YALIMO, WENE-PAPUA – Pada hari 15 Juni 2016.aksi Nasional di seluruh Papua dari Sorong sampai Merauke Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Daerah (PRD) Wilayah Yalimo bersama rakyat Papua Barat di Yalimo melakukan aksi demo damai.
Berikut stekmen politik sekaligus tuntutan rakyat Papua Barat wilayah Yalimo:
1. Menolak Tim penanganan pelanggaran HAM di Papua Buatan Jakata
2. Menolak dialog Jakata – Papua.
3. Menundukung papua masuk anggota penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG) dan
4. Rakyat Papua menuntut penentuan Nasib sendiri (Referendum) bagi West Papua
Aksi yang dipusatkan di jantung Kota Elelim tersebut berjalan dengan lancar, aman, tertip dan terkendali. Dan juga sedang berlangsung sampai berita ini di turunkan.
JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, mengatakan ribuan rakyat Papua akan turun ke jalan besok (15/6) dalam unjuk rasa damai menuntut penyelesaian pelanggaran HAM di Papua serta hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
Unjuk rasa tersebut juga dimaksudkan untuk menolak Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dibentuk oleh Menkopolhukam Luhut Pandjaitan pada 15 Mei lalu.
“Seperti biasa, ribuan orang akan turun dengan damai dan bermartabat,” kata Victor Yeimo, kepada satuharapan.com hari ini (14/6), ketika kepadanya ditanyakan tentang rencana turun ke jalan tersebut. Terakhir kali KNPB melakukan unjuk rasa pada 31 Mei lalu, media melaporkan sedikitnya 3.000 rakyat Papua turun ke jalan di berbagai kota di Papua.
Victor Yeimo mengatakan salah satu pesan unjuk rasa adalah menolak tim bentukan Luhut karena rakyat Papua menilai tim yang dibentuk itu tidak lebih dari ‘salon kecantikan’ yang dibuat oleh Jakarta untuk mempercantik wajah buruk RI di dunia internasional.
“Jakarta tidak memahami definisi pelanggaran HAM sehingga mereka tidak menyadari mekanisme penyelesaian yang benar. Orang Papua bahkan dunia internasional akan bertanya, ‘bisakah pelaku kejahatan mengadili pelaku kejahatan?” kata Victor.
KNPB, kata Victor, menilai target satu tahun untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua tidak akan dapat terealisasi karena pelanggaran HAM sudah terjadi sejak tahun 1963 saat Papua diintegrasikan ke dalam NKRI.
“Dengan menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran HAM, tidak akan menjamin bahwa tidak akan ada lagi pelanggaran HAM selama Indonesia masih menduduki Papua,” kata Victor.
Silakan Tangkap
Ketika kepadanya ditanyakan bagaimana KNPB menyikapi pernyataan Kapolda Papua,Irjen Pol. Paulus Waterpauw, yang akan membubarkan secara paksa aksi unjuk rasa, Victor Yeimo mengatakan pihaknya mempersilakan Kapolda melakukan pelarangan. Bahkan, Victor mengatakan pihaknya mempersilakan menangkap atau memenjarakan pengunjuk rasa.
“Justru itu akan memperkuat ketidakpercayaan rakyat terhadap motivasi Jakarta. Kalau larang, bubarkan dan tangkap, lalu buat apa Indonesia bicara dan mempromosikan HAM ke luar negeri?” tanya Victor.
Tidak Ingin Bertemu Luhut
Victor Yeimo juga menepis kemungkinan akan bertemu dengan Menkopolhukam. Luhut Binsar Padjaitan, yang akan terbang ke Jakarta besok.
“Saya tidak perlu, dan tidak ada urusan dengan Luhut. KNPB akan bertemu Jakarta di PBB. Maaf saja, persoalan Papua berada di tangan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Rakyat percaya ULMWP. Kalau mau bicarakan pelanggaran HAM, bicara saja dengan ULMWP. Harap diingat, pelanggaran HAM di Papua adalah anak kandung dari konflik politik yang belum selesai,” kata dia.
Rohaniawan Melayani Umat di Gereja, Kami di Jalan-jalan
Victor Yeimo menambahkan pihaknya memiliki saling pengertian dengan tokoh-tokoh rohaniawan, terutama gereja, di Papua. Menurut dia, sikap pimpinan gereja di Papua sudah jelas, mendukung aksi-aksi KNPB dalam konteks kebenaran, keadilan, kemanusiaan dan perdamaian. Namun, ia menekankan bahwa KNPB terbuka bagi semua kelompok agama.
“Kita masing-masing punya tugas pelayanan. Mereka melayani umat di gereja, kami di jalan-jalan,” kata Victor Yeimo.
Editor : Eben E. Siadari, 21:08 WIB | Selasa, 14 Juni 2016
Jubir KNPB, Wim R. Medlama (berkacamata) didampingi anggotanya ketika memberikan keterangan persnya kepada wartawan di Prima Garden Jayapura, Selasa, (20/11)
JAYAPURA -Tudingan miring dari Koordinator Dalam Negeri Negara Repoblik Papua Barat, Theopilus Mandowali, S.Pd versi Presiden Yance Hembring, bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) merupakan organisasi piaraan Negara Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI), nampaknya mendapat tanggapan serius dari Juru Bicara (Jubir) KNPB, Wim R. Medlama.
Menurutnya, tudingan seperti itu merupakan tudingan yang sudah kuno, karena rakyat sudah tahu siapa sebetulnya selama ini berjuangan keras dalam memediasi aspirasi rakyat di dunia internasional.
“Itu hanyalah tudingan kuno, kita lihat di lapangan, siapa yang bekerja nyata untuk rakyat Papua dan siapa yang hanya duduk berkoar-koar untuk lakukan propaganda,”
ungkapnya dalam keterangan persnya kepada wartawan di Prima Garden Jayapura, Selasa, (20/11).
Dijelaskan, KNPB selama secara diplomaasi melakukan aksi-aksi perjuangan dalam memperjuangan aspirasi rakyat menuju kemerdekaan yang berdaulat, yang dalam hal ini demi mendapatkan pengakuan dan dukungan dunia internasional melalui Negara-negara anggota PBB, sementara Yance Hembring selama ini ada dimana dan tidak terdengar perjuangannya. Khusus mengenai pernyataan bahwa Yance Hembring telah melakukan gugatan Pepera di PTUN Jayapura dan Mahkamah Agung (MA) dan telah berjuang sehingga Papua Barat telah terdaftar menjadi anggota PBB, baginya itu hanya pernyataan kuno, dan pernyataan yang hanya untuk menipu rakyat.
Lanjutnya, saat ini KNPB terus berupaya memediasi kepentingan rakyat Papua dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Papua di dunia internasional, dan perjuangan KNPB tidak akan pernah menyerah sampai kapan pun.
Disinggung soal peringatan 1 Desember 2012, pihaknya kini sedang bernegosiasi dengan Polda Papua untuk memperoleh ijin dalam melakukan demonstrasi damai, dan juga ijin untuk melaksanakan kegiatan lainnya dalam memerihkan hari kemerdekaan bangsa Papua Barat dimaksud.
“Mengenai pengibaran Bendera Bintang Kejora (BK) kami tidak lakukan, karena itu bukan hal yang main-main, itu merupakan simbol Negara yang wajib hukumnya dihargai. Dalam kegiatan KNPB terbuka untuk siapapun, silakan warga non Papua datang untuk ikut ibadah dan ikut kegiatan yang dilakukan KNPB,”
imbuhnya.
Terkait dengan itu, dirinya juga sangat menyayangkan sikap aparat keamanan yang senantiasa mengintimidasi rakyat dengan segala tindakannya, hal ini membuat rakyat menjadi trauma. Sebut saja, pada Senin, (19/11), warga Papua hendak mengikuti ibadah syukur di Aula STAIN GIDI Sentani dalam rangka memperingati HUT KNPB ke-4, disini aparat keamanan memeriksa warga yang hendak beribadah.(nls/don/l03)
JAYAPURA – Sekelompok Pemuda yang disebut sebagai Badan Pengurus Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB) dilantik oleh Theopilus Wondowali yang mengaku sebagai Koordinator Dalam Negeri Negara Papua Barat, Rabu (14/11) pukul 12.30 WIT di Kampung Singgriwai, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura .
Usai pelantikan, dilanjutkan pembacaan ikrar, dan pemancangan Bendera KNPPB, Bendera Merah Putih dan Bendera Bintang Kejora (BK). Acara pelantikan diiringi Lagu Hai Tanah-ku Papua.
Sedangkan 5 Sumpah Janji Ikrar Pemuda yang dibacakan yakni, pertama, kami KNPP berjanji akan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua berjanji akan setia dengan negara Republik Papua Barat, ketiga berjanji akan memegang teguh Undang-undang 1 juli 1971, keempat berjanji akan melindungi serta mengayomi seluruh rakyat, kami KNPP berjanji akan melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh bangsa dan Negara.
Theopilus dalam sambutanya mengatakan, pelantikan ini, karena pemuda merupakan tulang punggung Negara yang memberikan semangat juang bagaikan obor yang menyala-nyala, memiliki jiwa Patriotisme, merangkul pemuda/pemudi yang ada di NRPB. “Ini merupakan sejarah bagi kita NRPB, kita bukan bangsa yang miskin, akan tetapi pelantikan kita sudah tunjukkan kepada Negara bahwa kita adalah orang yang berjuang dengan susah payah, yang hidup hanya dari keladi dan tanpa membiayai perjuangan itu,”ungkapnya dalam upacara pelantikan KNPPB di Kampung Singgri wai, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Rabu, (14/11).
Untuk itu, Theo menekankan kepada badan pengurus yang baru saja dilantik itu untuk harus berani mempertahankan negaranya tanpa pamrih.
Disamping itupula, dia berpesan untuk tidak terpengaruh dengan tindakan-tindakan anarkhis yang menyia-nyiakan perjuangan Republik Papua Barat. “Jika terpengruh, maka ada tindakan kriminalitas dan akhirnya perjuangan tidak bisa tercapai. Mari kita jaga tanah Papua ini karena kita masih berada di dalam negara Indonesia, sehingga kita sudah saatnya memberikan pengakuan secara penuh untuk harus keluar dari NKRI.
Lanjut Theo, dirinya mengajak kepada seluruh rakyat Papua utnuk bersama-sama mendukung perjuangan ini. Pemuda dimana saja, mari serukan secara bersama-sama sesuai apa yang disampaikan pimpinan, Yance Hembring selaku Ketua OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang kini dijadikan sebagai Presiden Negara Republik Papua Barat
Dimana, sejak 24 September 2012 lalu, Yance Hembring sudah berjuang untuk mendapatkan rekomendasi dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono guna membicarakan masalah Republik Papua Barat di PBB . “Kita dukung perjuangan ini sampai pada titik akhir ,” tandasnya.
Sementara itu, kepada wartawan, Agustinus Waipon yang mengaku sebagai Kepala Kantor Sekretariat negara Republik Papua Barat, mengungkapkan dibentuknya Komite Nasinal Pemua Papua ini, karena mereka telah memiliki Negara berdasarkan undang-undang Institusi 1 Juli tahun 1971.
“Dengan dasar hukum inilah, kami bisa bentuk KNPPB ini, mereka adalah harapan bangsa, mereka adalah tulangg punggung Negara Repbulik Papua Barat untuk menunjang segala aktifitas Papua merdeka yang selama telah berjuang,” katanya.
Agustinus menyampaikan banyak terima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena telah memberikan kesempatan kepada Republik Papua Barat untuk memisahkan diri. “Memang, dulunya kita organisasi Papua Merdeka yang disebut, OPM, namun pada tanggal 26 November 2009 lalu, OPM telah dilebur menjadi Administrasi Negara Repoblik Papua Barat,” ujarnya lagi.
Disinggung dalam pelantikan ini, ada Bendera Bintang Kejora dan Bendera Merah Putih, jawab Agustinus, alasan dikibarkan bendera merah putih karena sementara penguasa tunggal masih republic Indonesia dan belum ada penyerahan secara resmi.
“Jadi, ini ada tahapan dimana, Yance Hembring sedang berjuang di PBB. Ada, tahapan-tahapan yang harus kami lakukan untuk harus pisah dari NKRI ini, seperti Belanda dengan Indonesia melaksanakan penyelesaian di Denhak. Jadi, penyelesaian itu langsung di PBB, begitupula Negara Rerpublik Papua Barat Indonesia menyerahkan Negara ini di Jayapura pada tahun 2013 mendatang,” tegasnya.
Dikibarkannya Bendera Merah Putih dalam pelantikan dimaksud, karena Bangsa Indonesia yang sudah membina NRPB, disamping itu juga belum resminya penyerahan NRPB dari Repoblik Indonesia. Penyerahan nanti, akan disaksikan oleh seluruh dunia Internasional, sebab masalah Negara kami telah diselesaikan secara hukum,” paparnya.
Soal penyelesaian hukum hingga berdirinya Repbulik Papua Barat, lanjut dia, bahwa tahapan telah digugat Indonesia melalui Pengadilan Negeri kelas 1A Jayapura yang digugat oleh Yance Hembring, seperti Soekarno mengugat Indonesia-Belanda, demikian pula Papua Barat menggugat Indonesia. (nls/don/l03)
Papua Merdeka News 