Kepala Suku Karbitan Pemerintah Hancurkan Kepemimpinan Honai

“Memasukanku dalam keseluruhan yang kau bayangkan menegasi diriku,” tulis Dostoevsky, seorang Sastrawan dan filsuf Rusia Keturunan Yahudi di masa hidupnya (11 November 1821-9 Februari 1881).

Kita mungkin telah lupa pemberitaan yang mengejutkan tentang sekelompok orang gunung yang memprakarsai kongres tiga tungku. Kongres tiga tungku itu telah memilih 16 kepala suku dari 16 kabupaten di Pegunungan Papua. Satu kepala suku menjadi pengendali 16 kepala suku. 16 kepala suku ini kemudian akan menjalankan tugas mengendalikan orang gunung di Jayapura, Keerom dan sekitarnya. Rencana pembangunan honai itu akan terwujud 2014. (Cepos,13/12/2013).

Kita belum tahu rencana itu sedang berjalan atau tidak tetapi yang jelas bahwa rencana mengendalikan orang-orang gunung melalui satu atap honai 16 pintu ini sangat menarik untuk kita diskusikan. Honai 16 kepala suku akan kendalikan orang-orang gunung di luar wilayahnya, terutama di Jayapura, Keerom dan sekitarnya. Kata mengendalikan ini sangat negatif bahkan buruk maknanya, bahwa orang-orang gunung menjadi sorotan, tidak lebih dari stigma tidak terkendali, liar dan buruk pola hidup atau gayanya. Semua makna buruk terbungkus tanpa kita sadari itu hasil kontruksi sebab akibat struktural pembangunan pemerintah yang berkuasa.

Diskusi sebab akibat itu sangat penting, tetapi kita harus menempatkan persoalan itu dalam ruang yang khusus. Ruang yang khusus perlu kita ciptakan tetapi terlepas dari agenda megendalikan, realistis saja bahwa orang-orang gunung tidak mungkin masuk dalam kendali 1 honai 16 pintu itu. Orang-orang sudah masuk menjalankan wejangan dari honai masing-masing di wilayah adat mereka walaupun ada di luar wilayah adatnya. Mereka bergerak dalam kendali pemimpin masing-masing honai adat tanpa mau meniadakan keputusan dan kepemimpinan yang lain. Karena itu, sangat sulit dan tidak akan diterima ide satu honai 16 pemimpin dalam kendalikan satu orang. Tambahan lagi, kalau posisi 16 kepala suku ini bukan generasi pemimpin adat. Sangat tidak mungkin diterima, apa lagi mengakui. Yang ada, mimpi untuk mengendalikan.

Perlu kita ketahui bahwa kepimpinan di gunung Papua, tidak seperti kepemimpinan kerajaan yang dibayangkan, dirancang dan digiring ke sana. Kalau pun berhasil digiring, kepemimpin model itu tidak ada makna kehidupan dan menghidupkan sama sekali dalam konteks orang gunung. Pemimpin model itu hanya memetik keuntungan, memanfaatkan kepentingan pemerintah mengendalikan warga gunung lewat satu kepemimpinan. Kepemimpinan model ini kepemimpinan semua di mata warga gunung, kecuali mereka yang mau memakan remah-remah hasil korporasi kepala-kepala suku karbitan pemerintah demi kepentingannya.

Saya tidak hendak menyoal pengertian negatif dengan melibatkan kepala-kepala suku boneka itu. Tapi saya berkepentingan lebih dengan kata honai yang hendak menjadi tempat para kepala suku karbitan itu. Orang gunung memiliki kontruksi honai yang asli pada umunya bulat (kecuali beberapa wilayah gunung, misalnya, Mee, Ngalum dan pesisir pantai) dan satu pintu. Atap honai bulat lonjong berbentuk nasi tumpeng atau seperempat bola pasket. Kontruksi itu tidak sekedar kontruksi yang terlihat mata. Lebih dari itu mengandung makna kontruksi filosofis, sosiologis, antropologis, ekonomis, politik dan komunikasi sosial, kesehatan dan perdamaian orang gunung ada di dalam honai.

Penulis lebih tertarik menyoal kontruksi sosialnya. Kontruksi sosialnya tergambar dalam bentuk honai yang bulat. Orang-orang yang masuk duduk melingkar melihat satu dengan yang lain. Komunikasi sosial berjalan lancar satu dengan yang lain. Orang-orang hidup dalam komunitas kebersamaan itu. Orang-orang Ngalum membangun kisah Aplim Apom di dalam Bokam yang bentuknya tidak bulat. Orang Ngalum membangun kisah “Kamu pegang tangan saya. Saya pegang tangan kamu. Kita berjalan bersama”. Kehidupan sosial menjadi yang sangat bermakna di sana.

Agus Alua mengulas makna honai yang bulat itu dalam buku Nilai-nilai hidup orang Hubula. Hubula adalah satu suku Dani yang berdomisi di ibu kota Kabupetan Jayawijaya. Menurut Agus, bentuk honai, tungku dalam honai, tempat masak serba bulat. Pola duduk makan bersama melingkar. Makan bersama, hidup bersama dan kerja bersama tanpa saling meniadaan dan menguasai. Komunitas melingkar itulah yang mebuat orang ada, hidup dan hidup menjadi bermakna positif.

“Kehidupan orang Huwula dalam komunitas. Orang yang berada diluar komunitas itu dianggap sudah mati,” tulis Agus Alua dalam bukunya yang diterbitkan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Abepura, pada tahun 2004 ini, di Kota Jayapura, Papua.

Penjelasan Agus menjadi jelas bahwa honai itu menjadi simbol hidup atau matinya orang yang lahir, besar dan hidup dalam honai. Orang gunung hidup kalau berada dalam satu honai, satu tungku yang bulat dan satu pintu honai. Kalau hidup di luar lingkaran dan satu pintu, honai yang banyak pintu dan banyak kepemimpinan, orang tersebut berada di luar komunitas. Pasti dampak buruk yang akan merongrong kehidupan komunitas dan individu. Orang-orang tertentu bisa saja membuat masalah kemudian menjadi masalah komunitas. Otomatis komunitas menjadi bagian dari diskusi masalah. Komunitas berada dalam acaman. Itulah yang menjadi keyakinan orang yang hidup dalam lingkaran honai.

Pembelajaran terhadap pengetahuan antropologi Papua yang diekplorasi membaca kekhwatiran itu dan mendorong mereka yang disebut kepala suku menyelenggarakan kongres tiga tungku. Kongres itu melahirkan 16 kepala suku dengan satu komando kendali. Kita salut dengan tujuan baik itu namun, masalahnya, kontruksi asli honai yang penuh makna sangat jelas bertentangan dengan kontruksi honai ala kongres tiga tungku itu. Makna honai yang asli dan kepemimpinan dalam honai di geser. Nilai-nilai yang ada dalam honai pun mulai direduksi dan dihancurkan.

Bentuk atau kontruksinya kita belum tahu persis bulat atau pajang tetapi dengan 16 pintu saja sudah menunjukan kontruksi honai tidak mungkin bulat lagi. Kalau pun bulat, tidak ada sisi honai yang utuh sebagaimana honai yang asli. Semua sisi honai habis terpakai dengan pintu-pintu yang identik dengan banyak lubang. Banyak cahaya yang menerobos masuk. Banyak jalan orang masuk keluar. Perpecahan dan perkubuan tercipta dalam honai. Honai tidak lagi menjadi tempat membangun kebersamaan, satu keputusan dan satu tindakan melainkan pepecahan yang tercipta dalam satu honai ala kepala suku abal-abal.

Kontruksi tersirat honai pajang itu identik dengan kontruksi Hunila. Hunila dalam bahasa orang Huwula, artinya itu tempat wanita menjalankan rutinitasnya menyiapkan makan-minum dan menjalankan keputusan dalam honai. Selama para wanita menyiapkan kebutuhan ekonomi, para para pria diminta tidak terlibat dengan harapan ada kebebasan di sana. Sementara, keputusan politik, ekonomi, budaya dan perang tidak mendapat tempat di sana. Keputusan yang diambil di dalam Hunila dianggap tidak bermakna, cerita-cerita kaum ibu dan anak-anak saja. Karenanya, keputusannya sangat tidak mengikat.

Kontruksi honai pajang itu juga mengingatkan kita pada Jew. Jew adalah rumah adat orang Asmat. Orang Asmat membangun Jew pajang dan banyak pintu. Banyak tungku ada di dalamnya menurut marga, simbol turunan. Turunan pertama atau marga pertama hingga marga terakhir. Marga pertama menjadi penjaga tungku induk dan menjadi penjaga cerita kehidupan orang Asmat. Semua keluarga dan keturunan berkiblat dan bersumberkan kehidupan di sana. Jew banyak pintu, banyak tunggku dengan satu tungku induk itu menunjukan satu komunitas satu sumber asalah usul kehidupan. Komunitas itu berkumpul dalam satu tungku melakukan diskusi, keputusan-keputusan hidup diambil bersama. Hidup kini maupun di masa yang akan datang berpusat dalam tungku induk.

Kontruksi rumah adat gunung atau pesisir yang berbedaa itu lahir dari situasi, konteks geografis dan lahir dari satu proses peradaban. Honai itu sangat pasti menjadi simbol peradaban orang-orang Papua dalam konteks kehidupannya. Orang gunung menjadi manusia yang beradap dalam honai yang bulat. Orang pesisir menjadi yang manusiawi dalam honai yang pajang. Bulat maupun pajang sama maknanya pusat kehidupan.

Walaupun sama-sama pusat kehidupan. Rasa memiliki terhadap honai sangat beda. Orang gunung sungguh merasa hidup kalau berada dalam honai yang bulat, satu tungku dan satu pintu. Perasaan itu membuat orang-orang gunung masuk keluar honai dengan bebas. Keputusan-keputusan yang lahir dari dalam honai mengikat dan menjadi pedoman kehidupan berjalan dan menetap. Hidup akan menjadi adil, damai dan sejahtera.

Rasa memiliki itu juga akan terasa pada kontruksi satu Honai 16 pintu. Honai yang lahir dengan tiba saat, tiba kepentingan, tiba akal membangun honai. Konsekuensinya jelas. Orang gunung pasti merasa tidak memiliki kecuali mereka yang berkepentingan. Sayang seribu sayang. Sok dewi penyelamat sedang merubah sejarah, merubah filosofi hidup, mungkin mengahcurkan dirinya sendiri atas nama satu kehidupan yang lebih baik. Kebaikan hidup itu tidak terasa akan menjadi kebaikan yang semu. Kita harap kebaikan semu, kebodohan yang dimanfaatkan tidak terwujud penuh. (Mawel Benny)

Source: TabloidJubi.com, Diposkan oleh : Benny Mawel on June 11, 2015 at 13:20:17 WP [Editor : Victor Mambor]

June 20, 2015 0

BUDAYA OAP HARUS DIPERTAHANKAN

Tradisi makan bersama dalam acara Bakar Batu di Wamena (Jubi/Timo)

Jayapura — Meski arus modernisasi perlahan masuk di Papua, sedianya budaya Orang Asli Papua (OAP) tetap dipertahankan. Arus modernisasi hendaknya menjadi pendorong untuk tetap menjaga aneka budaya Papua dari setiap suku.

Hal ini dikatakan Noak Nawipa, salah satu calon gubernur Papua, saat menemuitabloidjubi.com di Jayapura, Jumat (25/1) malam.

“Meskipun arus modernisasi masuk, jangan sampai merusak nilai-nilai budaya, seperti budaya perkawinan, dan lain-lain,”

kata dia Jumat malam.

Menurut dia, budaya Papua yang dimiliki ratusan suku hendaknya dipertahankan, sebab, orang Papua hidup di atas nilai-nilai budaya yang ada itu.

Calon gubernur dari pasangan Noakh Nawipa-Johannes Wob nomor urut satu ini berkomitmen, pihaknya akan tetap menjaga dan melestarikan budaya sesuai dengan kearifan lokal.

“Tradisi Papua berbeda dengan daerah di Indonesia yang lainnya. Sangat unik. Jika tidak dijaga, OAP dan budayanya perlahan akan punah seperti suku Aborigin di Australia dan suku Mauri di Selandia Baru,”

katanya lagi.

Dia mencontohkan, di Biak, pihaknya akan membangun rumah adat Biak sesuai arsitektur adat.

Selain itu, ia mengatakan, pihaknya akan memetakan tanah ulayat OAP sesuai dengan jumlah marga di Papua. Di Papua, kepemilikan tanah, misalnya, dimiliki secara bersama-sama. Selain itu, membuat silsilah yang jelas.

“Ini untuk mempermudah pembagian dana Otsus (Otonomi Khusus),”

ujar dosen pada Sekolah Tinggi Teologi (STT) Walter Post Sentani, Jayapura ini.(Jubi/Timoteus Marten)

Saturday, January 26th, 2013 | 13:46:53, TJ

January 26, 2013 0

Militer Indonesia Lakukan Pelecehan Terhadap Adat dan Budaya Rakyat Papua di Enarotali

Kekerasan Militer Indonesia Terhadap Rakyat Sipil di Puncak Jaya

Paniai – Gabungan aparat Militer Indonesia dari berbagai kesatuan pada haru Jum’at 18 januari 2013, kembali melakukan razia dan penyitaan terhadap orang asli Papua dan berbagai benda – benda adat dan budaya Rakyat Papua di Enarotali ( Paniai ). Aparat gabungan ini melakukan razia terhadap warga Enarotali yang berambut gimbal dan berjenggot tebal, serta melakukan penyisiran terhadap rakyat sipil yang berpakaian adat Koteka dan Moge.

Selain itu, Aparat gabungan ini juga melakukan penyitaan terhada berbagai alat – alat tajam milik rakyat Papua seperti : Pisau, Parang, Kampak, Panah dan beberapa alat tajam lainnya yang biasanya digunakan oleh rakyat setempat untuk berburu dan berkebun.

Dari informen di lokasi kejadian melaporkan bahwa, aparat gabungan ini juga melakukan penyitaan terhadap berbagai benda – benda adat dan budaya milik rakyat setempat.

Tindakan brutal yang dilakukan oleh aparat militer Indonesia terhadap rakyat Papua dan penyitaan benda – benda adat dan budaya Papua di Enarotali ini menunjukan bahwa Indonesia telah melakukan Pelecehan terhadap adat dan budaya Orang Asli Papua, maka harus segerah ada tindakan tegas dari Pemerintah Daerah Papua, DPRP, DAP, MRP, serta pihak – pihak terkait lainnya agar Militer Indonesia tidak terus menerus melakukan pelecehan terhadap Adat dan Budaya Rakyat Papua. [rk]

January 18, 2013 0

Titus Pekei: “Noken Papua Mengandung Banyak Nilai”

Direktur Ecology Papua Institute, Titus Christoforus Pekei (Jubi/Levi).

Nabire — Di tengah maraknya tokoh politik di bumi Papua, muncul seorang peneliti dan penggagas muda asal tanah Papua yang peduli dengan budayanya. Dia adalah, Titus Christoforus Pekei, SH, Msi, yang berhasil mendaftarkan tas tradisional Papua yang dikenal dengan nama: Noken ke tingkat internasional dalam sidang PBB di Paris, Prancis, beberapa waktu lalu.

“Tanah Papua sangat potensi dengan sumber daya alamnya dan juga ilmu-ilmu dasar, dalam hal ini adat tradisi yang mana mengasa kreatif atau berimajinasi melalui kerajinana tangan yang sangat kaya, salah satunya tas tradisional Papua bernama Noken,”

kata Titus yang juga Direktur Ecology Papua Institute (EPI), beberapa waktu lalu di Deiyai, Papua.

Sebagai ajakan bagi masyarakat tanah Papua, kata Titus, terutama para pengrajin dan juga yang paling utama pemangku kepentingan di tanah Papua, baik dari gubernur hingga tinggkat terendah, pemimpin agama hingga tingkat terendah dan lembaga swadaya masyarakat agar benar-benar melihat hal ini. Sebab sekarang Noken telah ditetapkan dan diakui sebagai warisan dunia.

“Kita harus kembali mendalami ilmu Noken ini. Sebab Noken mengajarkan kita tentang berbagi, demokrasi dan kebenaran,”

kata Titus, yang penulis buku Manusia MEE di Papua dan buku Cermin Noken Papua ini.

Menurut Titus, awalnya Noken yang dianggap sebuah benda yang di mata orang mungkin tak bermanfaat. Namun sebenarnya di dalam Noken, tersimpan banyak makna atau nilai.

“Karena itu, kita harus mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam arti Noken in. Sebab tanpa Noken, tidak ada kehidupan dan tanpa noken tidak ada kebersamaan,”

kata lulusan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini.

Titus mengatakan, bagi siapa saja yang nantinya terpilih menjadi pimpinan di suatu daerah, mestinya harus mengenakan atau menggunakan Noken sebagai simbol pelantikan wadah untuk menyimpan aspirasi masyarakat.

“Saya fikir jika kita mengenakan Noken, artinya bahwa ia (pemimpin), juga merupakan anak adat yang maju tanpil di provinsi maupun di daerah,”

katanya. (Jubi/Ones Madai)

Monday, January 7th, 2013 | 15:40:21, TJ

January 7, 2013 0

Masyarakat Menunggu Proses Hukum

Wamena – Hingga kini masyarakat masih menunggu sikap konkrit dari pemerintah untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku pembakaran honai Dewan Adat Papua Wilayah Baliem La Pago.

“Apalagi janji itu disampaikan secara terbuka waktu pertemuan di halaman kantor bupati Jayawijaya (18/12/2012). Di tengah-tengah masyarakat,”

kata Pastor Jhon Jonga Pr, pekan lalu.

Menurutnya, dengan adanya proses hukum, pemerintah menunjukkan tanggungjawabnya sebagai pelaku dan menghindari praktek-praktek impunitas. Meskipun disadari proses tersebut sulit mengobati luka hati orang Baliem.

“Honai bagi orang Baliem adalah lambang kekuatan, lambang kesuburan dan eksistensi, apalagi kalau ada “ka’ane ke (baca: kaneke), pusat warisan leluhur yang merupakan tokoh mitos masyarakat Jawawijaya. Terdapat arah hidup dan hidup yang harmonis. Dibakarnya honai adat adalah tindakan yang sangat tidak terpuji,”

jelasnya.

Ia menambahkan, peristiwa pembakaran merupakan dendam yang sulit diampuni oleh orang Wamena. Karena honai yang terbakar itu ada ‘kaneke’, pembakaran honai adat menjadi dendam yang sulit untuk diakhiri.

“Harus ada proses hukum yang didahulukan dengan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan,”

ucapnya.

Baginya, pembakaran tersebut merupakan cara-cara penyerangan baru yang dibuat oleh pihak keamanan tanpa melihat nilai-nilai dalam budaya orang Baliem.

Proses hukum harus dilakukan terbuka supaya masyarakat tahu.
Pastor Jhon berharap setelah natal dan tahun baru, pihak kepolisian jangan lagi berkilah apalagi menunda proses hukum yang ada.

“Termasuk jangan lagi mengintimidasi masyarat, sebab setelah kejadian tersebut masyarakat menjadi takut karena masih dikejar-kejar terus,”

jelasnya. (Tim/AlDP)

January 2, 2013, www.aldp-papua.com

January 2, 2013 0

Saatnya Orang Papua Membedakan antara Hak Ulayat, NKRI dan Modernisasi (Pembangunan)

Pemalangan SD Inpres Samofa oleh Opin/Papos, Tuesday, 31 July 2012 00:00 sama dengan berbagai demonstrasi lain yang terjadi di berbagai tempat di bumi karena ada persoalan negara-bangsa dan masyarakat adat yang telah ada sejak lama.

Kehadiran negara-bangsa sebagai bagian dari proyek Pencerahan yang bertujuan membebaskan diri dari beleunggi Teokrasi dan Feudalisme seerti pedang bermata dua. Di satu sisi modernisasi membantu manusia membenahi diri dan peradabannya sehingga kini manusia modern identik, bahkan disebut juga manusia beradab. Sebagai bagian dari proses modernisasi maka negara-negara dibentuk.

Sejak negara-bangsa dibentuk, maka pembentukan negara baru itu diletakkan ke atas dasar bangunan masyarakat adat yang telah ada. Negara dengan segala kekuatan dan kelengkapannya telah lama memaksakan kehendaknya dan menaklukkan masyarakat adat. Banyak tanah leluhur telah dirampas, didudukui, dikleim dan diambil-alih negara. Bahkan tanah dianggap sebagai kekayaan negara, bukannya kebanggaan manusia penghuni setempat yang telah lama mendiami dan memaliharanya.

Proses pendudukan NKRI atas Tanah Papua juga terjadi proses yang sangat memalukan. Pepentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 telah dimanipulasi habis. Secara teoritis tidak ada seorangpun dari Tanah ini yang pernah menyatakan “Silahkan masuk” dan menandatangani Surat Penerimaan NKRI ke pulau New Guinea bagian barat. Kelanjutan dari proses yang penuh skandal ini ialah pengambil-alihan tanah-tanah adat orang Papua atas nama “pembangunan”, dan “kemajuan”. Kini UU Otsus 2011 telah menjamin sepenuhnya semua Masyarakat Adat di seluruh Tanah Papua untuk mengambil-alih, mengkleim kembali tanah leluhur yang telha dirampas NKRI.

September 3, 2012 0

Kecewa, Pedagang Ikan Kembali Palang Jalan

JAYAPURA-Lantaran kecewa dengan janji pemerintah yang akan memberikan ganti rugi belum ditepai, pedangan pasar ikan dok 9 yang sehari sebelumnya dibongkar kiosnya, melakukan aksi pemalangan serta pembakaran ban mobil di ruas jalan depan pasar sebagai wujud ketidak percayaan pedagang terhadap janji tersebut.

“Kami telah berupaya untuk bertemu dengan walikota Jayapura untuk menyelesaikan masalah pembongkaran ini, namun dipersulit saat ingin menemui walikota sehingga warga melakukan pemalangan untuk mempertanyakan janji kepala Disperindakop Kota Jayapura tentang ganti rugi,” ujar Amos Nuboba mewakli padagang.

Dirinya juga menambahkan, para pedagang serta nelayan akan membangun pasarnya sendiri guna membantu perekonomian warga.” Kami telah sepakat untuk membangun pasar sendiri sehingga tidak saling kejar mengejar dengan pemerintah kota,”kata mereka.

Sementara Walikota Jayapura Drs Benhur Tomi Mano yang turun ke lokasi langsung melakukan dialog dengan warga terkait aksi pemblokira jalan tersebut. Walikota berjanji akan berupaya untuk mencari solusi yang terbaik secepatnya sehingga warga dok Sembilan yang juga adalah wilayah daerah kepemimimpinan nya mendapat ketenangan dalam mencari nafkah . Walau demikian para pedagang tetap berjualan di pasar tesebut guna memenuhi kebutuhan mereka sampai ada kesepakatan lebih lanjut terhadap penyelesaia masal tersebut.(cr32/don/l03)

BP, Kamis, 15 September 2011 23:34

September 15, 2011 0

Kalapas dan Wakil Ketua Komnas HAM Diserang Napi

Tampak suasana di LP Abepura. Suasana ini diambil beberapa waktu lalu. (Inzert: Kalapas Abe)Ada ceritera menarik seputar ricuhnya Napi di Lapas Abepura, Jumat (3/12). Ternyata kemarahan sejumlah Napi sebagai buntut ditembak matinya, rekan mereka Miron Wetipo dalam operasi gabungan TNI-Polri di Markas OPM Tanah Hitam, Jumat (3/12), nyaris mencederai Kalapas Abepura dan Wakil Ketua Komnas Ham Papua, yang saat itu berada di Lapas Abepura. Bagaimana kejadiannya?

Makawaru da Chunha – Bintang Papua

Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Mathius Murib ketika dikonfirmasi Bintang Papua di Jayapura, Sabtu (4/12) malam mengatakan, ketika peristiwa tersebut berlangsung ia tengah berbincang bincang bersama Kalapas Abepura Liberty Sitinjak.

Menurut dia, pada Jumat (4/12) sekitar pukul 17.30 WIT ia ditelepon Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua Nasaruddin Bunas SH MH untuk membantu dan memediasi terkait situasi yang tegang di Lapas Abepura. “Saya diminta untuk hadir secara fisik dan saya hadir,” ujarnya. Ditambahkan, dirinya mempunyai keinginan membantu menegosiasi, memeditasi serta mempertemukan kedua pihak yang sedang tegang masing- masing kelompok Napi, kelompok Lapas serta petugas. Beberapa menit setelah bertemu Kalapas Abepura, selanjutnya ia menyampaikan kepada petugas Lapas untuk memanggil perwakilan Napi yang diwakili Buchtar Tabuni dan Filep Karma, serta perwakilan lainnya untuk bertemu di ruangan Kalapas.

Tapi, lanjutnya, ketika sedang bincang- bincang dengan Kalapas terdengar keributan. Mereka sudah lempar lempar dan merusak pintu. Dan petugas lapor mereka juga dengar ribut ribut dan kerusakan akhirnya dia dan Kalapas keluar dari ruangannya dan menemui para Napi yang melakukan pengrusakan.
Ketika ia bersama Kalapas serta petugas, tambahnya, ingin bertemu Napi malah mereka ditolak dan diserang sembari terdengar teriakan. Bunuh itu Kalapas, bunuh itu. Mereka datang dengan massa beramai ramai. Ia kebetulan sudah menyeberang kesebelah Kalapas dibelakang saya tertolak. Tertolak kebelakang saya tertolak kedepan. Setelah itu mereka menutup pintu dan merusak sejumlah fasilitas Lapas Abepura. Ia saksikan sendiri peristiwa itu dan tak terjadi korban dalam peristiwa itu.

Ia menambahkan, situasinya sudah brutal sehingga sulit untuk melakukan mediasi, bahkan untuk melakukan dialog atau komunikasi apapun sehingga ia memutuskan untuk pulang nanti Senin (6/12) atau gari berikutnya apabila situasinya sudah aman lanjutkkan melakukan mediasi guna mempertemukan pihak pihak tersebut. Namun demikian, lanjutnya, ketika ia tiba di rumahnya ia mendapat kabar Buchtar Tabuni, Filep Karma serta tiga Napi lainnya digiring dan diamankan ke Polda Papua. (don/03)

December 5, 2010 0

Apa Kata Komnas Ham Papua, Tentang Pelantikan SBY-Boediono Hari ini

Hari ini Selasa (20/10), negara telah mengagendakan untuk pelantikan pasangan Presiden/Wakil Presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih ini, tentu saja mengundang banyak harapan masyarakat, tidak terkecuali dari Komnas HAM Kantor Pewakilan Papua. Seperti apa harapan mereka?

Oleh: Hendrik Hay

WAKIL Ketua Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua Matius Murib SH, menanggapi soal rencana pelantikan SBY sebagai Presiden RI ke 7 yang bakal digelar Selasa (20/10) hari ini di Jakarta mengatakan, Komnas HAM dan para korban pelanggaran HAM di Papua masih menaruh harapan atas kepemimpinan SBY untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Papua.

“Kami berharap banyak untuk kepemimpinan yang baru SBY tidak mengulangi, meneruskan sikap malas tahu terhadap kasus pelanggaran HAM di Papua,” ungkapnya

kepada Bintang Papua Senin di ruang kerjanya, Senin (19/10), kemarin.

Dikatakan, dia (SBY-red) harus berani dan tegas serta sesuai nurani, sebagai presiden RI, harus menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Papua secara serius. Tidak banyak mungkin dua atau tiga kasus bisa didorong untuk memberikan kepastian akan kasus-kasus tersebut.

“Kalau memang SBY berani menyelesaikan kurang 3 kasus dari lima kasus pelanggaran HAM Papua, maka rakyat Papua bisa menarik napas lega, tapi selama itu belum ada kemauan politik untuk memperbaiki masalah pelanggaran HAM, maka SBY masih gagal,” tegasnya.

Dirinya menilai, dengan status Otonomi Khusus Papua, pemerintah bisa mencinptakan suasana yang lebih baik dan lebih serius, sehingga memberi rasa keadilan bagi warga negara Indonesia yang ada di provinsi tertimur Indonesia ini.

Harapan tersebut, kata Murib, dilatarbelakangi kepemimpinan SBY pada periode yan lalu belum memberikan perhatian terhadap permintaan, serta tuntutan warga negara di Tanah Papua untuk mendapatkan keadilan. “Karena setiap kali masyarakat menuntut hak-haknya, pemerintah masih terus menstigmatisasi mereka sebagai pembangkang, seperatis yang tidak perlu mendapatkan keadilan oleh negara. Hal ini membuat kesan di masyarakat Papua bahwa pemerintah sendiri berusaha melemahkan peran lembaga HAM di Papua,” jelasnya. “Jadi tidak mengherankan kalau Papua akan terus dikorbankan,” akunya.

Menyingung seberapa banyak kasus pelanggaran HAM Papua yang menjadi perhatian Murib mengatakan, banyak pelanggaran HAM yang terjadi akan tetapi yang dinilai sebagai pelanggaran HAM Berat oleh Komnas HAM adalah beberapa seperti kasus Wasior, Pembobolan Gedung Senjata di Wamena serta kasus Abepura.

“Tidak ada perhatian pemerintahan SBY walaupun Komnas HAM telah melakukan penyelidikan lengkap sesuai prosedur yang berlaku, serta mendorong kasus-kasus ini ke Mahakaman Agung, tetapi tidakberkas-berkas kasus selalu ditolak MA padahal penyelidikan sudah lengkap,”terangnya kesal.

Penolakan dengan alasan berkas kurang lengkap, tambahnya, akibat dari kesimpulan awal yang tidak berdasar terhadap orang Papua. “Banyak kasus pelanggaran HAM di Papua yang sengaja dipolitisir negara,” ungkapnya.

“Padahal kami sudah melakukan pemantauan dan penyelidikan, berkasnya sudah lengkap, ada data, ada bukti ada korban dan juga dugaan pelaku, itu sudah dirumuskan, sehingga pengadilan HAM bisa memutuskan perkara tiga kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat,” harapnya.

Kasus pelanggaran HAM di Papua, lanjutnya, tidak pernah mendapat perhatian Negara, bahkan yang ada negara terkesan berupaya mengaburkan kasus-kasus ini.

“Kalau saja satu kasus bisa diperhatikan dan diputuskan secara adil, sesuai dengan Hak-Hak Asasi Manusia secara nasional maupun internasional yang sudah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia itu, kita anggap SBY berhasil,” pungkasnya.

Akan tetapi hingga saat ini belum ada kasus pelanggaran HAM yang terselesaikan secara baik dan memberikan rasa keadilan bagi korban, maka bagi para korban secara khusus dan rakyat Papua kempemimpinan SBY pada masa yang lalu belum berhasil. Indikatornya adalah tiga kasus besar yang secara resmi ditangani Komnas HAM

Sementara terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang sempat didorong ke Pengadilan HAM di Makasar, Murib menjawab, memang kasus tersebut adalah kasus Abepura 7 Desember 2000 akan tetapi putusan pengadilan tersebut memang mengecewakan.“Tidak memberikan rasa keadilan bagi korban malah korban diistigmakan sebagai separatis dan OPM, sedangkan pelaku pemebunuhan bebas dari jeratan hukum,” ucapnya dengan nada kesal.***

October 30, 2010 0

Komnas HAM Datangi Polda Papua

Ditulis oleh Loy/Papos

JAYAPURA [PAPOS]– Tim Sub Komisi Pemantau dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Indoensia, Rabu (8/9) siang mendatangi Kantor Direktorat Reskrim Polda Papua.Rombongan yang berjumlah sekitar 6 orang ini, termasuk Wakil Komnas HAM Perwakilan Papua, Mathius Morib diterima langsung oleh Direktur Reskrim Polda Papua, Kombes (Pol) Pietrus Waine dan Wadir Reskrim, AKBP Setyo Budi.Ketua Tim Sub Komisi Pemantuan dan Penyelidikan Komnas HAM Indonesia, Johny Nelson Simanjuntak saat ditemui wartawan usai melakukan pertemuan dengan Direskrim Polda menyampaikan, kedatangan Tim ke Polda Papua guna mengkonfirmasi mengenai pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Wakapolres Merauke, terkait kematian Ardiansah Matrais. “Pertama yang kami minta agar dipastikan, tentang penyebab kematian Ardiansah, karena bagi Komnas HAM sampai sekarang belum ada kesimpulan akhir, apakah dia mati bunuh diri atau dibunuh,” katanya, Rabu (8/9) siang.

Dari hasil pertemuan itu, kata Johny, Polda menilai status korban Ardiansah bukanlah seorang jurnalis, melainkan sebagai warga negara biasa. “ Dari penyampaian mereka, saat itu korban bukanlan sebagai seorang jurnalis melainkan warga biasa,” jelasnya.

Johny lebih jauh mengatkan, bahwa hingga saat ini Polda belum mengambil kesimpulan terkait penyebab kematian Ardiansah. “Mereka menyampaikan masih akan melakukan penyidikan dan penyelidikan dan hingga saat ini belum menarik kesimpulan,” terangnya.

Johny menyampaikan dari hasil pertemuan itu juga telah disepakati bahwa Polda akan menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan segala perkembangan baru akan disampaikan Komnas HAM.

“Hasil terakhir mereka belum menyampaikan kesimpulan apakah dia bunuh diri atau dibunuh, karena mereka banyak pertimbangan baik dari segi medis maupun dari segi Psikologis mereka masih mempertimbangkan itu,” tutur Johny.

Kemudian soal apakah Ardiansah berstatus sebagai jurnalis atau warga sipil biasa? Johny menegaskan akan menelusurinya. Namun Polda sendiri menilai Ardiansyah, meninggal bukan sebagai Jurnalis tetapi warga negara biasa.

“Kami sendiri belum menarik kesimpulan, karena tidak tahu factor penyebab hingga meninggalnya Ardiansah, namun menurut informasi tidak ada tanda-tanda kekerasan. Meskipun demikian, kita akan menunggu dan ingin mendengar secara langsung dari kepolisian,”katanya.

Disinggung soal perbedaan keteragan antara Mabes Polri dengan Polda Papua, Johny menilai hal itu bukan menjadi urusannya, melainkan urusan internal Polda Papua.

“Komnas akan mendengar pendapat dan ingin melakukan penyelidikan sendiri dan kami akan menyampaikan kepada publik serta menyampaikan kepada Polda,”ungkapnya.

Ketika ditanya apakah ada penilaian dari Komnas HAM bahwa penanganan Polda lambat dalam kasus ini, Johny mengakui bahwa ada kesan dari masyarakat yang menilai Polda lambat. Namun setelah dijelaskan kepada Komnas HAM, termasuk tindakan yang dilakukan baik oleh pihak Polres Merauke maupun Polda, Komnas HAM sependapat dengan penilaian masyarakat.

Sementara itu, ketika wartawan mengkonfirmasi ke Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua, Kombes Pol Drs Pietur Waine, SH M. Hum di ruang kerjanya tentang pernyataan Komnas Ham yang menilai pengungkapan kematian Almarhum Ardiansyah lambat. Namun Setibanya di ruang tunggu masuk, wartawan tak diterima dengan alasan sibuk.

Namun ketiak dikonfirmasi ke Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Wachyono kepada wartawan di ruang kerjanya mengatakan, bahwa kalau Komnas mengatakan hal tersebut adalah tidak betul, itu penialaian mereka. Hanya saja masih menunggu dari hasil Forensik dan masih mengumpulkan fakta-fakta atas kematian Ardhiansyah tersebut. “yang jelas kita terus melakukan penyelidikan,” tandasnya

Lebih jauh Kabid Humas mengatakan, Dari Tim Dokkes Bhayangkara juga terus melakukan pengecekan, namun hasil Labfor dalam 1 minggu sampai saat ini masih menunggu. “Hasilnya nanti baru tiba usai lebaran,” tandasnya. [loy]

September 9, 2010 2