Kutipan Wawancara dengan Jubir Int Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

REP | 15 September 2011 | 16:59

Bagi kami, masalah di Papua adalah permasalahan tentang kejahatan negara dan korporasi, kekerasan militer, perusakan alam, genosida dan pemusnahan kultur setempat. Isu Papua juga menjadi isu nasional di Indonesia yang tidak kunjung selesai. Banyak masyarakat asli (indigenous people) dibunuh dan disiksa, untuk memapankan pengerukan kekayaan alam tanah Papua oleh perusahaan-perusahaan raksasa dunia bersama sekutu terdekatnya : pemerintah.

Alasan konstitusi, logika persatuan nasional serta pandangan sempit nasionalisme ke-Indonesia-an digunakan untuk membenarkan penindasan dan kejahatan atas masyarakat dan tanah Papua.

Tetapi di tengah iklim represif yang tak kunjung mereda, rakyat Papua tetap berjuang dengan gagah berani. Untuk mengetahui situasi dan pandangan dari gerakan perjuangan di Papua, Kontinum mewawancarai Victor Yeimo, Juru Bicara Internasional dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), salah satu organisasi rakyat yang terus aktif berjuang di tanah Papua.

WAWANCARA KONTINUM DENGAN VICTOR YEIMO

Mengingat pemberitaan media yang sangat minim dan selektif tentang perjuangan rakyat dan situasi di Papua, dapatkah anda menjelaskan kepada pembaca semua, bagaimana situasi terkini di Papua?

Di Papua masih terjadi pelanggaran HAM oleh TNI/Polri terhadap masyarakat sipil. Investasi global semakin membengkak setelah ACFTA (ASEAN – China Free Trade Agreement), dimana SBY sudah menginstruksikan Kapolri dan Panglima TNI agar mengamankan Papua demi investasi (baca Jurnal Nasional, 16 Mei 2011, hal 10). Kebanyak investor global berasal dari China, Badan Penanaman Modal Propinsi Papua mengatakan dalam 6 bulan terakhir, sudah ada peningkatan 28% investasi di Papua.

Juga terjadi malpraktek penyelenggaraan pemerintahan di Papua oleh elit birokrasi Indonesia. KKN ditambah pemerintah pusat yang inkonsisten terhadap peraturan dan kebijakannya.

Di sisi lain, ada kebangkitan buruh PT. Freeport yang melakukan pemogokan (bisa ikuti beritanya di tabloidjubi.com).

Juga semakin marak bisnis liar (illegal) TNI/Polri seperti illegal logging, pendulangan emas, pemasokan pekerja seks dari luar Papua, bisnis kayu gaharu, dll. Sementara represi militer dalam membungkam gerakan demokrasi makin mengental dengan label separatis, teroris, pengacau, dll.

Seperti apa reaksi dan posisi masyarakat Papua menghadapi situasi tersebut?

Rakyat tidak berdaya akibat kekuatan militer di Papua, sementara dengan uang triliun pemerintah menggiuri rakyat demi penanaman modal asing (investasi) di tanah-tanah adat Papua, akhirnya banyak yang tidak ingin terorganisir dalam gerakan perlawanan.

Rakyat masih terus mempermasalahkan sejarah integrasi Papua dalam NKRI yang penuh dengan rekayasa AS, Indonesia, Belanda. Karenanya rakyat terus merapatkan barisan perlawanan.

Selain persoalan sejarah/historis dan kultural, apa yang membuat masyarakat Papua menolak campur tangan Jakarta dalam kehidupan sehari-hari dan menentukan nasib sendiri?

Karena Jakarta memakai pola pendekatan militeristik, eksploitatif, pembodohan dan pemarginalisasian. Dari dulu sampai sekarang Jakarta menganggap orang Papua sebagai manusia kelas dua, manusia yang mendekati binatang. Lantas dengan demikian mereka melanggar aturan yang mereka buat sendiri. Tidak konsisten pada aturan dan segala kebijakan. Kebijakannya juga ‘bias pendatang’. Makanya rakyat lebih berfikir mengatur diri sendiri. Banyak orang Papua berfikir melalui segala pengalamannya bahwa Indonesia di Papua Barat hanya untuk memusnahkan orang Papua dan menguasai wilayah ini.

Bagaimana sikap dan reaksi pemerintah, borjuasi dan politisi Indonesia terhadap perjuangan masyarakat Papua?

Mereka terus mencurigai setiap aktivitas sipil yang legal demokrasi. Indonesia menggunakan kekuatan militer dan hukum (KUHAP) untuk membunuh gerakan damai rakyat Papua Barat. Mereka juga memakai pola devide et impera (politik pecah belah) untuk menghancurkan persatuan dan solidaritas perlawanan rakyat Papua. Banyak uang dikucurkan oleh Jakarta kepada institusi TNI/POLRI, intelijen untuk mengamankan Papua. Banyak orang Papua direkrut dengan iming-iming uang dalam Barisan Merah Putih (organisasi sipil militan merah putih). Banyak kasus pelanggaran yang dilakukan anggota TNI/POLRI tidak dipengadilankan, bahkan para pelaku justru dihadiai jabatan dan pangkat.

Bagaimana keterlibatan masyarakat Papua dalam perjuangan pembebasan Papua? Bagaimana pola-pola perjuangan yang dikembangkan?

Orang Papua pakai pola gerakan damai dan bermartabat melalui demonstrasi, doa, seminar, tulis buku, publikasi penindasan lewat internet. Ada juga sebagian kelompok militan tradisional di Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka TPN OPM yang menyatakan diri sebagai militer Papua Barat. Mereka masih menggunakan pola gerilya untuk mengusir TNI dari tempat mereka berada.

Bagaimana sikap masyarakat Papua menanggapi label-label separatis terhadap setiap gerakan yang berkembang di Papua?

Kami menyadari bahwa kami bukan separatis, karena sebaliknya rakyat menganggap Indonesia sebagai separatis di Papua karena ia datang membawa negara Indonesia pada tahun 1962 di atas negara Papua yang sudah merdeka tahun 1961.

Rakyat menganggap itu label yang diberikan oleh penguasa yang anti demokrasi dan HAM sebab UUD 1945 mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Rakyat menganggap label itu diberikan oleh militer untuk kepentingan perluasan teritori militernya untuk mendapatkan proyek pengamanan. Rakyat terus menyatakan lewat orasi, buku, seminar dll bahwa kami bukan separatis, karena tanah ini milik orang Papua, bukan milik Indonesia, AS, Inggris atau negara manapun.

Bagaimana anda melihat respon dan tanggapan masyarakat Indonesia secara umum tentang masalah Papua?

Banyak rakyat Indonesia yang tidak memahami persoalan Papua. Mungkin karena termakan opini penguasa lewat propagandanya melalui TV, surat kabar dll bahwa orang Papua miskin, dll. Padahal kami kaya, tapi Indonesia memarginalkan hak-hak orang Papua. Rakyat Indonesia dengan nasionalisme yang sempit melihat gerakan-gerakan di Papua sebagai anti-penguasa. Padahal mereka juga memperoleh perlakuan yang sama di bawah penguasa yang eksploitatif, tamak, bedil, korup, dan chauvinistik.

Mayoritas rakyat Indonesai juga tidak banyak yang tahu bagaimana penguasa Indonesia menginvasi Papua, menguasai Papua dan mencaplok wilayah Papua yang sudah merdeka pada tahun 1961, melalui perjanjian-perjanjian tentang penentuan status politik Papua dengan penuh rekayasa antara pemerintah AS, Indonesia dan Belanda yang tidak melibatkan orang Papua. Kebanyakan rakyat Indonesia masih buta dengan persoalan Papua, masa bodoh dengan penderitaan orang Papua, dan masih memihak kepada penguasa yang lalim ini.

Bisakah anda menceritakan tentang organisasi anda KNPB?

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah media rakyat Papua Barat. KNPB berdiri di wilayah-wilayah di seluruh tanah Papua, juga di Konsulat Indonesia di Jakarta dan Manado. KNPB didirikan pada tahun 2008 dengan Buchtar Tabuni sebagai Ketua dan Victor Yeimo sebagai Sekretaris Jenderal. Pada akhir tahun 2006 Buchtar ditangkap dan dipenjara 3 tahun dan Victor menjalankan kerja harian. Pada tahun 2009 bulan Agustus Victor ditangkap dan dipenjara selama 3 tahun. Kini roda organisasi dijalankan oleh Mako Tabuni sebagai Ketua I KNPB, Buchtar tetap sebagai Ketua Umum, dan Victor Yeimo sebagai Juru Bicara Internasional.

KNPB selalu mendorong rakyat Papua untuk melihat bahwa diri mereka berbeda secara historis, kultur dan geografis dengan Indonesia. Bisakah anda jelaskan bagaimana posisi kawan-kawan KNPB dalam hal ini?

Kami menempatkan posisi perjuangan dengan rakyat Papua. Apa yang rakyat mau itulah yang kami perjuangkan. Secara historis, kultur dan geografis memang begitu adanya. Kami memandang bahwa Indonesia di Papua Barat hanya mengisahkan penindasan yang berkepanjangan. Wilayah ini masih menjadi wilayah protektoral. Apa yang diinginkan oleh rakyat itulah yang dimediasi oleh KNPB untuk diperjuangkan melalui cara-cara yang bermartabat.

Apa visi KNPB tentang “hak menentukan nasib sendiri” terkait perjuangan Papua?

Orang Papua masih menganggap Pepera 1969 belum final. Rakyat terus menuntut hak penentuan nasib sendiri. Banyak orang Papua yang terus mati karena menuntut hak-hak itu. Maka KNPB memperjuangkan mekanisme referendum sebagai solusi final dalam konflik Papua. Hal ini agar rakyat dapat menentukan apakah mereka ingin tetap dengan Indonesia atau merdeka. KNPB sebagai media tetap menuntut pihak internasional dan juga kemauan Jakarta agar rakyat diberikan hak demokrasinya untuk memilih masa depannya. Tentu kami terus menggalang solidaritas internasional, dalam hal ini pengacara-pengacara internasional agar status Papua dikaji dan diselesaian melalui mekanisme hukum internasional.

Papua seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat Papua sendiri?

Papua yang bebas dari segala bentuk penindasan: neokolonialisme Indonesia, neoliberalisme/ kapitalisme global, dan militerisme.

Bagaimana reaksi Freeport dan korporasi-korporasi lain yang bercokol di tanah Papua terhadap perjuangan rakyat disana?

Freeport bekerja sama dengan Penguasa Indonesia. Mereka sama-sama memainkan kepentingan ekonomi politik mereka. Makanya, mereka memberi label separatis dan teroris kepada rakyat yang menolak keberadan perusahaan itu. Freeport mengambil posisi oposisi dengan gerakan rakyat Papua, karena menurutnya itu akan menganggu modalnya dan aset vitalnya.

Bagaimana hubungan mereka dengan pemerintah dan borjuasi Indonesia?

Freeport terus menipu Indonesia dan orang Papua, tetapi Freeport mau agar Indonesia menjadi anjing penjaga modalnya. Freeport terus membayar militer dan para borjuis Indonesia untuk dapat diberikan jaminan keamanan dan hukum. Rakyat Papua tidak memperoleh manfaat yang berarti.

Apa kebutuhan mendesak kawan-kawan sekarang ini dalam perjuangan pembebasan Papua?

– Kami sangat butuh solidaritas rakyat tertindas dimanapun, termasuk rakyat Indonesaia untuk bekerja sama mengusir segala bentuk penindasan yang ada di Papua.
– Kami sangat membutuhkan solidaritas kawan-kawan pers nasional untuk berpihak dalam pemberitaannya kepada rakyat Papua.
– Kami sangat butuh konsolidasi di tingkat nasional Indonesia untuk mewujudkan solusi final bagi rakyat Papua.
– Kami butuh alat-alat produksi yang bisa dipakai untuk memproteksi kepungan penindasan di atas bumi cenderawasih

Seperti apa bentuk solidaritas yang dibutuhkan masyarakat Papua? Dan apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan di luar Papua untuk membantu perjuangan rakyat Papua?

– Kami ingin isu Papua menjadi diskusi reguler kawan-kawan di luar.
– Kami ingin ada konsolidasi nasional untuk membahas dan menetapkan stratak perlawanan bersama
– Kami juga butuh advokasi, dan infomasi ekopol dan pembacaan-pembacaan yang membantu kami untuk bergerak di lapangan.

Terima kasih, salam hormat untuk semua pejuang-pejuang Papua

Teks bahasa Inggris baca di : http://hidupbiasa.blogspot.com/2011/08/how-papuan-people-continue-to-unite-in.htmlk.

September 15, 2011 0

Hasil KTT ILWP Diumumkan Besok ?

JAYAPURA – Hasil Konferensi Tingkat Tinggi International Lawyer for West Papua (KTT ILWP), 2 Agustus di London, yang selama ini ditunggu-tunggu banyak pihaknya, kabarnya akan diumumkan hari Sabtu (20/8) besok. Hal itu diungkapkan Bucthar Tabuni, Ketua Umum KNPB dalam kesempatan jumpa pers Kamis (18/8), kemarin. Jumpar pers Buctar ini dilakukan hanya sehari pasca bebasnya dari Lapas Narkoba Doyo, setelah mendapat remisi HUT RI kemerdekaan. “Sesuai janji KNPB, diberitahu kepada public bahwa hasil Konferensi Tingkat Tinggi International di Oxford pada tanggal 2 Agustus 2011 lalu, akan diumumkan secara resmi pada 20 Agustus 2011 besok di lapangan Alm. Theys H Eluay,” ungkap Mako Tabuni (Ketua I KNPB) bersama Bucthar Tabuni, Kamis (18/8), di depan Ruko, Jalan kamwolker Perumnas III Waena.

Ditegaskan, pelaksanaa KTT ILWP tersebut sesungguhnya adalah meraih kesuksesan dan berlangsung dengan demokratis dan ilmiah. “Nanti akan kita buktikan apakah pemberitaan media massa local, dan media nasional lain benar atau tidak,” ungkapnya.

Meski dinyatakan demokratis dan ilmiah, namun dikatakan bahwa KTT tersebut berlangsung tertutup dan hanya diikuti oleh orang-orang yang berideologi sama, yakni menjadikan Papua sebagai Negara terpisah dari Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Bucthar Tabuni kembali menegaskan atas apa yang disampaikan kepada Wartawan di Lapas Narkotika, sesaat setelah bebas. Yakni ia akan menggalang kekuatan yang lebih besar, rapi dan terorganisir dengan baik, dan akan melakukan perjuangan yang lebih radikal lagi.

“Peristiwa penembakan dan lain-lain di Puncak Jaya dan tempat lain yang menggunakan senjata adalah sayap militer perjuangan Papua Merdeka yang telah berlangsung sejak Tahun 1961. Secara organisasi tidak ada hubungan dengan KNPB. Karena kami komitment untuk berjuang dengan jalan damai,” tegasnya.

Dikatakan, masalah utama Bangsa Papua Barat adalah ‘status politik’, wilayah Papua Barat dalam Negara Kesatuan republic Indinesia (NKRI) yang belum final.Karena proses memasuknya wilayah Papua Barat dalam NKRI itu dilakukan dengan penuh pelanggaran terhadap standar-standar, prinsip-pronsip hukum dan Ham Internasional oleh Amerika Serikat, Belanda, Indonesia dan PBB sendiri demi kepentingan ekonomi politik mereka.

Bucthar Tabuni yang didampingi Wakil KNPB Macko Tabuni, menyatakan status politik Papua Barat dalam Negara NKRI itu adalah hasil ‘kongkalingkong’ (Persengkongkolan) pihak-pihak internasional, untuk itu lanjutnya masalah konflik politik tentang status politik Papua Barat harus di selesaikan di tingkat Internasional.

Di katakan lagi, Rakyat Papua Barat telah menempuh jalur Internasional dan berhasil membentuk Media Internasional yang mempu membawa persoalan Papua Barat ke tingkat internasional yaitu IPWP dan ILWP. Dan juga katanya kedua media Internasional (IPWP dan ILWP) tersebut, berhasil menyelenggarakan KonferensiTingkat Tinggi Internasional di Oxford London Inggris, pada tanggal 02 Agustus 2011 dengan Thema central “West Papua : The Road to Freedom”.

Ketika ditanya soal keadaan dalam tahanan ia (Bucthar Red) menyatakan, ”saya dalam tahanan kali ini mungkin agak baik dibandingkan dengan penahanan saya yang kemarin-kemarin. kalau soal perlakuan, saya dan para napi yang lain diperlakukan sama sebagai sesama tahanan,”ungkapnya.

Ditambahkan, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai media nasional rakyat Papua Barat, dan sebagai penanggung jawab Dalam Negeri, yang di percayakan oleh ILWP untuk melaksanakan berbagai aksi demo untuk mendukung KTT ILWP pada 2 Agustus di Oxford Inggris, menyampaikan kepada Rakyat papua Barat dan seluruh Bangsa di muka bumi untuk di ketahui bersama , beberapa stetmen yang akan di umumkan pada, 20 / 08 di makam Alm. Theys H. Elluay Sentani. Diapun menyampaikan bebera poin di antaranya, pertama, sesuai janji KNPB, diberitahukan kepada public bahwa Hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang berlangsung di Oxford London Inggris tanggal 2/8-2011, lalu akan diumumkan secara resmi pada tanggal 20 agustus 2011 di lapangan Alm. Theys H. Elluay. Kedua, pembebasan Ketua Umum, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Bucthar Tabuni dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Narkoba Doyo baru Sentani Jayapura,pada tanggal 17 Agustus 2011, bertepatan dengan Hut RI ke 66, merupakan sebuah pelecehan politik atas rakyat Pangsa Papua. Ketiga, KNPB, menegaskan bahwa: Pembunuhan, Penangkapan, Pembantaian dan pemenjaraan terhadap pejuang hak dasar bangsa pribumi merupakan bukan hal yang tabu, karena dengan demikian dapat mempercepat untuk menggapai cita-cita Rakyat Bangsa Papua Barat.

Mereka juga menjamin dalam acara yang digelar di Makam Alm.Theys Hiyo Eluay akan berjalan aman dan lancar. Mereka juga berharapa kapada Rakyat Papua supaya jangan terpropokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawan,seperti yang selama ini terjadi.(aj/CR-34/don/l03)

Kamis, 18 Agustus 2011 17:21
BintangPapua.com

August 18, 2011 0

Buktar Tabuni Bebas

Buktar Tabuni yang kemarin mendapat remisi tiga bulan mengakibatkan yang bersangkutan langsung menghirup udara bebas.

SENTANI- Buktar Tabuni (BT), Ketua Umum KNPB (Komite Nasional Papua Barat) merupakan salah satu dari 656 Napi di Papua yang mendapat remisi 17 Agustus, Rabu (17/8), kemarin.

Bagi setiap Napi, tentunya remisi merupakan salah satu momen yang ditunggu-tunggu agar hukum mereka bisa dikurangi. Namun lain halnya bagi Buktar, justru remisi ini dianggap sebagai suatu penghinaan bagi bagi ‘bangsa Papua Barat’. Ya, genap sudah Tiga tahun masa hukuman yang dijalani BT sebagai tahanan yang sebelumnya dipenjara dengan tuduhan penghasutan.

Sebagai tahanan titipan di Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura, Buktar Tabuni mendapatkan remisi II dengan 3 bulan pemotongan masa tahanan. Bertepatan dengan itu pula, Buktar Tabuni juga telah selesai menjalani masa tahanannya. Ia dinyatakan bebas secara langsung.

Kebebasan itu disambut isak tangis haru oleh Buktar Tabuni dan masa pendukungnya, yang menjemputnya secara langsung di depan pintu gerbang Lapas.

Sayangnya pembebasan tanpa syarat yang di terima Buktar diklaimnya sebagai penghinaan bagi bangsa Papua Barat.
Hal itu di katakan Buktar Tabuni, di hadapan belasan massa pendukungnya tepat di depan pintu gerbang lapas Narkotika kelas II A Jayapura, Rabu (17/08) siang.

Dengan lantang, BT tidak mengakui hari kemerdekaan RI di Papua, karena menurutnya nenek moyang Bangsa Papua tidak pernah berjuang untuk Pemerntah Indonesia, namun mereka berjuang untuk Bangsa Malenesia. Karena itu, BT bersama tahanan politik lainnya menggap pembebasan BT di hari Kemerdekaan RI ke -66 merupakan suatu penghinaan bagi bangsa Papua Barat.
BT juga membantah pembebasan yang diterimanya pada tanggal 17 Agustus adalah rekayasa dan hanya merupakan konfirasi politik pemerintah Indonesia, dimana sengaja di lakukan untuk pemutihan nama baik di mata internasional. Karena sebenarnya BT tidak mendapatkan remisi 3 Bulan akan tetapi hanya dua minggu tiga hari.

“Mereka fikir saya bebas hari ini, saya akan mencintai indonesia, tidak.. saya akan kembali memperjuangkan Negeri ini lebih redikal lagi,” teriak BT dengan lantang, yang di sambut teriakan massa pendukungnya.

BT lalu memberikan ucapan selamat pada pemerintah Indonesia yang tengah merayakan kemerdekaannya, dan juga meminta bantuan baik secara moril dan material kepada pemerintah untuk memberikan dukungan untuk bangsa Papua Barat yang menginginkan kemerdekaannya.

Dari pantaun Bintang Papua di lapangan, kehadiran Buktar Tabuni di jemput puluhan massa pendukungnya kemudian diantar pulang ke kediamannya dengan arak-arakan kendaraan, bahkan mereka sempat konvoi dari Lapas Doyo baru menuju Sentani.
Arak-arakan kendaraan motor dan mobil massa pendukung BT sempat membuat arus lalu lintas di daerah tersut macet, namun situasi dan kondisi di lapangan cukup kondusif. (as/don/l03)

Rabu, 17 Agustus 2011 17:58
BintangPapua.com

August 17, 2011 0

Rakyat Papua Barat Tolak Tim Investigasi

Rakyat Papua Barat yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) beserta elemen masyarakat lainnya saat demo di DPRP, Kamis (28/10) kemarin. Mereka menuntut TNI/Polri segera menghentikan kekerasan di wilayah Puncak Jaya.JAYAPURA—Rakyat Papua Barat yang terdiri dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) beserta seluruh elemen masyarakat lainnya menolak dengan tegas opsi yang disampaikan Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda untuk membentuk tim investigasi guna mengumpulkan fakta atau bukti terkait kekerasan dan penyiksaan yang dialami rakyat sipil di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

“Kami tegas menolak tim investigasi sepihak yang dibentuk oleh TNI/Polri, DPRP, pemerintah pusat maupun Komnas HAM. Tapi kami minta TNI/Polri maupun pemerintah membuka akses internasional bagi tim investigasi independen dari pihak pihak internasional untuk datang ke Puncak Jaya dan Jakarta jangan menutup akses ke Papua,” ujar Ketua Umum KNPB Buchtar Tabuni yang disampaikan melalui Juru Bicara KNPB Mako Tabuni di hadapan Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda dan Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai beserta anggota DPRP antara lain Yulius Miagoni SH, Nasson Uti, Achmad Saleh, Ignasius Mimin, John Banua Rouw, Ny Yani, Kenius Kogoya ketika berlangsung demo, Kamis (28/10) kemarin.

Selanjutnya dia mengatakan, Pertama, Kami segenap rakyat Papua Barat mengutuk keras pelaku penyiksaan rakyat sipil di Puncak Jaya. Kedua, Pangdam dan Panglima TNI bertanggung jawab atas penyiksaan warga sipil di Puncak Jaya. Ketiga, Kami menolak dengan tegas investigasi sepihak oleh TNI/Polri. Keempat, harus buka akses internasional bagi Tim Investigasi Independen. Keenam, tarik militer dan Puncak Jaya. Keenam, Hentikan pendekatan militer dan segera gelar referendum sebagai solusi damai.

Sebagaimana disaksikan Bintang Papua, ribuan massa dari KNPB dan elemen masyarakat lainnya Kamis (28/10) pukul 09.00 WIT berkumpul masing masing di Sentani, Mata Jalan Pos 7, Waena—Expo, Depan Kantor Pos Abe, Yapis, Depan Kampus STIE Yapis menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat bergerak dan bergabung bersama massa lainnya yang telah berkumpul di Taman Imbi.

Selanjutnya massa menuju Halaman Gedung DPRP, Jayapura dikawal aparat keamanan dari Polresta Jayapura serta Brimob Polda Papua.

Saat tiba di Halaman Gedung DPRP, Jayapura massa membentangkan sejumlah spanduk, yang antara lain bertuliskan Kasus Puncak Jaya Murni Didalangi TNI/Polri, Stop Kekerasan di Papua Barat Segera Ambil Solusi Lewat Referendum, Rakyat Papua Secara Tegas Mendesak Pemerintah Indonesia Membuka Diri, Akses Tim Investigasi Internasional ke Papua, Tarik Pasukan Militer Non Organik di Puncak Jaya dan Papua Barat Secara Menyeluruh. PBB (UNTEA), Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia Bertanggungjawab Atas Genocide d Tanah Papua.
Aksi unjukrasa tersebut sempat ricuh gara- gara seorang pengunjukrasa serta merta memaksa Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai yang tengah memegang mike menyampaikan orasi politik. Melihat gelagat yang tak terpuji tersebut aparat keamanan menyerukan masuk ke tengah massa. Akhirnya massa pun berterik agar aparat segera meninggalkan kerumunan tersebut.

Buchtar Tabuni menyampaikan, sejak dulu sampai sekarang, pihak yang terus menyiksa, meneror, mencuri dan membunuh orang Papua adalah TNI/Polri. Bahkan Sejak wilayah Papua Barat dikuasai sepihak atas kepentingan Indonesia dan Amerika Serikat, nilai kemanusiaan orang Papua dianggap dan diperlakukan seperti binatang.

Alhasil,lanjutnya, video penyiksaan di Puncak Jaya adalah contoh nyata prilaku TNI/Polri yang bertugas di Papua Barat. Masih banyak kasus kasus serupa yang menyedihkan di seluruh pelosok Papua Barat yang tak pernah terekam. Dan akhirnya kami orang Papua harus menyadari bahwa Republik Indonesia dan antek kapitalisnya Amerika Serikat sedang memusnakan kami orang Papua demi napsu kekuasaan dan kekayaan alam di Papua. “Kasus penyiksaan di Puncak Jaya baik yang terekam maupun yang belum terekam adalah murni perbuatan militer Indonesia,” kata Buchtar Tabuni yang kini tengah menjalani proses hukum di LP Abepura lantaran dituduh melakukan makar.

Dikatakan, dari dulu rakyat Papua Barat berjuang untuk sebuah kebenaran sejarah bahwa Pepera 1969 penuh dengan manipulasi. Itulah akar masalahnya. Kenapa Republik Indonesia terus menutupi akar masalah ini untuk menyiksa dan membunuh orang Papua Barat dengan stigma separatis dan teroris? Dengan tegas kami katakan bahwa menyiksa, menangkap dan membunuh tak akan pernah menyelesaikan persoalan di Papua, dan justru akan mencederai wajah Indonesia di Internasional. Cara cara yang berdamai dan paling demokrasi adalah referendum bukan menyiksa dan membunuh orang Papua.

Sejak operasi militer di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, tambahnya, ratusan orang terus disiksa dan dibunuh oleh TNI/Polri, rumah, kebun dan ternak mereka dibakar. Ribuan yang lain mengungsi di hutan dan mati kelaparan.PihakTNI/Polri terus menyangkal perbuatan mereka, padahal dalam rekaman video penyiksaan terlihat jelas TNI/Polri menyiksa dan memperlakukan rakyat sipil di Puncak Jaya seperti binatang. 15 Septeber 2010, Brimob kembali menembak mati 3 warga di Manokwari, tapi pelakunya nhanya dihukum 14 hari. 4 Oktober 2010, polisi tembak mati ismail Lokobal (Koordinator Petapa). Pelaku TNI/Polri tak pernah dihukum.

“Kami orang Papua terus diberlakukan seperti binatang diatas tanah air kami sendiri , dan cepat atau lambat kami akan punah. Oleh karena itu rakyat Papua harus melawan penindasan dengan menuntut Indonesia hentikan aksi militer dan segera gelar referendum sebagai solusi damai,” tukasnya. (mdc/don)

October 30, 2010 0