Ribuan Rakyat Pro Referendum Papua Duduki Halaman DPRD Jayawijaya

WAMENA, JAYAWIJAYA, SATUHARAPAN.COM – Ribuan rakyat pro penentuan nasib sendiri Papua hari ini (10/12) menduduki halaman gedung DPRD Jayawijaya. Para pendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang oleh pemerintah dicap sebagai gerakan separatis, berkumpul dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember.

Menurut laporan para saksi mata yang mengirimkan gambar-gambar kepada satuharapan.com, ribuan orang hendak menduduki kantor DPRD Jayawijaya, dan akhirnya mereka duduk di halaman. Halaman tersebut tidak muat untuk menampung massa, sehingga tumpah ruah di jalan.

Aksi menduduki halaman DPRD itu yang sudah diunggah ke youtube, menunjukkan massa memadati halaman sambil meneriakkan pekik merdeka. Sementara pada gambar lain tampak aparat kepolisian berjaga. Pengunggah video tersebut mengklaim jumlah yang bergabung dalam aksi ini mencapai 6.000 orang.

Menurut Victor Yeimo, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang pro penentuan nasib sendiri Papua, ribuan warga ini dimediasi KNPB Wamena. Aksi ini dimaksudkan untuk menyuarakan telah gagalnya pemerintah menjamin HAM Papua. Oleh karena itu, mereka menuntut segera lakukan referendum bagi bangsa Papua.

Pernyataan Politik ULMWP

Dalam kaitan dengan Hari HAM Sedunia ini, ULMWP mengeluarkan pernyataan politik, mewakili korban pelanggaran HAM di Papua. Menurut pernyataan politik itu, hak hidup rakyat Papua (Barat) terancam punah oleh kekerasan negara RI. Oleh karena itu bangsa Papua menuntut hak kedaulatan politik.

“Peringatan hari HAM menjadi momen penting bagi rakyat Papua Barat ras Melanesia untuk melihat kembali pelaksanaan HAM selama ini. Banyak terjadi pelanggaran HAM di bidang Sipil Politik (Sipol) maupun bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob). Secara umum perkembangan HAM di Indonesia khususnya di Papua masih memprihatinkan. Padahal Indonesia sudah meratifikasi 7 (tujuh) kovenan tentang HAM,” demikian pernyataan itu.

Menurut pernyataan ULMWP, kekerasan negara terhadap rakyat Papua tidak penah berhenti semenjak 19 Desember 1961, yaitu apa yang mereka klaim sebagai awal dari aneksasi Ri ke Tanah Papua.

“Dengan dalil melawan kelompok sepataris, pemerintah Indonesia telah dan terus melakukan berbagai operasi militer yang berdampak kepada kematian rakyat Papua Barat. Ribuan rakyat Papua telah menjadi korban pembunuhan, penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang,” demikian pernyataan itu.

ULMWP menilai kekerasan negara terus terjadi sejak Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi hingga di masa Otsus. “Rakyat Papua setiap hari menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri, terjadinya kriminalisasi ruang demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan bagi rakyat Papua, dengan menjustifikasi “Gerakan separatis, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Kelompok sipil bersenjata (KSB) menjadi pembenaran oleh negara untuk melakukan tindakan represif,” kata pernyataan itu.

Di bagian akhir pernyataannya, ULMWP menyatakan menolak dengan tegas Tim pencari fakta pelanggaran HAM yang dibuat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Menkopolhukam, termasuk dengan rencana penyelesaian kasus pelanggaran HAM Papau dengan membayar kompensasi atau bayar kepala kepada korban.

Selain itu ULMWP mendesak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, secara terbuka memenuhi dan memfasilitasi Tim Pencari Fakta dari PBB datang ke Papua Barat, sesuai hasil rekomendasi sidang Umum PBB yang 71 dan Sidang Dewan HAM PBB tahun 2016.

ULMWP mendesak PBB mengambil langkah intervensi kemanusiaan, dengan membentuk resolusi kemanusian dan menunjuk Tim pencari Fakta atau Utusan Khusus datang ke Papua Barat, sesuai dengan hasil rekomendasi sidang Umum PBB yang ke-70.

Hari HAM Momen Evaluasi

Menurut Aktivis Hak Asasi Manusia di Papua yang juga direktur Lembaga Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, Hari HAM Dunia selalu diperingati sebagai momen untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi HAM. Evaluasi itu diharapkan memberi jalan bagi negara-negara anggota PBB melakukan upaya-upaya mempromosikan HAM dalam konteks kebijakan domestik dan internasional.

“Indonesia, sebagai salah satu negara anggota PBB juga berkewajiban setiap saat menunjukkan rekam jejaknya kepada dunia internasional mengenai seberapa jauh pemerintah negara ini mampu menggunakan dan atau mendaya-gunakan instrumen-instrumen dan prinsip-prinsip HAM dalam kerangka penerapan kebijakan nasionalnya terhadap masyarakatnya sendiri,” kata Yan.

Yan mendesak negara di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo segera memberikan dukungan politik dan hukum yang maksimal kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan secara hukum dalam menyelidiki dan mengungkap dugaan pelanggaran HAM Berat.

Apabila ada kekurangan-kekurangan dalam konteks aspek formal dan material dalam berkas penyelidikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melengkapinya sesuai petunjuk Jaksa Agung RI.

“Seharusnya tidak boleh ada upaya intervensi atau apapun namanya yang dilakukan oleh institusi lain di dalam negara ini, selain Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan dan melengkapi serta menyeret para terduga/tersangka kasus-kasus pelanggaraan HAM Berat di Tanah Papua itu ke Pengadilan HAM yang transparan, kredibel, independen dan adil serta imparsial sesuai amanat aturan perundangan yang berlaku,” kata dia.

December 11, 2016 0

Peringati hari HAM, KNPB Sorong : Indonesia tak akan bisa mengindonesiakan OAP

Aktifis KNPB Sorong Raya yang menggelar ibadah dalam rangka peringatan hari HAM di Sekretariat KNPB Malanu Kampung - Jubi/Niko MB — Aktifis KNPB Sorong Raya yang menggelar ibadah dalam rangka peringatan hari HAM di Sekretariat KNPB Malanu Kampung – Jubi/Niko MB

Sorong,Jubi – Komite Nasional Papua Barat [KNPB] Wilayah Sorong Raya, Sabtu (10/12/2016) dalam rangka memperingati hari HAM sedunia, mengenang penculikan dan pembunuhan Alm. Marthinus Yohame, Ketua Umum KNPB Sorong Raya tiga tahun lalu.

“Hari HAM ini moment penting buat kami Rakyat Papua untuk mengangkat semua pembunuhan dan penculikan para pejuang Bangsa Papua Barat selama 55 tahun penjajahan kolonial Indonesia yang terus menerus melakukan tindakan tidak manusiawi pada rakyat Papua,” kata Jubir KNPB Sorong Raya, Agustinus Aud kepada Jubi, Sabtu (10/12/2016).

Lanjutnya, rakyat Papua tidak mendapat kebebasan hidup sebagai manusia yang punya derajat sama dihadapan Tuhan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga ia mendesak rakyat Papua bersatu untuk menentukan nasib sendiri.

“Sudah cukup 55 tahun kita menangis air mata darah,”katanya

Sementara Ketua KNPB Sorong Raya Arnoldus Kocu menilai rezim militer Order Baru masih ada di tanah Papua sampai saat ini,

“TNI/Polri sampai saat ini seenaknya membunuh Rakyat Papua. Apakah TNI/Polri itu Tuhan sehingga seenaknya mencabut nyawa manusia Papua?” tanyanya.

Pemerintah Indonesia, menurutnya harus sadar telah merusak tatanan hidup orang Papua dengan memanipulasi PEPERA 1969 dan memaksa Rakyat Papua dibawah tekanan rezim militer untuk bergabung dengan Indonesia.

“Negara Indonesia tidak akan bisa mengindonesiakan Orang Asli Papua karena ideologi Bintang Fajar sudah mendarah daging dalam jiwa kami,” kata Kocu tegas. (*)

December 10, 2016 0

1 Desember, momen klarifikasi persatuan rakyat Papua dalam ULMWP

Rakyat Papua wilayah Lapago mendengarkan orasi politik pada perayaan HUT Papua Merdeka, 01 Desember 2016 – Jubi/ Wesai H

Wamena, Jubi – Sekitar lebih dari 3000 masyarakat Papua di wilayah Lapago turut serta memeriahkan Ibadah perayaan HUT Kemerdekaan Bangsa Papua yang ke 55 tahun, 01 Desember 2016 di Lapangan SInapuk Wamena, Kamis (1/12/2016).

Aksi 1 Desember 2016 merupakan aksi tahunan. Aksi kali ini dilakukan dalam bentuk ibadah syukur yang dipimpin Pendeta. Isak Asso. Terik matahari siang itu tidak menyurutkan semangat warga Wamena yang hadir meneriakan yel-yel Papua Merdeka dan Referendum.

Usai melakukan ibadah yang dimulai pukul 12.00 WP, orasi politik diawali pembacaan pidato tertulis Sekjen United Liberation Movement for West Papua oleh Sekretaris Dewan Aadat Papua Wilayah Lapago Dominikus Surabut yang juga tim kerja ULMWP. Pidato yang dibacakan ini berisi ungkapan syukur atas apa yang telah dijalani ULMWP bersama bangsa Papua dan dukungan yang terus mengalir hingga hari ini.

“Pidato sekjen ULMWP sangat jelas. Disini saya sampaikan bahwa kami bangsa Papua sudah bersatu di ULMWP. Baik NFRPB, PNWP dan WPNCL. Yang non afiliasi dengan tiga elemen utama tersebut, segera bergabung, ini saatnya kita bersatu untuk bergerak bersama menuju pembebasan bangsa Papua” ajak Engelbert Surabut dalam orasi politiknya atas nama Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB).

Ia menegaskan kelompok organisasi yang tidak bersatu dengan ULMWP namun melaksanakan kegiatan atas nama perjuangan rakyat bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri adalah lawan yang menyusup merusak perjuangan murni bangsa Papua melalui ULMWP

Lanjutnya, saat ini mengatakan masalah Papua bukan lagi masaah internal Indonesia maupun Papua saja melain sudah menjadi masalah Pasifik dan saat ini sudah beberapa kali dibicarakan dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Ini persoalan harga diri, jati diri bangsa Papua yang tempatkan Tuhan di tanah ini, kita bukan pencuri, kina anak-anak adat yang tahu diri. Jangan takut bicara tentang masa depan Papua,” ajaknya.

Perwakilan dari Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dalam kesempatan orasinya, mengklarifikasi isu pernyataan-pernyataan yang menyebutkan bangsa Papua belum bersatu.

“Itu isu yang tidak benar. Karena sesungguhnya 3 faksi besar organ perjuangan rakyat bangsa Papua yaitu NFRPB, WPNLC dan PNWP sudah nyatakan diri untuk bersatu melalui ULMWP,” kata Yosep Siep yang berorasi mewakili PNWP.

Perayaan 1 Desember ini diakhiri sekitar pukul 14.30 WP. Masyarakat yang hadir membubarkan diri dengan tertib dan aman.

Meski demikian, menurut Engelbert Surabut, ada dua mobil polisi yang hadir memantau kegiatan. Namun polisi yang ada di mobil tersebut tidak masuk ke lapangan Sinapuk.

“Kami sudah kordinasi sebelumnya. Jadi mereka pantau saja di luar. Kami sampaikan terima kasih kami kepada pemerintah Indonesia melalui Polres Jayawijaya karena memberikan kesempatan pada kami untuk merayakan 1 Desember kali ini,” ujar Engelbert Surabut. (*)

December 2, 2016 0

Papua Terancam Lepas !

Papua terancam memisahkan diri dari Indonesia. Pimpinan gerakan Papua Barat, Benny Wenda, menyampaikan kembali tuntutan untuk pemungutan suara bagi masa depan politik Papua.Kali ini dia menyampaikannya lewat konferensi pers di sebuah hotel berbintang empat di pusat kota London, menjelang pertemuan dengan beberapa anggota parlemen Inggris, Selasa (03/05).

Lewat pernyataan persnya, Wenda mengatakan selain penegakan hak asasi manusia di Papua Barat, Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) juga menuntut penentuan nasib sendiri untuk masa depan politik.”Gerakan kami yakin satu-satunya cara untuk mencapainya dengan damai adalah melalui proses penentuan nasib sendiri yang melibatkan pemungutan suara yang diawasi secara internasional.”

Staf khusus presiden soal Papua, Lenis Kogoya, mengaku tidak tahu soal pertemuan internasional tentang kemerdekaan Papua yang diselenggarakan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) di London, Selasa (03/05). “Aku baru tahu informasi hari ini jadi berkomentar juga tidak tahu nanti malah saya disalahin. Lebih baik nanti dulu,” kata Lenis kepada BBC Indonesia, Selasa kemarin.

Humanitarian intervention sebagai lagu lama untuk alasan AS dan sekutunya untuk merampok setiap negara target, melakukan agresi terhadap negara lain dengan atau tanpa persetujuan DK PBB. Agenda utamanya sesungguhnya adalah penguasaan sumber daya alam. Dalam bahasa sederhana, humanitarian intervention adalah cara “legal” negara agresor melakukan invasi militer untuk menumbangkan rezim suatu negara karena negara tersebut dianggap telah mengusik kepentingannya. Papua dipandang sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi bagi kantong negara-negara Agresor dan zionis, seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Propaganda-propaganda dan penggiringan politik atas dasar sentimen etnis, agama, dan ideologi menjadi andalan AS dan antek-anteknya untuk merealisasikan tujuan intervensinya.

Bagian dari skenario AS dan Uni Eropa untuk mencaplok Papua dari Indonesia, Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau International Parliamentarians for West Papua (IPWP) menggelar pertemuan di London, Inggris, pada Selasa 3 Mei 2016. IPWP mendukung disintegrasi Papua. Sejumlah anggota parlemen dari beberapa negara Pasifik dan Inggris telah membuat deklarasi di London yang menyerukan kepada dunia internasional untuk mengawasi pemilihan pada kemerdekaan Papua Barat. Menurut kelompok Pembebasan Papua Barat, pemimpin oposisi Inggris, Jeremy Corbyn, yang kembali memberikan dukungannya untuk perjuangan Papua Barat untuk pembebasan dan mengatakan bahwa ia ingin menuliskannya menjadi bagian dari kebijakan Partai Buruh, seperti dikutip dari Radio New Zealand, Rabu, 4 Mei 2016.

Menelaah internasionalisasi isu Papua di tahun 2016 yang makin agresif dengan munculnya desakan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) kepada Pemerintah Indonesia, International Parliamentarians for West Papua (IPWP), International Lawyers for West Papua (ILWP), dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), agar mengakui ULMWP sebagai badan koordinasi dan persatuan yang mewakili seluruh kepentingan bangsa Papua yang bertempat tinggal di wilayah Papua dan Papua Barat. Keberadaan IPWP dan ILWP sendiri tidak lepas dari peran sejumlah anggota parlemen dan pengacara asing seperti Richard di Natale maupun Jennifer Robinson yang memberikan dukungan Benny Wenda, pada aktivis OPM yang mendapat suaka di Australia. Jennifer Robinson (pengacara Australia simpatisan OPM) sendiri aktif menggalang konferensi sejumlah pengacara di Oxford, Inggris dalam International Lawyers for West Papua (ILWP) yang mendorong agar persoalan Papua dibawa ke Mahkamah Internasional.

Tak luput juga, pressure politic kelompok seperti PRD, KNPB, ULMWP dan organ simpatisannya tentu saja harus diwaspadai sebagai bentuk ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan eksistensi Papua. Kelompok ini tidak lebih dari kelompok elitis yang tidak memiliki basis massa yang jelas, ahistoris terhadap persoalan Papua dan tidak memahami aspirasi masyarakat Papua secara luas. Bahkan, sangat terbuka kemungkinan bahwa kelompok ini bekerja untuk kepentingan asing dengan mengeksploitasi isu-isu Papua untuk menutupi kepentingan tersembunyi atau hidden agenda menguasai sumber daya strategis di Papua.

Aksi propaganda yang kontra dengan aspirasi mayoritas masyarakat Papua ini dapat dilihat dari seruan organ Parlemen Rakyat Daerah/PRD wilayah Merauke pada 11 April 2016 di Distrik Merauke, Papua. PRD secara aktif membujuk masyarakat Papua untuk mendukung kelompok yang menyebut dirinya sebagai Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota tetap Melanesian Spearhead Group (MSG), dan menuntut diadakannya referendum bagi West Papua yang akan dibahas pada pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London-Inggris pada 3 Mei 2016.

Aksi dukungan serupa juga dilakukan oleh kelompok yang menyebut dirinya sebagai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan menggelar unjuk rasa pada 13 April 2016. Bahkan, KNPB secara aktif melakukan tindakan yang mengarah pada provokasi dengan menstigma Indonesia sebagai penjajah kolonial dan meski menyatakan menentang setiap bentuk upaya penegakan hukum yang dapat saja berimplikasi pada penggunaan kekuatan paksa, sulit untuk dipungkiri bahwa propaganda KNPB dapat menjadi sumber inspirasi radikalisme dan tindak kekerasan massa.

Segelintir orang ini mengorganisir diri melalui sejumlah komite aksi yang bergerak melalui jalur diplomasi politik, baik dalam negeri maupun internasional. Mereka diikat dengan tujuan yang sama yakni menggalang dukungan untuk memisahkan diri dari NKRI dengan segala macam upaya, baik yang moderat melalui referendum dan diplomasi politik, maupun garis keras dengan gerakan separatis bersenjata. Kelompok yang bergerak dalam negeri mendomplengi isu-isu demokrasi, kebebasan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka secara intensif melakukan aksi-aksi ekstra parlementer dengan menggelar rally, unjuk rasa, forum diskusi, seminar, advokasi, propaganda dan membentuk opini untuk mendiskreditkan pemerintah dan menggalang dukungan referendum yang muaranya pemisahan diri dari Indonesia.

Taktik pendekatan agama oleh Mossad, lembaga intelijen Israel adalah dengan menawarkan berbagai investasi bagi organisasi-Organisasi Kristen dan katolik serta bekerja sama dengan pemerintah daerah Papua. Di Papua Barat, ada Jaringan Doa Sahabat Sion Papua (JDSSP) yang dibentuk dibawah pengawasan PGGP (Persatuan Gereja-Gereja Papua), semua wakil dari denominasi gereja ada disitu dalam misi khusus mendoakan bangsa Israel.

Selain CIA, mengapa AS menggunakan juga Mossad untuk mengacak-acak Papua? Bisa terbaca, AS dalam struktur ekonomi-politik kebijakan dalam dan luar negerinya tidak terlepas dari pengaruh organisasi-organisasi seperti: Federal Reserve, CFR, Bilderbelger, Club of Roma, Trilateral, dsb. Yang tidak lain tujuan organisasi-organisasi ini merealisasikan protokol Zionis.

Fakta lain, kedok Mossad tampak dalam agitasi propaganda di Papua Barat. Tidak perlu heran bila gerakan zionis melakukan provokasi di basis-basis Kristen. di Jayapura dikenal dengan gerakan Zion Kids, gerakan yang kini berhasil menghimpun seperempat umat Kristen di Tanah Papua. Sebagian dari aktivis Papua Merdeka dan lebih banyak dari kaum moralis, Pdt/Pastor. Sementara di kubu Aktivis Papua Merdeka, mereka yakin hanya Israel yang mampu mengibarkan bintang Kejora di Papua Barat pada tahun 2010. karenanya, Mossad melalui agen intelijen dari Israel yang akhir-akhir ini massif melakukan kampanye sekaligus konsolidasi massa melalui agen-agennya yang sudah terekrut di Papua dalam format KKR dan Pelayanan Rohani dan lain-lain. Isu yang mereka suarakan mereka bahwa bila Papua Mau Merdeka, orang Papua Barat dan lebih khusus TPN/OPM harus memaafkan TNI/POLRI serta Pemerintah RI yang menindas rakyat Papua Barat.

Propaganda dan pemutarbalikan fakta menjadi strategi untuk mendiskreditkan pemerintah. Isu pelanggaran HAM, represi atas kebebasan berserikat dan politik, stigma pemerintah Indonesia sebagai penjajah kolonial, dan integrasi Papua sebagai wilayah sah dan berdaulat NKRI merupakan bentuk aneksasi, ditebarkan untuk meraih simpati dalam negeri maupun komunitas internasional. Kelompok ini mencitrakan diri seolah civil society yang berjuang untuk kemanusiaan dan HAM, padahal di balik itu tak lebih adalah para aktivis yang menyebarluaskan kebencian terhadap NKRI dan baik langsung maupun tidak langsung dapat dikategorisasikan sebagai bentuk dukungan upaya subversif dan separatisme. pemerintah harus melawan upaya pembebasan Papua Barat. Merebaknya disintegrasi tidak bias dilepaskan dari ketidakadilan ekonomi akibat kapitalisme yang terus merongrong negeri ini.

AS dan sekutunya yang berdalih melindungi HAM, hingga kini sedang menunggu-nunggu kesempatan melakukan operasi militer di Indonesia atas nama humanitarian intervention. Bukan tidak mungkin tentara dari negeri Cina (mencuri kesempatan di tikungan) juga datang dengan alasan ingin melindungi warga negaranya yang bekerja di Indonesia. Perlu dipahami, Cina sejak beberapa bulan lalu mulai mengirim banyak tenaga kerjanya ke Indonesia. Bayangkan, tentara AS (plus sekutunya) dan tentara dari negeri Cina melakukan operasi militer di Indonesia, akan seperti apa di bumi Islam yang kita cintai ini.

[Kaonak Mendek]

November 28, 2016 0

Dari MPP TRWP, Amunggut Tabi Serukan Dukung Filep Karma tur keliling Jawa

Filep Jacob Semuel Karma, TAPOL/NAPOL Papua Merdeka, kini berada di pulau Jawa, berkeliling memobilisasi dukungan dari masyarakat Indonesia untuk penentuan nasib sendiri bangsa Papua. Membaca pemberitaan yang disampaikan TabloidJubi.com maka kami dengan bangga mendukung langkah-langkah yang dilakukan Filep Karma saat ini.

Sekretariat-Jenderal TRWP menyerukan agar mahasiswa Papua yang berada di perantauan, terutama di Pulau Jawa dan Bali, dan Sulawesi agar mendukung dengan berbagai cara, lewat doa, tenaga, dana dan airmata, atas apa yang dilakukan salah satu tokoh Papua Merdeka hari ini.

Sepeningganan Theys Eluay, Willy Mandowen, Thom Beanal (peinsiun), Nicolaas Jowe (peinsiun), Nick Messet (peinsiun), Fransalbert Joku (peinsiun), Alex Derey (peinsiun), Jams Nyaro (alm.), Jacob Prai (peinsiun), Otto Ondawame (alm)., Andy Ayamiseba (peinsiun), dan banyak tokoh lainnya, maka kita punya tokoh Papua Merdeka yang sudah tampil ke depan, mengorbankan semua-muanya, berjuang murni untuk Papua Merdeka, antara lain

Benny Wenda,
Filep Karma
Buktar Tabuni
Oktovianus Mottee
Jacob Rumbiak
Markus Haluk
Forkorus Yaboisembut
Edison Waromi

dan banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan, yang sudah nyata tidak dapat diragukan lagi, lewat organisasi seperti

ULMWP
PNWP
KNPB
WPNA
NRFPB
DAP
PDP
DeMMAK
IPWP
FWPC
WPNCL
WPPRO
ILWP

dan banyak lainnya yang tujuan pendiriannya ialah memperjuangkan kemerdekaan West Papua harus bergabung bersama, dan mendayung dalam satu irama.

Mari kita bersatu dalam kata dan langkah.

Untuk saat ini, kami mengundang mari kita dukung kegiatan Filep Jacob Semuel Karma di pulau Jawa saat ini. Mari kita bangun kebersamaan, samakan irama dan nada, karena kita sudah punya lagu perjuangan yang sama.

November 18, 2016 0

Jelang 1 Desember Kodim Mimika Tingkatkan Kewaspadaan

HarianPapua.com – Pasukan Kodim 1710 Mimika meningkatkan kewaspadaan jelang tanggal 1 Desember yang diperingati sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Meningkatnya kewaspadaan yang dilakukan Kodim Mimika dikatakan Komandan Letkol Inf Windarto untuk mewaspadai munculnya potensi ancaman atau kekacauan yang bisa saja ditimbulkan oleh organisasi anti pembangunan tersebut.

“Kita tetap mengantisipasi dan mewaspadai itu. Bersama seluruh komponen kami akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak ikut-ikutan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ideologi negara kita,”

kata Windarto kepada Antara, Sabtu (12/11) kemarin.

Terkait adanya gelombang masyarakat yang masih tergabung bersama Organisasi Papua Merdeka, Windarto mengatakan di Timika masih sangat banyak warga yang bersebrangan dengan ideologi dan paham bangsa NKRI.

“Kemungkinan itu masih tetap ada. Kami mengajak agar mereka bergabung dengan kita untuk bersama-sama membangun rakyat Papua ke arah yang lebih baik dan sejahtera,” ujarnya.

November 14, 2016 0

KNPB : Permintaan rakyat Papua adalah referendum

Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menegaskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pihaknya bersama rakyat di tanah Papua tidak membutuhkan pembangunan dan kesejahteraan, yang diminta rakyat Papua selama ini adalah referendum bagi Papua.

Hal itu dikatakan Sekretaris KNBP Pusat, Ones Suhuniap. Ia meminta agar rakyat Papua jangan pernah berharap kepada Pemerintah Indonesia untuk sebuah perubahan di negeri Cenderwasih ini.

“Presiden kolonial Joko Widodo datang ke Papua hanya untuk memuluskan praktek kolonialisme di tanah Papua. Rakyat Papua tidak minta uang dan tidak butuh pembangunan,” kata Ones Suhuniap kepada Jubi di Jayapura, Senin, (17/10/2016).

Dikatakan Ones, Presiden Jokowi tidak akan pernah mensejahterakan rakyat Papua. Kedatangannya di Papua beberapa kali hanya sebagai bentuk pencitraan nama baik Indonesia di mata internasional.

Lanjutnya, Jokowi sesungguhnya merupakan pembunuh berdarah dingin sama seperti dengan pendahulunya. Oleh karena itu, diminta agar segera hentikan semua janji palsu terhadap rakyat Papua.

“Permintaan rakyat Papua adalah pengakuan hak politik dan memberikan ruang bagi rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri Self Determination (Referendum ) yang demokratis. Masa depan bangsa Papua adil makmur dengan kebebasan abadi itu ada di dalam Papua yang merdeka,” jelasnya.

Berkaitan dengan persoalan di Papua, Mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk hati-hati dalam menggunakan cara-cara kekerasan di Papua karena bisa meningkatkan aksi separatisme dan memperluas perlawanan bersenjata.

Dia mengatakan hal yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia adalah mendengarkan dan mengerti kenapa terjadi perlawanan di sana.

“Semua sudah tahu perlawanan itu sudah ada sejak lama, Indonesia harus memahami kenapa pulau sebesar itu ingin memisahkan diri, kenapa orang-orang tidak senang. Mereka inginkan kedamaian, kebebasan, penghargaan serta pembangunan. Selama ini mereka tidak merasakan pemerataan dari pembangunan yang ada,” kata Horta baru-baru ini.

Untuk mengentaskan masalah di Papua, kata Jose, bukan perkara mudah dan sederhana. Menurutnya, butuh usaha, komitmen, serta kepemimpinan yang kuat untuk membangun Papua.

Untuk itu, lanjutnya, harus ada kebijakan yang berkesinambungan yang dapat menguntungkan masyarakat lokal. Selain itu, pembangunan Papua juga tidak boleh merusak lingkungan dan budaya.. (*)

October 18, 2016 0

Yeimo: PIF Leaders Dorong West Papua ke PBB

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — “Para pemimpin mengakui sensitivitas isu Papua dan setuju bahwa tuduhan pelanggaran HAM di Papua tetap menjadi agenda mereka. Para pemimpin juga menyepakati pentingnya dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait dengan isu ini.”

Ini bunyi poin 18 dari komunike bersama para pemimpin Pasifik yang tergabung dalam Pacific Islands Forum (PIF) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 yang berlangsung di Pohnpei, ibukota negara federal Mikronesia, 7 hingga 11 September 2016.

Hal ini senada dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PIF, Dame Meg Taylor yang berbicara sebelum KTT ini berlangsung. Menurutnya, isu Papua dianggap sensitif oleh beberapa pemerintah di Pasifik walaupun isu tersebut tetap masuk dalam agenda untuk dibahas.

Victor F. Yeimo, tim kerja ULMWP yang juga ketua umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), mengatakan, perjuangan bangsa Papua makin menggema di tingkat internasional dengan dukungan dari negara-negara Pasifik.

“Satu langkah kita, negara-negara Pasifik sudah membulatkan tekad untuk dorong masalah hak penentuan nasib sendiri dan persoalan pelanggaran hak asasi manusia ke PBB,” demikian Yeimo kepada suarapapua.com melalui keterangan tertulis, malam ini.

Tentang komunike PIF ke-47 tahun 2016, sedikitnya 46 poin terbagi dalam 19 bagian yang dihasilkan di akhir KTT kali ini.

Ia menyebutkan tiga poin penting bagi Papua Barat dari komunike bersama para pemimpin negara-negara Pasifik.

Pertama, negara-negara Pasifik mengakui sensitifitas masalah politik West Papua.

Kedua, PIF menyetujui agar tetap menempatkan masalah HAM dalam agenda.

Ketiga, menjaga untuk melakukan dialog konstruktif dengan Indonesia.

KTT dihadiri pemimpin negara dan pemerintahan Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Republik Nauru, Selandia Baru, Papua Nugini, Republic of Marshall Islands, Samoa, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu.

Solomon Islands diwakili Deputi Perdana Menteri, sedangkan Fiji, Niue dan Republik Papau diwakili menteri luar negeri. Kiribati diwakili utusan khusus.

Selain anggota, KTT kali ini dihadiri pula anggota associate, yaitu French Polynesia, Kaledonia Baru dan Tokelau yang diperkenankan turut dalam sesi-sesi resmi.

Peninjau di KTT PIF adalah The Commonwealth of the Northern Marianas Islands, Timor Leste, Wallis dan Futuna, Bank Pembangunan Asia, the Commonweath Secretariat, PBB, the Western and Central Pacific Pacific Fisheries Agency (PIFFA), Pacific Power Association (PPA), Secretariat of Pacific Community (SPC), Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) dan the University of the South Pacific (USP).

Sesuai keputusan, KTT PIF tahun depan akan diselenggarakan di Samoa, sedangkan KTT PIF 2018 di Nauru dan 2019 di Tuvalu.

Salah satu keputusan penting dari KTT PIF ke-47, diterimanya French Polynesia dan Kaledonia Baru sebagai anggota penuh. Di mata sementara kalangan ini sebuah keputusan berani karena French Polynesia dan Kaledonia Baru adalah wilayah kekuasaan Prancis, yang pada KTT ini diwakili dua organisasi yang berjuang untuk menggelar penentuan nasib sendiri.

Pewarta: Mary Monireng

September 12, 2016 0

Geopolitik Pengaruhi Hasil PIF-47, PICWP Konsisten Hingga ke PBB

Jayapura, Jubi – PIANGO memandang Australia dan Selandia Baru berperan besar secara geopolitik hingga membuat hasil komunike Forum Kepulauan Pasifik Selatan (PIF) ke-47 tentang West Papua belum maksimal.

Pertemuan para pimpinan PIF sejak Rabu (7/9) berakhir pada retreat Minggu (11/9/2016). Isu pelanggaran HAM Papua tetap menjadi agenda dan perhatian para pemimpin negeri Pasifik.

Namun, menurut Direktur Eksekutif Asosiasi NGO Kepulauan Pasifik (PIANGO), Emele Duituturaga, kepada Jubi Selasa (13/9/2016), hasil komunike PIF-47 kali ini belum mencerminkan desakan masyarakat sipil, khususnya terhadap hak penentuan nasib sendiri West Papua.

“Tampak jelas bahwa geopolitik bermain dalam isu ini. Kami menduga para pemimpin kami tidak cukup berani dan tegas di hadapan negara-negara tetangga besar seperti Australia dan Selandia Baru,” ujar Duituturaga yang menyesalkan desakan masyarakat sipil, agar PIF medorong isu penentuan nasib sendiri West Papua ke PBB, belum tercermin dalam hasil Komunike PIF-47.

Namun demikian, lanjutnya, isu pelanggaran HAM Papua, yang tidak bisa digeser dari agenda PIF, adalah capaian penting.

“Kami tahu beberapa negara anggota PIF bahkan berharap isu West Papua dihapuskan sama sekali dari agenda PIF,” kata dia sambil memahami bahwa hasil komunike tersebut adalah pertarungan politik dan pengaruh.

Hasil komunike terkait isu West Papua di dalam poin 18 menyatakan, bahwa para pemimpin mengakui sensitivitas politik isu West Papua (Papua) dan bersepakat isu dugaan pelanggaran HAM di West Papua (Papua) harus tetap ada dalam agenda. Para pemimpin juga bersepakat pentingnya sebuah dialog terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait masalah itu.

Menanggapi hasil Komunike PIF ke 47 yang belum memenuhi harapan perjuangan politik West Papua, Octovianus Mote, Sekretaris ULMWP kepada Jubi mengatakan dirinya tidak menganggap hal tersebut sebagai kekalahan.

“Kita menang dalam hal dukungan. Tahun ini hampir semua negeri mendukung Papua Barat. Tahun lalu masih sangat sedikit karena masih banyak yang belum tahu dan tidak bersuara,” ujarnya.

Dia mengaku justru lebih lebih optimis saat ini. “Saya lebih optimistik karena pemimpin kunci bersuara sama.”

PICWP Lanjutkan ke PBB

Terlepas dari hasil PIF-47 tersebut, Emele Duituturaga menegaskan bahwa PICWP, yang terdiri dari Kepulauan Solomon, Vanuatu, Republik Kepulauan Marshall, Nauru, Tuvalu dan PIANGO, adalah platform yang semakin bisa diandalkan untuk terus mendorong West Papua menjadi agenda di badan PBB.

“Kami sangat berbesar hati dan semakin positif karena anggota-anggota negara PICWP sudah secara terbuka tunjukkan komitmen mereka untuk mendorong isu West Papua ini.”

Pihaknya kedepan akan bekerja secara individual dengan negeri-negeri tersebut agar PBB mengintervensi isu pelanggaran HAM West Papua, sekaligus mendorong agenda penentuan nasib sendiri West Papua ke Majelis Umum PBB, Dewan HAM PBB, serta Sekretaris Jenderal PBB.

Selain itu, Perdana Menteri Samoa yang merupakan ketua PIF selanjutnya, menurut Duituturaga, sudah menunjukkan sinyal bahwa pihaknya akan menggelar pertemuan 16 anggota CSO dengan keseluruhan pimpinan PIF pada pertemuan PIF tahun depan di Samoa.

“Tidak terlalu banyak nilainya bertemu segelintir pimpinan PIF di Troika,” ujar Emele yang memandang usulan Perdana Menteri Samoa sebagai terobosan yang bagus untuk memberi tekanan lebih besar pada isu politik West Papua.

Victor Yeimo, Ketua Umum KNPB dalam pernyataan tertulisnya kepada Jubi Senin (12/9) mengakui beratnya pertarungan pengaruh di PIF terkait isu politik West Papua, khususnya karena hubungan ekonomi politik negara-negara besar seperti Australia dan Selandia Baru dengan Indonesia.

“Ada dua level perjuangan yang akan terus kami lakukan untuk perluasan dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri West Papua hingga ke PBB. Level pertama adalah dukungan gerakan sosial dan politik di Pasifik, dan level kedua adalah dukungan pemerintah negaranya. Keduanya bisa berjalan seiring, bisa juga tidak. Tetapi level pertama, yaitu dukungan gerakan sosial dan politik, adalah penentu,”

ujar Yeimo.

Dia juga menjelaskan bahwa solidaritas gerakan sosial dan politik di Australia, Selandia Baru dan Indonesia sendiri saat ini sedang bertumbuh.

“Pemerintah Australia, Selandia Baru dan Indonesia boleh jadi masih kepala batu untuk mengakui persoalan politik Papua, tetapi mereka tidak akan bisa membendung perluasan dukungan dari rakyatnya sendiri pada kami,” ujar Yeimo.(*)

September 9, 2016 0

PNWP Diminta Sediakan Ruang Untuk Rumuskan Wajah Negara Republik West Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat sebagai media nasional rakyat West Papua meminta Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai lembaga politik bangsa Papua agar memikirkan dan bertindak untuk merumuskan wajah negara republik West Papua.

Bazoka Logo, juru bicara nasional KNPB Pusat mengatakan, PNWP sebagai badan representatif rakyat diminta untuk fokus melihat apa yang pernah dirumuskan oleh dewan New Guinea Raad pada tahun 1961, sebagaimana siapkan atribut dan perangkat negara republik West Papua yang kemudian diumumkan pada 1 Desember 1961.

“Tetapi semua perangkat negara dan atribut kenegaraan itu dibubarkan paksa oleh negara Indonesia dengan dibantu oleh Amerika demi kepentingan ekonomi politik kapitalisme oleh kolonial,” katanya kepada wartawan pada Senin (29/8/2016) di Waena, Jayapura, Papua.

Kata Bazoka, PNWP mempunyai tanggungjawab untuk melanjutkan apa yang telah digagas New Guinea Raad. Proses perjuangan Papua merdeka saat ini terbuka, maka fungsi legislasi rakyat dapat melengkapi perangkat dan atribut pada pendirian pendirian negara.

“Semua atribut yang dipakai saat ini adalah apa yang digagas oleh New Guinea Raad. Dan apa yang digagas dan NGR itu telah dihidupkan kembali oleh KNPB yang saat ini disebut dengan PNWP,” jelas Logo.

Apapun alasannya, perjuangan Papua merdeka sudah tiba saatnya untuk persiapkan semua kebutuhan berdirinya sebuah negara secara bertanggungjawab atas saran, usul dan masukkan oleh rakyat West Papua melalui perwakilan rakyat sendiri.

“Kami minta agar PNWP menerima semua usulan rakyat Papua tentang konsep dan wajah negara West Papua dan PNWP dapat merumuskannya secara bertanggungjawab,” katanya.

Dalam hal ini, kata dia, PNWP siap menyediakan tempat untuk menampung semua usulan, masukan, saran dan pemikiran apa pun tentang sebuah negara dari berbagai elemen.

“PNWP secara terbuka harus membuka diri untuk menerima masukan dari pihak mana pun. Terutama dari kalangan dan organisasi yang pernah deklarasikan negara. Antara lain, seperti Bintang, Negara Melanesia Bararat dan NRFPB untuk menyatukan konsep dan melahirkan wajah negara republik Papua Barat,” unjarnya.

Untuk diketahui, atribut negara Papua Barat yang dilahirkan oleh Dewan New Guinea Raad pada tahun 1961 adalah nama negara: Negara Papua Barat (West Papua), lambang negara: Burung Mambruk, nama parlemen: Nieuw-Guinea Raad/Papua Volks-Raad, semboyan: One People One Soul atau Sejiwa Sebangsa, bendera negara: Bendera Bintang Fajar, nama bangsa: bangsa Papua, lagu kebangsaan: Hai Tanahku Papua, nama mata uang: Golden. Dan wilayah negara Papua Barat meliputi Papua bagian Barat dari Sorong – Samarai.

Pewarta: Arnold Belau

August 29, 2016 0