KNPB Merauke : Rakyat Jangan Gentar Dengan Pernyataan Kapolres Merauke

Logo KNPB (Dok Jubi)

Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) wilayah Merauke menghimbau kepada semua aktivis KNPB dan seluruh rakyat bangsa West Papua agar tidak terpengaruh dan tidak perlu takut dan gentar dengan pernyataan Kapolres Merauke.

“Saya menghimbau kepada rakyat Indonesia yang ada di Wilayah Merauke agar tidak perlu terpengaruh dan larut dengan pernyataan keliru yang disampaikan oleh Kapolres Merauke melalui Koran Jubi, karena KNPB dan rakyat Papua berjuang dengan cara-cara yang bermartabat,”

kata Gento Emerikus Dop, ketua KNPB wilayah Merauke kepada Jubi, Rabu (8/4/2015).

Perlu diklarifikasi, KNPB tidak salah dan tidak keliru karena dasar perjuangan KNPB sudah sangat jelas yaitu sejarah bangsa Papua Barat. Dengan dasar itu, KNPB lahir dari rakyat dan sedang berjuang memediasi rakyat untuk membenarkan sejarah Bangsa Papua Barat yang telah direkayasa.

Untuk menuju penentuan nasib sendiri melalui aturan-aturan dan mekanisme hukum internasional melalui cara-cara yang damai, demokratis, jujur, bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

“Saya perlu jelaskan, KNPB bukan organisasi teroris ataupun organisasi kiriminal yang bisa distigmakan organisasi terlarang, tetapi KNPB adalah media (wadah) rakyat bangsa Papua Barat yang lahir dari rakyat untuk mendorong penyelesaian status hukum dan politik West Papua,”

jelasnya.

Menanggapi pernyataan Kapolres Merauke, ketua PRD Wilayah Merauke, Panggrasia Yeem, meminta seluruh rakyat bangsa Papua dan seluruh rakyat Indonesia yang hidup di wilayah selatan Papua diharapkan hidup dengan tenang sambil menjalankan aktivitasnya.

“Tetapi mengikuti proses perkembangan politik Papua merdeka yang sedang didorong, karena tanah Papua ini tanah bermasalah yang belum pernah diselesaikan secara politik dan secara hukum internasional secara benar,”

katanya.

Menurut Yeem, Kapolres tidak perlu buat pernyataan yang sebenarnya sedang menipu rakyat bangsa Papua dan rakyat bangsa Indonesia, tetapi Kapolres harus belajar baik-baik sejarah Papua baru datang menjadi Kapolres di Merauke.

“KNPB adalah organisasi rakyat yang dibangkitkan oleh rakyat untuk mengangkat persoalan Papua yang sebenarnya selama ini menjadi konflik di Papua, supaya pemerintah Indonesia dan dunia internasional mengetahui masalah sebenarnya yang selama ini menjadi konflik di Papua,”

katanya lagi.

KNPB dan Parlemen akan berjuang terus sampai menuju Penentuan Nasib Sendiri rakyat bangsa Papua secara bermartabat dan demokratis. Dengan pernyataan-pernyataan Kapolres, Kapolres telah menunjukan sikap penjajahannya. KNPB dan Parlemen akan terus berjuang dengan memakai politik kebenaran untuk menghapus penjajahan bangsa Indonesia di atas tanah Papua.

Pada pemberitaan sebelumnya, Kapolres Merauke AKBP Sri Satyatama pada media online Tabloid Jubi, Sabtu (4/4/2015) menyatakan keberadaan organisasi KNPB terlarang, setiap kegiatan apapun yang dilakukan oleh KNPB akan dibubarkan dan ia mengajak masyarakat agar tidak terlibat langsung dalam kegiatan organisasi KNPB. (Arnold Belau)

Arnold Belau on April 8, 2015 at 20:05:36 WP, Jubi

April 8, 2015 0

Idiologi Beda, KNPB Tak Terdaftar di Kesbang

JAYAPURA — Kepala Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) Provinsi Papua Musa Isir, S.Sos, MPA., melalui Kepala Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi Kesbang Provinsi Papua, Palgunadi, SE., mengatakan pihaknya tidak bisa membubarkan KNPB.

Pasalnya, Organisasi Masyarakat (Ormas) tersebut sama sekali belum mendaftarkan diri ke Badan Kesbang Provinsi Papua.

“KNPB tak terdaftar di Kesbang, karena termasuk Ormas tak resmi, karena ideologinya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” tegas Musa Isir ketika dikonfirmasi terkait status hukum Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Di ruang kerjanya, Jumat (27/3).

Musa Isir menjelaskan di Papua terdapat 320-an Ormas yang terdaftar di Badan Kesbang Papua, di dalamnya tak termasuk KNPB, bahkan pihaknya juga tak mengetahui keberdaaan Ormas tersebut.

“Mungkin karena tujuan KNPB memang bertentangan dengan negara, sehingga dia tak mendaftar di Kesbang. Kalau dia mendaftar jelas kita tolak, sebab salah-satu persyaratan sebagaimana UU No. 17 /2013 tentang Ormas, setiap Ormas harus memiliki AD/ART dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,”

kata Palgunadi.

Untuk membubarkan Ormas yang bertentangan dengan UU, Menurut Palgunadi, mesti ada prosedur dan tahapan-tahapannya, seperti peringatan tertulis. Apabila peringatan tertulis ternyata tak digubris, maka Ormas tersebut dapat dituntut di Pengadilan. Jika terbukti melanggar hukum, maka Pengadilan berhak untuk membubarkan Ormas tersebut.

Palgunadi menandaskan, walaupun ada UU No. 17 /2013 tentang Ormas, tapi peraturan ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP). Ini yang menyebabkan pihaknya sulit membubarkan Ormas yang bertentangan, termasuk KNPB.

Palgunadi mengatakan, sebetulnya yang salah bukan Prmas, tapi oknum-oknumnya ternyata bertentangan dengan ideologi negara dan mengganggu ketertiban umum.

Karenanya, terangnya, aparat seharusnya mengamankan oknum-oknum Ormas yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan UU.

Dikatakan Palgunadi, hingga tahun 2015 terdapat 320-an Ormas di Papua yang terdaftar di Kesbang Provinsi Papua. Tapi hanya sebagian kecil melaporkan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.

“Sebetulnya yang perlu dilakukan tindakan hukum sesuai KUHP adalah oknum-oknum yang melakukan tindakan anarkis dan mengganggu ketertiban masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen (Pol) Yotje Mende mengusulkan agar KNPB dibubarkan, karena sudah sering melakukan tindakan anarkis dan mengganggu ketertiban masyarakat. (Mdc/don/l03)

Source: Sabtu, 28 Maret 2015 14:13, BinPa

March 29, 2015 0

KNPB Tolak Dibubarkan

JAYAPURA – Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menolak keras usulan agar KNPB dibubarkan, lantaran dituding acapkali melakukan tindakan anarkis dan juga termasuk organisasi tak resmi, sebagaimana disampaikan Kapolda Papua Irjen (Pol) Yotje Mende.

“Keberadaan KNPB dijamin UUD 1945 dan Hukum Internasional, yakni kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berekspresi,” tegas Jubir Nasional Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Bazoka Logo dan Sekretaris Umum Ones Suhuniap memberikan keterangan pers di Abepura, Selasa (24/3).

Bazoka Logo mengatakan, pihaknya menolak keras sikap Kapolda Papua yang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KNPB. “Jika UUD 1945 dihapus otomatis KNPB bubar,” jelas Bazoka.

Sementara itu, Ones Suhuniap mengatakan siapapun tak berwenang membubarkan KNPB. Pasalnya, KNPB lahir sejak 1962 jauh sebelum Polda Papua berdiri. Untuk itu ia usulan Kapolda untuk bubarkan KNPB jelas melanggar deklarasi hak sipil, hak politik dan hak berekspresi, yakni menjamin setiap orang menyampaikan pendapat dimuka umum, berkumpul dan berserikat. Bahkan UUD 1945 Pasal 28 itu menjamin hal itu. Tapi Indonesia justru melanggar aturan hukumnya sendiri.

Usulan pembubaran KNPB, menurut Bazoka, pihaknya justru menuding Kapolda sengaja mengalihkan kasus dugaan penembakan oleh aparat Brimob Polda Papua di Dekai, ibukota Yahukimo, Kamis (19/3) lalu. Akibatnya, seorang warga sipil asal Distrik Silimo bernama Obangma Segenil (58) tewas, 3 warga sipil lainnya mengalami kritis.

Masing-masing Titus Giban (39), Kepala Sekolah SD Suru-Suru. Korban terkena tembakan di rusuk dan tembus perut. Simson Giban (32), Kepala Kampung Silikon, Distrik Silimo mengalami kritis hingga saat ini. Inter Senegil (16), siswa salah-satu SMA di Yahukimo. Korban terkena tembak di tangan kiri dan tangan kanan.

Usulan pembubaran KNPB juga ditolak anggota Komisi I DPR Papua, Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Ruben Magay. Ia menyatakan, pihak tak setuju jika pernyataan Kapolda Papua mengusulkan organisasi KNPB dibubarkan.

Pasalnya, menurut dia, organisasi KNPB merupakan organisasi yang didirikan untuk menyuarakan semua aspirasi rakyat Papua yang selama ini tak disalurkan secara baik oleh pemerintah daerah Papua dan pemerintah pusat.

“KNPB ini corong dari semua aspirasi dan bentuk kekerasan yang terjadi tanah Papua. Sejauh mana organisasi yang sudah terdaftar di Kesbangpol mengontrol kinerja pemerintah. Organisasi itu hanya tinggal oke-oke saja. Sementara KNPB benar-benar mengkritis terhadap pembangunan. Jadi saya tidak setuju kalau KNPB dibubarkan,”

kata Ruben kepada wartawan, Selasa (24/3).

Menurutnya, KNPB kini sedang menyampaikan semua masalah di tanah ini dan jikalau mereka tidak menyampaikan apa yang terjadi selama ini, maka siapa lagi yang akan menyuarakan itu. “KNPB adalah organisasi yang dibentuk masyarakat dan para pemuda di Papua untuk mengangkat semua masalah di tanah ini, agar negara bisa mengambil langkah-langkah,” ucap Ruben.

Ia mengatakan, terjadinya pembunuhan orang Papua dimana-mana, masalah politik dan lainnya lalu dengan adanya KNPB maka masalah itu semua orang tau, karena terus menyuarakan untuk pengungkapan siapa pelaku sebenarnya.

“Kini bukan masalah KNPB dibubarkan atau tidak, bagi saya tidak jadi soal, siapa yang akan bertanggungjawab atas semua kekerasan di tanah ini. Jadi, kalau Kapolda katakan KNPB dibubarkan, lalu organisasi mana lagi yang akan mengkritik setiap kebijakan di tanah Papua,”.

“Saya mau bilang ke Kapolda bahwa semua yang terjadi karena hak mereka dirampas, kesempatan mereka diambil alih, kekayaan alamnya diambil, mereka termarjinalkan, mereka ditembak, semua ini berawal dari ketindakbenaran di tanah ini,”

katanya lagi.

Sambung dia, KNPB, OPM atau siapapun kebebasan itu sudah melekat kepada seseorang dan jika kebebasannya diganggu akan melakukan perlawanan karena merasa terusik.

“Jadi Kapolda jangan selalu bicara dari sudut pandang politik. Semua orang berhak menyatakan pendapat. Apa yang selama ini KNPB perjuangkan itu fakta. Banyak masalah yang dihadapi masyarakat Papua kali ini. Tiap saat ada penembakan, pembunuhan, penangkapan. Bagaimana kinerja aparat keamanan. Kini rakyat mau mengadu ke polisi, mereka tak lagi percaya,”

tutupnya. (mdc/loy/don/l03)

Source, Jubi, Rabu, 25 Maret 2015 00:17

March 25, 2015 0

4 Korban Anarkis Massa di Dekai Dirujuk ke Wamena

JAYAPURA – Sebanyak empat orang warga Dekai, Kabupaten Yahukimo yang menjadi korban kekerasan dari simpatisan dan massa KNPB, Kamis (19/3) lalu, kini telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Aksi anarkis massa tersebut juga mengakibatkan 1000 warga Yahukimo terpaksa mengungsi ke Mapolres dan tempat-tempat ibadah.

Kepala Kepolisian Resort Yahukimo, AKBP Ade Djadja Subagja ketika dikonfirmasi wartawan melalui telephone selulernya, membenarkan kondisi tersebut. Dikatakan dari kasus ini 1000 warga dilaporkan mengungsi ke Mapolres dan tempat-tempat ibadah, dan 4 warga mengalami kekerasan. Ke empat korban warga tersebut sempat mendapat perawatan di RS Dekai Yahukimo. Namun karena kondisi mereka belum bisa pulih, akhirnya dirujuk ke RSUD Wamena untuk mendapat perawatan secara intensif.

Sebab menurutnya, dari keempat warga tersebut akan membahayakan keselamatan mereka. Seperti, Ibu Ani yang terkena pukulan dari simpatisan KNPB, termasuk petugas penerbangan di Bandara Dekai Yahukimo.

“Kami himbau kepada masyarakat Dekai Yahukimo agar mensikapi secara arif dan tenang aksi anarkis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan simpatisan yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat,”

kata Kapolres AKBP Ade.

Kata dia, pihaknya akan berjuang untuk menenangkan situasi Dekai Yahukimo atas adanya tindakan anarkhis dari simpatisan KNPB.

“Kami akan jaga situasi agar tetap kondusif dan kami harap masyarakat tetap tenang dan arif atas kondisi yang terjadi. Serahkan semuanya kepada kami agar bisa ditangani dengan baik,”

ucapnya.

Kapolres Ade mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyisiran pasca kejadian itu dan masyarakat juga merespon bagus dan sangat positif tindakan kita dari kepolisian. “Mereka mengancam bukan saja warga non pribumi, tetapi pribumi juga mendapatkan ancaman yang sama,” lanjutnya.

Sementara itu, empat warga yang terkena imbas kekerasan dari massa KNPB yaitu Ani (35), Yohanes Palapessy, Acep Syaiful Hamadi (28) dan Noi Efrat (26). Mereka mendapat tindakan kekerasan dihari yang sama, hanya beda waktu dan tempat. Kemudian, Ani (35 tahun) pekerja swasta, alamat Jalan Paradiso mengalami luka sobek di bibir bawah serta luka lebam di muka akibat dipukuli massa simpatisan KNPB.

Selanjutnya, di Bandara Nop Goliat Dekai simpatisan massa KNPB lainnya menyerang pegawai perhubungan atas nama Yohanes Palapessy dengan luka akibat tebasan parang di empat jari tangan kanan.

Sementara korban atas nama Acep Syaiful Hamdi (28) pekerjaan pegawai penerbangan maskapai Susi Air dengan alamat Kalibonto yang mengalami luka lebam akibat sabetan punggung parang dibagian punggung.

Kemudian pegawai rumah sakit setempat, atas nama Noi Efrat Surirat (26) pekerjaan PNS dengan alamat Kompleks Perumahan Kesehatan Dekai saat menggunakan ambulance menuju ke basecamp PT Bintang Timur Mandiri juga mengalami nasib yang sama, dari massa simpatisan KNPB.

Noi Efrat dikira intel sehingga dihajar simpatisan KNPB dan mengalami luka serius di telinga bagian kanan.

Soal adanya warga yang mengungsi pasca peristiwa itu, lanjut Kapolres Ade mengakuki adanya warga yang mengungsi itu.

“Ya, ada 1.000 orang yang mengungsi di Mapolres dan rumah ibadah, seperti Masjid dan gereja pasca tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan simpatisan yang menamakan diri KNPB,”

katanya.

Menurut dia, para pengungsi itu tediri dari kaum perempuan dan anak-anak yang ketakutan karena diancam oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Yahukimo.

“Pengungsi ini, paling banyak di Mapolres sekitar 700 orang, mereka sudah amankan mobil atau harta benda mereka lainnya. Dan yang di rumah ibadah seperti masjid dan gereja ada sekitar 300-400 orang,” katanya. (loy/don/l03)
Source: Senin, 23 Maret 2015 03:12, BinPa

March 23, 2015 0

Bubarkan Massa KNPB, Senjata Polisi Dirampas

JAYAPURA – Satu buah Senjata Api (Senpi) milik Kepala Seksi Intel Polres Yahukimo, Inspektur Dua (Ipda) Budi Santoso dirampas setelah membubarkan sekelompok massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang sedang melaksanakan penggalangan dana, pada Kamis (19/3) sekira pukul 10.30 WIT, tepatnya di kompleks Ruko Blok C Distrk Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi, Patrige ketika dikonfirmasi membenarkan perampasan tersebut. “Perampasan itu terjadi, ketika anggota Polres Yahukimo dan anggota Detasemen A bubarkan massa,” katanya kemarin.

Menurutnya, tim gabungan itu dipimpin Wakapolres Yahukimo, Komisaris Polisi Supraptomo. Saat itu anggota Brimob melepaskan tembakan karena kelompok KNPB melakukn perlawanan.

“Ipda Budi Santoso dikeroyok massa saat melakukan negosiasi dengan massa. Senjata laras pendek pistol Revolver milik Ipda Budi Santoso hilang dirampas massa. Saat ini situasi belum kondusif,”

ucapnya.

Terkait peristiwa itu, Patrige menjelaskan, awalnya anggota Polres Yahukimo, anggota Brimob dan anggota organic Polres Yahukimo melaksanakan apel yang dipimpin langsung oleh Danton Brimob IPTU Abjan Jalal.

Dimana dalam apel tersebut diberikan APP bahwa anggota Brimob beserta Polres Yahukimo akan melakukan kegiatan patroli sekaligus melakukan negosiasi pemberhentian atau pembubaran kegiatan kelompok KNPB yang sedang melakukan penggalangan dana di depan kompleks ruko putra daerah Dekai.

“Penggalangan dana tersebut telah berlangsung sejak tanggal 09 Maret 2015 dan kegiatan tersebut, dianggap ilegal karena tanpa adanya surat ijin dari pihak kepolisian setempat,”

jelas patrige.

Selain tak ada ijin, kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh kelompok KNPB telah meresahkan warga masyarakat, sehingga aparat kepolisian melakukan negosiasi oleh Kasat Intelkam pada saat pertama pelaksanaan penggalangan.

“Negosiasi itu, diminta agar penggalangan hanya batas, Sabtu (14/3) pekan kemarin. Akan tetapi kelompok KNPB terus menerus melakukan kegiatan penggalangan dana, sehingga kembali melakukan pendekatan secara persuasif oleh Kasat Intelkam,”

ucapnya.

Namun karena kelompok KNPB tidak mau membubarkan kegiatan tersebut, maka dari pihak keamanan dalam hal ini Anggota Polres dan Brimob melakukan kegiatan patroli mendatangi TKP dimana KNPB melakukan kegiatan penggalangan dana.

Kemudian, pukul 10.15 WIT, anggota gabungan Brimob dan Polres sampai di TKP melalui Kasat Intelkam Polres Yahukimo IPDA Budi Santoso, S.Sos, langsung melakukan negosiasi kepada Kelompok KNPB akan tetapi kedatangan anggota Polres sebagai negosiator tidak disambut baik oleh Kelompok KNPB sehingga berujung bentrok.

Lantas kejadian itu, anggota gabungan Brimob dan Anggota Organik Polres yahukimo melakukan pembongkaran terhadap atribut maupun alat-alat yang digunakan kelompok KNPB dalam melakukan penggalangan dana.

“Reaksi dari kelompok KNPB mereka melakukan perlawanan setelah anggota naik ke atas kendaraan truk. Semntara Kasat intelkam tetap tinggal guna melakukan negosiasi kembali dengan korlap KNPB agar membongkar dan membubarkan kegiatan penggalangan dana tersebut dengan tertib,”

katanya.

Dalam negosiasi itu, simpatisan massa KNPB langsung menyerang Kasat Intelkam dengan menggunakan Panah dan Batu sehingga IPDA Budi Santoso diselamatkan oleh masyarakat dan korlap KNPB.

Akibatnya, Kasat Intelkam mengalami luka memar di bagian kepala, luka sobek di dahi hingga 7 jahitan akibat dari hantaman benda keras (batu) serta luka sobek di jempol tangan sebelah kiri. “Saat penyerangan, kelompok KNPB merampas senjata api revolfer jenis Taurus dengan nomor seri XK 256027,” katanya.

Sesaat kejadian itu, anggota Anggota Polres Yahukimo berhasil mengamankan salah satu anggota kelompok KNPB yang diketahui bernama Eka Kabak (25 tahun) dan barang bukti berupa, 1 (satu) unit toa, mesin genset serta spanduk yang bertuliskan ‘’ Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Yahukimo, Aksi penggalangan dana Nasional KNPB Yahukimo’’.

Lanjut Patrige, usai dilakukan penangkapan massa simpatisan KNPB yang berjumlah sekitar 50 orang mulai anarkis dengan melakukan pemalangan di pertigaan jalan pemukiman jalur 1 dan paradiso dengan membakar ban bekas sehingga anggota Brimob dan polres Yahukimo membubarkan aksi tersebut dengan tembakan peringatan.

“Massa sempat melempari rumah warga pemukiman dengan menggunakan batu dan pemukulan terhadap warga bernama Ani (35 Tahun) hingga mengalami luka sobek di bibir bawah serta luka lebam di muka akibat dipukuli massa simpatisan KNPB,”

jelasnya.

Lagi-lagi, sekitar pukul 12.15 wit, bertempat di Bandara Nop Goliat Dekai, simpatisan massa KNPB menyerang pegawai perhubungan bernama Yohanes Palapesi mengalami luka akibat tebasan parang di 4 (empat) jari tangan kanan dan pegawai penerbangan pesawat Susi Air atas nama Acep Syaiful Hamdi (28 tahun). “Ia mengalami luka lebam akibat sabetan punggung parang dibagian punggung,” kata Patrige.

Atas peristiwa itu, semua warga setempat melarikan diri menuju basecamp PT Bintang timur Mandir. Namun pada saat korban akan dijemput oleh pegawai rumah sakit bernamaNOI EFRAT SURIRAT (26 tahun) dengan menggunakan kendaraan ambulance iktu serang karena dikira korban merupakan anggota intel.

“Hingga kini, situasi sudah mulai kondusif sambil mencari para pelaku pengeroyokkan dan pengrusakan tersebut. Anggota di lapangan terus melakukan pengamanan siaga,” katanya. (Loy/don/l03)

March 20, 2015 0

Selamat dan Sukses kepada PNWP, NRFPB dan WPNCL atas Sosialisasi ULMWP

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyampaikan

SELAMAT DAN SUKSES!

atas penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Workshop West Papua yang telah berlangsung di Republik Vanuatu akhir tahun lalu.

Selanjutnya dari Markas Pusat Pertahanan kami mengusulkan kepada organ politik dan perwakilan rakyat yang mensosialisasikan perkembangan politik dan diplomasi Papua Merdeka ini agar

menyebarluaskan informasi perkembangan dimaksud kepada semua pihak, termasuk kepada pemerintah dan penduduk Indonesia di seluruh wilayah NKRI;
membentuk pusat informasi dan sosialiasi di seluruh Tanah Papua dari Sorong sampai Samarai;
menghadap pejabat NKRI di Tanah Papua dan Jakarta dengan tujuan melaporkan perkembangan yang sedang terjadi dengan tujuan melibatkan Pemerintah Indonesia agar mulai memberikan tanggapan terhadap perkembangan politik dan diplomasi yang sedang berkembang di kawasan Melanesia. Mengabaikan Indonesia dari permainan kita sama saja dengan mengabaikan fakta bahwa NKRI saat ini menduduki dan menjajah Tanah dan bangsa Papua. Baik Perdana Menteri Papua New Guinea maupun Menteri Luar Negerinya secara berulang-ualng telah sampaikan kepada media dan kita semua bahwa Indonesia harus dilibatkan dalam upaya diplomasi dan politik Papua Merdeka. Oleh karena itu, kita bangsa Papua dengan besar hati wajib membuka diri kepada masyarakat dan bangsa Indonesia dengan mensosialisasikan hasil Workshop West Papua di Vanuatu dan mengajak mereka bertukar-pikiran dan informasi dalam rangka membangun kerjasama dan saling-pengertian di antara kita sesuai dengan harapan dari orang Papua yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri PNG.TRWP telah menyimak sejumlah politisi Papua Merdeka menolak berkonsultasi dengan Indonesia. Kami menilai sikap seperti ini tidak bijak, dan tidak menunjukkan profesionalitas kita dalam berpolitik dan berdiplomasi. Saudara-saudara politisi dan diplomat Papua Merdeka seharusnya menunjukkan kedewasaan diri dalam berpolitik dan berdiplomasi dengan cara melibatkan Indonesia dalam keseluruhan proses lamaran ke MSG dan tindak-lanjut daripadanya.
Perdana Menteri PNG, yaitu orang Papua di Timur pulau New Guinea telah katakan kita jalankan “politics of engagement” dengan Indonesia, yang artinya kita mengundang Indonesia untuk mau melibatkan diri dalam pentas politik antar-bangsa terkait isu-isu West Papua. Mengeluarkan Indonesia dari politik Melanesia sama saja dengan memandang masalah Papua ialah urusan dalam negeri Indonesia secara pribadi dan menyangkal PNG sebagai satu kesatuan Papua sama saja dengan meneguhkan kleim NKRI bahwa West Papua ialah bagian dari NKRI dan oleh karena itu, apapun yang dikatakan pemimpin Papua di Papua New Guinea tidak perlu diikuti oleh masyarakat Papua di West Papua.

Semua komponen perjuangan Papua Merdeka sudah bersatu Atas dasar persatuan ini, maka sudah waktunya kita mengundang Indonesia untuk terlibat dalam menjelaskan apa yang sedang terjadi di tanah leluhur bangsa Papua di pulau New Guinea bagian Barat sejak tahun 1960 sampai hari ini (tahun 2015).

Dikeluarkan di: MPP TRWP

Pada tanggal: 04 Maret 2015

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP Mathias Wenda, Gen. TRWP

BRN:A.001076 BRN: A.DF.001076

March 4, 2015 2

PNWP, NRFPB dan WPNCL Resmi Sosialisasikan Hasil ULMWP

Para Pimpinan PNWP, WPNCL dan NRFPB melakukan sosialisasi terbuka hasil ULMWP di Asrama Rusunawa, Waena, 3/2/2015 – Jubi/Arnold Belau

Jayapura, Jubi – Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dan West Papua Nasional Coalition for Liberation (WPNCL) secara resmi mulai melakukan sosialisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dilahirkan di Saralana, Vanuatu awal Desember 2014 lalu kepada seluruh rakyat Papua Barat.

Jonah Wenda dari WPNCL mengatakan, lahirnya ULMWP adalah satu langkah maju dalam sejarah perjuangan bangsa Papua. ULMWP lahir karena permintaan negara-negara anggota MSG untuk melakukan penyatuan dalam negeri diantara orang Papua agar bersatu dan satu suara.

“Maka untuk menindak lanjutinya pada Desember 2014 lalu semua faksi-faksi perjuangan bersatu. Dan pada tanggal 5 Februari 2015, secara resmi ULMWP telah mendaftarkan proposal ke sekretariat MSG di Vanuatu. Maka yang kita lakukan hari ini adalah untuk menyatukan seluruh orang Papua Barat dan ini adalah sosialisasi pertama dan resmi,”

jelas Jonah, (2/3/2015) di Asrama Rusunawa, Waena, Jayapura..

Selain itu, Viktor Yeimo, ketua umum KNPB mengatakan, agenda persatuan perjuangan bangsa Papua adalah agenda yang urgen dan agenda yang paling mendesak di dalam perjuangan orang Papua. Oleh karena itu, kita harus bersatu.

“Kunci orang Papua untuk merdeka adalah persatuan. Persatuan di dalam negeri adalah satu yang diinginkan dan dirindukan oleh masyarakat internasional. Juga persatuan antar pemimpin faksi-faksi perjuangan adalah satu kerinduan orang Papua. Dan para pemimpin bangsa Papua Barat sudah buktikan dan kini sudah bersatu,”

ungkap Yeimo.

Dikatakan oleh Yeimo, untuk menjawab kerinduan orang Papua dan masyarakat internsional untuk bersatu sudah diwujudkan. Dan hari ini rakyat papua sudah bersatu dan ada dibawah payung ULMWP.

Lanjut Yeimo, hari ini secara terbuka, PNWP, WPNCL dan NRFPB membuka sosialisasi. ULMWP bukan saja orang di luar negeri tetapi ULMWP didukung oleh tiga organisasi besar dan seluruh lapisan rakyat Papua Barat oleh karena itu sosialisasi akan mulai dilakukan sejak hari ini ke seluruh wilayah Papua Barat.

“Kenalkan ULMWP sebagai payung organisasi bersama yang sedang berjuang untuk mendorong perjuangan ditingkat internasional. Oleh karena itu kami harapkan doa dan dukungan dari seluruh pihak untuk masuk sebagai anggota MSG,”

harap Yeimo.

Selain itu, Willem Rumasep dari NFRPB mengatakan, hari ini dideklarasikan kepada rakyat Papua Barat tentang hasil kesepakatan yang dilakukan di Vanuatu pada bulan November lalu.

“Nantinya, tiga organisasi besar ini akan melakukan sosialisasi di seluruh tanah Papua Barat dengan gaya dan caranya masing-masing. Untuk memberitahukan kepada rakyat Papua Barat bahwa saat ini orang Papua harus bersatu dalam ULMWP,”

katanya.

Wakil ketua PNWO, Ronsumbre mengatakan, apa yang akan diwujudkan oleh tiga komponen perjuangan untuk mewujudkan persatuan diantara seluruh orang Papua Barat adalah akan bukti keinginan hati nurani rakyat Papua Barat.

“Hati nurani rakyat Papua Barat yang akan membuktikan persatuan itu. Jadi kalau informasi yang kami sampaikan bahwa masyarakat internasional menghendaki bersatu. Dan rakyat Papua menyatakan hari ini kami bersatu dan keinginan kami adalah satu, yaitu merdeka sebagai bangsa. Itu adalah kongkrit dari persatuan orang Papua hari ini,”

ujarnya.

Untuk diketahui, PNWP, WPNCL dan NRFPB telah bersatu di Saralana, Vanuatu dan melahirkan ULMWP. Setelah bersatu, mereka telah menyatakan untuk mengajukan kembali aplikasi ke MSG melalui ULMWP. (Arnold Belau)

March 4, 2015 1

Sidang Parlemen Daerah (PRD) Biak Menolak Dialogue Jakarta – Papua

February 3, 2015 0

Tiga Anggota KNPB Sasarannya Mencari Amunisi

Mayjen TNI Fransen SiahaanJAYAPURA – Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Yotje Mende, M.H., M.Hum., mengungkapkan, tiga anggota KNPB yang ditangkap gabungan TNI/Polri di PTC Entrop-Kota Jayapura, Rabu (28/1), masih terus dilakukan pengembangan oleh tim khusus Polda Papua.

“Tiga orang ini merupakan kelompok pendukung gerakan Puron Wenda selaku pimpinan KKB di daerah Lanny Jaya. Mereka merupakan kelompok yang bermain di bawah tanah. Tidak bermain di hutan tapi sasarannya hanya mencari amunisi. Sudah hampir satu tahun bereaksi di Kota,” kata Kapolda Yotje kepada wartawan usai sertijab di Aula Rastra Samara Mapolda Papua, Kamis (29/1).

Sementara itu keterlibatan oknum TNI dalam transaksi jual beli 500 butir amunisi, Kapolda Yotje mengakui hal tersebut. “Betul ada lima orang oknum TNI seperti yang diberitakan media, tapi itu saya katakan oknum TNI. Karena dia oknum TNI maka saya serahkan ke kodam,” ucap dia.

Ia menjelaskan, penangkapan terhadap ketiga anggota KNPB tersebut berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Tim Khusus beberapa waktu lalu.

Hanya saja, saat hendak melakukan penyergapan diduga ada keterlibatan oknum aparat, sehingga penyergapan tidak langsung dilakukan karena akan jadi tembak menembak bila dilakukan penyergapan, akan tetapi tetap menjajaki dan memantau gerak gerik mereka, karena yang menjadi saran tiga Anggota KNPB tersebut.

“Kita tidak tau apakah itu oknum TNI, Brimob ataukah aparat non TNI dan non Brimob. Terjadilah transaski 500 butir amunisi yang diserahkan aparat kelompok bersenjata. Amunisi sudah beralih tangan ke kelompok bersenjata,” ucapnya.

Kapolda Yotje menjelaskan, dari data yang diperoleh tim bahwa, 500 butir amunisi itu dijual dengan harga Rp10 juta. Namun ketika itu, baru membayar Rp7,5 juta. “Setelah mengikuti gerak gerik mereka, maka terjadilah penangkapan terhadap tiga orang kelompok tersebut,” kata dia.

Ketiga pelaku yang merupakan warga sipil dan kini ditangani Polda Papua dengan mereka terancam dikenakan undang-undang darurat kepemilikan amunisi ilegal. Sementara oknum anggota TNI diserahkan ke POM Kodam XVII/Cenderawasih.

Hanya saja, menurutnya, perkembangan oknum TNI pihaknya tidak punya kewenangan. “Silahkan ditanya ke Pangdam. Tapi tiga orang sipil tersebut mengakui bahwa amunisi dari oknum TNI,” sambungnya.

Ia menambahkan, amunisi 500 butir yang diamankan dari tangan salah satu dari tiga orang tersebut, kini telah disita di Mapolda papua dengan jenis amunisi 5,56.

Ditempat terpisah, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI, Fransen Siahaan menyatakan, bagi setiap anggota TNI yang terlibat penjualan amusi sudah pasti akan dipecat dari kesatuannya.

“Saya senang dengan terbongkarnya sindikat itu. Ini sudah menjadi duri dalam daging, dengan melukai kesatuan NKRI. Saya mengusulkan, hukuman terberat untuk prajurit yang menjual amunisi kepada kelompok berseberangan adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Itu toleransi lagi,” tegas Pangdam dalam keterangan pers di Makodam XVII/Cenderawasih, Kamis kemarin.

Ia menegaskan, siapapun di belakang prajurit TNI diungkap. “Saya tidak malu karena tugas kami. Saya senang kalau sindikat itu terbongkat. Baik yang diluar maupun di dalam. Mereka ini musuh saya. Pengkhianat negara. Mereka digaji negara tapi berkhianat,” tegas dia dengan nada keras.

Mengenai amunisi yang diduga dijual oleh oknum TNI, Pangdam mengaku bahwa pihaknya masih menyelidiki asal-usul amunisi yang akan pihak kelompok bersenjata, yang digagalkan gabungan Timsus Polda Papua dan Kodam.

Namun pihaknya telah mengecek langsung seluruh dokumen adimistrasi di gudang Ajendam XVII/Cenderawasih bahwa amunisi utuh (tidak ada yang hilang). “Saya cek langsung dan ternyata amunisi lengkap. Jadi ini ini amunisi dari mana?. Apakah mungkin murni kepentingan bisnis, atau memang ada kegiatan lain di luar itu,” kata pangdam bertanya.

Disinggung apakah betul 5 oknum TNI terlibat penjul amunisi?, Pangdam mengakui belum bisa memastikan karena lima prajurit tersebut masih diperiksa. “Itu bisa saja berkembang. Saya sudah cek kapan prajurit TNI melakukan latihan. Berapa amunisi yang ditembakkan, dan berapa yang tersisa di gudang. Semua sesuai protap. Tak ada amunisi yang hilang,” ucapnya.

Namun pihaknya, akan terus menelusuri apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. “Mungkin sudah terstruktur, sistematis. Ataukah pada saat latihan melaporkan sekian amunisi habis padahal tidak dipakai, atau pada saat sedang bertugas,” ucapnya.

Pangdam menambahkan, dari lima oknum TNI yang diperiksa, dua diantaranya dipastikan terlibat dalam transaksi jual beli amunisi yakni, Serma S dan Sertu MM. “Tiga lainnya belum kita pastikan karena mereka masih dalam pemeriksaan,” tutupnya

Sekedar diketahui, penangkapan terhadap tiga orang anggota KNPB tersebut berlangsung di PTC Entrop, distrik Jayapura Selatan-Kota Jayapura, pada Rabu (28/1). Mereka diantaranya, Royes Wenda, Albertho Jikwa, dan Fredy Kogoya.

Sementara lima oknum anggota TNI yang diduga terlibat menjual amunisi kepada OPM dibawah pimpinan Puron Wenda tersebut, masing-masing, Serma S, Sertu MM, Sertu N, Pratu S dan Sertu RM. Kelima oknum masih diperiksa POMDAM XVII/Cenderawasih. (loy/don)

Source: Jum’at, 30 Januari 2015 08:59, BinPA

January 30, 2015 0

Rakyat Papua Menyampaikan Terima Kasih Kepada Pemerintah Vanuatu

Pasukan Penjaga tanah Papua (Petapa) dalam perayaan 1 Desember 2014 di Sabron Yaru (Jubi/Mawel Benny)

Abepura, Jubi – Rakyat Papua menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung Reunifikasi pemimpin Politik Bangsa Papua yang sedang berlangsung dari 30 November hingga 4 Desember di Vanuatu.

Ucapan terima kasih itu disampaikan, presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB), Forkorus Yaboisembut dalam Pidato HUT embrio kemerdekaan Politik West Papua ke 53 yang dirayakan di Sabron Yaru, Sentani Barat, Jayapura, Papua, Senin (1/12).

“Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Vanuatu, Dewan Gereja Vanuatu, Kepaa-kepala suku di Vanuatu dan dewan Gereja-Gereja Pasifik yang telah membantu terlaksananyya Reunifikasi Papua Barat di Port Villa, Vanuatu,”

katanya.

Yaboisembut menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada panitia penyelenggara, terutama pada Pastor Allen Nafuki sebagai ketua anggota Panitia yang kerja keras menyukseskan kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui Juru Bicaranya, Bazoka Logo.