan pihak KNPB Biak pada tanggal 16 Juni 2013 pukul 14.00-16.00 bertempat di Pendopo Adat KBS Sorido Biak.

Dalam pertemuan itu pihak kepolisian mengatakan bahwa KNPB adalah organisasi yang tidak terdaftar pada kantor pembinaan politik dan bela negara Indonesia maka tidak diijinkan untuk melaksanakan suatu kegiatan politik. Dan Kepala Kepolisian daerah Papua telah melarang KNPB melakukan demonstrasi.

Dalam perdebatan itu pihak KNPB Biak tetap pada komitmenya untuk melaksanakan demonstrasi. Menutu Apolos Sroyer aksi yang kami lakukan hanya berupa aksi demostrasi damai, hanya memfasilitasi masyarakat West Papua di Biak untuk menyampaikan aspirasinya secara damai guna mendukung pertemuan MSG itu.

Walaupun kepolisian Biak melarang dan akan membubarkan massa kami namun pada komitmennya kami tetap melaksanakan aksi damai itu, ujar Apolos Soryer. (km)

June 17, 2013 0

Ibadah Syukur mendukung KTT MSG dan pembebasan ke-6 aktivis KNPB Wilayah Timika

Umat Tuhan angkat tangan berdoa kepada Tuhan di lapangan Timika Indah

Timika – Ibadah Sykuran dalam rangka kekebesan ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika sekaligus dukungan Konferensi Tingkat Tinggi MSG di Kaledokia Baru yang berlangsung hari ini tanggal 17 sampai 23 Juni 2013. Ibadah syukuran di adakan di lapangan Timika Indah hari ini 17/6.

Ibadah diawali dengan jemputan ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika sekitar jam 09.30 keluar dari LP di SP V Timika tiba di lapangan Timika Indah sekitar jam 10.00 waktu Timika.

Ibadah mulai jam 10.30 diawali dengan waita setelah itu dilanjutkan nyanyian puji-pujian rohani setelah itu doa pembukaan di pimpinan oleh Pdt. Daniel Bagau setelah di lanjutkan dengan kesaksian oleh ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika di wakili oleh Romario Yatipai, kata Romario “Kami disiksa, di bantai di pukul, di adili tanpa bukti yang jelas, kami bersyukur karena Tuhan buktikan kebenaran-Nya atas kami.” Setelah itu ditutupi dengan pujian karangan mereka dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) di SP V Timika

Usai kesaksian dilanjutkan dengan Renungan singkat di bawakan oleh Pdt. Lukas Hagawal, Sm.Th. dalam renungan singkatnya diambil dalam Kejadian, 1:27 dan I Tesalonika, 5 : 18 di bawa sebuah thema yang mengatakan ”Bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikan untuk umat-Nya yang tertindas.”

Setelah itu dilanjutkan dengan kata-kata sambutan dan sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Umum Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Bucthar Tabuni, kata Bucthar “kamu keluar dari penjara kecil ke penjara besar, penjara besar itu ada di luar di sini karena kamu akan dengar penembakan, penangkapan, pembunuhan jadi kamu masuk dalam penjara besar. Ucapnya.

Bucthar juga menambahkan bahwa “ Kita sudah keluar dari rumah kita yaitu rumah Malanesia jadi dalam KTT MSG kita akan masuk kembali dalam rumah kita dahulu yaitu rumah Malanesia, kita bukan Melayu kita Malanesia, kita keluarga kulit hitam keriting rambut, bukan rambut lurus.” Kata Mantan Ketua Umum KNPB Pusat.

Sambutan ditutupi dengan sebuah puisi dalam puisinya mengatakan “ Indonesia akan hancur, hancur, hancur karena pembunuhan orang yang tidak bersalah sedang di lakukan di atas Tanah West Papua, Indonesia kau keluar, keluar, keluar karena kau tidak ada dasar hukum yang menahan kau di atas tanah West Papuaaaaaaaaaaa…..aaaaaaaa.” tutupnya

Setelah itu Ketua KNPB Wilayah Timika Steven Itlai yang baru keluar demi hukum dari Lembaga Pemasyarakatan dalam sambutan orasinya mengatakan ucapan terima kasih kepada Penasehat Hukum pak Gustap Kawer dan kawan-kawannya yang membantu dalam proses persidangan “kami sampaikan terima kasih atas bantuan hukum oleh Tim Penasehat Hukum dan seluruh rakyat Papua yang membantu kami dalam proses rekayasa oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan di Timika ini.” Ucap Steven.

Sambutan dan orasi berikut di sampaikan oleh Ketua Parlemen Rakyat Daerah Timika, Abiud Degei dalam sambutanya menyatakan “Rakyat Papua di Timika tidak boleh terpancing dengan isu-isu yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab tetapi tenang di rumah dan tunggu seruan dan penyampaian kami.” Himbauannya.

Setelah itu mewakili orang tua Pdt. Deserius Adii mengatakan ucapan terima kasih kepada Penasehat Hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas Timika atas berjalan aman lancar dalam proses persidangan ini “kami keluarga mengucapkan terimakasih atas segala dukungan dari segala pihak baik Penasehat Hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.” Lanjutnya kami usulkan kepada kepolisian lain kami kalau penangkapan berarti harus tegakkan aturan-aturan tentang penangkapan, harus koordinasi dengan RT atau Kepala Kampung setempat agar masyarakat percaya Polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan “kedepan kami usulkan polisi tidak boleh penangkapan sewenang-wenang dilakukan seperti peristiwa tanggal 19 Oktober 2012 lalu.” Katanya.

Adii juga menambahkan masyarakat harus hati-hati pakai pisau, parang, kapak alat-alat kerja dan dapur karena polisi akan menjeret dengan pasal alat tajam seperti kasus ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika “Didalam persidangan alat penyitaan itu parang dan pisau itu yang kasih naik jadi masyarakat hati-hati bawa parang dan pisau di kebun atau di rumah.” Harapnya.

Setelah itu Bangsa West Papua melalui Ketua Umum Parlemen Nasional West Papua menyatakan Pernyataan Sikap dukungan West Papua di daftarkan sebagai anggota MSG dalam KTT MSG di Keledokia Baru adalah sebagai berikut :

Atas nama Bangsa West Papua kami Parlemen Nasional West Papua mendukung penuh mendaftarkan kami rakyat West Papua di daftarkan sebagai sebuah Bangsa yang bergabung dalam anggota MSG.
Menolak dengan tegas kami bukan Bangsa Melayu atau Bangsa Indonesia karena kami adalah Bangsa Malanesia. Kulit hitam keriting rambut.

Setelah itu di tutup dengan doa penutup yang di pimpin oleh Romario Yatipai dan diakhiri dengan tarian dan menari-nari dengan puji-pujian di atas panggung Lapangan Timika.

Ibadah syukuran dalam rangka dukungan KTT MSG dan kebebasannya ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika berakhir jam 4.00 waktu Timiika dan pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan aman dan tertib. (wtp)

June 17, 2013,knpbnews

June 17, 2013 0

1 Tahun Tewasnya Mako Tabuni : KNPB Minta Pembunuh Mako Ditangkap

JAYAPURA – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui Juru Bicara (Jubirnya), Wim Rocky Medlama meminta kepada aparat Kepolisian untuk

Women in the Indonesian province of "Papu... — Women in the Indonesian province of “Papua Barat” (“West Irian”) Permeso estas donita de aŭtoro de la fotografio por publikigi ĝin en Vikipedio. (Photo credit: Wikipedia)

menangkap dan menuntaskan juga mengungkap pembunuh Alm. Mako Musa Tabuni salah seorang putra asli Papua yang mempunyai pengaruh besar bagi rakyat Papua Barat, yang tewas diterjang timah panas aparat kepolisian pada tanggal 14 Juni 2013 tahun lalu.

“Kepolisian telah melakukan penembakan terhadap Alm. Mako Musa Tabuni tanpa prosedur hukum yang jelas, dan sudah satu tahun hingga detik ini kasusnya belum tuntas dan pembunuhnya belum diproses. Maka itu, kami meminta kepada pihak – pihak terkait yang menangani kasus penembakan Alm. Mako Musa Tabuni ini agar secepatnya diselesaikan,” kata Wim didampingi Ketua I KNPB Pusat Agus Kossay ketika menggelar jumpa pers, di Café Prima Garden Abepura, Jumat (14/6) kemarin siang.

Atas kasus pembunuhan ini Wim mengatakan akan menjadi hari yang terus diingat dan diperingati oleh Bangsa Papua Barat, karena salah satu pemimpin rakyat Papua Barat yang mengangkat hak dan martabat orang asli Papua (OAP) telah tewas ditembak oleh aparat penegak hukum tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas.

Dirinya menegaskan, Kapolda Papua tidak boleh tinggal diam atau membiarkan kasus pelanggaran HAM ini termakan oleh waktu. Kapolda harus menggali dan menuntaskan kasus penembakan tanpa dasar hukum yang dilakukan oleh anggotanya terhadap tokoh idola mereka.

“Kami meminta penjelasan dan pertanggung jawaban Polda Papua untuk meninjau kembali mengapa Mako harus ditembak, kami meminta data- data hukum, dasar hukumnya seperti apa? Sampai detik ini kan pelaku tidak ditangkap, malahan dia akan naik pangkat(polisi yang melakukan penembakan-red),”

ujarnya.

Menurut dia, atas pembunuhan Mako pihaknya menduga bahwa ada scenario besar yang dibuat oleh pemerintah yang dijalankan oleh pihak – pihak tertentu , dengan tujuan memusnahkan masyarakat sipil yang menuntut haknya atau hak untuk berdiri di atas tanahnya.

“Ini ada semua permainan, bagaimana untuk mematahkan pergerakan yang sedang didorong oleh rakyat sipil Papua Barat, makanya kami meminta kepada Polda Papua untuk meninjau kembali penembakan Mako Tabuni dengan almarhum Bertus Mabel,”

ucapnya.

Ditempat yang sama, Ketua I KNPB Pusat, Agus Kossay mengatakan, jika memang Alm. Mako Musa Tabuni diduga terlibat beberapa kasus yang terjadi pada beberapa tahun lalu, kenapa tidak ditangkap dan diamankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan kenapa mesti dibunuh.

“Itu berarti Jakarta membuat skenario untuk menangkap dan membunuh aktifis Papua yang pro merdeka. Jadi kami harap pembuktian secara fakta hukum yang jelas, tidak boleh main – main,”

ujarnya. (mir/achi/l03)

Sumber: Sabtu, 15 Jun 2013 07:50, Binpa

June 15, 2013 0

Lagi, Demo Dukung Papua Barat Masuk MSG Dibubarkan

JAYAPURA – Aksi dukungan Papua untuk bergabung dalam Melanesian Sparehead Group (MSG) terus mengalir. Jika sebelumnya aksi tersebut dilakukan dalam bentuk aksi demo damai oleh PNWP melalui KNPB dan BEMF/DPMF Uncen, maka kali ini, aksi dukungan pun kembali datang dari Solidaritas Hukum, HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SH2DRSP) dan seluruh mahasiswa Pegunungan Tengah yang ingin melakukan aksi demo damai, namun dibubarkan oleh aparat keamanan dalam hal ini Polres Jayapura Kota.

Karena dilarang demo, maka Ketua SH2DRSP Alius Asso dan perwakilan seluruh mahasiswa Pegunugan Tengah yang diwakili Nius Asso yang juga Ketua HMPJ Kota Jayapura melakukannya dalam bentuk jumpa pers, di Café Prima Garden Abepura, kemarin siang sekira pukul 11.00 WIT,Kamis (113/6).

Mereka selain mendukung Papua Barat bergabung dalam Melanesian Sparehead Group (MSG) juga mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) segera membebaskan tahanan poltik dan narapidana politik (Tapol/Napol) Papua tanpa syarat yang selama ini mendekam di penjara RI.

Menurut Ketua SHHDRSP Alius Asso, alasan untuk melakukan penahanan terhadap Tapol/Napol Papua oleh Pemerintah RI itu, sangat tidak logis apalagi sampai mendapatkan hukuman seumur hidup dibawah kurungan jeruji besi kaum penjajah Indonesia. “Salah satu contohnya yang mendapatkan hukuman seumur hidup adalah Anton Waman di Lapas Timika, dan hukuman yang dialaminya itu saya pikir sangat tidak logis sekali. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kepada Pemerintah RI untuk segera membebaskannya tanpa syarat. Sama juga seperti di Kabupaten Serui atas nama Edison Kendy dengan Wanni Amboy, dimana mereka dua ini masih dalam tahapan proses sidang hingga saat ini. Hal ini sudah memakan waktu cukup lama atau main tahunan, tapi hingga saat ini juga belum ada kejelasan dan dengan adanya hal seperti ini membuat Indonesia membungkam ruang demokrasi yang ada diatas Tanah Papua selama ini,” ujar Alius demikian sapaan akrabnya.

Menurut Alius, sekang merupakan era demokrasi namun berdasarkan data Tapol/Napol Papua yang pihaknya miliki, dimana masih banyak orang Papua yang hingga kini masih berada di balik jeruji besi Pemerintah RI tersebut. “Untuk sekarang sekitar 50 ke atas, terlalu banyak sekali. Kemudian yang ada di daerah punya itu, kami minta supaya segera dibebaskan,” katanya.

Menurut dia, di Wilayah kepulauan Serui, aparat keamanan selalu melanggar hak Asasi manusia(HAM) dan juga melakukan penekanan phisikis terhadap masyarakat yang ada di wilayah tersebut. “Di Serui ini memang semakin lama semakin pelanggaran HAM tinggi dan semua wartawan yang masuk di dalam diancam semua, ini saya sendiri turun dan saya saksikan langsung dengan mata kepala sendiri, ini dibawah tekanan oleh TNI /Polri,oleh karena itu saya mengharapkan jangan melemahkan phisikologis wartawan yang ada di sana karena itu adalah bagian dari perjuangan kemanusian dan itu juga memang tugasnya wartawan,” ujarnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Nius Asso mewakili mahasiswa Pegunugan Tengah di Kota Jayapura yang juga merupakan Ketua HMPJ Kota Jayapura mengatakan, mereka juga mendukung Papua Barat untuk masuk menjadi anggota MSG.

Dan, dirinya juga mengharapkan agar pihak keamanan dalam hal ini TNI/Polri harus memberikan kesempatan kepada orang pribumi atau rakyat Papua Barat untuk berbicara guna kepentingan seluruh masyarakat Papua Barat serta mendesak untuk membuka ruang demokrasi yang selama ini dibungkam oleh Indonesia supaya tidak ada lagi penekanan dalam hal berbicara dan berpolitik.

Menurut Alius dan Nius, bentuk dukungan untuk Papua Barat bergabung dalam MSG itu tidak dilakukan dengan cara melakukan aksi demo damai, dikarenakan tadi mereka dilarang oleh aparat kepolisian, dengan alasan menggangu ketertiban umum. Sehingga untuk menghindari hal – hal yang tak diinginkan maka mereka melakukannya dengan membuat konfrensi pers sebagai tanda bentuk dukungan moril kepada Papua Barat bergabung dalam MSG tersebut.

“Jika kami tetap lakukan aksi demo terus dilarang oleh aparat kepolisian itu akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban serta nantinya ada tindakan kekerasan, dimana dalam tindakan kekerasan itu pasti ada yang menjadi korban baik kami selaku rakyat Papua Barat maupun dari aparat keamanan. Maka itu, kami sangat mengharapkan tidak boleh lagi ada korban baik dari rakyat Papua Barat maupun aparat kepolisian, sehingga kami harus mendorong agenda ini dengan menggunakan otak yang dingin, rasa cinta damai dan penuh perhatian serta dari lubuk hati yang paling dalam kami dari rakyat Papua Barat,”

pungkas mereka ketika mengakhiri jumpa pers tersebut. (mir/don/l03)

Sumber: Sabtu, 15 Jun 2013 06:54, Binpa

June 15, 2013 0

Polda Diminta Tindak Pelaku Penembakan Mako Tabuni

JAYAPURA [PAPOS] – KNPB meminta bukti penuntasan dan penegakan hukum yang jelas terhadap penembakan salah satu putra asli Papua yang juga mempunyai pengaruh bagi beberapa orang saat itu, yakni almarhum Mako Tabuni yang kasusnya kemarin (14/6) genap 1 tahun.

Menurut mereka, kemarin akan menjadi hari yang terus diingat, karena salah satu pemimpin masyarakat yang mengangkat hak dan martabat orang asli Papua telah ditembak mati oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas.

“Kepolisian telah melakukan penembakan terhadap Mako Tabuni tanpa prosedur hukum yang tidak jelas sampai detik yang ada ini, genap satu tahun. Kami meminta kepada pihak – pihak yang terkait untuk menangani tentang kasus penembakan mako ini,”kata juru bicara KNPB Wim Medlama, di Café Prima Garden, Abepura, Jumat(14/6) kemarin.

Kata dia, Kapolda Papua tidak boleh tinggal diam atau membiarkan kasus pelanggaran ham ini termakan oleh waktu, melainkan Kapolda harus menggali dan menuntaskan kasus penembakan tanpa dasar hukum yang dilakukan oleh anggotanya terhadap salah satu idola mereka hingga tewas ini.

“Kami meminta penjelasan dan pertanggung jawaban terhadap Polda Papua untuk meninjau kembali mengapa Mako harus ditembak, kami meminta data- data hukum, dasar hukumnya seperti apa? Sampai detik ini kan pelaku tidak ditangkap, malahan dia akan naik pangkat (polisi yang melakukan penembakan-red),” ujarnya.

Pihaknya menduga bahwa ada skenario yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang dijalankan oleh pihak – pihak tertentu dengan tujuan memusnahkan masyarakat sipil yang menuntut haknya atau hak untuk berdiri di atas tanahnya sendiri.

“Ini ada semua bermain, bagaimana untuk mematahkan pergerakan yang sedang didorong oleh rakyat sipil Papua barat, makanya kami meminta kepada Polda Papua untuk meninjau kembali penembakan Mako Tabuni dengan almarhum Bertus Mabel ini kan prosedur hukum tidak jelas,”ujarnya.

Menurutnya, walaupun sudah setahun, namun sampai dengan sekarang penegak hukum ini belum juga memberikan bukti dan alasan yang jelas kepada pihak keluarga dalam hal ini keluarga besar KNPB tentang salah satu actor yang membela hak rakyat Papua itu.

“Inikan buktinya belum ada, masih simpang siur. Jadi kami meminta Polda dan Pemerintah Provinsi Papua harus bertanggungjawab untuk menyelesaiakan persoalan pelanggaran ham berat yang terjadi namun tidak pernah diangkat. jadi kami menegaskan kepada pihak Polda Papu dan Komnas HAM ini harus meninjau kembali dan menyelidiki kasus yang terjadi ini,” ujarnya.

Sementara itu di tempat yang sama Pengurus KNPB pusat Alus Kosai mengatakan, jika memang Mako diduga terlibat beberapa kasus yang terjadi pada beberapa tahun lalu, kenapa tidak ditangkap dan diamankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. ”Itu berarti Jakarta membuat skenario untuk menangkap dan membunuh aktifis Papua yang pro merdeka. Jadi kami harap pembuktian secara fakta hukum yang jelas, tidak boleh main – main,”ujarnya.

Bahkan dia mengatakan apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua I Gede Sumerta Jaya, tentang penangkapan terhadap Buktar Tabuni pada beberapa hari lalu, tidaklah sesuai dengan fakta yang terjadi.

“Ketika dia tiba di Tempat Kejadian Perkara(TKP) itu mereka menculik dia dari dalam mobil dan diturunkan secara paksa, dikasi jatuh ke tanah dan mereka injak – injak dia, dorang pukul dia sampai kepala ini ada luka, telingah darah, bibir pecah kemudian mereka juga melakukan perampasan dua buah HP. Jadi kami harap pemukulan yang dilakukan ini segera dipertanggung jawabkan,termasuk dua buah HP harus dikembalikan dengan motor,” ujarnya. [mar]

Jum’at, 14 Jun 2013 21:36, Ditulis oleh Mansar/Papos

June 14, 2013 0

Demo Dukung Papua Barat Masuk MSG, Dibubarkan

Demo KNPB Mendukung West Papua masuk sebagai anggota MSG

JAYAPURA – Aksi demo puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEMF dan DPMF Uncen di depan pintu gerbang Kampus Uncen Perumnas III, Rabu (12/6) kemarin, dibubarkan polisi. Demo yang bertujuan mendukung Papua Barat bergabung dalam Melanesian Sparehead Group (MSG) itu dibubarkan, karena tidak ada ijin dan juga adanya simbol-simbol Bendera Bintang Kejora (BK) .

“Jadi, kami ingin mendukung Papua Barat ke dalam MSG yang bergerak di bidang kesejahteraan dan perekonomian tersebut, agar kondisi masyarakat Papua Barat bisa berubah yang dari dahulu hingga sekarang ini belum lepas dari keterbelakangan,” kata Penanggung jawab aksi demo damai, Yason Ngelia kepada wartawan usai menggelar aksi demo atau mimbar bebas, di Kampus Uncen Perumnas III, kemarin siang Rabu (12/6).

Dikatakan, hari ini (kemarin, red) ada dukungan dari Perdana Menteri Vanuastu yang menyatakan bahwa Papua Barat harus masuk ke MSG. “ Sehingga menurut kami ini suatu keuntungan bagi rakyat Bangsa Papua Barat karena MSG ini merupakan lembaga yang begerak di bidang kesejahteraan dan perekonomian,” kata Yason Ngelia ketika melakukan orasi sebelum dibubar paksa oleh aparat kepolisian di depan pintu gerbang Kampus Uncen Perumnas III tersebut.

Menurut nya, selaku Ketua BEMF FISIP Uncen itu, sebagai mahasiswa yang juga peduli dengan kondisi masyarakat Papua hingga sekarang ini belum ada perubahan, maka pihaknya harus mendukung apa yang diinginkan oleh rakyat Bangsa Papua Barat.

“Kami tidak ada hubungan dengan organisasi lain yang punya kepentingan di atas tanah Papua ini, dimana kami menilai MSG ini sangat menguntungkan rakyat Papua Barat yang juga merupakan ras Melanesia,” katanya.

Terkait adanya sejumlah kertas yang menggambarkan Bendera Bintang Kejora (BK) yang dipasang di depan pintu gerbang kampus, menurut Yason itu merupakan salah satu bentuk dukungan mereka agar Papua Barat bisa bergabung dalam MSG tersebut.

“Kami sesalkan aktivitas dilakukan di depan kampus itu dibubarkan oleh kepolisian, dan bukan hanya itu saja yang dilakukan oleh aparat kepolisian bahkan sampai memukul mahasiswa salah satu contohnya adalah teman mahasiswi kami yang mulutnya mengalami luka sobek karena terkena pukulan oleh aparat kepolisian dan merampas sepeda motor milik mahasiswa,” ungkap Yason yang juga sempat ditangkap.

“Maka itu kami harapkan supaya aparat segera mengembalikan motor – motor yang diambil paksa oleh aparat kepolisian. Dimana dengan tindakan aparat kepolisian seperti ini menunjukkan bahwa polisi membungkam ruang demokrasi diatas Tanah Papua ini,” pungkasnya. (mir/don/l03)

Sumber: Kamis, 13 Jun 2013 07:06, Binpa

June 13, 2013 0

Polisi Siap Tangkap Ketua BEM FISIP Uncen

JAYAPURA [PAPOS] – Kepolisian Kota Jayapura menyatakan siap menangkap dan meminta pertanggungjawaban Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Fisip Universitas Cenderawasih Yaso Ngelia, atas aksi demo Rabu (12/6) di kawasan Uncen baru Waena, Kota Jayapura.

Kapolres Kota Jayapura AKBP Alfred Papare kepada Antara, Kamis mengatakan, pihaknya tetap akan menangkap Yaso Ngelia, karena aksi yang mereka gelar sudah menyurus ke makar dan yang bersangkutan adalah penanggung jawab.

“Kami akan tetap menangkap yang bersangkutan (Yaso Ngelia) namun tidak dilakukan pengejaran secara khusus atau dibentuk tim khusus,”

tegas Kapolres Kota Jayapura.

Ia mengatakan, anggotanya sempat berupaya menangkap Yaso sesaat setelah aksi demo yang mereka lakukan namun dia berhasil melarikan diri dengan naik kekawasan Uncen atas diikuti anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang juga turut serta dalam aksi tersebut.

Yaso yang menjabat Ketua BEM Fisip Uncen itu nantinya akan dimintai keterangan tentang demo yang dilakukan bersama rekan-rekannya, Menurutnya, dalam aksi yang digelar sekitar 50 orang itu mereka menggelar berbagai gambar yang menyerupai Bendera Bintang Kejora.

Aksi demo yang yang dilakukan para mahasiswa dan pendukung KNPB itu dalam rangka mendukung bergabungn ya bangsa Papua kedalam keanggotaan “Melanesian Superhead Group (MSG)”. [ant/ida]

Kamis, 13 Jun 2013 22:15 Taksir, Ditulis oleh Ant/Ida/Papos

June 13, 2013 0

Polisi Bubarkan Aksi KNPB

Jayapura,10/6 (Jubi) – Polresta Kota Jayapura, Senin (10/6), berhasil menghalangi dan membubarkan aksi demo Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam rangka mendukung masuknya Papua Barat ke dalam Melanesia Sparehead Group (MSG) yang akan dilakukan dalam KTT MSG di Kaledonia Baru, 18 Juni nanti.

Polisi sejak pagi mulai berjaga-jaga di sejumlah titik kumpul. Di Gapura Kampus I Universitas Cenderawasih (Uncen) di Padangbulan, Abepura, Jayapura, Papua dan Kampus II Uncen di Waena Perumnas III Abepura, Jayapura. Di Gapura kampus Uncen II, polisi berjaga-jaga dengan tamen, senjata, mobil baracuda, truk dalmas, mobil dan motor patroli.

Robongan KNPB turun dari arah Asrama Uncen sekita pukul 09.00 WIT. Polisi yang telah siap menghalangi rombongan yang dipimpin Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP). Mobil komando, pengeras suara, dan genset di sita pihak aparat kepolisian.

Setelah menyita, polisi meminta massa demo bubar. Sebelum bubar, massa sempat bertahan di Gapura Kampus Uncen Waena. Polisi terus menyeruhkan kepada pendemo yang berkumpul di Gapura Uncen Waena agar bubar.

“Adik-adik, demo hari ini dibubarkan karena tidak ada izin,” kata AKP Kiki Kurnia mengunakan mengapon. Karena itu, Kiki yang memimpin ratusan polisi itu mengajak pendemo untuk bubar sebelum terjadi hal-hal di luar dugaan.

“Kalau dipaksakan, maka akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, adik-adik tangung resiko sendiri,” tutur Kiki lagi dalam mobil patroli. Akhirnya, Bucthtar Tabuni memutuskan untuk mengarakan rakyat yang demo jalan sendiri menuju Kantor DPRP Papua menggunakan taxi dan motor.

“Saya telah komunikasi dengan teman-teman di DPRP. Pihak DPRP izinkan kami sampaikan aspirasi. Karena itu, kalau mau ke sana, jalan sendiri-sendiri menggunakan motor dan taxi,” tuturnya.

Sebelum ke kantor DPRP, Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua PNWP) ini, menyampaikan komentarnya atas penghadangan itu. “Kami akan bubar bukan karena kehendak kami,” tuturnya lagi .

Menurut Bucthar, sikap dan model yang diterapkan polisi akan terus berlanjut. “Hari ini kami dibatasi, akan seperti ini terus. Ini model penjajahan,” nilainya. Lanjut dia, model penjajahan ini, mengandung nilai politik perjuangannya lebih. “Kami senang kalau bapak – bapak ada disini. Karena, ini kekuatan kami,” tegasnya.

Setelah mengatakan itu, Buchtar Tabuni lewat jalan depan perumahan dosen Uncen menuju pertigaan masuk perumnas III dalam dengan tujuan lanjut ke DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua). Polisi kerja dari belakang. Saat itu, terjadi insiden kecil.

“Polisi kejar Rombongan Bucthar menuju ke Arah Asrama Putra Uncen. Anak-anak KNPB tidak ada lagi yang mancul,”tutur Timoteus, warga Waena, yang saat itu berada di lokasi kejadian. Sampai berita ini, ditulis, polisi masih berjaga-jaga di sekitar Gapura Kampus Uncen II. (Jubi/Mawel)

Source: TabloidJubi.com

June 11, 2013 0

Tak Diijinkan, Demo KNPB Dibubarkan

JAYAPURA—Aksi demo damai dari Parlemen Nasional West Papua (PNWP) melalui Badan Pengurus Pusat – Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) sebagai bentuk dukungan kepada Bangsa Papua Barat untuk didaftarkan bergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) sekaligus memberikan dukungan atas rencana peresmian Kantor OPM di Port Moresby, Selasa (18/6) mendatang, dibubar oleh anggota Polres Jayapura Kota di Halaman Kantor DPRP, Jayapura, Senin (10/6) kemarin siang.

Aksi demo damai yang diikuti puluhan massa tiba di Halaman Kantor DPRP, Jayapura membawa sejumlah spanduk antara lain berbunyi Buka Ruang Demokrasi Stop Kekerasan. We are Under Emergency Zona International Intervention is Urgen we Needs the Right Self of Determinition.

Koordinator Aksi BPP-KNPB Warpo Wetipo ketika menyampaikan orasi antara lain mengecam sikap Polda Papua yang tak memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Padahal BPP-KNPB secara resmi menyampaikan surat izin aksi demo kepada Polda Papua. Sebelumnya, Polda Papua tak memberikan STPP, alasannya aksi demo KNPB cenderung bermuatan politik yakni perjuangan Papua merdeka, yang merupakan tindakan pidana makar dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Karenanya, kata Warpo Wetipo, pihaknya tak pernah melanggar hukum, tapi justru Kapolda Papua melanggar hukum, karena tak memahami materi hukum, yang seharusnya mereka memahami.

“Kami sangat kecewa karena Kapolda tak memberikan STTP untuk menyampaikan aspirassi kami kepada rakyat Papua. Jika aturan-aturan hukum terus-menerus dilanggar, suatu saat negara ini akan bubar karena mereka tak mentaati dan menyalahi aturan,” tegas Warpo Wetipo disambut yel-yel Papua merdeka dari massa pendemo.

Disela-sela aksi demo tersebut, Kasubag Pers Polres Jayapura Kota AKP Eni S menyeruak masuk di tengah massa pendemo sekaligus menanyakan kepada Warpo Wetipo surat izin demo. Tapi Warpo Wetipo tak meresponsnya karena aksi demo yang mereka lakukan diangga telah sesuai UU No. 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat dimuka umum tertulis dan lisan, baik menyampaikan aspirasi merdeka dan lain-lain.

Lantaran tak mencapai kesepakatan, Eni S meminta agar massa pendemo membubarkan diri. Apabila tak direspons, pihaknya segera membubarkannya secara paksa. Akhirnya, disepakati hanya dua perwakilan massa pendemo menyampaikan aspirasinya kepada Komisi A DPRP.

Tak lama berselang tiga anggota Komisi A DPRP turun menemui massa pendemo, masing-masing Hendrik Tomasoa, Harun Anggibau dan Ina Kudiai. Selanjutnya, Kasubag Pers Polres Jayapura Kota AKP Eni S mendaulat massa pendemo menyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota Komisi A.

Alhasil, Warpo Wetipo membacakan aspirasinya. Pertama, kami bangsa Papua Barat membutuhkan dukungan penuh saudara-saudara Melanesia untuk mengembalikan status wilayah Papua Barat sebagai keanggotaan resmi MSG dan mendukung sikap negara-negara rumpun Melanesia untuk menjadikan Papua Barat anggota MSG. Kedua, kami mendesak Kepala Negara –Negera Melanesia meninjau kembali Perjanjian Canberra atau Canberra Verdag 1947 pasal-pasal pembentukan Pasifik Selatan sesuai Perjanjian Canberra pada 6 Pebruari 1947 adalah mendirikan Komisi Pasifik Selatan (South Pasific Commision).
Ketiga, kami menyeruhkan West Papua Zona pengawasan HAM dan mendesak United Nation segera mengintervensi. Keempat, mendesak kepada Pelapor Khusus PBB dan Jurnalis Internasional segera turun ke Papua Barat. Kelima, mendesak dan meminta kepada semua pihak yang berkempeten segera membuka ruang demokrasi seluas-luasnya, hentikan kekerasan di Papua Barat dan memberikan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bagi rakyat Papua.

Warpo Wetipo didampingi Tinus Wetipo ketika menyerahkan aspirasi kepada Anggota Komisi A DPRP Hendrik Tomasoa disaksikan Harun Anggibau dan Ina Kudiai. Hendrik Tomasoa menuturkan, pihaknya segera mempelajari dan menyerahkan aspirasi kepada pimpinan DPRP selanjutnya meneruskan kepada pihak berwenang. Massa pendemo pun membubarkan diri dengan tertib.

Sementara itu, Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni malah senang karena aksi dari pihaknya dihadang aparat kepolisian dari Polres Jayapura Kota. “Saya justru merasa senang dengan hal ini karena menjadi laporan kami dan akan dikirim langsung ke Sekretariat MSG (Melanesia Sparehead Group),” kata Buchtar Tabuni, kepada wartawan di Rusunawa Unit 6, Kampwolker, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, sekira pukul 15.00 WIT, Senin (10/6) kemarin sore.

Senin pagi hingga tengah hari, Polres Jayapura Kota, berhasil menghalangi – halangi dan membubarkan aksi demo Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam rangka mendukung Papua Barat bergabung ke MSG yang akan dilakukan dalam KTT MSG di New Caledonia, pada 18 Juni 2013 mendatang.

Mereka (Polisi, red), sejak pagi mulai berjaga – jaga di sejumlah titik kumpul. Di Gapura Kampus I Universitas Cenderawasih (Uncen) di Padang Bulan dan Kampus II Uncen Perumnas III Waena, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram. Di Gapura kampus Uncen II Perumnas III, polisi berjaga – jaga dengan tamen, senjata lengkap, mobil barracuda, sejumlah truck dalmas, mobil dan motor patroli.

Titik kumpul yang dihadang di Sentani – Kabupaten Jayapura dan Perumnas III, tetapi yang datang dari Ekspo, Lingkaran Abepura, Entrop dan sekitar Kampus Yapis Dok V berhasil masuk di Kantor DPR Papua. “Ya kami dihadang karena alasan demo dengan konteks diluar NKRI alias makar,” ujar Buchtar yang nyentrik dengan kacamata dan loreng.

Aspirasi pihaknya, lanjut dia, pertama, hari ini rakyat Papua resmi mendeklarasikan orang Papua bagian dari Negara-negara Melanesia. Kedua, pihaknya mendukung penuh kepada Negara-negara anggota Melanesia untuk menerima orang Papua sebagai keluarga besar Melanesia. “Terakhir, kami berharap negara – negara anggota Melanesia untuk memutuskan tentang hak menentukan nasib sendiri (Self Determination),” kata Buchtar.

Menurut Kabag Ops Polres Jayapura Kota, AKP Kiki Kurnia, demo dibubarkan karena tidak ada ijin. “Adik – adik sekalian, demo hari ini dibubarkan karena tidak mendapatkan izin,” kata Kabag Ops mengunakan TOA megapon, di hadapan peserta demo dan aparat kepolisian, di depan Gapura Kampus II Uncen Perumnas III – Waena.

Berdasarkan pantauan Bintang Papua, polisi bersenjata lengkap mengawasi dan memantau jalannya aksi demo damai. Korps berbaju Cokelat ini juga dilengkapi senjata, truk, mobil tahanan dan barracuda. Hingga sore hari, mereka akhirnya bubar bersama peserta aksi demo. Sementara ada satu mobil taxi Carry jurusan Abe, Waena, Perumnas III, mengalami kerusakan pada kaca bagian depan dan samping pecah akibat dilempar batu oleh massa pendemo dari PNWP dan KNPB. (mir/mdc/don/l03)

Sumber: Selasa, 11 Jun 2013 06:45, Binpa

June 11, 2013 0

Jangan Tutup Bicara Hal Yang Benar

Jayapura, 10/6 (Jubi) – Jonah Wenda, yang mengklaim sebagai juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) mengatakan, sedianya pemerintah pusat membuka ruang untuk membicarakan tentang Papua.

“Jangan lagi tutup-tutup, jangan putar balik bicara barang yang benar agar kita diberkati dan hidup aman di sini,” kata Jonah ke tabloidjubi.com di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (10/6) sore.

Menanggapi pembubaran aksi demo dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) oleh aparat kepolisian dari Polres Kota Jayapura, menurut dia, menambah susah pemerintah Indonesia, sebab, masalah Papua menjadi perhatian dunia.

“Mengapa dibubarkan? Mengapa ruang demokrasi ditutup? Buka selebar-lebarnya ruang demokrasi,” kata dia lagi. Dia menyesalkan tindakan aparat keamanan yang melarang orang Papua untuk menyampaikan aspirasinya.

Menurut aparat kepolisian, demo dibubarkan karena tidak ada ijin. “Adik-adik, demo hari ini dibubarkan karena tidak ada izin,” kata AKP Kiki Kurnia mengunakan mengapon, di hadapan peserta demo dan aparat kepolisian, di depan gapura kampus Uncen, Waena.

Menyinggung soal MSG (Melanesia Sparehead Group), menurut Jonah Wenda, melalui wadah tersebut, upaya perundingan berhasil. Upaya yang dilakukan, soal identitas orang Papua. Karena itu, harus dilihat akar permasalahan di Papua. Karena itu, dia mengimbau kepada pemerintah pusat agar tidak takut berbicara tentang Papua.

“Ke depan, pemerintah buka ruang,” kata Jonah Wenda. Upaya MSG, kata dia, mesti mendapat dukungan dari orang Papua, sebab itu masalah identitas orang Papua. (Jubi/Timoteus Marten)

Sumber: TabloidJubi.com, 10 Juni, 2013