Inisial Pelaku Bom Wamena, Bukan Anggota KNPB

Wim Medlama Topi Biru didampinggi Hakim Pahabol Anggota PNWP dan Anggota KNPB saat jumpa pers (Jubi/Mawel)

Jayapura — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengungkap inisial pemilik dan pelaku kasus bom di Kota Wamena beberapa waktu lalu. Pemilik dan pelaku bom bukan anggota atau oknum struktural KNPB, melainkan oknum yang dimanfaatkan menggiring KNPB ke organisasi teroris.

“Pemboman di Jalan Satlantas dan DPRD dan penemuan bom di Sekretariat KNPB Balim di Wamena, itu bukan anggota KNPB, tetapi oknum tertentu sengaja diskenariokan menghancurkan perjuangan rakyat Papua,”

kata juru bicara KNPB pusat, Roky Medlama ke tabloidjubicom, di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (14/1).

Menurut Medlama, pemilik bom dan yang melakukan pemboman di dua tempat, serta pemilik bom yang ditemukan di Sekretariat KNPB Balim di Wamena, adalah HK.

“Dan orang berinisial HK ini, bukan sturuktur KNPB. Tapi pihak ketiga yang memanfaatkan HK untuk menggiring KNPB ke wilayah teroris. Kepentingan aksinya, menggiring KNPB ke teroris,”

kata pria asal pengunungan tengah Papua ini.

Selain HK, Medlama mengungkap eksekutor peledakan bomnya.

“Pemiliknya HK, kemudian yang melaksanakan peledakan orang yang berinisial NE. Sedangkan siapa yang menyuruh dan otak dibelakang HK dan NE ini, kami dari pihak KNPB tidak tahu. Secara struktural, kami tak tahu menahu dari mana. Siapa pemiliknya, kami di KNPB tak bertanggungjawab,”

jelasnya.

Semua keterangan kepemilikan dan peledakan ini sudah dijelaskan Ketua KNPB Balim di Wamena, menurut Medlama.

“Simeon Daby sudah menjelaskan semua ini kepada polisi setelah dirinya ditangkap polisi. Simeon yang ditahan polisi, kini bersiap-siap menjalani persidangan di PN Wamena. Secara struktural, KNPB tidak pernah merencakan kejahatan. Simeon ditahan tanpa alasan yang jelas,”

terangnya.

Sehingga, menurut Medlama, Simeon Daby seharusnya dibebaskan bersama beberapa anggota KNPB yang ditahan.

“Simeon tidak tahu persoalan karena waktu peledakan dan penemuan bom dirinya ada di luar Wamena,”

tegas Medalama.

Sementara itu, Victor Yeimo, ketika diminta komentar melalui pesan singkat telepon genggam, Ketua Umum KNPB pusat tidak dapat dihubungi, hingga berita ini diturunkan. (Jubi/Mawel)

Tuesday, January 15th, 2013 | 20:17:54, TJ

January 15, 2013 0

KNPB & Rakyat Tidak Kompromi Dalam Pemilu & Pilkada Indonesia”

HIMBAUAN DAN SERUAN UMUM

Kami menyampaikan kepada rakyat West Papua dan seluruh anggota dan pengurus KNPB dimana saja berada, bahwa menghadapi Pemilihan Umum Indonesia, Pemilihan Gubernur Indonesia, Bupati Indonesia atau DPR Indonesia diatas tanah Papua, KNPB telah menyatakan sikap tegas bahwa:

1. Keberadaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan semua agenda kolonial Indonesia diatas tanah Papua, termasuk pemilihan-pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati atau DPRD/P) adalah sesuatu yang illegal dan merupakan bagian dari praktek penjajahan itu sendiri.

2. Hak politik rakyat West Papua belum sah dan berlaku dalam pemilihan jabatan politik kolonial Indonesia diatas tanah Papua, sebab status politik wilayah Papua Barat dalam NKRI belum final, dimana hak politik orang Papua dalam Pepera 1969 dimanipulasi, digadai, dan dicederai dalam rekaya pelaksanaan prinsip one man one vote.

3. Praktek berdemokrasi Indonesia dalam Pemilu, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati atau DPRP/P yang sangat sarat dengan nafsu atau ambisi kedudukan, kehormatan dan uang adalah suatu pembodohan dan penghancuran terhadap tatanan nilai-nilai adat dan budaya melanesia. Malpraktek penyelenggaraan Pemilu Indonesia di West Papua telah berdampak pada hancurnya rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan serta solidaritas bangsa Papua dalam hidup dan perjuangannya.

4. Apapun kebijakan Indonesia di West Papua, dan sebagus apapun visi dan misi dari antek-antek kolonial yang menjadi kandidat Gubernur, Bupati atau DPRP/D yakinlah bahwa itu hanyalah retorika, itu hanyalah utopis atau sesuatu yang mustahil terwujud. Sebab, ada nubuat: “Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi,dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” (Pdt. Izaac Samuel Kijne, Wasior, Manokwari, 25 Oktober 1925).

5. Setiap orang Papua yang ikut aktif dalam segala kebijakan kolonial Indonesia (termasuk Pilkada), bagi Indonesia dan di mata dunia adalah bukti loyalitas bangsa Papua terhadap kolonial Indonesia. Hal tersebut, tanpa disadari, akan mematikan semangat perjuangan dan simpati internasional terhadap perjuangan banga Papua Barat untuk bebas dari kungkungan negara kolonial Indonesia.

Berdasar pada alasan-alasan tersebut diatas, dan demi kehormatan identitas, martabat dan harga diri bangsa Papua Barat, dan demi perjuangan yang mulia, kami menyatakan dengan tegas kepada rakyat dan anggota KNPB bahwa:

1. Rakyat West Papua, dan seluruh anggota KNPB tidak terlibat untuk memilih dan ikut menyukseskan Pemilihan Gubernur Indonesia, Bupati Indonesia atau DPR Indonesia diatas tanah Papua.

2. Rakyat West Papua, anggota KNPB dan para antek-antek kolonial yang menjadi calon Pilkada agar berhenti menjadikan perjuangan Papua Merdeka atau organisasi KNPB atau organisasi perjuangan lain sebagai alat tawar menawar atau bahan jualan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan atau untuk mendulang suara rakyat yang sedang tertindas.

3. Bila ada anggota atau pengurus KNPB yang terlibat dan melakukan hal-hal tersebut diatas, maka pengurus Pusat KNPB akan memperlakukan sikap tegas sesuai prinsip-prinsip organisasi yang berlaku.

Demikian surat himbauan dan seruan ini dibuat sebagai perhatian bersama demi mempertahankan nilai dan harga diri perjuangan bangsa Papua.

“Kita Harus Mengakhiri

Port Numbay, 13 Januari 2013

Hormat kami,

Victor F. Yeimo

Ketua Umum KNPB

Ones Suhuniap

Sekretaris Umum

Tembusan Yth:

1. Ketua Parlemen Nasional West Papua [PNWP], di Penjara Kolonial Indonesia Abepura

2. Panglima-Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPN.PB] di Setiap Markas

3. Benny Wenda, Koordinator Diplomat Internasional di London, Inggris

4. Pengurus-pengurus Wilayah KNPB di Wilayah

January 13, 2013, KNPB

January 13, 2013 0

KNPB Desak Pelapor Khusus PBB Ketemu Fileb Karma, cs

Papua – Kantor Tinggi HAM PBB menjadwalkan adanya kunjungan pelapor khusus untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat PBB ke Indonesia. Kegiatan resmi PBB itu akan dipimpin Frank La Rue, dan dijadwalkan pada 15 hingga 26 Januari 2013.

Dalam kunjungan 10 hari tersebut Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri berupaya agar Pelapor PBB tidak ke West Papua. Komite Nasional Papua Barat [KNPB] memandang ini sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk menyembunyikan dirinya sebagai aktor kejahatan pelanggaran HAM terhadap rakyat dan aktivis di West Papua.

Setelah Soeharto tumbang, pelanggaran HAM dan Demokrasi tidak ikut tumbang di West Papua. Jakarta dengan kekuatan hukum dan militer terus-menerus melegalkan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat dan aktivis West Papua yang melakukan aktivitas damai dalam menuntut hak penentuan nasib sendiri. Banyak yang telah mati, mulai dari pembunuhan Arnold Ap, Theys H. Eluay, Mako Tabuni, hingga Hubertus Mabel. Puluhan aktivis dan rakyat West Papua masih mendekam di penjara-penjara kolonial Indonesia atas aksi damai yang dilakukan. Fileb Karma,dkk adalah bukti nyata kejahatan Indonesia diatas tanah Papua.

KNPB mendesak La Rue mengatur jadwal kunjung ke West Papua tanpa intervensi Pemerintah RI, untuk bertemu langsung dengan Fileb Karm, cs yang sedang menjalani hukuman 15 tahun penjara atas aksi ekspresi damai yang dilakukan di Jayapura, West Papua 2004 lalu.

Selanjutnya, dengan terbuka kami katakan bahwa PBB segera menjamin hak rakyat West Papua untuk melakukan aktivitas damai dalam menuntut hak penentuan nasib sendiri. Kami berharap, Pelapor Khusus PBB, dalam kunjungan ini membicarakan agar cap teroris, makar, pengacau, dll yang ditujukan negara Indonesia kepada aktivis KNPB dan pejuang Papua lainnya dihilangkan, karena sudah tidak relevan lagi dalam era yang terbuka, dimana stigma tersebut sengaja dibuat untuk membungkam aksi-aksi damai yang dilakukan oleh rakyat West Papua.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dirilis sebagai sikap rakyat bangsa Papua Barat.

Hormat kami,

Victor F. Yeimo

Ketua Umum KNPB

January 12, 2013, KNPBNews

January 12, 2013 0

KNPB: Kapolda Papua Harus Hapus DPO

Jayapura — Melalui juru bicaranya, Komite Nasional Papua Barat mengatakan pembukaman ruang demokrasi, penahanan sejumah aktivis KNPB hingga ke di balik jeruji besi dan lainnya masuk dalam Daftar Pencaharian Orang (DPO) adalah demi kepentingan elit politik Papua.

KNPB mengatakan elit politik bersama Kapolda berusaha bermain di Papua dengan objek mengkambinghitamkan rakyat dan aktivis di Papua.

“Polda Papua membungkan ruang demokrasi demi elit politik Papua. Demi kepentingan elit politik, Rakyat Papua menjadi korban. Banyak masyarakat, aktivis masuk dalam DPO,”

kata juru bicara KNPB, Wim Medlama, dalam jumpa persnya, Sabtu,(5/1) di Café Prima Garden, Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Karena itu, KNPB mendesak Kapolda Papua membebaskan sejumlah tahanan aktivis KNPB dan menghapus daftar nama aktivis KNPB dari DPO.

“Menghapuskan seluruh anggota KNPB dan aktivis dari daftar pencaharian orang (DPO) serta membebaskan anggota KNPB dan masyarakat yang ditahan tanpa bukti yang jelas,”

kata Wim.

Bagi KNPB, Rakyat Papua ingin kebebasan menyampaikan aspirasinya, melakukan kehendaknya bersama-sama dengan yang lain tanpa ada yang dirugikan. Ruang bagi rakyat mengeksperesikan dirinya secara bersama-sama mesti disediakan pemerintah. Pemerintah tidak menyediakan ruang demokrasi berarti tidak perlu mendengungkan negeri demokrasi dan masyarakat demokrasi.

“Ruang demokrasi perlu ada bagi rakyat Papua. Kalu tidak, tidak perlu menjadi Negara demokrasi. Apa artinya menjadi Negara demokrasi tanpa ada ruang demokrasi bagi rakyat,”

kata Hakim Bahabol, anggota, Parlemen Nasional west Papua, menambahkan komentar Wim Medlama. (Jubi/Benny Mawel)

Sunday, January 6th, 2013 | 19:29:34, TJ

January 6, 2013 0

PNWP:Indonesia Merdeka, Papua Merdeka

Jayapura — Parlemen Nasional West Papua (PNWP_ menilai Indonesia belum merdeka secara politik kepemimpinan maupun ekonomi. Indonesia akan merdeka penuh bila Papua merdeka secara politik kewilayahan.

“Indonesia merdeka bila Papua merdeka,”

kata Hakim Bahabol, Anggota Parlemen Nasional West Papua, dalam Jumpa Persnya didampingi juru Bicara KNPB pusat Wim Medlama, di Café Prima Garden, Sabtu (5/1), Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Menurut Bahabol, banyal hal yang mengisyarakat Indonesia belum merdeka. Pertama, politik kepemimpinan Indonesia masih mengikuti pemimpin-pemimpin yang dikehendaki pihak asing.

“Politik berada dalam kendali pihak asing,”

katanya.

Kedua, pihak asing menguasai ekonomi Indonesia. Banyak investor asing yang menanamkan saham. Banyak eksplorasi Sumberdaya Alam dilakukan pihak asing.

“Investor asing menguasai SDA Indonesia,” katanya. Demi kepentingan terus mengambil kekayaan alam, pihak asing berpura-pura mengharggai Indonesia. “AS hargai Indonesia karena PT. Freeport,”

kata Bahabol.

Demi relasi yang pura-pura itu, Indonesia mengorbankan rakyatnya.

“Demi 1 % PT Freeport, Indonesia membunuh rakyatnya sendiri,”

katanya. Pihak asing yang mengexploitasi SDA itu menari-nari diatas korban dan darah rakyat.

Menurut Bahabol, demi kepentingan rakyat yang menjadi korban itu, pihaknya menjadi kontra dengan Indonesia. Kontra tidak dalam arti bertentangan dengan demokrasi melainkan kebijakan dan praktek yang bertentangan dengan demokrasi.

“Kami pro demokrasi bukan musuh NKRI. Demokrasi rakyat Papua yang tidak disalurkan dengan baik kemudian menjadi masalah hingga hari ini menjadi kepentingan kami,”

katanya.

Karena itu, pihak PNWP mendesak pemerintah membuka ruang demokrasi bagi rakyat korban kepentingan asing.

“Pemerintah harus buka ruang bagi rakyat untuk menentukan hak politiknya. Rakyat tetap ingin menjadi bagian dari bangsa Indonesia atau tidak,”

katanya.

Harapan terbukanya ruang demokrasi, penentuan hak politik ini sangat penting. Penting demi pemaknaan demokrasi dalam negeri yang menganut paham demokrasi.

“Apa untungnya kalau Indonesia mempertahankan Papua tanpa ada demokrasi?”

tanya Bahabol.

Sunday, January 6th, 2013 | 19:21:20, TJ

January 6, 2013 0

Gustaf Kawer : Tim Siap Mendampingi Simeon

Jayapura — Keluhan Keluarga Simeon Daby, ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengenai tidak adanya pengacara yang mendampinggi Simeon ditangapi Tim Pengacara Koalisi Untuk Penegakan Demokrasi Untuk Papua, Gustaf Kawer. Kawer mengatakan pihaknya siap mendampingi persidangan Simeon Daby. Kesiapan tim Koalisi untuk demokrasi itu tidak bisa terwujud, menurut Gustaf, terkendala dana.

“Kalau dampingi mereka (setiap persidangan Aktivis KNPB), sejak awal kita sudah ada kemauan. Problemnya adalah kami tidak punya dana operasional ke Wamena,”

kata Gustaf menanggapi keluhan keluarga Simeon Daby tentang proses penahanan, pembuatan BAP dan penyerahan dari tahanan polisi ke tahahan kejaksanan tanpa didampingi pengacara, Kamis (2/1).

Sementara itu, anggota pegacara lain, Olga Hamadi mengatakan dirinya belum dihubungi soal mendampingi persidangan Simeon. Namun, menurut Olga, pihaknya siap mendampingi kalau pihak keluarga menghubunginya.

“Saya belum dihubungi soal itu oleh pihak keluarga. Nanti, kalo dihubunggi, pasti akan saya tanggapi,”

kata Olga Hamadi, pegacara sekaligus, Koordinator Koontras Papua.

Sebelumnya, keluarga Simeon berharap pihak pengurus pusat KNPB bisa membantu dalam mencarikan pengacara yang akan mendampinggi Simeon.

“Kami berharap teman-teman Simeon yang ada di Jayapura bisa membantu mencari pengacara,”

kata keluarga Simeon.

Pihak KNPB pusat mengaku sudah berusaha menghubungi pengacara yang akan mendampinggi Simeon. Pengacara yang dihubungi sudah bersedia ke Wamena.

“Kami jalan pada tingkatan koordinasi dengan pengacara. Pengacara kaka Gustaf Kawer dan Olga Hamadi sudah bersedia ke Wamena,”

kata Juru Bicara KNPB pusat, Roky Wim Medlama, kepada tabloidjubi.com, Kamis (3/1)

Hanya, menurut Roky Medlama, ada pihak-pihak yang membatasi.

“Pegacara sudah siap ke Wamena (tapi) ada yang mengahalangi ini menjadi persoalan,”

kata Wim, Kamis (3/1). Mengenai ini, Gustaf maupun Olga tidak memberikan komentar. (Jubi/Mawel)

Sunday, January 6th, 2013 | 19:11:30, TJ

January 6, 2013 0

Sejak Ditahan, Ketua KNPB Baliem Belum Didampingi Pengacara

Wamena — Menurut keluarga Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Balim, Simeon Daby, sejak penahanan oleh kepolisian, pembuatan Berita Acara Perkara (BAP) hingga penyerahan ke tahanan Kejaksaaan, Simeon tanpa didampingi pengacara atau penasehat hukum.

Simeon ditahan bersama Mekky Kogoya dan Ima Mabel pada tanggal 15 Desember 2012 di Holima, Distrik Hubykossy dengan tuduhan peledakan bom di Kantor DPRD Jayawijaya dan sejumlah kasus lainnya di Wamena.

“Sejak penahanan kami keluarga tidak tahu ada pengacara yang mendampinggi atau tidak,”

kata Tinus Daby, ayah Simeon ke tabloidjubi.com lewat telepon selulernya, ketika dihubungi pada Jumat (4/1).

Menurut Tinus, keluarga hanya tahu lewat informasi, bahwa Simeon akan menjadi tahanan Jaksa pada bulan Januari.

“Bulan Januari 2013 ini, Simeon akan diserahkan ke tahanan jaksa dari Polres. Semua proses yang terjadi, pihak Polres Resort Jayawijaya tak pernah melayangkan pemberitahuan resmi. Kami keluarga belum terim laporan resmi dari polisi, bahwa anak kami ditahan,”

katanya.

Tinus juga mengatakan, dirinya mengetahui persoalan pemeriksaan anaknya, Simeon hanya melalui pemberitaan media dan lisan. Sehingga pihak keluarga belum mengetahui pengacara yang mendampingi Simeon dalam seluruh proses pembuatan BAP dan persidangannya nanti.

“Kami belum tahu pengacara yang akan mendampingi,”

katanya.

Akibat belum ada pengacara, kata Tinus, keluarga berharap ada pegacara yang menawarkan diri untuk menjadi pendamping Simeon dengan teman-temannya.

“Kami mengharapkan ada pengacara yang mau mendampinggi Simeon naik sidang,”

katanya.

Selain itu, lanjut Tinus, pihaknya berharap pihak pengurus KNPB pusat bisa membantu dalam mencarikan pegacara yang akan mendampingi Simeon.

“Kami berharap teman-teman Simeon yang ada di Jayapura bisa membantu mencari pengacara,”

katanya.

Namun menurut pihak KNPB pusat, pihaknya sudah berusaha menghubungi pengacara yang akan mendampingi Simeon. Pengacara yang dihubunggi sudah bersedia ke Wamena.

“Kami jalan pada tingkatan koordinasi dengan pengacara. Pengacara kaka Gustav Kawer dan Olga Hamadi sudah bersedia ke Wamena,”

kata Juru Bicara KNPB pusat, Roky Wim Medlama ke tabloidjubi.com, Jumat (4/1).

Hanya saja, menurut Roky, ada pihak-pihak yang membatasi.

“Pengacara sudah siap ke Wamena ada yang mengahalangi, ini yang menjadi persoalan,”

katanya. (Jubi/Mawel)

Friday, January 4th, 2013 | 20:05:16, TJ

January 4, 2013 0

Victor Y : Sepanjang Tahun 2012, Tahun 2012, 22 Anggota KNPB Terbunuh dan 51 Dipenjarakan

Jayapura – Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo mengatakan, 22 aktivis KNPB dibunuh, 51 masih mendekam di penjara, dan belasan lainnya DPO dengan tuduhan makar.

“Selama tahun 2012, 22 anggota KNPB telah dibunuh penjajah, 51 masih mendekam dalam trali besi penjajah. Belasan lainnya DPO dengan tuduhan yang tidak benar,”

kata Victor kepada majalahselangkah.com, Senin (01/01).

Kata dia, diprediksi tahun 2013, pembunuhan dan penangkapan akan dilegalisasi dengan UU terorisme oleh Indonesia terhadap aktivis dan rakyat Papua yang berjuang menuntut kedaulatan bangsa Papua Barat.

Kata dia, walaupun Indonesia menerapkan UU terorisme, KNPB tetap komitmen untuk terus menyuarakan apa yang disuarakan selama ini.

“Walau Indonesia mulai melegalisasi pembunuhan mereka dengan siasat modern seperti UU Terorisme, KNPB tidak akan gentar,”

kata dia.

“Siasat baru dengan pola modern akan kami lawan, apa pun bentuknya. Bukankah kita ada dalam dunia yang sama? Juga terlahir sebagai manusia yang sama. Yang beda, hati pikiran dan tindakan anda demi rupiah dan nafsu menjajah, tapi kami dengan hati pikiran dan tindakan yang mulia demi membebaskan bangsa kami dari penindasan ini,”

kata dia. (BT/GE/MS)

Tue, 01-01-2013 20:40:10, MS

January 1, 2013 0

Buchtar Tabuni : Polda Papua Bukan Dinas Sosial

Penyerahan Sembako oleh Polres Merauke kepada Ketua Panitia Natal

Jayapura – Wakapolda Papua, Brigadir Jendral Paulus Waterpauw membagikan 1.500 paket sembako kepada warga di Kabupaten Lani Yaya DistriK Pirime, 20 Desember 2012. Hal ini ditanggapi ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Buchtar Tabuni.

“Brigjen Paulus Waterpauw membagikan 1.500 paket sembakau kepada warga di Kabupaten Lani Jaya Distric Pirime pada 20 Desember 2012. Apakah di Kabupaten Lani Jaya tidak ada kepala dinas sosial?”

demikian tulis Buchtar Tabuni di dinding facebook West Papua National Commitee (KNPB) pada Minggu (23/12).

Sebelumnya, Victor Yeimo, ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam tulisannya yang dimuat pada www.tabloidjubi.com juga mengatakan hal yang sama.

“Ide Kapolda Papua, Tito Karnavian untuk bagi-bagi sembako, bagi-bagi bantuan kepada basis rakyat gunung orang Papua di Jayapura dan Kabupaten Jayapura membuat saya sedikit bertanya. Apakah Kapolda sudah beralih fungi dari Kepala kepolisian yang harus menjaga keamanan dan menjadi Kepala Dinas sosial yang harus memberikan bantuan sosial kepada rakyat. Apakah negara ini sudah tidak waras?”

tulis Victor.

Menurut Viktor, pembagian sembako itu hanya sebagai upaya untuk mengambil hati orang Papua. Menurutnya, itu hanya taktik untuk menciptakan kesan baik. Padahal, mereka adalah pencipta pelanggaran HAM di tanah Papua.

“Bagi saya, upaya Kapolda untuk meredam dan menghancurkan basis perjuangan Papua merdeka terlihat spekulatif, juga sangat tidak tepat. Silahkan saja bila Kapolda dan Republik Indonesia menganggap bahwa Ideologi dapat dibeli dengan rupiah,”

tulis Yeimo dalam tulisannya itu.

Diketahui, sejak Irjen Tito Karnavian menjadi Kapolda Papua, di Papua ada pembagian sembako. Beberapa kampung di Kabupaten Jayapura, Lani Jaya, juga beberapa tempat lainnya telah menerima sembako dari Kapolda Papua. (Bastian Tebai/MS)

Thu, 27-12-2012 07:05:03, MS

December 27, 2012 0

NRFPB Menentang Pemberlakuan UU Terorisme Di Papua

MANOKWARI - Rencana pemberlakuan Undang-Undang Terorisme terhadap kasus kekerasan bersenjata yang terjadi di tanah Papua oleh Mabes Polri ditentang keras kelompok Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB). Menurut Gubernur NRFPB wilayah Mnukwar Markus Yenu langkah yang diambil Mabes Polri tersebut tidak sesuai kondisi riil yang terjadi di tanah Papua.Kami menolak UU teroris di Papua karena konflik Papua ini terjadi sejak integrasi Papua ke dalam NKRI, jadi kalau kami dicap sebagai separatis atau teroris itu keliru, tandas Yenu dalam keterangan pers kepada wartawan di Manokwari, kemarin.

NRFPB menilai UU terorisme sengaja diterapkan di tanah Papua dengan maksud agar simpati masyarakat terhadap gerakan perlawanan di Papua menurun. Tujuan akhirnya adalah agar perjuangan kemerdekaan Papua mati.Ini sengaja untuk menjatuhkan citra gerakan perlawanan masyarakat, sambung staf perdana menteri NRFPB Marthen Manggaprow.NRFPB menilai. pemberlakukan UU teroris di Papua adalah bagian dari membuka lahan baru bagi Detasemen Khusus (Densus) 88 anti teror. Target ke arah itu sudah dimulai dengan menciptakan teror lewat kejadian penembakan misterius yang terus terjadi sampai sekarang ini di wilayah Papua.Selama ini yang melakukan teror itu kan TNI/Polri, perjuangan Papua Merdeka itu perjuangan yang bermartabat, tandas Marthen lagi.

Terkait itu, Perdana Menteri NRFPB Edison Waromi yang saat ini masih berada dibalik jeruji besi dalam sikap politiknya menyerukan sejumlah hal penting yang perlu disikapi pemerintah pusat.Yakni, perjuangan kemerdekaan bangsa pribumi pemilik sah negeri Papua Barat bukan perjuangan teroris dan komunis atau sejenisnya. Pemerintah pusat diserukan segera menghentikan segala bentuk kekerasan khususnya di Wamena, Puncak Jaya, Yapen Waropen, Merauke dan wilayah lain di tanah air Papua Barat.

¨Juga menghentikan pengejaran, penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan terhadap aktivis pro demokrasi dan HAM lainnya atau kepada aktivis KNPB”.

Sebab, KNPB bukanlah organisasi teroris seperti yang disinyalir aparat keamanan Indonesia.Edison Waromi juga menyerukan agar Jakarta membuka akses bagi lembaga kemanusiaan internasional, wartawan internasional dan peneliti asing ke Papua Barat agar bisa mengetahui dan memantau situasi di seluruh tanah air Papua Barat sebagai perwujudan dari penghormatan atas nilai-nilai demokrasi dan HAM.Pemerintah Indonesia juga diminta menghormati prinsip-prinsip universal HAM yang telah diratifikasi oleh PBB serta segera menarik seluruh anggota personil organik maupun non organik TNI/PolriÂ keluar dari tanah air Papua Barat.

¨Perdana Menteri NRFPB yang sekarang berstatus Tahanan Politik ini juga menyerukan pembebasn Tapol/Napol di seluruh tanah Papua Barat dan penjara-penjara lain di seluruh Indonesia dengan tanpa syarat.¨

Pemerintah Indonesia juga perlu membuka diri untuk berunding dengan NRFPB yang dimediasi oleh pihak ketiga atau negara netral. (sr)

Sabtu, 22 Desember 2012 , 10:08:00, RS

December 22, 2012 0