Polisi Indonesia Kembali Menangkap Dan Membunuh Aktivis KNPB

lm. Hubertus Mabel (kiri) saat siaran KNPB pers bersama Buchtar Tabuni dan Alm. Mako Tabuni (Dok. KNPB)

Jayapura- ”Masyarakat lihat semua. Bagaimana Hubert mau rebut senjata sedangkan Polisi sisir masuk dengan kekuatan penuh? ” kata Yeimo.

Victor Yeimo, Ketua Umum KNPB mengkonfirmasi tewasnya pengurus KNPB, Hubertus Mabel, di Wamena. Hubert tewas setelah ditangkap oleh polisi bersama Natalius Alua.

“Hubertus Mabel, pengurus Komisariat Militan KNPB Pusat di Wamena siang tadi pukul 12.00 tewas setelah ditembak polisi. Malam ini mayat sedang diantar oleh Polisi dari RSUD Wamena. Ketua KNPB Baliem Simion Dabi, dan Ketua KNPB Yalimo Wene Gombo juga ditangkap kemarin (15/16).”

kata Victor Yeimo kepada tabloidjubi.com, Minggu (16/12) malam.

Menurut Yeimo, Hubert ditangkap hidup-hidup. Ini seperti dituturkan oleh seorang saksi warga di Milima. Saat itu, polisi menodong Meky Kogoya dan Wene Gombo Polisi memaksa keduanya untuk menunjukkan keberadaan Hubert. Tak lama kemudian, Hubert tertangkap bersama Natalis Alua di Kampung Abusak, Distrik Kurulu.

“Jam 6 sore kita kaget kalau Hubert ditemukan tewas di rumah sakit. Malam ini Natalis Alua juga meninggal di rumah sakit.”

lanjut Yeimo.

Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.Ik, kepada tabloidjubi.com menyebutkan Hubert tewas karena kehabisan darah. Sebelumnya, kata Kabid Humas Polda, dua anggota Tim Khusus (Timsus) Polda Papua telah menangkap Meki Kogoya dan Wene Gombo yang dituduh memiliki amunisi. Keduanya diminta menunjukkan dimana keberadaan Hubert. Oleh Meki dan Wene, dua anggota polisi ini diantar menuju Kampung Abusak, Distrik Kurulu. Di kampung inilah Hubert ditangkap bersama Natalius. Hubert, menurut Kabid Humas, ditangkap karena diduga sebagai pelaku pengeboman di Wamena dan penyerangan Polsek Pirime.

Lanjut Kabid Humas, sebelum ditangkap, Hubert sempat akan merebut senjata salah satu anggota Timsus.

“Terjadi saling rebut senjata antara petugas dan Hubert yang tidak mengindahkan permintaan polisi untuk tiarap. Karena salah satu anggota melihat senjata hampir direbut oleh Hubert, maka anggota itu menembak kaki Hubert untuk melumpuhkannya. Hubert kemudian dibawa ke Rumah Sakit. Tapi karena banyak kehilangan darah, Hubert tak tertolong lagi.”

kata Kabidhumas Polda Papua.

Namun Yeimo membantah keterangan Kabid Humas ini. Menurut Yeimo, saksi di Kampung Milima menyaksikan polisi masuk ke kampung dengan kekuatan penuh.

“Masyarakat lihat semua. Bagaimana Hubert mau rebut senjata sedangkan Polisi sisir masuk dengan kekuatan penuh?”

kata Yeimo.

Selain itu, lanjut Yeimo, Polisi juga menembak babi 1 ekor, membakar honai warga dam menyita barang-barang warga di Kurulu. (Jubi/Victor Mambor)

Monday, December 17th, 2012 | 00:53:34, TJ

December 17, 2012 1

Siang aktivis KNPB Ditembak, malam baku tembak di Wamena

Jayapura — Bunyi tembakan masih terdengar hingga pukul 23.00 WIT, di Wamena. Sudah satu jam sejak baku tembak antara aparat keamanan dengan kelompok diduga melakukan balas dendam atas tertembaknya seorang pemimpin Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Seorang warga melaporkan melalui situs laporan warga tabloidjubi.com/hotspot telah terjadi baku tembak di kota Wamena sejak pukul 22.25.

“Pukul:10:25 wp terjadi penembakan antara TPN-OPM dan TNI POLRI. Tempat kejadian dari Pasar Misi sampai di Sinakma, Jln. Yosudarso sekitarnya. Saat ini situasi kota Wamena tidak aman mohon dukungan dan pantau.”

demikian laporan warga di situs tersebut, Minggu (16/12) malam, sekitar pukul 23.00 WIT.

Saat dihubungi, warga Wamena yang bernama Jason ini kembali membenarkan adanya baku tembak itu. Bahkan ia mengatakan baku tembak masih terus berlangsung. Menurut Jason, itu baku tembak antara TNI/Polri dengan kelompok TPN/OPM yang diduga melakukan balas dendam atas tertembaknya Hubertus Mabel, pengurus Komisariat Militan KNPB Pusat di Wamena siang tadi pukul 12.00.

Dari informasi yang dikumpulkan tabloidjubi.com diketahui bahwa sehari sebelumnya (15/12) aparat keamanan telah meenangkap Ketua KNPB Simion Daby, Meky Wallo Kogoya serta Imma Mabel. Ketiganya ditangkap di rumah Meky W.Kogoya, di Kulagima, Kec. Huby Kosi atas dugaan pelaku pengeboman di Wamena.

Vita, warga Wamena lainnya yang dihubungi tabloidjubi.com mengatakan siang tadi ada pos polisi yang dibakar massa karena insiden penembakan terhadap Hubertus Mabel.

“Tadi siang, Mabel, Anggota KNPB yang orang Kurulu ditembak oleh aparat karena diduga sebagai pelaku pengeboman di Wamena. Terus pos polisi di Wouma di bakar massa dan sekarang tembak menembak antara aparat dengan masyarakat yg juga memiliki senpi.”

kata Vita.

Kabidhumas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.Ik. saat dihubungi tabloidjubi.com membenarkan adanya penembakan yang terjadi di Wamena.

“Memang ada DPO kasus penyerangan Polsek Pirime yang dilumpuhkan. Kronologisnya menyusul sebentar.”

jawab Kabidhumas Polda Papua. (Jubi/Benny Mawel)

Sunday, December 16th, 2012 | 23:36:31, TJ

December 16, 2012 0

Gereja dan Polda Komit Jaga Perdamaian Saat Pilgub Papua

Kapolda Papua M Tito Karnavian dan Pimpinan Gereja Gereja di Papua ketika memberikan keterangan pers di Polda Papua, Jayapura, Rabu

JAYAPURA— Pimpinan Gereja-Gereja di Papua dan Polda Papua komit menjaga perdamaian, khususnya menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua periode 2012-2017.

Hal ini disampaikan Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs.M. Tito Karnavian, MA usai pertemuan bersama pimpinan Gereja Gereja di Papua di Aula Cenderawasih Mapolda Papua, Jayapura, Rabu (12/12).

Menurut Kapolda, pesta demokrasi bukan menjadi pesta kekerasan dan pertumpahan darah. Maka itu, pihak Gereja mendukung dan sepakat apabila ada pihak-pihak yang mungkin tak sependapat dengan tahapan Pilgub diproses melalui jalur hukum.

“Dalam menyampaikan aspirasi dan menolak tahapan Pilgub, hendaknya ditempuh melalui jalur hukum bukan dengan cara memobilisasi massa apalagi anarkis.

Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK yang dihubungi terpisah menambahkan dari hasil pertemuan dengan KPU Provinsi Papua di Ruang Kerja Kapolda Papua bahwa pengumuman hasil verifikasi Pilgub Papua, Kamis (13/12).

Ketua Umum Persekutuan Gereja Gereja di Papua (PGGP) Pdt. Herman Saud mewakili para tokoh gereja mengingatkan agar semua orang percaya dan mengetahui perilaku baik dan buruk. Sehingga diharapkan Pemilukada Gubenur Papua berjalan aman dan damai.

“Kita juga harus sadar itu bahwa ini semua kesempatan dikasihi Tuhan. Tak ada satu manusiapun yang hanya muncul tanpa urusan dengan Tuhan itu, karena napas hidup yang dikasih oleh Tuhan membuat lebih baik,”

katanya.

Pdt Herman Saud juga mengingatkan kepada para calon yang maju dalam Pemilukada yang gugur, agar tidak bertindak diluar kewajaran dan saling melempar kesalahan.

“Ada persyaratan-persyaratan yang harus dilihat, itu juga harus kita sadar juga yang lebih daripada itu bikin kesepakatan untuk menerima kalah dan menang,”

imbuhnya.

Dia beranggapan, siapa pun pemimpin yang terpilih, merupakan karunia dari Tuhan, sehingga semua umat perlu mendukung pemimpin Papua yang dipercayakan rakyat.

“Siapapun yang nanti dipilih itu, kembali lagi kepada karunia Tuhan. Semua calon Gubernur menggunakan partai politik, tim sukses dan uang. Semuanya punya, tapi kalau satu menang kita harus sama-sama mendukung pemimpin Papua yang dipercayakan rakyat Papua,”

ujar Saud.

Uskup Jayapura Mgr.Leo Laba Ladjar, OFM menegaskan, pihaknya minta kepada para calon pemimpin yang lolos dan terpilih, agar memberikan pelayanan kepada rakyat dengan baik, tanpa kuasa dan memperkaya diri.pihaknya menghimbau agar jabatan-jabatan itu dilihat sebagai kesempatan melayani umat atau bekerja untuk umat.

Karena itu, sambungnya, bila tak dilihat demikian, maka jabatan itu akan langsung dikaitkan dengan kuasa.

“Begitu suatu jabatan direbut karena napsu uang dan napsu kuasa pasti ada penyalagunaan. Dan siapapun yang makin tinggi jabatannya kalau punya ide macam itu memang makin besar penyalahgunaan untuk mencari uang dan mencari kuasa,”

ujarnya.

Pemimpin Gereja Katholik di Jayapura ini juga mengharapkan kepada pasangan yang tak lolos verifikasi, agar menerima dengan tangan terbuka. (mdc/don/l03)

amis, 13 Desember 2012 08:23, Binpa

December 13, 2012 0

Demo di Perumnas III, Mahasiswa dan Polisi Tarik Ulur

JAYAPURA [PAPOS] –Badan Eksekutif Mahasiswa [BEM] FISIP bersama Forum Anti Pelanggaran HAM di Papua dan beberapa aktivis lainnya sempat tarik ulur dengan aparat Kepolisian ketika melakukan aksi unjuk rasa di Putaran Taksi Perumnas III Waena, Distrik Heram dalam rangka memperiganti Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Se Dunia, dengan Koordinator Umum, Yason Ngelia dan Koordinator Lapangan, Septi Meidodga, Senin (10/12) kemarin.

Aksi unjuk rasa iikuti sekitar 70 orang lebih itu, membawa sejumlah spanduk yang intinya meminta kepada Pemerintah untuk menutaskan seluruh kasus pelanggaran HAM Papua, Biak berdarah, Wasior berdarah, Wamena berdarah, Abepura berdarah, stop penangkapan, pembunuhan aktivis HAM Papua dan Komnas PBB segera melakukan Intervensi HAM Papua demi penyelamatan orang Asli Papua serta Internasional segera mengadili Indonesia di Mahakamah Internasional dengan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan di tanah Papua.

Dari aksi itu dilakukan pentahanan oleh aparat Kepolisian dari Polres Jayapura Kota, yang dipimpin Wakapolres Jayapura Kota, Kompol Jefri R Siregar, SiK dan Kabag Ops Polres Jayapura Kota, AKP Kiki Kurnia, Amk. Mahasiswa diminta untuk tidak melakukan aksi demo, karena tidak memegang Surat Ijin Tanda Terima Pemberitahuan [STP] aksi demo dari Polda Papua.

Para pendemo-pun tetap bersikap tegas untuk tetap melakukan aksi demo damai untuk menyampaikan aspirasi mereka ke DPRP selaku perwakilan rakyat Papua.

Karena di tanah Papua banyak terjadi pelanggaran HAM, sehingga selaku mahasiswa sudah saatnya berbicara untuk menyampaikan aspirasi. “Demo ini bukan demo politik, akan tetapi ini merupakan Mahasiswa yang meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menuntaskan atas pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua,” ungkap Yason dalam orasinya.

Soal ijin pemberitahuan, Yason menegaskan bahwa pihaknya telah menyurat kepada Polda Papua untuk melakukan aksi demo ke DPRP dalam mempertingati Hari se-dunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2012 hari ini.

“Kami tau persis tentang demo dan surat ijin sudah diberikan oleh Polda dan surat itu lengkap sesuai apa yang menjadi bahan untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah, kalau ada kesalahan bisa dikoreksi bukan untuk ditahan-ditahan saat menyampaikan aspirasi didepan umum. Polisi bertujuan, hanya memberikan keamanan bukan untuk menakut-nakuti,” tukasnya.

Yason menuturkan, tanggal 10 Desember merupakan hari terpenting bagi rakyat Papua, dimana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak Papua dipaksakan masuk ke dalam Indonesia tahun 1962.

“Sampai sekarang, tahun 2012 ini pun pelanggaran itu masih terjadi di mana-mana seluruh tanah Papua. Tindakan brutal yang dilakukan Aparat TNI-Polri untuk menghilangkan nyawa orang Papua dengan berbagai cara ini harus dihentikan, sehingga melalui hari sedunia inikami ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa pelanggaran HAM di tanah Papua masih terus terjadi,” tukasnya.

Para pendemo-pun tidak diijinkan untuk melakukan perjalanannya menuju ke DPRP karena mereka tidak memiliki surat ijin demo, sehingga Kapolres Jayapura Kota, AKBP, Alfred Papare, Sik menemui Koordinator Lapangan untuk menyampaikan atas ijin tersebut.

Dan selanjutnya para pendemo mengeluarkan surat ijin demo yang diberikan oleh Polda Papua, sehingga berdasarkan ijin tersebut diijinkan langsung untuk menyampaikan aspirasi mereka ke DPRP dengan menggunakan mobil truk.

Sementara itu, dari aksi demo yang mereka lakukan, proses perkuliahan mahasiswa baik di Kampus bawah maupun di kampus atas lumpuh total karena para pendemo memalang pintu gerbang Kampus dan mereka meminta mahasiswa maupun para Dosen untuk tidak melakukan perkuliahan di Kampus, karena hari ini merupakan hari pelanggaran HAM yang patut dirayakan dan diminta kepada Pemerintah untuk menyelesaikan terlebih dahulu atas pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. [loy]

Terakhir diperbarui pada Selasa, 11 Desember 2012 00:30

Selasa, 11 Desember 2012 00:28, Ditulis oleh Loy/Papos

December 11, 2012 0

Ketua Umumnya masih belum ditemukan, besok KNPB akan datangi Polda

Jayapura, (2/12)—Keberadaan Victor Yeimo dan dua rekannya, Usman Yogobi dan Alius Asso masih belum jelas hingga hari ini, Minggu (2/12)

Sampai Minggu malam, anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) masih mencari tahu dimana keberadaan ketua umum mereka, Victor Yeimo. Yeimo, telah dibebaskan oleh polisi setelah diperiksa di Polsek Abepura, terkait aksi demo 1 Desember yang yang dilakukan oleh KNPB. Namun sejak Yeimo dibebaskan Sabtu sore, ia belum melakukan kontak dengan aktivis KNPB lainnya.

“Tadi setelah diamankan di Polsek Abe kemudian diambil keterangan, menurut Kapolres akan dilepas karena belum dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut.”

kata Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya kepada tabloidjubi.com, Sabtu (1/12), saat di konfirmasi mengenai status Yeimo dan kedua rekannya.

Pembebasan Yeimo ini sudah dikonfirmasi juga oleh Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare, kepada tabloidjubi.com, Sabtu (1/12) malam.

Meski sudah dibebaskan oleh Polisi, keberadaan Yeimo dan dua rekannya belum diketahui sampai saat ini.

Wim Medlama, Juru Bicara KNPB, kepada tabloidjubi.com mengatakan sampai malam ini mereka telah mencari ketua umum mereka itu namun belum ketemu.

“Sejak kemarin, kami cari dimana keberadaan ketua umum kami dengan kedua temanya tapi belum dapat. Semua tempat yang kami tahu pun kami lacak tapi tidak ada juga. Sampai detik ini hpnya juga tidak aktif. Kami bingung posisi dia dimana?”

kata Wim Wedlama saat dihubungi tabloidjubi.com, Minggu (2/12) malam.

Wim juga mengatakan jika mereka (KNPB) telah sepakat untuk menanyakan hal ini ke Polda Papua, besok (Senin) pagi.

“Tadi kami sepakat besok akan pergi ke Polda minta keteragan. KNPB akan pergi bersama WPNA, AMP dan AMPTI,”

kata Wim.

Informasi lain yang didapatkan dari sumber tabloidjubi.com menyebutkan setelah Yeimo dibebaskan bersama beberapa aktivis yang ditahan, Yeimo berpisah dengan rekan-rekannya itu di depan Kantor Pos Abepura. Setelah itu, menurut sumber tabloidjubi.com itu, mereka sudah tidak tahu keberadaan Yeimo lagi. Saat dikontak melalui HPnya, HP Yeimo sudah tidak aktif lagi. (Jubi/Benny Mawel)

Sunday, December 2nd, 2012 | 22:27:50, www.tabloidjubi.com

December 3, 2012 0

Dikabarkan sudah dilepas, 3 Aktivis KNPB masih dicari anggotanya

Jayapura, (1/12)—Tiga aktivis Komite Nasional Papua Barat yang ditahan saat aksi demo tadi pagi (Sabtu, 1/12) masih dicari oleh anggota KNPB.

Seperti diberitakan sebelumnya, tiga orang aktivis KNPB, yakni Victor Yeimo, Alius Asso dan Usman Yogobi ditahan pihak Kepolisian Kota (Polresta) Jayapura saat memimpin massa yang akan melangsungkan aksi demo memperingati 1 Desember di makam Theys Eluay. Ketiganya ditahan karena diduga bertanggungjawab terhadap aksi demo tersebut.

Namun keberadaan Victor Yeimo, Alius Asso dan Usman Yogobi belum diketahui hingga saat ini. Apakah ketiganya masih ditahan atau sudah dilepaskan oleh polisi, masih ditelusuri oleh anggota KNPB lainnya.

“Ya. Ada wartawan yang bilang kalau Victor (Yeimo) sudah dilepaskan tadi. Tapi kami belum tau dia ada dimana. Adik-adik anggota KNPB masih cari dia. HP mereka (tiga anggota KNPB yang ditahan) mati semua.”

terang Sebby Sambom, aktivis HAM Independen kepada tabloidjubi.com, Sabtu (1/12) sore.

Keberadaan ketiga anggota KNPB ini sampai saat ini masih terus ditelusuri. Para pengacara HAM yang biasa mendampingi aktivis Papua juga masih mencari ketiganya. Sebab saat dicek ke Polda Papua dan Polresta Jayapura, para pengacara HAM ini diberitahu oleh polisi bahwa tidak ada yang ditahan paska aksi demo tadi pagi.

“Kami tadi ke Polda dan Polresta tapi mereka (tiga aktivis KNPB) tidak ada disana. Polisi bilang tidak ada yang ditahan di sana (Polda dan Polres).”

kata Olga Hamadi, salah satu pengacara HAM Papua.

Pihak Polda Papua, saat dikonfirmasi tabloidjubi.com menyebutkan bahwa ketiga aktivis KNPB tersebut akan dilepaskan usai pemeriksaan di Kepolisian Sektor (Polsek) Abepura.

“Tadi setelah diamankan di Polsek Abe kemudian diambil keterangan, menurut Kapolres akan dilepas karena belum dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut.” kata Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya.

Namun hingga pemberitaan ini, belum diketahui apakah ketiganya benar sudah dilepaskan atau belum. Jika sudah dilepaskan, keberadaan ketiganya juga masih belum diketahui. (Jubi/Victor Mambor)

Saturday, December 1st, 2012 | 18:23:37, www.tabloidjubi.com

December 1, 2012 0

NRPB : 1 Desember Itu Urusan KNPB

JAYAPURA – Peringatan momen 1 Desember masih menjadi perdebatan di kalangan kelompok ekstrim Papua. Jika sebelumnya Aktivis HAM Sebby Sambom dari pelariannya menyerukan 1 Desember tak perlu diperingati secara berlebihan apalagi penaikan Bintang Kejora (BK) karena bukanlah hari kemerdekaan, namun hanya sebagai Dekolonialisasi PBB, maka pernyataan senada juga diungkapkan kelompok Negara Republik Papua Barat (NRPB). Meski kelompok ini ngetol menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, namun mereka menolak peringatan 1 Desember sebagai bentuk kemerkadaan rakyat Papua.

Kepala Kantor Sekretariat Negara Republik Papua Barat (NRPB), Agustinus Waipon, mengatakan, adanya rencana dari sejumlah tokoh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan masyarakat lainnya akan melaksanakan peringatan 1 Desember sebagai bentuk kemerdekaan rakyat Papua, adalah sebuah pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Papua yang dinakodai oleh ‘Presiden’ Yance Hembring. “Jadi kami menolak dengan tegas aksi-aksi peringatan 1 Desember yang tidak secara langsung kami menilai itu telah mengkhianiati rakyat kami,” ungkapnya kepada Bintang Papua, Minggu, (24/11).

Meski demikian, ia menyatakan mengenai peringatan 1 Desember mendatang itu urusan KNPB, bukan urusan pihaknya selaku Negara Republik Papua Barat (NRPB) yang sudah merdeka dan berdaulat pada 1 Juli 1971. Pasalnya, NRPB jika memperingati kemerdekaan Bangsa Papua Barat itu tidak dilaksanakan pada 1 Desember melainkan pada 1 Juli, karena sangat jelas landasan konstitusional undang-undang dasar (UUD) NRPB dicetuskan dan diproklamirkan bersamaan kemerdekaan NRPB pada 1 Juli 1971 tersebut.

Disinggung soal masalah keamanan itu pihaknya menyerahkan secara penuh kepada aparat keamanan, jika menjelang maupun pada tanggal 1 Desember ada kekacauan dan korban jiwa, NRPB mempersilakan aparat keamanan dari NKRI untuk menindak tegas mereka yang membuat keresahan di masyarakat atau membuat rakyat menjadi korban.

“Perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua Barat itu penuh dengan kedamaian. Peringatan 1 Desember itu tidak memenuhi syarat ketentuan hukum dan tidak punya landasan hukum yang kuat. Kami tidak ada program untuk pengibaran Bendera Bintang Kejora (BK). jika itu ada nantinya pada 1 Desember, maka itu tindakan brutal yang dilakukan oknum diluar NRPB yang mengorbankan rakyat Papua,” tukasnya.

Menurutnya, rencana aksi pada 1 Desember adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang (KNPB,red) yang tidak mengerti mengenai politik merdeka Bangsa Papua Barat, sehingga dengan segala cara mau membuat tindakan anarkis yang merugikan diri sendiri dan rakyat Papua.

Atasa dasar itulah dirinya menghimbau kepada rakyat Papua agar jangan terlibat dalam aksi 1 Desember tersebut, karena itu jelas bukan perjuangan murni kemerdekaan Bangsa Papua Barat.

“Mari kita rapatkan barisan untuk menerima kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh Presiden NRPB, Yance Hembring, yang juga sudah mendaftarkan di PBB. Tinggal selangkah lagi penyerahan dari NKRI ke NRPB untuk merdeka dan berdaulat penuh,” ujarnya.

“Siapapun boleh tuding menuding karena itu hak mereka, tapi perjuangan kemerdekaan yang murni harus dikontrol, karena apakah perjuangannya sudah memenuhi syarat bernegara ataukah belum. 1 Desember tidak masuk dalam logika hukum alias sudah cacat hukum, karena ibarat mau kasih bangkit orang yang sudah mati 100 tahun yang sudah tinggal bangkainya saja. 1 Desember sudah mati sejak tahun 1969,” pungkasnya. (nls/don/l03)

Selasa, 27 November 2012 10:07, Binpa

November 27, 2012 0

KNPB Klaim Yance Hembring, Tak Pernah Berjuang Untuk Rakyat

JAYAPURA [PAPOS] –Pernyataan yang disampaikan oleh Koordinator Dalam Negeri Negara Republik Papua Barat, Theopilus Mandowali, S.Pd yang menyampaikan bahwa Yance Hembring merupakan Presiden Negara Repbulik Papua Barat [NRPB] dan KNPB tidak diakui karena merupakan produk dari Indonesia.
Tidak lama penyataan itu dipublikasikan, Juru bicara Komite Nasional Papua Bara [KNPB], WIM R Medlama langsung menanggapi serius dan meluruskan apa yang telah disampaikan oleh Theopilus Mandowali tersebut.

Dimana menurut dia, penyataan yang disampaikan itu merupakan tudingan yang sudah kuno, karena rakyat sudah tahu siapa sebetulnya selama ini yang berjuang keras dalam memediasi aspirasi rakyat di dunia internasional.

“Itu hanyalah tudingan omong kosong dan kuno, sehingga pernyataan disampaikan tanpa tanggung. Mari kita lihat siapa yang bekerja nyata untuk rakyat Papua, kami ingin membuktikan yang nyata,”tegas Wim R Medlama kepada wartawan di Cafe Prima Garden Abepura, Selasa (20/11) kemarin.

Wim menjelaskan, secara diplomasi KNPB telah melakukan aksi-aksi perjuangan dalam memperjuangan aspirasi rakyat menuju kemerdekaan yang berdaulat, yang dalam hal ini demi mendapatkan pengakuan dan dukungan dunia internasional melalui negara-negara anggota PBB, sementara Yance Hembring selama ini ada dimana dan tidak terdengar perjuangannya.

Mengenai pernyataan Yance Hembring telah melakukan gugatan Pepera di PTUN Jayapura dan Mahkamah Agung (MA) dan telah berjuang sehingga Papua Barat telah terdaftar menjadi anggota PBB, Wim menegaskan bahwa pihaknya itu juga merupakan pernyataan kuno yang hanya menipu rakyat Papua.

“Saya tegaskan bahwa, saat ini KNPB terus berupaya memediasi kepentingan rakyat Papua dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Papua di dunia internasional, dan perjuangan KNPB tidak akan pernah menyerah sampai kapan pun,” tegasnya.

Disinggung soal peringatan 1 Desember 2012, pihaknya kini sedang bernegosiasi dengan Polda Papua untuk memperoleh ijin dalam melakukan demonstrasi damai, dan juga ijin untuk melaksanakan kegiatan lainnya dalam memeriahkan hari kemerdekaan bangsa Papua Barat dimaksud.

Mengenai pengibaran Bendera Bintang Kejora (BK), lanjut dia, bahwa KNPB tidak akan melakukannya, karena itu bukan hal yang dimain-mainkan. “Bendera BK merupakan bendera lambangang negara yang wajib dihargai bukan dikibarkanbgeitu saja lalu diturunkan,” jelasnya.

untuk itu, dirinya sangat menyayangkan sikap aparat keamanan yang senantiasa mengintimidasi rakyat dengan segala tindakannya, hal ini membuat rakyat menjadi trauma sebut saja, pada Senin, (19/11), warga Papua hendak mengikuti ibadah syukur di Aula STAIN GIDI Sentani dalam rangka memperingati HUT KNPB ke-4, disini aparat keamanan memeriksa warga yang hendak beribadah.[loy]

Terakhir diperbarui pada Rabu, 21 November 2012 22:01

Rabu, 21 November 2012 21:59, Ditulis oleh Loy/Papos

November 22, 2012 0

KNPB Jadi Piaraan NKRI Dinilai Tudingan Kuno

Jubir KNPB, Wim R. Medlama (berkacamata) didampingi anggotanya ketika memberikan keterangan persnya kepada wartawan di Prima Garden Jayapura, Selasa, (20/11)

JAYAPURA -Tudingan miring dari Koordinator Dalam Negeri Negara Repoblik Papua Barat, Theopilus Mandowali, S.Pd versi Presiden Yance Hembring, bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) merupakan organisasi piaraan Negara Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI), nampaknya mendapat tanggapan serius dari Juru Bicara (Jubir) KNPB, Wim R. Medlama.

Menurutnya, tudingan seperti itu merupakan tudingan yang sudah kuno, karena rakyat sudah tahu siapa sebetulnya selama ini berjuangan keras dalam memediasi aspirasi rakyat di dunia internasional.

“Itu hanyalah tudingan kuno, kita lihat di lapangan, siapa yang bekerja nyata untuk rakyat Papua dan siapa yang hanya duduk berkoar-koar untuk lakukan propaganda,”

ungkapnya dalam keterangan persnya kepada wartawan di Prima Garden Jayapura, Selasa, (20/11).

Dijelaskan, KNPB selama secara diplomaasi melakukan aksi-aksi perjuangan dalam memperjuangan aspirasi rakyat menuju kemerdekaan yang berdaulat, yang dalam hal ini demi mendapatkan pengakuan dan dukungan dunia internasional melalui Negara-negara anggota PBB, sementara Yance Hembring selama ini ada dimana dan tidak terdengar perjuangannya. Khusus mengenai pernyataan bahwa Yance Hembring telah melakukan gugatan Pepera di PTUN Jayapura dan Mahkamah Agung (MA) dan telah berjuang sehingga Papua Barat telah terdaftar menjadi anggota PBB, baginya itu hanya pernyataan kuno, dan pernyataan yang hanya untuk menipu rakyat.

Lanjutnya, saat ini KNPB terus berupaya memediasi kepentingan rakyat Papua dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Papua di dunia internasional, dan perjuangan KNPB tidak akan pernah menyerah sampai kapan pun.

“Mengenai pengibaran Bendera Bintang Kejora (BK) kami tidak lakukan, karena itu bukan hal yang main-main, itu merupakan simbol Negara yang wajib hukumnya dihargai. Dalam kegiatan KNPB terbuka untuk siapapun, silakan warga non Papua datang untuk ikut ibadah dan ikut kegiatan yang dilakukan KNPB,”

imbuhnya.

Terkait dengan itu, dirinya juga sangat menyayangkan sikap aparat keamanan yang senantiasa mengintimidasi rakyat dengan segala tindakannya, hal ini membuat rakyat menjadi trauma. Sebut saja, pada Senin, (19/11), warga Papua hendak mengikuti ibadah syukur di Aula STAIN GIDI Sentani dalam rangka memperingati HUT KNPB ke-4, disini aparat keamanan memeriksa warga yang hendak beribadah.(nls/don/l03)

Rabu, 21 November 2012 18:45, Binpa

November 21, 2012 0

HUT ke-4 KNPB Pengamanan Diperketat

SENTANI – HUT ke-4 KNPB diperingati di Aula STAKIN (Sekolah Theologia Atas Kejuruan Injil) Sentani dalam bentuk ibadah syukur Senin (19/11) sekitar pukul 15.40 WIT sampai dengan 18.00.

Pantauan Bintang Papua di lapangan, ibadah tersebut diikuti kurang lebih 100 orang simpatisan KNPB dengan koordinator Yosua Kalakmabe. Hadir juga Victor Yeimo (Ketua Umum KNPB), AKBP Roycke Harry Langie, SIK.MH (Kapolres Jayapura) dan Robert Djoenso, SH (Wakil Bupati Kabupaten Jayapura). Sekitar pukul 15.40 WIT kegiatan ibadah dimulai diawali puji-pujian.

Pukul 16.00 WIT Pdt. Leo menyampaikan ceramahnya bahwa permasalahan Papua tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia. Dimana pada pukul 16.22 WIT juga dilaksanakan prosesi mengheningkan cipta untuk memperingati alm. Mako Tabuni.

Selanjutnya pukul 18.00 WIT acara kegiatan ibadah dalam rangka HUT KNPB ke-4 selesai dengan aman. Untuk mengantisipasi kegiatan tersebut, aparat keamanan dari Polres Jayapura dengan diback up TNI dari Batalyon 751 disiagakan di mata jalan masuk Stakin Sentani.

Kapolres Jayapura AKBP Roycke Harry Langie, SIK.MH yang ditemui Bintang Papua di tempat terpisah menuturkan pihaknya wajib mengamankan untuk menghindari hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan yang menjurus kepada pelanggaran hukum.

“Personel yang diturunkan di jalan kurang lebih 300 orang, dan rute-rute yang dianggap mungkin dan sesuai data intelejen dan data kriminalitas yang terjadi yang jadi acuan kurang lebih ada 10 titik yang menjadi poros untuk lakukan tinjauan dan tempatkan anggota,”

urainya Senin siang (19/11).

Dijelaskan, untuk menjaga supaya tidak ada kegiatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, pihaknya selalu berkoordinasi dengan masyarakat dan selalu bersama dengan TNI.

“Jika mau ibadah, silahkan saja, jangan lagi ada kegiatan di luar ibadah dan ini yang dihindarkan, jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan ini,”

urainya.

Ditegaskan, semua organisasi kemasyarakat harus terdaftar dan tercatat di pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga jika hendak beribadah silahkan saja dan tidak dilarang, tetapi di luar kegiatan ibadah mengatasnamakan organisasi yang tidak terdaftar itu dilarang. (dee/don/l03)

Selasa, 20 November 2012 08:45, www.bintangpapua.com

November 20, 2012 0