Sorong, 5/9 (Jubi) – Kepala Suku Masayarakat Jayawijaya Wilayah Sorong Raya, Pdt. Kias Kogoya mengemukakan, mengapa keluarga besar Alm. Martinus Yohamen yang merupakan Ketua KNPB Sorong yang ditemukan tewas, Selasa (26/8) menolak jasadnya untuk diotopsi pihak kepolisian.

“Karena pihak kelaurga Martinus, yaitu bapak dan ibunya di Jayawijaya telah merelahkan kepergian anaknya dan kematian almahurm. Sebab ini meruapakan kosenkuensi dari perjuangan Papua merdeka,” kata Kogoya.

Kogoya mengakui, sebagai kepala suku, dirinya tak dapat mengintervensi keluarganya untuk harus melakukan otopsi bagi jasad Martinus.

“Saya hanya sebatas kepala suku, sayang tak bisa mengintervensi keluarganya. Sebab keluarganya sudah rela kematian Alm. Martinus Yohame. Bahkan oran tuanya sudah di sumpah untuk almarhum menjalankan perjuangan ini,”

jelasnya.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Plt. Ketua KNPB Sorong Raya, H. Heselo. Bahkan menurut Heselo, dirinya selaku ketua sementara mengakuai, polisi sebenarnya meminta mereka ijin untuk melakukan otopsi jasad Alm. Martinus Yohame. “Tapi kami tolak, karena ini sudah jelas penculikan dan pembunuhan terencana. Kami bilang kenapa tidak otopsi sewaktu jenasah masih di kamar mayat, padahal kami sudah bawa pulang untuk kubur,” katanya.

Sekadar diketahui, jenasah Alm. Martinus Yohame dibawa keluarga bersama massa KNPB Sorong Raya pada Selasa (26/8) sore ke rumah kediaman almarhum yang terletak di Jalan F. Kalasuat Malanu Kampung, Kompleks Universitas Kristen Papua. Lalu dimakamkan di Pekuburan Umum Kilometer 10 Kota Sorong, Rabu (27/8) sore. (Jubi/Nees Makuba)

Penulis : Ness Makuba on September 5, 2014

JAYAPURA- Kendati Polda Papua belum merilis siapa identitas mayat yang ditemukan nelayan di pulau Nana, Distrik Doom, Kabupaten Sorong, namun Komnas HAM perwakilan Papua, telah mendapatkan informasi soal pembunuhan terhadap mayat tersebut, bahwa mayat tersebut merupakan Ketua KNPB Sorong Raya Martinus Yohame.

Pasalnya PLT.Kepala Kantor Perwakilan Komnas Ham Papua Frits Ramandey mengungkapkan bahwa pihaknya menerima pengaduan yang diberikan oleh anggota KNPB sorong ke Komnas HAM Papua, sejak 26 Agutus lalu ada mayat yang ditemukan dimasukkan ke dalam karung, di ikat kaki dan tangan.

Oleh sebab itu, Frits meminta, agar Polda Papua melalui Polres Sorong harus berhasil mengungkap kasus ini, siapa otak dibelakang pembunuhan sadis ini.

“Kita mendapatkan informasi dari anggota KNPB Sorong, mereka juga menceritakan sebelumnya tanggal 19 Agustus, yang bersangkutan (Martinus Yohame), masih ada, dan memberikan keterangan pers, dan pernyataan terkait dengan kunjungan Presiden SBY ke Sail Raja Ampat,”

ungkapnya, saat ditemui di ruang kerjanya,Kamis (28/8),kemarin.

Lanjut Frits ramandey, bahwa sejak yang bersangkutan usai memberikan keterangan pers, 19 Agustus lalu, sejak saat itulah yang bersangkutan tidak ada lagi sampai ditemukan di Pulau Nana, Distrik Doom, tepatnya hari Selasa (26/8) lalu. “Kita lihat motif pembunuhan ini, maka dilakukan oleh kelompok terlatih,”tuturnya.

Frits Ramandey menjelaskan mengapa kasus ini menjadi konsentrasi dari Komnas HAM Papua, karena kejadian ini berkenan dengan kendatangan Presiden SBY di Sorong, maka Martinus Yohame, sebagai aktivis yang memberikan keterangan pers terkait dengan kedatangan Presiden. Dan ini wajar dimana ketika ada kunjungan dari tokoh negara, sering ada keterangan pers atau aksi, untuk mengingatkan Presiden terkait dengan kondisi HAM dan lingkungan. “Jadi ini sebenarnya hal yang baik, dalam rangka mengingatkan negera terkait dengan kondisi di Papua Barat,” tuturnya.

Frits, melihat dari rentetan peristiwa, dimana tanggal 19 Agustus yang bersangkutan memberikan keterngan pers, tanggal 26 Agustus ditemukan tewas, karena itu terkait dengan undang-undang no.39 tahun 1999, tentang HAM pasal 33, dimana setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa, jadi jika kondis ini dibiarkan, maka akan sama dengan kasus-kasus sebelumnya pada periode orde baru, atau sebut saja seperti kematian Theis Hiyo Eluai.

“Kita minta agar Polda Papua melalui Polres Sorong, untuk segera mengungkap, siapa dalangnya,”Dalam waktu dekat, jika tidak maka, akan memalukan institusi Polri,” tukasnya.

Bahkan kata Frits, jika ini dibiarkan lagi, maka akan menjadi preseden buruk bagi kondisi HAM di Papua, terutama terhadap para aktivis, dimana masyarakat internasional akan menilai jika negara tidak memberikan perlindungan kepada aktivis.

Sementara itu mayat seorang warga yang diduga Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sorong Raya, Marthinus Yohame, akhirnya gagal diotopsi setelah Kepala Suku Wamena yang ada di Sorong, Tias Kogoya, mengambil jenazah tersebut untuk kemudian dilakukan pemakaman di Taman Pemakaman Umum Kilo 10 Sorong, Rabu (27/8) kemarin.

Dengan tidak dilakukannya otopsi ini, otomatis pihak kepolisian akan kesulitan mengungkap penyebab pembunuhan mayat yang diduga bernama MY tersebut. Namun demikian, Kabidhumas Polda Papua, Kombes Pol Sulistyo Pudjo tidak memberikan sinyal bahwa kasus tersebut akan dihentikan penyelidikannya meskipun akan semakin sulit.

“Kemarin beberapa orang yang mewakili keluarga korban dan dipimpin kepala suku mereka datang ke Polres Kota Sorong. Mereka bertemu Kapolres dan Kasat Reskrim dan menyatakan menolak dilakukan otopsi. Padahal polisi menjelaskan kepada keluarga, otopsi adalah syarat mutlak dalam proses penyelidikan kasus dugaan pidaan penyebab, waktu dan modus, dan bukti-bukti di badan korban harus ditentukan dari otopsi,”

kata Pudjo kepada wartawan di ruangannya, Kamis (28/8).

Sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya bahwa dari otopsi itu bisa ketahui penyebab kematian korban, apakah karena dipukul dengan benda tumpul, terkena sabetan atau tikaman benda tajam atau bahkan bisa diketahui bahwa korban ditembak dan lain-lain.

“Nanti nanti kalau dihentikan penyidikannya, kasus yang bisa dihentikan itu pertama karena tidak cukup bukti, kasusnya telah kadaluarsa, atau tersangka ternyata telah meninggal dunia. Nah untuk kasus ini belum bisa diarahkan ke sana, jangan-jangan nanti tersangkanya muncul, ada, jadi tidak bisa begitu saja dihentikan,”tambahnya.

Mengenai pihak keluarga dan kepala suku yang sudah mengambil mayat korban atas nama keluarga sehingga bisa disebutkan bahwa korban adalah Marthinus Yohame, Kabidhumas masih belum meyakininya. Pasalnya, kata Kabidhumas, pihak keluarga bisa saja menduga namun pihak kepolisian harus berdasarkan fakta dan data. Jika berdasarkan ciri fisik yang terlihat, memang keluarga korban merasa bahwa mayat tersebut adalah MY.

“Tidak bisa dipastikan karena sudah berapa lama dalam air. Tentu proses penyelidikan dan penyidikan sangat terhambat. Namun kita masih akan melakukan penyelidikan, polisi menyidik bersifat profesional yakni harus berdasarkan bukti, bukan hanya informasi,”

tandasnya.(cak/rib/wen

Jum’at, 29 Agustus 2014 , 23:17:00, CEPOS

Sulistyo Pudjo HartonoJAYAPURA – Kepolisian Daerah Papua akan mendatangkan tim Labforensik dari Mabes Polri untuk mengungkap kasus pembunuhan Marthinus Yohame yang diduga sebagai Ketua KNPB Sorong Provinsi Papua Barat. Sebelumnya Jenazah korban ditemukan di perairan pulau Nana Dom, Selasa 25/8.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik, ketika ditemui Bintang Papua di ruang kerjanya, mengungkapkan, identitas penemuan mayat di perairan pulau Nana Dom Kota, Sorong Provinsi Papua Barat hingga saat ini belum bisa dipastikan.

Guna mengungkap identitas korban, kata Pujdo, Polda Papua telah menyurat ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Markas Polri) untuk mendatangkan tim Labforensik guna melakukan identifikasi terhadap jenazah korban.

“Pengungkapan identitas dan apakah dibunuh kami kerjasama dengan Tim labforensik untuk menentukan identifikasi jenazah korban mulai dari identitas, kecocokan dengan keluarga, baik orang tua maupun adik atau kakak,” kata Pudjo, Rabu (27/8) kemarin.

Tidak hanya itu, kata Pudjo, akan mencocokkan gigi, ciri-ciri khusus dari tubuh korban, seperti tangan, jari, tanda-tanda di tubuh dan lain-lain serta akan mengecek DNA korban dan keluarganya itu sendiri.

“Dengan kehadiran tim Labforensik akan menentukan setelah dilakukan identifikasi dan juga memastikan apakah dalam tubuh korban dibunuh, ditikam ataukah luka dengan menggunakan senjata. Nanti biar tim yang menangani itu,”

jelas dia.

Selain melakukan kerjasama dengan Tim Labforensik, Polda juga akan melakukan kerjasama dengan pihak RSUD Kota Sorong, untuk segera melakukan otopsi.
Namun untuk melakukan upaya otopsi akan dibutuhkan dokter ahli otopsi yang memiliki sertifikat untuk melihat apakah yang bersangkutan dibunuh, terbunuh atau meninggal sebelum masuk air, dan Lain-lain.

Kemudian kerjasama dengan pihak keluarga, sebab berdasarkan pengalaman di daerah pulau Jawa, ada penemuan mayat satu orang bisa diklaim lebih dari 4 keluarga. “Ini kita tidak mau, sehingga kita minta kerjasama dari keluarga untuk mengijinkan dilakukan otopsi,” ujar Pudjo.

Disinggung apakah betul jenazah korban merupakan Ketua KNPB, Pudjo tidak bisa memastikan identitas ataupun merupakan Ketua KNPB. Sebab, polisi mengcek hasil DNA dan mengecek ciri-ciri secara pasti tubuh korban. “Silahkan kalau dia mengklaim Ketua KNPB, tapi polisi belum pastikan karena belum ada hasil identifikasi dari Tim Labfor,” katanya.

Pudjo berharap kepada seluruh masyarakat agar menyerahkan sepenuh kepada pihak kepolisian, sebab kasus ini jangan seperti kasus di Timika hingga mengakibatkan banyak korban jiwa.

“Kami juga minta kepada aparat hukum terkait seperti Jaksa, hakim membantu proses penyelidikan dan penyidikan untuk pemberkasan jika kasus ini jika sudah ada pelakunya, dalam arti bisa diproses lanjut,”

kata Pudjo. (Loy/don/l03)

Kamis, 28 Agustus 2014 07:29, Binpa