Masalah Puncak Tidak Bisa Dibiarkan Berlarut-larut

JAYAPURA [PAPOS] – Anggota DPR-RI asal pemilihan provinsi Papua Diaz Gwijangge mengaku prihatin atas terjadinya pertikaian masyarakat dua kubu pada saat pendaftaran calon Bupati Puncak periode 2011-2016 belum lama ini. Dengan adanya kejadian para pemimpin daerah baik kabupaten dan provinsi duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.

“Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena ini menyangkut nyawa manusia,” ujar Diaz kepada wartawan di rumah makan Rempah-Rempah Abepura, Rabu [7/9].

Terjadinya aksi kerusuhan ini menurut politisi ulung Demokrat ini merupakan sesuatu yang sangat memalukan karena tidak mencerminkan Papua sebagaimana mestinya. Pelaksanaan Pemilukada adalah salah satu angenda penting nasional yang harus disukseskan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah maupun provinsi dan pusat untuk menyikapi konflik yang terjadi di Kabupaten Puncak dengan serius.

Kerusuhan disebabkan oleh para pendukung kedua kandidat, bukan masalah pribadi. Ini masalah Pemilihan kepala daerah dan merupakan skala nasional. Untuk itu ini menjadi masalah kita bersama baik di daerah maupun di provinsi.

“Saya sebagai wakil rakyat Papua yang duduk sebagai anggota DPR-RI merasa prihatin terhadap tindakan pembunuhan secara masal. Ini menurut saya masuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM],” terangnya.

Aksi ini menurutnya, bukan masalah perang antar suku yang nantinya dapat diselesaikan secara adat. Artinya, persoalan ini bukan diselesaikan di para-para adat, kemudian dibuat kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertikai dengan berbagai simbol seperti bakar batu maupun ‘patah panah’. Namun ini lebih kepada kepentingan kelompok. Oleh karean itu, ia mengharapkan para pemimpin daerah diantaranya, kepala daerah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Papua, Muspida, Kapolda Papua, DPRP Provinsi Papua maupun kabupaten serta berbagai element untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.

Lanjutnya, secara organisasi, partai politik itu tidak berdiri sendiri-sendiri baik itu di DPC, DPD maupun di tingkap DPP. “Ini merupakan suatu mata rantai yang dipimpin langsung dari pusat, jadi segala sesuatu untuk masalah keputusan untuk menentukan partai tersebut berada pada calon mana itu ditentukan oleh pusat. Tinggal bagaimana tingkat koordinasi antara pengurus DPP, DPD hingga ke DPC,” terangnya.

Jadi menurut Diaz Gwijangge, koordinasi yang dibangun dalam tubuh partai tersebut kurang baik sehingga terjadi dualisme keputusan untuk memilih bakal calon tersebut. Untuk itu, disini yang harus berperan penting adalah pihak KPUD Kabupaten maupun di Provinsi untuk melakukan verifikasi berkas para calon. [roy]

Written by Roy/Papos
Thursday, 08 September 2011 00:00

September 8, 2011 0

Presiden, Situasi di Papua Sudah Darurat!

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis hak asasi manusia yang juga mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mendesak pemerintah segera mengusut pelaku-pelaku kekerasan baik terhadap warga sipil, polisi, maupun TNI di Papua. Menurut dia, tingkat keamanan di Papua saat ini sudah semakin mencekam dan darurat.

“Harus diungkap dari sekarang sebelum pelakunya sulit dideteksi. Kemarin, kami baru dapat laporan terbaru, di sana situasinya semakin mencekam dan darurat. Warga semakin khawatir dengan semua kejadian penembakan selama dua bulan terakhir, Juli dan Agustus,” ujar Usman saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Rabu (24/8/2011).

Usman dimintai pendapat tentang kasus pembunuhan anggota TNI, Kapten Inf Tasman bin Noer, yang tewas dengan kondisi mengenaskan, yakni leher belakang ditebas dengan parang oleh dua orang tak dikenal di Papua, Selasa. Jenazah Tasman sudah dibawa ke Jakarta untuk dikebumikan.

Menurut Usman, dari berbagai aksi kekerasan tersebut, sulit menduga siapa pelakunya. Ia mengatakan, kalangan agamawan, tokoh pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat kini merasa situasi di Papua semakin memburuk. Mereka, kata Usman, merasa kelompok-kelompok bersenjata di Papua seperti sudah ada di mana-mana.

“Inilah yang kita harapkan, pemerintah, khususnya Presiden, dapat segera menjawab tuntutan dialog di Papua karena kondisinya sudah sangat darurat. Mereka bisa tanggapi hal itu dengan mengatakan pemerintah meminta TNI dan Polri cegah kekerasan,” kata Usman.

Oleh karena itu, ia meminta Presiden dapat segera menandatangani Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sebagai bentuk keseriusan pemerintah membenahi sistem di Papua.

Dalam pengusutan kekerasan, termasuk kasus pembunuhan Tasman, menurut Usman, pemerintah harus melibatkan Komnas HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pemerintah juga dapat menindaklanjuti hasil Konferensi Damai Papua, 5-7 Juli lalu, yang dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Menurut Usman, langkah itu lebih konstruktif untuk dijalankan dalam situasi darurat di Papua.

“Panggil juga Kepala BIN dan Kepala BAIS untuk jelaskan kondisi terakhir di sana. Ini harus segera dilakukan karena propaganda yang beredar di Papua semakin hari kian tidak konstruktif, bisa memicu kontak senjata antara kelompok OPM dan tentara,” katanya.

August 24, 2011 0

Kekerasan di Papua Meningkat 10 Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com — Kekerasan di Papua meningkat dalam 10 hari terakhir ini. Demikian dikemukakan Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Indria Fernida dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (23/8/2011).

Ia menjelaskan, peristiwa terakhir pada hari Minggu (21/8/2011) mengakibatkan seorang warga tewas di dekat kebunnya.

“Korban bernama Das Komba (30) ditemukan tewas di kebunnya. Pascaperistiwa itu, masyarakat menjadi ketakutan dan merasa tidak aman,” kata Indria.

Sepanjang bulan Agustus, sudah terjadi sembilan tindakan kekerasan di Papua.

Dalam catatan Kontras, rangkaian kekerasan tersebut adalah:

1. Penembakan terhadap warga sipil di Nafri (1 Agustus). Sebanyak empat orang meninggal dunia. Selanjutnya tanggal 4 Agustus, Dany Kogoya yang mengaku sebagai Panglima Perang Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) mengaku bertanggung jawab.

2. Penusukan terhadap calon mahasiswa La Ode Rusdi di Jayapura (2 Agustus).

3. Rangkaian penembakan terhadap warga sipil (1 dan 16 Agustus) terjadi di pinggiran Kota Jayapura di perkampungan Nafri dan Abe Pantai, Tanah Hitam, dan Kamp Key.

4. Pembunuhan terhadap dua tenaga pengamanan Kantor Kwarda Pramuka (15 Agustus). Korban adalah Majib dan Abner Kambu.

5. Upaya pembunuhan terhadap Indra, mahasiswa STAIN Al Fatah, Jayapura (16 Agustus).

Sementara itu, di daerah pedalaman, seperti di Paniai, terjadi serangan atas Polsek Komofa (16 Agustus), rentetan tembakan di lapangan kantor Bupati Paniai (17 Agustus), kontak senjata di jalan trans-Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Paniai (17 Agustus) dengan korban tewas satu orang diduga anggota OPM, sementara dua polisi dan satu tukang ojek terluka.

Terdapat juga kontak senjata di Distrik Madi-Paniai (17 Agustus) yang mengakibatkan kendaraan pengangkut makanan tertahan. Lainnya, penembakan terhadap tukang ojek di Jalan Yamo Distrik Mulia di Kabupaten Puncak Jaya (20 Agustus). Korban tewas atas nama Buasan (40).

August 23, 2011 0

Hentikan Pembentukan Milisi di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com — Imparsial mendesak pemerintah menghentikan pembentukan milisi di Papua. Aktivis Imparsial Ardimanto dalam pertemuan di Kontras, Jakarta, Selasa (23/8/2011), mengatakan, mobilsasi warga sebagai milisi semakin mengkhawatirkan di Papua.

“Itu mengadu dan memecah belah warga,” kata Ardimanto.

Agus Kosay, mahasiswa Papua yang hadir dalam dialog tersebut, menambahkan, milisi membuat masyarakat terbelah. Adapun Kordinator Umum Komunitas Adat Masyarakat Papua Anti Korupsi (KAMPAK) Dorus Wakum menegaskan, milisi dibentuk aparat dan rawan menimbulkan konflik warga luar Papua dengan warga Papua.

“Juga ada upaya mengadu sesama warga asli Papua dari daerah asal yang berbeda,” kata Wakum.

Ardimanto membenarkan ucapan Wakum dan menyatakan, milisi dan pos-pos TNI banyak dibentuk menempel komunitas pedagang dari luar Papua. Para aktivis melihat ada upaya mengadu domba masyarakat melalui keberadaan milisi-milisi tersebut.

Kompas.com

August 23, 2011 0

Situasi Papua Diusulkan Dibahas di Rapat Muspida

JAYAPURA – Acara buka puasa bersama yang dilaksanakan berbeda dari acara pada umumnya, Jumat (19/8) digelar oleh AlDP (Aliansi Demokrasi untuk Papua). Bertempat di sekretariatnya di Padang Bulan, acara buka puasa bersama dilaksanakan dengan melakukan diskusi lepas, yang mengundang sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Sekjen PDP (Presidium Dewan Papua) Taha Alhamid, juga Wakil Ketua Komisi A DPRP Wenan Watori. Dalam diskusi yang memunculkan berbagai macam persepsi tentang situasi yang belakangan cukup meresahkan masyarakat di sejumlah daerah di Papua, terutama di Kota Jayapura, mengerucut pada usulan digelarnya pertemuan di DPRP dengan mengundang semua unsur Musyawaran Pimpinan Daerah (Muspida) Provinsi Papua. “Tentunya untuk membahas situasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, dengan mengundang Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda, Gubernur, MRP termasuk LSM,” ungkap Wenan Watori saat ditemui Bintang papua disela-sela istirahat usai diskusi.

Yang mana, kepada LSM yang terlibat dalam diskusi, antara lain Kontras, BUK, AMPTPI, dan sejumlah LSM lainnya diminta merumuskan juga tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 2 Agustus.

Terkait situasi yang berkembang, menurut Wenan Watori mengatakan bahwa situasinya sudah semakin serius yang harus dimintakan jawaban dari aparat keamanan, baik itu TNI maupun Polri. “Saya pikir kita haru segera mengambil langkah, karena kalau dibiarkan akan merugikan berbagai pihak. Seperti missal, kemarin menjelang tanggal 2, semua toko tutup, anak-anak tidak sekolah. Itu kerugian ekonomi yang ditimbulkan luar biasa,” jelasnya.

Sehingga pembicaraan dalam bentuk diskusi di Sekretariat AlDP tersebut didukungnya. “Saya pikir usul saya kongkrit, teman-teman kumpul data yang disanding berita lewat media kemudian kita kumpul untuk bicara. Sehinga bisa kita lihat trend-nya kearah mana ini,” ujarnya yang menambahakan juga harus didukung data-data primer dari masyarakat.

Berbagai pemikiran dalam diskusi, seperti situasi yang belakangan terjadi adalah diciptakan dengan berbagai motif, baik itu ekonomi maupun politik, maupun aktor yang bermain, juga target yang akan dicapai terkait penciptaan situasi tersebut. “Pemikiran saya target akhirnya adalah pengiriman 30 ribu pasukan ke papua pada 2014 nanti,” ungkap Ketua Umum AMPTPI, Markus Haluk dalam diskusi yang dihadiri sejumlah LSM yang aktif bergerak dalam pembelaan HAM, termasuk Komnas HAM Perwakilan Papua.(aj/don/L03

Sabtu, 20 Agustus 2011 00:01
BintangPapua.com

August 20, 2011 0

Eskalasi Keamanan di Papua Meningkat

JAYAPURA—Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu mengakui, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) International Lawyers for West Papua (ILWP) di Oxford, Inggris, Selasa (2/8) yang hingga kini belum diketahui hasilnya, menjadi salah faktor yang mengusik situasi keamanan, khususnya di Papua.

Pasalnya, ada pihak yang menjanjikan hal- hal yang belum tentu benar atau isu- isu yang dikembangkan beberapa kelompok, sehingga bisa membingungkan masyarakat Papua. Demikian disampaikan Pangdam usai buka puasa bersama insan pers di Kediaman, Jumat (19/8) malam. Dikatakan, masalah keamanan di seluruh Papua akhir akhir ini eskalasinya agak meningkat. Hal ini bukan hanya masalah front bersenjata dari kelompok sipil bersenjata. Namun juga akumulasi permasalahan yang terjadi sebelumnya dan memuncak pada saat KTT I ILWP tersebut.

Pangdam mengutarakan, masalah lain yang membuat situasi keamaman di Papua terusik menjelang Pemilukada Gubernur Papua serta adanya dana Otsus yang selama ini diharapkan bisa dibagi secara merata kepada masyarakat, tapi masih ada beberapa dana yang belum bisa tersalurkan.

Karena itu, ungkapnya, pihaknya bersama Kapolda Papua Irjen Pol Drs BL Tobing telah membangun komitmen untuk mengupayakan agar suasana kembali kondusif. Pihaknya juga berupaya usai Idul Fitri ingin bersama Muspida Provinsi Papua mencari solusi terbaik guna mewujudkan Papua tanah damai.

Bahkan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe mengajak pihak- pihak yang berbeda pendapat untuk melaksanakan dialog untuk mendapatkan solusi perdamaian.

“Semua masalah bisa kita selesaikan asalkan kita bisa terbuka menyampaikan pendapat.

Ditanya apakah ada penambahan pasukan untuk mengamankan Hari Raya Idul Fitri, dia menandaskan, pihaknya tak melakukan penambahan pasukan.

Diungkapkannya, Apabila pasukan organik bergeser biasa terjadi misalnya di Batalyon 751 Sentani karena Korem tak mempunyai satuan dalam rangka pengamanan saya perbantukan 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK).

Ditanya manuver kelompok bersenjata yang sudah berani melakukan aksi penembakan di wilayah perkotaan seperti peristiwa penembakan di Nafri apa langkah yang dilakukan TNI, lanjutnya, langkah TNI bersama Polda karena statusnya tertib sipil itu peran terdepan adalah kepolisian dan pemerintah daerah. Pasalnya, penanggung jawab keamanan di daerah adalah Gubernur, Bupati maupun Walikota.

“Saya membantunya apabila terjadi permintaan dari Kepolisian untuk penambahan personel membantu tugas Polri,” tandasnya.

Sementara itu sebagaimana diberitakan sebelumnya, hari ini jam 9.00 Wit bertempat di Lapangan Makam Theys Hiyo Eluay di Sentani, KNPB akan mengumumkan hasil KTT ILWP yang digelar di London 2 Agustus lalu. (mdc/don/l03)

Sabtu, 20 Agustus 2011 00:02
BintangPapua.com

August 20, 2011 0

Maraknya Kekerasan di Papua ‘Dituding’ Sebagai Suatu Rekayasa

JAYAPURA – Terjadinya berbagai peristiwa kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua. ikut mengundang keprihatinan yang mendalam dari Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (BPP-PGBP). “Kami pun turut empati atas terbunuhnya beberapa warga sipil dan anggota aparat keamanan. Pembunuhan manusia dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan juga tidak dapat ditoleransi. Karena, manusia adalah gambar dan cipataan Allah,”jelas Socratez Sofyan Yoman dalam press releasenya yang diterima Bintang Papua semalam. Dalam release itu diuraikan, dalam bulan Agustus ini, kami menyaksikan beberapa Peristiwa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) yang terjadi pada Senin, 1 Agustus 2011 di Nafri, Distrik Abepura, telah terjadi penyergapan, penembakan dan pembacokan yang menyebabkan empat orang yang tidak bersalah menjadi korban tewas yang diantaranya: tiga warga sipil bernama Wisman (30), Titin (32), Sardi (30) dan seorang prajurit TNI Yonif 756/WMS Pratu Dominikus Daton Keraf. Dan delapan warga sipil lainnya mengalami luka-luka (Siti Aminah, Sarmuji, Beno Bonay, Budiono, Jamaludin, Ahmad Salun, Mustam, Suyono dan Yulianto). Di tempat peristiwa ini ditemukan senjata api jenis laras panjang, senjata tajam seperti tombak kayu, anak panah, parang, tulang Kasuari, dan Bendera Bintang Kejora, Linggis, dan tujuh selongsongan senjata api ( Harian Cenderawasih Pos, 2 Agustus 2011).

Dijelaskan, pada hari yang sama, Senin (1/8/11), sekitar pkl. 04.15 WIT terjadi dua peristiwa di tempat yang berbeda yaitu: di wilayah Angkasapura, Kota Jayapura, terjadi pembacokan terhadap warga sipil bernama Sugiantoro (37) bersama anaknya dan juga ada upaya pembakaran Gedung Universitas Negeri Cenderawasih sekitar pkl. 04.00 WIT tapi upaya itu berhasil digagalkan pihak Kepolisian.
Pada 2 Agustus 2011, bersamaan hari Demonstrasi Rakyat dan Bangsa Papua yang diorganisir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam rangka mendukung Konferensi KTT ILWP di Oxford, Inggris, terjadi penikaman terhadap seorang mahasiswa dari Universitas Sains dan Teknlogi Jayapura (USTJ). Pada media massa dilaporkan bahwa penikaman itu dilakukan oleh massa KNPB, tetapi akhirnya dibantah oleh Mako Tabuni sebagai Koordinator Demo.

Di kampung Abe Pantai, pada tanggal 11 Agustus 2011, mobil yang dibawa oleh Jhon Yoku dan Ety Suebu ditembak oleh Orang Tak Dikenal. Tembakan peluru mengenai bagian depan mobil dan lubang tembakan sebanyak delapan titik.
Pada 12 Agustus 2011 di Kabupaten Tolikara terjadi penembakan yang dilakukan oleh BRIMOB terhadap warga sipil yang bernama Theo Yikwa (23) yang menyebabkan korban mengalami luka serius di bagian betis kaki bagian kiri dan hancur dan tembus ke tulang kering kaki kanan. Peristiwa penembakan ini terjadi pada saat masyarakat Tolikara melakukan demonstrasi untuk menuntut supaya Pemerintah secepatnya melaksanakan Pemilukada Kabupaten Tolikara.

Pada 14 Agustus 2011, dua korban masing-masing, Majack Ick (35) dan Abner Kambu (35) ditemukan tewas karena ditikam oleh Orang Tak Dikenal (OTK). Pada hari yang sama dan di tempat yang sama sebelumnya seorang mahasiswa yang bernama Kelly Gomba ditikam dan melaporkan diri ke Pos Polisi Expo dan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Abepura tapi meninggal dunia karena mengeluarkan banyak darah.

Pada 16 Agustus 2011, ada peristiwa pengibaran bendera Rakyat dan Bangsa Papua Barat, Bintang Kejora, terjadi di pembukitan Tanah Hitam, tepatnya di RT 04/RW 03, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Bendera Kebangsaan rakyat dan Bangsa Papua Barat ini diturunkan oleh aparat Kepolisian dan TNI. Pada 16 Agustus 2011, seorang mahasiswa STAIN semester 5 yang bernama Indra Wahyuni dipanah dibagian punggung kanan hingga tembus pinggang sebelah kiri. Peristiwa ini terjadi pada saat Indra mau melaksanakan Sholat Subuh di salah satu Masjid di Tanah Hitam, Abepura. Menyikapi masalah ini, Forum Komunikasi Himpunan Masyarakat Nusantara (KKHMN) mengeluarkan enam point pernyataan keras dan menyatakan: ”Apabila polisi tidak dapat segera mengungkap modus kejadian-kejadian yang ada maka kami dari komunitas kerukunan masyarakat dari seluruh Indonesia akan melakukan langkah-langkah pengamanan, pembelaan diri dan bila perlu melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan kepada orang yang melakukan terror dan kejahatan kepada masyarakat” (Bintang Papua, Kamis, 18 Agustus 2011, hal.2).

Pada 17 Agustus 2011 di Metro TV, Nick Messet tampil sebagai pembicara dengan menyatakan bahwa Konferensi KTT ILWP di Oxford, Inggris, 2 Agustus 2011 yang dihadiri hanya 15 orang dari 200 orang yang diundang dan tidak berhasil merumuskan rekomendasi-rekomendasi, Dr. John Salford, Akademisi Inggris, penulis buku tentang hasil PEPERA 1969 tidak mendukung referendum, dan terjadi pertengkaran mulut antar peserta. Ini bagian dari provokasi publik yang luar biasa dan Nick Messet sendiri telah menjadi juru bicara kekerasan dan kejahatan kemanusiaan terhadap saudara-saudara di Tanah Papua.

Pada 18 Agustus 2011 terjadi penangkapan terhadap Otto Mayor (22) di depan Pos Polisi Expo Waena pada saat membagikan Undangan Pengumuman Hasil Konferensi KTT ILWP pada 2 Agustus di Oxford dan acara dilaksankan besok 20 Agustus 2011 di Taman Makam Theys Hiyo Eluay dan peristiwa penembakandan penangkapan Demi Asso (22), Nuga Logo (22), Sony Kossay (21), Mono Hisage (21). Pemberitaan di Media Cepos, Pasific Post, Papua Pos dan Bintang Papua bahwa pemuda yang ditangkap adalah perampok. Pemberitaan ini tidak benar tapi yang benar adalah pemuda ini ditembak dan ditangkap karena sedang membagi undangan untuk acara tanggal 20 Agustus 2011 di Taman Makam Theys Hiyo Eluay.

Analisa kritis dari deretan semua peristiwa kekerasan dan kejahatan kemanusiaan ini adalah sebagai berikut.
1. Pembunuhan yang terjadi di Nafri (01/08/11) dengan tujuan untuk menyudutkan dan mendiskreditkan TPN/OPM, dan juga menanamkan benih-benih kebencian dan permusuhan dari teman-teman non supaya tidak ada semangat solidaritas antar teman-teman non Papua, orang asli Papua dan orang-orang Papua gunung. Dan tujuan lain dari peristiwa ini untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa perjuangan rakyat dan bangsa Papua adalah dengan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan. Tetapi, pertanyaannya ialah mengapa selama ini, TPN/OPM tidak pernah membunuh penduduk Transmigran yang tinggal bertahun-tahun di dekat-dekat hutan? Walaupun ada pembunuhan, tapi itu dilakukan oleh TPN/OPM yang dibina atau dipelihara oleh Orang Tak Dikenal (OTK) selama ini.

2. Pembunuhan yang terjadi di Buper Waena (14/08/11) yang korban tewas yaitu: Majack Ick, Abner Kambu adalah warga Sorong dan Kelly Gombo adalah warga Wamena. Dari peristiwa ini kita baca dalam media bahwa Kelly Gombo duluan ditikam dan kematian Majack dan Abner adalah balas dendam dari keluarga Kelly Gombo. Tujuan dari peristiwa ini adalah untuk menciptakan konflik antara warga Sorong dan Wamena. Tetapi, Puji Tuhan, penduduk asli Papua dan lebih khusus warga dari Sorong dan Wamena tidak mudah dibodohi dan diprovokasi.

3. Peristiwa pengibaran Bendera Bintang Kejora di perbukitan Abe Gunung (16/08/11) adalah untuk melegitimasi dan memperkuat penambahan pasukan TNI dan meningkatkan Operasi Militer di Tanah Papua untuk mengejar, menangkap dan membunuh dan memusnahkan Penduduk Asli Papua dengan dasar bahwa TPN/OPM masih melakukan perlawanan dengan pengibaran bendera Bintang Kejora.

4. Peristiwa penikaman dengan anak panah atas nama Indra Wahyuni pada saat mau melaksanakan Sholat Subuh di salah satu Mesjid di Tanah hitam adalah isu yang sensitif dan efektif yaitu isu SARA yang dipakai Orang Tak DIkenal (OTK) supaya warga Muslim yang melaksanakan Puasa marah dan melakukan perlawanan kepada orang asli Papua, terutama orang-orang gunung karena alat yang digunakan adalah anak panah, panah dan tombak identik dengan orang-orang gunung.
5. Peristiwa penangkapan atas Otto Mayor (22) di depan Pos Polisi Expo Waena dan penembakan dan dan penangkapan Demi Asso (22), Nuga Logo (22), Sony Kossay (21), Mono Hisage (21) dengan tuduhan para perampok adalah aparat keamanan Indonesia mau menunjukkan kepada masyarakat Papua, rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional bahwa perjuangan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah perjuangan dengan pendekatan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan.
6. Tujuan lain dari kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dibuat oleh Orang Tak Dikenal (OTK) ini adalah untuk menggagalkan perjuangan Rakyat Papua untuk dialog damai antara Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral.

Dari analisa kritis ini, Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua menyatakan dan menyerukan:
1. Kami mengutuk keras atas kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai hati nurani dan kemanusiaan yang mengorban nyawa rakyat sipil.

2. Semua kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua selama ini adalah murni dilakukan oleh TPN/OPM yang dibina dan dipelihara oleh pihak-pihak tangan ketiga yang dikenal dengan Orang Tak Dikenal (OTK). Karena, orang asli Papua bukan Orang Tak Dikenal (OTK) karena penduduk asli Papua pemilik Negeri dan Tanah ini dan sudah dikenal oleh alam, leluhur dan nenek moyang orang asli Papua, sehingga OTK tentu bukan orang Papua?? 3. Pihak aparat Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Tanah Papua diharapkan jangan meng-kambinghitam-kan penduduk sipil Papua dan sudah saatnya harus mengungkap pihak ketiga yang membina dan memelihara TPN/OPM binaan.

4. Aparat keamanan TNI dari berbagai Kesatuan yang Organik dan Non-Organik yang bertugas di Tanah Papua diharapkan melaksanakan tugas secara professional dan pendekatan kemanusiaan. Karena, terbongkarnya dokumen Rahasia Kopassus dalam Media Australia, They Age dan The Sydney Morning Herald, yang dilaporkan oleh wartawan Tom Allard adalah bukti kekerasan dan kejahatan Negara terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat TNI di Tanah Papua selama ini.
5. Aparat keamanan TNI dan POLRI harus mengubah paradigma dan juga harus berhenti meng-kambinghitam-kan penduduk asli Papua karena kekerasan dan kejahatan aparat keamanan TNI/POLRI selama ini sangat keterlaluan dan telah melewati batas-batas kemanusiaan dan kewajaran.

6. Kepada seluruh penduduk orang asli Papua dan non-Papua secara bersama-sama menjaga dan membangun semangat solidaritas dan kebersamaan untuk melawan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab di atas Tanah Papua. Mari kita menjadikan Papua sebagai Tanah kita dan Rumah kita bersama dengan saling menghormati satu sama yang lain.

7. Kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini, Bapak Presiden Republik Indonesia, Hj.Dr. Bambang Susilo Yudoyono, diharapkan jangan terlalu banyak retorika politik tentang masalah Papua tetapi segera menghentikan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua dengan diadakan dialog damai antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.
8. Pemerintah Indonesia segera membuka akses untuk diplomat asing, pekerja kemanusiaan Internasional dan wartawan asing untuk masuk ke Tanah Papua untuk melihat dan menilai secara langsung kemajuan dan pembangunan dalam Era Otonomi Khusus sejak tahun 2001-2011

9. Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Belanda dan Negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara moril bertanggungjawab untuk mendesak Pemerintah Indonesia untuk diadakan dialog damai tanpa syarat antara pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral.

10. Solidaritas masyarakat Internasional dari Akademisi, Gereja-gereja dan Organisasi Kemanusiaan segera mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuka pintu dialog damai tanpa syarat antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral. (don/don/l03)

Sabtu, 20 Agustus 2011 00:01
BintangPapua.com

August 20, 2011 1

Koalisi Pembela HAM Papua Minta Polisi Profesional

JAYAPURA – Koalisi Pembela Hak Azasi Manusia (HAM) di Tanah Papua yang terdiri dari Perwakilan Komnas HAM Papua, Kontras Papua, ALDP, LBH Papua, BUK dan JAPHAM Wamena meminta kepada pihak aparat keamanan termasuk TNI/Polri untuk lebih professional dalam melakukan proses penyelidikan tentang kasus penembakan di Kampung Nafri dan Abepantai, khususnya dalam melakukan penyisiran untuk mengejar para pelaku penembakan.

Hal itu diungkapkan Koordinator Kontras Papua, Olga Hamadi didampingi Wakil Ketua Perwakilan Komnas HAM Papua, Matius Murib, Theo Hasegem dan sejumlah rekan-rekan LSM lainnya ketika menggelar jumpa pers di Kantor Kontras Papua, Sabtu (13/8) kemarin.

Dikatakan, pihaknya sangat prihatin dengan peristiwa penembakan tersebut pasalnya masih membekas diingatan bahwa terjadinya kasus penembakan yang terjadi tahun 2010 lalu namun sampai saat ini belum diketahui siapa pelakunya.

“Tidak terungkapnya secara jelas pelaku dan motif penembakan misterius itu dapat menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat akan peran TNI/Polri dan intelijen selama ini, bahkan hal ini juga menunjukkan lemahnya negara dalam memberikan perlindungan serta jaminan keamanan bagi warga,” katanya.

Menurutnya, pihak aparat keamanan dalam mengungkap kasus penembakan tersebut masih menggunakan cara-cara yang tidak professional, hal itu dibuktikan dengan adanya pengaduan masyarakat yang berada di sekitar lokasi terjadinya penembakan yang mengaku dirugikan karena rumah milik warga sebanyak 3 unit dibakar oleh aparat ketika melakukan penyisiran dan pengejaran ke gunung-gunung.

“Berdasarkan laporan yang masuk kepada Koalisi Pembela HAM di Tanah Papua ternyata aparat sangat arogan ketika menyisir daerah gunung-gunung. Masyarakat banyak yang berkebun di sana, jadi kalau rumah mereka dibakar maka siapa yang mau bertanggungjawab dan siapa yang mau kasih mereka makan,” tegas Matius Murib menyambung perkataan Olga Hamadi.
Matius Murib menambahkan, menyoal pasukan gabungan yang dikerahkan sebanyak 300 personel untuk menuntaskan persoalan ini dengan cara menyisir di gunung-gunung dan sekitarnya ternyata sangat berlebihan. Bahkan hanya membuat takut masyarakat yang mempunyai aktivitas berkebun di sekitar gunung. Tapi menurutnya, aparat keamanan harusnya lebih peka terhadap kehidupan budaya masyarakat yang tinggal di sekitar sehingga tidak salah dalam mengambil tindakan yang tentunya akan memperburuk citra aparat keamanan di mata masyarakat.

Oleh karena itu, Koalisi Pembela HAM di Tanah Papua menyatakan, pertama mendorong pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif untuk lebih proaktif dalam menyikapi kasus-kasus penembakan yang terjadi sehingga tidak menghilangkan tanggungjawab negara dalam melindungi warganya. Kemudian perlu adanya evaluasi oleh pemerintah terhadap kinerja aparat keamanannya termasuk intelijen di lapangan dan mendesak aparat keamanan untuk bekerja secara professional, akuntabel dan transparan dalam menangkap pelaku serta mengungkap motifnya sehingga tidak menambah citra buruk di mata masyarakat, terutama bisa memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih untuk menarik pasukan TNI/Polri yang saat ini sedang menyebar di wilayah Abepura dan Tanah Hitam karena kondisi Papua khususnya Jayapura masih dalam tertib sipil bukan merupakan daerah darurat militer atau darurat sipil. “Ini sudah membuat resah masyarakat karena merasa ketakutan,” tandasnya. (nal/fud)

Cepos, Senin, 15 Agustus 2011 , 03:52:0

August 15, 2011 0

GOR Cenderawasih Diteror BOM

Detik-detik menjelang peledakan bom oleh Tim Gegana Jumat (27/05) bertempat di halaman GOR Cenderawasih Jayapura. INZET : Patris Kurni, Staf KONI yang membawa bom keluar dari GOR dengan tangan kosong.

JAYAPURA—Teror Bom mulai merambah Papua, khususnya Kota Jayapura. Sebuah benda yang diduga BOM diletakkan orang yang tidak dikenal di halaman Gedung Olahraga (GOR ) Cenderawasih Jayapura, sekitar pukul 09.30 WIT, Jumat (27/05). Benda diduga BOM berjenis granat tangan yang sudah dimodifikasi tersebut, berhasil diledakkan oleh Tim Gegana Brimob Polda Papua pukul 12.25 WIT. Akibat penemuan benda yang diduga BOM tersebut, jalan Sam Ratulangi di depan GOR Jayapura terpaksa ditutup untuk sementara. Selanjutnya kendaraan dari arah Dok II dan yang memutar di depan SPBU APO terpaksas dialihkan lewat dari Ruko Pasipik Jayapura untuk selanjutnya keluar di samping Polda Papua. Dari keterangan yang diperoleh Bintang Papua, Benda mirip BOM itu awalnya ditemukan oleh para atlet voli yang sedang latihan untuk persiapan pra PON. Para atlet kemudian melaporkan bom tersebut kepada seorang staf KONI untuk meminta memindahkannya keluar GOR Cenderawasih Jayapura.

“Jadi begitu saya dipanggil para atlet, saya pegang dengan tangan kosong lalu memindahkannya keluar gedung GOR. Setelah itu, saya lapor kepada pihak polisi,” jelas salah satu staf KONI Papua, Patris Kurni kepada Bintang Papua Jumat (27/05) di halaman GOR Cenderawasih Jayapura.

Kurni menuturkan, sebelum dipanggil para atlet Voli pra PON tersebut, dirinya bermaksud untuk membersihkan ruangan KONI.

Dari pantauan Bintang Papua di lapangan, sejak ditemukan pukul 09.30 WIT, bom tersebut diletakkan di halaman GOR Cenderawasih Jayapura sembari menunggu kedatangan Tim Gegana Brimob Polda Papua. Pukul 11.00 WIT, Tim Gegana yang datang beserta 7 orang personelnya langsung mempersiapkan perlengkapan penjinakan bom tersebut. Selanjutnya pukul 11.55 WIT, satu orang personel Tim Gegana dengan atribut lengkap mencoba mengecek keadaan bom untuk diledakkan dan ternyata meleset dilakukan setelah 3 kali penghitungan untuk ancang-ancang meledakkan bom tersebut. Pukul 12.10 WIT dilakukan pengecekan kedua dan pukul 12.25 WIT akhirnya bom berhasil diledakkan. Wartawan dan anggota kepolisian yang tengah berada di lokasi kejadian pun harus berada di radius 30 meter dari tempat bom berada. Hal ini dimaksudkan agar tidak terkena serpihan ketika bom diledakkan. Jalur kendaraan atau jalan raya yang berada di depan GOR Cenderawasih Jayapura sempat dihentikan dan dikosongkan oleh anggota kepolisian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kendaraan yang melintas harus memutar melalui jalur Ruko.

Sementara itu, Wakapolres Jayapura Kota, Komisaris Polisi, Raydian Kokrosono SiK menegaskan bahwa pihaknya belum bisa memastikan jenis benda yang menyerupai granat tersebut, sampai ada keterangan resmi dari Tim Gegana Brimob Polda Papua yang meneliti barang bukti.

“Tim Gegana Brimob Polda Papua sudah menyisir sekitar GOR dan tidak ditemukan benda-benda sejenis dan kami masih menunggu keterangan lebih lanjut dari Tim Forensik Polda Papua dan analisa mengenai benda tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga enggan berspekulasi soal indikasi adanya keterkaitan dengan proses pemilukada Kota Jayapura atau terkait dengan kisruh PSSI belakangan ini. “Kita tidak bisa mengaitkan penemuan benda menyerupai granat ini dengan hasil pemilukada Kota, namun kami akan mendalami lebih lanjut,” tukasnya.

Ditambahkannya, pihaknya masih akan menyelidiki motif temuan benda mencurigakan tersebut, termasuk jenis benda mirip granat ini entah apakah ini berkekuatan low atau high explosive. (dee/don)
Comments
Add New Search

May 28, 2011 0

Kapolda Diminta Bertindak Tegas Atas Kasus Dogiyai

JAYAPURA – Belum terungkapnya kasus tewasnya dua warga dalam bentrok warga dengan aparat kepolisian di Moenamani, Kabupaten Dogiyai beberapa waktu lalu menjadi perhatian Ketua Komisi A DPRP Ruben Magay,S.IP.

Pihaknya yang membidangi hukum dan HAM ini meminta kepada Kapolda Papua untuk bertindak tegas terhadap oknum anggota Polsek Moenamani yang diduga bersalah hingga mengakibatkan tewasnya dua warga di Moenamani itu.

“Sebagaimana motto dari Kepolisian yang melindungi dan mengayomi masyarakat tapi pada kenyataannya bertolak belakang, dimana masih banyak belum diungkap oleh Kepolisian seperti kasus kekerasan dan penembakan di Kabupaten Dogiyai,” ungkapnya.

Ruben menilai, dengan adanya pelanggaran oleh oknum aparat itu membuat masyarakat merasa belum ada rasa keadilan dalam penegakan hukum, oleh sebab itu pihaknya jadi meragukan kinerja Kepolisian dalam pengungkapan kasus pelanggaran dan kekerasan tersebut.

“Jadi aparat Kepolisian harus bertindak cepat dalam menangani kasus penembakan ini dikarenakan semuanya sudah jelas pelakunya dari aparat Kepolisian dan jangan bilang belum kuat bukti lagi,” ujarnya.

Dikatakan, aparat Kepolisian harus menciptakan rasa aman, tenang dan damai kepada semua warga masyarakat yang ada di Tanah Papua sehingga warga masyarakat tidak menjadi apatis atau membenci aparat. “Seharusnya aparat-aparat ini membuat warga masyarakat menjadi simpatik atau menyukai aparat-aparat serta merasakan keadilan dan penegakan hukum yang benar,” harapnya.

Ruben Magay yang baru bertemu Presiden SBY, Kapolri dan Komnas HAM di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan dari Kapolri agar penyelesaian kasus kekerasan dan penembakan di Kabupaten Dogiyai ini segera diungkap pelakunya dan bagi yang terkait dalam kasus ini segera diproses sesuai hukum yang berlaku, khususnya Kepolisian di lingkungan Polsek Monemani segera diungkap dan melakukan langkah-langkah yang tegas dalam pengungkapannya. (cr-165/fud

Cepos, Jum’at, 20 Mei 2011 , 11:20:00

May 20, 2011 0