KNPB Pertanyakan Tudingan Polisi Terhadap Mako Tabuni

Kamis, 06 September 2012 22:21, http://bintangpapua.com

JAYAPURA – Gencarnya pemberitaan di media massa tentang rencana dialog Papua-Jakarta menyusul kunjungan Tim Kerja Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) di bawah pimpinan DR.Albert Hasibuan ke Papua, direspon oleh KNPB. KNPB menyatakan bahwa akar persoalannya yang harus dibicarakan dulu baru bicara dialog. “Tapi kami dari KNPB tetap mempunyai jalan keluar untuk mnyelesaikan masalah Papua melalui referendum untuk membebaskan Papua dari belenggu dan merdeka sendiri untuk mngurusi diri dan negaranya sendiri,” ungkap Juru Bicara KNPB, Wim R. Medlama didampingi dua aktifisnya saat menggelar jumpa pers di Prima Garden, Abepura, Kamis (6/9).

Sehingga lanjutnya pihak KNPB meminta untuk tidak gegabah dalam upaya menggelar dialog Jakarta-Papua. “Kami minta untuk tidak gegabah karena ideologi Papua merdeka ada pada masyarakat akar rumput,” tegasnya.

Hal lain yang disoroti adalah masalah tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada (Alm) Mako Tabuni. Bahwa setelah tertangkapnya Danny Kogoya dengan dugaan aksi teror dan kekerasan bersenjata dalam sejumlah peristiwa di sekitar Kota Jayapura, menjadikan pihak KNPB bertanya-tanya. Karena, pihak kepolisian juga mengarahkan peristiwa teror yang serupa kepada Alm Mako Tabuni.

“Kami minta kepada pihak kepolisian untuk membuktikan pelaku sebenarnya serentetan kasus penembakan yang dituduhkan kepada Alm Mako Tabuni. Sementara pemberitaan di media saat ini pelakunya diarahkan ke Danny Kogoya, sehingga kami minta pembuktian fakta yang jelas Juru Bicara KNPB, Wim R. Medlama didampingi dua aktifisnya saat menggelar jumpa pers di Prima Garden, Abepura, Kamis (6/9). Dikatakan, sewaktu menembak Mako Tabuni segala kasus kekerasan bersenjata diarahkan kepada Mako Tabuni, dan setelah Danny Kogoya ditangkap, maka segala kasus diarahkan ke Danny Kogoya. Sehingga pihanynya menanyakan mana fakta yang sebenarnya dalam pengungkapan kasus tersebut.

KNPB juga menuding pihak Polda Papua hanya mengada-ada dalam perkara tersebut, untuk menutup ruang demokrasi aktivis—aktifis di Papua.

Selain itu, KNPB juga mempertanyakan kebenaran amunisi yang diberitakan ditemukan di Markas Danny Kogoya. “Apakah amunisi itu betul-betul milik Danny Kogoya atau pihak polda hanya mengada-ada,” ungkapnya bertanya-tanya.
Dalam kesempatan tersbeut juga dimintanya kepada Polda Papua untuk membuktikan kebenaran dalam kasus penembakan warga Jerman di Base-G, pembakaran mobil dan sopirnya di kuburan Waena.(aj/don/l03)

September 6, 2012 0

Aktivis KNPB Minta Tidak Dikejar-Kejar

Selasa, 07 Agustus 2012 22:38

Juru Bicara Nasional KNPB, Wim R Medlama didampingi Ketua KNPB wilayah Sorong, Tinus Yohame saat memberi keterangan pers, Selasa (7/8)

JAYAPURA – Merasa gerak geriknya mendapat pengawasan ketat aparat keamanan, dan bahkan sempat hendak dilakukan penangkapan terhadap ketua umumnya yang baru, Viktor F Yeimo saat berada di halaman Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura, Juru Bicara Nasional KNPB, Wim R Medlama mengeluarkan pernyataan agar pihak kepolisian tidak melakukan penangkapan ataupun tindakan lain terhadap aktivis KNPB di luar prosedur hukum yang berlaku.

“KNPB meminta kepada aparat kepolisian dalam hal ini Polda Papua segera menghentikan tindakan di luar dari prosedur hukum terhadap rakyat Papua khususnya aktifis KNPB,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers di Prima Garden, Selasa (7/8) didampingi Ketua KNPB wilayah sorong, Tinus Yohame.

Hal itu dikatakan, karena selain ketua umumnya yang nyaris ditangkap, juga dua orang simpatisannya yang sempat diinterogasi di kawasan Jalan Baru, yang menurutnya dilakukan oleh aparat berpakaian preman.

“Penculikan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap Doga Tabuni unur 29 tahun dan Alex Degey 25 tahun yang dilakukan oleh aparat keamanan yang berpakaian preman pada pukul 15.00 WPB di Perumnas III Waena tepat di depan Asrama Uncen Unit 3 dan 4 secara diam-diam,” ceritanya. Keduanya, menurutnya diinterogasi di jalan baru, tepatnya di bawah jembatan, dengan menanyakan beberapa orang DPO Polda Papua.

KNPB juga menyatakan mengutuk dengan tegas proses penangkapan terhadap Mantan Ketum KNPB Buchtar Tabuni beberapa waktu lalu yang kini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura. Karena menurutnya tanpa bukti dan fakta yang jelas.

Juga terkait penembakan terhadap Ketua 1 KNPB Alm Mako Tabuni yang dinilainya juga tanpa bukti yang jelas.

Termasuk upaya penangkapan terhadap Ketum KNPB Victor F Yeimo di depan Pengadilan Negeri oleh kepolisian, meski tidak berhasil karena Victor F Yeimo sempat melarikan diri.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menuntut pelaksanaan referendum untuk Papua, yang selama ini menjadi isu yang diusungnya dalam setiap aksi demo maupun di berbagai kesempatan lainnya.

Hal itu, menurutnya karena status Tanah Papua masih dalam sengketa dan belum sah dalam NKRI.(aj)

Sebagaimana diketahui, usai persidangan Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni Seni tadi siang (6/8), Pihak kepolisian dari Polresta Jayapura nyaris menangkap Ketua Umum KNPB Victor Yeimo di depan pintu keluar Pengadilan Negeri Abepura pukul 01-20 siang.

Seperti pada pengadilan sebelumnya, Victor Yeimo bersama puluhan massa KNPB menghadiri sidang Buchtar yang berlangsung dibawah pengawalan ketat dari intelijen dan pasukan Polisi. Tanpa alasan yang jelas, komandan polisi dari Polresta Jayapura memerintahkan anak buahnya menangkap Victor. Melihat ada upaya intervensi langsung itu, Victor tanpa ragu terus mengendarai motor keluar dan melaju ke arah Lingkaran.

Menurut pantauan langsung, beberapa avansa dikerahkan untuk mengejar Victor Yeimo, sedangkan massa KNPB yang berada ditempat kejadian tidak terpancing dengan hasutan yang sengaja dibuat oleh Polisi.

Sementara itu, setelah pihak kepolisian tidak berhasil menangkap Victor Yeimo pasukan polisi yang menggunakan mobil avansa dan truk dalmas dikerahkan ke Asrama Uncen dan melakukan penggrebekan di beberapa titik. Menurut beberapa saksi, Polisi menangkap Alex Oagai dan Doga Tabuni yang sedang berada tepat di depan Asrama Unit 6 Uncen pada pukul 02.16 siang.
Tanpa menunjukan surat penangkapan, keduanya dipaksa naik kendaran milik polisi dan dibawah keluar. Namun, sore ini sekitar pukul 4.30, keduanya dikembalikan. Keduanya tidak dibawa ke Polda namun diintrogasi dengan paksa dalam mobil polisi. (aj/don/l03)

August 11, 2012 0

Ketua KNPB Resmi Jadi Tersangka

JAYAPURA – Pasca penangkapan Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Buktar Tabuni oleh Polda Papua, puluhan massa KNPB berdemo ke kantor DPRD Papua. Mereka menuntut DPRD Papua bertanggungjawab atas penangkapan tersebut.

Pasalnya, Buktar ditangkap dalam perjalanan pulang setelah memenuhi undangan pertemuan di DPRD Papua. Buktar Tabuni pun sejak Jumat 8 Juni sore kemarin resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Papua karena dianggap melakukan makar.

Massa KNPB, melakukan aksi demo di halaman kantor DPR Papua dengan membakar kayu dan pepohonan di depan pintu masuk kantor DPR Papua.

Juru bicara KNPB, Mako Tabuni mengatakan, tujuan aksi demonya ke kantor DPRD Papua, karena penangkapan Buktar Tabuni ini dianggap ada skenario dari DPRD Papua dengan Polda Papua.

“Karena Buktar Tabuni di tangkap dalam perjalanan pulang setelah memenuhi undangan pertemuan di DPR Papua, untuk itu kami meminta DPR Papua bertanggungjawab atas penangkapan Buktar Tabuni,” kata dia.

Buktar dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal makar dan penghasutan. Selain itu, Buktar Tabuni juga diduga sebagai otak dari rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa waktu terakhir.
(Rivando Nay/Sindo TV/put)

June 9, 2012 0

KNPB Rencana Demo, Tolak Semua Tawaran Pusat

Ditulis oleh redaksi binpa, Selasa, 14 Februari 2012 04:32, BintangPapua.com

Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni dan Anggota KNPB, Uchak Logo

JAYAPURA- Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni menyatakan pihaknya bersama seluruh rakyat Bangsa Papua akan menghentikan proses pelaksanaan Pilgub Papua Periode 2012-2017, agar memberikan referendum yang merupakan hak kepada seluruh rakyat Bangsa Papua. â€œPersoalan maupun permasalahan diatas Tanah Papua harus diselesaikan bukan dengan cara memberikan semacam solusi atau dialog seperti UP4B dan dialog yang akan dilakukan oleh Persatuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) dibawah komando Neles Tebay,â€ ujarnya.

Lanjutnya, KNPB dan seluruh komponen rakyat Bangsa Papua akan melakukan aksi demo damai pada Senin tanggal 20 Februari pekan depan. â€œKami meminta kiranya tidak ada lagi program-program ke Tanah Papua dan kepada tokoh-tokoh Gereja Papua untuk tidak ikut campur tangan dengan kegiatan politik dari Pemerintah Pusat seperti akan melakukan dialog Jakarta-Papua,Â jadi biarkanlah rakyat Bangsa Papua Barat menentukan nasibnya sendiri,â€ pintan Mako Tabuni kepada wartawan, di CafÃ© Prima Garden Abepura, Senin (13/02) kemarin siang.

â€œDimana sejarah dari bangsa Papua Barat sudah sangat jelas sekali dan jangan lagi ada perubahan seperti hasil Pepera Tahun 1969, agar rakyat Papua Barat dengan sendiri akan menentukan nasibnya sendiri yakni memilih untuk referendum,â€ tambahnya.

Ia mengharapkan kepada Titus Wanggai maupun Alex Mebri yang mengaku sebagai perwakilan dari salah satu tokoh OPM yang pergi ke Jakarta, itu seharusnya dan segera ditangkap karena mereka berdua telah melakukan pembohongan kepada seluruh rakyat Bangsa Papua Barat, dikarenakan mereka ini bukanlah tokoh-tokoh OPM yang sebetulnya, tapi kalau yang mau diajak kesana harus tokoh-tokoh OPM yang asli seperti Mathias Wenda maupun tokoh-tokoh OPM lainnya yang masih sampai saat ini bergerilya di hutan. â€œKepada Pemerintah Indonesia harus menghargai sejarah Bangsa Papua Barat, dimana secara kenyataannya telah merdeka, sehingga Bangsa Papua Barat dapat berdiri sejajar dengan Negara-Negara Internasional lainnya di PBB,â€ ungkapnya.

Sementara itu, Anggota KNPB, Uchak Logo menyatakan Bangsa Papua Barat ini sebenarnya telah lama merdeka dari NKRI, tapi NKRI yang membohongi rakyat Bangsa Papua Barat dengan cara melakukan Pepera Tahun 1969 silam. â€œIndonesia mengambil tanah Papua Barat tanpa adanya dialog maupun perundingan untuk membangun Tanah Papua ini, maka kami dari KNPB meminta hak politik kami dikembalikan, guna kami dapat menentukan nasib kami sendiri tanpa campur tangan dari Negara-Negara lain,â€ujarnya.

Lanjutnya, kami meminta kepada Felix Wanggai agar menghentikan rencana dialog Jakarta-Papua dan Bambang Darmono sebagai Ketua UP4B untuk mengembalikan UP4B kepada Pemerintah Pusat, dikarenakan kami selaku rakyat Bangsa Papua Barat sudah tidak membutuhkan semacam solusi atau dialog yang akan dilakukan Pemerintah Pusat. (CR-36/don/lo2)

February 14, 2012 0

1 Desember Barulah Embrio

JAYAPURA – Jika sebelumnya Juru Bicara TPN-PB, Jonah Wenda mengklarifikasi bahwa berbagai SMS terkait 1 Desember adalah bukan dari TPN-PB, maka Rabu (23/11), giliran Komite Nasional Papua Barat (KNPB) juga melakukan klarifikasi masalah yang serupa. Untuk menyikapi beredarnya berbagai SMS yang terkait momen 1 Desember, Wakil Ketua 1 KNPB Mako Tabuni, menyatakan bahwa 1 Desember bukan hari kemerdekaan bangsa Papua, melainkan embrio dari kemerdekaan. Ia menyerukan kepada seluruh warga di Papua agar tidak cepat terprovokasi berbagai informasi yang beredar melalui pesan pendek telepon seluler terkait 1 Desember 2011 yang sering disebutkan sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua Barat. “Saya minta kepada warga yang ada di seluruh Tanah Papua untuk tidak cepat terpengaruh dengan kemunculan sejumlah isu-isu negatif lainnya akhir-akhir ini,” kata ketua I KNPB, Mako Tabuni didampingi moderator KNPB Alberth Wanimbo saat memberikan keterangan pers di Prioma Garden Abepura, Rabu (23/11).

Dikatakan, sejumlah informasi melalui SMS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji dari oknum-oknum tertentu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan serta kerharmonisan yang telah tercipta selama ini di Papua.

“Kemarin ketua umum KNPB, Buhtar Tabuni telah mengatakan agar kita, warga Papua tidak membuat suatu gerakan tambahan pada 1 Desember nanti, jika hal itu dilakukan maka akan berhadapan dengan aparat keamanan,”

katanya.

Hal itu yakni untuk tidak mengibarkan bendera Bintang Kejora (BK) pada 1 Desember nanti. “Karena BK bukanlah bendera biasa atau kain yang hanya dikibarkan lalu ditinggalkan dan tidak dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Menurutnya, barang siapa, orang Papua sekalipun berusaha mengibarkan BK, berarti berurusan dengan aparat keamanan.

“Dan dia jugalah yang mengorbankan warga Papua,”

katanya tegas.

Selain itu, Mako Tabuni juga mengatakan pihaknya tidak sependapat hasil Kongres Rakyat Papua (KRP) III pada pertengahan Oktober lalu yang telah merekomendasikan dan mendirikan suatu negara Federasi Papua Barat, karena tidak mewakili orang Papua pada umumnya, termasuk sejumlah organisasi perjuangan lainya.

“Hasil KRP III tidak representatif dan tidak mengakomodir keinginan dan kemauan rakyat bangsa Papua Barat,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs BL Tobing mengatakan, 1 Desember yang acapkali diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat diharapkan tak terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora.

Hal ini disampaikan di sela sela Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban di Aula Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu (23/11).
Dikatakan, semua pihak dihimbau melakukan pengendalian terhadap simbol simbol kenegaraan yang ada seperti pengibaran bendera Bintang Kejora.

Dikataknnya, semua pihak bersama tokoh agama, tokoh adat, tokoh agama diseruhkan untuk menjaga situasi dan kondisi ketertiban dan keamanan agar tetap kondusif.

Menurutnya, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama Kapolresta dan Kapolresta diseluruh Tanah Papua untuk tak memberikan bantuan dana khususnya kepada organisasi pro kemerdekaan untuk membiayai Peringatan Kemedekaan Bangsa Papua Barat.

Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Indra Hidayat terkait peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat menegaskan, pihaknya mengharapkan agar rakyat Papua tak melakukan tindakan tindakan yang merugikan dan mengorbankan rakyat Papua seperti yang terjadi sebelumnya.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya menghimbau semua komponen rakyat Papua untuk mengantisipasi kalender Kantibmas di Tanah Papua serta menjaga agar situasi tetap kondusif terutama menjelang perayaan Natal dapat dirayakan dengan penuh suka cita dan kedamaian. (aj/mdc/don/l03)

November 11, 2011 0

Buchtar Nilai Panitia KRP III dan Aparat Sama-Sama Bersalah

JAYAPURA [PAPOS] -Deklarasi Kongres Rakyat Papua III yang mendirikan negara Papua Barat, dan mengakibatkan jatuh korban jiwa mendapatkan sorotan dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

“Deklarasi pembentukan Negara Papua Barat sebagai hasil Kongres Rakyat Papua III adalah makar karena membentuk negara dalam negara,” kata Buchtar Tabuni Ketua KNPB saat menggelar jumpa pers di Jayapura, Kamis (21/10)siang.

Buchtar Tabuni adalah mantan narapidana politik yang dijatuhi hukuman dua tahun penjara, saat itu dia ditangkap di kawasan Expo Waena tahun 2009 lalu ketika KNPB sedang menggelar aksi demo dengan membawa atribut-atribut Papua Merdeka seperti bendera Bintang Kejora. Buchtar dibebaskan pada tanggal 17 Agustus 2011 lalu.

Kata dia, sampai saat ini Papua masih bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga membentuk Negara di dalam Negara adalah Makar.

“Dasar hukum bahwa Papua adalah bagian integral dari NKRI adalah Pasal 2504 deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa. Selama pasal itu masih ada, selama itu juga Papua masih tetap bagian dari NKRI. Sehingga kegiatan apapun seperti deklarasi Negara Papua Barat tetap kegiatan makar, karena NKRI tetap mempertahankan Papua ini berdasarkan pasal 2054 tersebut,” ujarnya.

Untuk itu Buchtar mengajak seluruh rakyat Papua untuk menggugurkan pasal tersebut dengan bukti-bukti sejarah yang salah, bahwa New York Agriment 1962 salah, Penjanjian Roma salah, dan Pepera juga salah, melalui proses hukum internasional.

“Jika pasal 2054 itu sudah digugurkan maka NKRI tidak punya alasan hukum tetap mempertahankan Papua sebagai bagaian dari wilayahnya. Jadi kita bisa deklarasi tanpa harus ada penangkapan, pembunuhan, masuk penjara, karena tidak ada lagi alasan NKRI untuk tetap berada di Papua, kita harus berjuang melalui proses hukum internasional dan politik, “tegasnya.

Terkait korban yang akibat pasca dibubarkan kongres yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, yaitu Danel Kadepa, Max Yewon dan Yacob Samonsabra, Buchtar mengatakan agar dibentuk tim khusus independen mengusut, yang melibatkan aparat keamanan dan Komnas HAM, karena terkait hilangnya nyawa seseorang. “Karena aparat salah dan panitia juga salah,”ujarnya. [roy]

Written by Roy/Papos
Saturday, 22 October 2011 00:00

October 22, 2011 3

Demo Mendukung ILWP Terhenti di Depan MRP

Massa KNPB yang sesuai rencana sebelumnya akan mengglar demo di kantor DPRP dan kantor Gubernur, terpaksa hanya terhenti berdemo di Jalan Raya Abepura, tepatnya di depan Kantor MRP Kotaraja. Mereka takut melanjutkan perjalanan karena takut kemalaman.

JAYAPURA – Demo yang digelar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk mendukung pelaksanaan pertemuan International Lawyer for West Papua (ILWP) bersama sejumlah hakim, di London, Inggris, terpaksa, tidak dapat melanjutkan perjalanannya yang semua direncanakan ke DPRP dan Kantor Gubernur Papua. Pasalnya, massa yang berjalan kaki dari Expo, Waena, setelah berkumpul sesaat di Lingkaran Abepura, langsung melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke Kota Jayapura. Setelah sampai di depan MRP, massa yang dikoordinir oleh Victor Kogoya berhenti. Karena sudah sore dan tidak mungkin bisa sampai di Kota Jayapura, massa terhenti di Pertigaan jalan jeruk Nipis Kotaraja. Jalan Raya Abepura-pun dipakainya sebagai arena aksi demo hingga selesai sekitar pukul 16.00 WIT, yang ditutup dengan doa bersama. Massa pun dapat pulang dengan tertib. Sehingga Jalan Raya Abepura yang sejak perjalanan massa kearah Kotaraja mengalami kemacetan dan dialihkan ke Jalan Baru Pasar Youtefa bagi kendaraan yang hendak ke arah Entrop, berangsur normal sebelum malam tiba.

Ketua Umum KNPB, Buchtar Tabuni saat ditemui sebelum pulang mengatakan, keterlambatan diterimanya Surat Tanda Terima (STTP) pemberitahuan aksi demo dari kepolisian, yang menyebabkan demonya tidak dapat melanjutkan perjalanan untuk ke Kantor Gubernur Papua.

“Tadi STTP baru kami terima sekitar jam 10, sehingga sampai di sini sudah pukul tiga (15.00 WIT). Kalau dengan jalan kaki tidak mungkin bisa sampai di Kota Jayapura,” ungkapnya kepada Bintang Papua.

Meski tidak dapat melaksanakan aksi demo damai sesuai rencana, menurutnya tidak mengurangi tujuan dari aksi yang digelarnya. Yakni semata untuk memberikan dukungan pertemuan ILWP di London yang diberitakan akan dilaksanakan hari ini (Rabu012/10).

Jalannya demo sendiri, dari pantauan Bintang Papua di lapangan tampak berlangsung tertib dan lancar. Hanya lalu lintas yang terganggu dengan harus dialihkan ke jalur lain. Sehingga kemacetanpun tak terhindarkan di sejumlah ruas jalan alternatif, seperti Jalan Baru Pasar lama, Jalan raya Sentani, dan sejumlah ruas jalan lain di Abepura.

Demikian juga para pengusaha, banyak yang memilih menutup usahanya di saat massa melewati depan tempat usahanya. Namun hal itu tidak berlangsung lama.

Dalam releasenya yang diterima Bintang Papua dari Mako Tabuni di sela-sela aksi demo, KNPB juga menyatakan dukungannya terhadap Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon saat berada di Selandia baru yang menyatakan bahwa masalah Papua akan dibicarakan dalam Komisi Dekolonisasi Majelis Umum PBB.

“Mendukung dan mendesak Dewan Komite Dekolonisasi Majelis Umum PBB untuk segera realisasikan persoalan Bangsa Papua Barat sesuai pernyataan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki Moon dalam Konferensi Persnya di Aucland, Selandia Baru,” ungkapnya.

Teriakan Papua merdeka dan tuntutan referendum pun mewarnai perjalanan massa dari sekitar Expo, waena hingga di pelaksanaan orasi-orasi di Jalan Raya Abepura, Depan MRP.

Sementara itu terkait batalnya massa pendemo ke DPRP dan kantor Gubernur mengakibatkan puluhan massa yang datang dari arah APO terpaksa menumpang kembali sejumlah kendaraan menuju Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk bergabung dengan massa lainnya.

Pantauan Bintang Papua di Taman Imbi, Jayapura sejak pukul 10.00 WIT sejumlah aparat keamanan dari Polresta Jayapura, Polda Papua serta Brimob tengah berjaga jaga. Bahkan beberapa tank Barakuda yang dipersenjatai bersiaga di sekitar Taman Imbi.

Keberangkatan massa pengunjukrasa dari Taman Imbi menuju Kantor MRP mendapat pengawalan dari aparat keamanan. (aj/mdc/don/l03)

October 11, 2011 0

ILWP Gelar Pertemuan, KNPB Demo Lagi

JAYAPURA – Nampaknya setiap momen yang diselenggaran International Lawyers for West Papua (ILWP) mendapat sambutan hangat dari kelompok yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Bahkan pertemuan yang rencana dilaksanakan Rabu (12/10) di Inggris, oleh KNPB dengan dikoordinir Ketua KNPB Konsulat Indonesia, Victor Kogoya kembali melakukan aksi dukungan dengan berencana menggelar aksi demo damai.

Demo damai tersebut, sebagaimana dikatakanannya saat menggelar jumpa pers di Prima Garden, Kamis (16/10), akan dilaksanakan dengan tempat tujuan Kantor Gubernur Papua, di Dok II, Jayapura. “Kami pilih tempat itu bukan kami mau membawa aspirasi atau minta dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua maupun kepada DPRP, juga tidak kepada MRP,” jelasnya dalam jumpa pers yang dihadiri dua pucuk pimpinan KNPB, Buchtar Tabuni dan Mako Tabuni tersebut.

Ditegaskan, aksi demo nanti adalah aksi nasional untuk mendukung pertemuan ILWP yang akan membahas proses dan pengujian terhadap penguatan materi gugatan secara kongkrit dan objektif sebagai bahan persiapan gugatan International Court of Justice ( ICJ)/ Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda.

“Selain itu guna menindaklanjuti pernyataan Sekjen Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) Ban Ki-moon setelah menghadiri Pacific Island Forum atau forum Negara-Negara Pasifik di Auckland-Selandia Baru, yang dalam konferensi perssnya, Ban Ki-moon menegasakan bahwa masalah Papua Barat tersebut akan dibicarakan dalam komite dekolonisasi Majelis Umum PBB,” ungkapnya.

Dalam kesempaatn tersebut juga dikatakan bahwa pihaknya mendesak Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan segala bentuk kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat dalam bentuk apapun.

“Dan segera menarik seluruh pasukan militer baik organik maupun non-organik dari seluruh wilayah Papua Barat. Karena penyelesaian masalah Papua tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara militer,” desaknya.(aj/don/l03)

October 6, 2011 3

KNPB Tuding Pihak Ketiga Bermain

JAYAPURA – Terkait statement yang menyebutkan Komite Nasional Papua Barat, ada kompromi politik antara KNPB dengan Petinggi Polkam, menurut Ketua I KNPB, Mako Tabuni, ada pihak ketiga yang bermain. “Ini hanya wacana yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena melihat, atau karena disoroti, karena kalah politik. Kalah saing, akhirnya dorang menuduh KNPB dengan hal-hal yang tidak benar. Kami akan tunjukkan itu dengan kerja-kerja di lapangan,” ungkapnya kepada Bintang Papua di Prima Garden Abepura, Rabu (5/10).

Ditegaskan, tidak ada satu organisasi ataupun lembaga di Negara ini yang bisa membubarkan KNPB. “KNPB hanya akan terpengaruh kalau rakyat Papua bangkit dan minta KNPB bubar. Tidak ada satu organisasipun yang bisa bubarkan KNPB,” tegasnya.

Terkait kontrak politik, ditegaskan bahwa tidak ada organisasi di Jakarta yang punya kontrak politik dengan KNPB. “KNPB hanya punya konrak politik dengan rakyat Papua, untuk membawa aspirasi guna menentukan sah tidaknya Papua di dalam NKRI,” lanjutnya.

Ketika Bintang papua berusaha meyakinkan tentang posisinya di Tanggal 21 September yang dikabarkan berada di Jakarta bersama Deny Wenda mengadakan kontrak politik dengan petinggi Polkam, ditegaskan bahwa ia saat itu tidak ke Jakarta.

“Tidak di Jakarta. Walaupun saya harus ke Jakarta, ketemu dengan siapa, itu kawan-kawan tidak perlu tau,” jelasnya.

Menurutnya hanya rakyat yang berhak mengetahui posisinya.” Karena saya hanya berjuang membawa aspirasi murni rakyat,” tegasnya.

Release yang menyudutkan KNPB, menurutnya sudah terjadi beberapa kali. “Apakah minta untuk membekukan KNPB, untuk membubarkan KNPB, itu bukan hal baru. Karena beberapa waktu lalu teman-teman ini ada gelar jumpa pers, dan mereka mendesak presiden untuk segera membubarkan KNPB karena dikatakan illegal, organisasi sparatis, itu pernah ada,” jelasnya.

Ditegaskan bahwa KNPB menilai pernyataan itu pernyataan murah. “Terlalu murah sekali. Kalau memang mereka betul mau membangun rakyat sesuai dengan daya atau cara mreka, kenapa tidak tunjukkan di lapangan.Hanya menyatakan sikap-sikap yang terlalu murah di media massa. Itu tidak akan pernah mempengaruhi perjuangan KNPB. Itu hal biasa,” jelasnya lagi..

Hal itu, menurutnya dianggap sebagai kerikil-kerikil kecil yang menghambat proses untuk mendorong aspirasi rakyat untuk menentukan nasib sendiri.

“Kenapa harus tuding-menuding. Itu hal biasa. Perbedaan pendapat itu hal biasa. Yang penting kami mau kalau mereka betul anak papua yang punya hati dan punya kesungguhan membangun rakyat papua, tolong tunjukkan dengn dorang punya gaya dan cara mereka, tunjukkan, bahwa ini kami punya gambaran tentang membangun Papua seperti ini,” jelasnya.

Sebaliknya, menurutnya pihak yang membuat release yang menyudutkan KNPB harus mengakui bahwa dengan keberadaan organisasi separatislah Pemerintah Pusat memeberi perhatian lebih ke Papua. “Semua proses kebijakan Jakarta ini jalan, karena ada perjuangan aspirasi merdeka. Tanpa itu tidak pernah ada. Jadi apapun itu tidak perlu mereka menuding organisasi-organisasi yang ada,” harapnya.

Mako menyatakan bahwa atas nama KNPB dengan tegas bahwa hal semacam itu tidak akan pernah mempengaruhi pihaknya untuk membawa aspirasi rakyat Papua untuk menetukan nasib sendiri di atas tanah airnya. “Kami tidak pernah egois untuk meminta pengakuan. Kami memperjuangkan melalui PBB untuk menentukan apakah benar Papua ini sebagai bagian NKRI atau tidak. Indonesia sebagai Negara anggota PBB yang mengakui demokrasi pancasila harus mengakui itu,” tegasnya lagi.(aj/don/l03)

October 5, 2011 0

Pernyataan Sikap KNPB Terkait Penangkapan Jemaat Baptis di Papua

Sejak bangsa Papua Barat dipaksa berintegrasi dengan Indonesia melalui rekayasa penentuan pendapat rakyat (PEPERA) 1969, wilayah Papua Barat di jadikan target lahan bisnis eksploitasi dan konflik yang sarat dengan kepentingan terselubung Jakarta dan pihak asing. Kekerasan, teror, intimidasi, pembunuhan dan penyiksaan terhadap warga sipil.

Refresifitas aparat keamanan TNI-POLRI terhadap aktifitas sosial masyarakat sipil di Papua masih saja dilakukan melalui pendekatan-pendekatan militeristik, tindakan kekerasan dan perampasan terhadap hak – hak warga sipil kerapkali dilakukan oleh aparat keamanan TNI-POLRI tanpa melalui prosedur hukum yang jelas.

Kini aparat gabungan TNI-POLRI kembali melakukan peristiwa penggrebekan dan kekerasan, tepatnya menjelang akhir lebaran dini hari, Rabu, 31 Agustus 2011, pukul 05.00 WP subuh, dimana Saudara/I umat Muslim sedang merayakan lebaran, aksi penggrebekan dan penangkapan terhadap 15 Orang Warga Sipil di Kota Raja Gunung, Kelurahaan Wahno – Kota Raja, merupakan peristiwa yang sangat mengejutkan.

Alasan penangkapan dan penyiksaan belum jelas, sementara dugaan terkait dengan penyerang yang terjadi di kampung Nafri 01 Agustus 2011, yang menewaskan 4 orang warga sipil dan 1 orang prajurit TNI AD, namun indikasi penyerangan yang dituduhkan masih simpang siur karena pihak keamanan belum mampu menangkap pelaku sebenarnya.

Dalam aksi penggrebekan, di kabarkan keterangan dari pihak orang tua korban, Dessy Kogoya seorang perempuan berumur 9 tahun sampai hari ini belum ditemukan, indikasinya anak tersebut di culik saat aparat gabungan melakukan penyerangan. Sampai saat ini pihak orang tua korban masih melakukan pencarian di seluruh wilayah Jayapura,

Pemerintahaan SBY-Boediono Otak di Balik Seluruh Serangkaian Aksi Kekerasan.

Pemerintahan rezim NKRI pimpinan Susilo Bambang Yudohyono – Buediono (SBY – Boediono) sejak masa kepemimpinannya menjanjikan penyelesaian terhadap persolan rakyat Papua dengan memberikan ruang demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat Papua Barat untuk mandiri dalam menentukan nasibnya sendiri, tetapi harapan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia hanya isapan jempol rezim SBY-Boediono.

Konflik dan ketegangan di wilayah Papua Barat tidak akan pernah terselesaikan dengan baik, UU. No. 21/2011 (Otonomi Khusus bagi Papua) bukan solusi penyelesaian akar persoalan di Papua Barat, pembangunan, infrastruktur dan kesejahteraan bukan bagian dari penyelesaian masalah malah semakin mempersubur konflik kepentingan, bisnis dan perebutan lahan bagi para kapitalis (pemegang modal) di semua lini sektor yang ada.

Pemerintahan rezim SBY-Boediono harus bersikap terbuka terhadap solusi bagi penyelesain konflik di Papua, sebab konflik yang telah berkepanjangan sejak wilayah Papua Barat dianeksasi ke dalam pangkuan NKRI 1969 tidak dapat di pertahankan dengan slogan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI Harga Mati.

Persoalan rakyat Papua merupakan persoalan Internasional bukan persolan Nasional NKRI, maka perlu diselesaikan melalui jalur politik dan hukum internasional, pengakuan terhadap hak kedaulatan politik, ekonomi serta sosial-budaya rakyat Papua Barat sebagai sebuah bangsa yang layak memperoleh kemerdekaan penuh dari cengkraman neo kolonialisme Indonesia dan Imperialisme Global.

Terkait dengan kasus penangkapan dan penyiksaan terhadap 15 orang jemaat Babtis Wahno, Kelurahan Wahno-Kota Raja – Papua, maka berikut pernyataan sikapnya:

1. 1. Mendesak pemerintahan rezim NKRI fasis Susilo Bambang Yudoyono – Boediono segera menyelesaikan persoalan rakyat Papua Barat secara konsisten, bermartabat, menyeluruh dan demokratis dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.
2. 2. Mendesak Pemerintah Indonesia segera menarik pasukan militer organik maupun non-oragnaik dari seluruh wilayah Papua Barat.
3. 3. Mengutuk keras apapun bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap warga sipil tanpa alsan yang jelas, tindakan represif aparat gabungan TNI-POLRI yang melakukan penangkapan dan penyiksaan sewenang-wenang terhadap 15 Orang Jemaat Baptis warga Kelurahan Wahno-Kota Raja – Papua, merupakan pelanggran HAM Berat.
4. 4. Mendesak pihak Polda Papua segera bebasakan 2 Orang Jemaat Baptis yang masih dalam proses penahanan tanpa syarat.
5. 5. Mendesak pihak Polda Papua menemukan dan mengembalikan Dessy Kogoya anak gadis berumur 9 Tahun, sebab penculikan anak dibawah umur merupakan pelanggaran terhadap UU Perlindungan anak.
6. 6. Menyampaikan solidaritas yang kuat kepada pihak korban yang dianiaya.

Demikian Perss Release,

“Kita Harus Mengakhiri”

Port Numbay, 06 September 2011.

Badan Pengurus Pusat

Komite Nasional Papua Barat
——————–
Sumber: Kompasiana.com

September 16, 2011 0

Tag: KNPB

KNPB Pertanyakan Tudingan Polisi Terhadap Mako Tabuni

Aktivis KNPB Minta Tidak Dikejar-Kejar

Ketua KNPB Resmi Jadi Tersangka

KNPB Rencana Demo, Tolak Semua Tawaran Pusat

1 Desember Barulah Embrio

Buchtar Nilai Panitia KRP III dan Aparat Sama-Sama Bersalah

Demo Mendukung ILWP Terhenti di Depan MRP

ILWP Gelar Pertemuan, KNPB Demo Lagi

KNPB Tuding Pihak Ketiga Bermain

Pernyataan Sikap KNPB Terkait Penangkapan Jemaat Baptis di Papua

Follow me on Twitter

Community

Blogs I Follow

Blog Stats

Top Posts & Pages

a service by www.wantok.biz

Login

or Register?