Demo KNPB : Ini Tanah Kita, Jangan Takut untuk Lawan !

Jayapura, Tabloid-Wani — Meski dikawal secara ketat aparat keamanan yang diterjunkan dari Polda Papua, aksi demo yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tetap berjalan.

Di Abepura, seluruh anggota KNPB saat ini sudah dikumpulkan untuk berunjukrasa persis di sekitaran lampu merah Abepura sehingga menimbulkan kemacetan panjang kendaraan yang hendak menuju ke pusat kota Jayapura dari arah Sentani.

“Angkat bendera kalian tinggi-tinggi, mulut kita dibungkam jadi biar bendera yang berbicara. Ini tanah kita, jangant takut,” ucap salah seorang yang ditugaskan memberikan orasi.

Dari pantauan, massa KNPB yang berkumpul di Abepura datang dari sekitaran Tanah Hitam, Abe Pantai, Kotaraja dan sebagian juga datang dari Expo Waena dan Perumnas III.

Massa KNPB berniat bergerak menuju Kantor DPRP Papua untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka menolak tim penyelesaian pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia yang dibentuk Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

KNPB juga mendesak ULMWP segera diterima sebagai anggota penuh di blok regional negara-negara pasifik (MSG).

“Referendum harga mati,” teriak salah seorang demonstran.

Hingga berita ini diturunkan, aparat kepolisian masih berjaga-jaga di sekitaran demonstran dan tidak mengijinkan massa KNPB bergerak menuju Kantor DPRP.

June 15, 2016 1

John Gobay: Polisi Jangan Larang Rakyat papua dan KNPB ke DPRP

Penulis Arnold Belau –Juni 15, 2016

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— John Gobay, ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai meminta agar pihak kepolisian di Polda Papua agar tidak menutup ruang gerak rakyat Papua dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk datangi kantor DPR Papua seperti yang sudah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.

“Sudah beberapa kali DPR Papua terima aspirasi rakyat Papu adan KNPB di jalan dan dilapangan. Ini sebuah pemandangan yang kurang bagus. Kami tau ini hasil kompromi antara kapolda dan DPRP, kami juga tau bahwa ini terjadi karena Kapolda Papua yang masih memberikan ruang demokrasi bagi orang Papua dan DPRP yang sangat terbuka dan mau menerima aspirasi. Jadi jangan halangi mereka untuk datang ke DPR Papua,”

jelas Gobay kepada suarapapua.com menanggapi aksi ribuan rakyat Papua yang dihadang polisi di jalan-jalan di Jayapura, Rabu (15/6/2016).

Kata Gobay, aprat keamana bukan mengahdang, memabatasi dan melarang rakyat Papua yang hendak ke DPR Papua untuk menyampaikan aspirasinya. Melainkan tugas kepolisian adalah mengawasi dan mengamankan jalannya aksi agar berjalan dengan aman dan baik.

“Kami harapkan agar pihak keamanan agar kemudian tidak terus menutup ruangan DPRP untuk KNPB. Mereka ini rakyat. Bukan, preman, pencuri atau teroris sehingga harus dipersulit atau ditutup jalannya. Kantor DPRP yang megah itu ada untuk rakyat tanpa harus dibeda-bedakan. Kami berharap agar kedepan KNPB dapat demo atau menyampaikan aspirasinya kepada DPR P di rumah rakyat. KNPB sangat tau aturan tentang mekanime internasional, mereka anak terpelajar,”

terangnya.

Gobay mempertanyakan, apakah ada aturan yang mengatur tentang kewajiban polisi larang rakyat datang menyampaikan aspirasi ke kantor DPR. Kata dia, apapun aspirasi harus dibiarkan agar aspirasi itu ibawa ke kantor DPR Papua DPR.

“Saya lihat ini ada diskriminasi antara bara NKRI dan KNPB. Polisi memperlakukan BARA NKRI Lebih istimewa daripada KNPB. Tidak boleh, ini tidak adil. Jangan pikir cara ini akan padam semangat mereka. Salah, ini akan buat mereka akan lebih semangat,”

katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Yunus Wonda marah besar melihat Polda Papua melalui aparatnya membatasi dan melarang ribuan rakyat Papua yang dimotori Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang hendak ke kantor DPR Papua di Kota Jayapura. Akibatnya, rakyat Papua demo damai di empat titik kumpul massa. Selain itu diwarnai dengan penangkapan ribuan massa aksi di beberapa Kota yang ada di Papua.

“Kami (DPR Papua) bukan dipilih oleh anggota kepolisian untuk jadi anggota DPR. Kami dipilih oleh rakyat yang hidup susah, menderita, yang jual pinang, yang hidup terlantar, yang miskin, yang tukang mabuk, tukang minum. Mereka itulah yang punya tempat di sini,”

tegas Yunus Wonda kepada wartawan di kantor DPR Papua menanggapi sikap polisi yang membatasi rakyat Papua ke kantor DPR Papua, Rabu (15/6/2016).

Menurut Wonda, DPR Papua dipilih oleh rakyat Papua untuk berbicara demi kepentingan rakyat Papua serta meindungi mereka. Bukan untuk meladeni orang-orang berdasi di kantor DPR Papua.

“Kami DPR Papua dipilih oleh mereka (rakyat Papua) untuk hadir dan bicara demi kepentingan mereka dan melindungi mereka. Kami tidak minta apa-apa. kami hanya minta satu, bahwa rakyat yang punya tempat di sini. Mereka datang, sampaikan aspirasi lalu mereka pulang. Bukan berarti demo hari ini dan besok Papua merdeka. Tidak ada itu. Ini masih dalam negara Indonesia,” tegasnya dengan nada keras. (Baca: Polda Papua Larang Rakyat Papua ke Kantor DPRP, Ketua DPRP Marah Besar)

Pewarta: Arnold Belau

June 15, 2016 0

Tolak Tim Investigas HAM Buatan Jakarta

Penulis Suara Papua –Juni 15, 2016

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Ratusan Rakyat Papua di Pegunungan Tengah Papua yang dimediasi Komite Nasional Papau Barat (KNPB) Wilayah Lapago gelar aksi demo damai di halaman Kantor DPRD Jayawijaya, Papua, Rabu (15/6/2016).

Aksi yang dilakukan sekitar jam 12 siang itu diterima sejumlah anggota DPRD Jayawijaya bersama Wakil Ketua I, Matias Tabuni di halaman kantor DPRD Jayawijaya.

Dihadapan anggota DPRD Jayawijaya, Mardi Hiluka, Wakil Ketua KNPB Lapago, menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan yang hendak disampaikan.

Diantaranya, mendukung United Liberatian Movement for West Papua (ULMWP) masuk sebagai anggota penuh MSG atau lembaga regional Negara-negara Melansia. Menolak tim investigasi HAM bentukan Menkopolhukam ke Papua Barat dan meminta tin investigasi internasional dari PIF ke Papua Barat. Termasuk mendukung pertemuan IPWP di London Inggris pada tanggal 3 Mei 2016 lalu.

“Kami dengan tegas menolak tim investigasi HAM yang dibetuk Jakarta dan kami rakyat Balim mendukung penuh tin investigasi dari PIF,” tegas Mardi Hiluka.

Menanggapi aspirasi rakyat Papua Barat di Pegunungan Tengah Papua di Wamena, Wakil Ketua DPRD Jayawijaya, Matias Tabuni mengatakan, ditempat ini (Kantor DPRD) adalah tempatnya untuk menyampaikan aspirasi.

“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolres dan Wakapolres Jayawijaya untuk memberikan kesempatan kepada kami semua untuk hadir di tempat ini. Terutama adik-adik kami dan teman-teman kami KNPB untuk menyampaikan aspirasi pada hari ini. Kami sebagai wakil rakayat kami inginkan menyampaikan aspirasi yang bermartabat seperti saat ini,”

“Kami tidak terima aspirasi tertulis hari ini, kami juga bias teruskan aspirasi jika itu tertulis. Tetapi secara lisan sah atau tidak, tetapi jika aspirasi tertulis sudah ada kami dari komisi yang bersangkutan akan ajukan sesuai prosedur yang ada,”

kata Matas Tabuni.

Ia juga mengatakan, jika menyampaikan aspirasi ke DPRD dengan cara bermartabat seperti ini, pihaknya tetap akan mendukung.

“Kami juga sampaikan terima kasih dengan cara yang aman, jadi kami harap datang dengan baik, pulang juga dengan tertib. Kami di lembaga ini tidak bisa ambil keputusan, tetapi kami akan tamping. Jadi kami tunggung aspirasi yang tertulis,” pungkasnya.

Melawan Wantik dalam orasinya mengatakan, perjuangan Papua terus akan diperjuangkan walaupun terus dibatasi. Melawan juga mengatakan, pada situasi berbeda, tetapi sebagai manusia yang mempunyai agama pihaknya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim di Pegunungan Tengah Papua.

“Dalam situasi berbeda, tetapi kami sebagai umat beragama sampaikan menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim di Pegunungan Tenga Papua. Dan berharap supaya ruang demokrasi di Jayawijaya dan pegunungan Papua tetap dibuka seperti hari ini,”

ucap Melawan di akhir orasinya.

Setelah itu, pukul 1 siang, masa aksi meninggalkan Kantor DPRD Jayawijaya dengan tertib ke rumah masing-masing.

Dipagi hari, ratusan masa aksi yang hendak berkumpul di sekitaran Sinakma ditangkap polisi dari Polres Jayawijaya, ke Kantor Polisi, namun tidak lama kemudian kembali dipulangkan dengan menggunakan truk Dalmas.

Pewarta: Elisa Sekenyap

Editor: Arnold Belau

June 15, 2016 1

KNPB: Dalam Lima Hari Polisi telah Menangkap 125 Orang Papua

Penulis Arnold Belau – Juni 15, 2016

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com—- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat melaporkan, dalam lima hari terakhir, sejak tanggal 10 Juni lalu hingga hari ini, Rabu (15/6/2016) kepolisian kolonial republik Indonesia telah menangkap 1.236 orang.

“Kalau hari ini ada sekitar 1.135 orang yag ditangkap. Yaitu 100 orang ditangkap di Wamena. 1.004 orang ditangkap di Sentani dan 31 mahasiswa ditangkap oleh aparat dari Polres Malang, Jawa Timur. Lalu, tanggal 10 Juni lalu aparat dari Polresta Jayapura tangkap 31 orang di Jayapura Kota. Dan tanggal 13 Juni lalu 65 orang ditangkap di Sentani. Di tanggal yang sama, pada 13 lalu, 4 orang ditangkap di Nabire. Jadi semua yang ditangkap dalam lima hari terakhir ada 1.235 orang,”

ungkap Bazoka Logo, juru bicara Nasional KNPB Pusat kepada suarapapua.com dari Jayapura, Rabu (15/6/2016).

Dijelaskan, 31 orang ditangkap di Jayapura saat bagika selebaran. 65 orang di Sentani juga ditangkap saat bagikan selebaran di Sentani. 4 orang yang di Nabire, ditangkap saat antar surat pemberitahuan ke Polisi. 31 mahasiswa di Malang ditangkap saat aksi hari ini. 100 orang di Wamena dan 1004 orang di Sentani ditangkap saat mau aksi.

“Tetapi semua setelah ditangkap, sudah dibebaskan. Dan mereka dibebaskan setelah diinterogasi dan diminitai keterangan di Polisi. Namun yang di Nabire, mereka ditahan selama satu hari di penjara Polres Nabire baru dibebaskan,”

terang Logo.

Dikatakan, di Sentani, satu orang sempat ditahan, diinterogasi dan dipukul sehingga sempat hilang kesadaran. Namun saat ini dia sudah sembuh.

“Setiap kali aparat tangkap, selalu ada penganiayaan terhadap aktivis KNPB seperti yang terjadi di Sentani. Dalam perjalanan menuju ke Polres, banyak yang dipukul di tengah jalan. Ini kebiadaban negara kolonial yang sedang ditunjukkan pada orang Papua,”

katanya.

Logo menegaskan, sikap yang Polisi kolonial tunjukkan hari ini sesungguhnya mendukung dan mempercepat perjuangan bagi Papua Barat, dan juga kemudian merusak citra demokrasi Indonesia sendiri.

“Rakyat Papua semakin jelas dan semakin sulit untuk percaya Indonesia sebagai negara demokrasi, jika Pengamanan aparat kepada rakyat yg ada di Papua dalam menyampaikan pendapat dibuka umum. Polisi seharusnya kedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Bukan kedepankan kekerasan dan represif,”

katanya.

Aksi demo rakyat Papua menolak tim penyelesaian kasus pelanggaran HAM buatan Jakarta yang dipimpin oleh Luhut Panjaitan, Menko Polhukam berlangsung di beberapa kota yang ada di Papua dan Papua Barat. Antara lain, Nabire, Merauke, Fak-Fak, Paniai, Timika, Manokwari, Sorong, Biak, Sentani, Jayapura.

Pewarta: Arnold Belau

June 15, 2016 1

Terima Aspirasi di Tempat yang Salah, DPR Papua Minta Maaf pada Rakyat Papua

Penulis Arnold Belau – Juni 15, 2016

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Laurenzuz Kadepa, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua yang membidangi Hukum dan HAM, juga ketua tim DPR Papua yang terima aspirasi dari rakyat Papua dan KNPB menyampaikan permohonan maaf. Karena DPR Papua terima aspirasi di tempat yang salah dan tidak layak.

Kadepa mejelaskan, DPRP terima aspirasi ribuan massa rakyat Papua yang turut serta dalam demo damai yang dimediasi KNPB. Kata dia, anggota DPRP yang datang temui massa aksi adalah, Yakoba Lokbere, ketua Komisi V, Nason Uty, Gerson Soma dan Lazarus Siep.

“Kami DPR Papua meminta maaf kepada seluruh rakyat Papua, karena kami menerima aspirasi rakyat di tempat yang salah. Tanggal 2 Mei 2016 kami terima di Mako Brimob Kotaraja, tanggal 31 Mei 2016 kami terima di Perumnas 3 Waena dan tanggal 15 Juni 2016 kami terima di Lingkaran, Abepura,” ungkap Kadepa kepada suarapapua.com dari Jayapura, Papua, Rabu (15/6/2016).

Lanjut Kadepa,

“sudah tiga kali DPRP terima aksi demo di tempat yang salah. Kami DPRP menolak tegas tim HAM bentukan Luhut untuk selesaikan persoalan HAM Papua. Alasannya tidak melibatkan komnas HAM RI dan kami tidak percaya mereka selesaikan dengan benar mengingat keterlibatan petinggi militer,”

katanya.

Kata Kadepa, pihaknya juga mengutuk semua pelaku yang akhir-akhir ini bikin resah masyarakayt Papua dengan berbagai macam upaya dan aksi.

“Kami mengutuk siapapun pelaku dalam kematian orang Papua di seluruh Papua dengan banyak modus, tabrak lari, penculikan, dll,” tegasnya.

Kadepa juga mengatakan, untuk menyikapi semua ini, DPR Papua akan memanggil Kapolda Papua, Paulus Waterpauw sebagai penanggunjawab keamnan di seluruh Papua.

“Kami DPRP akan memanggil kapolda Papua, sebagai penanggungjawab keamanan untuk menjelaskan kepada kami sebagai wakil rakyat atas kondisi ini. DPR Papua dulu beda dengan sekarang, DPR sekarang tidak diskriminatif. Dimanapun, apapun resiko kami DPRP akan turun menerima apapun aspirasi. Kami minta bebaskan seluruh aktivis KNPB yang sudah ditahan di seluruh Papua. Itu sikap, saat menerima aspirasi rakyat tadi,”

ujarnya.

Sementara itu, Jubir Nasional KNPB Pusat, Bazoka Logo mengatakan, sikap yang Polisi kolonial tunjukkan hari ini sesungguhnya mendukung dan mempercepat perjuangan bagi Papua Barat, dan juga kemudian merusak citra demokrasi Indonesia sendiri.

“Rakyat Papua semakin jelas dan semakin sulit untuk percaya Indonesia sebagai negara demokrasi, jika Pengamanan aparat kepada rakyat yg ada di Papua dalam menyampaikan pendapat dibuka umum. Polisi seharusnya kedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Bukan kedepankan kekerasan dan represif,”

ujar Logo.

Pewarta: Arnold Belau

June 15, 2016 1

Tolak Tim Pencari Fakta HAM Jakarta, Ini Lima Pernyataan ULMWP

Jayapura, Jubii – United Liberation Movement for West Papua, wadah politik Papua Merdeka yang berstatus observer di Melanesian Spearhead Group (MSG) mengatakan menolak tim Hak Asasi Manusia yang dibentuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. ULMWP anggap tim itu hanyalah upaya Jakarta menghalangi diplomasi ULMWP di Pacific dan dunia Internasional.

Penolakan itu disampaikan anggota Tim kerja UMLWP dalam negeri, Sem Awom, dalam jumpa pers di Elsham Jayapura, didampingi sejumlah pejuang yang tergabung dalam ULMWP. ULMWP menyampaikan lima pernyataan sikap penolakan.

Pertama, menolak dengan tegas tim pencari fakta buatan kolonial Indonesia yang melibatkan orang Papua seperti Marinus Yaung, Matius Murib, Lien Maloali. Orang-orang yang terlibat ini mempunyai kapasitas dalam menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM.

Kedua, mendesak segera mengirim tim atau pengawasan Internasional terhadap suara West Papua (Refrendum) untuk menentukan nasib sendiri.

Ketiga, mendesak tim pencari fakta dari Pacific Islands Forum (PIF) segera ke Papua.

Keempat, mendesak semua aktivis HAM, Agama, korban dan seluruh rakyat Papua untuk tidak terlibat dan menolak tim pencari Fakta Pelanggaran HAM bentukan Menkopolhukam Republik Indonesia.

Kelima, menyerukan kepada seluruh komponen rakyat Papua itu terlibat dalam aksi demo damai menolak tim pencari fakta buatan Jakarta yang akan dilaksanakan pada Rabu 15 Juni 2016 yang di mediasi oleh Komite Nasional Papua Barat.

Koordinator aksi, KNPB, Bazoka Logo mengatakan pihaknya sudah siap mengiring Indonesia menyelesaikan masalah Papua dengan cara-cara menghargai martabat manusia. Karena itu, siapapun yang bersimpati dengan dengan kemanusiaan dapat terlibat dalam demonstrasi damai nanti.

“KNPB mediasi rakyat tidak main-main. Kita mengorbankan perjuangan damai. Kami mengundang simpati kemanusiaan,”tegas pria yang juga juru bicara KNPB pusat ini dalam jumpa pers itu.

Kata dia, alasan apapun KNPB tetap maju membawa agenda rakyat. Kalau Indonesia mau membatasi, pihaknya mempersilakan Indonesia membatasinya. Karena, pembatasan ruang demokrasi itu yang diinginkan KNPB dalam perjuangan.

“KNPB sudah siap giring Indonesia melakukan pelanggaran HAM,”tegasnya.(*)

June 10, 2016 0

Sofyan Yoman Mengajak Gereja Untuk Belajar Banyak Dari KNPB

WENE-PAPUA – Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman mengajak pendeta dan tokoh gereja harus belajar banyak dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam melawan ketidakadilan di Papua.

Gereja harus melakukan suatu pendidikan dan himbauan supaya mereka berdiri, berjuang dengan cara yang benar untuk melawan ketidakadilan.
“Mereka ini orang-orang yang luar biasa. Saya harap para pendeta dan pimpinan gereja belajar banyak dari KNPB dan belajar banyak dari orang-orang berjiwa pemimpin, revolusioner dan mempunyai komitmen yang jelas,” katanya seperti diberitakan Jubi

Menurutnya isu Papua Barat sudah mendapat simpati internasional yang luar biasa. Bahwa perjuangan Papua Merdeka akan selalu mendapatkan reaksi dalam perjuangan seperti ini dari negara kepada rakyat Papua, seperti perjuangan di pasifik oleh ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) untuk menjadi anggota anggota penuh di MSG.

Namun ketika negara memblokade masa di Papua justru memberikan bobot (kekuatan) kepada luar negeri untuk melihat negara saat menekan rakyat Papua. (Tabloid Jubi)

June 5, 2016 1

Dari MPP TRWP: Jangan Membalas Kekerasan dengan Kekerasan

Menanggapi perkembangan terakhir di Tanah Leluhur, berdasarkan perintah dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi TRWP, dengan ini lewat Kantor Sekretaria-Jenderal TRWP disampaikan beberapa point penting sebagai berikut:

Agar organ, pemimpin dan tokoh Papua Merdeka, beserta semua rakyat Papua, Orang Asli Papua tidak menanggapi apa yang dilakukan Barisan Merah Putih Indonesia. Yang harus dilakukan ialah “mengabaikan” apapun yang mereka lakukan, dan apapun yang mereka katakan.
Kita sudah menang di Tanah Papua, kita sudah menang di Rimba New Guinea, kita sudah menang di Melanesia, kita sudah menang di pentas politik global. Oleh karena itu, sebagai pemenang, yang harus kita lakukan ialah terus tundukkan kepala, fokus kepada perjuangan, lanjutkan pekerjaan yang telah dimulai dan perkembangan yang telah terjadi,
Jauhkan kebencian kepada siapapun, karena kita semua adalah umat ciptaan Tuhan. Sebagai pemenang dalam perjuangan menenang penjajah ini, mari kita berkepala dingin, menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan Yesus Kristis, tokoh Revolusioner Ulung dan satu-satunya seantero dunia dan sepanjang sejarah, memohon kepada-Nya agar membawa bangsa Papua dari mujizat yang satu kepada mujizat yang lain, sampai NKRI angkat kaki dari Tanah Papua.

Dijaminkan kepada semua orang Papua bahwa kemerdekaan West Papua itu sudah mutlak, dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun.

Disampaikan bahwa hasil perjuangan kemerdekaan West Papua sudah menunjukkan buah yang semakin memuaskan. Bahwa NKRI pasti dan sudah mulai angkat kaki dari Tanah Papua.

Oleh karena itu, inilah saatnya sekalian organisasi, tokoh, rakyat dan aktifis perjuangan kemerdekaan West Papua untuk menundukkan kepala, berdoa, mengucapkan syukur dan terus berdoa. Berikan waktu kepada Allah untuk berkarya dan berperkara. Tembok Yeriko telah hancur bukan dengan tombak dan busur-panah, bukan dengan senjata, hanya dengan puji-pujian tembok runtuh. Dengan doa Allah pasti meruntuhkan bangunan politik, hukum dan kedaulatan NKRI di atas Tanah Papua.

Kita jangan

ikut main bola yang diumpan pihak lawan, kita punya bola sendiri, kita mainkan bola sendiri, di lapangan sendiri, melawan apa yang kita yakin harus dilawan. Jangan tertipu oleh permainan murahan Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia yang sangat militeristik, tidak manusiawi dan mengancam eksistensi orang Melanesia di tanah leluhur kami.

Dari MPP TRWP kami sampaikan pesan ini

Jangan Membalas Kekerasan dengan Kekerasan

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di: MPP TRWP

Pada Tanggal: 5 Juni 2016

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A. 018676. O

June 4, 2016 1

Ketua DPRD: 2000 Orang Papua Tidak Diperlakukan Seperti Manusia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua, Yunus Wenda, mengatakan, aparat keamanan di Papua memperlakukan secara tidak manusiawi 2000 warga Papua saat melakukan aksi unjuk rasa di Provinsi Papua pada awal bulan Mei Tahun 2016.

“Masyarakat Papua disiksa, dipukul secara tidak manusiawi di lapangan terbuka yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ini dilihat masyarakat Internasional,” kata dia kepada satuharapan.com di Gedung Parlemen, Senayan di Jakarta pada hari Jumat (27/5).

Dia mengatakan selama ini penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan aparat keamanan baik TNI atau Polisi tidak manusiawi. Kondisi Papua saat ini jangan dilihat seperti pada tahun 1940 atau 1980.

“Hari ini masyarakat Internasional memperhatikan masyarakat Papua apalagi dalam waktu mendatang pertemuan pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) akan kembali digulirkan,” kata dia.

Dia menyarankan agar aparat yang dikirim ke Papua belajar adat istiadat masyarakat Papua sehingga aparat mengetahui apa yang harus dilakukan.

“Saya tidak tahu apakah pemerintah mengikuti ini atau tidak. Pemerintah jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Salah satu solusi saat ini sebenarnya adalah Revisi Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua,” tambah dia

Editor : Eben E. Siadari

May 27, 2016 1

Dari Inggris, Bucthar Tabuni Serukan Perlawanan Damai

Jayapura, Jubi – Mantan ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Bucthar Tabuni menyeruhkan rakyat Papua bersama KNPB sebagai media perlawanan melakukan gerakan damai di dalam kota-kota di tanah West Papua.

“Kita percaya, tidak perlu emosi dan anarkis,”ungkap Tabuni dari Inggris melalui sambungan telepon genggam yang dihubungkan ke pengeras suara kepada ribuan massa KNPB yang menghadiri ibadah sekaligus pengumuman deklarasi IPWP di anjungan Expo Waena, Kota Jayapura, Papua, Rabu (11/05/2016)

Kata dia, dirinya baru saja menhadiri pertemuan International Palementarian for West Papua (IPWP) pada 3 Me lalu. Pertemuan itu dihadiri sejumlah anggota parlemen dari berbagai negara, pemipin pemerintahm, termasuk pemimpin oposisi Inggris, Jeremy Corbyn menyatakan dukungan penentuan nasib sediri bagi rakyat West Papua.

“Pimpinan Partai Buruh, pemimpin oposisi, Jeremy Corbyn mendukung kita. Langkah selanjutnya kita umumkan dimana-mana melalui gerakan damai,”harapnya.

Kata, ketika semakin banyak dukungan, pemerintah Indonesia sedang melakukan provokasi terhadap rakyat Papua. Tetapi, ajak dia, Rakyat Papua harus mengambil pelajaran dari provokasi yang dikobarkan pemerintah Indonesia. Rakyat Papua harus semakin dewasa dalam perjuangan menentukan nasib sendiri.

“Kita harus belajar dari pengalaman. Kita harus semakin maju dari satu tahap ke tahap yang lebih maju dalam perlawanan,”ungkap pria yang masih berstatus Daftar Pencaharian Orang Polda Papua terkait demo 26 November 2013.

Kata dia, perlawanan damai itu demi menghindari pertumpahan darah. Tabuni tidak mau lagi ada korban dari pihak rakyat Papua. “Kita tidak mau ada gerakan penembakan lagi,”tegasnya.

Filep Karma yang turut mengahadiri ibadat itu menyuguhkan perjuangan Papua merdeka tidak boleh melalui pertumpahan darah. Pertumbahan darah hanya melahirkan kehidupan bangsa yang buruk bila Papua Merdeka.

“Kita tidak boleh merdeka dengan darah-darah,”ungkap pria mantan tahanan Politik Papua Merdeka ini orasi pendidikan politiknya di hadapan ribuan masa.

Ia mencontohkan kehidupan bangsa Indonesia yang pernah menempuh perjuangan berdarah. Indonesia berjuang dengan membunuh penjajah, orang Cina, orang Belanda, orang Jepang berdampak pada kehidupan bangsa tidak menentu.

“Perjuangan berdarah-darah itu hanya melahirkan kehidupan bangsa yang buruk,”tegasnya.(*)

May 12, 2016 0